ALL CATEGORY
Perdagangan Bilateral Indonesia-Bangladesh Meningkat Tajam pada 2021
Jakarta, FNN - Volume perdagangan antara Indonesia dan Bangladesh meningkat pesat selama satu tahun fiskal terakhir, di tengah peringatan 50 tahun relasi bilateral keduanya yang jatuh pada 2022 ini.Menurut data Kementerian Luar Negeri, volume perdagangan bilateral kedua negara tercatat sebesar 3,03 miliar dolar AS ( Rp 44,9 triliun) pada 2021, jauh di atas angka pada 2020 sebesar 1,76 miliar dolar AS.Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia Mohammad Mostafizur Rahman, pada malam perayaan 50 tahun hubungan bilateral Indonesia-Bangladesh di Jakarta, Selasa (21/6) malam, memaparkan sejumlah pencapaian kerja sama kedua negara.\"Perdagangan antara Indonesia dan Bangladesh tengah mengalami nilai pertumbuhan hampir 50 persen sejak tahun fiskal terakhir di 2021. Dan diharapkan perdagangan kedua negara akan terus melesat, dan keduanya pun mendapat manfaat dari sumber daya masing-masing,\" kata Dubes Rahman.Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Abdul Kadir Jailani, yang juga hadir dalam acara tersebut, menguatkan pernyataan Dubes Bangladesh mengenai penguatan kerja sama antara Indonesia dan Bangladesh.Menurut Jailani, kedua negara adalah pasar yang besar dengan jumlah lebih dari 400 juta orang secara total, dengan mayoritas merupakan penduduk Muslim. Kondisi ini didukung oleh kapasitas produksi yang tinggi dalam sektor industri.\"Untuk memperluas cakupan kerja sama ekonomi, tentu saja kita harus melangkah menuju kesempatan yang tersedia di berbagai sektor potensial, seperti energi, industri halal, telekomunikasi dan informasi, serta peralatan militer,\" kata Jailani.Lebih lanjut, ia menyebut bahwa Indonesia dan Bangladesh tengah menyusun Perjanjian Perdagangan Preferensial (Preferential Trade Agreement/PTA) untuk meningkatkan volume perdagangan, dan diharapkan kedua negara akan segera mengesahkannya.\"Karena saya yakin bahwa pertumbuhan pada perdagangan akan disusul dengan pertumbuhan di sektor lainnya, termasuk investasi,\" ujar Jailani. (Sof/ANTARA)
KPK Mendapati Sejumlah Proyek Mangkrak di Kaltim
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah IV mendapati sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang mangkrak di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim).Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengatakan dalam rapat koordinasi (rakor) pemberantasan korupsi sektor infrastruktur di Kabupaten Kutai Barat, Rabu, KPK mengingatkan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk mendukung pemerataan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutai Barat.\"Namun, KPK mendapati sejumlah proyek dan aset mangkrak serta tidak dimanfaatkan,\" kata Ipi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.Beberapa aset tersebut, kata Ipi, di antaranya Jalan Bung Karno yang terletak di Desa Juaq Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat.Pembangunan Jalan Bung Karno yang memiliki panjang 12 kilometer tersebut merupakan proyek \"multiyears\" atau tahun jamak. Jalan Bung Karno membelah Bukit Mencelew dan memiliki peran penting sebagai jalur pendekat bagi masyarakat Kecamatan Tering menuju Barong Tongkok sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Barat.\"Proyek ini mulai dikerjakan sejak 2012 dan hingga tahun 2022 proyek tersebut belum selesai. Dari data yang KPK terima proyek tersebut telah menelan dana sekurangnya Rp582 miliar,\" ungkap Ipi.Berikutnya, pembangunan Pelabuhan Royoq di wilayah Hulu Mahakam, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat. Proyek itu dikerjakan pada 2009-2011 dan dilanjutkan tahun jamak tahap II pada 2012-2015 dan telah menghabiskan anggaran sekitar Rp58,5 miliar. \"Namun, sampai dengan tahun 2022 proyek tersebut belum selesai,\" ujar Ipi.Lalu, pembangunan Jembatan Aji Tullur Jejangkat (ATJ). Proyek jembatan sepanjang 1.040 meter itu dibangun untuk memangkas jarak tempuh 100 kilometer dari arah Samarinda-Kutai Barat dan sebaliknya. Proyek mulai dikerjakan sejak 2012 dan telah menyerap anggaran lebih dari Rp300 miliar dan saat ini, proyek tersebut tidak dilanjutkan.Kemudian, proyek pembangunan Gedung Christian Centre atau Kristen Center di Desa Belempung Ulaq, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat.