ALL CATEGORY
Rektor Paramadina: Misi Jokowi Langkah Awal Bumi Lebih Damai
Jakarta, FNN - Rektor Universitas Paramadina Didik Junaidi Rachbini menilai kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ukraina dan Rusia dengan membawa misi perdamaian merupakan harapan dan langkah awal agar bumi menjadi lebih damai dan jauh dari perang.\"Misi perdamaian Jokowi ke Ukraina dan Rusia merupakan secercah harapan dan langkah awal agar bumi lebih damai dan jauh dari perang,\" kata Didik dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Dia menilai upaya perdamaian tersebut patut mendapat apresiasi dan perlu dilanjutkan oleh jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju. Setelah bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin, misi perdamaian itu perlu dilanjutkan dalam kunjungan ke negara-negara besar di dalam G20, terutama Tiongkok.Politkus Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mengatakan posisi kepemimpinan Indonesia dalam G20 memiliki nilai strategis dan menguntungkan bagi Jokowi dan Indonesia untuk berperan dalam mewujudkan dan menjaga perdamaian dunia.Dia menilai Jokowi juga perlu menyampaikan pidato di forum PBB untuk menyuarakan perdamaian dunia. Selain itu, diplomasi ke pihak Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) juga perlu dilanjutkan lebih mendalam oleh para menteri Jokowi.Hal tersebut perlu dilakukan karena menurutnya NATO merupakan akar dan sumber masalah konflik karena kerap unjuk kekuatan dan memunculkan misi yang mendominasi dunia.\"Ada keseimbangan yang tidak dijaga, dimana organisasi lainnya seperti NATO terus melebarkan sayap di masa damai yang justru dianggap ancaman bagi Putin. Ini akar masalah, sehingga untuk mendamaikannya tidak berada dalam posisi menyalahkan satu pihak dengan argumen apa pun, tetapi kemudian memberi pembenaran pada yang lain,\" jelas Anggota DPR periode 2004-2009 itu.Selain itu, tambahnya, misi perdamaian Jokowi itu merupakan lompatan bagi Indonesia untuk tampil kembali di gelanggang internasional yang berisiko berkonflik.Sebelumnya, melalui Presiden pertama RI Soekarno, Indonesia pernah menengahi konflik ideologi antara dunia barat dan timur. Selanjutnya, para diplomat era Presiden kedua RI Soeharto berperan mendamaikan konflik ideologi di Asia Tenggara dan Timur Tengah.Setelah hampir delapan tahun tampak enggan datang ke forum-forum internasional, sekarang merupakan saat yang tepat bagi Jokowi memerankan politik bebas aktif, seperti diamanatkan oleh UUD 1945. Dia menilai Jokowi terkesan berfokus pada persoalan di dalam negeri karena sering absen dalam pertemuan-pertemuan internasional.Kini, Jokowi sudah memainkan peran strategis bagi dunia, salah satunya dengan mengunjungi Ukraina dan Rusia. Jokowi berani mengambil keputusan tersebut di tengah risiko bahaya yang tidak kecil, apalagi kunjungan itu dilakukan bersama Ibu Negara Iriana, ujarnya. (mth/Antara)
Anis Matta: Jualan Polarisasi dalam Pemilu Sangat Merusak Bangsa
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, jualan polarisasi adalah jualan politik paling menguntungkan dalam jangka pendek, akibat maraknya politik identitas. Karena itu, isu polarisasi di masyarakat memang sengaja dikapitalisasi oleh partai-partai politik yang memiliki ideologi kuat. Padahal polarisasi bisa berdampak langsung dengan disintegrasi, terlebih pada kondisi krisis saat ini. \"Polarisasi ini adalah jualan politik yang paling menguntungkan dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang, tidak memberikan literasi, pendidikan politik dan demokrasi yang baik kepada masyarakat,\" kata Anis Matta dalam diskusi Gelora Talk bertajuk \'Polarisasi Politik Pemilu 2024: Akankah Kembali Berulang?, Rabu (29/6/2022) sore. Menurut Anis Matta, dalam situasi krisis berlarut saat ini yang dibutuhkan adalah politik pemersatu, bukan politik identitas. Sebab, polarisasi justru akan memperparah krisis dan membuat pemerintahan semakin tidak efektif, serta tidak mampu menangani krisis. \"Kita baru memasuki suatu masa pembelajaran demokrasi yang relatif tidak terlalu lama, apabila kita masukkan isu masalah