ALL CATEGORY
Jaksa Agung Tetapkan Mantan Dirut Garuda Jadi Tersangka Dugaan Korupsi
Jakarta, FNN - Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin menetapkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar (ES) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat oleh PT Garuda Indonesia tahun 2011-2021.“Senin, 27 Juni 2022, kami menetapkan dua tersangka baru, yaitu ES selaku Direktur Utama PT Garuda, kedua adalah SS (Soetikno Soedardjo) selaku Direktur PT Mugi Rekso Abadi,” kata Burhanuddin kepada wartawan di Lobi Utama Gedung Kartika Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin.Burhanuddin mengatakan bahwa pihaknya tidak melakukan upaya penahanan karena para tersangka sedang menjalani masa tahanan terkait kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).“Tidak dilakukan penahanan karena masing-masing sudah menjalani pidana atas kasus PT Garuda yang ditangani KPK,” kata Burhanuddin.Sebelumnya, penyidik telah mengumumkan tiga tersangka dalam perkara pengadaan Pesawat CRJ-1000 dan pengambilalihan Pesawat ATR72-600 oleh PT Garuda Indonesia, yakni Executive Project Manager Aircraft Delivery Garuda Indonesia Periode 2009-2014 Agus Wahjudo, Vice President Strategic Management Office Garuda Indonesia Periode 2011-2012 Setijo Awibowo, dan Vice President Treasury Management Garuda Indonesia Periode 2005-2012 Albert Burhan.Lebih lanjut, pada Selasa (21/6), Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah menyerahkan berkas ketiga tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat.Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menjelaskan tahap perencanaan dan tahap evaluasi proses pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia tidak sesuai dengan prosedur pengelolaan armada (PPA).Dalam tahap perencanaan yang dilakukan tersangka Setijo Awibowo, tidak terdapat laporan analisis pasar, rencana rute, analisis kebutuhan pesawat, rekomendasi, dan persetujuan jajaran direksi.Para tersangka bersama Emirsyah Satar, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia, dan Hadinoto Soedigno selaku Direktur Teknik mengevaluasi dan menetapkan pemenang pengadaan Pesawat Bombardier CRJ-1000 secara tidak transparan, tidak konsisten, dan tidak akuntabel.Akibat proses pengadaan Pesawat CRJ-1000 dan pengambilalihan Pesawat ATR 72-600, yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip PPÀ, prinsip pengadaan BUMN, dan business judgment rule, mengakibatkan pesawat selalu mengalami kerugian saat dioperasikan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp8,8 triliun. (mth/Antara)
Menperin Sampaikan 4 Hambatan Utama Perkembangan IKM Otomotif
Jakarta, FNN - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan empat masalah utama yang menghambat perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) otomotif terutama dalam upaya menjadi bagian dari rantai pasok lebih luas.Pertama ialah pendanaan yang belum mendapatkan dukungan sepenuhnya dari lembaga keuangan berdasarkan pertimbangan bankability, skala atau ukuran perusahaan, dan faktor belum tersedianya produk perbankan yang tepat.“Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan berdiskusi dengan MUFG (Mitsubishi UFJ Financial Group) untuk menjajaki kemungkinan adanya skema pembiayaan khususnya bagi IKM komponen otomotif,” ujarnya saat di Nagoya, Jepang, lewat keterangan resmi, Jakarta, Senin.Masalah kedua adalah kualitas dan skalabilitas produk yang dinilai perlu diselesaikan sendiri oleh para pelaku IKM.Untuk meningkatkan kualitas IKM, lanjutnya, Kemenperin memiliki banyak program seperti pendampingan pengembangan dan sertifikasi produk, implementasi teknologi 4.0, restrukturisasi mesin, layanan desain produk, pembangunan material center, serta dukungan promosi atau pameran.Pihaknya juga memiliki program pelatihan