ALL CATEGORY
Ekonomi Sulit, DKI Justru Surplus Anggaran Rp675,57 Triliun
Jakarta, FNN - Di tengah ketidakpastian perekonomian nasional dan internasional, Pemprov DKI di bawah Gubernur Anies Baswedan berhasil menjaga anggaran tidak minus. Tercatat per 31 Mei 2022 bahkan surplus cukup besar. Saat ini, perekonomian di Provinsi DKI Jakarta relatif terjaga. Iklim bisnis di ibu kota negara cukup kondusif. Alhasil penerimaan daerah per 31 Mei 2022 tembus Rp675,57 triliun, atau 70 persen dari target. Capaian ini naik 51,42 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Kenaikan ini ditopang realisasi perpajakan Rp533,42 triliun, atau mencapai 64,65 persen dari target. Tumbuh 62,83 persen, terutama dari pajak penghasilan naik 72,62 persen. Sedangkan realisasi penerimaan bea keluar atau pungutan ekspor melesat melampaui target. Realisasi Rp136,56 miliar, atau 435,46 persen dari target. “Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyentuh 19,86 persen dengan realisasi Rp142,00 triliun. Berkontribusi dalam menjaga kinerja penerimaan di DKI Jakarta,” ungkap Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan, Dionysius Lucas Hendrawan, di Jakarta, seperti dikutip Kamis (30/6/2022). Hal itu menunjukan, penerimaan DKI Jakarta berkontribusi cukup besar secara nasional, dan membaik dari sisi penerimaan. “Dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang masih berjalan, diharapkan pundi-pundi penerimaan dapat terus bertambah,” ungkap Dionysius. Sedangkan realisasi belanja mencapai Rp201,31 triliun, atau 21 persen. Artinya, ada surplus regional sebesar Rp474,26 triliun secara tahunan (year on year/yoy). Surplus tersebut meningkat 117,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Soal inflasi Mei 2022, memang ada kenaikan tapi tipis yakni 0,06 persen secara bulanan atau mont to month (mtm). Kalau secara tahunan (yoy), naik 2,27 persen, dan 1,62 persen (ytd). Inflasi Mei 2022 dipicu harga daging ayam ras, minyak goreng dan beras, pasca Lebaran. “Kontribusi penerimaan regional DKI Jakarta terhadap penerimaan nasional mencapai 67-69 persen,” jelas Kepala Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan, Dionysius Lucas Hendrawan, Jakarta, dikutip Kamis (30/6/2022). Kinerja neraca perdagangan pada regional DKI Jakarta bergerak ke arah positif dari tahun 2021. Walaupun demikian, selama April 2022 kinerja neraca perdagangan mengalami penurunan. Ekspor DKI Jakarta pada April 2022, bernilai US$0,95 miliar, turun 2,4 persen ketimbang Maret 2022. Hal ini disebabkan turunnya nilai ekspor logam mulia dan perhiasan permata sebesar 17,2 persen. Sedangkan Impor DKI Jakarta pada April 2022 sebesar US$5,43 miliar, turun 20,9 persen ketimbang Maret 2022. Terjadi karena penurunan nilai impor mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya sebesar 35,8 persen. (ini)
Aw Siew Peng-Fifi Jong, Menjiwai "Ruh" Melayu
Oleh Ridwan Saidi Budayawan SAYA percaya genealogi berpengaruh dalam vocal presentation dan pronounciation orang. Tapi jika mendengar Aw Siew Peng bernyanyi lagu P. Ramlee 1951 berjudul Apabila Kau Tersenyum, dari segi vokal prima Melayu. Dalam record tahun 1951 itu Peng memang alami kesulitan dalam mengucapkan kata membumbung dan mendorong. Tapi çéngkok dan sikke (gelombang), Peng Malay sejati. Fifi Jong (baca Yong) memulai karir sebagai bintang film tahun 1950-an. Ia seorang pemain watak. Tetapi ketika sutradara melibatkan dia di dalam film-film tema Betawi, maka muncul aslinya Fifi Young (ejaan nama diInggriskan, tapi membacanya tetap Yong). Fifi sangat prima dalam berbicara dengan logat Betawi Tengah. Orang Betawi bilang lidahnya lémés, lembut dan melodiousness, kalau lagi omong Betawi. Fifi lahir dan besar di Gg Kumendan, Mangga Besar. Dua contoh di atas membuktikan peradaban lebih mendekatkan hubungan antar ras daripada penataran tatap muka apalagi dengan nge-zoom. Apa pun content bicara Lius Sangkurisma orang mau saja mendengarkannya karena Lius gunakan logat Betawi Glodok. Dengan vocal presentation Lius tak disadari orang jadi akrab. Glodok bebatuan bukit Tambora. Seorang penyanyi Melayu Singapura Anna Salleh (double l) yang lagi bekend berkata, lagu Melayu itu kroncong yang asalnya dari Portugis. Pihak Portugis tak pernah claim. Lagi pula Anna hanya bicara soal beat. Kalau soal beat, Besame Mucho pun dapat dilagukan dengan kroncong. Tapi banyak lagu Melayu yang tak dapat dikroncongkan. Lagu dari kenegerian mana pun ada \"ruh\" yang harus dijiwai. \"Ruh\" lagu Melayu hymn (tanpa e) artinya ratapan. Saya kagum dengan Aw Siew Peng dan Fifi Young yang mendalami \"ruh\" Melayu. (RSaidi)
Bangun Insfrastruktur Indonesia Bersama Ribuan Tukang Melalui Teknologi, Gravel Raih Penghargaan iNews Maker Award 2022
