ALL CATEGORY
Adab Terima Kasih dalam Politik Indonesia Mulai Hilang
Jakarta, FNN - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai adab berterima kasih dalam politik di Indonesia sudah mulai hilang karena jarang sekali para pemimpin menyampaikan terima kasih kepada orang-orang yang telah membesarkannya.\"Dalam adab politik di Indonesia jarang sekali para pemimpin kita menyampaikan terima kasih kepada orang-orang yang telah membesarkannya, apalagi berterima kasih kepada partai yang telah mengangkat namanya,\" kata Muzani dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.Hal itu dikatakannya saat menghadiri acara wisuda Pondok Pesantren Riyadhussalam pimpinan KH Abdul Wahid, Mandalawangi, Pandeglang, Banten, Sabtu.Muzani menekankan pentingnya pendidikan akhlak dan adab dalam dunia pendidikan karena merupakan bekal penting untuk setiap murid jika nanti menjadi pemimpin di tengah masyarakat.Menurut dia, sering sekali masyarakat mengesampingkan adab dan akhlak berterima kasih kepada siapa yang telah membesarkan, apalagi dalam dunia politik anomali tersebut sering terjadi.Muzani menilai, tradisi politik yang tidak berterima kasih tersebut bukan menunjukkan suatu adab dan akhlak yang baik. Dia mengatakan, dalam tradisi politik Indonesia, terimakasih adalah suatu yang langka dan jarang dijumpai sehingga menjadi suatu hal yang mahal.\"Orang yang dibersarkan partai, justru bersaing dengan partai yang membesarkannya, bersaing demi jabatan-jabatan. Adab politik kita telah dijauhi oleh pelaku politik kita,\" ujarnya.Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra itu menilai adab dan akhlak berterima kasih merupakan cara untuk mencari keberkahan demi kebaikan membangun bangsa dan negara.Karena itu menurut dia, penting untuk masyarakat berterima kasih kepada orang-orang yang telah membesarkan diri agar meraih kebaikan bersama.Muzani berpesan kepada siswa yang telah diwisuda untuk tidak melupakan jasa kyai, guru, dan orang tua yang membesarkan, termasuk jasa pondok pesantren yang merupakan almamaternya.\"Hormatilah para gurumu, kiaimu, para ustaz yang telah mengajarmu memberikan ilmu-ilmu kehidupan yang berguna bagimu dan agama. Jangan sekali kali kalian lupa, apalagi mengkhianati orang-orang yang telah membesarkanmu,\" katanya.Dia berharap Ponpes Riyadhussalam bisa menciptakan calon pemimpin yang bisa menjaga tradisi dan adab berterima kasih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Sof/ANTARA)
DPC PPP Jakarta Dorong Duet Anies-Suharso di Pilpres 2024
Jakarta, FNN - Musyawarah Ranting (Musran) DPC PPP Jakarta Pusat mendorong duet Anies Baswedan-Suharso Monoarfa sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.“Sebagai aspirasi atau usulan boleh-boleh saja, tetapi pada waktunya nanti seluruh kader harus tertib dan tegak lurus terhadap keputusan yang dibuat DPP PPP. Nanti aspirasi teman-teman DPC akan kami teruskan ke DPP,” kata Wakil Ketua DPW PPP DKI Jakarta Riano P Ahmad dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.Musran DPC PPP Jakpus dibuka langsung oleh Wakil Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Riano P Ahmad didampingi Ketua DPC PPP Jakpus, Ustadz Abdul Hai.Dalam kesempatan ini, muncul aspirasi yang disampaikan ketua ranting di tingkat kelurahan se-Jakarta Pusat, yang menginginkan agar Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa maju sebagai cawapres, diduetkan dengan Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024.Riano mengaku memahami apa yang menjadi keinginan kader PPP, namun seluruh kader harus sabar dan menunggu keputusan DPP PPP karena saat ini partainya tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Golkar dan PAN.