\"Proyek yang dibangun sejak 2012 ini menelan anggaran Rp50,7 miliar. Saat ini, Kristen Center tidak dimanfaatkan,\" ucap Ipi.Tidak hanya di Kutai Barat, ia mengatakan KPK juga mendapatkan aset tanah Pemkab Kutai Kertanegara seluas 27 hektare yang diperuntukkan bagi perluasan RSUD Aji Muhammad Pariksit diokupasi oleh pihak ketiga.Selama sepekan sejak Senin (20/6) hingga Jumat (24/6), KPK menggelar rapat dengan sejumlah instansi di Kaltim, di antaranya yaitu rapat dengan aparat penegak hukum (APH) di Kaltim, evaluasi capaian \"Monitoring for Prevention\" (MCP) dengan Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kertanegara, audiensi dengan DPRD Kabupaten Kutai Barat.Kemudian, rakor pemberantasan korupsi sektor infrastruktur Kabupaten Kutai Barat, dan rapat monitoring pengamanan barang milik daerah (BMD) Pemkab Kutai Kertanegara.\"Rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi upaya penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. KPK telah memetakan dan mengidentifikasi titik rawan korupsi di daerah yang meliputi delapan area intervensi yang terangkum dalam aplikasi MCP,\" ujar Ipi.Delapan fokus area tersebut, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.KPK memandang pengelolaan aset BMD sebagai salah satu upaya penting pencegahan korupsi. BMD sebagai aset daerah merupakan kekayaan negara sehingga perlu dikelola secara baik.\"Aset-aset milik pemda harus diadministrasikan dengan tertib sehingga selanjutnya dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sekaligus memberikan pemasukan bagi kas daerah,\" tutur Ipi. (Sof/ANTARA)
Pengamanan PT Freeport Diperketat untuk Menghindari Gangguan KKB
Jayapura, FNN - Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengakui aparat keamanan terus memperketat pengamanan di sekitar wilayah operasional PT Freeport, di Kabupaten Mimika, untuk menghindari gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Pengetatan pengamanan di kawasan operasional PT Freeport itu untuk menghindari terjadinya gangguan keamanan yang dilakukan KKB, katanya, di Wamewa, Rabu. \"Satgas Damai Cartenz terus mengawasi, mengecek, dan mengevaluasi guna dilakukan penyekatan,\" papar dia.Ia mengatakan penyekatan dilakukan untuk menghindari terjadinya gangguan aktivitas pertambangan dan masyarakat. \"Saya berharap ke depan gangguan keamanan dan terjadinya kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang terus berkurang,\" ujar dia. Kapolda Papua mengakui saat ini situasi kamtibmas di sekitar kawasan pertambangan PT. Freeport relatif aman dan terkendali. Meski demikian aparat keamanan tetap melakukan pengamanan penambangan yang masuk dalam objek vital nasional. \"Mudah-mudahan kondisi keamanan di wilayah itu terus kondusif sehingga aktivitas berlangsung normal,\" ungkapnya. (Sof/ANTARA)
Dewan Da'wah Ajukan Sebagai Pihak Terkait Dalam Sidang Gugatan Nikah Beda Agama
Jakarta, FNN – Sehubungan dengan adanya pihak-pihak yang berusaha menggugat kembali UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang melarang pernikahan beda agama ke Mahkamah Konstitusi, maka Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia telah mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam Perkara Nomor: 24/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945. Gugatan Dewan Dakwah itu diajukan Rabu (22/6/2022) melalui kuasa hukumnya Abdullah Al Katiri. Beliau juga aktif sebagai Ketua Umum Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI). “Dewan Da’wah