Jakarta, FNN – Berawal dari kejelian dua founder perusahaan rintisan (startup) Georgi Putra dan Fredy Yanto yang melihat ribuan pekerja konstruksi yang kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dan kesulitan pemilik proyek untuk mendapatkan tukang yang handal, kedua anak muda lulusan Berkeley University Amerika Serikat dan BINUS ini membangun platform aplikasi yang menyederhanakan proses pemenuhan kebutuhan masing-masing pihak dengan menjamin kesejahteraan tukang melalui kepastian pembayaran upah tepat waktu. Gravel kini menjadi solusi yang menghubungkan pemilik proyek dengan mitra tukang, yang disebut ‘Dulur’, melalui aplikasi yang juga dapat mengawasi pekerjaan tukang secara real time. Pada tahun 2019, Gravel berhasil merekrut ribuan pekerja konstruksi yang mencari pekerjaan melalui platform umum seperti postingan di media sosial. Saat ini, Gravel telah berkembang melalui inisiatif berbasis teknologi dengan menyediakan pekerja ke lebih dari 2000 proyek di seluruh Indonesia dan menyalurkan miliaran Rupiah dalam bentuk gaji dan insentif kepada pekerja. Dengan semangat “Membangun Indonesia, Membangun Bersama Gravel,” beberapa waktu lalu, Gravel membuka kantor cabang pertamanya di Jawa Timur. Diresmikannya kantor cabang di Mulyorejo, Surabaya, tersebut merupakan tanda dimulainya komitmen Gravel untuk melakukan ekspansi ke daerah khususnya Surabaya dan Jawa Timur. Saat ini Gravel berencana untuk membuka cabang-cabang lain di Indonesia. Inisiatif tersebut membawa Gravel meraih penghargaan “Special Award of Outstanding Performance” dalam kategori “Distinguish Leadership and Service” dalam iNews Maker Awards 2022. Georgi Putra, CEO Gravel, menyampaikan kemenangan tersebut menjadi milik semua karyawan dan para mitra Gravel yang telah bekerja keras membangun proyek-proyek luar biasa. “Kami bersyukur atas apresiasi yang diberikan kepada Gravel, sehingga hasil kerja staf dan mitra tukang dapat dikenal dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat,” ucapnya saat ditemui di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Kamis, 30 Juni 2022. Dalam acara yang turut dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, iNews Maker Awards 2022 menganugerahkan kepada insan maupun lembaga, baik swasta maupun pemerintah, yang secara aktif memberikan kontribusi positif untuk masyarakat Indonesia khususnya dalam misi memulihkan perekonomian. Selain Gravel, penghargaan Special Award tersebut juga diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Kebumen, dan PT Indonesia Financial Group. Penghargaan ini menjadi salah satu titik perjalanan untuk mengantarkan Gravel pada mimpi-mimpi besar lainnya. “Kami berharap Gravel bisa mendukung perkembangan infrastruktur yang sedang menjadi prioritas di Indonesia saat ini dan memberikan dampak positif bagi kehidupan para pekerja konstruksi di Indonesia. Semua achievement ini mendorong Gravel untuk menciptakan lebih banyak win-win solution bagi kedua belah pihak yang tentunya dapat mewujudkan lebih banyak proyek yang selesai tepat waktu, sesuai budget dan berkualitas tinggi.” CPO Gravel Fredy Yanto memaparkan. Seperti diketahui PT Gravel Technology atau lebih dikenal sebagai Gravel didirikan pada tahun 2019 merupakan perusahaan yang membangun aplikasi di bidang konstruksi, fokus Gravel saat ini adalah menghubungkan para pencari dan penyedia kerja, dengan memberikan jaminan pertanggungjawaban dari kedua belah pihak. Hingga saat ini, Gravel telah memiliki lebih dari 1,7 juta pekerja konstruksi atau Dulur Gravel, yang tersebar di seluruh Indonesia. Tidak hanya berhenti di sumber daya manusia, Gravel juga ingin mewujudkan lebih banyak proyek yang selesai tepat waktu, sesuai budget dan berkualitas tinggi, melalui adanya financing tools dan penyediaan barang baku bangunan. (sws)
Apa Itu Negara Indonesia
Apakah kita sadar dengan keadaan negara ini? Apa kita masih berdebat lagi soal Presidential Threshold 20 %? Apa tidak sebaiknya kita kembali ke UUD 1945 dengan sistem sendiri atau sistem MPR melalui demokrasi konsensus? Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila SEJAK UUD 1945 diganti dengan UUD Reformasi 2002, maka apa itu negara Indonesia sudah tidak lagi ada. Negara dengan Uniknya Bangsa dilahirkan baru negaranya dibentuk yang kemudian Indonesia adalah negara Kebangsaan. Perjuangan para pendiri negeri ini dinistakan oleh para pengamandemen UUD 1945. Fudamental negara berdasarkan Pancasila dirobohkan, dicabut, diganti dengan Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme. Padahal, negara ini melalui proses panjang dalam pembentukannya dan melalui konsensus untuk meletakkan dasar negara, Philisophy groundslag bukan sesuatu yang asal comot tetapi melalui pemikiran yang bersumber dari akar budaya bangsa yang ribuan tahun sudah ada di dasar sejarah bangsa Indonesia. Pemikiran paradikmatika Philisophy tentu membutuhkan perenungan yang sangat fundamental. Mengganti UUD 1945 yang para komprador menyebutnya amandemen itu tak lebih dari penipuan terhadap bangsa ini. Nyatanya yang diamandemen adalah Ideologi Pancasila diganti dengan individualisme, liberalisme, dan kapitalisme. Lebih aneh lagi PDIP dan BPIP masih mengunya-ngunya Pancasila. Padahal ideologi negara berdasarkan Pancasila sudah dibuang. BPIP tidak akan mampu bicara ideologi Pancasila yang disetubuhkan dengan individualisme, liberalisme, kapitalisme. Bagaimana mungkin ajaran Soekarno tentang imperalisme justru mau disetubuhkan dengan liberalisme kapitalisme. Jadi tujuan