ALL CATEGORY
Tanggapan Puan soal Peluang Kerja Sama Politik dengan PKB dan Gerindra
Jakarta, FNN - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani merespons peluang partai-nya untuk bekerja sama politik dengan partai politik lain, seperti dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Gerindra yang tengah menjajaki komunikasi. Hal itu disampaikan Puan menjawab wartawan di sela-sela acara Rakernas II PDIP, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa. Menurut Puan, PDIP tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan dua partai tersebut dalam Pemilu 2024. \"Ya, mungkin saja,\" ucap Puan. Ketua DPR RI ini pun mengaitkan soal pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu tidak bisa sendirian dalam membangun Indonesia. Menurut Megawati, kata Puan, dibutuhkan kerja sama antarpartai politik untuk pembangunan Indonesia ke depan. \"Ibu Ketum tadi mengatakan membangun Indonesia tidak bisa sendirian, harus gotong royong,\" tuturnya. Puan pun mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal membangun Indonesia. Dimana, Presiden Jokowi pun senada bahwa membangun Indonesia harus saling bahu membahu di antara semua pihak, termasuk antarpartai politik. \"Presiden juga menyatakan seperti itu, harus bisa bantu membantu membangun Indonesia,\" ujarnya.(Ida/ANTARA)
Dubes Inggris Apresiasi Kepemimpinan Sultan HB X dalam Menangani COVID-19
Yogyakarta, FNN - Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam menangani COVID-19.\"Saya sangat mengapresiasi kepemimpinan beliau dalam penanganan pandemi COVID-19 dan kepeduliannya terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat Yogyakarta,\" kata Owen Jenkins seusai bertemu Sultan HB X di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa.Menurut Owen, selain membahas kesehatan dan penanganan COVID-19, pertemuannya dengan Sultan HB X membicarakan potensi kerja sama antara DIY dan Inggris di sektor ekonomi kreatif, ekonomi digital, dan pendidikan.\"Ini adalah kunjungan resmi saya ke Yogyakarta sebagai Dubes Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste dan saya mendapatkan kehormatan untuk bisa diterima oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X,\" ujar dia.Bersama Sultan, Owen mendiskusikan mengenai proses digitalisasi manuskrip miliki Keraton Yogyakarta yang ada di Inggris.Menurut dia, Perpustakaan Inggris sudah berkomunikasi soal manuskrip milik Keraton Yogyakarta dengan Pemda DIY serta Perpustakaan Nasional.\"Kami sangat senang bahwa digitalisasi manuskrip yang dilakukan tahun 2019 berjalan sangat baik dan ada prioritas untuk digitalisasi di masa depan. Gubernur (DIY) berbicara banyak tentang kerja yang dilakukan Keraton untuk mendukung proyek ini, seperti seminar dan pameran. Kami sangat menantikan kerja sama selanjutnya di bidang ini,\" ujar dia.Owen menyatakan kebanggaannya karena DIY menjadi salah satu tuan rumah rangkaian Presidensi G20.\"Saya di sini menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Kesehatan G20 yang berlangsung dari kemarin hingga hari ini. Saya senang Digital Working Group diadakan di Yogyakarta dan merupakan \'tribute\' khusus bagi Yogyakarta sebagai tuan rumah yang tepat bagi kegiatan ini,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
RUU KIA Tunjukkan Komitmen Politik DPR RI