polarisasi ke dalam krisis global sekarang, terutama krisis ekonomi, kita punya suatu masalah yang lebih eksistensial, yaitu ancaman disintegrasi, walau sekarang mungkin levelnya belum terlihat sampai ancaman disintegrasi secara langsung. Jadi jualan polarisasi dalam pemilu sangat merusak bangsa,\" tegasnya. Anis Matta menilai, rakyat sudah lelah dengan kondisi pembelahan yang terjadi selama ini, sehingga perlu segera diakhiri. Apalagi beban hidup masyarakat sehari-hari sudah semakin berat saat ini, akibat ancaman inflasi global.. \"Kalau dibakar lagi dengan pembelahan, bisa terjadi revolusi sosial di masyarakat. Karena itu, kita perlu melahirkan pemimpin pemersatu. Rakyat sudah lelah dengan pembelahan,\" ujar Anis Matta. Partai Gelora, kata Anis Matta, mengajak semua pihak untuk melawan upaya dari partai politik atau kelompok tertentu yang memiliki ideologi kuat, yang masih menjadikan isu polarisasi dan politik identitasnya sebagai jualan politiknya di Pemilu 2024. \"Mari sama-sama kita melakukan gerakan melawan polarisasi. Tujuan pendirian Partai Gelora antara lain untuk mengakhiri kegaduhan akibat isu polarisasi dan politik identitas,\" tegas Anis Matta. Rektor Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar meminta para akademisi dan cendekiawan mulai memberikan narasi-narasi yang mencerahkan dan membesarkan hati kepada masyarakat, sehingga menumbuhkan rasa optimisme. \"Tapi kita juga harus memilih pemimpin terbaik, bukan pemimpin pencitraan. Dari 250 juta penduduk Indonesia, masa enggak ada yang terbaik. Kita jangan terjebak politik pencitraan dan akhirnya kita menyesal, karena salah memilih pemimpin,\" kata Musni Umar. Musni Umar mengapresiasi upaya Partai Gelora dalam memperbaiki situasi dan kondisi bangsa dengan tidak ikut-ikutan memproduksi politik identitas. Bahkan berusaha keras untuk mengakhiri polarisasi di masyarakat yang sudah terjadi sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. \"Saya kira Partai Gelora akan mendapatkan simpati dari masyarakat, karena ingin memperbaiki negeri ini, sebagaimana yang kita ingin juga. Kita berharap Partai Gelora bisa melakukan perubahan besar,\" kata Sosiolog ini. Founder Drone Emprit Ismail Fahmi mengajak para akademi, aktivis dan pihak-pihak yang konsen ingin menangkal politik identitas dan polarisasi dengan membentuk klaster baru, klaster ketiga di luar klaster kiri (cebong) dan kanan (kampret). \"Klaster ini bisa menjadi solusi, mengurangi polarisasi dan menekan anti politik identitas. Ketika ada politik identitas, kita bongkar di sini. Ini seperti klaster matahari, kita buat menjadi terang, sehingga para buzzer tidak bisa sembunyi lagi dalam kegelapan,\" kata Ismail Fahmi. Selama ini, kata Fahmi, karena tidak memiliki klaster tersendiri, ia mengaku kerap diserang oleh buzzer cebong dan kampret apabila membongkar sesuatu yang berkaitan dengan mereka. \"Mudah-mudahan Pak Anis Matta bisa mensupport hal ini. Klaster ketiga ini merupakan solusi taktis untuk mengakhiri politik identitas dan polarisasi,\" kata Founder Drone Emprit. Peneliti Litbang Kompas Gianie menilai, kekhawatiran terjadinya polarisasi dan politik identitas akan berlanjut pada pada 2024 sangat mungkin terjadi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Litbang Kompas satu bulan lalu, dimana gejalanya mulai menunjukkan peningkatan ekskalasi. \"Sehingga perlu ada gerakan bersama bersama, baik masyarakat, pemeritah, partai politik dan dari media juga sebagai pilar keempat demokrasi untuk bersama-sama untuk meningkatkan literasi, mengakhiri pembelahan saat ini,\" kata Gianie. Gianie berharap semua pihak saat ini bisa menyuguhkan narasi yang mempersatukan, meningkatkan keakraban dan merangkul semua pihak dengan program-program yang mereka buat. \"Tokoh-tokohnya harus mempersatukan atau meningkatkan keakraban sekarang. Sementara program-program yang dibuat harus merangkul semua kalangan, bukan hanya untuk pendukungnya saja. Dan Media juga harus memberitakan hal-hal yang benar, bukan sebaliknya, \" pungkas Gianie. (sws)
Presiden Biden ke Jokowi: Memihak China, Artinya Melawan Amerika!