\"Saya menitipkan pesan kepada seluruh pengurus DPC hingga Ranting PPP di wilayah Jakarta Pusat untuk mulai melakukan kerja-kerja politik di masa waktu 19 bulan menuju Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2024,\" ujarnya.Dia mengajak para kader PPP untuk berkomitmen mengembalikan kejayaan partai di Jakarta. Karena itu menurut dia, konsolidasi partai harus mulai digerakkan ke tiap kelurahan dan dilanjutkan dengan kelompok kerja ke tingkat RW.\"PPP merupakan partai warisan ulama dan tokoh-tokoh agama terdahulu, dan pernah menjadi partai besar di eranya, khususnya di Jakarta,\" ujarnya.Dalam kesempatan tersebut, para ketua ranting PPP di tingkat kelurahan se-Jakarta Pusat meyakini duet Anies-Suharso akan memudahkan kader PPP di akar rumput dalam melakukan pendekatan ke masyarakat. Hal itu karena pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2024 akan digelar secara serentak. (Sof/ANTARA)
PDI Perjuangan Tegur Masinton Soal Peluang Koalisi dengan PKS-Demokrat
Jakarta, FNN - DPP PDI Perjuangan akan mengeluarkan surat teguran terhadap anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Masinton Pasaribu karena berbicara ke publik soal peluang kerja sama antara partai tersebut dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di sela-sela acara Festival Ikan Bakar Nusantara di Jakarta, Sabtu, mengatakan Masinton telah dilaporkan ke Badan Kehormatan PDI Perjuangan dan akan mendapatkan teguran lantaran berbicara terkait konten yang bukan lingkup tanggung jawabnya.\"Saya sudah koordinasi dengan Badan Kehormatan, dan sebelumnya Pak Masinton sudah mendapat teguran lisan, dan sekarang akan diberikan teguran lagi sesuai dengan AD/ART Partai,\" kata Hasto di Jakarta, Sabtu.Sebelumnya, Masinton mengatakan pernyataan Hasto Kristiyanto, yang menyebut kecil kemungkinan PDI Perjuangan bekerja sama dengan PKS dan Partai Demokrat untuk kepentingan Pilpres 2024, sebagai pernyataan pribadi Hasto.Menanggapi pernyataan Masinton itu, Hasto menegaskan setiap anggota PDI Perjuangan harus berbicara sesuai dengan ruang lingkup masing-masing.\"Setiap anggota partai harus berbicara sesuai dengan ruang lingkup,\" tegasnya.Hasto kembali menegaskan bahwa sulit bagi PDI Perjuangan untuk membangun kerja sama politik dengan PKS dan Partai Demokrat dengan melihat seluruh kebijakan.\"Sehingga, itu merupakan hal yang rasional, hal yang biasa di dalam demokrasi. Ada suatu partai yang betul-betul bisa bonded (terikat), membangun kerja sama, ada yang berbeda,\" katanya.Guna memahami sikap politik PDI Perjuangan terkait koalisi dengan PKS dan Partai Demokrat, dia mengaku menghormati posisi kedua partai itu yang berada di luar pemerintahan.Dalam Rapimnas PKS, lanjut Hasto, banyak kritik yang dilontarkan dari partai berbasis Islam itu terhadap pemerintah Presiden Joko Widodo. PDI Perjuangan bisa memahami itu sebagai sesuatu yang sejalan dengan ruang lingkup PKS yang berada di luar pemerintahan serta sebagai bagian dari check and balance.\"Kurang elok bila dengan berbagai perbedaan ideologi (antara PKS dan PDI Perjuangan), kami tidak mengambil sikap politik atas kerja sama dengan PKS. Dan saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi, sehingga tidak mungkin juga kami bekerja sama dengan Pak Jokowi dan pada saat bersamaan ada kerja sama dengan pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian dilakukan suatu penggalangan,\" jelasnya.Namun demikian, politikus asal Yogyakarta itu mengatakan pihaknya menghormati ideologi PKS sebagai pihak yang berada di luar pemerintahan.\"Jadi, selain perbedaan ideologi, kami menghormati posisi PKS yang berada di luar pemerintahan; tetapi untuk bekerja sama dengan PKS, ditinjau dari aspek ideologi, aspek historis, ada hal yang memang berbeda,\" tambahnya.Begitu juga terkait dengan Partai Demokrat, dia mengatakan aspek historis antara PDI Perjuangan dan partai berlambang mercy itu masih bisa dilakukan proses rasionalisasi. Namun, dia menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak sesuai dengan dengan apa yang dijanjikan kepada rakyat dan tak sejalan dengan fundamental PDI Perjuangan.