ALL CATEGORY
Pakar: UUD 1945 Bukan Diamandemen, Tapi Diganti UUD Reformasi 2002
Yogyakarta, FNN - Pakar hukum, Prof. Dr. Kaelan, MS., menilai UUD 1945 bukanlah diamandemen, melainkan diganti dengan UU Reformasi 2002. Prof Kaelan menjelaskan alasan penilaiannya dalam FGD \'Amandemen Konstitusi Dalam Rangka Mengembalikan Kedaulatan Rakyat\', di Kantor DPD RI Provinsi DIY, Kamis (23/6/2022). Kegiatan ini dihadiri langsung Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Prof Kaelan mengatakan, dalam kajian hukum konstitusi dikenal dua prosedur perubahan UUD. Pertama, perubahan yang telah diatur dalam suatu UUD itu sendiri atau yang dikenal dengan istilah “verfassung anderung”. \"Kedua, perubahan melalui prosedur di luar ketentuan yang sudah diatur dalam UUD tersebut atau yang dikenal dengan istilah “verfassung wandelung”, jelasnya. Sedangkan dalam hubungan dengan teknik perubahan konstitusi, dikenal dua teknik yang digunakan dalam mengubah konstitusi, yaitu perubahan atau penggantian secara menyeluruh (renew). Serta perubahan dengan melakukan penambahan atau yang dikenal dengan istilah amandemen. \"Amandemen dalam suatu konstitusi, lazimnya dilakukan perubahan atau penambahan satu pasal atau beberapa pasal, kemudian dicantumkan pada UUD asli, kemudian bersama-sama diundangkan, hal ini diistilahkan dengan sistem Adendum,\" terangnya. Sementara dalam proses amandemen UUD 2002 pasal-pasal yang diubah/ diganti hampir 90%, terutama menyangkut substansi pasal-pasalnya. \"Jadi dalam proses penyusunan UUD 2002 itu bukanlah Amandemen melainkan mengganti UUD 1945 dengan UUD Reformasi 2002,\" tegasnya. Dijelaskannya, jika dalam proses amandemen UUD 2002 jumlah pasal yang diamandemen mencapai 90% lebih, maka dalam sejarah konstitusi dan ketatanegaraan Indonesia hal itu bukanlah amandemen melainkan suatu penggantian konstitusi (renew). \"Dalam hukum konstitusi, pengertian amandemen adalah pengubahan satu pasal atau beberapa pasal konstitusi, yang kemudian dicantumkan dalam UUD asli (konstitusi asli) dengan sistem adendum. Dalam proses amandemen UUD 1945 dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia proses amandemen UUD 1945 perubahan jumlah pasal yang diamandemen hampir mencapai 90% lebih,\" jelasnya. Konsekuensi dari hal itu, UUD 2002 hasil amandemen tidak koheren atau tidak pada dasar filsafat negara Pancasila. \"Hal ini telah dilakukan lewat suatu penelitian hukum normatif pada isi pasal-pasal UUD 2002 hasil Amandemen itu tidak konsisten dengan dasar filsafat negara Pancasila,\" terang Kaelan lagi. Menurutnya, isi pasal-pasal UUD 2002 hasil amandemen justru merupakan derivasi dari sistem liberalisme, hal ini juga dapat dibuktikan pada sejarah proses perumusannya. \"Memang tatkala UUD 2002 dirumuskan terdapat suatu kesepakatan bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak akan dirubah. Namun berdasarkan hasil analisis hukum, isi pasal-pasal UUD 2002 hasil amandemen tidak konsisten dan tidak koheren dengan Pancasila dasar Filsafat Negara,\" jelasnya. Kaelan juga mengatakan, berdasarkan fakta dalam sejarah amandemen UUD 1945, terdapat pengaruh dari asing. “Beberapa LSM asing maupun domestik ikut aktif dalam proses amandemen UUD 1945 tersebut. LSM-LSM itu bahkan hadir dalam rapat-rapat PAH I BP MPR, mengikuti setiap materi perubahan yang dibahas sehingga dapat mengetahui data atau informasi semacam apa yang dibutuhkan para anggota PAH I,\" pungkasnya. (mth/*)
KBRI Canberra Menyelenggarakan Betawi Day untuk Meriahkan HUT Jakarta
Jakarta, FNN - KBRI Canberra menyelenggarakan Betawi Day pada Rabu (22/6) untuk merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Jakarta yang kini memasuki usia ke-495 tahun.Acara Betawi Day dihadiri oleh siswa-siswa, guru-guru, kepala sekolah serta para dosen di sekolah dan universitas yang ada di Canberra, Australia, demikian keterangan pers dari KBRI Canberra yang diterima di Jakarta, Kamis.Selain itu, acara juga dihadiri oleh Departemen Pendidikan Pemerintah Kota Canberra dan beberapa diplomat dari negara sahabat.Dalam sambutannya, Dubes RI untuk Australia Siswo Pramono menyampaikan pentingnya hubungan Indonesia dan Australia untuk selalu didekatkan, salah satunya dengan mengenalkan budaya Indonesia ke masyarakat Australia.Siswo juga mengucapkan terimakasih kepada para guru dan dosen yang terus berkomitmen dalam mempromosikan bahasa dan budaya Indonesia di Australia.