dan vokasi untuk membantu para pelaku IKM dalam hal penyediaan sumber daya manusia serta manajemen yang baik, termasuk balai-balai penyedia layanan dan bantuan terkait permesinan.Kemudian yaitu permasalahan pendampingan (mentorship) yang minim untuk membimbing IKM dalam produksi, manajemen, quality control, dan proses manufaktur lainnya.Menperin mengharapkan para pelaku IKM dapat memanfaatkan kegiatan forum bisnis dan business matching yang akan diselenggarakan pada Selasa (27/6) di Negeri Sakura guna melakukan pendalaman, menjelajahi peluang, dan membangun kerja sama dengan pelbagai perusahaan otomotif asal Jepang.Terakhir ialah masalah hubungan IKM dengan sektor otomotif di negara lain.“Persoalan ini akan dicari pemecahannya melalui forum bisnis pada hari Selasa yang difasilitasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo dan melibatkan delegasi bisnis IKM komponen otomotif yang tergabung dalam Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO),” ucapnya.Dalam kesempatan tersebut, Menperin Agus Gumiwang melakukan pertemuan dengan delegasi bisnis IKM komponen otomotif dan Toyota Indonesia Diaspora Group.Agenda itu bertujuan bertujuan untuk ‘belanja masalah’ yang dihadapi oleh IKM komponen otomotif, khususnya PIKKO dalam upaya menjalin kerjasama dengan industri otomotif Jepang.Menperin Agus meyakini para pelaku IKM komponen otomotif mampu menjadi bagian dari rantai pasok industri otomotif mengingat peluang bagi produk komponen otomotif yang dibuat oleh IKM sangat besar dan terbuka lebar. Sehingga, diharapkan IKM di sektor itu dapat menunjukkan kapasitas dan kemampuan produksi sesuai kebutuhan industri otomotif Jepang.Menurut Menperin, IKM komponen otomotif harus proaktif menjalin hubungan yang baik dengan para pengusaha Jepang sekaligus membuktikan diri sebagai penyalur suku cadang otomotif paling kapabel dan andal di Asia.“Bisnis otomotif Jepang di negara-negara lain, khususnya di ASEAN, juga memberikan peluang bisnis yang lebih besar untuk komponen kendaraan yang murah namun berkualitas tinggi. Saya berharap para pelaku IKM komponen otomotif dapat menjajaki peluang untuk menjadi bagian dari supply chain autoparts mobil Jepang untuk negara-negara tersebut,” kata Agus. (mth/Antara)
KBRI Tokyo Bentuk "Indonesia House of Beans", Perkuat Ekspor Kopi
Jakarta, FNN - Kedutaan Besar RI (KBRI) di Tokyo, Kementerian Perdagangan RI dan Bank Indonesia membentuk Indonesia House of Beans untuk memfasilitasi dan meningkatkan ekspor kopi ke Jepang.\"Jepang merupakan tujuan utama ekspor kopi Indonesia selain Amerika Serikat dan Mesir. Namun, nilai ekspor kopi kita ke Jepang masih di bawah para kompetitor kita seperti Brazil, Kolombia, Vietnam, Guatemala dan Ethiopia,\" ujar Duta Besar Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi melalui rilis pers KBRI Tokyo, Senin.Indonesia House of Bens digagas untuk memperkuat ekosistem pendukung dan memfasilitasi ekspor dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Indonesia ke Jepang.Gagasan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara KBRI Tokyo, Bank Indonesia, Kemendag RI dan Kopi Kalyan, sebuah kedai kopi di Tokyo yang dikelola oleh anak muda Indonesia.Kedai tersebut menjadi lokasi pameran produk Indonesia House of Beans.Ekspor kopi Indonesia ke Jepang saat ini terus tumbuh, kata rilis KBRI itu.Kedai kopi lokal yang menjual kopi spesial (specialty coffee) dari Indonesia menjamur di sejumlah wilayah di Jepang.Situasi itu harus dijadikan momentum untuk mendorong pemasaran kopi dan mempromosikan Indonesia di Jepang, kata Heri.Saat ini, sedikitnya ada delapan kedai kopi di Jepang yang khusus menjual kopi Indonesia.Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo memastikan bahwa pihaknya memiliki komitmen kuat untuk terus membantu upaya pemerintah dalam mendorong ekspor produk Indonesia ke mancanegara.