bernegara masyarakat adil dan makmur tidak mungkin terwujud jika diletakkan pada sistem Kapitalisme Liberalisme. Padahal Keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah Protes Bung Karno terhadap ajaran individualisme. Pertanyaan besarnya apakah Megawati Soekarnoputri dengan BPIP mengerti bahwa sejak UUD 1945 diganti dengan UUD Reformasi 2002 negara ini sudah tidak berideologi Pancasila lagi? Apa tidak mengerti yang dimaksud dengan ideologi negara berdasarkan Pancasila itu adalah UUD 1945? Yang lebih aneh lagi visi-misi negara yang tertuang di Pembukaan UUD 1945 diganti dengan visi-misi Presiden karena alasan sistem Presidensial. Visi Negara Republik Indonesia di dalam Pembukaan dituliskan Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Misi Negara Republik Indonesia ada pedoman, jang dalam Pembukaan sendiri ditentukan sebagai tudjuan dan tugas bekerdjanja Negara dalam kalimat keempat: bersifat nasional, ialah ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum serta mentjerdaskan kehidupan bangsa”; bersifat internasional, ”ialah ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dua pedoman tersebut apabila dipersatukan, maka merupakan perwujudan daripada matjam-matjam kepentingan jang mendjadi tugas pemeliharaan Negara tidak tjuma bangsa Indonesia dalam keseluruhannja harus dilindungi, djuga suku bangsa, golongan warga negara, keluarga, warga negara perseorangan; Tidak tjukup ada kesedjahteraan dan ketinggian martabat kehidupan umum bagi seluruh bangsa, djuga harus ada kesedjahteraan dan martabat kehidupan tinggi bagi setiap suku bangsa, setiap golongan warga negara, setiap keluarga, setiap warga negara perseorangan. Dengan lain perkataan harus ada keadilan sosial, jang pemeliharaannja baik diselenggarakan oleh Negara maupun oleh perseorangan sendiri, tidak dengan atau dengan bantuan Negara. Amandemen UUD 1945 adalah UUD 2002, berbeda dengan UUD 1945. Artinya UUD 2002 adalah UUD yang tidak berdasarkan Pancasila, UUD yang tidak ada hubungannya dengan Pembukaan UUD 1945, bahkan tidak ada hubungannya dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Negara kita ini sudah dikudeta oleh mereka yang mengatakan dirinya reformis yang jelas-jelas bertolak belakang dengan negara Pancasila mempunyai sistem sendiri yang disebut sistem MPR, kita menciptakan sendiri sistem yaitu sistem sendiri atau sistem MPR. Jadi, negara yang berdasarkan Pancasila itu sistemnya MPR, di mana seluruh elemen bangsa terwakili di lembaga tersebut. Karena negara ini semua buat semua, bukan buat sebagian orang yang merasa menang dalam pemilu. Bukan hanya golongan politik saja maka dari itu anggota MPR adalah selain DPR dari golongan politik juga utusan golongan, utusan daerah, sehingga di MPR lah kedaulatan tertinggi itu terwujud, kemudian tugas MPR menyusun GBHN dan mengangkat presiden untuk menjalankan GBHN. Maka Presiden adalah Mandataris MPR. Kita telah terjerumus dengan penipuan dan kebohongan bahwa UUD 2002 masih dikatakan UUD 1945. Padahal tidak ada hubungannya, sama sekali berbeda dan tidak ada hubungannya dengan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945. Apakah negara Indonesia itu? Negara, jang – begitoe boenjinja – negara jang melindoengi segenap bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah darah Indonesia dengan berdasar persatoean, dengan mewoedjoedkan keadilan bagi seloeroeh rakjat Indonesia”. Ini terkandoeng dalam pemboekaan. Tadi soedah saja katakan, oleh karena itoe kita menolak bentoekan negara jang berdasar individualisme dan djoega kita menolak bentoekan negara sebagai klasse-staat, sebagai negara jang hanja mengoetamakan satoe klasses, satoe golongan, oempamanja sadja, negara menoeroet sistem sovjet, jang ada sekarang, ialah mengoetamakan klasse pekerdja, proletariaat, klasse pekerdja dan tani, – itoe jang dioetamakan, maka itoe poen kita tolak dengan menerimanja pemboekaan ini, sebab dalam pemboekaan ini kita menerima aliran, pengertian negara persatoean, negara jang melindoengi dan melipoeti segenap bangsa seloeroehnja. Apakah kita sadar dengan keadaan negara ini? Apa kita masih berdebat lagi soal Presidential Threshold 20 %? Apa tidak sebaiknya kita kembali ke UUD 1945 dengan sistem sendiri atau sistem MPR melalui demokrasi konsensus? Apa kita akan terus berdebat dengan oligarki, sementara kita terus masuk dalam cengkeramannya tanpa bisa menyelesaikan persoalan bangsa ini? Sadarlah hanya kembali kepada UUD 1945 dan Pancasila, maka bangsa ini akan selamat. (*)
Sidang Lanjutan Edy Mulyadi, Hakim Cecar Saksi Yang 'Nggak Nyambung'