DALAM pertemuan G7 di Jerman, ada pemandangan menarik yang bisa diulas dalam Kanal Rocky Gerung Official, Rabu (29/6/2022). Ada foto yang kemarin sempat viral, kelihatannya Presiden Joko Widodo seolah-olah menyandarkan kepalanya di bahunya Presiden AS Joe Biden. Tapi orang kemudian membandingkan dengan foto-foto ketika Biden ketemu dengan kepala negara lain: diskusi serius, ngobrol, ada juga yang berjalan di taman. “Apa yang Anda bisa simpulkan dengan foto-foto ini,” tanya wartawan senior FNN Hersubeno Arief kepada Rocky Gerung. Berikut petikan wawancara Hersubeno dengan akademisi yang juga pengamat politik Rocky Gerung. Sebelumnya, apa yang didiskusikan Anda kemarin saat di Palembang? Ya saya di Palembang bersama Ketua DPD Pak LaNyalla untuk sosialisasi yang disebut anti threshold 20% karena DPD sedang mengupayakan itu. Dan betul, DPD jadi semacam tempat mengolah konsep bernegara, sementara di DPR itu tempat mengolah amplop bernegara. Jadi pikiran justru ada di DPD, bukan di DPR. Karena itu, kita bicara di sana karena Palembang termasuk kota yang tingkat kemiskinannya masih tinggi, walaupun APBN kita sudah mengguyurkan Rp 1.500 triliun, tetapi tingkat kemiskinan tidak turun. Itu bahkan di atas nasional Palembang. Tapi saya kasih sugesti bahwa Palembang walaupun kemiskinanannya tinggi tapi otaknya bagus. Ingin memulai perubahan dari Palembang. Karena di Palembang orang makan ikan, bukan menghafal nama-nama ikan. Presiden Jokowi kalau tidak salah kemarin sudah meninggalkan Jerman ke Polandia dalam perjalanan menuju ke Keif di Ukraina dan nanti ke Moskow. Tapi mungkin ada yang tersisa beberapa momen di pertemuan kepala negara G7 dan Indonesia salah satu yang diundang. Ini ada foto yang kemarin sempat viral, kelihatannya Pak Jokowi seolah-olah menyandarkan kepalanya di bahu Biden. Tapi orang lantas membandingkan dengan foto-foto ketika Biden ketemu dengan kepala negara lain diskusi serius, ngobrol, ada juga yang berjalan di taman. Apa yang Anda bisa simpulkan dengan foto-foto ini. Kelihatannya Joe Biden mengerti sebagai orang yang sudah senior sekali, dia tahu psikologi presiden Indonesia. Jadi, istilah Indonesia dia dirangkul, sudah tenang saja. Tidak mau ikut juga tidak apa-apa. Jadi Pak Jokowi kalau tidak mau ikut dengan proksi Amerika juga nggak apa-apa. Selesaikan dulu masalah dalam negeri Anda, nggak usah terlalu sibuk untuk menyelesaikan soal Eropa. Ini tafsir yang biasa dalam jurnalisme karena tidak ada point sebetulnya. Kemarin delegasi Amerika yang berupaya untuk membujuk, mempersuasi negara-negara Indo-Pasifik untuk ikut dalam partnership dengan Amerika, soal dagang yang sebetulnya indikasinya politik, itu tidak mampir ke Indonesia. Jadi kira-kira begitu sinyalnya. Kita tahu bahwa memang Indonesia lemah profil internasionalnya. Jadi nggak ada hal yang mungkin bagi Biden, ada yang serius, maka dia bercandain saja Pak Jokowi. Pak Jokowi juga pasang wajah yang sama kira-kira begitu tanpa kita tahu apa sebetulnya isi komunikasinya. Mungkin memang nggak ada. Tapi kalau saya kemarin membaca beritanya ini tentu ada soal yang serius karena berkaitan soal proxy. Dan kita tahu, selama ini kecenderungannya pemerintahan Jokowi ini jauh lebih dekat ke China. Karena memang realistis duit yang masuk dari China. Tetapi ini sekarang hard selling ini kelihatannya gara-gara G7 dipimpin Amerika. Karena sudah mengumumkan mereka akan menyediakan dana 8 triliun untuk menandingi proyek-proyek BRI (Bell and Road Inisiatif). Tentu ini maksudnya Indonesia. Dan saya yakin soal ini pasti dibicarakan ketika Jokowi bertemu dengan para kepala negara G7 itu, karena mereka kelihatannya sudah sangat serius ya ingin menghadang China. Apalagi saya baca ini serius soal China. Di Pakistan, misalnya, ada beritanya yang baru dipublish oleh Nikei yang disebutkan bahwa China minta agar punya pasukan keamanan sendiri untuk mengamankan aset-asetnya di Pakistan. Dan itu ditolak oleh pemerintah Pakistan. Dan itu bisa jadi yang terjadi di Indonesia ketika situasinya mungkin mulai menegang. Ya, itu yang sebetulnya ketegangan itu terjadi karena ada pihak yang merasa terancam. Dan saya baru habis baca buku Elison Graham, penasihat militer dari para presiden Amerika, entah Demokrat atau Republik. Dia menulis buku judulnya Perang Tusicides atau Tuciside War. Tusicides ini sejarawan Romawi Kuno yang kemudian jadi acuan dari mereka yang belajar politik internasional bahwa kecemasan sebuah negara itulah yang menuju perang, bukan ancamannya tapi kecemasan, yang biasa disebut Tusicides Trap. Nah sekarang ada pertanyaan, bisa nggak Cina dan Amerika itu