ALL CATEGORY
Anggota G20 Memberi Sinyal Positif Menjalin Kerja Sama Dengan RI
Jakarta, FNN - Deputi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi menyatakan bahwa beberapa anggota G20 telah memberi sinyal positif untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia.“Sejauh ini banyak yang memberi sinyal positif. Saya kira selama ini hal yang wajar bahwa Presidensi itu punya kesempatan untuk menarik investasi dengan negara tertentu,” katanya dalam Media Briefing di Jakarta, Senin.Edi menyebutkan beberapa kerja sama ini antara lain oleh Australia yakni Perdana Menteri Anthony Albanese yang datang ke Indonesia pada Senin (6/6) untuk membawa misi kerja sama di bidang transisi energi.Selain Australia, Presiden Jerman juga akan datang ke Indonesia dalam waktu dekat untuk membahas kerja sama mengenai energi hijau.Ia menjelaskan, Indonesia juga melibatkan kantor-kantor perwakilan di luar negeri untuk mengembangkan kerja sama bilateral tersebut termasuk melihat potensi yang bisa dikerjasamakan secara bilateral. “Kita lihat dan akurasi apakah bisa dimatangkan. Secara spesifik itu disusun, ada tim sendiri,” ujarnya.Tak hanya di bidang energi, kerja sama antara Indonesia dan negara anggota G20 juga melingkupi bidang lain seperti digital, kesehatan, hingga pendidikan yang turut dibantu oleh berbagai kementerian.Edi menegaskan hal ini membuktikan bahwa Presidensi G20 membawa keuntungan tersendiri bagi Indonesia terutama mengenai kerja sama bilateral maupun investasi.Ia melanjutkan, forum G20 tidak hanya menciptakan investasi dan kerja sama bilateral yang baru melainkan sekaligus memperbaiki kerja sama yang dulu penuh dengan hambatan.“Misalnya oh ini ada project di negara A tapi itu terhambat, nah dengan adanya G20 itu bagaimana mengurangi hambatan,” kata Edi.Terlebih lagi, Presidensi G20 Indonesia juga berupaya agar manfaat dari forum ini tidak hanya dapat dirasakan oleh domestik namun juga negara lain termasuk kepulauan kecil dan Afrika.“Makanya kami undang kelompok negara kepulauan kecil dan Afrika. Harapannya kita bisa memberikan manfaat ke mereka,” tegasnya. (Ida/ANTARA)
Selama Masih “Presidential Threshold” 20 Persen, Boikot Pemilu!
KELIHATANNYA Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkejut, kenapa tiba-tiba pernyataannya berkaitan, tidak harus dirinya yang menjadi Calon Presiden segera diralat. Gerindra dengan tegas menyatakan bahwa Prabowo capres, bukan Kingmaker. Demikian disampaikan wartawan senior FNN Hersubeno Arief saat wawancara dengan akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung di kanal Rocky Gerung Official, Ahad (5-6-2022). Berikut petikannya: Bagaimana Anda melihat sikap Gerindra? Ini orang lupa bahwa Pak Prabowo itu teman bercanda yang enak. Joke-nya enak. Orang yang ada di sekitar dia mengerti bahasa tubuh Pak Prabowo. Yang nggak mengerti adalah publik karena publik memang menginginkan Prabowo jangan maju lagi. Karena itu, ucapan Prabowo jadi king maker saja, dia anggap sebagai wah mending kita rayakan itu. Tapi sebaliknya, kalangan Istana justru cemas karena kalau Prabowo nggak ucapkan itu, Prabowo akan jadi penantang pihak Istana. Jadi, dilemanya ini begitu. Tetapi, itu sudah terucap. Dan, Prabowo tentu saja merasa sialan ini keceplosan kok jadi panjang. Dan itu bisa menyebabkan daerah terutama, risau. Karena tetap pendukung Prabowo di daerah juga masih banyak, terutama emak-emak yang sudah mulai ambil jarak dari Pak Prabowo. Jadi sebetulnya isu politik kita adalah kepastian mendeklarasikan siapa calon presiden. Kalau Gerindra sudah bilang Prabowo adalah Calon Presiden 2024 dari awal, ya harusnya Pak Prabowo berdiplomasi saja. Ya nanti mungkin saya bujuk Gerindra untuk supaya berpikir ulang. Tapi kalau Prabowo yang langsung omong, tentu Gerindra akan ditelepon oleh DPD-DPD. Kan nggak mungkin orang langsung telepon Pak Prabowo. Jadi, kelihatannya DPP lagi banjir telepon dari daerah untuk