“Pembentukan House of Beans ini merupakan langkah konkret yang kita lakukan bersama untuk pengadaan kopi UMKM Indonesia di Jepang yang berkualitas dan berkelanjutan yang pada akhirnya akan memberikan devisa masuk bagi negara,\" kata Dody di Tokyo.Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendagri Didi Sumedi mengatakan diperlukan langkah inovatif dan kolaboratif untuk terus meningkatkan ekspor Indonesia, baik secara nilai maupun volume.Ekspor kopi Indonesia pada 2021 mencapai 851,72 juta dolar AS (Rp12,61 triliun) dengan negara tujuan utama Amerika Serikat, Mesir, Jepang, Spanyol dan Malaysia. (mth/Antara)
Rusia Berikrar Akan Membalas Sanksi Jepang
London, FNN - Rusia pada Senin bersumpah untuk melakukan pembalasan atas sanksi yang diberlakukan Jepang terhadap Moskow terkait invasi Rusia ke Ukraina.Jepang bergabung dengan negara-negara Barat dalam menekan Rusia melalui paket sanksi --yang belum pernah dikeluarkan sebelumnya-- dalam empat bulan sejak Rusia meluncurkan perang terhadap Ukraina.Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Senin mengumumkan langkah-langkah baru yang diambil Tokyo terhadap Moskow.Di antara langkah baru itu adalah memberlakukan larangan impor emas Rusia, lebih lanjut membekukan aset, serta melarang ekspor ke individu dan perusahaan-perusahaan Rusia.Duta besar Rusia untuk Jepang mengecam langkah itu dan menyalahkan Tokyo, yang dianggapnya menghancurkan hubungan antara kedua negara.Sanksi-sanksi \"berpandangan sempit dan merugikan Jepang sendiri, terutama bagi kalangan bisnis,\" kata Dubes Rusia Mikhail Galuzin melalui pernyataan yang dimuat di laman Facebook kedutaan Rusia.\"Tentunya, peningkatan kebijakan bermusuhan seperti itu terhadap Rusia akan menjadi pertimbangan kami dalam hal pendekatan kami pada masa depan terhadap Jepang dan tidak akan dibiarkan begitu saja,\" katanya, menambahkan.Rusia sudah melancarkan pembalasan terhadap serentetan sanksi yang dikenakan Barat, termasuk dengan menerapkan larangan masuk bagi jurnalis, politisi, dan tokoh bisnis dari Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. (Sof/ANTARA/Reuters)
Mendag Memberi Kuota Ekspor ke Produsen Dukung Minyak Kemasan Sederhana
Jakarta, FNN - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta dukungan produsen minyak goreng menyukseskan program \"Minyak Kita\" dan berjanji akan memberikan kompensasi kuota ekspor kepada produsen minyak goreng yang mendukung program minyak goreng kemasan sederhana itu.\"Sebagai kompensasi, akan diberikan kuota ekspor CPO kepada produsen sawit yang mendukung program migor kemasan sederhana ini,\" katanya saat menerima para produsen minyak goreng di Jakarta, Senin, sebagaimana dikutip dari keterangan di Jakarta, Senin.Mendag Zulhas menyebut, dengan dibukanya keran ekspor CPO ini, maka kebutuhan produsen akan CPO akan meningkat. Hal itu diharapkan juga akan memberi dampak meningkatnya penyerapan Tandan Buah Segar (TBS) dari petani sawit pemerintah.\"Kalau stok CPO di produsen tersalurkan baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor, maka Tandan Buah Segar sawit petani akan terserap. Harga juga akan membaik,\" ujarnya.Namun, Mendag Zulhas menegaskan kebutuhan dalam negeri tetap jadi yang utama. Ia juga menyebut akan ada skema yang akan mengatur hal tersebut.Mendag juga meminta produsen minyak goreng agar membeli sawit dari petani rakyat seharga minimal Rp1.600/per kg.\"Jangan sampai kondisi anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) ini membuat petani sawit makin terpuruk,\" katanya.Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI), dalam audiensinya dengan Mendag Zulhas menyampaikan dukungan atas rencana Kementerian Perdagangan menyediakan minyak goreng rakyat kemasan sederhana yakni \"Minyak Kita\".Ketua AIMMI Adiwisoko Kasman memastikan pihaknya mendukung penuh program minyak kemasan sederhana dengan harga Rp14.000/liter tersebut.