ALL CATEGORY
UU PPP: Akal Bulus Memaksakan UU Cipta Kerja
Alasan Pemerintah, diperlukan untuk mendorong invenstasi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Tiga hal ini memang sering sekali dielukan. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok DPD di MPR RI PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo memang bebal dan suka memaksakan kehendak. Sikap ini dapat kita baca dari sejumlah proses lahirnya kebijakan. Salah satunya pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Revisi UU PPP yang kini telah disahkan dicurigai menjadi alat melegitimasi UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan MK terhadap UU Cipta Kerja, normalnya, akan menampar muka pemerintah dan DPR. Tapi kita tidak melihat rasa malu itu muncul saat UU berikutnya kembali diproduksi dengan cara yang sama. Buktinya, tak terpaut lama pasca-UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional, Pemerintah dan DPR kembali memaksakan pengesahan UU Ibu Kota Negara Baru. Proses pembahasannya juga sama, secepat kilat dan penuh kontroversi. Kontroversi ini mau tak mau membuat investor luar berpikir dua kali untuk menanamkan duitnya pada proyek IKN. Dan IKN pun terseok-seok. Sikap bebal Pemerintah dan DPR kembali terlihat saat RUU PPP diundangkan. UU PPP ini adalah wajah buruk yang kesekian kalinya dalam praktik legislasi di Indonesia karena diduga menjadi jalan pintas mengegolkan UU PPP. Indikatornya, pertama, secara substantif UU PPP bertolak belakang dengan semangat perbaikan tata kelola regulasi. Salah satu tujuan revisi UU PPP adalah memasukkan norma mengenai metode omnibus law sebagai dasar perbaikan UU Cipta Kerja. Padahal, metode ini sebelumnya tidak dikenal. Revisi UU PPP berpotensi memantik amarah publik. Pengakuan UU PPP terhadap metode Omnibus Law terindikasi menjadi pintu masuk mengesahkan UU Cipta Kerja yang ditolak publik dan telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. MK tentu tidak asal ketok palu. Metode Omnibus Law bersifat multidimensi dan multisektor, sehingga sangat berpotensi tumpang tindih dan rawan kekeliruan. Kekhawatiran banyak pihak akhirnya terbukti di Gedung MK. Kedua, tidak satu pun amar putusan MK memerintahkan revisi UU PPP. MK memerintahkan memperbaiki UU Cipta Kerja, bukan UU PPP. Oleh MK, UU Cipta Kerja dinyatakan tidak sesuai dengan metode dan sistematika pembentukan UU serta bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyebutkan bahwa UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena model revisi UU dengan gaya Omnibus Law tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, banyak salah ketik di UU Cipta Kerja. Jadi, ada indikasi, revisi UU PPP adalah akal-akalan pemerintah dan DPR mengesahkan UU Cipta Kerja. Indikasi ini setidaknya diperkuat oleh tiga hal. Pertama, bukannya memerbaiki UU Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR malah merevisi UU PPP yang nota bene merevisi asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, hingga saat ini, kita tidak pernah mendengar upaya Pemerintah dan DPR melaksanakan perintah MK, yakni memperbaiki UU Cipta Kerja. Pemerintah maupun DPR belum pernah membahas apalagi mengajak partisipasi publik atau stakeholder untuk membahas proses perbaikan itu. Publikasi pun belum ditemukan. Ketiga, adanya perubahan mengenai mekanisme perbaikan salah ketik. UU PPP pascarevisi mengatur