ALL CATEGORY
Profesor Hendrajit: Prabowo pun Punya Agenda!
Jakarta, FNN – Manuver Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto ketemu Ketum Partai NasDem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Walikota Solo yang juga putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menarik perhatian Prof. Hendrajit. Menurut Dosen Universitas Nasional Jakarta yang juga Direktur Eksekutif Global Future Institut (GFI) itu, kalau membaca dengan cermat, manuver Prabowo ketemu Surya Paloh, Muhaimin, dan Gibran, bukanlah urusan ngusung siapa jadi capres, walaupun nantinya bisa saja begitu. Tapi, fungsinya yang utama sekarang, semacam juru runding koalisi lintas partai yang dimotori parpol-parpol yang menolak 3 periode dan tolak pemilu, untuk menghadapi parpol-parpol yang abu-abu atau condong dukung 3 periode atau tunda pemilu. “Atau bisa juga memediasi antar oligar di koalisi partai yang dimotori PDIP dan Gerindra,” ungkap Hendrajit. Meski masih dalam kerangka praktek oligarki, lanjut Hendrajit, kepribadian Prabowo yang khas dan cenderung anomali sejak 1998 hingga era reformasi, para oligar tak semudah dulu dalam memainkan politik transaksional. Sebab Prabowo bagaimanapun juga punya style. Orang-orang yang terbiasa main-main ketimbang bermain dalam politik, mau tidak mau harus serius memperjelas apa maunya. Transaksional oke, quid pro quo atau politik timbal balik oke. “Tetapi, antara maksud dan tujuan harus sinkron,” ujar Hendrajit. Menariknya, Prabowo sendiri memang membuktikan wataknya itu dalam 3 tahun menjabat menteri. Pastilah bikin konsesi dengan presiden. Pasti ada quid pro quo. Tapi begitu deal tercapai, ya komit. “Nah, komitmen seperti Prabowo ini yang tak ada di kalangan para aktor oligar yang memandang main-main dalam politik itu benar-benar bermain,” ujarnya. Dalam beberapa waktu ke depan, para aktor oligar akan segera menyadari adanya pakem dan aturan main baru dalam membangun konsensus politik. Bahwa bermain itu beda banget dengan main-main. “Kedua, bermain politik itu selain timbal-balik, juga adu lihai mana yang harus dipertahankan mati-matian, mana yang bisa dilepas sebagai suatu konsesi,” ungkap Hendrajit. Tentu saja kita tak boleh menafikan fakta bahwa Prabowo pun punya agenda, punya sasaran strategis maupun taktis, yang siap untuk berkompromi. “Tapi style dan kepribadian Prabowo sendiri yang tidak seperti lazimnya para oligar lainnya, saya bisa pastikan bakal bikin pening para aktor lama,” lanjutnya. (mth)
Penataran Pancasila ke-4: Ideologi Pancasila Terurai Pada UUD 1945
Para elit dan pengamandemen UUD 1945 rupanya tidak memahami bahwa pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 mempunyai hubungan yang erat yang tidak bisa dipisahkan Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila KATA Bung Karno, sejarah adalah Kaca Benggala yang harus terus disimak. Agar bangsa dan negara ini tidak melenceng dari cita-cita berdirinya negara Indonesia. Akibat tidak memahami dan mendalami hubungan Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945, tidak memahami apa Ideologi Pancasila, maka diamandemenlah UUD 1945. Sekarang DPR RI mulai ngarang-ngarang menerbitkan UU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). UU HIP. Aneh dan janggal. Bagaimana Ideologi Pancasila itu, ya UUD 1945 dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan-nya. Kok mau dibuat UU. Secara herarki bagaimana? Apa bisa UU lebih tinggi dari UUD 1945? Rupanya DPR RI semakin keblinger dan tidak mau membuka dokumen hubungan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Hubungan Pembukaan dan Batang tubuh UUD 1945 itu adalah hubungan sebab-akibat yang tidak bisa dipisahkan atau dipenggal. Karena ada Pembukaan UUD 1945 itulah maka ada Batang Tubuh UUD 1945 dan penjelasannya. Mari kita bahas hubungan Pembukaan dan UUD 1945 asli hasil kajian Prof. Noto Negoro. Kiranya perlu kita simak agar kita tidak kesasar dan tidak mengerti kalau negara sudah dikudeta. Bahkan, TNI POLRI sebagai penjaga Pancasila dan UUD 1945 tidak mengerti. Terus mereka yang lulusan Lemhamnas dan dosen-dosen pengajarnya, apa yang diajarkan selama ini? Kok sampai tidak mengerti tentang ideologi negara Pancasila? Pendjelmaan (pelaksanaan objektif) Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Uraian ideologi Pancasila di dalam batang tubuh UUD 1945. Udjud pelaksanaan objektif mengenai asas kerohanian Negara (Pantjasila) adalah sebagai berikut: 1. Asas “ke-Tuhanan Jang Maha Esa” tersebut dalam Bab XI hal Agama, pasal 29 dari Undang-undang Dasar 1945. 2. Asas “Kemanusiaan jang adil dan beradab” terdapat dalam ketentuan-ketentuan hak asasi warganegara tertjantum dalam pasal-pasal 27, 28 dan 31 ajat 1 dari Undang-undang Dasar 1945. 3. Asas “Persatuan Indonesia” terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 26 tentang warganegara, pasal 31 ajat 2 tentang pengadjaran nasional, pasal 32 tentang kebudajaan nasional, pasal 35 tentang bendera Negara dan pasal 36 tentang bahasa Negara. Diantara pendjelmaan daripada asas “persatuan Indonesia” terdapat satu hal, jang amat penting untuk pada tempat ini dikemukakan. Karena djika hal ini disadari, sungguh akan merupakan dasar bagi tertjapainya realisasi sifat kesatuan daripada Negara dan bangsa. Lambang Negara ditetapkan oleh Pemerintah, dan menurut ketetapan ini “Bhinneka Tunggal Ika” adalah lambang Negara, satu sungguhpun berbeda-beda. Negara Indonesia adalah satu, akan tetapi terdiri dari pulau-pulau jang amat banjak djumlahnja. Bangsa Indonesia adalah satu, akan tetapi terdiri atas suku-suku bangsa jang banjak