Jakarta, FNN – Michael Anggi hadir sebagai saksi ketujuh yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) di lanjutan sidang ‘Jin Buang Anak’ di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Kamis, 30/6). Anggi merupakan ex-mahasiswa yang berasal dari Bontang, Kalimantan Timur dan saat ini berdomisili di Jakarta. Dia melaporkan Edy Mulyadi ke Bareskrim Polri bersama tiga temannya yaitu Kaleb Elevansi dan Ariansyah N Kiliu, karena merasa sakit hati dengan pernyataan Edy ‘tempat jin buang anak’ yang didengar dari YouTube Bang Edy Channel berjudul \'Tolak Pemindahan Ibukota Negara Proyek Oligarki Merampok Uang Rakyat\'. Sayangnya pada saat memberikan kesaksian di persidangan, pernyataan Anggi banyak tidak masuk akal dan membuat Hakim Ketua Adeng Abdul Kohar geram. Seperti Anggi mengaku melaporkan Edy ke Bareskrim Polri pada hari Minggu di bulan Maret, padahal di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi melaporkan pada Rabu, 22 Januari. “Kalimat mana yang membuat saudara merasa sakit hati di dalam video tersebut?\" cecar hakim. “Di dalam video tersebut ada kata-kata yang mengucilkan, seperti Edy tidak suka dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dengan mengatakan Kalimantan ‘tempat jin buang anak’ dan banyak lubang tambang,” jawab Anggi Dan ia pun langsung mengartikan tempat jin buang anak itu sebagai tempat yang tertinggal. \"Menurut saya tempat jin buang anak berarti sebuah tempat yang tertinggal, belum ada pembangunan, kalau kita buang anak saja di tempat sampah, jadi ini dibilang jin buang anak maksudnya jin berwujud dan beranak. Saya juga tidak terima dengan pernyataan Edy yang mengatakan siapa yang mau tinggal disana?\", jadi kami disana selama ini apa?\", katanya penuh percaya diri. Sayangnya semakin percaya diri, jawaban Anggi makin jauh dari pertanyaan hakim. Seperti ia tidak dapat memberikan jawaban yang tepat mengenai ada tidaknya lubang tambang di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dan menyimpulkan dari kata-katanya Edy tidak suka dengan pemindahan IKN. “Keberatan saudara dimana? Padahal saudara tinggal di Bontang dan Bontang saja tidak termasuk IKN. Kemudian bagaimana bisa tidak terima kalau saudara sendiri saja tidak mengetahui di wilayah IKN ada bekas galian lubang tambang? Tidak masuk akal! Kalau ngomong itu hati-hati, pasti saya kejar terus dan jawaban saudara tidak nyambung, ” tegas Hakim Adeng. Saksi berikutnya, Ariyansah tidak kalah \'parahnya\'. Karena ia tidak tahu pada saat di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) ia diperiksa sebagai apa? Ia mengaku sebagai pelapor padahal ia hanya saksi pelapor. Anehnya BAP ia, Anggi, dan Kaleb Elevansi sama persis kata perkata hingga titik komanya. Melihat keadaan ini penasehat hukum terdakwa Herman Kadir dan kawan-kawan enggan mengajukan pertanyaan hingga sidang pun langsung ditutup hakim. (Lia)
Rakyat Lelah dengan Pembelahan, Anis Matta: Kita Perlu Pemimpin Pemersatu
Jakarta, FNN – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menyebutkan polarisasi dapat berdampak langsung dengan disintegrasi, terlebih pada kondisi krisis saat ini. “Polarisasi ini adalah jualan politik yang paling menguntungkan dalam jangka pendek. Tetapi di dalam jangka panjang tidak memberikan literasi, pendidikan politik, dan demokrasi yang baik kepada masyarakat,” kata Anis Matta dalam diskusi Gelora Talk yang bertema ‘Polariasi Politik Pemilu 2024:Akankah Terulang Kembali?, Rabu (29/6/2022) sore hari. Anis menyampaikan isu polarisasi di masyarakat memang sengaja dikapitalisasi oleh partai politik yang memiliki ideologi yang kuat. Namun, dia tidak menyebutkan lebih lanjut partai politik mana yang sengaja memanfaatkan isu polarisasi tersebut. Dalam situasi yang krisis saat ini sebenarnya yang dibutuhkan adalah politik pemersatu, bukan politik identitas. Sebab, polarisasi justru akan memperparah krisis dan membuat pemerintahan semakin tidak efektif, serta tidak dapat menangani krisis. Anis menilai rakyat ini sudah lelah dengan kondisi pembelahan yang terjadi, sehingga sangat perlu diselesaikan. Kita lihat beban hidup masyarakat sehari-hari sudah semakin berat disebabkan ancaman inflasi global. “Kalau dibakar lagi dengan pembelahan, bisa terjadi revolusi sosial di masyarakat. Karena itu, kita perlu melahirkan pemimpin pemersatu. Rakyat sudah lelah dengan pembelahan,” ungkap Anis Hasil penelitian Litbang Kompas pada bulan lalu, Gianie menilai kekhawatiran terjadinya polarisasi dan politik identitas akan berlanjut pada 2024 sangat mungkin terjadi. “Diperlukan gerakan bersama, baik masyarakat, pemerintah, partai politik, dari media juga sebagai pilar keempat demokrasi untun bersama-sama meningkatkan literasi, mengakhiri pembelahan saaat ini,” kata Gianie Partai Gelora menyerukan untuk publik melawan upaya dari kelompok atau bahkan partai yang masih menjadikan isu polarisasi dan politik identitas sebagai jualan politiknya di Pemilu 2024. “Mari sama-sama kita melakukan gerakan melawan polarisasi. Tujuan pendirian Partai Gelora antara lain untuk mengakhiri kegaduhan akibat isu polarisasi dan politik identitas,” tegas Wakil Ketua DPR RI 2009-2014 itu. (Lia)
Presiden Jokowi Dalam Jebakan Maut