selama ini terus memonitor dan mengawal setiap gugatan Undang-undang ke MK yang merugikan aqidah umat Islam di Indonesia” ujar Dr. Taufik Hidayat, Ketua Bidang Politik, Hukum dan HAM Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia. “Terakhir kami sukses mempertahankan UU terkait penodaan agama yang ingin dicabut oleh pihak -pihak yang ingin aliran sesat tumbuh subur di Indonesia” jelas Taufik Hidayat. Sementara itu Kuasa Hukum Dewan Da’wah Abdullah Alkatiri, menjelaskan bahwa pengajuan sebagai pihak terkait ini merupakan prosedur yang biasa dilalui jika ada pihak-pihak yang ingin memberikan sanggahan atau masukan kepada para hakim MK untuk nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengabulkan atau menolak permohonan perkara pihak pemohon. ”Kita jangan sampai lengah terhadap usaha yang terus menerus dilakukan oleh pihak–pihak yang ingin merusak aqidah umat melalui jalan perundang-undangan. Mereka bekerja secara senyap yang terkadang kalau kita tidak hati-hati, kita bisa kecolongan” jelas pengacara senior yang selalu terdepan membela kepentingan umat. Abdullah Alkatiri juga menyayangkan putusan PN Surabaya baru-baru ini yang mengabulkan permohonan nikah beda agama yang jelas- jelas melanggar UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. “Kami akan berjuang all out dengan para pakar dan ahli kami yang ada di keluarga besar Dewan Da’wah untuk mempertahankan agar jangan sampai UU Perkawinan ini dicabut yang akan menjadi malapetaka bagi generasi masa depan umat. Kami mohon doanya dan dukungannya” pungkas Taufik Hidayat. Sebagai informasi, E. Ramos Petege (Pemohon) merupakan seorang pemeluk agama Katolik yang hendak menikah dengan perempuan beragama Islam. Namun, perkawinan itu harus dibatalkan dikarenakan perkawinan beda agama tidak diakomodir oleh UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan karena tidak dapat melangsungkan perkawinan tersebut. Pemohon juga merasa dirugikan karena kehilangan kemerdekaan dalam memeluk agama dan kepercayaan karena apabila ingin melakukan perkawinan beda agama, akan ada paksaan bagi salah satunya untuk menundukkan keyakinan. Selain itu, Pemohon juga merasa kehilangan kemerdekaan untuk dapat melanjutkan keturunan dengan membentuk keluarga yang didasarkan pada kehendak bebas. (TG)
Tidak Ada Pembahasan Capres-Cawapres di Rakernas PDIP
Jakarta, FNN - Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau biasa disapa Bambang Pacul menegaskan tak ada pembahasan capres dan cawapres pada Rapat Kerja Nasional II PDIP Tahun 2021, yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Jakarta.\"Rakernas kali ini hanya mendapatkan perintah dari Ketua Umum Megawati untuk membahas pileg dan pilpres tetapi tidak capres dan cawapres,\" kata Bambang Pacul di sela-sela Rakernas PDIP di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.Dia juga memastikan seluruh kader partai tidak punya wewenang dalam menentukan kandidat pada Pilpres 2024.Dia menjelaskan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memiliki hak prerogatif menentukan capres-cawapres.Sebagai partai yang taat hukum, katanya, seluruh kader PDIP tidak akan melangkahi kewenangan Ketum Megawati yang merupakan amanah Kongres V.\"Kewenangan itu ada di Ibu Ketua Umum, kan, gitu, Bos. Jadi sudah clear. Capres dan cawapres tidak ada dalam pembahasan Komisi Pemenangan Pemilu dalam rakernas ini,\" kata legislator asal Jawa Tengah tersebut.Ketua Komisi III DPR RI itu menerangkan seluruh ketua DPP partai juga ditunjuk Megawati untuk melaksanakan tugas kepartaian, termasuk dirinya sebagai Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu.Dia menambahkan pembahasan pilpres hanya sebatas strategi pemenangan dan konsolidasi kekuatan di akar rumput. Mengenai materi strateginya, dia merahasiakan.