keluar dari jebakan Tusicides ini. Kelihatannya tidak bisa. Tadi diterangkan, negara-negara Amerika sudah siap-siap untuk menghadang China di Indo-Pasifik, terutama karena itu sudah dilakukan, termasuk membujuk negara-negara Indo-Pasifik untuk tidak lagi melayani tawaran infrastruktur China karena akan digantikan oleh infrastruktur Barat jumlahnya 8,8 triliun. Jadi, Indonesia akan dihadapkan pada problem itu. Mau berhenti main-main dengan China atau kita anggap sebagai musuh. Jadi, jebakan Tucisides ini akan berlaku pada Indonesia sebetulnya, karena Amerika cemas, Indonesia masih di dalam proksi Cina. Sementara China juga cemas, Indonesia mungkin saja terbujuk oleh dana infrastruktur triliunan itu dari blok Barat. Jadi kesimpulannya ketegangan politik justru berlanjut, bukan berkurang. Nah Presiden Jokowi punya tema untuk menghentikan ketegangan itu. Itu nggak mungkin karena orang anggap bahwa anak kecil kok ngatur-ngatur orang dewasa. Kira-kira begitu. Karena itu, terlihat dalam foto tadi, mungkin dirangkul oleh Biden, sudahlah, nggak usah sok jadi pendamai, kita memang mau perang kok. Begitu kira-kira. Karena mungkin juga Biden baru habis baca Graham Elison tentang teori itu. Tapi ini saya kira untuk pertama kalinya negara-negara blok Barat, Amerika dan sekutunya memberikan sinyal yang sangat keras tentang investasi China. Dan dia disebutnya di situ oleh Biden bahwa kalau ini betul kerja sama bisnis saling menguntungkankan. Kan ini kita mengingatkan, dan Amerika sebelumnya selalu menyebut bahwa China ini sebagai jebakan utang. Jadi diberi hutang dan kemudian nanti aset-asetnya kalau enggak bisa bayar hutang, asetnya diambil-alih oleh China. Itu sudah terjadi di banyak negara Afrika dan kalau di Asia Selatan sudah terjadi di Sri Lanka. Pelabuhan laut dalam diambil-alih oleh China. Jadi ancaman perang di Indo-Pasifik itu pasti akan diatasi dengan menghemat anggaran perang di Ukraina. Kira-kira begitu. Karena, Amerika musti bagi ke mana arah anggarannya. Di Indo-Pasifik mungkin karena negara-negara yang tadi kayak Pakistan sudah nolak artinya dia masuk dalam wilayah pengaruh Amerika lebih aman. Tapi di Eropa masih terlihat bahwa Rusia ingin menyelesaikan perang itu yang sebetulnya makin lama makin panjang. Dan, ini untuk perhitungan ekonomi apakah bisa ekonomi Rusia itu membiayai perang di Eropa. Sementara sinyal G7 itu ditangkap persis bahwa dia akan dikepung dengan anggaran G7 yang pasti lebih besar dari anggaran Rusia. Demikian juga China yang kini sedang mengalami kesulitan ekonomi karena ekonominya ternyata tidak bertumbuh, itu pasti yang sudah paham bahwa ini Indonesia pasti akan terbujuk oleh blok Barat. Nah, di situ Presiden Jokowi mesti kasih sinyal dan sinyal itu bukan sekadar kami non-blok, kami bisa lakukan. Enggak. Ini tinggal disuruh milih, mau pilih blok Amerika atau blok Rusia, Sino Rusia blok. Itu sebetulnya yang kita pelajari di dalam teori politik realis to be or not to be. Kan cuma begitu. Lain kalau misalnya Indonesia juga semacam mini super power maka bisa Indonesia kasih poin ketiga. Jadi Indonesia mau kasih poin ketiga padahal dia nggak punya poin apa-apa. Jadi itu intinya. Jadi yang disebut gerakan non-blok atau principasifis dalam proyek luar negeri kita atau Mendayung di antara dua karang, itu nggak ada poin lagi. Tetap kita dianggap negara yang tanpa profil internasional. Apalagi di dalam negeri semua orang tahu bahwa Indonesia itu rentan terbelah karena politik Islamophobia. Jadi, semua soal itu yang mustinya kita bayangkan sebagai kesulitan Indonesia untuk masuk di dalam percaturan politik global. Dan ini menarik, kenapa sekarang ini Pakistan menolak permintaan dari China tersebut karena pemerintah yang sekarang lebih pro kepada Amerika, setelah sebelumnya Perdana Menteri Imran Khan yang dianggap pro China dijatuhkan. Ini ada video-video yang viral bagaimana presiden Biden dengan seorang pembantunya yang bertepuk tangan dan menyatakan “We make it” ketika Imran dijatuhkan oleh parlemen. Ini yang saya kira sangatlah penting karena berkaitan dengan masa depan Indonesia dan pasti Amerika berkepentingan untuk agar pemerintah berikutnya, rezim berikutnya di Indonesia, lebih pro kepada Amerika. Ini pasti akan ada pengaruhnya ke situ. Jadi betul karena kita terpaksa musti kaitkan dengan itu. Perubahan politik di Indonesia sangat rentan diintervensi asing. Itu sangat rentan. Karena justru kelemahan demokrasi kita hari ini menyebabkan politik bisa berubah, bahkan sebelum Pemilu. Lain kalau demokrasi kita matang, oke kita akan tunggu 2024. Pak Jokowi gagal untuk menghasilkan demokrasi yang