\"Dalam disertasi saya juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri, politik pertahanan yang digariskan dari zaman Bung Karno, zaman Bu Mega, dengan zaman Pak SBY,\" katanya.Dalam politik, lanjutnya, kerja sama itu menjadi hal penting, namun harus melihat ideologi, platform, dan kesejarahan.\"Jadi, sikap PDI Perjuangan ketika bersentuhan dengan persoalan bangsa dan negara, persatuan itu dikedepankan untuk membela bangsa dan negara; tetapi terkait dengan kontestasi pemilu, hal yang rasional apabila ada perbedaan ideologi, perbedaan platform, perbedaan skala prioritas,\" ujar Hasto. (Sof/ANTARA)
Anies Baswedan, Gagasan Narasi Karya, Menjawab Tantangan Masa Depan
Oleh Isa Ansori, Peresensi Diawali dengan prolog yang diucapkan oleh Anies Baswedan, Apa yang kita kerjakan di Jakarta, selalu berkaitan dengan tiga hal, yaitu gagasan, narasi dan karya. Setiap karya dibelakangnya ada narasi, sebelum ada narasi ada gagasan, tidak ada karya tanpa gagasan, tidak ada kebijakan tanpa gagasan. Buku ini mengajak kita pada pengembaraan bagimana Anies menjalankan kerja - kerjanya, yang selalu dilandasi panduan runut gagasan, narasi dan karya. Memang membincang tentang Anies tak akan ada habisnya, Anies di setiap gerak dan gagasannya selalu dipenuhi sajian yang bergizi. Di tengah gempuran dan narasi fitnah tentang Anies dari para buzzer bayaran dan pembenci Anies, hadir sebuah karya tentang Anies yang akan menambah literasi kita. Buku Anies Baswedan, Gagasan Narasi Karya, Menjawab Tantangan Masa Depan, hadir tepat waktu di tengah masih banyaknya kekosongan literasi tentang Anies. Buku setebal 267 halaman, tulisan Abdurrahman Syehbubakar & Smith Alhadar ini akan membawa kita dalam sebuah perjalanan pikiran bagaimana melihat Anies secara terpadu dan komperehensif. Abdurrahman Syehbubakar adalah kolumnis dan kritikus sosial politik, pakar dan praktisi penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Pria berkacamata yang lahir di desa Wanasaba, Lombok Timur, 22 November 1968, telah banyak menulis artikel berkaitan dengan isu politik, demokrasi, penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di media cetak dalam dan luar negeri. Smith Alhadar adalah seorang pakar dan kolumnis terkemuka Politik Timur Tengah, kelahiran Ternate, 27 Juni 1956. Sudah lebih dari seribu artikel ditulisnya dan dimuat di berbagai media nasional baik cetak maupun online, terutama yang berkaitan dengan persoalan - persoalan Timur Tengah. Buku yang merupakan kumpulan esei kedua penulis ini, memuat secara terpadu dan komperehensif tentang sosok Anies dalam menaiki dan menempuh karir politiknya, kehidupan sosial, budaya dan agama yang penuh gejolak di Jakarta. Meski Anies adalah gubernur DKI Jakarta, sebuah propinsi yang menjadi ibu kota Indonesia, sepak terjang Anies selalu dikaitkan dengan dinamika politik secara nasional, apalagi momentumnya bertepatan dengan akan dilaksanakannya suksesi kepemimpinan nasional 2024. Buku ini terasa renyah dan nyaman mengikuti alur yang dibuat oleh penulisnya. Terdiri dari 5 bagian, bagian pertama berkisah tentang Indonesia Saat Ini dan Ke Depan, bagian kedua memotret Gagasan dan Narasi Anies Baswedan, bagian ketiga menulis tentang Aksi dan Karya Anies, bagian keempat kehidupan Anies yang diwarnai gempuran berita fitnah dan hoaks, Seputar Fitnah Politik Terhadap Anies Baswedan dan bagian kelima menulis tentang Menuju Pilpres 2024. Di dalam buku ini juga, kita mendapatkan kumpulan tulisan tentang berbagai penghargaan atas prestasi prestasi Anies selama dan sebelum menjabat Gubernur DKI Jakarta. Nampaknya buku ini menemui momentumnya dan akan menambah wawasan kita tentang siapa sejatinya sosok Anies. Selamat Menikmati! Judul Buku : Anies Baswedan, Gagasan Narasi Karya, Menjawab Tantangan Masa Depan Penulis :Abdurrahman Syehbubakar dan Smith Alhadar Diterbitkan oleh :Institute for Democracy Education ( IDe) Tebal : 267 halaman Cetakan pertama, Mei 2022 Peresensi : Isa Ansori (*)