bahwa setelah RUU disetujui bersama namun telah disampaikan kepada presiden, kesalahan teknis penulisan (salah ketik) masih diperkenankan untuk diperbaiki. Kita tahu, masalah salah ketik menjadi polemik besar dalam UU Cipta Kerja. Revisi UU PPP sebagai akal-akalan mengegolkan UU Cipta Kerja menunjukkan betapa buruk dan tidak disiplinnya cara pemerintah mengelola negara. Bila pemerintahnya saja tidak disiplin, bagaimana berharap masyarakat taat hukum? Seperti pengesahan UU yang penuh kontroversi lainnya, proses pembahasan revisi UU PPP berlangsung cepat, hanya enam hari. Revisi UU PPP dimulai pada 7 April 2022 dan persetujuan tingkat satu diputuskan dalam rapat pleno Badan Legislasi DPR pada 13 April 2022. Itu pun, efektifnya hanya empat hari bila dipotong Sabtu dan Minggu sebagai hari libur. Alasan Pemerintah, diperlukan untuk mendorong invenstasi, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Tiga hal ini memang sering sekali dielukan. Tapi fakta berkata lain. Bahkan, Bos Tesla Elon Musk yang diuber Jokowi justru memilih investasi membuka kantor di Thailand. Sementara lapangan kerja bagi kelas menengah ke bawah terus digerogoti Tenaga Kerja Asing asal China. Begitulah, mereka banyak cakap, namun minim realisasi! (*)
Anies Puan Pasangan Kontroversial
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan POLA pemasangan di aras PT 20 % terus berkonfigurasi. Ada Prabowo-Puan, Ganjar Erik, Anies-AHY, bahkan muncul Ganjar-Anies, Prabowo-Khofifah, Anies-Puan, dan yang paling lucu Prabowo-Jokowi. Konsepsi ilusi Jokowi 3 periode adalah Jokowi-Prabowo. Para \"king maker\" sedang berfikir dan melakukan lobi keras. Sebenarnya sulit membedakan \"king maker\" dengan bandar ataupun calo Pilpres. SurveI selalu unggulkan Prabowo, meski tingkat kepercayaan pada survey itu rendah, lembaga yang bisa dibayar dan dipesan. Ganjar selalu disebut sebagai pewaris dan kepanjangan kekuasaan Jokowi dan oligarki. Anies justru yang paling riel dalam gebyar dukungan. Paling ditakuti dan sangat berpeluang. Memasang-masangkan Anies untuk cawapres menjadi daya tarik tersendiri. Pasangan rasional adalah Anies-AHY karena sekurangnya PKS, Nasdem, dan Demokrat cukup untuk mengusung lewat ambang batas PT 20 %. Pasangan potensial adalah Anies-Airlangga karena Airlangga Ketum Golkar berkubu dengan PAN dan PPP. Adapun pasangan kontroversial adalah Anies-Puan. Fenomena baru yang dikaitkan dengan manuver orang JK. Soal umroh segala. Orang bisa menilai ideal sebagai pasangan relijius dan kebangsaan. Tapi itu kontroversial karena basis dukungan Anies dan Puan berada pada posisi diametral. PDIP termasuk partai yang berusaha menjegal Anies sejak awal sementara pendukung Anies rentan pada PDIP yang merepresentasi partai penguasa. Jauh dari rakyat dan umat Islam. Kawin paksa tidak akan membuat rumah tangga bahagia. Tiga hal penting jika kawin paksa dari pasangan kontroversial ini dilakukan, yaitu ; Pertama, kedua pendukung sebagian akan berlari ke lain hati. Atau enggan mendukung perpaduan. Kubu Islam pendukung Anies mungkin memilih golput, pendukung Puan bisa beralih ke Ganjar. Apalagi jika partai-partai awal pendukung Anies menarik diri, Anies-Puan hanya akan diajukan oleh PDIP. Artinya fatal. Kedua, posisi Anies tidak aman karena partai pendukung Puan memiliki fanatisme yang jauh lebih kuat, sementara Anies didukung oleh partai-partai dengan