djumlahnya. Tiap-tiap pulau dan daerah, tiap-tiap suku bangsa mempunjai tjorak dan ragam sendiri-sendiri, beraneka warna bentuk-sifat daripada susunan keluarga dan masjarakatnja, adat-istiadatnja, kesusilaannja, kebudajaannja, hukum adatnja dan tingkat hidupnja. Golongan bangsa jang tidak asli terdiri atas golongan keturunan Tiong Hwa, keturunan Arab, keturunan Belanda dan golongan dari mereka jang berasal dari orang asing tulen. Lebih daripada jang terdapat dalam golongan bangsa Indonesia jang asli, diantara mereka ada perbedaan jang besar dalam segala sesuatu. Sedangkan disampingnja ada perbedaan pula dengan golongan bangsa Indonesia jang asli. Kalau ditambahkan terdapatnya pelbagai agama dan kepertjaan hidup lainnya, maka makin mendjadi besar perbedaan jang terdapat di dalam masjarakat dan bangsa Indonesia. Jang demikian itu disamping daja penarik ke arah kerdja sama dan kesatuan menimbulkan djuga suasana dan kekuatan tolak-menolak, tentang-menentang, jang mungkin mengakibatkan perselisihan, akan tetapi mungkin pula, apabila dipenuhi hidup jang sewadjarnya, menjatukan diri dalam suatu resultan atau sintesa jang malahan memperkaja masjarakat. Di mana dapat, perlu diusahakan peniadaan dan pengurangan perbedaan-perbedaan jang matjam terachir itu. Meskipun dengan harapan, bahwa usaha itu akan tidak berhasil sempurna. Dalam kesadaran akan adanja perbedaan-perbedaan jang demikian itu, orang harus berpedoman kepada lambang Negara “Bhinneka Tunggal Ika”, menghidup-hidupkan perbedaan jang mempunjai daja penarik ke arah kerdja sama dan kesatuan, dan mengusahakan peniadaan serta pengurangan perbedaan jang mungkin mengakibatkan suasana dan kekuatan tolak-menolak ke arah perselisihan, pertikaian dan perpetjahan atas dasar kesadaran akan kebidjaksanaan dan nilai-nilai hidup jang sewadjarnya. Lagipula dengan kesediaan, ketjakapan dan usaha untuk sedapat mungkin menurut pedoman-pedoman madjemuk-tunggal bagi pengertian kebangsaan, ialah menjatukan daerah, membangkitkan, memelihara dan memperkuat kehendak untuk bersatu dengan mempunjai satu sedjarah dan nasib, satu kebudajaan di dalam lingkungan hidup bersama dalam suatu Negara jang bersama-sama diselenggarakan dan diperkembangkan. “Bhinneka Tunggal Ika” adalah merupakan suatu keseimbangan, suatu harmoni jang tentu akan berubah-ubah dalam bentuknja, akan tetapi akan tetap dalam dasarnja, antara kesatuan dan bagian-bagian dari kesatuan, dalam segala matjam hal tersebut di atas, dan djuga dalam hal susunan bentuk dan susunan pemerintahan Negara. 4. Asas “Kerakjatan yang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan” terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 2 ajat (1) tentang terdirinja Madjelis Permusjawaratan Rakjat atas wakil-wakil rakjat, pasal 5 ajat (1) tentang kekuasaan Presiden membentuk Undang-undang dipegang dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat, pasal 6 ajat (2) tentang Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakjat (pasal 19 sampai dengan 22). Pasal 18 tentang Pemerintah Daerah. 5. Asas “Keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia” terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam Bab IV tentang kesedjahteraan social, perintjiannja terdapat pertama dalam pasal 33 tentang hal susunan perekonomian atas dasar kekeluargaan, tentang tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara, dan menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh Negara tentang bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung di dalamnja dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat; kedua dalam pasal 34 tentang fakir-miskin dan anak-anak jang terlantar dipelihara oleh Negara. Jadi, jelas Ideologi Pancasila teruarai di dalam pasal-pasal UUD 1945. Oleh sebab itu amandemen UUD 1945 yang memisahkan Pembukaan UUD 1945 dengan batang tubuh, sama artinya menghilangkan Ideologi Pancasila. Para elit dan pengamandemen UUD 1945 rupanya tidak memahami bahwa pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 mempunyai hubungan yang erat yang tidak bisa dipisahkan. Asas Politik Negara Indonesia Diamandemen Daripada asas politik Negara, bahwa Negara Indonesia “terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat”, jang ditentukan dalam Pembukaan, udjud pelaksanaannja objektif terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam pasal 1 ajat (1), bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, dan pasal 1 ajat (2), bahwa kedaulatan rakjat dilakukan sepenuhnja oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Diamandemennya pasal 1 ayat 2 Kedaulatan di tangan rakyat dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diamandemen menjadi. Pasal 1 ayat 2 Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar. Akibat diamandemennya pasal 1 ayat 2 adalah mengamandemen asas politik negara, susunan Negara Republik Indonesia tidak lagi wujud dari kedaulatan rakyat. Adapaun tudjuan Negara, tertjantum dalam Pembukaan, jang nasional (“melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah serta memadjukan kesedjahteraan umum dan mentjerdaskan kehidupan bangsa”), pendjelmaannya objektif adalah sebagai di bawah ini. Pertama-tama terkandung djuga dalam pendjelmaan daripada asas kerohanian dan asas politik Negara sebagaimana dimaksudkan di atas, karena kedua asas Negara itu memang dikehendaki untuk mewujudkan atau mentjapai tudjuan Negara. Lain daripada itu terutama untuk tudjuan Negara jang negatif, jaitu keselamatan bangsa dan Negara atau perdamaian, pendjelmaannja objektif terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam Bab IX tentang kekuasaan kehakiman (pasal 24 dan 25) dan Bab XII tentang Pertahanan Negara (pasal 30) serta kekuasaan Presiden dalam pasal 14 untuk memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi, dalam pasal 10 atas Angkatan Perag, dalam pasal 11 untuk menjatakan perang, membuat perdamaian dan perdjandjian dengan Negara lain, dan dalam pasal 12 untuk menjatakan keadaan bahaja. (*)
