ALL CATEGORY
Menaker dan Delegasi Tripartit Indonesia Akan Hadiri ILC di Swiss
Jakarta, FNN - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bersama delegasi tripartit Indonesia akan menghadiri Konferensi Ketenagakerjaan Internasional atau International Labour Conference (ILC) ke-110 pada 6-11 Juni 2022 di Swiss dan dihadiri oleh anggota Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) secara terbatas.Dalam keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang diterima di Jakarta, Selasa, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan sejak pandemi COVID-19 penyelenggaraan ILC dilakukan secara virtual. Namun, untuk tahun ini dengan kondisi pandemi yang membaik, maka ILC diselenggarakan secara hybrid dengan pembatasan jumlah kehadiran fisik delegasi.\"Untuk itu dapat kami sampaikan bahwa pada ILC ke-110 ini, rencananya Ibu menteri akan hadir secara fisik. Beliau diagendakan akan menyampaikan pernyataan nasional Indonesia pada sesi pleno,\" tutur Anwar.ILC merupakan pertemuan rutin dan forum tertinggi ILO yang menetapkan kebijakan internasional mengenai ketenagakerjaan dan diselenggarakan setiap tahun sekali di Jenewa, Swiss.Pertemuan ILC dihadiri perwakilan tripartit, yaitu pemerintah, pengusaha dan pekerja dari seluruh negara anggota ILO, yang saat ini berjumlah sebanyak 187 negara anggota.Agenda pertemuan ILC terbagi menjadi agenda tetap yang terdiri dari Laporan Ketua Governing Body (GB) ILO dan Dirjen ILO, pembahasan usulan program dan anggaran ILO, serta informasi dan laporan mengenai konvensi dan rekomendasi.Untuk tahun ini, kata Anwar, pertemuan ILC memasuki sesi ke-110 dengan rangkaian pertemuan terdiri dari sesi pleno, serangkaian pertemuan komite, kelompok, GB ke-344 Bis Session dan GB ke-345.\"Setiap delegasi memiliki hak bersuara dan hak mengungkapkan pendapat yang sama untuk membahas isu-isu terkini yang dihadapi dunia ketenagakerjaan,\" katanya.Anwar mengatakan dalam rangkaian ILC ke-110 di Jenewa diagendakan Menaker Ida Fauziyah akan menghadiri Pertemuan Tahunan Non-Aligned Movement Labour Ministers (NAM) atau yang dikenal sebagai Gerakan Non-Blok (GNB).Dia berharap dalam mengikuti sidang ILC ke-110, delegasi tripartit Indonesia dapat tetap serius dan berpartisipasi aktif dalam setiap agenda ILC.\"Kemudian dalam menanggapi isu-isu ketenagakerjaan yang dibahas pada ILC ke-110 ini, kita harus tetap mempromosikan upaya-upaya mitigasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya kebijakan dan program dari Kementerian Ketenagakerjaan dan kebijakan-kebijakan nasional lainnya dalam ketenagakerjaan,\" demikian Anwar Sanusi. (mth/Antara)
Pemerintah Telah Terbitkan 80 Juta Sertifikat Tanah Program PTSL
Jakarta, FNN - Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerbitkan 80 juta sertifikat tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016.Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat, mengatakan dari total target penerbitan sertifikat 126 juta bidang tanah, pemerintah telah mendaftarkan 95 juta tanah pada Program PTSL dan menerbitkan 80 juta sertifikat hingga pertengahan tahun 2022.