tanya kepastian itu. Karena itu orang-orang paling dekat Pak Prabowo, yaitu Sekjen dan Ketua fraksinya Pak Sugiono itu langsung ambil alih, tentu dengan izin Prabowo. Jadi, kita baca lagi bahwa ini sudah final, Prabowo itu adalah calon presiden, tinggal dipasangkan dengan siapa dari partai mana yang secara strategis bisa memungkinkan agenda itu tercapai. Jadi sekali lagi, bertafsir menafsir ini enak juga buat kita. Sebetulnya Prabowo sudah ngerti bahwa blok V-nya sudah terjadi, yaitu dia sendiri adalah satu blog, yang lain adalah Jokowi. Kalau ada blog lain yang dibikin Yusuf Kalla (JK) ya bagus juga. Tiga blok ini selesailah. Orang nggak perlu bikin lagi kalkulasi elektabilitas karena Pak Joko Widodo sudah punya Ganjar, PDIP Anies, lalu Gerindra musti cari partner lagi dengan Prabowo. Itu sebetulnya permainan awalnya begitu. Nanti akan ada jam session di antara mereka, itu yang diulas oleh pers. Jadi jelas bahwa Gerindra tetap mencalonkan Prabowo dan Prabowo tetap percaya bahwa suara Gerindra akan naik hanya bila dia dicalonkan sebagai presiden. Jadi clear bahwa Pak Prabowo tetap ingin maju sebagai capres. Persoalannya, kalkulasi menjadi rumit dalam situasi semacam ini. Walaupun kemarin dia bertemu dengan Surya Paloh, secara chemistry mereka tidak akan nyambung. Sulit saya membayangkan ada koalisi antara Nasdem dengan Gerindra. Kita ingat bagaimana ketika Prabowo mau masuk ke kabinet itu ada sinyal-sinyal penolakan. Ingat ketika Pak Prabowo dijamu makan siang nasi goreng oleh Bu Mega di Teuku Umar kemudian Surya Paloh menjamu makan siang Anies. Sebetulnya dari sisi politik sudah paham seperti apa maunya. Kita juga ngerti reputasi tokoh-tokoh ketua partai. Pak Prabowo hubungannya dengan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), Pak SBY hubungannya dengan Pak Surya Paloh, Pak Prabowo dengan Surya Paloh. Ini semuanya adalah tokoh dan ketokohan itu memerlukan orang ketiga untuk mencairkan. Kalau nggak ada orang ketiga, yaitu basa-basi saja. Pak Prabowo mungkin lagi kirim sinyal ke NasDem. NasDem evaluasi kecil. Demikian juga Pak SBY dari kejauhan menganalisis masalah-masalah ini. Jadi, terlihat bahwa politik kita betul-betul sekedar wacana untuk transaksi posisi kekuasaan semata, bukan wacana untuk mengaktifkan akal sehat demi kemajuan bangsa, demi kemakmuran dan keadilan. Kan itu yang harus kita pikirkan. Selama ini pers juga hanya bisa memanfaatkan headlines semacam itu, lalu digoreng goreng. Padahal kita justru masyarakat jurnalis itu mengolah isu dalam upaya untuk menghasilkan narasi baru, narasi keadilan, narasi kebahagiaan, narasi kedamaian, dan terutama adalah narasi 20% ini. Tapi, jangan lupa bahwa semua ini, kasak-kusuk Prabowo itu, kasak-kusuk NasDem karena negara menghambat persahabatan politik melalui threshold. Jadi itu dihambat. Jadi, kita ini selalu ingin mengatakan bahwa demokrasi itu hanya bisa kita proyeksikan sebagai satu institusi untuk menghasilkan keadilan kalau dari awal ada kompetisi yang fair. Dan kompetisi yang fair itu yang kita sebut sebagai judicial review ke MK. Jadi harus begitu. Lain kalau misalnya Pak Prabowo bilang bahwa oke saya bertemu dengan Pak Surya Paloh, Ketua Umum NasDem, untuk sama-sama menggugat Mahkamah Konstitusi. Itu baru ada wacana baru dalam politik. Jadi, artinya kalau mereka mau manuver atau siapa ketemu siapa, tidak ada manfaatnya buat bangsa ini? Ya perspektif FNN selalu begitu. Kita mau lihat kedalaman demokrasi, bukan apa yang mengambang di atas. Jadi, selama tidak ada kedalaman itu ya saya akan kampanye lebih baik kita koalisi: Boikot Pemilu! Karena pemilu disebut pemilu kalau demokratis. Kan sudah dua kali kita alami itu dan seolah-olah fasilitas-fasilitas pemerintah, negara, MK, dan segala macam, selama itu nggak bisa diloloskan orang tetap akan menganggap bahwa itu tidak ada demokrasi. Jadi, ngapain kita ikut dalam suatu pesta yang kita tidak bisa ikut mengatur acaranya. Kita