Kinerja Pemerintah Turun, LaNyalla: Kualitas Hidup Masyarakat Terancam
Blitar, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyorot turunnya kinerja pemerintah menyusul rilis survei Litbang Kompas terbaru. Menurutnya, hal itu mengancam kualitas hidup masyarakat. “Tingkat kepercayaan publik menjadi evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para birokrat. Sebab, merosotnya kinerja pemerintah merupakan ancaman bagi kualitas hidup masyarakat,” kata LaNyalla, usai ziarah di Makam Bung Karno di Kota Blitar, Jawa Timur, Senin (20/6/2022). Menurutnya, masyarakat sudah cukup memaklumi keadaan yang disebabkan oleh wabah Covid-19 yang melumpuhkan banyak sektor. “Namun hal tersebut tidak boleh tidak menjadi faktor yang membuat turunnya kinerja pemerintah,” tegas LaNyalla. Senator asal Jawa Timur itu menilai, pengendalian harga pangan merupakan hal yang sangat urgent, karena pangan merupakan kebutuhan dasar. Jika pemenuhannya mengalami hambatan, LaNyalla menilai sektor lain akan terdampak, terutama pada kesehatan, pendidikan serta rendahnya kualitas hidup. “Ancaman ini diharapkan diperhatikan dengan serius dan dibuat skema penanganan yang terfokus,” saran LaNyalla. Oleh karenanya, ia meminta pemerintah segera mengambil tindakan yang terukur dan terencana dengan baik, agar hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat bisa dapat segera ditanggulangi. “Jangan gadaikan masa depan rakyat. Pemerintah harus segera mengambil tindakan yang terukur agar persoalan dasar rakyat dapat segera dicarikan jalan keluarnya,” tutur LaNyalla. Berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin periode Juni 2022 mengalami penurunan 6,8 persen jika dibandingkan pada survei Litbang Kompas pada Januari 2022. Pada Januari 2022, tingkat kepuasan publik mencapai angka 73,9 persen. Angka itu turun pada periode Juni 2022 ke level 67,1 persen. Penurunan cukup dalam terjadi di bidang ekonomi dan penegakan hukum. Masing-masing mengalami penurunan 14,3 persen dan 8,4 persen. Isu bidang ekonomi yang paling banyak menjadi sorotan dan berkontribusi terhadap turunnya tingkat kepuasan publik adalah soal pengendalian harga barang dan jasa (64,5 persen) dan penyediaan lapangan kerja (54,2 persen). Sementara di bidang hukum, ketidakpuasan tertinggi yang disorot publik terkait pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum (44,7 persen) serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (43,2 persen). (mth/*)
Berhentilah Berpikir Hidup Hanya Untuk Diri Sendiri Tidak Peduli Kepunahan Generasi
Kpd: Yth. Seluruh Anggota DPD RI. di Jakarta. Dari: Wazri A. Afifi, Amerika Serikat. Dengan hormat! Saya minta maaf atas kiriman surat ini kepada semua anggota DPD RI karena ingin mengabdi kepapa bangsa Indonesia berupa tulisan mengenai pandangan logika hidup bagi mereka yang mencintai bangsanya dan sangat khawatir dengan keselamatan generasi penerus bangsanya itu. Sebuah bangsa akan punah disebabkan oleh kualitas pengabdian kepada saudara sebangsanya sangat rendah. Telah banyak terjadi tentang hilangnya generasi penerus sebuah bangsa, seperti bangsa asli Australia atau Aborigin sudah tidak didengar lagi, bangsa Melayu Singapura dulu sekitar 98% kini tinggal sekitar 14%, mereka telah punah karena kelalaian Perdana Menteri yang mengizinkan dan memberikan tanda-tangannya untuk kemerdekaan Singapura atau keluar dari Malaysia. Contoh lain, bangsa Aztec di Mexico kini telah tiada dan bangsa Inca di Amerika Selatan juga telah punah ditelan kejahiliyahan pendahulunya yang tidak peduli dan tidak mau bersatu mencari keadilan. Berdasarkan pengalaman gelap selama ini, maka bangsa Indonesia hari ini harus bangkit mencari makna hidup yang bernilai, baik dengan kualitas Sumber Daya Manusia yang tinggi, terutama para intelektual yang wajib mencarikan solusi agar bangsa Indonesia tidak terancam punah disebabkan kesalahan pembuat kebijakan. Sebuah bangsa akan lemah dan musnah kalau pembuat kebijakan untuk bangsa itu tidak cermat seperti tidak peduli kepada nasib generasi yang akan datang. Sangat berbahaya jika sistem kehidupan berbangsa selalu melupakan keadilan seperti yang dicontohkan oleh PT 20%, artinya kehancuran generasi yang akan datang semakin dekat karena kesempatan untuk menjadi capres sengaja diminimalisir melalui aturan PT 20%. Malapetaka Sebuah Bangsa Suatu bangsa akan punah kalau keberadaan bangsa di dunia itu tidak memberikan sumbangan pikiran logis kepada masyarakat dunia, malahan menjadikan dunia khawatir disebabkan oleh keadilan yang tidak pernah ada dalam masyarakat besar yang jumlahnya sekitar 276 juta jiwa. Kalau dalam sebuah masyarakat terjadi pergolakan, maka negara lain di dunia akan ikut merasakan kesan buruknya. Anggota DPD RI Tolong Dengar Kerisauan Kami Tentang PT 20% Tidak ada satu negarapun di dunia yang menganut PT 20%. Itu negara yang mengamalkan PT 20% adalah bangsa yang dianggap aneh oleh negara lain. Sebelum keheranan bangsa asing bertambah parah terhadap kualitas berpikir bangsa Indonesia, maka dengan ini kami bermohon kepada DPD RI untuk berdiskusi dengan MK mengenai program penyelamatan bangsa Indonesia agar layak dihargai masyarakat dunia sebagai bangsa yang berpola pikir