\"Secara nasional dari 126 juta kita sudah mendaftarkan sekitar 95 juta, dan kita menerbitkan sekitar 80 juta. Jadi ada target sekitar 46 juta yang harus kita selesaikan untuk sertifikat,\" kata Suyus.Program PTSL merupakan program strategis pemerintah untuk mendaftarkan sertifikasi tanah masyarakat secara gratis sejak tahun 2016. Program ini membantu masyarakat menerima sertifikat hak atas tanah miliknya yang selama ini belum tersertifikasi.Dari target sertifikasi 126 juta bidang tanah hingga 2025, pada tahun 2016 telah didaftarkan sebanyak 46 juta. Pada saat itu, kata Suyus, penerbitan sertifikasi masih sebanyak 1 juta per tahunnya.Dengan Program PTSL, pemerintah memangkas waktu, administrasi, dan pengerjaan untuk mempercepat sertifikasi tanah menjadi sekitar 5 juta hingga 7 juta per tahunnya pada 2017.Hal itu dilakukan dengan menggunakan sistem teknologi GPS untuk mengukur bidang tanah, merekrut surveyor berlisensi untuk meninjau bidang tanah, serta penambahan tim dan melibatkan unsur masyarakat dalam pemrosesan penerbitan sertifikat tanah.Suyus menjelaskan bahwa kemungkinan akan ada kemunduran pencapaian target sertifikasi 126 juta bidang tanah yang sebelumnya ditargetkan selesai tahun 2025 karena sempat terhenti oleh pandemi COVID-19. (mth/Antara)
Rupiah Akhir Pekan Menguat 47 Poin, Seiring Sentimen Positif Pasar
Jakarta, FNN - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta jelang akhir pekan masih melanjutkan penguatan pada hari sebelumnya.Rupiah ditutup menguat 47 poin atau 0,33 persen ke posisi Rp14.433 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.480 per dolar AS.Pengamat pasar uang Ariston Tjendra saat dihubungi di Jakarta, Jumat, mengatakan, sentimen pasar positif terhadap aset berisiko hari ini. Sebagian besar Indeks saham Asia bergerak menguat, termasuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).\"Pasar memanfaatkan momentum buy on dip untuk mendapatkan peluang kenaikan di tengah aktivitas ekonomi yang sudah melonggar,\" ujar Ariston.Dari dalam negeri, lanjut Ariston, data inflasi Mei 2022 secara bulanan atau month on month (mom) yang di bawah ekspektasi pasar, juga memberikan sentimen positif bagi rupiah.\"Itu artinya inflasi tidak seburuk yang dikira sehingga menopang penguatan rupiah,\" kata Ariston.BPS mencatat inflasi sebesar 0,4 persen (mom) pada Mei 2022 disumbang dari tarif angkutan udara, telur ayam ras, ikan segar, dan bawang merah.Dengan terjadinya inflasi pada Mei, maka inflasi tahun kalender Mei 2022 terhadap Desember 2021 sebesar 2,56 persen dan inflasi tahun ke tahun (yoy) Mei 2022 terhadap Mei 2021 sebesar 3,55 persen.Inflasi pada Mei 2022 yang sebesar 3,55 persen (yoy) merupakan yang tertinggi sejak Desember 2017 sebesar 3,61 persen (yoy).Rupiah pada pagi hari dibuka menguat ke posisi Rp14.545 per dolar AS. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp14.414 per dolar AS hingga Rp14.451 per dolar AS.Sementara itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Jumat menguat ke posisi Rp14.431 per dolar AS dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp14.526 per dolar AS. (mth/Antara)
Presiden Jokowi Teken Keppres Biaya Haji 2022
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 5 Tahun 2022 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1443 H/2022 Masehi.Keppres tersebut merupakan perubahan atas Keppres Nomor 5 Tahun 2022 tentang BPIH Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang Bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi.Dalam salinan Keppres dalam laman www.jdih.setneg.go.id, seperti dikutip di Jakarta, Jumat, dijelaskan pertimbangan penerbitan Keppres tersebut berkaitan dengan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi terkait paket biaya pelayanan masyair pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 Hijriah.Keppres itu mengubah besaran BPIH Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang bersumber dari Petugas Haji Daerah dan Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh, sebagai berikut:a. Embarkasi Aceh