\"Strategi pemenangan pemilu dengan basis pemenangan gotong royong. Bagaimana pelaksanaannya? Itu sudah dibahas dan clear. Mungkin itu jadi rekomendasi putusan, keluarkan SK, maka akan bergerak dengan cara itu,\" ujar Sekretaris Fraksi PDIP di DPR itu. Perekrutan SaksiSementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Arif Wibowo mengatakan dalam Rakernas II PDIP 2021, partainya akan memantapkan mekanisme terkait pemenangan Pemilu 2024.Dia menuturkan salah satu elemen yang sudah disiapkan untuk menghadapi Pemilu 2024 adalah perekrutan sejumlah saksi.\"Kalau regu pemilih saksi sudah mulai perekrutannya, kurang lebih perintah partai 3 bulan yang lalu. Karena kita harus mencukupi satu kebutuhan personel untuk menjadi ujung tombak kita di setiap TPS yang total jumlahnya kurang lebih 3,5 juta saksi dan guraklih (regu penggerak pemilih) dan itu semua anggota dan kader partai,\" kata Arif.Tahapan ini dimulai sejak awal untuk melatih para pelatihnya sampai akhir tahun, targetnya paling lambat sampai akhir tahun harus selesai pada 12 gelombang.\"Pelatihan itu ini sudah mau lima gelombang, tujuh gelombang lagi secara berturutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,\" katanya.Rakernas II PDIP juga membahas perbaikan perekrutan dan seleksi sebagaimana perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.\"Satu tentang calon anggota DPR, DPRD, dan DPD RI. Yang kedua calon kepala daerah sehingga jauh-jauh hari kita sudah menyiapkan satu mekanisme yang lebih baik ketimbang di masa lalu untuk perekrutan dan seleksi calon anggota DPR, DPRD, DPD, dan kepala daerah kita supaya nanti hasilnya melahirkan bibit-bibit, wakil-wakil rakyat yang mumpuni, yang dipercaya rakyat, yang bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya kepada rakyat,\" jelas Arif. (Ida/ANTARA)
Ganjar Merasa Diingatkan Oleh Pidato Megawati Soal Manuver Politik
Jakarta, FNN - Kader PDI Perjuangan yang juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengaku merasa diingatkan dengan pernyataan tegas Ketua Umum Megawati Soekarnoputri soal manuver politik para kader. Ganjar mengatakan hal itu menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui usai ngopi bersama Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Gubernur Bali I Wayan Koster, di sela-sela Rakernas II PDIP di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu. Ganjar juga menilai, bahwa peringatan Megawati itu ditujukan kepada seluruh kader PDIP dan semua merasa diingatkan akan pernyataan Megawati itu. \"Ya semua merasa diingatkan kalau mereka memang zig-zag, semua pasti merasa diingatkan,\" kata Ganjar. Peringatan dari Megawati itu juga diarahkan kepada seluruh kader. Oleh karena itu, seluruh kader partai berlambang banteng bermoncong putih itu harus menjaga soliditas di internal partai. \"Bu Mega tidak personal. Mbak Puan (Puan Maharani,red) kemarin sudah statement kok itu peringatan untuk semua untuk siapa pun yang ada di PDI Perjuangan,\" ucap Ganjar. Megawati, kata Ganjar, sejati-nya ingin semua kader partai merapatkan barisan dalam menyikapi setiap situasi politik. Dia juga memahami, bahwa setiap keputusan politik harus melalui Ketua Umum sesuai dengan amanat Kongres. \"Bu Mega mengingatkan kepada anak-anaknya untuk semuanya dalam satu rapat barisan, saya kira dalam konteks itu. Semua sepakat kok, kalau kita bicara perintah partai, ketua umum yang sudah mendapatkan mandat pemegang hak prerogatif, ya briefing ini terjadi,\" jelas Ganjar. Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri secara tegas menegur kader partai yang mulai melakukan manuver-manuver politik. Bahkan, Megawati dengan tegas siap memecat kader yang melakukan manuver politik. \"Kalian siapa yang berbuat manuver manuver, keluar! Karena apa, tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver!,\" tegas Megawati dengan nada tinggi dalam Pembukaan Rakernas PDIP pada Selasa (21/6). Megawati juga mengingatkan, bahwa dalam keputusan Kongres V PDIP, ketua umum partai memiliki hak yang namanya hak prerogatif. Dimana, hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. \"Ingat lho! Lebih baik keluar deh. Lebih baik keluar deh, daripada saya pecat-pecati lho kamu, saya pecat lho,\" tegas Megawati lagi.(Ida/ANTARA)