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya menilai Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) menunjukkan komitmen politik DPR terhadap perempuan, anak, dan keluarga.“Kalau Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) komitmen politik DPR terhadap anak, perempuan, dan kaum disabilitas, maka RUU KIA agak lebar sedikit, yaitu perempuan, anak, dan keluarga,” kata Willy saat diskusi Forum Legislasi dengan tema “RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak: Komitmen DPR Wujudkan SDM Unggul”, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.Dia menjelaskan dalam kehidupan masyarakat urban di kota-kota besar banyak kasus terjadi karena tidak ada ruang bagaimana seorang anak dibesarkan dalam sebuah keluarga.Willy mencontohkan seorang ibu yang bekerja berangkat pukul 06.00 WIB saat anak belum bangun, lalu pulang pukul 20.00 WIB ketika anaknya sudah tidur.“Ini fenomena urban yang sangat banal (biasa sekali), bahkan kita tidak punya tempat penitipan anak, kalaupun ada sangat mahal sekali,” ujarnya.Willy mengatakan RUU KIA mengatur secara holistik, khususnya terkait perlindungan perempuan hamil dengan aturan cuti enam bulan dan cuti suaminya selama 40 hari.Aturan tersebut, menurut dia, agar para orang tua mendampingi anak-anaknya pada masa-masa emas atau \"golden age\" dalam perkembangan anak usia 0-6 tahun.\"Bagaimana kesadaran itu tumbuh, \'golden age\' itu hal yang fundamental dalam tumbuh kembang seorang anak. Karena memori awalnya di sana,sehingga perlu UU untuk mengatur menciptakan sebuah lingkungan yang fundamental untuk tumbuh kembang anak dan keluarga,\" katanya.Menurut dia, terkait kemungkinan pihak industri yang memprotes aturan cuti tersebut, maka pihaknya siap untuk berdialog dan menjelaskan secara rinci karena terkait dengan perkembangan generasi penerus bangsa ke depan. (Ida/ANTARA)
Hilmar Farid: Sudah Lama Ingin Jadikan Kepulauan Banda Cagar Budaya
Banda Naira, FNN - Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Hilmar Farid menyatakan, gugusan Kepulauan Banda, di Kabupaten Maluku Tengah, provinsi Maluku sangat layak dijadikan sebagai kawasan cagar budaya.\"Sudah sejak lama kami ingin menjadikan Pulau Banda sebagai kawasan cagar budaya, bukan hanya karena banyak bangunan tua peninggalan masa lalu, tetapi karena keberadaannya dalam sejarah bangsa kita yang begitu sentral dan penting,\" ujar Hilmar di Banda Neira, Selasa.Hilmar berada di Banda Neira sebagai lokasi titik singgah ke lima kapal latih legendaris TNI Angkatan Laut, KRI Dewaruci yang sementara berlayar dalam mengemban misi Muhibah Budaya Jalur Rempah tahun 2022, yang diikuti 147 laskar rempah dari 34 provinsi.Gugusan Kepulauan Banda, menurut Hilmar, sangat pantas diabadikan sebagai situs cagar budaya karena selain menyimpan bukti peninggalan sejarah masa lampau yang luar biasa, baik pada jaman kolonial maupun pra kolonial.\"Bukti peninggalan kolonial sangat banyak dan ada di seluruh pulau. Ini Belum lagi kalau kita bicara pra kolonial banyak sekali tapak-tapaknya di Pulau Banda,\" tegasnya.Menyangkut upaya yang dilakukan ke arah itu, Hilmar menyatakan kerja sama antara pemerintah dengan berbagai kelompok kepentingan terus diupayakan, terutama para pemilik aset peninggalan sejarah, karena sebagiannya dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, sebagian lainnya juga masih dikuasai oleh Yayasan Warisan dan Budaya Banda.\"Ada juga peninggalan sejarah yang ditempati penghuni. Mereka semua adalah pemangku kepentingan yang mesti kita ajak bicara untuk memikirkan kelanjutan dari dari rencana menjadikan Banda Naira dan Kepulauan Banda secara keseluruhan sebagai kawasan cagar budaya,\" tegasnya.Pihaknya menurut dia, sudah membangun diskusi dan dialog secara berkesinambungan sejak lama, terutama dengan kelompok masyarakat yang terus berupa menominasikan Kepulauan Banda sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO.\"Sudah ada studi dan kajian yang cukup banyak, saya kira sudah waktunya sekarang hasil kajiannya diaplikasikan dalam bentuk praktek dan aksi yang akan dimulai dari beberapa bangunan peninggalan masa kolonial,\" katanya.Dia mencontohkan, pembicaraan secara intens telah dilakukan Pemerintah pusat bersama Pemkab Maluku Tengah dan Pemprov Maluku terkait rencana menjadikan Istana Mini di Pulau Banda, yang merupakan bangunan peninggalan masa VOC dahulu menjadi istana presiden yang berada di wilayah Indonesia Timur.