hanya diundang dalam pesta itu. Padahal rakyat adalah pemilik pesta. Jadi, dalil itu yang secara filosofis musti kita selundupkan kembali ke dalam benak kekuasaan dan ke benak ketua-ketua partai. Rame-rame-lah kita lakukan Boikot Pemilu Kalau 20% itu tidak didukung oleh partai-partai. Ya kita mesti terbuka bicara bahwa selama masih kecil 20% di situlah oligarki bercokol dan kemudian pada pesta demokrasi masyarakat cuma menjadi stempel. Calon sebenarnya sudah ada di kantong oligarki ini. Ya itu betul kita diundang masuk kotak Pemilu untuk membenarkan pilihan oligarki. (mth/sws)
Pemerintah Tandatangani Kerja Sama Dngan Islamic Development Bank
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Islamic Development Bank (IsDB) untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan Trans South-South Tahap 2 (TRSS-2).Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman yang menandatangani perjanjian kerja sama tersebut mengatakan IsDB akan memberi pembiayaan sebesar 150 juta dolar AS dari total biaya pembangunan TRSS-2 sebesar 450 juta dolar AS melalui perjanjian ini disesuaikan dengan prinsip syariah islam.\"Tujuan dari pembangunan infrastruktur jalan TRSS-2 tersebut adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan di seluruh Jawa bagian selatan,\" kata Luky sebagaimana dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.Melalui pengembangan/pembangunan ruas jalan baru sepanjang pantai selatan Pulau Jawa, jalan TRSS-2 dapat meningkatkan efisiensi dan keselamatan pengguna jalan.Ruas jalan tol yang akan dibangun berlokasi di Jawa Timur dan DI Yogyakarta dengan estimasi panjang sekitar 67,78 km yang meliputi jembatan sepanjang 443,1 m dan akan melewati wilayah Kabupaten Tulungagung, Blitar, Malang, dan Bantul.Selain dengan IsDB, pembiayaan infrastruktur ini juga dikerjasamakan dengan Bank Pembangunan Asia (ADB), melalui modalitas pendanaan terpisah.Selanjutnya proses pembangunan jalan dan jembatan tersebut akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).Saat ini Indonesia sedang melaksanakan lima proyek kegiatan yang dibiayai oleh IsDB di sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pertanian, dan perhubungan dengan total nilai lebih dari 1 miliar dolar AS.Indonesia dan IsDB juga sedang merumuskan Member Country Partnership Strategy (MCPS) untuk periode 2022 – 2025 yang diharapkan dapat mendorong pelaksanaan pembangunan melalui dua pilar, yaitu pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengembangan sumber daya manusia. (Sof/ANTARA)
DPR-KPU Menyepakati Durasi Masa Kampanye 75 Hari
Jakarta, FNN - DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyepakati durasi masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 selama 75 hari dalam rapat konsultasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.\"Pimpinan DPR bersama pimpinan Komisi II DPR dan anggota KPU melakukan rapat konsultasi terkait pelaksanaan dan tahapan Pemilu 2024. Ditetapkan biaya tahapan sampai pelaksanaan pemilu yaitu Rp76,6 triliun dan durasi masa kampanye ditetapkan disepakati akan dilaksanakan 75 hari,\" kata Ketua DPR Puan Maharani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.Dengan durasi masa kampanye tersebut, Puan mengatakan KPU diharapkan dapat melaksanakan pembuatan dan distribusi logistik pemilu sesuai dengan tahapan serta jadwal yang telah disepakati. Puan juga berharap Pemerintah mengeluarkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur terkait pengadaan logistik Pemilu 2024 agar prosesnya berjalan dengan lancar.