Ketua DPD RI Minta RUU Koperasi Lindungi Pelaku UMKM
Bandung, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah dan DPR RI segera merampungkan Rancangan Undang-undang Perkoperasian. LaNyalla pun meminta RUU tersebut menjadi instrumen pelindung bagi koperasi dan pelaku UMKM dari segala kendala maupun ancaman yang datang. Sebab, hingga saat ini koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) masih menjadi tempat termudah bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM, mengakses pembiayaan dan permodalan. “Pemodalan merupakan faktor yang paling mendesak bagi pelaku UMKM karena pada umumnya modal usaha mereka di bawah 50 juta dan aset yang diagunkan pun bernilai kecil. Permasalahan yang mereka hadapi adalah tingkat kepercayaan perbankan yang minim, juga kurangnya literasi financial. Salah satu yang menjadi alternatif pinjaman adalah KSP,” ujar LaNyalla di sela-sela kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/6/2022). Namun terkadang keberadaan KSP yang dianggap sebagai ujung tombak perekonomian, faktanya malah mematikan usaha. Dimana ada KSP yang menetapkan bunga maupun biaya administrasi yang besar dan tidak rasional. Misalnya dengan pinjaman 40 juta dengan tenor 4 tahun, nasabah hanya menerima 30 juta dan pengembalian menjadi 70 juta. “Hal ini membuat usaha tidak dapat berkembang. Yang ada malah tercekik karena beban utang yang besar dari pokok pinjaman,” ucap dia. Kondisi lapangan seperti itulah, kata LaNyalla, yang harus dicermati dan dituangkan dengan tepat dalam RUU Perkoperasian nantinya. “Saya setuju terkait dengan fungsi pengawasan, keberadaan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) khusus koperasi di dalam RUU Perkoperasian. Lalu adanya aturan sanksi pidana atas praktik-praktik yang merugikan nasabah. Karena fakta itu tadi, banyak KSP bermasalah, namun tetap beroperasi. Dalam kondisi ini aparat kepolisian harus bisa melakukan tindakan,” katanya. Draf RUU Perkoperasian yang tengah disusun Kemenkop UKM, merupakan pengganti dari UU Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. (Sof/Lanyalla Center)
PBB Mobilisasi Badan Bantu Afghanistan Pasca-gempa
New York, FNN - Sejumlah badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terus bekerja untuk memenuhi berbagai kebutuhan akibat gempa yang melanda Afghanistan timur pada Rabu (22/6).Setelah gempa tersebut, sejumlah kebutuhan prioritas seperti tempat penampungan darurat dan perlengkapan nonpangan, bantuan makanan, dukungan kesehatan, serta air bersih dan sanitasi diperlukan, jelas Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric pada Kamis (23/6).Badan Pengungsi PBB (UNHCR) telah mengirimkan sejumlah barang di antaranya tenda, selimut, terpal plastik, dan peralatan dapur untuk 4.000 orangProgram Pangan Dunia (WFP) telah mengonfirmasi pemberian stok makanan dalam bentuk barang untuk 14.000 orang di Provinsi Paktika yang terdampak paling parah.Selain itu, Dana Anak-Anak PBB (UNICEF) juga telah mengirimkan barang-barang nonpangan ke Provinsi Paktika dan Khost serta mendukung evakuasi medis di Paktika.Dana Kependudukan PBB (UNFPA) juga mengonfirmasi kapasitas untuk penyediaan dignity kit dan dukungan fasilitas kesehatan di daerah-daerah yang terdampak.Selain itu, tujuh tim dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) berada di Paktika dan Khost untuk melakukan penilaian, jelas Dujarric.Dia menambahkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyediakan 10 metrik ton pasokan medis yang cukup untuk 5.400 operasi, dan perawatan medis yang mencakup 36.000 orang selama tiga bulan.Sementara itu, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) mengoordinasikan pengerahan tim penilai ke Khost dan Paktika, serta ke Gardez di Provinsi Paktia.Koordinasi lokal dengan otoritas resmi juga tengah berlangsung, tegas