\"Sudah ada pembicaraan lebih jauh antara Setneg dengan Pemprov Maluku dan Maluku Tengah terkait revitalisasi Istana bekas kantor Gubernur VOC yang saat ini berstatus bangunan cagar budaya menjadi istana presiden di wilayah Indonesia Timur,\" ujarnya.Selain itu, Kementerian PUPR akan turun untuk melakukan perbaikan dan renovasi terhadap bangunan bersejarah itu, dengan mendapat pengawasan dari instansi yang fokus pada pelestarian nilai budaya, sehingga bagian-bagian penting bangunan dapat dipertahankan.\"Misalnya lantai batu istana yang sangat tua dan berumur lebih dari empat abad, walaupun mungkin secara visual tidak licin seperti lantai istana yang mulus, tetapi justru menurut saya tidak boleh dihilangkan sebagai bagian dari aspek sejarahnya yang perlu dipertahankan,\" ujarnya.Dia berharap berbagai rencana dan upaya pelestarian Pulau Banda sebagai cagar budaya dapat berjalan lancar karena menjadi bagian penting dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia dulu dan akan datang. (mth/Antara)
Ketua DPD RI Usul WFH Gantikan Wacana Cuti Ayah di RUU KIA
Yogyakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, merespon munculnya RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) yang mengatur pasal cuti ayah selama 40 hari serta cuti melahirkan selama enam bulan. LaNyalla merekomendasikan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) untuk mengganti wacana itu. Menurutnya, WFH lebih efektif dan saling menguntungkan. \"Dengan konsep WFH, produktivitas tak terganggu dan di sisi lain, suami tetap dapat menjaga istrinya dengan baik,\" kata LaNyalla yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (21/6/2022). Senator asal Jawa Timur itu menilai perlu kajian yang lebih mendalam dan komprehensif untuk wacana cuti panjang tersebut. \"Perlu dipandang dari sisi ekonomi, efisiensi, manajemen perusahaan dan aspek-aspek lainnya seperti sosial dan kultural,\" tutur LaNyalla. Menurut LaNyalla, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di berbagai aspek harus terus digenjot. Apalagi, di tengah adaptasi teknologi. \"Saya khawatir cuti yang terlalu banyak malah menurunkan kualitas SDM karena akan masuk pada habit yang berbeda dari iklim kerja,\" ujar LaNyalla. LaNyalla juga khawatir wacana cuti yang panjang akan menjadi bumerang bagi bonus demografi yang akan dihadapi. \"Keberatan perusahaan dengan kewajiban penerapan aturan-aturan yang kurang memicu produktivitas iklim dunia kerja dan dunia usaha dapat mengalihkan serapan tenaga kerja,\" papar LaNyalla. Dengan perkembangan teknologi saat ini, LaNyalla menilai para pengusaha bisa saja merekrut tenaga kerja asing yang lebih mumpuni dan siap kerja penuh waktu. \"Cuti yang panjang dikhawatirkan malah menurunkan kinerja seorang pegawai. Di sisi lain memberatkan perusahaan atas kewajiban tersebut, terutama perusahaan level menengah ke bawah, karena harus mengeluarkan biaya ekstra atau double,\" urai LaNyalla. Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) keberatan soal suami berhak mendapatkan cuti mendampingi istri melahirkan maksimal selama 40 hari dalam Rancangan Undang-undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA. Apindo berpendapat dunia usaha saat ini sedang bangkit dari pandemi Covid-19, sehingga aturan tersebut akan membuat perusahaan sulit bertumbuh. (mth/*)
Kemenperin Gerakkan Wirausaha Baru di Lampung Lewat Lagawi Fest