bermutu sehingga semua orang bermanuver dan tentu beberapa pejabat strategis di kabinet juga menilai bahwa lebih baik langsung saja ke proxy Amerika supaya jelas siapa yang akan memimpin negeri ini nanti. Tentu ada problem dengan macam-macam soal di dalam negeri bahwa koalisi bakal juga menyesuaikan diri dengan tawaran politik luar negeri Amerika untuk memilih: Anda masuk ke kami atau Anda jadi lawan kami. Jadi yang diucapkan dulu oleh Biden akhirnya mulai terbukti sekarang. Kan Biden dulu bilang, mereka yang memihak pada China itu artinya melawan kami. Kan begitu di awal kepemimpinan Pak Jokowi. Itu yang akan dia tagih. Mungkin itu yang dia bisikkan ke Pak Jokowi kemarin. Jadi, sekali lagi kita mau lihat bagaimana politik luar negeri itu terkait dengan proses pemilihan presiden di Indonesia karena ketegangan di Indo-Pasifik junto NATO vs Rusia. Jadi betul tadi FNN secara bagus menerangkan, kemungkinan politik Indonesia itu akan berubah dalam satu semester ini, ketika betul-betul NATO sudah makin lama makin tinggi kolnya….. untuk bersatu menghadapi Rusia. Dan, uang NATO pasti lebih cepat terkumpul daripada uang Rusia dan China. (mth/sws)
Munculnya Guru Besar Rasa Buzzer
Oleh Ady Amar Kolumnis Buzzer naik pangkat. Tidak cuma diisi para pengangguran semata, tapi sekelas guru besar bergelar profesor pun nyambi jadi buzzer. Begitu lezatnya buzzer itu, membuat sang guru besar mesti rela turun kelas mengais rezeki di sana. Seharian kemarin beredar twit Prof Saiful Mujani, owner lembaga survei SMRC, yang menanggapi kawannya entah siapa, dengan nada kebencian yang dipaksakan. Memang tidak menyebut siapa yang disebutnya \"gubernur yang rela memakan babi jika itu memastikan mengantarnya menjadi presiden\". Sang kawan membeberkan, bahwa seorang gubernur yang tadinya eksklusif tapi saat ini menjadi inklusif. Memang tidak menyebut siapa nama gubernur yang dimaksud. Lalu, Saiful Mujani perlu membatalkan pikiran positif sang kawan tadi dengan komen yang khas buzzer. Begini twit-nya: teman yg komunitasnya sering jadi sasaran intoleransi bilang: \"gubernur itu sekarang inklusif terhadap berbagai kelompok agama.\" saya bilang: \"kl ga ngerti bodoh aja. orang itu jangankan nyabanin greja, disuruh makan babi pun akan dia makan kalau bisa jamin dia jadi presiden.\"š Memang tidak disebut di sana nama gubernur dumaksud. Tapi netizen beragam yang mengomentari twit sang profesor itu menyebut satu nama: Anies Baswedan. Twit itu ditujukan menyerang Anies, khas buzzer. Bicara tidak perlu pakai data. Yang penting buat narasi kasar, jika perlu pakai fitnah segala. Menjadi sulit membedakan, mana guru besar mana \"tukang bakso\" versi Megawati. Maka, netizen seharian kemarin menyatakan lebih kurang demikian: bagaimana bisa mempercayai lembaga survei demikian, jika pemiliknya punya kebencian irrasional pada Anies Baswedan. Menjadi sulit dipercaya rilis surveinya, yang selalu menempatkan Anies di posisi 3. Sulit bisa mempercayai lembaga survei yang tidak membuka siapa penyandang dananya. Menyerang Anies dengan bertubi-tubi, sampai tukang survei kawakan pun perlu men-twit model fitnah begitu, itu pertanda elektabilitas Anies sudah sulit terkejar. Maka, segala cara menjatuhkan Anies, meski harus menanggalkan nalar pun dilakukan. Guru besar rasa buzzer patut disematkan tidak saja pada sang profesor, tapi juga pada polster lainnya yang menggunakan nalar buzzer. Sebelumnya, Hasan Nasbi, pendiri lembaga survei Cyrus Network pun perlu meyakinkan publik dengan memilih jalan taruhan. Menurutnya, Anies tak akan dapat tiket sebagai Capres. Ia meyakini, bahwa Anies paling top hanya dapat tiket sebagai Cawapres. Karenanya, ia berani taruhan mobil Alphard atu-atunya yang dimiliki dengan siapa saja. Jika Anies mendapat tiket Capres, maka Alphard itu akan diserahkannya. Ia sebutkan, bahwa sudah ada yang menantangnya, meski ia tidak menyebut nama sang penantang taruhan. Hasan Nasbi seperti sudah kehilangan nalar. Merasa tidak cukup lagi publik diyakinkan dengan rilis hasil surveinya. Tapi juga perlu mengeluarkan \"jurus mabuk\", dan taruhan jadi pilihannya. Padahal Islam melarang bertaruh atau taruhan, tapi ya itu tadi ia ingin meyakinkan publik dan itu dengan taruhan. Segala cara dipakai. Semua mendadak memilih jadi buzzer untuk menjegal Anies Baswedan. Duh, kok sampai segitunya. (*)
Masnah, Sang Maestro