Riak-riak terdengar bahwa misi Presiden Jokowi adalah misi guna membujuk. Apalagi menghentikan perang Moskow dan Ukraina tersebut ibarat “pungguk merindukan bulan” (soos die agterkant van die maan ontbreek). Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih DALAM pertemuan G7 di Jerman, ada pemandangan menarik yang bisa diulas dan menjadi tebakan politik, itu biasa dalam alam jurnalistik kontemporer. Ada foto yang kemarin sempat viral, kelihatan Presiden Joko Widodo seolah-olah menyandarkan kepalanya di bahunya Presiden AS Joe Biden. Dan foto lainnya ketika Jokowi sedang bercakap dengan Presiden Ukraina Volodymyr Oleksandrovych Zelenskyy. Karena tidak ada info resmi, maka banyak netizen was-was apa yang sedang mereka bicarakan. Semua mengetahui Jokowi memiliki kelemahan mendasar lemahnya penguasaan bahasa Inggris sebagai alat komunikasi internasional. Prof. Dr. Soffian Effendi, BA, MA, MPIA, PhD: “yang penting ada foto, aku komunikasi pake boso sukmu, alias bathin”. (dalam candaan politik di Grup WA Konstitusi). Di samping kendala berkomunikasi juga Presiden datang ke Ukraina dan Moskow, menjadi teka-teki misi apa yang akan dilakukan, karena Indonesia adalah negara yang lemah, baik militer maupun ekonominya. Profil dan potensi Jokowi sangat lemah dalam kemampuan berdiplomasi di kancah internasional. Jangankan diplomasi internasional, diplomasi dalam negeri saja sangatlah lemah, selain tebar pesona saja. Terdengar isu lagi bahwa Presiden Jokowi punya tema untuk menghentikan ketegangan perang antara Ukraina dan Moskow, itu nggak mungkin karena orang anggap bahwa anak kecil kok ngatur-ngatur orang dewasa atau negara yang lemah akan ngatur negara adidaya, isue itu langsung terpental oleh akal sehat. Gambar terlihat dalam foto tadi, dirangkul oleh Biden, mungkin Joe Biden sedang mangatakan “sudahlah, nggak usah sok jadi pendamai, kita memang mau perang kok, seraya mengatakan dengan berbisik – Saya dulu sudah bilang lo, mereka yang memihak pada China dan Moskow itu artinya melawan kami, kami harus paham ucapan saya, kami harus paham”. Sangat terlihat ketika Jokowi ketemu Joe Biden. Presiden AS memperlakukan Presiden Jokowi seperti anak kecil. Kata Rocky: “Joe Biden mengerti sebagai orang yang sudah senior sekali, dia tahu psikologi presiden Indonesia. Jadi, istilah Indonesia dia dirangkul, sudah tenang saja, manuto ojo rewel (nurutlah jangan usil)”. (Dalam analisa imajinasi Rocky) Joe Biden sedang mengatakan: “Kamu saat ini dalam pengaruh dan kendali China. Tidak mau ikut juga tidak apa-apa – Pak Jokowi kalau tidak mau ikut dengan proksi Amerika juga nggak apa-apa. Sudahlah selesaikan dulu masalah dalam negeri Anda, nggak usah terlalu sibuk untuk menyelesaikan soal Eropa”. Ini tafsir yang biasa dalam jurnalisme karena tidak ada point informasi resmi apa-apa yang mereka bicarakan. Tebakan politik lain bahwa Joe Biden menganggap tidak ada yang serius dengan Presiden Indonesia. Maka Biden hanya bercanda saja dengan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi juga pasang wajah yang sama tanpa kita tahu apa sebetulnya isi komunikasinya. Mungkin memang nggak ada komunikasi dan tidak ada yang penting. Presiden Jokowi sebenarnya dalam permainan dan jebakan para penasihat politiknya dan skenario yang menjerumuskan, karena memang Jokowi dengan kapasitasnya sangat mudah untuk dijerumuskan. Meminjam teori Graham Allison dengan tiga teori pendekatan dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri: Model Aktor Rasional, Model Proses Organisasi dan model Model Politik Demokratik. Misi yang dilakukan Jokowi jauh dari standar tersebut. Juga terperangkap dengan teori Thucydides Trap, Prof. Bilveer menegaskan peran China sebagai kekuatan super power baru yang akan menggoyang keberadaan Amerika Serikat sebagai negara Super Power. Fakta, Jokowi dalam genggaman dan kendali China gara-gara utang untuk infrastruktur dan utang lainnya. Jokowi sadar atau tidak ada di posisi pilihan akan berpihak ke China atau Amerika, watak dua muka tidak mungkin bisa dilakukan. Bagi Amerika garisnya sangat jelas, mau berhenti main-main dengan China atau kita anggap sebagai musuh. Jadi, jebakan Tucisides ini akan berlaku pada Indonesia sebetulnya, karena Amerika cemas, Indonesia masih di dalam proksi Cina. Pada saat yang sama dihadapkan pada pilihan ketika ketemu Putin pasti akan diberi pilihan, disuruh memilih, mau pilih blok Amerika atau blok Rusia, dalam teori politik realis to be or not to be, tidak ada lagi alternatif pilihan lain. Posisi Presiden Jokowi dan Indonesia yang masih lemah secara militer dan ekonomi datang ke Eropa, Ukraina, dan Moskow, jelas merupakan jebakan maut. Riak-riak terdengar bahwa misi Presiden Jokowi adalah misi guna membujuk. Apalagi menghentikan perang Moskow dan Ukraina tersebut ibarat “pungguk merindukan bulan” (soos die agterkant van die maan ontbreek). Semoga Presiden Jokowi kembali dengan selamat, tidak perlu lagi melakukan hal-hal yang di luar jangkauan dan kemampuannya. Bisa kembali lagi menata Indonesia yang sedang mengalami banyak masalah dan bisa saja mengancam posisinya. Indonesia itu rentan terbelah, dan riil sedang mengalami kesulitan. Indonesia untuk masuk di dalam percaturan politik global masih sangat lemah. Kondisi politik dan ekonomi di Indonesia sangat rentan diintervensi asing. Itu sangat rentan. Kelemahan demokrasi kita hari ini bermasalah menyebabkan politik bisa berubah. Multi problem termasuk carut-marut ekonomi dengan macam-macam masalah di dalam negeri, harus diatasi. (*)
Sebaiknya Anies Baswedan Waspadai Beragam Manuver!