\"Kami harap pembahasan perpres terkait logistik tersebut tetap dilakukan bersama-sama antara Pemerintah, KPU, dan DPR; sehingga apa pun yang dihasilkan sesuai pembahasan dan bermanfaat bagi pelaksanaan pemilu,\" katanya.Terkait anggaran Pemilu 2024 yang disepakati sebesar Rp76,6 triliun, Puan berharap anggaran itu bisa digunakan secara efisien dan efektif serta dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan.Dia mengatakan DPR juga meminta terkait lamanya prosedur dan mekanisme penanganan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) dilakukan maksimal 21 hari sesuai peraturan perundang-undangan.Namun, tambahnya, penanganan sengketa pemilu tersebut diupayakan bisa lebih cepat agar tidak berlarut-larut, sehingga pelaksanaan pemilu serta pilkada berjalan sesuai dengan harapan.Puan juga meminta aspek sumber daya manusia (SDM) yang melaksanakan setiap tahapan pemilu harus diperhatikan, misalnya Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), khususnya terkait syarat pendidikan, kesehatan, dan beban kerja.Menurut dia, aspek keselamatan dan beban kerja petugas pemilu harus diperhatikan agar peristiwa meninggalnya petugas di Pemilu 2019 tidak terulang kembali.Dalam konferensi pers tersebut, Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan pihaknya memerlukan dukungan DPR dalam bertugas menyusun peraturan KPU (PKPU) terkait semua tahapan pemilu.\"Sehingga, pembahasan PKPU ke depan perlu dukungan DPR sebagai pembentuk UU agar substansi PKPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu; dan dari sisi anggaran Pemilu ada di DPR dalam hal persetujuan,\" kata Hasyim.Dia menyampaikan terima kasih atas dukungan pimpinan DPR dan pimpinan Komisi II DPR dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Menurut dia, dukungan politik dari DPR sangat penting agar pemilu yang dilaksanakan reguler setiap lima tahun sekali dapat dilaksanakan. (Sof/ANTARA)
PM Australia Komitmen Menghadiri KTT G20 di Bali
Jakarta, FNN - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyampaikan komitmennya untuk menghadiri perhelatan KTT G20 Indonesia di Bali pada November 2022.\"Hari ini saya mengonfirmasi kepada Presiden Jokowi bahwa saya akan menghadiri KTT G20 di Bali, pada bulan November 2022,\" kata PM Albanese usai melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin.Albanese menekankan pertemuan KTT G20 sangat penting di tengah ketidakpastian perekonomian global saat ini.\"Kita harus secara efektif mengatasi banyak tantangan yang kita hadapi dalam mengarungi pemulihan ekonomi global pascapandemi COVID-19. Saya akan bekerja sama dengan Presiden Jokowi untuk membantu suksesnya KTT G20 Indonesia,\" kata Albanese.Albanese menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian lima besar dunia.Australia akan bekerja sama dengan Indonesia untuk mewujudkan potensi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) Indonesia-Australia.\"Menteri Ekonomi kami akan membahas secara berkala dan kami akan terus memberikan dukungan dari sisi bisnis,\" kata dia. (Sof/ANTARA)
Semua Mau Jadi Presiden
Pendeknya, siapapun yang jadi Presiden RI, mestinya Indonesia akan baik-baik saja. Selebihnya, tinggal menunggu keputusan Tuhan dan rakyat. Oleh: Ilham Bintang, Wartawan Senior/Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat UNTUK kesekian kalinya, isu reshuffle kabinet kembali merebak hari-hari ini. Kemarin isu itu ditanggapi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia mengatakan, saat ini banyak permasalahan yang harus ditangani pemerintah secara cepat. Reshuffle memang dibutuhkan karena kondisi ekonomi global sangat dinamis. Pemerintah harus responsif dalam menghadapi berbagai persoalan tersebut. Pernyataan Pratikno yang setengah mengonfirmasi isu disampaikan di Gedung DPR, Senayan, Kamis (2/6/2022). Hak Prerogatif Presiden Merombak kabinet atau mengganti menteri, memang hak prerogatif Presiden. Tinggal berani atau tidak? Bukankah sudah berkali-kali juga “diancamkan” Presiden Joko Widodo, namun belum terealisasi. Tidak ada halangan kapan pun mau dilakukan. Bisa tengah malam terpikir, besok pagi eksekusi. Paling- paling dinyinyirin oleh “BuzzerRp” yang terlanjur menggantungkan hidup dari menteri yang lengser. Perbaikan Kinerja dan Citra Sudah benar langkah Presiden Jokowi mengambil opsi