Oleh Ridwan Saidi Budayawan SUDAH lebih 10 tahun Masnah tiada. Ia seorang maestro penyanyi gambang. Gambang kromong bukan China tapi musik Indochina, persamaannya dengan gambang kromong pada instrument. Cuma China tak ada gendang/kendang. China \'kan ada rebab? Yes. Tapi rebab gambamg tiga jenis: te\'yan, sukong, kong ahyan. Tapi pemain gambang \'kan umumnya China benteng? Betul. Apa mereka China daratan? Lidah China benteng Melayu 100%. Bahwa sejak mereka migrasi ke sini XIII M membawa blood China, bisa saja. Benteng bukan kasteel seperti ditebak-tebak banyak pakar. Benteng bahasa Melayu lama artinya pelosok. Dalam Betawi lama pelojok. Lokasi Neglasari, Tangerang. Kampung Masnah, ditilik dari Poris, Tangerang, adalah benteng. Memang beberapa arkaeolog Indonesia banyak yang obsesi kasteel Batavia yang tak pernah ada. Kalau rencana memang VOC pernah bikin di atas kertas. Lagu gambang ada tiga peringkat: 1. Phobin, klasik 2. Dalem, semi klasik 3. Sayur, pop. Masnah ahli menyanyikan lagu Dalem semisal Kramat Karem, Kodéhél ari gudempal, Cénté manis dipatok burung. 15 tahun lalu saya bertemu Masnah di Pasar Baru Tangerang pas maleman Imlek. Ia lagi mentas. Saya tanya, apa \'ncim Masnah punya anak didik? Dia jawab, ada dua. Dia cerita, kalau mau jadi cokek, penyanyi, yang bagus kudu (mesti) banyak puasa dan sering-sering jarah (ziarah) ke makam Emak Dato di Tanjung Kait, Tangerang. Masnah pergi bersama lagu Dalem. Setelah itu marak lagu Sayur. Baik pop maupun dangdut dimainkan gambang dengan rentak Sayur. Bintang gambang yang bekend saat ini salah satunya Pipit, ia bernyanyi dengan iringan Gambang Sinta Nara dari Kampung Wates, Tangerang. Rokok keretek Jato di empang Yang gemuk pendek, kokoooh... Yang saya senang. (RSaidi)
Demokrasi Konsensus vs Demokrasi Mayoritas, Pilih Mana?
Dalam sistem Presidensial, Presiden yang menang melantik dirinya sendiri dan menjalankan janji-janji kampanyenya. Kalau tidak ditepati janjinya ya harap maklum. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila DEMOKRASI berdasarkan Pancasila adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan atau demokrasi konsensus. Dengan kata lain, pemilihan Presiden dilakukan dengan permusyawaratan perwakilan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan. Artinya, tidak semua orang bisa bermusyawarah yang dipimpin oleh bil Hikmat. Jadi, hanya para pemimpin yang punya ilmu yang bisa bermusyawarah. Sebab musyawarah bukan kalah-menang, bukan pertaruhan, tetapi memilih yang terbaik dari yang baik. Pemilihan didasarkan atas nilai-nilai kemanusiaan, nilai persatuan Indonesia, Permusyawaratan perwakilan yang bertujuan untuk Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan semua hasil itu semata-mata untuk mencari ridho Allah atas dasar Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan sistem MPR maka pelaksanaan demokrasi asli Indonesia berdasarkan Pancasila tidak menguras Triliunan rupiah, tidak ada pengerahan masa, tidak ada kampanye, tidak ada pengumpulan massa yang tidak perlu. Sebab yang dipertarungkan adalah pemikiran gagasan, tidak membutuhkan korban yang sampai hampir 900 petugas KPPS meninggal yang tidak jelas juntrungannya. Sistem presidensial basisnya Individualisme. Maka kekuasaan diperebutkan banyak-banyakan suara, kuat-kuatan, pertarungan, kalah-menang. Yang menang mayoritas dan yang kalah minoritas, demokrasi mayoritas jadinya. Demokrasi dengan cara-cara Liberal, Kapitalis, membutuhkan biaya yang besar, menguras dana rakyat Triliunan rupiah, maka membutuhkan bandar- bandar untuk membiayai calon akan diganti dengan kekayaan ibu Pertiwi yang menjadi oligarki. Untuk memilih pemimpin pilkada, pileg, pilpres dengan sistem pemilu yang serba uang bisa kita tebak maka menghasilkan para koruptor , hampir 80% kepala daerah terlibat korupsi. Dan yang lebih miris korupsi seperti hal yang lumrah di negeri ini. Begitu juga dengan petugas KPU-nya, juga bagian dari sistem korup, kecurangan bagian dari strategi pemilu. Demokrasi bisa dibeli geser-menggeser caleg, memindakan suara itu adalah bagian dari permainan KPU. Ini bukan isapan jempol, bukannya sudah dua anggota Komisioner KPU yang dipecat karena terlibat permaian uang. Dalam sistem Presidensial, Presiden yang menang melantik dirinya sendiri dan menjalankan janji-janji kampanyenya. Kalau tidak ditepati janjinya ya harap maklum. Artinya di akhir masa jabatan presiden tidak perlu mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Bayangkan, Ketua RT saja di akhir jabatannya mempertangungjawabkan kepemimpinannya pada warganya. Apa masih berharap dengan pemilu? (*)
BRIN Dinilai Rusak Bangunan Iptek, MPI Lapor Ketua DPD RI