ikatan yang lebih cair. Anies akan digoyang dan dijatuhkan di tengah jalan dalam rangka membuka peluang bagi Puan untuk menjadi Presiden. Operasi intelijen bisa dimainkan. Ketiga, Anies-Puan sulit melakukan perubahan politik karena PDIP adalah partai konservatif sekaligus the rulling party. Akan ikut berperan dalam menentukan kebijakan. Gagasan otentik dan konstruktif Anies bakal banyak terganjal. Terutama pemberantasan KKN dan penegakan HAM. Gonjang-ganjing pemasangan Anies-Puan hanya menguntungkan Puan. Mendongkrak kenaikan ratingnya. Sementara bagi Anies sama sekali tidak menguntungkan bahkan mungkin merugikan. Qua intelektual, emosional, integritas, maupun track record kepemimpinan yang berbeda tidak akan membawa keduanya bersimbiosis mutualisma bahkan mungkin saja parasitis. Tetapi benar kata sebagian orang bahwa Belanda itu masih jauh, jadi semua otak-atik masih terlalu dini. Meski Formula E menunjukkan kesuksesan Anies Baswedan yang mampu menaklukan Puan dan Jokowi namun belum tentu kondisi berjalan normal hingga 2024. Dalam hal perubahan politik terjadi lebih cepat dimana Jokowi lengser sebelum 2024 atau PT 20 % ternyata telah hapus, maka cerita soal Pilpres akan bernarasi lain. (*)
lndonesia Bersatu, Pas Berpeluang Pas Cocok
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan ZAMAN itu tabib sedang sohor-sohornya. Di Sawah Besar ada tabib Fachrudin. Mengobati rupa-rupa penyakit. Tabib Fachrudin terkenal dengan promosinya: Nafsu besar tenaga kurang. Ibarat bubuk makan kayu. Sepertinya ini promosi obat kuat. Di iJatinegara Tabib Wahid Mawn. Juga mengobati rupa-rupa penyakit, tapi yang banyak diiklankan obat untuk gangguan saat wanita menapause (datang bulan). Gangguan ini disebut Datang Bulan Tidak Tjotjok/Cocok, lihat photo atas. Koalisi 3 parpol, Golkar, PAN, PPP, yang dinamakan Indonesia Bersatu justru pas datang peluang pas cocok. Peluang yang jelas bagi 3 parpol itu Pilpres 2024. Dalam malam silaturahmi mereka 4/6/2022 hadir Ical dan Akbar, Golkar, Hatta Rajasa, PAN, Luhut Panjaitan yang tidak berafiliasi ke parpol-parpol KIB tapi interest untuk berhadir. Dan Ketua Umum Pro Jokowi. Assumed away dugaan pemilu batal, Koalisi Indonesia Bersatu bisa mencapres karena total kursi sekitar 130 tembus threshold. Tapi siapa capres dan cawapres mereka? Kalau koalisi untuk menggolkan atau hadang sesuatu, suara mereka minim. Di luar mereka di DPR ada sekitar 430 vote. Di MPR? Andainya DPD ikut mereka semua vote baru 130 + 134 = 264. Koalisi masih kalah. Dukung capres partai lain? Artinya koalisi berkoalisi, donk. Koalisi Indonesia Bersatu serius karena mereka akan membuat ikatan tertulis. Tujuan keberadaan mereka baru dapat dilihat jernih setelah tanda tangan naskah koalisi. Perkiraan bisa saja, mungkin mereka siap kawal Jokowi. Kalau memang seperti itu, yang seperti ini tiap era transisi biasa saja. Transisi era Orla ke Orba ada Barisan Soekarno yang bersemboyan: pejah gesang \'nderek Bung Karno. Hidup mati bersama BK. Saat-saat jelang kejatuhannya Pak Harto gagal bentuk Dewan Reformasi karena Nurcholish Madjid menolak jadi Ketumnya. Bisa saja KIB tidak seperti yang sudah-sudah. Kecil kemungkinan partai-partai lain: PDIP Gerindra PKS PKB Nasdem Demokrat membuat koalisi serupa. Keenam partai pun kendor dalam bercapres ria. Kenapa ya? Orang juga sudah banyak yang mendusin. (RSaidi)
Luhut = Harmoko Jilid 2?