Dujarric.Dia mengungkap risiko wabah kolera menjadi perhatian khusus di Afghanistan tenggara, dengan kasus diare akut sudah meningkat sebelum terjadi gempa pada RabuBerbagai persiapan tengah dilakukan untuk menghindari wabah, termasuk melalui vaksinasi oral dan aktivitas tanggap kebersihan, jelas jubir Sekjen PBB itu.Selain itu Koordinator Penduduk dan Kemanusiaan PBB untuk Afghanistan Ramiz Alakbarov direncanakan akan memimpin tim ke sejumlah daerah yang terdampak dalam beberapa hari mendatang untuk mendukung koordinasi upaya tanggap bencana.Dalam pertemuan dengan Dewan Keamanan pada Kamis (23/6), Alakbarov mengatakan hampir 800 orang dipastikan tewas dan lebih dari 1.400 terluka, banyak di antaranya yang menderita luka serius.Selain itu ribuan rumah juga rusak hingga hancur, demikian informasi terbaru yang diterima PBB.Operasi pencarian dan penyelamatan terus dilakukan, dan diperkirakan jumlah korban akan terus bertambah dalam beberapa hari mendatang, seiring dengan jumlah komunitas yang terdampak, kata dia. (Ida/ANTARA)
Jeda Pelantikan-Pemilu 2024 Menciptakan Keunikan Pemerintahan
Jakarta, FNN - Cendekiawan Muslim Prof Azyumardi Azra menyatakan jeda waktu yang lama dari Pemilihan Presiden 14 Februari 2024, hingga pelantikan presiden terpilih 20 Oktober 2024 akan menciptakan keunikan dalam sistem pemerintahan.Menurut Azyurmardi, dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu, keanehan itu adalah Indonesia seakan memiliki \'dua\' Presiden, yakni Presiden yang masih menjabat, dan Presiden terpilih, hasil Pilpres.Dalam situasi itu, kata Azyumardi saat berbicara dalam Webbinar Moya Institute yang bertajuk \"Pemisahan Pilpres dengan Pileg\", presiden yang sedang menjabat tak ubahnya seperti Lame Duck atau \'bebek lumpuh\'. \"Yang dimaksud di sini sebagai \'bebek lumpuh\', adalah presiden yang sedang menjabat tak bisa lagi mengeluarkan kebijakan yang efektif dan strategis, karena sudah ada presiden dan wakil presiden baru, meskipun belum dilantik,\" kata Azyumardi.Apalagi, lanjut Azyumardi, apabila pascapemilu terjadi gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK), kemudian MK mengesahkan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden hasil Pilpres 2024, maka legitimasi presiden terpilih menjadi lebih kuat lagi.Sebaliknya, untuk presiden yang sedang menjabat, akan semakin menjadi \"bebek lumpuh\". Situasi semacam itu, lanjut Azyumardi akan mengakibatkan kevakuman pemerintahan selama delapan bulan, atau bisa juga berpotensi terjadi disorientasi pemerintahan. Namun, Azyumardi menyadari keputusan itu susah diubah, sehingga hal tersebut menjadi pelajaran penting bagi para anggota parlemen hasil Pemilu Legislatif 2024. \"Semoga para anggota Parlemen hasil Pileg 2024 nantinya akan memperbaiki hal ini, agar praktik demokrasi kita semakin membaik,\" ucap Azyumardi. Direktur Eksekutif SMRC Sirojuddin Abbas membenarkan bahwa segera setelah pilpres, baik putaran satu atau dua, pengaruh atau posisi tawar presiden yang sedang menjabat kemungkinan besar akan menurun di kalangan sekutu politiknya. Periode \"lame duck\" pun akan terjadi selama 8 atau 4 bulan. \"Pada saat itulah sekutu politik akan pergi ke pemenang atau presiden terpilih. DPR juga mulai tidak responsif terhadap keinginan presiden petahana,\" kata Sirojudin. Pengaruh lainnya, lanjut Sirojudin adalah penurunan pengaruh presiden yang menjabat di organisasi pemerintahan, terutama di kementerian yang dipimpin dari kalangan berlatar-belakang parpol. Kerja birokrasi pun menjadi terhambat. \"Birokrasi kita cenderung mendekat kepada kabinet bayangan atau tim pemenang,\" ujarnya. Sementara itu, Pemerhati isu-isu strategis Prof Imron Cotan mengatakan \"lame duck\" akan berimplikasi pada penggunaan APBN, \"state procurement\". Pemerintah yang terkena situasi bebek lumpuh, menurut Imron tidak akan optimal menggunakan anggaran negara. Dan bila itu