Jakarta, FNN – Masyarakat Pemajuan Iptek dan Inovasi (MPI) Nasional yang terdiri dari para peneliti, akademisi, ASN maupun PPNPN lembaga Iptek menyampaikan uneg-unegnya terkait kondisi ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia saat bertemu Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Ruang Kerja Ketua DPD RI, Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Hadir dalam audiensi antara lain Lukman Hakim (Mantan Kepala LIPI), Amin Soebandrio (Kepala LBM Eijkman) dan para anggota MPI lainnya Djarot SW, Joko Raharjo, Makmuri, Arya Rezavidi dan Ahmad Farid W. Ketua DPD RI didampingi Senator asal Lampung Bustami Zainudin, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero, serta Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir. Salah satu anggota MPI, Lukman Hakim menjelaskan bahwa terjadi kemunduran iptek di Indonesia setelah beberapa lembaga penelitian dilebur ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yakni lewat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek). “Integrasi tersebut bukan membuat kemajuan, tetapi malah kemunduran bahkan merusak ekosistem iptek dan inovasi yang telah dibangun sejak lama,” kata Lukman. BRIN, lanjutnya merombak seluruh tatanan lembaga Iptek yang ada. Pada prosesnya keberadaan BRIN malah membuat para peneliti dihadapkan pada masa depan yang tidak pasti. “Dalam riset saja seperti memulai dari nol setelah dilebur dalam BRIN. Padahal sudah banyak pekerjaan dari para peneliti yang sudah berjalan dan sebenarnya bisa dilanjutkan,” tukas dia. Belum lagi adanya pemisahan antara peralatan dan perisetnya. Hal ini membuat peneliti tidak mempunyai alat, padahal alat ini adalah milik negara. “Menurut kami ada semacam swastanisasi alat. Dimana periset atau peneliti dipisahkan dengan alat risetnya. Kalaupun mau melakukan riset sangat kesulitan karena alatnya dipegang oleh operator swasta. Sangat memprihatinkan,” ucapnya lagi. Sedangkan Amin Soebandrio mengatakan pada tahun 2021 LBM Eijkman dihentikan operasionalnya, padahal di masa pandemi menjadi ujung tombak, mulai diagnosis dan pengembangan vaksin. “Akibatnya vaksin merah putih yang sudah kita kembangkan terhenti. Para peneliti sangat prihatin karena tidak bisa lagi berperan untuk mendukung penelitian di Indonesia. Padahal kami punya fasilitas dan peralatan yang sebenarnya bisa kita optimalkan,” ucapnya. Ditambahkannya bahwa membangun ekosistem Iptek diperlukan waktu lama. Harus berkelanjutan dan kontinyu, tidak bisa dalam jangka pendek. “Ekosistem yang sudah terbentuk seharusnya jangan dirusak oleh kepentingan politik. Menurut kami kepemimpinan BRIN arogan. Banyak UU yang dilanggar seperti UU ketenaganukliran, UU keantariksaan dan lain-lain. Dan tidak ada penerimaan dari masyarakat Iptek. Keberlangsungannya bagaimana, karena membangun ekosistem Iptek itu dalam jangka panjang,” tukas dia. “BRIN ini seperti mengejar jurnal. Mereka menghindari penciptaan produk. Padahal tugas yang diberikan Presiden adalah berburu inovasi dan hilirisasi produk. Artinya mereka sebenarnya tak sejalan dengan perintah Presiden,” imbuhnya. Menanggapi keluhan itu Ketua DPD RI mengaku akan melakukan telaah dan mengkaji permasalahan tersebut. “Kemungkinan. Kami juga akan mengundang BRIN untuk mengetahui dan mendengar kondisi Iptek ini dari mereka,” katanya. (Ida/LC)
Kematian Warga Sipil Akibat Serangan Rusia di Ukraina Semakin Bertambah
Kremenchuk, FNN - Jumlah korban tewas di kalangan warga sipil terus meningkat di Ukraina setelah serangan rudal Rusia menghantam sebuah apartemen di wilayah selatan pada Rabu. Pihak berwenang mengatakan sedikitnya tiga orang tewas dalam insiden itu.Delapan rudal menggempur kota Mykolaiv, Ukraina selatan, termasuk sebuah gedung apartemen, kata Wali Kota Oleksandr Senkevych.Foto-foto dari Mykolaiv memperlihatkan kepulan asap dari sebuah gedung empat lantai yang bagian atasnya hancur sebagian.Serangan tersebut terjadi ketika tim penyelamat masih mencari korban yang hilang di sebuah pusat perbelanjaan yang hancur oleh serangan rudal Rusia pada Senin. Sedikitnya 18 orang tewas dalam peristiwa di kota Kremenchuk, Ukraina tengah, itu.Ukraine mengatakan Rusia telah membunuh warga sipil secara sengaja ketika menyerang di Kremenchuk.Rusia mengatakan mal tersebut kosong dan pihaknya membidik gudang penyimpanan senjata yang ada di dekatnya. \"Rudal Rusia menghantam lokasi ini dengan tepat. Se-ca-ra se-nga-ja… Jelas bahwa para pembunuh Rusia menerima koordinat yang tepat,\" kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dalam video pidato malamnya.