Oleh Rahmi Aries Nova - Wartawan Senior FNN DUA puluh empat tahun lalu, presiden kedua Indonesia yang sudah berkuasa 32 tahun lebih Soeharto, sudah ingin mundur. Soeharto mengaku dirinya sudah \'TOP\' (Tua Ompong dan Peot). Dan baginya sudah cukup mengabdi pada negeri ini dan sudah saatnya istirahat, meluangkan banyak waktu untuk keluarga dan bermain dengan cucu-cucu. Tapi Menteri Penerangan saat itu Harmoko justru menyampaikan \'laporan palsu\'. Menyebut rakyat masih menginginkan Pak Harto untuk terus memimpin negeri. Golkar (Golongan Karya), partai pendukung pemerintah mendukung penuh. \"Pak Harto akhirnya memang terpilih lagi. Tapi dua bulan berselang gelombang reformasi tak terbendung. Pak Harto pun tumbang,\" ujar Rizal Ramli, saksi sejarah yang masih vokal hingga saat ini. Rizal mengaku ia orang pertama yang meramalkan bahwa krisis ekonomi akan menjadi krisis politik pada 1998. \"Saya sudah ramalkan itu sejak Oktober 1996,\" jelasnya lagi. Kini Rizal meramalkan hal serupa. Indikasinya sudah begitu nyata dengan kehidupan menengah ke bawah yang sudah susah, uang yang beredar sedikit sekali karena disedot untuk surat utang negara, kesulitan likuiditas dan rakyat dipukul dua kali dengan naiknya harga dan pajak serta pemerintah yang begitu pro Beijing dan otoriter. \"Saya bukan asal jeplak ini basisnya dari analisa kondisi objektif,\" jelas Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) era Presiden Abdurahman Wahid itu. Bahkan boleh dibilang kondisi saat ini lebih buruk dari era Soeharto. \"Zaman Pak Harto dari minyak dan gas 85 persen untuk negara. Sekarang semua dikuasai asing, negara tidak dapat apa-apa,\" katanya dengan nada geram. Sekarang harga batubara naik berlipat-lipat, tapi negara memperoleh sedikit. Rakyat apalagi. Harga nikel naik. Tetapi, yang menikmatinya kontraktor asing dan aseng. Terbalik dibandingkan era Soeharto. Sekarang negara hanya dapat 15 persen, selebihnya dinikmati ologarki asing aseng. Rizal melihat apa yang dilakukan Harmoko pada masa lalu, kini dilakoni Luhut Bisnar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang pernah menjadi bawahannya saat ia menjadi Menko Ekuin dan Luhut menjabat Menteri Perdagangan. Menurut Rizal, sebagai bawahannya di era Gus Dur, Luhut, adalah tipe yang suka menyenangkan atasan. Ya, mirip Harmoko (almarhum). Luhut berusaha menyenangkan, karena ada sesuatu yang diinginkannya. \"Ketika saya minta agar minyak goreng diturunkan waktu itu, dia mengatakan, \"Siap!\" Atas perintahnya itu, Luhut pun mengumpulkan pengusaha migor. \"Ya, dia lakukan perintah saya. Akhirnya harga migor waktu itu turun,\" katanya. Luhut yang kini mengurusi soal minyak goreng hingga harga tiket masuk Candi Borobudur diduga sosok yang ingin Presiden Joko Widodo memperpanjang masa jabatannya lewat propaganda \'Jokowi Tiga Periode\' dan skenario lain yang intinya mempertahankan kekuasaan selama mungkin dengan dukungan oligarki dan partai-partai politik yang siap \'dibeli\' dengan harga tinggi. \"Luhut itu seperti Harmoko jilid 2. Kalau di Sri Lanka ada Rajapaksa, di sini ada \'raja tipu\',\" katanya di akhir wawancara dengan FNN pekan lalu. (*)
Panitia Formula E, Undang Ustaz Haikal Hasan Bukan Mba Rara
Jakarta, FNN -- Berbeda dengan perhelatan MotoGP Mandalika yang sempat mengundang pawang hujan Mba Rara, pada pelaksanaan balapan mobil Formula E yang diundang panitia adalah Ustaz Haikal Hasan untuk memimpin do\'a di Ancol Jakarta Utara, Sabtu (4/6/2022). Haikal diundang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) ke Sirkuit Internasional Formula E untuk memimpin doa bersama. Doa bersama tersebut, dilakukan bersama sejumlah anak yatim untuk kesuksesan acara ajang bergengsi tersebut pada 4 Juni di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. \"Biar Mas Anies Baswedan menunjukkan dengan hasil kerja dan kita menunjukkan dengan doa,\" kata Haikal. \"Semuanya bekerjasama