reshuffle dua tahun sebelum lengser. Demi memperbaiki kinerja kabinet yang beberapa waktu ini berjalan ugal-ugalan seperti dituduhkan para pengamat. Contohnya, kemelut minyak goreng yang sudah lebih 6 bulan belum ketemu ujungnya. Karena itulah saya menduga, salah satu efek dari sebagian anggota kabinet bekerja sambil melaksanakan agendanya mencari perhatian rakyat untuk menjadi presiden. Secara terselubung maupun terang-terangan. Tanpa malu memanfaatkan pelbagai fasilitas negara demi kepentingan dan ambisi pribadi semata. Abai mengira milik negara seakan milik keluarga. Reshuffle adalah sebaik-baik hal yang memang harus dilakukan Jokowi demi menyelamatkan citra pemerintahannya menjelang berakhir masa jabatannya sebagai Presiden. Reshuffle jauh lebih baik tinimbang “bermain” dengan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden RI dengan berbagai alasan yang terasa itu dikarang-karang. Yang membuat negeri gonjang ganjing. “Permainan” itu telah dirasakan sendiri dampaknya oleh Presiden Jokowi. Kontan mereduksi popularitasnya dan tingkat kepuasan publik yang pernah mencapai puncaknya dari hasil survey lembaga polling. Saling Klaim Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, dua tahun lagi. Relatif masih cukup waktu berbenah supaya Presiden Jokowi dapat meninggalkan legacy yang bisa dikenang rakyat. Namun, bagi para politikus itu waktu singkat untuk mempersiapkan diri maju menjadi Presiden RI. Itu sebabnya, sejak tahun lalu khalayak sudah mulai kebanjiran pesan-pesan dari politikus yang merasa (sendiri) berpeluang menjadi Presiden RI priode berikutnya (2024-2029). Pesan-pesan itu bisa dilihat di pelbagai platform. Di jalan-jalan umum dalam bentuk baliho, spanduk, umbul-umbul dan sebangsanya hingga pelbagai konten di media sosial. Kalau politisi punya kuasa dan uang maka wajahnya tambah menyebar lagi di layar ATM, di seluruh bandara dan pelabuhan maupun stasiun KA lewat neonsign, atau ruang-ruang milik negara yang berada dalam kewenangan yang bersangkutan. Jangan tanya itu boleh atau tidak. Kesangsian itu mudah dipatahkan. Cukup merujuk pada aturan UU. Ada pasal tidak yang mengatur itu secara eksplisit. Selama larangan tidak tertulis eksplisit, sikat saja. Jangan bicara etika moral, seperti falsafah klasik “ngono yo ngono ning ojo ngono” rasanya itu tidak dihiraukan lagi. Lihat saja, awal tahun ini kampanye semakin meningkat intensitasnya. Tidak hanya di jalan umum, tetapi masuk ke jalur pribadi lewat WA dan saluran lainnya. Setiap hari. Setuju atau tidak setuju dengan broadcast itu, bukan urusan yang punya gawe. Anda marah dan coba protes dengan menyebarkan ke publik, apalagi sampai viral, itu malah menguntungkan. Memang itu yang ditunggu. Dari situlah datangnya viral. Ada pemahaman atau bahasa baru dalam dunia politik. Di-bully pun mereka senang. Karena itu berarti dibicarakan dan dibahas banyak orang. Polling pun akan memasukkan pada penghitungan untuk tingkat popularitas sang tokoh. Apalagi, catatan polling tersebut tidak menyeleksi itu perbincangan baik atau sebaliknya mengenai sang tokoh. Menguntungkan Jokowi Fenomena semua tokoh mau jadi Presiden RI, sebenarnya menguntungkan Presiden Jokowi. Tak usah memikirkan apalagi upaya untuk memperpanjang masa jabatannya. Apalagi sampai mengubah konstitusi yang membolehkan Presiden RI menjabat lebih dari dua kali. Seperti yang pernah dikemukakan beberapa kolega dan menteri pembantunya. Sebut, misalnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Semuanya mengemukakan alasan, perpanjangan itu demi kesinambungan penanganan Covid19 di Tanah Air dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Ingat yang saya sebut tadi “pemahaman baru”? Geger yang bakal timbul kemungkinan besar memang bagian dari strategi demi mendulang suara untuk kebutuhan dicatat polling. Sebab, semua yang menyuarakan adalah tokoh-tokoh yang ngebet mau jadi presiden. Semuanya juga melekat dalam