logis sehingga bisa diikutsertakan dalam mencari solusi masalah planet Bumi. Bukti Bangsa Indonesia Kurang Diperhitungkan Dunia Kebanyakan forum diskusi di luar negeri, Indonesia jarang dijadikan tolok ukur pembicaraan jika dibandingkan dengan Korea, Jepang, Malaysia, Singapura, dan negara kecil lainnya. Kalau Indonesia mau dihargai dunia, maka Indonesia harus nengamalkan logika hidup, seperti PT 20% harus diganti dengan 0% . PT 20% Mengherankan Dunia Apa maksud DPR RI membuat aturan PT 20%? Logikanya diduga agar parpol besar bisa menguasai Indonesia terus-menerus. Kalau alasan untuk menyerdehanakan pilpres adalah keliru. Pilpres calon yang banyak dengan calon hanya dua kesulitannya tetap sama, apalagi dalam pilpres terselip skenario kotor yang memaksakan kemenangan. Pilpres dengan capres dua orang itu akan lebih rumit dibandingkan dengan banyak capres. Pengalaman Indonesia di mana pilpres dengan dua calon menyebabkan pembelahan rakyat menjadi cebong dan kampret, kalau banyak capres, maka tidak akan terjadi dua golongan yang saling sakit hati diantara mereka. Sekian dulu. Semoga Bapak/Ibu anggota DPD RI dapat menyelamatkan bangsa Indonesia dari kekeliruan kebijakan. Aamiin. Terima kasih. Salam hormat. Wazri A. Afifi, USA. (*)
Mimpi Pemilu Luberjurdil
Beberapa saat mendatang akan muncul pasangan-pasangan Capres-Cawapres baru, baik yang dipromosikan oleh Parpol, lembaga survei, pengamat, maupun masyarakat akar rumput. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta PEMILIHAN Umum adalah salah satu mekanisme suksesi kepemimpinan untuk menentukan pemimpin penerus secara demokratis. Dalam konteks Indonesia, meliputi pemilihan Calon Presiden, dan Anggota Legeslatif tingkat Pusat dan Daerah. Pemilu di Indonesia dari masa ke masa mengalami dinamika demikian rupa. Dari sisi jumlah partai kontestan dapat dikategorikan menjadi tiga macam. Pertama, Pemilu dengan Kontestan sedikit, terdiri atas tiga partai, yakni Golkar, PPP, dan PDI. Kedua, Pemilu dengan Kontestan sedang, terdiri atas sepuluh partai atau kurang dari itu pada era Orba. Ketiga, Pemilu dengan Kontestan lebih dari sepuluh partai. Tujuan Pemilu di mana pun sama, yakni memilih untuk menentukan calon pemimpin yang terbaik di masa depan. Salah satu tujuan berdirinya partai politik ialah untuk meraih kekuasaan sebagai jalan mengimplementasikan platform-nya. Masing-masing partai peserta Pemilu memiliki visi dan misi tersendiri. Prof. Eka Putra Wirman memetakannya menjadi dua tipe orientasi partai politik, yakni partai idealis, dan partai pragmatis. Dewasa ini partai politik yang bisa disebut sebagai pengusung idealisme ada dua, yakni PDI-P dengan nasionalismenya, dan PKS dengan platform Islam/ syariahnya. Selebihnya bergerak di antara dua sisi, yakni idealisme dan/atau pragmatisme. Mendahului partai-partai lainnya, NasDem di tangan Surya Paloh mengajukan tiga Calon Presiden 2024, yaitu Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo. Dari ketiga Calon Presiden yang dipromosikan, hanya Ganjar Pranowo yang disebut sebagai Kader Partai, yakni PDI-P. Tetapi, sebagaimana telah menjadi rahasia umum, bahwa di samping Ganjar, PDI-P mempunyai kader partai tulen dari rahimnya, yakni Puan Maharani. NasDem dinilai cerdik dan bermain cantik mengusung ketiga sosok yang memiliki basis pendukung tinggi. Surya Paloh pun telah mendeklarasikan partainya konsisten pada nilai yang dijunjung tinggi dalam percaturan Pilpres; “memberikan kesempatan yang sama kepada anak bangsa untuk menjadi pemimpin nasional”; “tidak ingin didikte oleh survei”; “meminta kader untuk tidak tunduk kepada pihak mana pun”. PKS, melalui Presidennya, Ahmad Syaikhu mendeklarasikan bahwa PKS is Not for Sale to Oligarch. Pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DPP PKS 2022 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin 20/6/2022, Ahmad Syaikhu menegaskan, PKS tidak akan digadaikan kepada kelompok oligarki yang mengedepankan money politics demi kepentingan politik, sebab hal itu bisa merusak bangsa Indonesia selamanya. “Faktor penentu kemenangan tidak semata-mata uang yang berlimpah, tetapi justru idealisme kita yang kemudian mendorong kemenangan itu. Pertolongan yang paling sangat menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta\'ala,” ujarnya. Sedangkan PDI-P sebagai partai beridealisme nasionalis yang sedang berkuasa tidak bisa dikatakan jauh dari oligarki. Salah seorang pakar/pengamat politik Dr. Mulyadi (2017) memperkenalkan teori Oligarki Kembar Tiga. Menurut Mulyadi, Politik Indonesia dirusak oleh praktik Oligarki Kembar Tiga: 1) Oligarki Politik (Badut Politik): 2) Oligarki Ekonomi (Bandar Politik); 3) Oligarki Sosial (Bandit Politik). Perubahan tata cara pemilihan presiden, dari oleh wakil rakyat menjadi oleh setiap rakyat membawa konsekuensi tersendiri bagi pemerintah, penguasa, partai politik, maupun rakyat biasa, walaupun pada mulanya pergantian mekanisme Pemilu itu dimaksudkan agar demokrasi Indonesia semakin berkualitas, mantap, dan bermartabat: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Fakta menunjukkan bahwa hasil Pemilu dari waktu ke waktu masih jauh panggang dari api. Untuk mewujudkan Mimpi Pemilu Luberjurdil diperlukan prasyarat tertentu. Pertama, kembalikan hak memilih kepada Wakil Rakyat; Kedua, nol persen-kan Presidensial Threshold; Ketiga, tidak tunda Pemilu; Keempat, para Wasit tidak ikut bermain; Kelima, lembaga-lembaga survei Pemilu diaudit oleh pihak yang berwenang dengan persyaratan dan/atau ancaman sanksi tertentu. Keenam, penerapan sanksi diskualifikasi atas pasangan Calon Presiden yang melakukan pelanggaran berat dalam proses Pemilu; Ketujuh, kurangi durasi masa kampanye Pemilu. Beberapa saat mendatang akan muncul pasangan-pasangan Capres-Cawapres baru, baik yang dipromosikan oleh Parpol, lembaga survei, pengamat, maupun masyarakat akar rumput. Jikalau Nasdem menominasikan tiga Bakal Calon Presiden, Lembaga Cakra Nusantara memprediksi 4 koalisi Capres-Cawapres 2024 dengan 4 pasang Capres-Cawapres alternatif, di samping telah muncul pula altetnatif duet Capres-Cawapres LaNyalla-Puan Maharani, penulis cukup mengusulkan Capres-Cawapres Anies-Sandi. (*)