“Dengan perayaan hari ulang tahun Jakarta, kami berharap para guru mengenal lebih jauh mengenai budaya Betawi”, tutur Siswo.Sementara Atdikbud RI di Canberra, Mukhamad Najib menyampaikan bahwa tujuan acaranya ini adalah mengenalkan budaya Betawi sebagai bagian dari keragaman Indonesia kepada guru dan dosen di Australia.Menurutnya, selama ini orang Australia sudah sangat mengenal Bali, namun belum banyak mengenal budaya Indonesia lainnya yang sangat kaya.“Saya percaya jika guru dan dosen di Australia mengenal Indonesia lebih baik maka mereka akan dapat membantu menjelaskan dengan lebih baik kepada siswa dan mahasiswa Australia yang notabene adalah generasi masa depan Australia. Sehingga hubungan Indonesia dan Australia akan semakin kuat di masa depan. Karena hari ini adalah ulang tahun Jakarta, maka kita coba kenalkan mereka dengan Betawi, sehingga mereka memiliki pengetahuan yang luas mengenai Indonesia”, jelas Najib.Rangkaian acara Betawi Day di Canberra dimeriahkan dengan tarian Nandak Ganjen dan tari Ngarojeng yang dibawakan oleh tim Borobudur Dance.Kedua tarian ini termasuk tarian yang popular di kalangan masyarakat Betawi. Tari Nandak Ganjen adalah tari kreasi baru dengan referensi budaya Betawi.Tari ini adalah bentuk ungkapan sukacita dan kebebasan oleh kaum muda. Sementara tari Ngarojeng merupakan tarian yang terinspirasi dari musik Ajeng yang muncul dan berkembang di Betawi pinggir. Musik Ajeng merupakan pengiring dalam acara pengantin tradisional Betawi, tetabuhan iringan tersebutlah yang menjadi gerakan irama dasar tari Ngarojeng.Selain disuguhkan dengan tarian Betawi, para peserta juga dikenalkan dengan sejarah dan asal usul nama Jakarta dan Betawi serta tempat-tempat bersejarah di Jakarta.Guru-guru juga dikenalkan dengan kuliner Betawi. Mereka disuguhkan nasi ulam, soto betawi, kue putu mayang khas Betawi, dan sekoteng.Dalam kesempatan tersebut juga Najib mengenalkan pantun yang merupakan salah satu bagian dari budaya Betawi.Director of Strategic Operations dari Canberra Grammar School Kerri Rock mengatakan kuliner Betawi sangat enak.“Soto Betawi ini enak sekali ya, cocok untuk dimakan di musim dingin seperti sekarang ini. Saya juga suka dengan kue Putu Mayang yang manis”, ujar Kerri.Sementara Karen Kennedy dari departemen pendidikan Kota Canberra mengaku senang bisa mengenal budaya Indonesia yang unik seperti budaya Betawi.“Selama ini banyak budaya daerah di Indonesia yang saya belum tahu, termasuk budaya Betawi ini. Ternyata sangat menarik ya”, jelas Karen.Para guru juga menyampaikan kegembiraannya mengikuti acara ini. Damian Bolton yang sebelumnya menjabat sebagai ketua Indonesian Teacher Networks Canberra mengatakan kalau informasi sejarah Jakarta yang disampaikan sangat menambah wawasan.“Saya senang datang dan mengikuti acara ini. Ada wawasan baru mengenai sejarah dan budaya Betawi yang bisa saya ceritakan kepada murid-murid. Tapi yang terpenting juga makanannya lezat sekali”, ungkao Damian. (Sof/ANTARA)
KBRI Gelar Kegiatan Rayakan Hubungan Bilateral Indonesia-Timor Leste
Kupang, FNN - Kedutaan Besar RI di Dili, Timor Leste mengelar dua kegiatan di Oecusse, daerah enclave yang berbatasan dengan Indonesia dalam rangka merayakan 20 tahun hubungan bilateral antara Indonesia dengan Timor Leste.Duta Besar RI Dili, Okto Dorinus Manik ketika dihubungi dari Kupang, Kamis mengatakan bahwa dua kegiatan itu adalah, forum bisnis dan investasi unggulan perbatasan serta kegiatan gebyar seni budaya dan pendidikan yang digelar pada Minggu (25/6) pekan ini\"Untuk gebyar seni budaya serta pendidikan itu isinya adalah pertunjukan seni dan budaya dan juga pameran pendidikan serta pameran produk-produk unggulan dua negara,\" katanya.Oecusse adalah satu wilayah di Timor Leste yang berbatasan langsung dengan dua kabupaten di NTT yakni kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan kabupaten Kupang.Ia mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut akan digelar selama satu hari penuh yakni mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan 21.00 WITA.Okto menambahkan inisiatif untuk mengelar dua kegiatan besar itu dilakukan untuk menormalisasi kembali kerja sama-kerja sama yang sudah terjalin di antara wilayah perbatasan kedua negara yakni Indonesia dan Timor Leste yang belum dimaksimalkan oleh kedua negara negara termasuk pemerintah daerah yang berada di sekitar perbatasan.