pemerintahan Jokowi. Yang selama ini sudah bekerja menjalankan program-program berdasar hanya visi Presiden. Kampanye Airlangga Hartarto memfokuskan klaim keberhasilan menangani Covid19. Soal pertumbuhan ekonomi, digambarkan begini: “Indonesia Ranking 1 pertumbuhan ekonomi”. Tidak lupa sebagai Ketua KPC PEN, pihaknya pun mengklaim sudah mengeluarkan bantuan sebesar Rp 1.776,27 triliun untuk penanggulangan pandemi. “Anggaran bantuan terbesar sepanjang sejarah RI,” tulisnya di flyer bergambar dirinya. Program PEN itu juga diklaim “telah menyelamatkan 88,42 juta orang nggak jadi nganggur”. Memang betul, ada kesulitan kita mencerna pesan-pesan itu, sebab kita semua tahu, krisis minyak goreng sampai menelan dua korban tewas akan menjadi jejak digital kekacauan kabinet, khususnya menteri bidang ekonomi. Rakyat cukup dibagi uang Rp 300 ribu, dianggap urusan selesai. Mestinya Jokowi tinggal duduk manis, tenang-tenang merancang rencana ke depan setelah lengser. Santai saja seperti Menteri BMUN Erick Thohir yang memasang fotonya di mana-mana, walau pun BUMN banyak masalah, dan menderita kerugian besar. Atau Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno yang juga mengklaim keberhasilan sektor pariwisata. Dan, Prabowo Subianto yang tetap memelihara harapan untuk menjadi RI 1. Belum lagi Puan Maharani, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, LaNyalla Mattalitti, Agus Harimurty Yudhoyono (AHY), dan banyak lagi lainnya yang dicatat oleh lembaga survey diunggulkan menjadi Pemimpin Bangsa yang akan datang. Jokowi tidak usah gundah. Bekerja saja dengan baik memimpin kabinet supaya Husnul Khotimah. Itu sudah sama artinya Jokowi menaruh telur di dalam banyak keranjang. Siapapun yang terpilih akan mengenangnya dan haqul yakin semua proyek yang ditinggalkan akan lanjut, kalau tersedia cukup anggaran. Jangan lupa pula kiprah Luhut Binsar Panjaitan. Jabatannya sudah ditumpuk di atas 12 lembaga. Terbaru, menangani urusan Minyak Goreng. Pendeknya, siapapun yang jadi Presiden RI, mestinya Indonesia akan baik-baik saja. Selebihnya, tinggal menunggu keputusan Tuhan dan rakyat. Saya kira rakyat sudah cukup pengalaman dan matang setelah berkali-kali mengikuti Pemilu dan Pilpres. Niscaya mereka pun sudah paham ada dua golongan yang tidak boleh dipercaya jadi pemimpin. Yang pertama, “yang tidak mau”. Dan, yang kedua: “yang terlalu mau”. Tinggal ingat saja pesan bijak dari siaran TVRI di zaman dulu dalam setiap kali siaran iklan. “Banyak penawaran, teliti sebelum membeli”. Setuju? (*)
Pajak dari Program Pengungkapan Sukarela Terkumpul Rp12,56 Triliun
Jakarta, FNN - Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyebutkan Pajak Penghasilan (PPh) yang terkumpul dari program pengungkapan sukarela (PPS) sejak Januari hingga 5 Juni 2022 pukul 23.00 WIB mencapai Rp12,56 triliun.\"Pajak ini berasal dari pengungkapan harta bersih senilai Rp125,2 triliun,\" kata Suryo dalam Tax Gathering Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I di Jakarta, Senin.Harta bersih yang dilaporkan berasal dari 61.351 wajib pajak dan 71.995 surat keterangan.Ia memerinci harta bersih yang dilaporkan terdiri dari deklarasi dalam negeri senilai Rp107,35 triliun, repatriasi sebesar Rp1,45 triliun, investasi sebanyak Rp7,1 triliun, serta deklarasi luar negeri sebesar Rp9,15 triliun.Suryo menyebutkan bahwa terdapat dua kebijakan PPS pada tahun ini, yakni kebijakan I untuk wajib pajak yang belum mengungkapkan harta diperoleh sebelum Desember 2015 dan kebijakan II untuk wajib pajak yang belum mengungkapkan harta diperoleh pada 2016-2020 dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahun 2020.Dari kebijakan I, pajak berupa PPh yang terkumpul adalah sebesar Rp5,03 triliun dan dari kebijakan II sebanyak Rp7,52 triliun.Sementara, jumlah wajib pajak yang menjadi peserta PPS meliputi 16.156 wajib pajak dari kebijakan I dan 55.794 wajib pajak dari kebijakan II.Maka dari itu, Suryo mengimbau para wajib pajak bisa segera memanfaatkan PPS untuk melaporkan hartanya lantaran program tersebut akan berakhir pada 30 Juni 2022. \"Kalau sudah selesai tidak akan ada kesempatan lagi,\" tegasnya. (Sof/ANTARA)