\"Rapat kali ini rasanya beda, pak menterinya senyum manis begitu. Jadi ini yang luar biasa, kita juga merasa tenang, tidak ada rasa tegang. Semua yang hadir di sini pulang pun pasti senyum, sehingga sudah pasti kami akan full power, semua akan membantu realisasi minyak goreng kemasan sederhana ini,\" ujarnya.Adiwisoko juga menyebut kebijakan yang sedang dilakukan Mendag Zulhas sudah tepat. Hanya saja, ia meminta kepastian bahwa minyak goreng kemasan sederhana dengan harga Rp14.000/ liter ini hanya \"Minyak Kita\".\"Kemasan sederhana ini finalnya ada yang mengatakan tanpa merk, polos. Tapi kita mesti ada satu kepastian bahwa fix hanya satu yaitu \'Minyak Kita\'. Saya sangat setuju. Dengan catatan yaitu harus SNI sesuai dengan aturan main. Saya rasa itu bagus sekali,\" tambahnya.Menurut Adiwisoko, kepastian ini penting agar tidak membuka kemungkinan pihak tidak bertanggungjawab berlaku curang dan main harga.\"Kalau branded kemasan sederhana bisa disalah gunakan. Bisa ada oknum yang naikkan harga, kalau \'Minyak Kita\' jelas, yang nakal main naikkan harga bisa ditindak,\" pungkasnya.(Sof/ANTARA)
Menperin: Rasio Kepemilikan Mobil Rendah Jadi Potensi Manufaktur RI
Jakarta, FNN - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut rasio kepemilikan mobil yang masih rendah di Indonesia merupakan peluang besar untuk bisa dimanfaatkan industri manufaktur, termasuk pabrikan otomotif Jepang.Dalam Indonesia-Japan Autoparts Business Forum yang digelar di Nagoya, Jepang, sebagaimana diikuti secara daring dari Jakarta, Senin, Menperin mengatakan rasio kepemilikan kendaraan roda empat di Indonesia masih 99 kendaraan per 1.000 orang, padahal jumlah total penduduknya mencapai 270 juta orang.\"Berdasarkan data yang kami miliki, rasio kepemilikan kendaraan roda empat di Indonesia sebesar 99 kendaraan per 1.000 orang. 99 kendaraan per 1.000 orang ini out of 270 juta orang,\" kata Menperin Agus Gumiwang.Sementara itu, lanjut dia, di Brunei Darussalam yang penduduknya hanya 2 juta orang, rasio kepemilikan kendaraan mencapai 805 kendaraan per 1.000 orang. Ada pun Malaysia, dengan sekitar 30 juta penduduk, rasio kepemilikan kendaraan mencapai 450 kendaraan per 1.000 orang.Selain itu rasio kepemilikan kendaraan di Thailand sebesar 275 kendaraan per 1.000 orang dengan total penduduknya yang hampir 70 juta orang.\"Rasio kepemilikan kendaraan di Indonesia yang masih rendah itu menunjukkan potensi yang luar biasa bagi industri otomotif di Indonesia,\" kata Menperin.Sejalan dengan target untuk masuk dalam jajaran 10 negara dengan ekonomi terbesar dunia, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diharapkan akan bisa naik sehingga akan tercipta calon pembeli kendaraan baru.\"Ketika kita bicara Indonesia sebagai 10 ekonomi terbesar dunia, artinya GDP per kapita Indonesia akan melonjak jauh lebih cepat dan lebih tinggi. Artinya juga, akan tercipta calon-calon pembeli kendaraan bermotor baik itu roda empat atau roda dua di Indonesia yang jauh lebih banyak dari negara tetangga,\" kata Menperin.Ia mengatakan Indonesia dan sektor manufakturnya memiliki kekuatan dan daya tarik serta posisi strategis untuk jadi mitra dan bagian dari rantai pasok global.Pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan diprediksi IMF tumbuh mencapai 6 persen pada 2023 mendatang. Sementara itu, pertumbuhan industri manufaktur pada kuartal pertama 2022 sebesar 5,47 persen yoy, tumbuh lebih besar dari pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,01 persen.Di sisi lain, kehadiran industri asal Jepang juga krusial karena perusahaan Jepang merupakan perusahaan pertama yang datang ke Indonesia dan mendorong tumbuhnya industrialisasi di Tanah Air.\"Semoga forum kali ini tidak hanya forum bicara saja tapi bisa terjalin hubungan antara IKM Indonesia dan produsen otomotif di Jepang,\" kata Menperin. (mth/Antara)