\"Hal ini kita ketahui akibat dari pandemi COVID-19 selama dua tahun wilayah enclave Oecusse ini ditutup atau lockdwon sehingga apa bila kegiatan itu dilakukan diharapkan entitas-entitas bisnis, masyarakat dan warga perbatasan dapat kembali bergerak,\" kata Okto.Ia menyebutkan para peserta yang hadir dalam forum bisnis investasi unggulan perbatasan itu adalah para pelaku bisnis di Timor Leste dan juga dari Indonesia, baik dari Kabupaten Belu, TTU dan kabupaten Kupang.Di samping itu juga akan hadir pemerintah daerah setempat karena para pelaku bisnis akan sangat bergantung kepada regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah kedua negara.\"Yang menyampaikan presentasi adalah pimpinan lembaga yang menangani isu kepabeanan, kekarantinaan, perdagangan luar negeri, serta investasi,\" katanya.Secara umum ujar dia, potensi perekonomian di kedua wilayah perbatasan, khususnya di Oecusse banyak sekali, salah satunya sarang semut, porang, sapi dan asam jawa. Namun sayangnya sulit untuk diperdagangkan karena proses administrasi yang sangat sulit.Padahal produk tersebut memiliki nilai jual yang tinggi di Indonesia, namun belum pernah melintas dengan lancar di wilayah perbatasan.Dari sisi budaya dan adat istiadat, ujar dia, Indonesia khususnya masyarakat NTT di wilayah perbatasan dan Timor Leste memiliki budaya yang sama.Karena itu akan ada penampilan budaya dari masyarakat dari Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu dan juga dari Timor Tengah Utara serta budaya dari Oecusse.Okto berharap dengan kegiatan yang akan digelar tersebut, hubungan bilateral kedua negara bisa terus terjalin dengan baik, dan berbagai kendala yang dihadapi untuk normalisasi perekonomian bisa berjalan lancar. (Sof/ANTARA)
Kemenkeu Menunda Penerapan Pajak Karbon pada Juli 2022
Jakarta, FNN - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kancaribu menyatakan pihaknya menunda penerapan pajak karbon yang seharusnya dilakukan mulai Juli 2022.“Pemerintah mempertimbangkan untuk me-review kembali pemberlakuan pajak karbon pada Juli 2022 ini,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis.Febrio mengatakan saat ini peraturan pendukung pajak karbon masih dimatangkan oleh seluruh KementerianLlembaga (K/L), termasuk Kemenkeu.Penyusunan peraturan-peraturan ini mempertimbangkan seluruh aspek termasuk pengembangan pasar karbon, pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) dan kesiapan sektor.Selain itu pemerintah juga menyadari kondisi perekonomian yang masih dibayangi gejolak global sehingga perlu diantisipasi secara hati-hati.Sementara penyempurnaan pasar karbon merupakan langkah yang masih harus dilakukan mengingat sangat krusial bagi pencapaian NDC.“Kita memperbaiki peraturan perundang-perundangan terkait dan ini akan jadi pelengkap penerapan dari pajak karbon,” ujar Febrio.Meski demikian ia memastikan pajak karbon akan tetap ditargetkan untuk dikenakan pertama kali pada PLTU batu bara dengan mekanisme cap and tax mulai 2022 sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).Pemerintah juga tetap menjadikan penerapan pajak karbon pada 2022 sebagai penggerak kebijakan strategis yang menjadi showcase di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 mendatang. (Sof/ANTARA)
Anis Matta: Solusi Penyelesaian Krisis Ekonomi Saat ini Hanya Bisa Dipecahkan Secara Militer
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, solusi penyelesaian krisis ekonomi global saat ini, hanya bisa dipecahkan secara militer, tidak bisa dipecahkan secara ekonomi. Itu artinya, kemungkinan terjadinya Perang Dunia (PD) III dalam waktu dekat semakin terbuka lebar. \"Tetapi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kalau terjadi, saya tidak bisa membayangkan, bagaimana dampaknya. Kita sudah lihat dampak ekonominya, terutama korban jiwa manusia akibat Perang Dunia I dan II, dampaknya sangat mengerikan sekali,\" kata Anis Matta dalam diskusi Gelora Talks bertajuk \" Dunia dalam Ancamann Krisis Ekonomi Global, Bagaimaa Negara Dapat