Jakarta, FNN - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya menggerakkan wirausaha baru di Lampung melalui kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) Lagawi Fest, di mana acara puncaknya akan digelar pada Juni 2022.\"Jadi kami, melalui Gernas BBI Lagawi Fest ini mencoba menggerakkan wirausaha baru di Lampung untuk mengembangkan inovasi terhadap produk yang dihasilkan untuk lebih mengenalkan dengan masuk di berbagai marketplace,\" kata Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin Reni Yanita pada FMB9 yang dipantau di Jakarta, Senin.Di kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian & Pembangunan Pemprov Lampung Kusnadi mengatakan, pihaknya telah melakukan setidaknya sembilan bentuk kegiatan dalam mengimplementasikan arahan Presiden mendukung pertumbuhan IKM di daerah Lampung.\"Jadi sesuai arahan Presiden, kita diwajibkan untuk mendukung pertumbuhan IKM di Provinsi Lampung, kita terus melakukan kegiatan-kegiatan mulai dari perencanaan sampai pembinaan dan implementasinya,\" kata Kusnadi.Adapun kegiatan-kegiatan itu, Kusnadi menyebutkan, mulai dari perencanaan, pembinaan hingga implementasinya. Dari segi perencanaan, Pemda Lampung membuat regulasi dan aturan terkait pengelolaan sumber daya alam.\"Kita juga membimbing, menginformasikan kepada kawan-kawan IKM untuk berproduksi secara ramah lingkungan dengan prinsip Industri hijau,\" katanya.Selain itu, Pemprov Lampung juga memperluas pasar bagi IKM untuk memasarkan produknya, baik secara offline maupun online.Pemprov Lampung juga mendirikan galeri Sikam untuk memamerkan produk-produk IKM kepada khalayak ramai dengan menyasar para aktivis internet.\"Kemudian juga, kita menggelar festival dan lomba untuk memancing kreativitas pelaku IKM menciptakan produk yang lebih menarik,\" ungkapnya. Terkait penyelenggaran Gernas BBI Lagawi Fest di Provinsi Lampung, Kusnadi menyampaikan apresiasi kepada Kemenperin yang telah serius mendukung perkembangan IKM di Provinsi Lampung.Menurut dia, kegiatan ini membuka wawasan bagi IKM bahwa produk yang diolah dengan kaidah-kaidah yang baik akan menghasilkan produk berkualitas. Sehingga bisa bersaing dengan produk dari perusahaan-perusahaan besar dan brand yang sudah mapan.Selain itu, lanjutnya, kegiatan ini menyadarkan pelaku IKM di wilayah itu bahwa produk menarik dan dicari oleh konsumen tidak hanya dinilai dari isinya saja, namun juga kemasannya, standarisasi dan promosi yang dilakukan.\"Selain itu, juga bahwa selera itu beda-beda setiap wilayah. Kita juga harus pintar melihat konsumen kita siapa,\" katanya.Sementara itu, Pemilik Rafin’s Snack yang lolos kurasi Gernas BBI Lagawi Fest M Ravie Cahya Ansor mengungkapkan Gernas BBI memberikan banyak manfaat bagi pelaku IKM. Pertama adalah percepatan bagi IKM, dimana melalui Gernas BBI ini pelaku IKM difasilitasi.\"Misalnya kita mau bikin foto untuk instagram. Di Gernas BBI itu difasilitasi dapat foto gratis dengan kualitas bagus,\" ungkapnya.Menurut dia, melalui Gernas BBI, IKM merasakan percepatan dalam mengakselerasi usahanya dalam waktu satu atau dua bulan. Biasanya, mereka membutuhkan waktu satu hingga dua tahun.\"Percepatan selama dua bulan ini dari Mei yang lalu, itu kita sangat merasakannya. Biasanya yang kita butuhkan itu taking time satu atau dua tahun untuk mendapatkannya, di Gernas BBI ini cepat sekali,\" katanya.\"Dengan adanya BBI ini, pihaknya diberikan akses terhadap digitalisasi, juga dikasih tempat seperti di kota Kasablanka, kita memperluas promosi dan memperbanyak promosi produk sehingga semakin dikenal masyarakat,\" katanya. (mth/Antara)
IHSG Ditutup Menguat, Ikuti Kenaikan Bursa Saham Asia
Jakarta, FNN - Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore ditutup menguat mengikuti kenaikan bursa saham kawasan Asia.IHSG ditutup menguat 67,69 poin atau 0,97 persen ke posisi 7.044,07. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 11,25 poin atau 1,12 persen ke posisi 1.018,04.