Gangguan di Internal PPP Merugikan Posisi di KIB
Jakarta, FNN - Pengamat politik dari Research Oriented Development Analysis (RODA) Institute Ahmad Rijal Ilyas menyatakan gangguan di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapat merugikan posisi di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).Pernyataan itu disampaikan terkait dugaan adanya manuver dari kelompok internal partai berlambang kabah yang belakangan ini terlihat wara-wiri menemui sejumlah tokoh politik di luar PPP maupun di luar KIB.\"Manuver yang dilakukan oleh oknum kader yang diduga \'barisan sakit hati\' terhadap Suharso Monoarfa (Ketua Umum PPP), tidak terlepas dari dugaan dukungan oleh kekuatan personal ataupun partai politik di luar KIB dengan tujuan besar melemahkan posisi KIB dalam kancah kontestasi Pemilu 2024,\" jelas Rijal di Jakarta, Senin.Padahal, kata dia, figur Suharso Manoarfa merupakan politisi dinilai cukup ideal. Kiprahnya sebagai Ketua Umum PPP menjadi salah satu tokoh yang kemampuannya dipercaya Presiden Jokowi.Dia menegaskan adanya manuver politik yang ada di internal PPP untuk mendeligitimasi posisi Suharso Monoarfa.\"Di lain pihak KIB berkomitmen untuk menjaring tokoh internal sebagai kandidat bakal Capres 2024 mendatang,\" ujarnya.Rijal menyarankan agar semua pihak internal partai ataupun mitra koalisi KIB untuk solid dan bersama-sama memenangkan perolehan suara pada Pemilu 2024. Jangan sampai, perolehan suara tidak tercapai yang membuat penyesalan sehingga tersingkir.\"Jangan sampai apa yang dilakukan para kader di luar instruksi partai akan merusak, bahkan merugikan PPP sebagai partai Islam terbesar, serta merusak soliditas KIB yang notabene salah satu poros memainkan peranan penting pada pilpres,\" katanya. (Sof/ANTARA)
Anggota DPR Mendesak Dirjen Pajak untuk Memeriksa Setoran Pajak Holywings
Jakarta, FNN - Anggota DPR RI Kamrussamad mendesak Dirjen Pajak untuk memeriksa setoran pajak Holywings setelah ramai dengan strategi promosi yang kontroversial.\"Sebagai mitra kerja Dirjen Pajak di DPR RI, saya ingin menyoroti terkait setoran pajak Holywings,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.Anggota Komisi XI DPR RI itu mempertanyakan apakah setoran pajak Holywings sudah sesuai aturan dengan status Holywings itu restoran atau tempat hiburan. Kalau nomor objek pajaknya adalah restoran, kenyataannya di Holywings menyediakan hiburan.\"Jangan sampai muncul kesan perlakuan istimewa terhadap Holywings dibanding dengan usaha hiburan lainnya,\" katanya.Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta itu mendesak Dirjen Pajak untuk memeriksa secara cermat kesesuaian antara aktivitas dan nomor objek pajaknya. Izin usaha dan praktik kegiatan di lapangan harus sesuai.\"Kalau benar ada ketidaksesuaian, ini jelas merugikan pendapatan negara,\" katanya.Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) secara resmi mencabut izin usaha seluruh outlet \"Holywings\" yang berjumlah 12 lokasi di Jakarta.Pencabutan izin oleh DPMPTSP tersebut berdasarkan rekomendasi dan temuan pelanggaran dari dua organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) DKI Jakarta.Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta Benny Agus Chandra dikutip dari \"ppid.jakarta.god.id\" di Jakarta, Senin, menyebutkan sebanyak 12 outlet Holywings Group yang dicabut izin usahanya sesuai ketentuan agar membuat jera setiap pelanggaran.\"Sesuai arahan Gubernur untuk bertindak tegas sesuai ketentuan, menjerakan, dan mendasarkan pada rekomendasi dan temuan dua OPD Pemprov DKI Jakarta, maka kami selaku Dinas PMPTSP mencabut izin usaha 12 outlet Holywings di Jakarta sesuai ketentuan yang berlaku,\" kata Benny.Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Andhika Permata mengaku telah melakukan peninjauan lapangan gabungan bersama unsur DPPKUKM, DPMPTSP, dan Satpol PP dengan temuan beberapa pelanggaran yang menjadi dasar rekomendasi pencabutan izin.\"Pertama, hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen perizinan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) serta pemantauan lapangan, beberapa outlet Holywings Group yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta terbukti ditemukan beberapa outlet Holywings belum memiliki sertifikat standar KBLI 56301 jenis usaha bar yang telah terverifikasi,\" ujar Andhika.Sertifikat standar KBLI 56301 merupakan Klasifikasi Baku Lingkungan Indonesia yang harus dimiliki operasional usaha bar, yakni sebuah usaha yang kegiatannya menghidangkan minuman beralkohol, nonalkohol, dan makanan kecil untuk umum di tempat usahanya.Sedangkan, kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo, dari hasil pengawasan di lapangan, usaha tersebut (Holywings Group) melakukan penjualan minuman beralkohol untuk minum di tempat yang secara legalitas seharusnya memiliki Surat Keterangan Penjual Langsung (SKPL) Golongan B dan C dengan PB- UMKU KBLI 56301.\"Dari tujuh outlet memiliki Surat Keterangan Pengecer (SKP) KBLI 47221, bahkan ada 5 outlet lainnya tidak memiliki surat tersebut,\" tuturnya. (Sof/ANTARA)
Lebih Baik Tidak Ada Pemilu Kalau Timbulkan Perpecahan, Kata Surya Paloh
Banda Aceh, FNN - Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh mengatakan lebih baik tidak ada penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) apabila pesta demokrasi itu mengakibatkan perpecahan bangsa Indonesia.\"Lebih baik tidak ada pemilu jika itu memberikan konsekuensi pada perpecahan bangsa ini,\" kata Surya Paloh di Banda Aceh, Senin.Surya Paloh mengatakan hal itu dalam sambutannya saat meresmikan Kantor DPW Partai NasDem Provinsi Aceh, di Banda Aceh. Dia menambahkan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 telah dijadwalkan untuk dilaksanakan, sehingga proses itu harus diikuti karena merupakan amanah dari konstitusi.\"Tapi, saya katakan sebagai Ketua Umum NasDem, untuk apa buat pemilu kalau bangsa ini harus terpecah?\" tegasnya.Menurut dia, pemilu harus dilaksanakan dengan syarat semua pihak yang terlibat menghormati perhelatan pesta demokrasi tersebut, menjaga keutuhan, serta merawat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.\"Maka, kita perlu mengambil pelajaran dari pemilu sebelumnya agar kualitas pemilu ke depan ini jauh lebih baik dari apa yang sudah kita lalui,\" katanya.Harus diakui, katanya, Pemilu 2019 sudah meninggal kesedihan, kepedihan, dan luka di hati sebagian masyarakat Indonesia, bahkan menimbulkan trauma. Menurutnya, perpecahan terjadi tidak hanya di kalangan masyarakat, melainkan hingga di lingkungan keluarga.Oleh karena itu, tambahnya, semua pihak harus memetik pelajaran dari apa yang sudah terjadi sebelumnya.\"Praktik polarisasi, pendiskreditan telah membawa ujaran yang tidak membesarkan hati, bahkan mengadu domba. Ini tidak boleh terulang,\" katanya.Dia meminta semua pihak dapat memiliki misi dan tanggung jawab serupa, baik partai maupun peserta pemilu legislatif harus mendorong pemilu lebih baik dan berkualitas, bukan merasa hebat atau paling benar sendiri.\"Posisi saat ini yang dibutuhkan bangsa, kelompok manapun itu, buang. Mari bersama membangun Indonesia,\" ujarnya. (Sof/ANTARA)
Maksiat Politik