Bertahan? yang digelar secara daring Rabu (22/6/2022) sore. Karena itu, Anis Matta sependapat dengan peringatan yang disampaikan Henry Alfred Kissinger, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) dalam pertemuan di Forum Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) pada 22-26 Mei 2022 lalu di Davos, Jenewa, Swiss. Mengutip kata Henry Kissinger, kata Anis Matta, sebaiknya Ukraina segera berdamai dengan Rusia. Ukraina juga harus bersedia membiarkan beberapa wilayahnya menjadi milik Rusia. Sebab, kalau perdamaian ini tidak dilakukan dua bulan kedepan, maka perang ini tidak akan terkontrol. Menurut Anis Matta, situasi global sekarang dalam situasi yang sangat berbahaya, karena AS dan sekutunya menggunakan betul isu perang Rusia-Ukraina sebagai penyebab krisis ekonomi dan tingginya inflasi global. Padahal krisis ekonomi ini, sebenarnya sudah mulai terjadi sejak 2008 lalu, hanya saja ledakannya baru terjadi sekarang. \"Jadi perang Rusia-Ukraina hanya menjadi trigger saja, karena persoalan geopolitik ini, akhirnya menjadi instrumen perang. Isu perang Rusia-Ukraina digunakan betul, ditafsirkan sebagai penyebab krisis ekonomi global, terutma inflasinya,\" ungkap Anis Matta. Akibatnya, penanganan pandemi Covid-19 secara global menjadi terdisrupsi, karena AS dan sekutunya, terutama Inggris telah merelokasi anggaran Covid-19-nya untuk membantu persenjataan dan pengungsi Ukraina. \"Jadi tampaknya kita sudah memasuki satu fase dari situasi perang yang tadinya lokal, domestik Perang Rusia-Ukraina. Dan ini tidak mustahil menjadi perang besar,\" katanya. \"Apa lagi Panglima Militer Inggris (Jenderal Patrick Sanders, red) yang baru diangkat beberapa waktu lalu, di pidato pertamanya justru mengingatkan kemungkinan terjadinya Perang Dunia III dan Inggris harus bersiap berhadapan dengan Rusia secara langsung dalam perang terbuka di daratan,\" lanjutnya. Anis Matta menilai peringatan keras yang disampaikan Henry Kesinger itu, menujukkan bahwa dunia sekarang sedang memasuki situasi yang sudah tidak terkontrol, sehingga bukan lagi persoalan perdamaian antara Rusia dan Ukraina saja. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa penyelesaian krisis ekonomi ekonomi global tidak bisa dipecahkan lagi secara ekonomi, melainkan secara militer. \"Pandemi ini meledakkan itu semua. Secara defacto, lembaga-lembaga internasional seperti Dewan Keamanan PBB, Bank Dunia dan IMF menjadi lumpuh. Sama sekali tidak berguna, karena akan banyak negara yang kolaps,\" katanya. Dalam konteks ini, Anis Matta meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membaca betul situasi tersebut, dengan tidak hanya mengutip data dari Bank Dunia dan IMF saja yang mengatakan, sekitar 60 negara akan ambruk perekonomiannya karena ancaman krisis dan situasi global yang tak menentu dan 40 di antaranya bisa mengalami keambrukan atau ketidak pastian. \"Karena ini krisis berlarut, saya selalu mengulang-ulangi kalimat ini. Kita sebenarnya ingin mengetahui daya tahan Indonesia di tengah krisis berlarut ini. Apalah Indonesia akan masuk daftar negara yang koleps atau tidak? Atau apakah korbannya cuma Menteri Perdagangan (Muhammad Luthfi, red) saja atau ada yang lain,\" tegas Anis Matta. Gotong Royong Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Muhammad Misbakhun yang menjadi narasumber dalam diskusi ini meminta agar pemerintah dan semua pihak tidak mempercayai prediksi Bank Dunia dan IMF tersebut. Misbakhun menilai Indonesia tidak akan terlalu terdampak dengan ancaman inflasi tersebut, sehingga potensi terjadinya krisis sosial (social unrest) juga minim. Bank Dunia dan IMF, lanjutnya, sudah terlalu sering menyebut dunia berada dalam ketidakpastian dan berpindah dari satu krisis ke krisis lainnya, terlebih dalam beberapa tahun terakhir dimana pandemi Covid-19 melanda, serta perang antara Rusia dan Ukraina. \"IMF dan Bank Dunia menyatakan kita dalam dalam situasi krisis. Pernyataan itu bukan yang pertama karena dari dulu selalu begitu,\" ujar Misbakhun. Menurutnya, pemerintah tidak bisa begitu saja percaya dengan lembaga keuangan internasional itu, karena bukan tidak mungkin ada skenario yang diciptakan untuk menutupi ketidakmampun dua organisasi tersebut dalam menangani tantangan ekonomi. \"Mereka tidak siap