Menikmati Cak Imin
Oleh Ady Amar Kolumnis Cak Imin nama bekennya, nama merakyat khas Jawa Timuran, yang diawali dengan Cak. Bermakna orang yang lebih tua. Muhaimin Iskandar, nama lengkapnya. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang tak tergoyahkan. Bahkan Cak Imin mampu tidak saja menggoyahkan, tapi mementalkan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Ketua Dewan Syuro PKB. Sejarah mencatat perseteruan yang menggelinding hingga ke pengadilan itu dengan baik. Dan, Cak Imin jadi pemenangnya. Orang sekelas Gus Dur, yang mantan Presiden RI ke-4, saja bisa dipentalkan. Maka bisa disimpulkan Cak Imin memang politisi beneran, bukan kaleng-kaleng. Selalu berhitung cermat dalam menakhodai PKB. Saat NU dipimpin KH Said Aqil Siradj, hubungan dengan NU seperti tidak berjarak. Sepuluh tahun Kyai Said memimpin NU, tidak sekalipun riak-riak muncul mengoreksi PKB. Pun sebaliknya. Harmonis. Lalu NU beralih ke tangan anak muda NU, yang dianggap penerus Gus Dur, KH Yahya Cholil Staquf, hasil Muktamar ke-34, Lampung (2021). Mulai riak-riak muncul dengan pernyataan, bahwa NU tidak mendukung salah satu partai. Artinya, PKB bukan dianggap satu-satunya partai kaum nahdliyyin. Kyai Yahya sepertinya coba \"mengganggu\" eksistensi Cak Imin di PKB. Mulai saur manuk antara pengurus NU dan PKB menyeruak ke ruang publik. Ada ketegangan ditimbulkan. Kyai Yahya dengan caranya seolah ingin menyudahi kekuasaan Cak Imin di PKB. Setidaknya itu yang tampak. Bukan Cak Imin jika tidak percaya diri. Ia yakin suara PKB tidak mungkin bisa digembosi NU struktural. Barikade dibuatnya. Ia kumpulkan ratusan kyai ternama asal Jawa Timur di Surabaya, seolah ia memperlihatkan bahwa tidak ada yang tampak beda perlakuan kyai NU, yang punya basis massa riil tetap berdiri tegak lurus bersama PKB. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Langkah Cak Imin itu disampaikan sebagai isyarat bahwa ia tak gentar. Tidak saja pada internal NU struktural, tapi pada eksternal NU--istana dan itu Presiden Jokowi--bahwa PKB tetap solid di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar. Pekan-pekan ini kita disuguhi langkah Cak Imin yang percaya diri menapak menuju RI-1, atau setidaknya RI-2. Maka, manuver ia tampakkan. Ia rangkul Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang itu seperti mempertemukan air dan minyak. Sambutan PKS terbuka pada PKB. Tidak cukup sampai di situ koalisi ingin dibangunnya. Dirangkulnya pula Partai Demokrat. Tiga partai politik berkoalisi, dengan nama yang \"menggigit\", Koalisi Semut Merah. Berkumpulnya tiga partai itu sudah cukup memenuhi ambang batas presidential threshold. Belum sempat PKS dan Demokrat merancang langkah berikutnya, _eh_ Cak Imin sudah melangkah menemui Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra, di Jalan Kertanegara. Diumumkanlah, bahwa PKB berkoalisi dengan Gerindra. Geleng kepala dibuat Cak Imin, dengan begitu cepatnya dalam hitungan hari ia pindah ke lain hati. Cak Imin seolah menegaskan adagium, tak ada yang abadi dalam politik kecuali kepentingan. Langkah Cak Imin seperti langkah main-main, seperti tidak serius. Publik suka tidak suka disuguhi manuver akrobatik politik tidak biasa, yang sulit bisa dimengerti. Fatsoen politik seperti tidak jadi pegangan Cak Imin. Suka-sukanya ia lakukan, meski itu di luar kepatutan. Cak Imin menikmati gaya politiknya untuk dipahami sebagaimana adanya. Apakah serius Cak Imin dengan langkah menuju RI-1-nya itu, meski hasil lembaga survei elektabilitasnya masih di bawah. Serius tidaknya, itu ditentukan oleh banyak hal. Dan, pastinya perjalanan masih jauh. Pertanyaan susulannya, seriuskah Prabowo akan berpasangan dengannya, itu pun masih belum bisa dilihat saat ini. Jika elektabilitas Cak Imin masih tidak beranjak menaik, maka mustahil Prabowo akan bersanding dengannya. Itu jika Prabowo tidak ingin dikenang sebagai capres abadi, yang selalu gagal menghuni istana. Seriuskah Cak Imin menuju RI-1, itu setidaknya disampaikannya di hadapan Wisuda Santri PP Al-Yasini, Pasuruan. Katanya, \"Saya sudah bosen jadi pembisik presiden. Sudah 20 tahun saya sebagai pembisik. Sudah waktunya saya menandatangani sendiri.\" Istilah \"menandatangani sendiri\", itu bermakna ia bisa langsung mengambil kebijakan. Karenanya, ia minta dukungan dan doa para santri dan kyai yang hadir di sana. Luar biasa Cak Imin ini. Ia punya kepercayaan diri di atas rata-rata politisi lainnya. Waktu dua tahun menuju 2024 pastinya ia akan maksimalkan kerja politiknya untuk mengerek elektabilitasnya. Jagat pemberitaan diramaikan Cak Imin dengan manuvernya, yang sepertinya tak henti-henti dan sepertinya akan berpanjang-panjang. Namanya juga usaha, mengadu peruntungan, maka langkah manuvernya itu sah-sah saja. Waktu yang akan menentukan. Melihatnya tidaklah perlu kita bergumam seolah ia tak tahu diri. Cak Imin amatlah tahu dengan apa yang diikhtiarkannya. Manuver yang dilakukan Cak Imin, itu cuma panggung depan yang dipertontonkan pada khalayak, untuk konsumsi bersama. Sedang panggung belakang, itu misteri yang cuma bisa dilihat dengan analisa politik tidak sederhana. Bahkan perlu waktu untuk mengurai apa yang sebenarnya dimainkan seorang Cak Imin dengan PKB-nya. Manusia Cak Imin tampil selalu ceria, yang khas jika terbahak mulutnya terbuka nganga hingga separo wajahnya tertutupi, itu akan terus menghiasi hari-hari politik negeri ini. Maka tidaklah perlu serius melihat manuver Cak Imin itu, nikmati saja. (*)