sejumlah Rp93.692.770,05b. Embarkasi Medan sejumlah Rp94.424.986,05c. Embarkasi Batam sejumlah Rp97.717.922,05d. Embarkasi Padang sejumlah Rp95.443.393,05e. Embarkasi Palembang sejumlah Rp97.837.922,05f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) sejumlah Rp97.917.922,05g. Embarkasi Jakarta (Bekasi) sejumlah Rp97.917.922,05h. Embarkasi Solo sejumlah Rp98.294.634,05i. Embarkasi Surabaya sejumlah Rp100.617.922,05j. Embarkasi Banjarmasin sejumlah Rp99.267.203,05k. Embarkasi Balikpapan sejumlah Rp99.394.503,05l. Embarkasi Lombok sejumlah Rp99.679.654,05m. Embarkasi Makassar sejumlah Rp100.718.419,05Dalam Keppres tersebut juga terdapat perubahan besaran BPIH Tahun 1443 Hijriah/2022 Masehi yang bersumber dari Nilai Manfaat dan Dana Efisiensi untuk Jemaah Haji Reguler sejumlah Rp5.395.746.393.353,34.Keppres itu ditetapkan Presiden Jokowi pada Kamis (2/6) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan tersebut. (mth/Antara)
Presiden Minta Otorita IKN Matangkan Perencanaan Multisektor
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) lebih mematangkan perencanaan multisektor dalam pembangunan IKN dengan melibatkan koordinasi lintas kementerian agar target pembangunan tercapai dengan baik. \"Tadi Bapak Presiden telah memberikan arahan agar pelaksanaan dan juga perencanaan lebih dimatangkan lagi, khususnya perencanaan untuk multisektor,\" kata Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam keterangan yang disaksikan secara daring di Jakarta, Jumat. Bambang menyampaikan hal itu usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, guna membahas terkait pembangunan IKN. Bambang menjelaskan seluruh kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) yang tergabung dalam tim transisi sejauh ini sudah bekerja, berkonsolidasi serta berkoordinasi, dengan harapan target-target pembangunan tahun 2024 dapat tercapai dengan baik. Proses pembangunan IKN saat ini, lanjutnya, sedang berfokus pada dimulainya sejumlah pengerjaan di lapangan mulai semester kedua tahun ini, khususnya menyangkut pematangan tanah, akses logistik, dan pembangunan beberapa jalur infrastruktur. \"Dengan harapan, nanti di 2023 kita akan mulai membangun dalam skala-skala yang memang sudah kita targetkan,\" tambahnya. Dia menyebutkan terdapat kekhususan dalam pembangunan IKN, salah satunya keterlibatan jumlah pekerja yang cukup besar di lapangan. Pada 2023, dia memperkirakan pembangunan IKN melibatkan sekitar 150.000 hingga 200.000 pekerja di lapangan. \"Kenapa sebanyak itu? Karena memang dalam pelaksanaan, waktunya sempit dan kami harus mencapai beberapa target. Tentunya, jumlah pekerja dan nanti jumlah material juga akan cukup banyak,\" katanya. Pembangunan IKN akan terus diarahkan untuk memperhatikan kondisi lingkungan hidup, termasuk interaksi masyarakat. Bambang menekankan ada sejumlah pola keterlibatan masyarakat sekitar secara langsung dalam pembangunan IKN. \"Pada prinsipnya, konversi dilakukan sesuai undang-undang, sehingga masalah-masalah yang berhubungan dengan green atau hijau, berhubungan dengan keberlanjutan dari hutan-hutan yang ada di sana, benar-benar kami dapat wujudkan dengan baik. Kota yang green, smart, inklusif, dan juga sustainable ke depannya,\" ujarnya. (mth/Antara)
Presiden Biden Mendesak Kongres AS Ubah UU Senjata