\"IHSG dan pasar saham regional Asia secara bersama di akhir perdagangan menguat. Hal ini tampaknya didorong oleh ekspektasi bahwa kebijakan China lebih akomodatif untuk membantu mendukung pemulihan ekonomi negara itu dari dampak lockdown pandemi COVID-19,\" tulis Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Selasa.Bank Sentral China (PBoC) membiarkan suku bunga pinjaman acuannya tidak berubah untuk menjaga keseimbangan kebijakan moneter terhadap ekonomi lainnya. Pemerintah China diprediksi akan memberikan lebih banyak stimulus pada sisa tahun ini.Dibuka menguat, IHSG mayoritas menghabiskan waktu di zona hijau hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG terus berada di teritori positif hingga penutupan bursa saham.Sepanjang jam perdagangan hari ini, saham yang mengalami penguatan terbesar diantaranya TNCA, FORU, MRAT, RIGS, GPSO. Sedangkan, saham-saham yang mengalami penurunan terbesar diantaranya INRU, KINO, ASPI, BAPA, BOSS.Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, seluruh sektor meningkat dengan sektor energi naik paling tinggi 1,97 persen, diikuti sektor infrastruktur dan sektor teknologi masing-masing naik 1,75 persen dan 1,72 persen.Penutupan IHSG sendiri diiringi aksi jual saham oleh investor asing di seluruh pasar yang ditunjukkan dengan jumlah jual bersih asing atau net foreign sell di seluruh pasar sebesar Rp439,03 miliar. Sedangkan di pasar reguler tercatat aksi jual asing dengan jumlah jual bersih Rp354,64 miliar.Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.211.908 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 24,39 miliar lembar saham senilai Rp13,55 triliun. Sebanyak 352 saham naik, 190 saham menurun, dan 145 tidak bergerak nilainya.Bursa saham regional Asia sore ini antara lain Indeks Nikkei menguat 475,09 poin atau 1,84 persen ke 26.246,31, Indeks Hang Seng naik 395,68 poin atau 1,87 persen ke 21.559,59, dan Indeks Straits Times meningkat 21,08 poin atau 0,68 persen ke 3.117,48. (mth/Antara)
Kapolri-Dewan Pers Sepakat Cegah Polarisasi Pemilu
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan audiensi dengan Dewan Pers Indonesia. Pertemuan ini dilakukan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022).Dalam pertemuan ini, Polri bersama Dewan Pers Indonesia sepakat membuat Memorandum of Understanding (MoU) dan kerja sama program-program pertukaran informasi, sosialisasi dan edukasi mencegah polarisasi saat pemilu.\"Kita juga tadi membahas beberapa tantangan ke depan yang akan kita hadapi sehingga kemudian dibutuhkan kesepahaman terkait dengan pemberitaan, terkait juga dengan hal-hal yang saat ini dilaksanakan oleh Polri dan biasa dikenal dengan cooling system untuk mencegah terjadinya Polarisasi yang akan memecah belah persatuan anak-anak bangsa, yang biasanya muncul karena penggunaan politik identitas pada saat pemilu,\" kata Sigit dalam siaran pers diterima Selasa.Mantan Kabareskrim Polri ini menyampaikan, dalam pertemuan ini antara Polri dan Dewan Pers sepakat untuk memberikan pendidikan literasi tentang bagaimana bersama-sama menjaga politik yang sehat.\"Karena ke depan tantangan kita akan menjadi semakin besar, kita butuh untuk mengurangi potensi-potensi perpecahan, dan ini selalu saya sampaikan setiap saat kita bertemu dengan seluruh elemen masyarakat, seluruh tokoh, khusus kali ini hal-hal tersebut jadi konsen kita,\" ujar Sigit.Persatuan dan kesatuan, kata Sigit, sangat dibutuhkan untuk menghadapi kondisi ketidakpastian akibat dampak global. Dengan kekuatan persatuan dan kesatuan, maka Indonesia bisa menghadap situasi perkembangan global dan mempertahankan posisi dan eksistensi Indonesia di kancah dunia.\"Terima kasih atas kunjungan dari rekan-rekan dewan pers, dan kami akan terus bersinergi untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk dukungan kemitraan antara pers, rekan-rekan media dan kepolisian, karena kita sama-sama selalu berada di lapangan, bersama baik dalam situasi yang tentunya butuh keberadaan kita,\" ucap Sigit.Sementara itu, Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra menekankan, bahwa, dalam menghadapi Pemilu 2024, Dewan Pers dan Polri memiliki keinginan yang sama, yakni, menjaga kohesi sosial atau keutuhan sosial.