terjadi, lanjut dia perekonomian negara akan terganggu. \"Belanja negara itu penting untuk memutar perekonomian nasional, karena Indonesia dan negara-negara di dunia lain juga sedang menghadapi disrupsi market, akibat dari beberapa hal, seperti pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina,\" ujar Imron. Maka, menurut Imron yang harus menjadi perhatian bersama adalah agar implementasi APBN pada 2024 tidak terganggu, dan diperlukan kebijakan kolektif dari para elit, untuk menyatukan sikap mengatasi periode tersebut. Sebab, menurutnya bila hal itu tidak diantisipasi, maka Indonesia berpotensi terjerumus pada krisis ekonomi dan sosial, yang tidak diinginkan semua pihak. \"Kita mendengar Presiden Jokowi menyatakan sudah ada 60 negara menuju krisis ekonomi saat ini, dan bahkan beberapa di antaranya sudah bangkrut. Seperti Sri Lanka, di sana sudah tak ada pemerintahan, sudah tak ada lagi pelayanan publik. Jangan sampai Indonesia mengarah ke sana,\" ujar Imron. (Ida/ANTARA)
Masyarakat Wondama Mendeklarasikan Bomberay Raya Menjadi Calon Provinsi Baru
Wasior, FNN - Pemerintah bersama elemen masyarakat adat Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, mendeklarasikan calon provinsi baru Bomberay Raya, dan calon kabupaten baru Kuri Wamesa.Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Wondama Adrian Worengga di Wasior, Sabtu, menyatakan pembentukan dua DOB itu mendesak dilakukan untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan, juga pembangunan sehingga bisa mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua di wilayah adat Bomberay.\"Untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi dan budaya maka perlu ada percepatan pembangunan di wilayah adat Bomberay dengan jalan mendekatkan pusat pemerintahan provinsi melalui pemekaran provinsi Bomberay Raya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka peluang kerja dan meningkatkan minat investasi,\" kata Worengga.Dalam acara deklarasi yang berlangsung di Taman Masasoya Topai Wasior itu, hadir para pejabat di lingkungan Pemkab Wondama, diantaranya Bupati Hendrik Mambor, Wakil Bupati Andarias Kayukatuy serta Ketua DPRD Herman Sawasemariai.Juga ikut hadir Wakapolres Teluk Wondama Kompol Wem Tiwo, Ketua Klasis GKI Wondama Pendeta Rosalie Wamafma, Danramil Wasior Mayor Arm Soewondo, Kasdim BKO Kodim Persiapan serta sejumlah ketua paguyuban daerah.Calon provinsi Bomberay Raya meliputi empat kabupaten di Provinsi Papua Barat yaitu Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Fakfak dan Kaimana.Kesamaan latar belakang budaya serta ikatan emosional sebagai satu rumpun suku besar menjadi alasan dasar sekaligus faktor pendorong lahirnya keinginan membentuk provinsi tersendiri.\"Kitorang (kita orang) ini satu suku besar Kuri Wamesa. Jadi kitorang tidak bisa ke mana-mana. Kita kembali kepada mama, kembali kepada ibu. Dari zaman pemerintahan Belanda sampai hari, satu latar belakang suku,\" ucap Bupati Mambor.Mambor pun menyerukan semua pihak di Wondama agar mendukung pembentukan calon provinsi Bomberay Raya dan calon kabupaten Kuri Wamesa.\"Ini bukan rahasia lagi karena petinggi di Provinsi mulai dari Bapak Gubernur, Pangdam, Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi sudah tanda tangan dukungan semua. Saya tidak ragu,\" kata Mambor.Hal senada juga disuarakan Ketua DPRD Wondama Herman Sawasemariai.Dia menegaskan masyarakat Wondama tidak perlu takut menyuarakan dukungan terhadap pembentukan Provinsi Bomberay Raya maupun Kabupaten Kuri Wamesa karena pemekaran bukan hal yang tabu.\"Saya sudah berdiri di sini (untuk nyatakan dukungan) jadi saya tidak akan mundur demi masyarakat,\" kata Sawasemariai.DPRD setempat mendorong Pemkab Teluk Wondama agar dari sekarang mempersiapkan sumber daya manusia terutama dari kalangan orang asli Papua untuk bisa mengisi posisi-posisi strategis di lingkup birokrasi, juga bidang lainnya ketika Bomberay Raya maupun Kuri Wamesa terbentuk jadi provinsi dan kabupaten baru.\"Supaya kalau pemekaran ini jadi dan pasti jadi jangan sampai diisi oleh orang lain jadi harus disiapkan SDM anak-anak Wondama ini dengan baik,\" kata Sawasemariai. (Ida/ANTARA)