Washington, FNN - Presiden Joe Biden mendesak Kongres Amerika Serikat untuk mengubah undang-undang senjata guna merespons serangkaian penembakan massal yang telah melanda negara itu.Berbicara dari Gedung Putih dalam pidato yang disiarkan langsung pada Kamis malam (2/6), Biden bertanya berapa harga yang dibutuhkan untuk mengubah UU senjata di Amerika, menyusul penembakan terhadap anak-anak sekolah di Texas, di sebuah gedung medis di Oklahoma dan di pusat berbelanjaan di Buffalo, New York baru-baru ini.\"Demi Tuhan, berapa banyak lagi pembantaian yang mau kita terima?\" tanya Biden.Presiden yang berasal dari Partai Demokrat itu menyerukan sejumlah tindakan yang secara historis ditentang oleh Partai Republik di Kongres, termasuk melarang penjualan senjata serbu, atau, jika itu tidak memungkinkan, menaikkan usia minimum untuk membeli senjata itu menjadi 21 dari 18 tahun, serta mencabut perlindungan kewajiban yang melindungi produsen senjata dari tuntutan atas kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang membawa senjata mereka.\"Kita tidak bisa mengecewakan rakyat Amerika lagi,\" kata Biden, yang menekan Partai Republik untuk mengizinkan RUU dengan langkah-langkah pengendalian senjata diproses untuk pemungutan suara.AS, yang mencatat tingkat kematian akibat kekerasan bersenjata yang lebih tinggi daripada negara kaya lainnya, telah terguncang dalam beberapa pekan terakhir oleh penembakan massal di sebuah toko kelontong di bagian utara New York, sebuah sekolah dasar di Texas yang menewaskan 19 anak-anak, dan gedung medis di Oklahoma.Anggota parlemen sedang mencari langkah-langkah untuk memperluas pemeriksaan latar belakang dan mengesahkan undang-undang \"bendera merah\" yang akan memungkinkan petugas penegak hukum untuk mengambil senjata dari orang yang menderita penyakit mental.Namun, setiap tindakan baru menghadapi rintangan dari Partai Republik, khususnya di Senat AS, dan langkah untuk melarang senjata serbu tidak memiliki cukup dukungan untuk maju.Terlepas dari tantangan politik, Biden mendesak Kongres untuk bertindak.\"Setelah Columbine, setelah Sandy Hook, setelah Charleston, setelah Orlando, setelah Las Vegas, setelah Parkland, tidak ada yang dilakukan,\" kata Biden, yang menyebutkan penembakan massal paling menonjol selama dekade terakhir. \"Kali ini keadaan itu tak bisa dibenarkan.\"Pendukung keamanan senjata telah mendorong Biden untuk mengambil langkah-langkah sendiri yang lebih kuat untuk mengekang kekerasan senjata, tetapi Gedung Putih ingin Kongres meloloskan undang-undang yang akan memiliki dampak yang lebih tahan lama daripada perintah presiden mana pun.Lebih dari 18.000 orang telah tewas akibat kekerasan senjata di AS sejauh ini pada 2022, termasuk melalui pembunuhan dan bunuh diri, menurut sebuah kelompok riset nirlaba Gun Violence Archive.Kanada, Australia, dan Inggris telah mengesahkan undang-undang senjata yang lebih ketat setelah penembakan massal di negara mereka dengan melarang senjata serbu dan meningkatkan pemeriksaan latar belakang.Sementara Amerika telah mengalami dua dekade pembantaian di sekolah, toko, tempat kerja, dan tempat ibadah tanpa undang-undang semacam itu. (Ida/ANTARA/Reuters)
Kebijakan PLN Batasi Kapasitas PLTS Atap Keliru
Denpasar, FNN - Guru Besar Teknik Elektro Universitas Udayana (Unud) Prof. Ida Ayu Dwi Giriantari menilai kebijakan PLN membatasi pemanfaatan PLTS atap sampai 15 persen dari kapasitas terpasang keliru karena itu menghambat upaya transisi ke energi bersih.Menurut dia saat sesi diskusi di Denpasar, Jumat, kebijakan PLN itu tidak sejalan dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 26 Tahun 2021 tentang PLTS atap dan aturan pendahulunya Permen ESDM No. 49 Tahun 2018, serta beberapa regulasi di tingkat daerah khususnya Provinsi Bali, yaitu Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, dan Surat Edaran Gubernur Bali No. 5 Tahun 2022.Ia pun mengusulkan kepada PLN agar kebijakan pembatasan itu tidak mengacu pada kapasitas terpasang, melainkan pada kapasitas trafo agar tidak membebani pelanggan dan industri yang ingin beralih ke energi bersih.