menghadapi perubahan geopolitik dan geostrategis global. Ketidaksiapan mereka ini ditutupi dengan pembenaran bahwa mereka tak bisa lagi menjaga hegemoni mereka,\" imbuhnya. Misbakhun justru mencurigai lembaga tersebut, tengah menjalankan agenda tertentu atau bisa dibilang inflasi yang tinggi sudah direncanakan. Dia pun optimistis inflasi yang tinggi bisa diatasi dengan kekuatan daya tahan penduduk Indonesia yang bercorak nilai-nilai gotong royong. \"Sistem kegotong-royongan, tolong menolong tetangga dan sebagainya, ketika ada tetangganya yang susah makan ditolong. Inilah yang menurut saya menjadi penopang fundamental daya tahan ekonomi Indonesia dari krisis. Saya tidak percaya prediksi IMF dan Bank Dunia, mereka pasti punya agenda,\" tandasnya. Namun, Managing Director Political Economic and Policy Studies Anthony Budiawan tetap meminta agar pemerintah mewaspadai kondisi ekonomi global sekarang, akibat tingginya Inflasi dan potensi terjadinya stagflasi. \"Sekarang sudah terjadi buble ekonomic (gelombung ekonomi), jika tidak diantispasi bisa menjadi buah simalakama bagi Indonesia. Karena mau tidak mau, Indonesia harus mengikuti tindakan global. Kalau global menaikkan suku bunga, maka Indonesia juga harus menaikkan suku bunganya,\" kata Anthony. Seharusnnya, kebijakan ekonomi Indonesia tidak terpengaruh kondisi keuangan global, sehingga bisa memberikan pertumbuhan positif bagi perekonomian. \"Kita harus independen. Kalau kita punya kebijakan, harus kita sterilkan dari pengaruh luar negeri agar memberikan pengaruh positif pada transaksi berjalan, seperti global money, kita isi dengan domestic financing,\" katannya. Sementara itu, President Director Center for Banking Crisis (CBC) Deni Daruri menambahkan, Presiden Jokowi harus berani melakukan tindakan force majeure, berani melakukan nasionalisasi aset-aset asing di Indonesia untuk menyelesaikan ancaman krisis di depan mata. \"Kalau mau ekstrim ya pemerintah harus ambil alih semua komoditas strategis dan harus dimonopoli. Ini persoalannya everage cost, dengan tetapkan force majeur dan itu bisa kok. Nanti setelah kondisi normal, ya dikembalikan ke normal lagi,\" kata Deni Daruri. Deni juga mengaku tak habis pikir mengapa para menteri yang berkecimpung di kebijakan keuangan mengambil langkah keliru. Begitupun sampai sekarang, Deni mengaku belum mengerti solusi pemerintah itu apa? \"Kita ini tak punya ekonom sekelas zaman orde baru dulu. Dan masalah ini pernah terjadi, sekitar tahun 1970-an, ketika itu Presiden Soeharto panggil ekonomi yang ahli di bidangnya, untuk paparkan ide-idenya. Dalam lima tahun berhasil dikendalikan,\" paparnya. Ia berharap Presiden Jokowi segera memanggil ekonom sekelas Widjojo Nitisastro dan lain-lain agar ancaman krisis ekonomi, akibat tingginya inflasi global dan nasional bisa segera diatasi. \"Lebih baik, Presiden Jokowi panggil segera para ekonom yang paham, dan berpengalaman antisipasi krisis seperti tahun 1998 atau 2008 lalu. Melambungnya inflasi ini, karena utamanya cost push inflation, dan harus diselesaikan dengan cepat dan tepat, dan bukan inflasi karena dorongan permintaan atau demand. Kalau salah resep dan obatnya, malah mempecepat krisis,\" terang Deni. Menurut Deni, apabila cara menyelesaian inflasi ini salah akan malah mempercepat krisis terjadi. Percuma saja menyelesaikan inflasi ini melalui pelarangan ekspor, karena sumber masalahnya biaya produksi tinggi. \"Jadi pemerintah harus berinisiatif lebih cepat dan segera mengambil langkah yang tepat juga. Kondisi sekarang sangat fluktuatif bisa berubah ubah setiap waktu,\" pungkasnya. (sws)
Kampanye di Medsos Rawan Konflik Politik