Negara ini seolah sudah menjadi miliknya dan mereka merasa paling berhak untuk mengatur dan kelola negara ini. Deal-deal politik yang terjadi selama tak ubahnya hanya untuk kepentingan pribadi/keluarga dan kelompoknya. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih POROS merupakan salah satu bagian dari elemen mesin yang berputar di mana fungsi untuk meneruskan daya dari satu tempat ke tempat yang lain. Terjadinya fenomena poros koalisi partai politik akibat adanya Presidential Treshold (PT) 20% adalah gambaran sebuah poros yang pengungkit rodanya sudah patah, dari pijakan rakyatlah pemilik kedaulatan negara. Kemacetan proses Pilpres mendatang diakibatkan oleh gerakan serba semu. Elektabilitas hanya bersandar pada survei data palsu, pencitraan, dan tebar pesona, serta politik transaksional yang sudah menyentuh semua lini, yang menjadikan semua serba buram dan semu. Bahkan akhir-akhir ini viral tokoh capres muncul badut-badutan memakai slayer syal identitas umat Islam, mereka sudah tidak malu-malu lagi sedang mempermalukan dirinya sendiri – mereka masuk pada alam alienasi yang mereka sendiri tidak mengenalinya, hanya ingin memburu simpati untuk memanipulasi data dan politik identitas sempit Negara diselimuti praktik suap-menyuap, korupsi saling membagi, saling menjaga dan membentengi diri. Kabur siapa yang harus diawasi/dijaga dan peran siapa yang harus mengawasi dan menjaga. Negara sudah seperti hutan belantara yang terisi makhluk liar, siapa kuat dialah yang akan memenangkan pertarungan. Carut-marut kehidupan berbangsa semakin parah, dan semakin sulit untuk direstorasi ke kondisi semula. Sistem konstitusi palsu menjerumuskan negara menjadi berantakan, seperti bangunan yang sudah melampaui kapasitas elastisnya. Kehidupan negara ini sudah tanpa bentuk, kehidupan masyarakat semakin getas sehingga rapuh. Seperti kaca, bangunan itu rentan untuk pecah dan berantakan yang akhirnya ambruk. Negara masuk ke alam ketidaksadaran diri (kesurupan) tidak mengerti, benar- benar tidak paham, buta dan tidak menyadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara telah kehilangan kemampuan umpan-balik untuk melakukan koreksi diri. Kewarasan sistem bernegara ini sudah kehilangan arah, buta, tuli, bisu dalam alam gelap, ini negara sedang meluncur menjadi negara maksiat politik. Akibat hampir semua pejabat negara sudah kesurupan masuk perangkap makhluk Taipan dan Oligarki. Status negara sudah masuk klasifikasi negara gagal dan diperparah terjadinya krisis konstitusi, semua akibat salah kelola tanpa arah dan mengatur negara yang ugal ugalan. Akibat Pemimpin negara yang minim kapasitas, kemampuan dan kering kerontang dari sikap dan watak negarawan. Saat ini episentrum para Capres sudah jatuh pada perilaku dengan berbagai polah tingkah kemaksiatan politik yang serba liar. Bahkan, sampai ada politisi yang wanti-wanti jangan sampai cari pasangan tukang bakso segala. Padahal, dia lupa kalau selama ini, diantara pendukung partainya itu adalah mereka yang mencari nafkah dengan berjualan bakso. Lebih mulia tukang bakso ketimbang tukang malak bansos yang bukan haknya. Mereka pimpinan parpol sejatinya juga telah berbuat maksiat politik dengan memaksakan kehendaknya untuk menyodorkan kadernya menjadi Capres, meski kinerjanya tidak ada prestasi gemilang sama sekali. Negara ini seolah sudah menjadi miliknya dan mereka merasa paling berhak untuk mengatur dan kelola negara ini. Deal-deal politik yang terjadi selama tak ubahnya hanya untuk kepentingan pribadi/keluarga dan kelompoknya. Bisa disebut, negara ini sudah diatur oleh “mafioso politika” yang berkedok atas nama demokrasi. Bisa bisa disebut juga, bagian dari maksiat politik di Indonesia. Bung Rocky Gerung saat wawancara dengan Bung Hersubeno Arief, sangat indah menggambarkan bahwa kemaksiatan politik akibat para Capres hanya bersandar pada survei data palsu, pencitraan, tebar pesona, terjebak pada PT 20 dan budaya suap-menyuap yang telah merambah di semua sudut praktek kemaksiatan politik. (*)
POPULER