\"Mereka ingin membunuh orang sebanyak-banyaknya,\" katanya. Pihak berwenang mengatakan sekitar 36 orang masih belum ditemukan di Kremenchuk.Di Lysychansk, wilayah Luhansk, medan pertempuran penting bagi Rusia untuk merebut daerah industri di Donbas, gubernurnya melaporkan adanya peningkatan aksi militer.Situasi di sana mirip dengan kota kembarannya, Sievierodonetsk, ketika Rusia mulai merebut satu per satu gedung lebih dari sebulan lalu, kata Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai, Rabu. Sievierodonetsk jatuh ke tangan Rusia pada Sabtu.\"Rusia menggunakan setiap senjata yang tersedia… dan tidak pandang bulu apakah targetnya militer atau bukan –sekolah, taman kanak-kanak, lembaga kebudayaan,\" kata dia di televisi. \"Semuanya dihancurkan. Ini adalah kebijakan bumi hangus,\" katanya.Pasukan Rusia berusaha mengepung Lysychansk, kata staf umum angkatan bersenjata Ukraina, Rabu. Di wilayah Dnipropetrovsk, Gubernur Valentyn Reznychenko mengatakan mayat seorang pria dan seorang wanita telah ditemukan terkubur di bawah reruntuhan kantor perusahaan angkutan yang terhantam rudal Rusia pada Selasa.Rusia membantah telah mengincar warga sipil selama empat bulan agresi militernya di Ukraina. PBB mengatakan sedikitnya 4.700 warga sipil tewas sejak invasi Rusia pada 24 Februari. (Ida/ANTARA/Reuters)
Erdogan dan Biden Gelar Pembicaraan Menjelang KTT NATO
Ankara, FNN - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menggelar pembicaraan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden via telepon pada Selasa (28/6).Kedua kepala negara membahas agenda KTT NATO mendatang, jelas pernyataan Kepresidenan Turki.Kedua pemimpin juga membahas sejumlah isu bilateral dan masalah regional. Dalam konferensi pers sebelum berangkat ke KTT NATO, Erdogan menyebut dirinya akan mengadakan pertemuan dengan Biden di sela-sela KTT tersebut.Dia berencana membahas \"dukungan\" militer AS untuk Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG) Suriah di Suriah utara yang merupakan kelompok yang dilarang oleh Turki.\"Apa yang telah NATO lakukan setelah semua senjata itu dikirim ke para teroris ini? Sejumlah truk yang penuh dengan senjata datang dari Amerika Serikat. Saya akan kembali mengangkatnya dalam pertemuan kami,\" tegas Erdogan.Presiden Turki menjelaskan isu lain dalam pembicaraan mereka di Madrid adalah permintaan Turki untuk membeli 40 pesawat tempur F-16 baru dan 80 peralatan modernisasi untuk armadanya.Erdogan akan menghadiri KTT NATO yang diselenggarakan di Madrid, Spanyol. (Ida/ANTARA)
PBB Ungkap Lebih dari 306.000 Orang Tewas Selama Satu Dekade Konflik di Suriah
Jenewa, FNN - Konflik di Suriah telah merenggut sebanyak 306.887 nyawa warga sipil antara 1 Maret 2011 hingga 31 Maret 2021.Kantor tersebut menyebutkan 143.350 kematian warga sipil telah didokumentasikan secara individual oleh berbagai sumber dengan informasi terperinci, termasuk nama lengkap, tanggal, dan lokasi kematian, jelas laporan Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (28/6).Menurut institusi tersebut, dengan menggunakan teknik estimasi statistik, diperkirakan ada tambahan 163.537 kematian warga sipil, sehingga total korban tewas warga sipil menjadi 306.887.Dengan total jumlah 306.887 tersebut berarti selama 10 tahun terakhir setiap hari rata-rata 83 warga sipil meninggal akibat kekerasan karena konflik, ungkap laporan itu.Laporan tersebut dimandatkan oleh Dewan HAM PBB (UNHRC). Tingkat kematian warga sipil dalam 10 tahun terakhir menunjukkan angka yang mengejutkan yakni 1,5 persen dari total populasi Republik Arab Suriah pada awal konflik.Konflik bersenjata di Suriah pecah pada 2011 dan dengan cepat berubah menjadi perang besar. Selama beberapa tahun terakhir, delegasi pemerintah Suriah dan pihak oposisi telah mengadakan beberapa putaran pembicaraan damai di Jenewa, tetapi mereka belum berhasil menemukan solusi. Konflik bersenjata di Suriah pecah pada 2011 dan dengan cepat berubah menjadi perang besar. Selama beberapa tahun terakhir, delegasi pemerintah Suriah dan pihak oposisi telah mengadakan beberapa putaran pembicaraan damai di Jenewa, tetapi mereka belum berhasil menemukan solusi. \"Angka kematian terkait konflik dalam laporan ini bukan sekadar kumpulan angka abstrak, tetapi mewakili individu manusia,\" kata Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Michelle Bachelet.Menurut dia, pembunuhan terhadap 306.887 warga sipil akan berdampak mendalam dan membekas pada keluarga dan komunitas tempat mereka berasal.\"Dan akan saya perjelas, ini adalah orang-orang yang terbunuh sebagai dampak langsung dari operasi perang. Ini belum termasuk lebih banyak lagi warga sipil yang meninggal karena hilangnya akses ke perawatan kesehatan, makanan, air bersih, dan hak asasi manusia mendasar lainnya, yang masih harus dikaji,\" tegas Bachelet. (Ida/ANTARA)
POPULER