“Kami sebagai akademisi memberi masukan kepada PLN bahwa kebijakan membatasi 15 persen (kapasitas PLTS atap kepada) pelanggan itu salah. Jadi, seharusnya 15 persen dari kapasitas trafo itu masih bisa diterima,” kata Prof. Dwi Giriantari menjawab pertanyaan ANTARA saat sesi diskusi.Ia lanjut menyampaikan kebijakan PLN itu dapat dipahami karena pendapatan perusahaan berpotensi turun jika ada peningkatan pemasangan PLTS atap oleh masyarakat dan industri.Namun, penggunaan PLTS atap merupakan salah satu program yang didukung pemerintah demi mempercepat transisi energi dan meningkatkan pemanfaatan potensi energi baru dan terbarukan (EBT), termasuk dari sinar matahari/tenaga surya.“(Polemik) itu seharusnya dicarikan jalan keluar oleh yang memegang kebijakan (pemerintah, Red.). Jika itu risikonya, harus ada mitigasi,” kata Guru Besar Teknik Elektro Universitas Udayana.Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa juga menyampaikan pendapat yang sama.Ia menilai kebijakan pembatasan itu justru membuat pemasangan PLTS atap jadi mahal sehingga tujuan masyarakat yang ingin berhemat dengan beralih ke energi surya tidak terpenuhi. “Ini jadi kendala. Jelas, aturan (PLN) ini membuat PLTS jadi tidak ekonomis,” kata Fabby saat sesi diskusi.Ia menambahkan kebijakan pembatasan itu juga menghambat penerapan Pergub Bali No. 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih dan Surat Edaran Gubernur Bali No. 5 Tahun 2022.Padahal, potensi PLTS atap di Bali mampu memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Dewata, kata Fabby yang merupakan Ketua Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI).Ia menyebut kebutuhan listrik di Bali kurang lebih 1 Gigawatt (GW), yang dipasok dari beberapa pembangkit listrik di Pulau Bali dan Pulau Jawa.Sementara itu, potensi PLTS atap di Bali mencapai 3.200 Megawatt peak (MWp)—10.900 MWp atau sekitar 3,2 Gigawatt—10,9 Gigawatt.Data itu diperoleh dari kajian IESR, yang merupakan lembaga think tank untuk isu energi dan lingkungan, termasuk di antaranya energi bersih. “Kalau semua rumah di Bali pakai PLTS atap, maka itu sudah bisa memasok kebutuhan se-Bali,” kata Fabby Tumiwa. (Ida/ANTARA)
Komisi II Berkomitmen untuk Menuntaskan Pembahasan Persiapan Pemilu 2024
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Komisi II DPR Yanuar Prihatin menegaskan pihaknya berkomitmen menuntaskan pembahasan persiapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bersama dengan lembaga penyelenggara pemilu dan Pemerintah.Yanuar mengatakan Komisi II sejak awal terus mendesak agar persiapan pemilu bisa segera dituntaskan, khususnya terkait tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilu 2024.\"Pemilu 2024 adalah hajat nasional dan Komisi II DPR sangat berkomitmen terkait hal tersebut sejak awal,\" kata Yanuari di Jakarta, Jumat.Dia menjelaskan tidak ada pembatalan rapat terkait pembahasan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Komisi II DPR bersama penyelenggara pemilu dan Pemerintah. Menurut dia, yang terjadi selama ini adalah penundaan rapat untuk menyesuaikan jadwal semua pihak yang terlibat dalam pembahasan tersebut.