Makanya, sebagai rakyat jelata, rasanya tidak salah kalau kita mengingatkan supaya Anies waspada dengan manuver Surya Paloh, dan Sunny Tanuwidjaja yang sudah jelas-jelas pernah membawa duit untuk Teman Ahok. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN) DIBERITAKAN berbagai media, Sunny Tanuwidjaja dikabarkan mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Diduga, kemunduran Sunny berkaitan dengan sikap politiknya yang mendukung sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka. Ia mengatakan Sunny keluar dari PSI sejak tahun lalu. Sunny saat ini disebut mendukung sosok Anies. “Bro Sunny Tanuwidjaja telah mundur dari jabatan sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI sejak setahun lalu karena berbeda jalan politik,” kata Isyana saat dikonfirmasi, Selasa malam (28/6/2022). Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menyebut Sunny Tanuwidjaja yang mundur dari PSI sebagai gentleman. Grace mengatakan, Sunny mengaku mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sehingga harus melepas jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI. “Bro Sunny gentleman mengakui akan men-support Anies dan untuk itu beliau mengundurkan diri,” ujar Grace saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Selasa (28/6/2022). Menurut Grace, Sunny tahu persis bahwa PSI tidak akan pernah mendukung Anies pada Pilpres 2024. “Beliau tahu persis sikap PSI terhadap Anies sangat clear, tidak akan menoleransi politik identitas yang dimainkan Anies untuk meraih kekuasaan,” kata dia. Isyana menambahkan, saat ini posisi Sekretaris Dewan Pembina diisi oleh Raja Juli Antoni. Meski mundur dari Dewan Pembina PSI, ia tetap berstatus pendiri PSI. “Statusnya sebagai pendiri tentu tidak bisa diubah,” ujarnya. Nama Sunny Tanuwidjaja sempat mendapat sorotan pada 2018 lalu. Sunny diketahui pernah menjadi staf khusus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dia diplot untuk bidang politik. Namun dalam kenyataannya dia menjadi perpanjangan tangan Ahok untuk mengurusi sejumlah proyek, salah satunya proyek reklamasi teluk Jakarta. Sunny juga diketahui pernah berkali-kali berurusan dengan KPK pada medio 2016. Hal itu tak lepas dari penyidik yang mengagendakan pemeriksaan terhadap Sunny sebagai saksi, baik untuk tersangka suap reklamasi saat itu, yakni Sanusi maupun Direktur PT Agung Podomoro Land (APL), Ariesman Widjaja. Konon, Sunny diperiksa KPK karena tersangkut korupsi reklamasi, yang bawa duit Rp 30 miliar dari pengembang ke Teman Ahok, mantan peneliti CSIS. Jadi bagaimanapun identitasnya tetap sebagai kelompok Taipan Hitam. Jangan sampai ketika Sunny benar-benar bergabung mendukung Anies, bisa saja ia mengulang kembali apa yang pernah dilakukan saat mendukung Ahok: membawa uang Taipan Oligarki untuk “Teman Anies”. Jika ini sampai terjadi, dapat saya pastikan, Anies bakal dibuli habis-habisan oleh lawan-lawan politiknya. Dan, Anies bakal dapat predikat sebagai “Teman Oligarki”. Masih mau terima Sunny sebagai pendukung Anies? Jebakan Oligarki Yang perlu diwaspadai Anies Bawesdan lainnya adalah Konvensi Ala NasDem yang pada akhirnya dimenangkan Anies dengan suara terbanyak. Menyusul kemudian, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa. Ketum Partai NasDem Surya Paloh sempat menawarkan untuk memasangkan Anies dengan Ganjar kepada Presiden Joko Widodo. Namun, sinyal Jokowi ke arah Puan Maharani yang “ditugaskan” di Ibu Kota Baru (IKN) Nusantara. Sinyal Jokowi ke Ketua DPR RI, putri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, ini seakan menjawab keretakan hubungan antara Jokowi dengan Megawati yang terjadi belakangan ini terkait dengan Pilpres 2024 mendatang. Ganjar sendiri saat Rakernas PDIP pada 21-23 Juni 2022 lalu, terlihat pasrah. Apakah dia nanti bakal dipasangkan dengan Puan atau malah cuma menjadi Jurkam Puan saat Pilpres 2024 nanti. Hingga akhir Rakernas pun, Megawati yang punya hak prerogatif, belum juga menentukan siapa nama yang bakal dimajukan sebagai Capres-Cawapresnya. Apakah dipasangkan dengan Anies Baswedan, seperti keinginan Jusuf Kalla. Seperti diketahui, belakangan ini mantan Wapres itu gethol menawarkan nama Anies untuk dijodohkan dengan Puan Maharani. Puan sendiri pernah menyatakan, dia tidak pernah ada masalah dengan Anies. Secara komunikasi politik, ini bisa diartikan, Puan siap bekerja sama dengan Anies. Termasuk jika Puan harus digandeng Anies pada Pilpres 2024 nanti. Dalam gelaran Formula E di Jakarta International E-prix Circuit di Ancol pada Sabtu, 4 Juni 2022, Puan tampak begitu akrab dengan Anies. Bahkan, Puan sempat pula berswafoto dengan Anies. Presiden Jokowi yang ada di sebelah kanan Puan itu seolah dicuekin. Bahkan, terkesan dianggap “tidak ada” oleh Puan. Puan sendiri tampak nyaman berada di samping Anies. Apalagi, Anies bukanlah seorang “tukang bakso”. Maka bisa dipastikan, Megawati akan menerima dengan senang hati karena calon menantunya itu bukanlah “tukang bakso”, tapi seorang Gubernur DKI Jakarta yang elektabilitasnya lebih tinggi ketimbang nama lainnya. Nama kedua tokoh ini belakangan memang santer diberitakan dan disodorkan