Tanjungpinang, FNN - Pengamat politik dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Bismar Arianto berpendapat kampanye di media sosial (medsos) rawan konflik politik akibat perbedaan kepentingan.\"Bawaslu perlu membuat peraturan khusus yang mengatur soal kampanye di medsos untuk mencegah atau meminimalisir konflik tersebut. Peraturan itu juga sebagai upaya menutup ruang abu-abu dalam penegakan aturan,\" ujar mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji itu, di Tanjungpinang, Kamis.Menurut dia, sampai sekarang belum terlihat ada peraturan (Bawaslu, Red) yang kuat, yang menjangkau sistem kampanye di media sosial. Padahal ini penting, karena merupakan tantangan dan ancaman yang perlu dijawab menjelang Pemilu dan Pilkada 2024.Pada era digitalisasi, menurut dia lagi, para kontestan pemilu dan pilkada akan semakin memanfaatkan media sosial sebagai sarana kampanye. Berbagai penelitian menyebutkan kampanye di media sosial jauh lebih efektif dan efisien dibanding kampanye konvensional.Pengurus partai politik, kandidat presiden, caleg, dan peserta pilkada dipastikan lebih masif mempergunakan media sosial sebagai sarana untuk mensosialisasikan diri dan program. Selain itu, sebagian penelitian akademik juga menemukan bukti bahwa buzzer dikerahkan peserta pemilu dan pilkada untuk membangun citra mereka, dan menjatuhkan citra rival politiknya.Jauh sebelum tahapan Pemilu 2024 dimulai (14 Juni 2024), aksi para buzzer sudah dapat dilihat di sejumlah media sosial, bahkan viral. Aktivitas buzzer sebagai tim yang mengendalikan media sosial untuk pemenangan kandidat tertentu kerap menuai komentar yang panas dan tidak pantas, selain kritikan pedas. Kondisi ini yang potensial menimbulkan konflik politik hingga di dunia nyata.\"Hasil penelitian ditemukan pengaruh negatif dari aksi para buzzer di tengah masyarakat, seperti terbentuk faksi atau kelompok tertentu. Bahkan aksi itu menimbulkan permusuhan dan persaingan tidak sehat. Padahal pemilu dan pilkada bertujuan melahirkan pemimpin yang berkualitas,\" katanya lagi.Atas persoalan tersebut, Bismar berpendapat bahwa ruang gerak para buzzer harus dibatasi melalui peraturan. Pengaturan kampanye di media sosial juga harus menjawab permasalahan dari hilir ke hulu untuk menciptakan pemilu dan pilkada yang kondusif.\"Unsur lainnya yang perlu disiapkan adalah sumber daya manusia yang ahli di bidang IT dan juga peralatan pendukung,\" kata dia.Sebelumnya, anggota Bawaslu Kepulauan Riau Indrawan membenarkan bahwa kampanye yang dilakukan peserta pemilu dan peserta Pilkada Serentak 2024 di media sosial rawan konflik.\"Konflik terjadi lantaran perbedaan kepentingan politik, sehingga menimbulkan persoalan-persoalan lain, seperti ketersinggungan hingga pergesekan antarkelompok pendukung,\" kata Indrawan.Penggunaan kalimat yang tidak baik, saling mengejek atau menghina pribadi peserta pemilu maupun pendukungnya, menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan hal-hal negatif lainnya potensial mengubah konflik di dunia maya menuju dunia nyata. Padahal kondisi seperti itu tidak perlu terjadi jika seluruh peserta Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dapat menahan diri, dan saling menghormati.Perdebatan di grup media sosial seperti WhatsApp dan Facebook cenderung memanas lantaran salah satu pihak atau masing-masing pihak mempertahankan argumen atau persepsi. Belum lagi persoalan yang muncul akibat akun bodong, yang ikut dalam perdebatan itu, dan cenderung bernada provokatif.\"Itu pengalaman hasil pengawasan Pemilu Tahun 2019 dan Pilkada Tahun 2020,\" ujarnya lagi.Indrawan mengemukakan media sosial dan media siber potensial menjadi sarana utama yang dimanfaatkan peserta Pemilu 2024 untuk kampanye, karena pelaksanaan tahapan kampanye pada Pemilu 2024 diperkirakan lebih singkat dibanding pemilu sebelumnya.Masa kampanye Pemilu 2024 diperkirakan hanya 75 hari, sementara pada Pemilu 2019 mencapai 90 hari. Tahapan pemungutan suara dilaksanakan pada 14 Februari 2024, sehingga tahapan kampanye berakhir pada 10 Februari 2024 atau sebelum memasuki masa tenang.\"Artinya, tahapan kampanye mulai diselenggarakan pada Desember 2023,\" katanya pula.Masa kampanye yang relatif singkat itu, kemungkinan dimanfaatkan peserta kampanye dengan mensosialisasikan diri dan program melalui media sosial dan media siber.\"Karena media sosial dan media siber dianggap memiliki jangkauan yang lebih luas, dan lebih efisien,\" ujar dia. (Sof/ANTARA)
Reformasi Sistem Pemilu Mencegah Politik Uang