\"Itu adalah rapat bersama antara DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU dan Bawaslu. Jadi, wajar jika soal waktu, harus sinkron antara semuanya,\" jelasnya.Dia menambahkan penjadwalan rapat memang rutin dilakukan di internal Komisi II DPR sepanjang masa persidangan. Namun, tambahnya, Komisi II DPR menghormati jika ada mitra kerja yang tidak bisa hadir dalam jadwal yang telah ditentukan.\"Otomatis harus dicari jadwal lagi yang cocok dengan semua pihak yang terlibat,\" ujarnya.Sebelumnya, Komisi II DPR menjadwalkan rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu pada 23 Mei 2022, dengan agenda pembahasan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024.Namun, rapat tersebut batal dilaksanakan karena Kemendagri ada acara pada tanggal tersebut. Kemudian, rapat diundur pada 30 Mei 2022 dan batal diselenggarakan karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ingin bertemu dengan pimpinan lembaga negara.Rapat tentang pembahasan persiapan Pemilu 2024 antara Komisi II DPR dan Pemerintah dijadwalkan kembali pada Selasa (7/6). (Ida/ANTARA)
Indonesia dan Australia Membahas Kerja Sama Bilateral Pertahanan Darat
Jakarta, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan Kasad Australia Letnan Jenderal Rick Burr membahas peluang kerja sama di bidang pertahanan angkatan darat antara kedua negara.Dudung melakukan pembahasan peluang kerja sama dengan Rick tersebut melalui konferensi video dari Ruang Bina Yudha I Markas Besar AD (Mabesad) di Jakarta, Jumat.\"Mudah-mudahan, kedekatan ini merupakan kekuatan bagi kita untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan ancaman yang timbul dan akan mengganggu kedua belah negara,\" kata Dudung dalam siaran pers dari Dinas Penerangan AD (Dispenad) yang diterima di Jakarta, Jumat.Pembahasan yang dilakukan kedua Kasad secara virtual itu berlangsung hangat dan penuh keakraban, dengan turut berdiskusi terkait kerja sama di bidang militer yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan di masa mendatang.Kedekatan itu juga merupakan wujud diplomasi militer TNI AD dan Angkatan Darat Australia, yang selama ini berjalan dengan baik, solid, dan erat.Dalam kesempatan itu, Dudung juga menyampaikan terima kasih kepada Rick Burr yang akan purna tugas dalam waktu dekat. Di bawah kepemimpinan Rick Burr, Dudung menilai hubungan Angkatan Darat Australia dan TNI AD berjalan positif dan semakin menguat melalui sejumlah program kerja sama.Dia mendoakan Rick Burr dan keluarga mendapat kebahagiaan dan berharap hubungan yang telah terjalin antara Indonesia dan Australia semakin kokoh dan solid demi keamanan di kawasan.\"Saya berkeyakinan, siapa pun nanti pimpinan panglima Angkatan Darat Australia yang baru ke depan akan semakin mempererat hubungan antara Angkatan Darat Australia dan TNI AD,\" ujar Dudung.Beberapa program kerja sama kedua negara di bidang pertahanan AD itu antara lain pertukaran pendidikan, logistik, pengadaan, serta latihan dan operasi, seperti Latihan Bersama Rhino Ausindo, dan Wirajaya Ausindo.Selain itu, ada pula program pengiriman personel Angkatan Darat Australia untuk Latihan Bersama Garuda Shield yang diselenggarakan pada Agustus mendatang.Dudung juga mengapresiasi atas kunjungan Panglima Divisi I Angkatan Darat Australia Major General Scott Winter ke Indonesia pada 24-27 Mei lalu, termasuk menghadiri upacara penutupan kegiatan Junior Officer Combat Instructor Training-Indonesia (JOCIT-I). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Pusdikif Kodiklatad di wilayah Cipatat, Jawa Barat.Dudung menyampaikan terima kasih atas undangan yang diterimanya untuk mengikuti Land Forces Conference di Brisbane, Australia, pada 4-6 Oktober mendatang. (Ida/ANTARA)
Pemerintah Diminta Kaji Ulang Penghapusan Honorer