Mega Dibayangi Kudeta Merangkak, Prabowo Nguber Layangan Putus
Oleh: Arief Gunawan, Mantan Wartawan APA yang terjadi dengan PDIP kalau Ganjar jadi presiden? Atau misalnya Jokowi lanjut tiga periode? Kalau ini terjadi, dinasti politik Sukarno katanya bisa hancur. Ganjar besar kemungkinan jadi ketua umum. Sedangkan Jokowi jadi ketua dewan pembina. Reshuffle 15 Juni kemarin ternyata juga verleden wind belaka. Angin lalu, kata orang Belanda. Kagak ngaruh, kata wong cilik. Karena tak bertujuan memperbaiki ekonomi & kinerja kabinet. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Megawati di balik drama reshuffle itu ? Di tengah munculnya kabar istana sedang mempersiapkan boneka baru untuk dijadikan calon presiden, dan akan menjadi kompetitor bagi Puan di Pilpres 2024? Mega, seperti halnya sang bapak, kini dilukiskan ibarat sedang menghadapi creeping coup d’etat (kudeta merangkak) dari petugas partainya sendiri, dan kadernya yang Gubernur Jawa Tengah. Mega seperti halnya juga SBY sama-sama sedang memikirkan nasib sang anak di kontestasi politik 2024. Dengan siapa Puan berpasangan? Prabowo yang sebelumnya digadang-gadang bakal diduetkan dengan Puan kini terkesan panik, sehingga Cak Imin, yang diibaratkan seperti layangan putus oleh tokoh nasional Dr Rizal Ramli, terpaksa dikejar. Meski Imin tak pernah nyangkut di daftar unggulan lembaga survei. Ini karena Prabowo resah dengan wacana “pertunangan” Puan-Anies yang lumayan kencang menggelinding. Meski kemungkinan Mega tak setuju pada “pertunangan” ini, karena alasan chemistry dan ideologis dengan Gubernur Jakarta itu. Faktor Jusuf Kalla juga jadi hitungan Prabowo, karena Jusuf Kalla disebut-sebut gencar melobi Mega melalui seorang pensiunan aparat supaya menduetkan Puan dengan Anies. Maklum Jusuf Kalla punya peran besar mengongkosi Anies waktu naik jadi gubernur. Prabowo juga galau lantaran Anies bisa mengalahkannya. Selain kini ada kesan kuat di masyarakat yang umumnya jenuh dengan kiprah menteri pertahanan itu. Alasan lain, Prabowo perlu mendekati PKB dan PKS, karena Gerindra tak cukup modal untuk memenuhi ambang batas Presidential Treshold 20 persen. Bagaimana peluang Anies di Partai Nasdem asuhan Surya Paloh? Secara emosional Surya Paloh disebut-sebut sebenarnya kurang sreg dengan Anies karena perbedaan faham. Namun Paloh lihai memainkan kunci, sehingga terkesan tampil seperti King Maker. Karena itu SBY merasa perlu sowan untuk bertemu Surya Paloh, sebab ingin menduetkan AHY dengan Anies. Situasi ini sebenarnya terbalik, karena SBY menyia-nyiakan potensinya untuk menjadi King Maker. Apalagi sebenarnya jumlah kursi Demokrat di parlemen lebih besar dari Nasdem. Yang menarik, beredar pula rumor salah seorang perempuan petinggi NU dari trah ningrat kaum Nahdliyin sudah mewanti-wanti supaya Nasdem tak mendukung Cak Imin jadi capres. Kalau ini dilakukan dukungan NU terhadap Nasdem bisa berantakan. Lepas dari Megawati yang sedang dilanda oleh creeping coup d’etat yang dilakukan petugas partai dan kadernya sendiri, secara umum dalam waktu belakangan ini negeri ini memang seperti sedang memasuki musim semi kudeta (spring coup). Yang dikudeta tiada lain ialah konstitusi. Mulai dari dipertahankannya Presidential Treshold 20 persen yang tidak ada di dalam Undang-undang Dasar ‘45 dan berkembangnya keinginan anasir oligarki untuk memplintir konstitusi demi memperpanjang masa jabatan presiden. Musim semi kudeta jauh dari suasana musim semi yang sesungguhnya, yang lazimnya indah dimana kembang-kembang bermekaran, tunas-tunas tumbuh dalam hangatnya matahari. Musim semi kudeta yang berkembang belakangan ini merupakan pertanda akan munculnya malapetaka besar bagi negeri. *****
Koalisi Koalisian
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan MENANDAI suatu kepalsuan dengan pengulangan kata ditambah akhiran an. Begitu kita diajarkan saat belajar di Sekolah Dasar. Burung itu asli tetapi burung-burungan itu palsu. Orang tentu asli tetapi orang-orangan adalah orang palsu yang biasa dijadikan pengusir burung di sawah. Presiden-Presidenan artinya Presiden palsu. Kini dua tahun menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden, Partai-partai mulai melakukan kerjasama untuk mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden. Namanya Koalisi. Diawali dengan Deklarasi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari 3 Partai Politik yaitu Partai Golkar, PAN dan PPP. Isunya hendak mencalonkan Ketum Golkar Airlangga sebagai Capres. Ketum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan siap bergabung dalam KIB tetapi dengan syarat Capres nya adalah Muhaimin alias Cak Imin, sang Ketum. Anggota KIB tertawa terbahak-bahak dan menganggap Cak Imin itu sedang lucu-lucuan. Datang terlambat alias \"masbuk\" eh ujug-ujug ingin jadi Imam. Mabuk kalee. KIB itu juga koallisi-koalisian buktinya setelah PAN masuk Kabinet melalui reshuffle ternyata untuk mengajukan Capres KIB harus menunggu arahan Jokowi dulu. Lho buat apa bikin Koalisi kalau ujungnya masih nunggu petunjuk Jokowi-Jokowi juga. Ketiga Partai ini sudah menjadi Koalisi partai pendukung Jokowi bersama