'Balas' Uji Coba Korut, Korsel dan AS Meluncurkan Delapan Rudal
Seoul, FNN - Korea Selatan dan Amerika Serikat pada Senin menembakkan delapan rudal darat-ke-darat di lepas pantai timur Korsel setelah Korea Utara meluncurkan sejumlah rudal balistik jarak pendek pada Minggu (5/6), menurut pejabat Korsel.Kantor berita Yonhap yang mengutip militer Korsel melaporkan peluncuran delapan rudal itu berlangsung sekitar 10 menit mulai pukul 04.45 waktu setempat (02.45 WIB) sebagai tanggapan atas delapan rudal yang ditembakkan oleh Korut pada Minggu.Peluncuran itu merupakan unjuk \"kemampuan dan kesiapan untuk melakukan serangan presisi\" terhadap sumber peluncuran rudal atau pusat komando dan dukungan Korut, menurut laporan Yonhap.Seorang pejabat Kementerian Pertahanan Korsel membenarkan bahwa delapan rudal taktis angkatan darat (ATACMS) telah ditembakkan.Komando Indo-Pasifik AS mengatakan delapan rudal itu terdiri satu rudal dari angkatan darat AS dan tujuh rudal dari Korsel.\"Aliansi Korsel-AS tetap berkomitmen untuk perdamaian dan kemakmuran di Semenanjung Korea dan di seluruh Indo-Pasifik. Komitmen AS untuk membela Korsel tetap kuat,\" kata komando AS itu dalam sebuah pernyataan.Presiden Korsel Yoon Suk-yeol telah berjanji untuk mengambil tindakan lebih tegas terhadap Korut.Pada pertemuan tingkat tinggi pada Mei di Seoul, Yoon juga sepakat dengan Presiden AS Joe Biden untuk meningkatkan latihan militer bersama dan meningkatkan postur pertahanan gabungan Korsel-AS.Rudal balistik jarak pendek Korut, yang ditembakkan ke arah laut di lepas pantai timurnya pada Minggu (5/6), mungkin merupakan uji coba tunggal terbesarnya dan dilakukan sehari setelah Korsel dan AS menyelesaikan latihan militer bersama.Latihan militer itu untuk pertama kalinya melibatkan kapal induk AS sejak lebih dari empat tahun lalu.Jepang dan AS juga melakukan latihan militer bersama pada Minggu sebagai tanggapan atas uji coba rudal terbaru Korut.Korut menyebut latihan militer bersama AS-Korsel sebelumnya sebagai contoh dari \"kebijakan bermusuhan\" Washington yang terus diterapkan terhadap Pyongyang meskipun AS berbicara tentang diplomasi.Pada 2022, Korut telah melakukan serangkaian peluncuran rudal, mulai dari uji coba rudal hipersonik hingga rudal balistik antarbenua (ICBM) terbesarnya untuk pertama kalinya dalam hampir lima tahun.Mengutip seorang sumber yang tidak disebutkan namanya, Yonhap mengatakan bahwa rentetan rudal Korut pada Minggu diluncurkan dari empat lokasi, termasuk dari daerah Sunan di ibu kota Pyongyang.Korut melanjutkan kebiasaan untuk tidak melaporkan peluncuran rudal di media pemerintah, yang menurut beberapa analis dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa mereka melakukannya sebagai bagian dari latihan militer rutin.Pejabat AS dan Korsel baru-baru ini juga memperingatkan bahwa Korut tampaknya siap untuk melanjutkan uji coba senjata nuklir pertama kali sejak 2017. Pada Mei 2022, Korut menembakkan tiga rudal, termasuk satu yang dianggap sebagai rudal antarbenua terbesarnya, Hwasong-17, setelah Biden mengakhiri rangkaian kunjungan ke Asia di mana ia menyetujui langkah-langkah baru untuk menghalangi Korut, salah satu negara nuklir di dunia.Peluncuran rudal oleh pasukan gabungan Korsel-AS juga untuk menanggapi uji coba Korut itu, yang menurut kedua negara bersekutu itu merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB.Pada Mei, AS menyerukan lebih banyak sanksi PBB terhadap Korut atas peluncuran rudal balistiknya.Namun, China dan Rusia memveto usulan AS tersebut. Untuk pertama kalinya suara di Dewan Keamanan PBB terhadap Korut terbelah sejak mereka menjatuhkan sanksi terhadap Korut pada 2006 saat negara itu melakukan uji coba nuklir pertamanya. (Sof/ANTARA/Reuters)