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan meminta pemerintah mengkaji ulang dan menyiapkan mitigasi atas kebijakan penghapusan tenaga honorer yang mulai berlaku pada 28 November 2023.\"Pemerintah harus mengevaluasi rencana penghapusan tenaga honorer ini, atau setidaknya menyiapkan solusi yang berkelanjutan mengenai nasib jutaan tenaga honorer yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia,\" kata Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Ia menilai tenaga honorer memiliki peran sangat penting di berbagai sektor publik, seperti di sektor pendidikan banyak mendayagunakan tenaga honorer untuk memenuhi kebutuhan pendidik.Oleh karena itu, kata kata Syarief Hasan, jika terjadi penghapusan tenaga honorer, lumpuhnya pelayanan publik akan sangat mungkin terjadi.\"Ada banyak tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun. Namun, mereka kesulitan untuk mendapatkan status yang pasti jika aturan sebagaimana yang disampaikan pemerintah ini diberlakukan. Perlu adanya atensi atas pengabdian tenaga honorer,\" ujarnya.Syarief mengatakan bahwa kebijakan terkait tenaga honorer sangat terkait dengan keberpihakan pada nasib jutaan rakyat dan keluarganya yang menggantungkan hidup pada pekerjaan sebagai tenaga honorer.Wakil Ketua MPR RI ini menekankan bahwa tugas pemerintah adalah memastikan regulasi tidak membawa duka bagi rakyat. Dengan demikian, jika kebijakan penghapusan tenaga honorer justru menghilangkan harapan jutaan rakyat, tentu perlu mengevaluasi kebijakan tersebut.\"Oleh karena itu, pemerintah semestinya memitigasi jangan sampai ada banyak tenaga honorer yang kehilangan pekerjaannya dan menimbulkan masalah baru, antara lain, bertambahnya angka pengangguran,\" katanya.Syarief meminta pemerintah memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pastikan semua anak bangsa mendapatkan penghidupan yang layak.Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengimbau para pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pemerintah untuk menentukan status kepegawaian pegawai non-ASN (non-PNS, non-PPPK, dan eks-Tenaga Honorer Kategori II) paling lambat 28 November 2023.Hal ini tertuang dalam Surat Menteri PANRB No. B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pernyataan Tjahjo tersebut seperti yang dikutip dalam situs resmi Kementerian PAN-RB.Tjahjo berharap PPK menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi calon PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu 28 November 2023.Pengangkatan pegawai melalui pola tenaga alih daya atau outsourcing sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan keuangan dan sesuai dengan karakteristik masing-masing kementerian/lembaga/daerah (K/L/D).\"Jadi, PPK pada K/L/D tetap bisa mempekerjakan outsourcing sesuai dengan kebutuhannya, bukan dihapus serta-merta,\" kata Tjahjo.Instansi pemerintah yang juga membutuhkan tenaga lain, seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat melalui tenaga alih daya oleh pihak ketiga.Menteri Tjahjo mengatakan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap penyelesaian dan penanganan tenaga honorer yang telah mengabdi di lingkungan instansi pemerintah.Langkah itu, menurut dia, seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya penataan SDM aparatur dan penguatan organisasi instansi pemerintah.Langkah strategis dan signifikan, lanjut dia, telah dilakukan pemerintah untuk penanganan tenaga honorer sesuai dengan kesepakatan dengan DPR RI (7 komisi gabungan DPR RI, yaitu Komisi I, II, III, VIII, IX, X, dan Komisi XI ). (Ida/ANTARA)
POPULER