dan kompak. Ustaz minta tolong, ikhlas, kirimkan pahala Surat Al-Fatihah untuk kesuksesan acara ini,\" sambung Haikal saat memimpin doa. Penceramah kondang dengan sebutan \'Babeh Haikal\' ini pun menengadahkan tangan dan muka seraya membacakan surat pembuka Al-Qur\'an tersebut untuk diikuti sejumlah anak yatim yang dihadirkan khusus acara doa bersama tersebut. Meski saat ini cuaca di Indonesia hampir selalu panas, ada kalanya hujan tiba-tiba turun. Sebelumnya, tim Formula E Operation (FEO) mengatakan tak perlu khawatir tentang kondisi cuaca sebab pihaknya sudah mengantisipasi kondisi tersebut. “Kami menyiapkan berbagai rencana dan mitigasi untuk menghadapi berbagai cuaca,\" kata Consultant Safety, Health and Environment (HSE) FEO Richard Bate dalam keterangan terpisah beberapa waktu lalu. Richard mengatakan, pihaknya sudah melalui banyak sekali balapan di berbagai negara dunia, dengan bermacam-macam musim sehingga, untuk menghadapi situasi seperti cuaca, mereka siap mengakomodir sesuai dengan keadaan di Indonesia. Dari sisi keamanan penonton secara umum, misalnya, Richard menjelaskan pihaknya akan mengarahkan dan menuntun semua orang untuk turun dari tribun jika cuaca sangat buruk, seperti ketika angin sangat kencang. Event Director FEO Gemma Serra mengatakan, dari sisi pertandingan, kalau sekadar hujan biasa seperti yang terjadi belakangan ini, tak akan menimbulkan masalah bagi balapan. Hal itu, lanjut Gemma, karena trek Formula E di Jakarta itu didesain dengan banyak drainase yang berfungsi baik. Formula E diikuti oleh 11 tim dan pabrikan otomotif dunia, seperti Jaguar, Mercedes, Porche dan Nissan. Untuk ajang di Jakarta kali ini dimenangkan oleh Mitch Evans dari Tim Jaguar TCS Racing, sedangkan Jean Eric Vergne (DS Techeetah) yang dalam babak kualifikasi sebagai pembalap tercepat harus puas di posisi kedua. ***
Luhut Jamin Pasokan dan Harga Minyak Goreng Curah di Pasaran
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjamin pasokan dan harga minyak goreng di pasaran dengan penyempurnaan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).Oleh karena itu, ia pun mengimbau masyarakat tidak panik, galau, dan khawatir pasokan domestik akan berkurang atau harga akan kembali meningkat.\"Selain menjalankan pembukaan keran ekspor, pemerintah juga secara resmi mengubah kebijakan minyak goreng curah yang tadinya berbasis subsidi menjadi berbasis pemenuhan kewajiban pasar domestik (DMO) dan kewajiban harga domestik (DPO),\" katanya dalam konferensi pers daring di Jakarta, Minggu.Menurut Luhut, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng domestik di harga yang terjangkau selepas pelarangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng dicabut.\"Dengan kebijakan ini, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak panik, atau tidak perlu galau atau khawatir pasokan domestik akan berkurang atau harga akan kembali meningkat. Ini kami pastikan tidak terjadi,\" tegasnya.Mantan Menko Polhukam itu pun menjelaskan, jumlah DMO yang ditetapkan pemerintah sejak 1 Juni 2022 sebesar 300 ribu ton minyak goreng per bulan. Jumlah itu lebih tinggi 50 persen dibandingkan kebutuhan domestik.\"Hal ini dilakukan untuk membanjiri pasar domestik hingga dapat memudahkan masyarakat dalam mencari minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi Rp14 ribu hingga Rp15 ribu sekian,\" katanya.Pemerintah, lanjut Luhut, juga akan menyalurkan minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi itu ke daerah-daerah yang sebelumnya tidak terjangkau oleh program ini dengan baik.Pemerintah juga akan memberikan kompensasi penambahan biaya angkut agar program minyak goreng curah untuk rakyat itu bisa dijangkau di seluruh pelosok Tanah Air.Luhut menerangkan alokasi DMO akan dibagi tidak hanya berdasarkan kapasitas produksi tapi juga kepatuhan terhadap pemenuhannya. Mereka yang patuh akan lebih cepat untuk bisa melakukan ekspor daripada mereka yang tidak patuh dalam memenuhi DMO.\"Jadi kalau dia tidak memenuhi DMO-nya, dia juga tidak akan mendapatkan fasilitas ekspornya,\" katanya.Sementara itu, terkait kewajiban harga domestik (DPO), pemerintah tidak hanya menerapkannya terhadap produsen CPO dan minyak goreng tapi juga hingga tingkat distributor.Penentuan harga DPO ini akan menjadi dasar pengawasan dan penindakan oleh satgas di lapangan yang terdiri dari berbagai unsur mulai dari Polri, TNI, Kejaksaan hingga pemda terkait. (mth/Antara)