PDIP, Gerindra dan lainnya. Jadi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) itu bersatu untuk sekedar membangun koalisi-koalisian. Koalisi palsu. PKB dan PKS bersilaturahmi lalu berkoalisi. Mengusung Cak Imin dan Anies Baswedan. Namanya Koalisi Semut Merah. Mungkin mau membuat gatal dunia perpolitikan dan menggigit-gigit. Gak taunya belum juga bertemu serius antara keduanya, Ketum PKB sudah berkhianat dengan menyatakan siap berpasangan dengan Menkeu Sri Mulyani. PKS digigit oleh semut merah PKB. PKS hanya bisa membalas dengan gigit jari. Cak Imin telah pergi ke lain hati. Syukurin cintanya ditolak. Sri Mulyani tidak bersedia. Sang play boy politik segera cari pasangan baru. Pergilah ke Kertanegara menemui Prabowo. PKB klaim Koalisi telah terbentuk namanya Koalisi Indonesia Raya (KIR). Kata Cak Imin lebih jelas KIR daripada Koalisi Semut Merah. Gilanya, PKB malah ingin Cak Imin Capresnya he he Rupanya Koalisi jadi tren menuju 2024 meskipun semua Koalisi itu sebenarnya hanya bagian dari penjajagan-penjajagan. Tidak begitu manfaat bagi rakyat bahkan terkesan penggiringan yang bernuansa pembodohan. Rakyat dibawa ke ritme kemauan dan kepentingan pragmatik partai politik bukan kepentingan rakyat. Apalagi untuk membantu keluar dari beban yang sangat berat. Di tengah hiruk pikuk koalisi-koalisian, negara sebenarnya berada dalam keterpurukan ekonomi, hukum, dan politik. Ideologi pun tergerus. Demokrasi yang babak belur. Tidak jelas arah pemerintahan ini. Pemerintah lumpuh dan sudah tidak bisa bekerja ajeg lagi. Program utama kini adalah menyelamatkan kepentingan masing-masing baik golongan, kroni, partai, maupun keluarga. Kesemrawutan ini harus dihentikan, pembusukan tidak boleh dibiarkan, kedaulatan rakyat segera pulihkan, keangkuhan robohkan, para pengkhianat dan penjarah kekuasaan harus segera dihukum. Koalisi-koalisian adalah deklarasi seolah-olah negara adalah milik mereka. Mereka yang merasa berhak untuk menjarah habis-habisan segala isi negara. Koalisi-koalisian adalah dukungan untuk memperkokoh kekuasaan oligarki. Penjajah yang menyamar dan berbahasa demokrasi. Sambil mengangkangi birokrasi dan aparat keamanan negeri. Kulihat ibu pertiwi//Sedang bersedih hati Air matanya berlinang//Mas intan nya terkenang Hutan gunung sawah lautan//Simpanan kekayaan Kini ibu sedang lara//Merintih dan berdo\'a Di saat ibu pertiwi sedang bersedih kalian malah sibuk koalisi-koalisian, menipu rakyat semesta. Sungguh tega dan tidak punya rasa. Bandung, 21 Juni 2022
Pilpres Mbelgedhes!
Hiruk-pikuk pencapresan sekarang ini oleh berbagai pihak dan lembaga survei tidak produktif dan menyesatkan karena mengubur masalah mendasar yang bersembunyi di balik hingar-bingarnya. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS, @Rosyid College of Arts DIATAS pijakan UUD 1945 palsu liberal-kapitalistik yang sekarang ini berlaku, beserta sederetan UU Politik turunannya, pemilu dengan rancangannya saat ini hanya akan mengantarkan bangsa ini menjadi Kafir Pancasila kaffah alias tulen, murni dan konsekuen. Pemilihan langsung para pejabat publik cabang eksekutif, terutama Presiden, yang dibangga-banggakan sebagai puncak demokrasi ala Amerika Serikat itu adalah sikap murtad dari prinsip musyawarah bil hikmah melalui mekanisme perwakilan sebagai sila ke-4 Pancasila. Nyaris mustahil Yeheskiel yang tinggal di Yakohimo kenal capres Joko Susilo (Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono) sedangkan Asep asal Garut saja tidak kenal. Untuk ratusan suku yang tinggal di bentang alam kepulauan seluas Eropa ini yang baru merdeka 80 tahun, dan lama sekolahnya rata-rata hanya 7 tahun, ingin meniru Pilpres model AS adalah absurditas in optima forma. Apalagi jika baik Yeheskiel dan Asep serta kawan-kawannya ternyata sudah wafat namun masih tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap. Pemilu langsung untuk cabang legislatif di tingkat lokal masih masuk akal sehat, sedangkan pemilihan pejabat eksekutif sebaiknya dilakukan melalui mekanisme perwakilan yang ber-musyawarah bil hikmah. Untuk kepentingan efisiensi anggaran dan manajemen data pemilih dan suaranya secara manageable, pemilihan langsung untuk cabang legislatif diberlakukan hanya di tingkat daerah otonom saja, yaitu Kota dan Kabupaten. Pejabat legislatif di tingkat provinsi dan negara, dapat dilakukan melalui melalui mekanisme utusan yang mewakili daerah otonom. Di daerah otonom ini, pemilih masih memiliki peluang besar mengenali calon-calon wakil dan pemimpin mereka dan memastikan bahwa calon-calonnya itu kompeten secara moral, sosial dan politik. Wakil terpilih bukan sekedar populer, tapi memang diketahui memiliki rekam jejak publik yang meyakinkan. Wakil-wakil rakyat yang kompeten dan amanah di tingkat lokal akan menjamin rekrutmen pemimpin cabang eksekutif yang kompeten dan amanah pula di jenjang yang lebih luas. Ini sekaligus akan mengurangi politik uang yang menjadi pintu masuk bagi pembajakan politik oleh para pemilik modal. Setiap lembaga legislatif di daerah otonom diawaki oleh wakil partai politik, utusan daerah, dan utusan golongan dengan porsi yang kurang lebih sama. Lembaga legislatif tidak boleh lagi dimonopoli oleh partai politik seperti saat ini sehingga banyak anggota masyarakat yang grossly unrepresented, seperti kelompok minoritas dan masyarakat adat. Wakil parpol diperoleh melalui Pemilu langsung, sedangkan wakil golongan ditentukan melalui melalui mekanisme internal organisasi golongan-golongan tersebut. Organisasi golongan tersebut harus terakreditasi sebagai indikasi organisasi yang well governed. Utusan