Situs Web Kementerian Rusia Tampak Diretas
Melbourne, FNN - Situs web Kementerian Konstruksi, Perumahan, dan Utilitas Rusia tampaknya telah diretas karena pencarian situs itu di internet mengarah ke sebuah tanda \"Kemenangan untuk Ukraina\" dalam bahasa Ukraina.Pada Minggu malam (5/6), kantor berita pemerintah RIA mengutip perwakilan kementerian Rusia itu yang mengatakan bahwa situs tersebut lumpuh tetapi data pribadi pengguna terlindungi.RIA menyebutkan media lain telah melaporkan bahwa para peretas menuntut uang tebusan untuk mencegah pengungkapan data pengguna kepada publik.Namun, Reuters tidak dapat memastikan media mana yang dikutip oleh RIA.Banyak perusahaan milik negara dan organisasi berita Rusia telah mengalami peretasan sporadis sejak Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari.Sejumlah serangan siber pada awal Mei membuat situs penyimpanan video RuTube tak bisa diakses selama tiga hari dan mengubah menu televisi satelit di Moskow pada Hari Kemenangan, saat Rusia merayakan ulang tahun ke-77 kemenangan Uni Soviet atas Nazi Jerman.Secara terpisah, kantor berita Ukraina UNIAN pada Minggu (5/6) melaporkan bahwa siaran pertandingan sepak bola Ukraina melawan Wales oleh OLL TV yang disiarkan daring sempat diretas. Namun, Reuters tidak dapat memverifikasi laporan itu.Moskow menyebut agresinya di Ukraina sebagai \"operasi militer khusus\" untuk melemahkan kekuatan militer dan melindungi negara itu dari kelompok fasis.Ukraina dan negara-negara Barat menolak klaim Rusia itu dan menyebutnya sebagai dalih untuk menyerang. (Sof/ANTARA/Reuters)
IHSG Awal Pekan Melemah Mengikuti Penurunan Wall Street
Jakarta, FNN - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal pekan melemah mengikuti penurunan indeks saham utama di bursa saham Wall Street.IHSG dibuka melemah 19,79 poin atau 0,28 persen ke posisi 7.163,17. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 4,89 poin atau 0,47 persen ke posisi 1.038,65.\"Kami memperkirakan IHSG akan sideways pada hari ini, seiring dengan sentimen beragam dari pergerakan bursa global dan bursa regional,\" tulis Tim Riset Samuel Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Senin.Pada penutupan Jumat lalu (3/6), pasar AS ditutup melemah. Dow Jones melemah 1,05 persen, S&P 500 turun 1,63 persen, dan Nasdaq terkoreksi 2,47 persen.Data ketenagakerjaan non pertanian AS atau nonfarm payroll mencapai 390.000 tenaga kerja, di atas konsensus 328.000 tenaga kerja.Data tersebut tampaknya memicu kekhawatiran investor bahwa The Fed tidak akan mempertimbangkan opsi untuk menahan suku bunga acuan dan kenaikan suku bunga acuan yang terlalu tinggi dikhawatirkan akan memicu resesi.Sejumlah data ekonomi penting akan dirilis pekan ini, termasuk inflasi (CPI) AS untuk bulan Mei (konsensus 8,3 persen) serta inflasi inti (konsensus 5,9 persen).Selain itu, European Central Bank (ECB) akan mengadakan pertemuan untuk membahas kemungkinan kenaikan suku bunga acuan pada kuartal III 2022 mendatang.Di sisi lain, imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun menguat ke level 2,96 persen, dan indeks dolar AS menguat 0,35 persen ke level 102,18.Dari pasar komoditas terpantau bergerak beragam pada Jumat (3/6) kemarin. Harga minyak WTI menguat 2,9 persen ke level 120,26 dolar AS per barel dan Brent menguat 2,95 persen ke level 121,08 dolar AS per barel.Sedangkan harga batubara relatif datar di level 412,5 dolar AS per ton, nikel melemah 0,83 persen ke level 26.157 dolar AS, CPO melemah 0,65 persen ke level 6.704 ringgit, dan emas terpantau turun ke level 1.865 dolar AS per troy ounce.Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain indeks Nikkei menguat 35,09 poin atau 0,13 persen ke 27.796,66, indeks Hang Seng naik 468,67 poin atau 2,26 persen ke 21.166,03, dan indeks Straits Times turun 13,38 poin atau 0,41 persen ke 3.218,59. (Ida/ANTARA)
POPULER