Kemenparekraf Dorong Penggunaan Kendaraan Listrik di Kawasan Borobudur
Jakarta, FNN - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle) di kawasan wisata Candi Borobodur, Magelang, Jawa Tengah, sebagai perwujudan ekowisata (greentourism).Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Vinsensius Jemadu menyatakan bahwa kawasan Borobudur yang menjadi salah satu Destinasi Super Prioritas (DSP) diharapkan mampu menjadi jawara dalam mengimplementasikan kendaraan umum berbasis listrik.”Pada Mei 2022, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno telah meresmikan layanan kendaraan listrik ramah lingkungan di Borobudur yang dapat digunakan wisatawan untuk berkeliling kawasan serta desa-desa wisata yang ada di sekitarnya,\" ujarnya dalam peresmian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di daerah itu lewat keterangan resmi, di Jakarta, Minggu.Saat ini, lanjutnya, sudah ada kendaraan umum roda dua berbasis listrik yang dapat dipakai oleh para pengunjung ke kawasan tersebut. Kendaraan pariwisata berbasis listrik bakal digunakan sebagai moda transportasi yang menghubungkan titik-titik utama pariwisata.Secara bertahap, ucap Vinsensius, penggunaan kendaraan listrik akan diterapkan di semua destinasi wisata utama seperti di lima DSP. Dengan itu, mimpi menjadikan Indonesia sebagai destinasi ramah lingkungan (World Green Destination) dinilai tercapai.\"Titik-titik ini meliputi bandara, hotel, dan atraksi wisata. Dalam hal ini, dibutuhkan kolaborasi erat dan sinergi antar pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, badan usaha, dan pihak swasta, utamanya industri Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) di Indonesia,\" ungkap dia.Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa penyediaan SPKLU di destinasi pariwisata diperlukan guna mewujudkan Tujuan Pengembangan Berkelanjutan (SDG’s) di sektor pariwisata.“Melalui penyediaan kendaraan pariwisata berbasis listrik dan SPKLU di destinasi pariwisata, diharapkan tahun depan kawasan Borobudur bersih dari mobil fosil sehingga kawasan Borobudur menjadi kawasan hijau,” ucap Menkomarves.Pada tahun 2024, ditargetkan persoalan lahan, penempatan SPKLU, hingga jaringan kelistrikan akan dirampungkan.\"Semua penataan Borobudur selesai pada 2024, Presiden Joko Widodo sudah perintahkan itu dan budget terakhir Rp6,8 triliun untuk penataan ini semua. Masalah tanah dibereskan, masalah penempatan dibereskan, dan masalah lampu kabel tidak lagi di atas,\" katanya. (mth/Antara)
Integrasikan Sistem Transportasi-Kesehatan, Beijing Cabut "Lockdown"
Beijing, FNN - Pemerintah Kota Beijing, Minggu, mengumumkan pencabutan status penguncian wilayah (lockdown) dengan melonggarkan kebijakan protokol kesehatan antipandemi COVID-19 mulai Senin (6/6).Kebijakan tersebut diambil setelah dalam sepekan terakhir otoritas pemerintahan di ibu kota China itu mengintegrasikan sistem transportasi massal dengan kartu kesehatan masyarakat yang mencakup data vaksinasi dan hasil tes PCR berkala.Sejak Jumat (3/6) telah muncul perintah di aplikasi kartu kesehatan (jiankangbao) untuk memasukkan nomor kartu tiket elektronik kereta metro bawah tanah (subway).Kalau nomor tiket tidak dimasukkan di jiangkangbao, maka pintu elektronik di stasiun subway tidak akan terbuka secara otomatis.Pewarta ANTARA Beijing sempat mengalami hambatan tersebut di Stasiun Jinshong dan Stasiun Shuangjing sebelum muncul perintah di aplikasi jiankangbao pada Minggu (31/5) dan Jumat (3/5).Namun petugas di kedua stasiun tersebut masih bisa memakluminya dengan membukakan pintu secara manual karena integrasi sistem tersebut pada saat itu hanya bisa untuk pemegang nomor kartu identitas warga lokal sehingga masih belum mengenali nomor paspor.