daerah diwakili oleh pemimpin adat, dan kesultanan, serta daerah-daerah yang memerlukan perhatian khusus seperti pulau-pulau terluar di perbatasan. Harus dipastikan bahwa lembaga legislatif sepenuhnya mewakili aspirasi semua kelompok masyarakat. None is left behind unrepresented. Pejabat-pejabat cabang eksekutif itu dipilih oleh lembaga legislatif melalui mekanisme musyawarah bil hikmah. Pejabat terpilih adalah mandataris yang bertanggung jawab pada lembaga legislatif tersebut. Pejabat-pejabat publik di cabang eksekutif maupun legislatif diangkat hanya untuk satu periode masa jabatan. Jadi, Walikota dan Bupati dipilih oleh anggota DPRD Kota/Kabupaten, sedang Gubernur dipilih oleh DPRD Provinsi. Presiden dipilih oleh MPR dan diangkat sebagai mandataris MPR RI untuk menjalankan GBHN yang ditetapkan oleh MPR. MPR dikembalikan posisi dan perannya sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. Pembatasan masa jabatan hanya satu periode ini penting karena beberapa alasan sebagai berikut. Pertama, prinsip bahwa jabatan itu amanah yang tidak layak dikejar-kejar, tetapi sebuah tugas yang diberikan publik untuk segera diselesaikan dengan penuh tanggungjawab. Meninggalkan jabatan yang belum selesai untuk meraih jabatan lain yang lebih luas kewenangannya adalah sikap tidak terpuji. Memperpanjang masa jabatan bertentangan dengan prinsip amanah. Kedua, semakin lama menjabat jabatan yang penting dengan kekuasaan besar berpotensi melakukan korupsi. Sebagaimana adagium Lord Acton ini: power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Ketiga, melahirkan kepemimpinan yang segar, sehingga terjadi regenerasi kepemimpinan yang sehat. Keempat, dengan membatasi masa jabatan hanya 1 periode saja, pejabat tersebut akan segera fokus pada hari pertama dilantik hingga hari terakhir masa jabatannya. Membuka peluang petahana atau incumbent telah terbukti membawa perilaku kepemimpinan yang buruk. Hiruk-pikuk pencapresan sekarang ini oleh berbagai pihak dan lembaga survei tidak produktif dan menyesatkan karena mengubur masalah mendasar yang bersembunyi di balik hingar-bingarnya. Jika kedaulatan rakyat tidak lagi bisa diserahkan pada MPR sebagai lembaga tertinggi negara pada saat mekanisme check and balances buntu di semua lini, dan prinsip-prinsip keterwakilan yang bermusyawarah dengan dipandu oleh hikmah kebijaksanaan terus ditelantarkan, maka Pemilu apapun yang akan dilakukan akan semakin memilukan publik walaupun sering dibungkus sebagai pesta demokrasi. Pesta mbelgedhes! Gunung Anyar, 21 Juni 2022. (*)
Sandiaga Uno Ajak Duduk Bareng Jumhur Hidayat
Denpasar, FNN - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengajak Ketua Umum FSPSI Jumhur Hidayat untuk duduk bareng membicarakan persoalan pekerja pariwisata dan ekonomi mikro di ruang kerjanya. \"Setelah ini saya berharap Pak Jumhur Hidayat bisa berdiskusi di lantai 16 Kantor Kementerian Parisiwata dan Ekonomi Kreatif. Jangan lagi orasi di Patung Kuda. Saya sering melihat dari jendela Pak Jumhur berdemonstrasi di Patung Kuda, Jakarta,\" kata Sandiaga dalam pembukaan Musyawarah Nasional Pertama Forum Serikat Pekerja Parisiwata dan Ekonomi Kreatif FSPSI (FSP Parekraf - FSPSI) di Hotel Inna Heritage Bali, Selasa, 21 Juni 2022. Sandiaga menegaskan bahwa saat ini ada 34 juta pekerja parisiwata yang terdampak pandemi. Sandiaga mengajak FSP Parekraf bekerja sama mencari solusi yang terbaik. \"Federasi harus merangkul elemen ekonomi dan industri kreatif untuk bangkit dari cobaan. Kita harus bertindak cepat mengatasi persoalan ini,\" tegasnya. Sandiaga menegaskan industri pariwisata harus segera pulih dan segera mendapatkan pemasukan. Ia mencontohkan Pesta Kesenian Bali yang menggeliat pasca 2 tahun dihajar pandemi. \"Pandemi sedang menuju endemi. Kita tahu harga-harga bahan pokok naik tinggi,\" katanya. Namun demikian, kami memahami itu semua karena dampak pandemi dan perubahan geopolitik. \"Bila dibandingkan dengan negara lain, kita masih cukup baik. Harga BBM dan harga pangan cukup tinggi, namun inflasi masih 4 persen,\" tegasnya. Sandiaga mengajak FSP Parekraf memotivasi masyarakat dengan Tri-G, yakni Gercep, Geber, dan Gaspol. Di tengah tingginya permintaan hunian hotel, Sandiaga menyarankan agar masyarakat Pariwisata menciptakan peluang peluang baru. Namun demikian Sandi mengingatkan untuk tetap menggunakan energi bersih, berimbang antara kebutuhan pangan dan energi serta mengajak peran serta KSP Parekraf sebagai mitra yang saling menguntungkan. \"Kami yakin Indonesia mampu melewati tantangan ini. Kita perlu mengadakan diskusi terbuka, menerima masukan dan merajut kebersamaan dengan sesama, membuka lapangan kerja baru, meningkatkan penghasilan, dan melakukan perlindungan pekerja. Sementara Ketua Umum FSP Parekraf KSPSI Jumhur Hidayat bahwa ia ingin mengabarkan kepada dunia bahwa pariwisata Indonesia sedang bangkit dengan cepat untuk menyambut dunia baru secara profesional untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. \"Masa depan pendapatan untuk Indonesia adalah dari pariwisata dan ini adalah gifted atau pemberian dari Yang Maha Kuasa. Keterlaluan kalau kita tidak menyambut ini dengan mempersiapkan diri dengan baik,\" demikian Jumhur dalam sambutannya Sebagai upaya phisical distancing dan sesuai dengan instruksi pemerintah (PPKM) dan implementasi dan penerapan Teknologi digital, Munas ini dilaksanakan secara HYBRID (combine on line dan offline) 14 PD, 33 PC, 18 PUK. Sedangkan yang mengikuti secara on line ada 3 PD, 5 PC, serta 42 PUK secara off line dengan mengacu pada standard prokes. (sws)
POPULER