Anies Disebut Dalam Pertemuan NasDem dan PKS
Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi salah satu nama yang disebut dalam pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu.\"Sekitar-sekitar situlah,\" ujar Ahmad Syaikhu di kantor DPP NasDem, Jakarta, Rabu.Nama Anies mencuat setelah survei internal PKS menempatkan sebagai bakal calon presiden yang diharapkan kader partai.Namun, Syaikhu menegaskan bahwa jika nama capres dan cawapres di PKS dikumpulkan dan diserap berdasarkan aspirasi pimpinan wilayah se Indonesia.\"Kami ada mekanisme, bahwa yang memutuskan bukan DPP, dan kami tidak ingin mendahului Majelis Syuro sebagai lembaga yang memang berwenang untuk memutuskan dan mengumumkannya,\" kata Syaikhu di hadapan Surya Paloh.Dia menegaskan PKS dan NasDem memiliki banyak persamaan, sehingga posisi mereka merupakan satu kemitraan yang setara.Diketahui, Anies Baswedan merupakan salah satu kandidat bakal calon presiden yang telah diumumkan ke publik oleh Partai NasDem. Selain Anies, terdapat pula dua nama lainnya yakni Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan sejumlah kesamaan PKS dan NasDem, yakni menghargai arti keberadaan institusi politik yang merupakan posisi yang super strategis di dalam melanjutkan pembangunan bangsa Indonesia.Kemudian, NasDem dan PKS sama-sama menyadari jika pergumulan seluruh permasalahan bangsa yang begitu kompleks, tidak bisa diselesaikan hanya satu institusi partai politik atau satu kelompok saja. \"Harus diwujudkan dengan merajut kerja sama dengan para pihak,\" ujarnya.Kesamaan terakhir yakni menempatkan dan menumbuhkan nilai-nilai komitmen ideologi Pancasila di atas kepentingan kedua partai. (Ida/ANTARA)
Program KTP-el Disabilitas Tidak Ada Kaitannya Dengan Pemilu
Sumatera Selatan, FNN - Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrullloh menegaskan program pencanangan perekaman dan penerbitan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) bagi penyandang disabilitas tidak ada kaitan dengan Pemilu 2024.“Saya sering mendapat tanggapan seperti itu, di sini saya sampaikan program penerbitan dokumen kependudukan seperti biodata, KTP-el, dan KIA bagi penyandang disabilitas sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2024” katanya dalam acara Pencanangan Perekaman dan Penerbitan KTP-el bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas di Palembang, Rabu.Ia menjelaskan program pencanangan itu sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir dengan perencanaan yang matang karena tujuan pemerintah melaksanakan program ini untuk mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan secara lengkap tanpa diskriminasi dan pemutakhiran data penyandang disabilitas.Ia mengatakan kebutuhan pendataan penyandang disabilitas hingga kini belum terhimpun lengkap secara nasional.“Kami menyadari pelayanan administrasi kependudukan belum paripurna karena baru sekitar 600 ribu penduduk (penyandang disabilitas) yang terlayani adminduk, terbanyak berada di Pulau Jawa dari 34 provinsi. Dengan demikian Ditjen Dukcapil Kemendagri terus berupaya menyosialisasikan program pencanangan secara masif ke setiap daerah, termasuk Sumatera Selatan,\" katanya.Zudan mengharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat mempercepat pendataan administrasi kependudukan (adminduk) masyarakatnya, terutama penyandang disabilitas untuk mencapai target nasional tahun ini sebesar 40 persen.Salah satu manfaat kepemilikan kartu identitas anak (KIA), tambah dia, untuk mempermudah penyandang disabilitas mendapatkan bantuan sosial ataupun kesehatan dari pemerintah pusat.