Jakarta, FNN - Peneliti Antropologi Politik Komparatif dari University of Amsterdam Ward Berenschot mengatakan Indonesia perlu melakukan reformasi terhadap sistem pemilihan umum (pemilu) untuk mencegah praktik politik uang dalam pesta demokrasi.\"Smart reform, dengan menganalisis sistem elektoral yang ada di Indonesia untuk menemukan titik bagaimana mengubah sistem supaya tingkat money politics turun,\" kata Ward dalam diskusi daring Pemilu 2024: Pertaruhan Demokrasi Indonesia seperti dipantau dari Jakarta, Kamis.Dia mencontohkan reformasi sistem pemilu tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk menghentikan praktik politik di masyarakat saat pemilihan umum.Peneliti Lembaga Ilmu Bahasa, Negara, dan Antropologi Kerajaan Belanda (KITLV) itu mengatakan salah satu acuan pengawas pemilu adalah lembaga pengawas pemilu flying squads di India.\"Menurut saya, sekarang Bawaslu tidak diberi kemampuan yang cukup untuk menghentikan money politics. Saya kira, Bawaslu bisa di masa depan, tapi perlu kewenangan yang lebih luas dan anggaran juga yang cukup, contoh negara lain,\" katanya.Terkait reformasi sistem pemilu, Ward mengusulkan sejumlah reformasi sistem pemilu yang menurutnya dapat membuat kampanye pemilu menjadi lebih murah.Usulan pertama adalah integrasi pemilihan untuk parlemen dan pemilihan kepala daerah. Dia menilai integrasi tersebut dapat dilakukan dengan menempatkan calon di urutan pertama dalam daftar partai terbesar di parlemen untuk secara otomatis menjadi bupati atau kepala daerah.Selanjutnya, tambahnya, ialah dengan memberlakukan e-voting untuk mengurangi kebutuhan saksi pemungutan suara serta melarang atau mencegah calon membayar mahar politik kepada partai.\"Tapi, yang menurut saya penting adalah perkumpulan ilmuwan politik orang Indonesia untuk membuat sebuah proposal reformasi pemilu dan membawa itu ke DPR,\" katanya.Dia menilai para politikus di parlemen akan sepakat dengan usulan reformasi pemilu.\"Mereka seperti orang berjudi sekarang, harus keluar banyak uang tetapi tidak tahu hasilnya. Setelah pemilihan umum banyak orang masuk rumah sakit. Jadi, ini tidak sehat untuk mereka juga. Saya kira ada titik masuk di sana yang mana mereka juga mau mengubah sistem,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
Megawati: Pemimpin yang Dicari Tidak Hanya Mengandalkan Elektoral
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengatakan bahwa dirinya tidak mencari pemimpin atau calon presiden yang hanya mengandalkan elektoral semata. \"Pemimpin yang saya cari tidak hanya yang mengandalkan elektoral semata,\" kata Megawati dalam sambutannya pada Penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI Perjuangan Tahun 2021, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis. Namun, lanjut dia, sosok pemimpin yang dicari harus menjadi dambaan rakyat dan memiliki kepribadian yang mampu memimpin pemerintahan. \"Pemimpin yang didambakan rakyat adalah sosok yang kuat secara ideologis, mumpuni, dan memiliki kemampuan memimpin tata kelola pemerintahan untuk sebuah negara Indonesia yang begitu besar,\" kata Megawati. Menurut dia, dalam mencari sosok seorang pemimpin adalah yang bisa melihat tantangan ke depan. Kemudian memikirkan jalan keluar berbagai tantangan tersebut. \"Seperti yang telah dikatakan Bapak Presiden Jokowi saat Pembukaan Rakernas bahwa beliau merasa prihatin. Karena apa, tantangan ke depan yang tidak ringan, seperti ketidakpastian global, ancaman resesi dunia, krisis pangan, dan masih banyak lainnya,\" ucap Megawati. Presiden Kelima RI ini mengaku banyak ditanya soal kapan akan mengumumkan capres dan cawapres dari PDIP untuk Pilpres 2024. \"Tentu semuanya berpikir kenapa ya ibu? \'Sudah banyak itu pertanyaan kapan mau mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden?\' ya sabar lah sedikit,\" kata Megawati disambut tepuk tangan kader. Menurut dia, penyelenggaraan Pilpres 2024 masih terbilang lama, oleh karena itu, dia tak mau terburu-buru dalam mengumumkan nama capres-cawapres yang akan diusung. \"Waktunya masih dua tahun lah, ya boleh dong, saya \'umpetin\' aja terus,\" tuturnya. (Sof/ANTARA)
Megawati: Perhitungan Terkait Capres Belum Selesai