\"Kita ingin masyarakat kita tidak terpecah belah, dan oleh karena itu kita di Dewan Pers berharap agar kawan-kawan media tidak memakai diksi-diksi yang memecah belah anak bangsa yang selama ini masih dipakai, kita harapkan itu tidak dipakai lagi,\" ucapnya dikesempatan yang sama.Selain itu, Azyumardi berharap, adanya peningkatan kualitas jurnalistik dalam rangka menjaga dan mencegah terjadinya penyebaran berita hoaks atau informasi bohong yang dapat menyebabkan perpecahan bangsa.\"Oleh karena iitu, Dewan Pers bersama-sama dengan Polri ingin meningkatkan kualitas jurnalistik itu dan kita berharap pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang berdasarkan pada jurnalisme yang terverifikasi jadi bukan dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan jurnalistik untuk kepentingan tertentu, seperti kepentingan ekonomi dan lainnya,\" tutupnya. (mth/Antara)
Bung Karno, Hamka, dan Teladan Kemanusiaan
Setelah Peristiwa G 30 September 1965, keadaan berbalik. Kekuasaan Bung Karno perlahan tapi pasti digerus. Sedangkan Hamka tampil sebagai salah seorang ulama terkemuka dengan jutaan jamaah. Oleh: Imran Hasibuan, Wartawan Senior AHAD pagi, 21 Juni 1970 itu, Buya Hamka sedang berdakwah di sebuah mesjid di kawasan Tomang, Jakarta, ketika Haji Abdulkarim Oei (Oei Tjeng Hin) – salah seorang sahabatnya yang juga sahabat lama Presiden Soekarno –membisikkan bahwa Bung Karno telah wafat. “Innalilahi wainna ilahi rojiun… Tidaklah salah jika saat demikian saya ingat Soekarno yang dahulu, ikhlas dan bersih. Itulah yang akan disemayamkan secara kenegaraan,” tulis Hamka di majalah Pandji Masjarakat, No. 59 tahun 1970. Seusai berdakwah, Hamka bergegas segera pulang ke rumahnya di kawasan Kebayoran Baru, tak jauh dari Mesjid Agung Al-Azhar. Dari seorang putranya, ia mendapat kabar bahwa pihak Istana Presiden telah menelpon agar Hamka menjadi imam shalat jenazah Bung Karno yang akan digelar malam hari itu juga, di Wisma Yaso. Hal itu didasarkan permintaan Bung Karno sendiri, sebelum ia menghembuskan nafas terakhir. “Suatu keajaiban Illahi! Keinginan saya hendak turut menyembahyangkan sesuai dengan keinginan presiden, bahkan beliau minta saya jadi imam. Saya puas, saya jadi imam menyembahyangkan sahabatku!” tulis Hamka lagi. Masih dalam tulisan yang sama, berjudul “Kepada Sahabatku, Ir. Soekarno”, Hamka menuturkan: “Soekarno adalah orang besar. Sejak masa mudanya, usia 18 tahun dia telah ditumbuhkan Tuhan untuk membangkitkan kesadaran bangsanya, melanjutkan apa yang telah dimulai gurunya: HOS Tjokroaminoto. Seluruh kasih-sayangnya dan hari mudanya dan masa tuanya, telah dikorbankannya untuk membina bangsa ini. Dia telah menggembleng semangat kita dan membina kesatuan kita.” Sejak muda, Hamka telah banyak mendengar sepak-terjang Bung Karno dalam pergerakan kebangsaan. Dalam majalah yang diasuhnya pada 1930-an, Pedoman Masjarakat, yang terbit di Medan, Hamka kerap menampilkan ketokohan Soekarno dan kalangan nasionalis pergerakan. Bahkan, ia pernah menemui Bung Karno di Bengkulu untuk bertukar pikiran tentang soal kebangsaan. Persahabatan itu berlanjut hingga masa-masa awal kemerdekaan. Tetapi, seiring waktu, karena perbedaan sikap politik, mereka kian lama kian berjarak. Pada 1950-an, Hamka terjun lagi ke kancah politik. Ia bergabung dengan Masjumi dan menjadi anggota Konstituante. Ia terlibat dalam debat-debat keras di Konstituante, terutama mengenai dasar filosofis negara. Haruskah Pancasila tetap menjadi dasar filosofis negara? Hamka, sesuai dengan sikap politik Masjumi, berargumen bahwa seharusnya tidak. “Dasar yang asli di tanah air kita… dan pribadi sejati bangsa Indonesia adalah Islam,” katanya, seperti dicatat James Rush dalam kitab “Adicerita Hamka” (2017). Bertentangan dengan klaim Soekarno bahwa Pancasila sudah ada di antara bangsa Indonesia ribuan tahun lalu (kemudian digali Bung Karno pada masa pergerakan), Hamka berkata bahwa “Pancasila tidak mempunyai dasar sejarah