“Ya, anak disabilitas perlu mendapatkan bantuan sosial ataupun kesehatan, maka kami Dukcapil mendorong untuk dilakukan percepatan, termasuk bagi ODGJ (orang dengan gangguan jiwa),” kata dia.Dalam melaksanakan percepatan pendataan, katanya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diminta membentuk tim terpadu untuk menerapkan skema jemput bola, seperti yang sudah dilakukan provinsi besar di Pulau Jawa.Ia mengatakan tim terpadu melibatkan petugas Disdukcapil, Dinsos, dan Disdik yang tugasnya terjun langsung ke lapangan untuk mendata dan perekaman diri penyandang disabilitas.“Sebanyak 600 ribu penyandang disabilitas itu terdiri atas tunawicara, tunarungu, tunanetra, dan tunagranita sudah memiliki identitas KIA dan KTP-el. Sebagian besar mereka berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah dengan menerapkan skema jemput bola sehingga dari situ Sumsel bisa mengefektifkan,” kata dia.Ia mengharapkan adanya dukungan penuh dari kepala daerah beserta instansi terkait lain untuk menyediakan anggaran cukup sehingga pelaksanaan program administrasi kependudukan bisa terselesaikan.“Kalau bisa target kami tahun ini semua administrasi kependudukan masyarakat disabilitas termasuk ODGJ 100 persen sudah terlayani,” tandasnya. (Ida/ANTARA)
Ketum Dharma Pertiwi Bangga Anggotanya Menghasilkan Beragam Kerajinan Tangan
Jakarta, FNN - Ketua Umum (Ketum) Dharma Pertiwi Diah Erwiany Trisnamurti Hendrati mengaku bangga dengan beragam hasil karya kerajinan tangan anggota Dharma Pertiwi Koordinator Cabang (Koorcab) Nusa Tenggara Barat (NTB).\"Setiap kunjungan ke berbagai daerah, saya selalu berdecak kagum dan bangga dengan hasil buah tangan terampil pengurus Dharma Pertiwi,\" kata Ketum Dharma Pertiwi Diah Erwiany Trisnamurti Hendrati dipantau dari kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa di Jakarta, Rabu.Dalam kunjungan kerja Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ke Korem 162/Wira Bakti Nusa Tenggara Barat, Hetty panggilan akrabnya, menyambangi pengurus Dharma Pertiwi Koorcab NTB yang sedang membuat dan memajang beragam hasil kerajinan tangan.Pada kesempatan itu, Hetty yang merupakan istri Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa itu berdialog langsung dengan sejumlah perajin yang tergabung dalam organisasi atau perkumpulan istri prajurit TNI tersebut.Kepada salah seorang penenun, Hetty mengaku bangga dan mengapresiasi keteladanan serta keuletan anggota Dharma Pertiwi Koorcab NTB.Setelah mendengar penjelasan dari salah seorang penenun, Hetty mengatakan untuk menekuni profesi tersebut membutuhkan waktu yang lama. Bahkan, pada umumnya para perajin mulai menggeluti tenun sejak kecil dan sudah menjadi tradisi turun temurun keluarga.Di lokasi tersebut, ia melihat aneka tas tenun, pernak-pernik berbahan dasar mutiara hingga makanan dan minuman tradisional hasil olahan anggota Dharma Pertiwi setempat.Anak dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono tersebut membeli kopi jahe dan kopi robusta hasil olahan masyarakat setempat.Terakhir, dari kunjungan kerja ke Korem 162/Wira Bakti Nusa Tenggara Barat tersebut, ia bersama Panglima TNI disuguhkan karya seni lukis oleh salah seorang pelukis yang juga anggota Dharma Pertiwi Koorcab NTB. (Ida/ANTARA)
Letjen TNI Bambang Darmono: Oligarki Semakin Luar Biasa Saat Ini
Jakarta, FNN – Letnan Jenderal (Purn) Bambang Darmono bersama rekannya membentuk “Gerakan Kaji Ulang”. Gerakan ini dibentuk untuk mengkaji perubahan dasar Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa purnawirawan yang tergabung dalam gerakan ini, salah satunya Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, dan masih banyak lagi. “Apa yang mendorong para senior ini yang sudah pensiun unutk kembali turun gunung menanganin masalah ini?” ungkap wartawan senior FNN Hersubeno Arief di kanal Hersubeno Point, Selasa (21/6/2022) Letjen Bambang mengatakan, ini bukan soal turun gunung tetapi kami ingin menangani masalah ini karena persoalaan negara yang mesti kita sikapi dan gak boleh kita anggap remeh, karena berjalannya negara ini di-drive dengan yang namanya konstitusi. Kalau konstitusi tidak benar sampai kapanpun negara akan oleng. Kemudian, Letjen Bambang Darmono selaku Ketua Tim Sosialisasi dalam gerakan kaji ulang ini menyebutkan sepuluh alasan mengapa kaji ulang ini harus dilakukan : 1. Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen 4 kali berbasis ideologi liberal kapitalis dan itu betul-betul bertentangan dengan Pancasila. 2. Undang-undang Dasar 1945 yg diamandemen ini enkonsistusi dan enkohen terhadap pembukaan Undang-undang Dasar 1945. 3. Undang-undang Dasar 45 yang tlah diamandemen ini bukan hasil amanden tapi merupakan perubahan total karena hamper 99% Undang-undang Dasar 1945 telah dirubah. 4. Telah mengekbiri kedalautan rakyat menjadi kedaulatan partai politk mengakibatkan rakyat kehilangan kedaulatan huum dasar dalam masa depannya. 5. Produk amandemen mengingkari kesepakatan perubahan Undang-undang Dasar 1945 6. MempratekKan demokrasi mayoritas yang mengakibatkan politik uang, korupsi, oligarki. 7. Mengakibatkan kehidupan masyrakat bangsa dan negara menjauhi nilai Pancasila baik sebagai ideologi filosofi dan dasar negara. 8. Menutun efisiensi dalam ekonomi mengakibatkan system padat karya berganti menjadi padat modal sehingga rakyat kehilangan pekerjaan. 9. Menafikan GBHN, mengakibatkan bangsa Indonesia tdk memiliki masa depan dan hanya tergantung presiden terpilih. 10. Produk hukum dri amandemen Undang-undang Dasar 1945 ini tidak bernomer sehingga legalitasnya ditanyakan. “Ini lengkap banget ya pointnya, ini ditujukan kepada siapa? Apakah melibatkan akademisi, atau ahli hukum tata negara?” ungkap Hersubeno Betul kita melibatkan temam-teman dari akademisi ada Prof. Dr. Sofian Effendi, Prof. Gnawan, dan banyak lagi. Artinya bahwa untuk sampai pada hal yang saya sampaikan tadi itu berkat pikiran bersama teman-teman para akademisi, bukan karangan Purnawirawan TNI. Letjen Bambang melihat yang menikmati amandemen Undang-undang Dasar 1945 ini adalah partai politik, mereka hari ini berkuasa dan mereka tidak akan mau melakukan perubahan Undang-Undang Dasar ini kembali, kami bertemu dengan partai politik ketika kita berdiskusi satu ruangan isinya setuju, begitu di luar tidak ada suaranya. Gerakan kaji ulang ini memiliki empat disclaimer: 1. Kami bukan gerakan politik untuk makar terhadap Pemerintahan Republik Indonesia yang sah. 2. Kami bukan gerakan politik yang anti pada Pemerintahan Republik Indonesia yang sah. 3. Kami bukan gerakan politik yang memperjuangkan masa kepresidenan 3 periode. 4. Kami bukan gerakan politik yagn membicarakan politik praktis, politik partai, Pemilu atau Pilkada. Letjen Bambang menyebutkan bahwa Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti belum terkontaminasi oleh oligarki jadi ya kita dorong dia, lo bawa ini ke MPR sehingga paling tidak tahun ini menjadi pidato, itu menjadi satu polemik atau isu yang memang kita butuhkan. “Terus komitmennya bagaimana dari kemaren dari ketua DPD RI?” tanya Hersu Ketua DPD RI mengatakaan akan membawa isu itu dan dia kebetulan ketika menghadap pak Try Sutrisno, pak Try memberi wasiat kepada ketua DPD, jalankan ini supaya kita kembali ke Undang-Undang yang benar. Saya paham perjuangan ini super berat karena kita menghadapi kelompok masyarakat yang saat ini saya harus mengatakan mereka tidak peduli dengan kehidupan masyarakat bangsa dan negara berdasarkan Pancasila. Gerakan kaji ulang Undang-undang Dasar 1945 yang dibentuk oleh teman-teman purnawirawan adalah dalam rangka memperbesar kekuatan masyarakat untuk mendorong ini Siapa saja orang mengaku pancasialis, tapi kalau tidak mau mendukung kaji ulang Undang-undang Dasar 1945, buat saya orang-orang itu adalah orang munafik, clear buat saya karena ini bertentangan dengan Pancasila. (mth/sws)
POPULER