LaNyalla: Dominasi Partai Besar Jadi Tirani dan Memasung Suara Rakyat
Jakarta, FNN - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI disebut tidak lagi memiliki ruang ikut menentukan arah perjalanan bangsa sejak amendemen UUD 1945 pada 1999 sampai 2002. Semua diambil alih oleh partai politik, khususnya pada ketua umum parpol. Hal ini disampaikan Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti saat menyampaikan pidato kunci pada FGD \"Amendemen Konstitusi Dalam Rangka Mengembalikan Kedaulatan Rakyat\" di Gedung DPD DIY, Yogyakarta, dilansir Jumat (24/6/2022) \"DPD RI sebagai wakil dari daerah, wakil dari golongan-golongan, dan wakil dari entitas nonpartisan tidak memiliki ruang dalam menentukan wajah dan arah perjalanan bangsa ini,\" kata LaNyalla. Menurut LaNyalla, sejak amendemen konstitusi pertama hingga keempat, semua simpul penentu arah perjalanan Bangsa Indonesia direduksi hanya di tangan partai politik. \"Inilah yang kemudian menghasilkan pola `the winner takes all` (pemenang mengambil semua), partai-partai besar menjadi tirani mayoritas untuk mengendalikan semua keputusan melalui voting di parlemen,\" ujar dia. Karena memegang kendali, menurut dia, parpol-parpol besar melalui fraksi di DPR RI kemudian sepakat membuat Undang-Undang (UU) yang memberi ambang batas pencalonan presiden atau \"presidential threshold\" sebesar 20 persen. \"Dengan demikian lengkap sudah dominasi dan hegemoni parpol untuk memasung `vox populi` (suara rakyat) dengan cara memaksa suara rakyat dalam pilpres terhadap pilihan terbatas yang sudah mereka tentukan,\" ujar dia. Dengan hegemoni parpol, menurut dia, oligarki politik dan oligarki ekonomi bertemu untuk mengatur dan mendesain siapa pemimpin nasional yang akan mereka mintakan suara dari rakyat melalui demokrasi prosedural yang disebut pilpres. Ia mengatakan oligarki ekonomi bakal terlibat membiayai seluruh proses mulai dari membangun koalisi parpol hingga biaya pemenangan sehingga pada gilirannya oligarki ekonomi akan menuntut balas agar kebijakan dan kekuasaan berpihak pada kepentingan mereka. \"Maka siapa pun Calon Presiden 2024 nanti, selama oligarki ekonomi ikut mendesain maka janji-janji capres tidak akan pernah terwujud,\" ujar dia. Karena itu, LaNyalla mengatakan bahwa amendemen UUD 1945 sebagai koreksi dari amendemen 1999 sampai 2002 harus dilakukan untuk mengembalikan konstitusi kepada nilai-nilai Pancasila. \"Kembalikan konstitusi negara ini kepada nilai-nilai Pancasila yang tertulis dalam naskah pembukaan konstitusi kita,\" ujar dia. (mth/*)
Rocky Gerung: Kata Jokowi, Puan Akan ke Ibu Kota Baru
Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo telah menunjuk Gibran Rakabuming Raka, Walikota Solo yang juga putranya, sebagai Ketua Indonesia ASEAN Para Games Organizing Committee (INASPOC) yang digelar pada 30 Juli - 6 Agustus 2022 di Solo, Jawa Tengah. Dengan posisinya itu, Gibran dengan mudahnya bisa menemui Menteri BUMN Erick Thohir di kantornya, Kamis (23/6/2022). Kedatangan Gibran bermaksud untuk menjajaki kemungkinan kerja sama dengan BUMN, guna mensponsori kegiatan ASEAN Para Games 2022. Gibran ketemu Erick Thohir untuk Para Games jaringan internet yang paling penting. Kemjudian, PT Angkasa Pura juga soalnya nanti peserta mendarat di Solo perlu handling khusus. Gibran mengaku persiapan acara internasional tersebut sudah berjalan baik. Namun, masih kurang dari sisi sponsor. Gibran mengatakan lebih memilih mencari sponsor berupa barang jadi, bukan uang tunai. Itulah yang menarik wartawan senior FNN Hersubeno Arief bersama akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung membahasnya