di Indonesia”. Pada waktu Proklamasi Kemerdekaan RI, kata Hamka lagi, hanya sedikit yang tahu mengenai Pancasila, sementara “sebahagian besar penduduk Indonesia menganut ‘dasar yang asli’, yaitu Islam”. Islam menggerakkan perjuangan melawan Belanda dan mengilhami para pejuang revolusi. Ketika akhirnya Presiden Soekarno membubarkan Konstituante – karena tak kunjung menemukan titik-temu dalam menentukan dasar negara – Hamka, juga para pemimpin Masjumi, menentang keras keputusan presiden tersebut. Tapi, ketika para pemimpin Masjumi, seperti: Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, dan Burhanudin Harahap – bergabung dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Hamka justru tidak mendukung gerakan tersebut. Meski begitu, Hamka peka terhadap keluhan yang menjadi alasan PRRI. Pada 1957, kepada pembaca di Sumatra Barat, ia menulis mengenai “Jawanisasi” Indonesia dan terlalu ditonjolkannya sejarah, bahasa, dan budaya Jawa dalam buku pelajaran sekolah. Di dalam satu tulisan Hamka menyatakan dengan resah bahwa sila pertama Pancasila – Ketuhanan Yang Maha Esa – diberi ilustrasi kepala patung Budha dari Candi Borobudur. Para birokrat Jawa juga menyebar ke seluruh Indonesia dan berperilaku seperti pejabat Belanda zaman dulu yang arogan, mengabaikan adat dan kebiasaan lokal. Hamka menulis, “saya pun takut persatuan bangsa kita ini akan pecah.” Dan jika itu benar terjadi, “sudah dapatlah diketahui apakah salah satu daripada sebabnya”. (Rush 2017: 155) Hamka juga mengecam Demokrasi Terpimpin sebagai “totaliterisme” dan menyebut Dewan Nasional yang dibentuk Soekarno sebagai “partai negara”. Tapi, perlawanan Hamka dan kawan-kawan sia-sia. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit, yang salah satu isinya adalah kembali ke UUD 1945. Dan Agustus 1960, Presiden Soekarno menyatakan pembubaran Masjumi, juga Partai Sosialis Indonesia (PSI). Kedua partai itupun dinyatakan sebagai partai terlarang. Penentangan terbuka Hamka terhadap Demokrasi Terpimpin Soekarno juga diperlihatkan dengan memuat secara utuh pamflet “Demokrasi Kita” yang ditulis Mohammad Hatta, proklamator kemerdekaan dan Wakil Presiden RI pertama, di majalah Pandji Masjarakat, edisi Mei 1960. Sebagaimana diketahui, dalam pamflet itu Bung Hatta melancarkan kritik keras terhadap perkembangan politik yang terjadi di masa itu. Hatta menulis bahwa tergelincirnya Indonesia ke dalam kedikatoran menggambarkan “hukum besi sejarah dunia”. Akibatnya sudah diduga. Pandji Masjarakat, bersama sejumlah koran –Pedoman, Abadi, dan Indonesia Raya – dibredel pemerintah. Puncaknya, Januari 1964, Hamka ditahan dengan tuduhan berupaya melawan pemerintah. Saat itu usianya 56 tahun, dan mengidap sejumlah penyakit, termasuk diabetes dan wasir kronis. Penahanan atas dirinya, membuat Hamka tak bisa lagi mengikuti masa-masa terakhir pemerintahan Soekarno. Dalam masa penahanan itu, ia manfaatkan untuk menulis sejumlah kitab. Yang paling fenomenal adalah Tafsir Al-Azhar. Dalam konteks ini, penahanan tersebut merupakan semacam “berkah” bagi Hamka. Belakangan, Hamka mencatat bahwa andaikata dia tidak ditahan selama dua tahun lebih, kiranya dia tak bakal menyelesaikan tafsirnya “sampai saya mati”. Setelah Peristiwa G 30 September 1965, keadaan berbalik. Kekuasaan Bung Karno perlahan tapi pasti digerus. Sedangkan Hamka tampil sebagai salah seorang ulama terkemuka dengan jutaan jamaah. Begitu kerasnya sengketa politik yang dialami kedua tokoh tersebut, tapi tak melekangkan rasa kemanusiaan dan persahabatan. Kemanusiaan mengatasi politik. Seperti digambarkan di awal tulisan ini, di akhir hayatnya, Bung Karno berwasiat agar Hamka menjadi imam shalat jenasahnya. Hamka, dengan kebesaran jiwa, menunaikan amanah tersebut. Keteladanan kedua tokoh ini, Bung Karno dan Hamka, selayaknya dicontoh kaum politisi negeri ini. Sekali lagi, kemanusiaan harus mengatasi politik. Jangan sebaliknya: politik menciderai rasa kemanusiaan. (*)