sebagai Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024. Anies sebagai Capres, Puan Cawapresnya. Anies mewakili umat Islam, Puan Nasionalis. Supaya “perjodohan” Anies-Puan ini bisa terealisasi, mantan Wapres JK yang juga dikenal sebagai tokoh Golkar sampai harus turun gunung. JK dan Anies diketahui sangat dekat. Keduanya sama-sama alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Keduanya juga jadi petinggi di Korps Alumni HMI (KAHMI). JK menjadi sosok penting yang meloloskan pencalonan Anies jelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Ketika itu, JK, yang menjadi wapresnya Jokowi, sampai telepon Ketum Gerindra Prabowo Subianto agar mengusung Anies saat Pilkada DKI melawan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Boleh dikata, JK berani “membelot” dari Jokowi, yang saat itu disebut-sebut mendukung Ahok. Apakah rencana perjodohan Anies-Puan seperti keinginan JK itu bisa terwujud pada Pilpres 2024? Dan pertanyaan lainnya, apakah Surya Paloh yang sudah mengklaim sebagai “pengusung” Anies pada Pilpres 2024? Apalagi, Susilo Bambang Yudhoyono, pendiri Partai Demokrat dan Ketumnya Agus Harimurti Yudhoyono telah pula bertemu dengan Surya Paloh. Sejak pertemuan itu, muncullah wacana pasangan Anies – AHY. Persoalannya, jika Anies menerima pinangan Puan maupun AHY, ini sama halnya Anies juga pasrah dengan ketentuan presidential threshold (PT) 20 persen. Karena, PDIP dan NasDem hingga kini masih mendukung PT 20 persen. Padahal, PT 20 persen itu sejatinya “mainan” para Oligarki yang masih ingin mengendalikan kekuasaan Indonesia. Sudah bukan rahasia lagi, kalau Surya Paloh adalah kolega James Riyadi yang dianggap sebagai Oligarki. Makanya, sebagai rakyat jelata, rasanya tidak salah kalau kita mengingatkan supaya Anies waspada dengan manuver Surya Paloh, dan Sunny Tanuwidjaja yang sudah jelas-jelas pernah membawa duit untuk Teman Ahok. Benar kata seorang wartawan senior, pilpres itu butuh dana. Dan yang punya dana untuk itu adalah oligarki. Apalagi, di kalangan wartawan, JK itu dikenal pelit. Apakah mungkin JK mau membiayai Anies Baswedan? Jika akhirnya gugatan PT 0 (nol) persen itu dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK), maka Anies Baswedan tidak harus diusung oleh parpol manapun. Biaya pun bisa mandiri dengan membuka “Kotak Peduli Anies”. Jadi, kalau Anies masih terima pinanan Surya Paloh, ini sama saja dengan dia diusung Oligarki Aseng. Untuk hindari oligarki aseng, pribumi harus berani membiayai Anies sehingga tidak ada dana seperpun dari Oligarki ke Anies. Misalnya, kalau pendukung Anies ada 50 juta dan @orang sumbang Rp 100 ribu saja, sudah bisa terkumpul Rp 5 triliun. Konon, biaya pilpres itu minimal Rp 10 triliun. Jika dikalikan 24 bulan, maka terkumpul Rp 24 triliun. Banyak pengusaha pribumi yang kaya raya. Mereka pasti akan gelontorin dana untuk kemenangan Anies. Kalau ada 10 ribu pengusaha pribumi Muslim yang masing-masing sumbang Rp 1 miliar saja, angkanya bisa capai Rp 10 triliun. Jika dikalikan dengan 24 bulan (jelang Pilpres 2024), maka akan terkumpul Rp 24 triliun. Dan, jika semua dikumpulkan, maka akan ada dana dari Kotak Peduli Anies itu sebanyak Rp 48 triliun. Saya rasa dana sebesar itu bisa untuk membiayai Anies. Jika Anies akhirnya terpilih jadi Presiden, maka dia akan “berhutang” pada rakyat. Mungkin saya salah hitung. Jika ada pakar ekonomi atau akuntan yang bisa bantu dengan cermat menghitung untuk membiayai Anies maju Pilpres 2024, dengan senang hati saya terima. Silakan bantu menghitungnya. (*)
Haji dan Panggilan Kemanusiaan
Oleh: Imam Shamsi Ali - Presiden Nusantara Foundation SAAT ini umat Islam di seluruh dunia bersiap-siap menyambut datangnya hari-hari penting di bulan haji. Bahkan saat ini pun musim haji yang penuh hiruk pikuk itu telah mulai terasa. Penerbangan jamaah haji dari berbagai negara dunia sudah dilakukan sejak beberapa waktu terakhir. Haji memang adalah ibadah yang paling menghebohkan. Tentu selain karena merupakan kewajiban sekali se umur hidup. Juga karena haji itu memerlukan persiapan yang banyak. Apalagi dalam konteks Indonesia yang antriannya di saat suasana tidak normal ini mencapai 99 tahun di beberapa daerah. Sehingga wajar ketika seseorang terpilih melaksanakan ibadah ini menjadi kebahagiaan sekaligus kehormatan komunal yang besar. Di berbagai daerah diekspresikan dengan berbagai tradisi yang berbeda. Tapi yang pasti ada satu hal yang menarik dari panggilan menunaikan ibadah haji ini dalam Al-Quran. Allah SWT tidak lagi menggunakan kata spesifik “orang-orang beriman”, yang biasanya dipahami secara konsensus sebagai panggilan kepada umat Islam. Ketika Allah memanggil orang-orang beriman untuk menunaikan ibadah haji, justeru penggilan itu bersifat kemanusiaan. Panggilan yang bersifat universal, seolah tanpa batas. Hal ini dapat kita lihat pada ayat-ayat berikut: “Dan kumandangkan kepada ‘manusia’ untuk menunaikan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu berjalan kaki atau dengan onta-onta jinak. Mereka datang dari tempat-tempat yang jauh”. (S. Al-Haj: 28). “Dan bagi Allah atas ‘manusia’ untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu melakukannya” (S. Ali Imran: 97). Penyebutan “an-naas” dalam ayat-ayat haji di atas merupakan indikasi jelas akan panggilan universal ini. Sekaligus deklarasi umum bahwa Islam adalah “hudan lin-naas” atau petunjuk universal bagi seluruh manusia. Panggilan universal kemanusiaan ini juga sekaligus menggaris bawahi persaudaraan universalitas dalam Islam. Bahwa dalam Islam semua manusia itu bersaudara secara asal. Semua berasal dari Adam dan Hawa. Dan Adam berasal dari tanah. Panggilan universalitas ini juga sekaligus mengingatkan saya tentang rasisme dan tendensi meningginya “White Supremacy” di dunia Barat. Seolah manusia terkotak dan nilainya ada pada ras dan warna kulitnya. Panggilan kemanusiaan universal juga mengingatkan universalitas “kesetaraan manusia” (human equality” yang pernah dideklarasikan Rasul Allah, Muhammad SAW, di Padang Arafah. Bahkan jauh sebelum Komisi HAM melakukan hal sama hanya diabad lalu. Secara khusus, amalan-amalan haji pada galibnya berhubungan dengan Nabi Allah Ibrahim AS. Juga sebuah indikasi bahwa Islam itu adalah dasar dari agama-agama monoteisme. Ibrahimlah pertama kali yang sesungguhnya mengumumkan jika umat monoteis itu bernama “Muslim”. “Dialah (Ibrahim) yang pertama kali menamaimu Muslim” (Al-Quran). Dengan haji umat Islam akan terus menyadari dan memperjuangkan kesetaraan kemanusiaan itu. Dengan haji umat juga tersadarkan bahwa semua orang dalam agama ini memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sekaligus memilii peluang yang sama untuk menjadi “the best” (terbaik). Jika di Amerika ada slogan “equal opportunity” atau peluang yang sama dalam dunia, maka di agama ini peluang sama itu juga ada dalam segala hal. Termasuk peluang menjadi yang terbaik dan termulia. “sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa” (Al-Hujurat: 13). Pesan-pesan haji akan kembali mengingatkan dan membangun kesadaran itu. Bahwa Islammu tidak ditentukan oleh kebangsaan dan rasmu. Tapi oleh iman, karakter dan karyamu. Kesemunya menyatu dalam satu kata: TAQWA. Sebuah terminologi yang tidak didefenisikan oleh apapun, kecuali hati (iman), karya (amal) dan karakter kepribadian (akhlak) manusia. Dan haji yang diterima dengan sebutan “mabrur” itu ditandai oleh hadirnya perubahan hidup manusia dalam iman, amal, akhlaknya. Semoga jamaah haji kita dikaruniai kemabruran dalam berhaji. Amin! (sws)
PKS Tagih Janji Luhut Soal Tata Kelola Migor
Jakarta, FNN - Anggota Komisi VII DPR-RI Fraksi PKS, Mulyanto mempertanyakan janji Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, untuk memperbaiki tata kelola minyak goreng. Mulyanto melihat dari berbagai janji yang pernah disebutkan Luhut belum ada satupun yang terealisasi hingga kini. Saat mendapat penugasan dari Presiden Jokowi terkait penataan migor, Luhut berjanji membereskan industri migor ini dengan cepat. Dia berjanji akan segera mengaudit harga pokok produksi (HPP) migor, sehingga diketahui dengan akurat apakah terjadi mark-up keuntungan atau tidak pada industri ini. Luhut juga berjanji akan mengaudit hak guna usaha (HGU) lahan sawit industri migor, termasuk mengaudit perpajakannnya. Bahkan Luhut juga berencana memindahkan kantor perusahaan migor yang ada di luar negeri ke Indonesia. Namun nyatanya, kata Mulyanto, sampai hari ini belum terlihat dari janji-janji itu ada yang ditepati. Jadi jangan heran kalau publik menilai Luhut “masuk angin”, atau takut dengan mafia migor, atau paling tidak cuma bikin PHP masyarakat. Padahal itu semua adalah hal yang sangat penting dan strategis. Masyarakat menunggu dengan harap hasil audit tersebut. \"Dari sana kita bisa tahu akar masalah sengkarut migor ini. Termasuk menjawab pertanyaan, kenapa produsen enggan memproduksi migor curah, padahal stok CPO dalam negeri berlimpah,\" kata Mulyanto di Jakarta, Kamis (30/6/2022). Menurut Mulyanto, kebijakan yang penting dan mendesak sekarang adalah membanjiri pasar dengan migor curah secara cukup dengan harga sesuai HET (harga eceran tertinggi). Soal ini yang terkesan lambat dilakukan pemerintah. Yang muncul justru adalah kejanggalan. Di satu sisi stok CPO dalam negeri berlimpah, bahkan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit rakyat anjlok mendekati Rp 500 per kilogram. Namun di sisi lain, tutur Mulyanto, kelangkaan migor curah masih terjadi dan harga migor curah masih jauh di atas HET. “Berarti ada yang salah di tingkat produsen migor curah,” ungkap Mulyanto yang juga anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI ini. “Padahal, logika sederhananya, CPO yang berlimpah di pabrik tersebut seharusnya dapat diolah menjadi migor curah. Kemudian migor curah tersebut didistribusikan untuk membanjiri pasar melalui agen resmi pemerintah, dengan harga sesuai HET,” terang Mulyanto. Sekarang ini, ujar Mulyanto, CPO tersebut terkesan dianggurkan atau tidak dimaksimalkan untuk produksi migor curah. “Jadi wajar kalau ketersediaan migor curah tetap langka dan harganya masih jauh di atas HET. Pemerintah harus mengurai soal ini. Janji Luhut akan membereskannya. Namun mana?” tegas Mulyanto. (TG)
POPULER