di kanal Hersubeno Point, Kamis (23/6/2033). Soal anaknya Jokowi, Gibran jadi ketua pelaksana INASPOC, mungkin ada kaitannya karena tuan rumah INASPOC ini adalah Solo. “INASPOC adalah olahraga untuk para penyandang disabilitas, paragame organizing committe ini,” komentar Anda? Menurut Rocky Gerung, kelihatannya Jokowi kurang paham apa yang disebut Conflict of Interest. Bagaimanapun, itu ada favoritisme, karena Gibran adalah Walikota. Karena dia adalah anak presiden. Walaupun orang anggap mungkin ada koneksinya, koneksi profesi, soal olahraga. “Tapi, tetap saja mengandung kecurigaan,” katanya. Jadi, seolah-olah nama anaknya harus terus diucapkan supaya tetap diingat. Demikian juga dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, akhirnya harus mengucapkan nama putrinya, “Puan Maharani yang dianggap telah masuk di dalam forum internasional karena Mbak Puan memimpin IPU, International Parlementer Union.” “Jadi Ibu Mega akhirnya mempromosikan Mbak Puan supaya dikenal. Kan orang menganggap Mbak Puan tidak punya kapasitas itu. Apalagi ini forum internasional. Lalu Ibu Mega dengan sangat teliti menerangkan bahwa Puan itu berat untuk memimpin IPU, mungkin lebih berat dari IPU. Jadi kira-kira itu,” ungkap Rocky Gerung. Sinyalnya terpaksa ibu harus turun tangan untuk mem-backup putrinya. Dan, “Orang menilai bahwa Mbak Puan sudah diputuskan oleh Ibu Mega untuk jadi calon karena sudah didorong terus. Saya lihat 24 jam setelah Ibu Mega bicara di depan Pak Jokowi, Pak Jokowi menyatakan, Puan ke calon Ibu Kota Baru,” lanjutnya. “Pak Jokowi langsung menerangkan juga bahwa kalau ada yang curiga ya kenapa. Emang kalau saya mendorong Mbak Puan atau berdekatan dengan Mbak Puan lagi,” tambah Rocky Gerung. Jadi tetap ada sinyal bahwa Mbak Puan mungkin akan diputuskan sebagai calon dan Ganjar Pranowo akan dijadikan juga sebagai juru kampanye Puan. “Bukan Ganjar yang akan dikampanyekan oleh Mbak Puan. Kira-kira begitu. Ini taksiran sementara saja karena politik Indonesia kan hanya sekadar tafsir- menafsir saja,” tegas Rocky Gerung. Hersubeno Arief menjelaskan, kemarin memang ia baca bahwa respons para peserta Rakernas kurang seru tepuk tangannya ketika Megawati memuji Puan, sehingga tepuk tangannya harus diulang dan memang tepuk tangannya jadi lebih meriah. “Ya sinyal-sinyal begitu yang membuat para pengamat bahasa tubuh berupaya untuk menafsirkan apakah ada kegelisahan di tengah PDIP kalau nama Mbak Puan disebut antara percaya nggak percaya, mampu apa nggak. Kira-kira gitu. Ini yang akan jadi bahan analis para surveyor. Sehingga, jika begitu mungkin diperlukan analis. Jadi, mungkin akan ada proposal survei untuk menaikkan elektabilitas Mbak Puan,” lanjut Rocky Gerung. Menurut Hersubeno, memang soal anak ini sebenarnya masuk rana privat dan sebetulnya kita tidak boleh campur terlalu dalam. Tapi, ketika dia telah masuk ke wilayah publik, di situ kita punya semacam otoritas untuk membicarakan dia. “Ya, karena selalu dalam politik Indonesia garis promosi itu kita nggak bisa bedakan lagi, promosi publik atau promosi private. Dalam banyak peristiwa juga begitu. Tokoh politik selalu ada semacam sinyal untuk memfestivalkan suatu peristiwa private,” ujar Rocky Gerung. Karena orang Indonesia tetap merasa bahwa hubungan Ibu - Anak atau Ayah - Anak itu selalu ada dimensi kepublikan. Karena itu perlu dipamerkan bahkan itu. Tapi kita harus hati-hati menyentuh wilayah itu, karena ini wilayah antara keprihatinan dan kejengkelan. Bagaimanapun politik harus diasuh dengan dalil-dalil publik, bukan dengan dalil-dalil private. “Tapi kita memang masih bercampur di situ, karena kita dianggap negara Pancasila mungkin negara kekeluargaan juga berhak beroperasi di wilayah publik. Agak aneh itu bahwa dalam negara kekeluargaan urusan publik ya tetap urusan publik, bukan disamarkan dengan nilai-nilai kekeluargaan,” tegas Rocky Gerung. (mth/sws)
POPULER