Kisah Inspiratif Anak Muda yang Menjadi Pahlawan Para Tukang Bangunan
Jakarta, FNN - Georgi Putra dan rekannya Fredy Yanto mengawinkan proyek-proyek infrastruktur dan bangunan dengan para tukang yang handal dengan menggunakan teknologi. Keduanya merupakan juara 1 Hackathon Tech in Asia 2015. \'Perkawinan\' tersebut dianggap sebagai pemutus mata rantai kesulitan para pemilik proyek untuk mendapatkan tukang-tukang yang ahli, dan bagi para tukang untuk mendapat pekerjaan. Diketahui, pada tahun 2019, Georgi dan Freddy membangun Gravel yang bertujuan untuk menemukan ribuan pekerja konstruksi yang mencari pekerjaan melalui platform umum seperti postingan di media sosial. Keduanya menyadari keterbatasan sumber daya membuat proyek-proyek mencari ribuan pekerja konstruksi tanpa berhasil menemukan tukang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. \"Di sisi lain, para pekerja di sektor informal, mencari pekerjaan dengan segala cara di setiap kesempatan yang ada adalah sebuah keharusan untuk memastikan kebutuhan mereka terpenuhi esok hari,\" ujar Georgi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/6/2022). Sejak 2019, dua anak muda itu berhasil membangun aplikasi \"Gravel\" yang membantu ribuan owner proyek untuk menemukan pekerja konstruksi yang terjamin kualitasnya, mengatur waktu pengerjaan sesuai dengan kebutuhan dan mengontrol progress proyek para pekerja melalui aplikasi tanpa harus hadir ke lokasi. Sementara itu ribuan mitra konstruksi juga telah disalurkan dan mendapatkan pekerjaan. \"Gravel memiliki misi untuk membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan kemakmuran pekerja konstruksi. Karena Gravel adalah untuk menjangkau dan mempermudah pemilik proyek di daerah lain, agar mendapatkan pekerja konstruksi berkualitas, serta membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar kepada para pekerja konstruksi\" jelas ujar Georgi Putra Chief Excecutive Officer (CEO) Gravel. Gravel hadir dengan mengusung membawa tagline \"Hari Ini Kerja, Besok Pasti Gajian.\" Sejalan dengan kebijakan Gravel yang memastikan adanya gaji yang dibayarkan setiap harinya, agar para pekerja konstruksi dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga dan memperbaiki taraf kehidupan mereka. \"Harapannya dapat menghilangkan kekhawatiran para pekerja akan biaya makan, biaya transportasi dari dan ke tempat proyek, dan uang yang harus dikirimkan ke keluarga di rumah, agar mereka dapat fokus menyelesaikan proyek tepat waktu. Pembayaran yang dapat dicairkan setiap hari juga akan membentuk kemandirian finansial para tukang serta menjaga keharmonisan hubungan antar manusia di proyek,\" jelasnya. Chief Product Officer (CPO) Gravel Fredy Yanto juga menuturkan, masalah kedua yang harus diatasi adalah efisiensi proyek, terutama dalam hal mencari pekerja. Dalam sebuah proyek konstruksi, 30 persen hingga 50 persen biaya proyek adalah untuk pengadaan dan operasional pekerja. \"Selain upah harian, pengadaan dan operasional tukang mencakup biaya pencarian serta transportasi para tukang ke lokasi proyek. Para tukang ini umumnya hanya memiliki akses terhadap proyek yang tersedia lewat kenalan-kenalan saja,\" ujarnya. Menurutnya, para mandor biasanya membutuhkan waktu sekitar 7 hari untuk memenuhi permintaan kebutuhan tukang dalam jumlah besar. Kendalanya tidak berhenti di sana. Setelah tukang datang, pemilik proyek masih harus menghadapi isu kualitas tukang dan komitmen mereka terhadap penyelesaian proyek yang sedang berjalan. \"Gravel lahir dan ingin menjadi salah satu cerita sukses dengan berhasil membuka pekerjaan bagi ribuan tukang di seluruh Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan memecahkan problematika para pembangun proyek yang kesulitan mencari tukang yang handal melalui teknologi,\" pungkasnya. (ant, sws)
POPULER