Jakarta, FNN - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku belum selesai melakukan perhitungan terkait calon presiden (capres) yang akan diusung partai berlambang banteng moncong putih tersebut. \"Saya sebagai ketua umum harus menghitung gitu loh, jadi perhitungan saya belum selesai,\" kata Megawati sambil makan krupuk pangsit bakso malang usai Penutupan Rakernas II PDIP 2021 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang ikut makan bakso malang menimpali, \"masih pakai kalkulator ya\". Dalam Pidato Penutupan Rakernas II PDIP 2021, Megawati mengaku tak mau terburu-buru dalam mengumumkan nama capres dan cawapres yang akan diusung. \"Waktunya masih dua tahun lah, dua tahun lah ya boleh dong, saya \'umpetin\' aja terus,\" tuturnya. Presiden Kelima RI ini mengaku banyak ditanya soal kapan akan mengumumkan capres dan cawapres dari PDIP untuk Pilpres 2024. \"Tentu semuanya berpikir kenapa ya ibu? Sudah banyak itu pertanyaan kapan mau mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden?\' ya sabar lah sedikit,\" kata Megawati disambut tepuk tangan kader. Saat makan bakso malang, Puan Maharani sempat mengatakan sudah ada nama kandidat capres yang akan diusung. Puan lalu menanyakan kepada Megawati yang juga ibu kandungnya, apakah ada pengurus PDIP yang mengetahui itu atau tidak. \"Ibu, apakah ada yang tahu pengurus DPP PDIP yang mengetahui capres PDIP?\" tanya Puan ke Megawati. \"Tanya aja langsung ke DPP-nya,\" jawab Megawati. (Sof/ANTARA)
Saksi Asbun dan Tidak Tahu Isi Surat yang Ditandatangani
Jakarta, FNN - Kaleb Elevansi yang melaporkan Edy Mulyadi ke Bareskrim Polri pada 24 Januari 2022 lalu, hadir sebagai saksi kelima yang diajukan jaksa penuntut umum di sidang lanjutan \'Jin Buang Anak\' di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Kamis, 23/6). Sayangnya meski memberikan kesaksian dengan sangat berapi-api, pernyataan Kaleb banyak keluar dari konteks dan membuat Hakim Ketua Adeng Abdul Kohar tersenyum geli. Kepolosan Kaleb tampak saat mengaku tidak pernah mendengar istilah \'jin buang anak\' seumur hidupnya, padahal ia adalah sarjana bahasa (Inggris). Jadi istilah \'jin buang anak\' pertama kali ia dengar dari YouTube Bang Edy Channel yang berjudul \'Tolak Pemindahan Ibukota Negara Proyek Oligarki Merampok Uang Rakyat\'. Ia pun langsung mengartikan tempat jin buang anak itu sebagai tempat yang terkutuk. \"Menurut saya kata jin dan buang anak itu sudah tidak baik. Buang itu kan artinya sampah, dan yang melakukan jin, jadi sama saja itu tempat terkutuk,\" katanya penuh percaya diri. Lucunya saat hakim bertanya apakah Kaleb pernah melihat jin? Ia menyebut pernah melihat di televisi. \"Waktu saya masih kecil, suka nonton serial \'Jin dan Jun\',\" jelasnya yang membuat para hadirin di sidang tersenyum. Dalam pertanyaan berikutnya Kaleb juga memberikan jawaban-jawaban yang \'ajaib\' hingga hakim sempat memperingatinya. \"Kalau ditanya 1 centimeter jawabnya jangan 5 centimeter,\" tegur hakim ketua. Hakim sendiri akhirnya menemukan kejanggalan dalam surat penolakan untuk dimediasi mengingat Edy adalah seorang wartawan dan Kaleb juga mengakuinya. Diketahui dalam Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 2/DP/MoU/II/2017, Nomor: B/15/II/2017 tentang Koordinasi dalam Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan, dalam Pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa apabila pihak kepolisian menerima pengaduan dugaan perselisihan/sengketa termasuk surat pembaca atau opini/kolom antara wartawan/media dengan masyarakat, akan mengarahkan yang berselisih/bersengketa dan/atau pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke Dewan Pers maupun proses perdata. Jadi, berdasarkan MoU tersebut harusnya Kaleb terlebih dahulu ditawarkan langkah-langkah yang bertahap dan berjenjang. Tapi faktanya Kaleb tidak pernah tahu ada MoU tersebut dan tidak tahu isi surat penolakan yang ia tanda tangani. “Pada saat saudara melaporkan kasus ini, apakah saudara membuat surat penolakan, sehingga kasus ini sampai di persidangan saat ini?\" tanya hakim. “Iya, karena saya ingin kasus ini lanjut ke proses hukum, karena ini negara hukum,\" jawab Karleb. “Saudara masih ingat tidak surat itu untuk apa? Dan bagaimana surat penolakan yang saudara buat?” tanya hakim. “Saya tidak ingat isi penolakan yang saya buat sendiri. Saya tidak tahu menolak apa, saya hanya mau ini sampai ke persidangan,\" jawab Karleb. Menanggapi hal tersebut, hakim memberitahu saksi untuk mempelajari mekanisme persidangan agar saksi mengetahui bagaimana prosesnya. \"Belajar lagi ya, belajar lagi. Termasuk belajar tentang UU IKN, karena itu dari uang kita. Pemerintah boleh berganti tapi negara harus terus berdiri,\" kata Hakim Adeng bijak. (Lia)
POPULER