\"Sekarang nomor paspor sudah teridentifikasi di tiket dan jiangkangbao,\" kata seorang warga negara Indonesia yang baru saja berhasil memasukkan nomor tiket di aplikasi di jiankangbao-nya sehingga sudah bisa digunakan untuk naik subway dan tranportasi umum lainnya di Beijing.Dengan diperlonggarnya restriksi antipandemi, maka restoran dan kafe di Ibu Kota sudah diizinkan menerima pengunjung mulai Senin.Sejak 1 Mei otoritas Beijing melarang warga makan dan minum di dalam restoran setelah ditemukan klaster baru COVID-19 varian Omicron pada 22 April.Siswa sekolah menengah atas sudah bisa kembali ke sekolah di Beijing sejak Kamis (2/6), sedangkan murid sekolah menengah pertama dan sekolah dasar baru dimulai pada Senin (13/6) dan murid TK pada Senin (20/6).Beberapa toko dan pusat perbelanjaan di Beijing sudah kembali beroperasi secara penuh pada Ahad. (mth/Antara)
Menteri LHK: Hari Lingkungan Hidup 2022 Momen Menumbuhkan Kepedulian
Jakarta, FNN - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2022 perlu menjadi momentum meningkatkan kepedulian untuk terus memperbaiki perilaku adil terhadap lingkungan dengan berbagai perkembangan yang telah dihasilkan dari kebijakan aspek pembangunan lingkungan hidup dan tata kelola sumber daya alam di Indonesia.Dalam pernyataan di akun Kementerian LHK yang dikutip dari Jakarta, Minggu, Siti Nurbaya menuliskan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini merupakan peringatan 50 tahun Konferensi Stockholm, dengan lima dekade perjalanan pembangunan lingkungan hidup di Indonesia mencatat berbagai perkembangan.\"Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2022 ini menjadi momen penting untuk terus menumbuhkan, meningkatkan kesadaran dan kepedulian untuk terus memperbaiki dalam perilaku adil terhadap lingkungan,\" tulis Siti dalam unggahan terkait Hari Lingkungan Hidup Sedunia, diperingati setiap 5 Juni, pada Minggu.Menurutnya, dengan kegigihan, kerja nyata dan kerja keras semua elemen bangsa menjalankan berbagai pokok-pokok kebijakan Presiden Joko Widodo pada aspek pembangunan lingkungan hidup dan tata kelola sumber daya alam, saat ini telah terdapat berbagai perkembangan, seperti transformasi struktural dan produktivitas alam dan manusia mengatasi kesenjangan dan mewujudkan kesejahteraan.Dengan Nawa Cita dilakukan juga berbagai langkah korektif untuk mendukung keberpihakan pada rakyat yang diaktualisasikan lewat alokasi pemanfaatan hutan sosial 12,7 juta hektare (ha) serta pencadangan kawasan untuk tanah objek reforma agraria (TORA) 4,1 juta ha.Siti juga memberikan contoh perkembangan lingkungan hidup lainnya, yaitu moratorium permanen hutan alam primer dan gambut, restorasi perbaikan tata air gambut, rehabilitasi DAS dan mangrove, pengelolaan hutan lestari dan pengembangan multi-usaha kehutanan.Dilakukan juga pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati, perlindungan satwa liar dengan konservasi, kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara permanen, penurunan angka deforestasi, berbagai kebijakan iklim, termasuk FoLU Net Sink 2030 serta penguatan instrumen kerja, seperti penegakan hukum.Siti menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas segala capaian tersebut yang dihasilkan dari kerja sama berbagai elemen bangsa, seperti dari pemerintah, masyarakat, komunitas, dunia usaha dan akademisi.\"Tantangan ke depan tidak lebih mudah. Objektivitas dan kejernihan dalam kita melihat masalah dan membangun artikulasi penyelesaian masalah merupakan pijakan kolaborasi yang sangat penting,\" tuturnya. (mth/Antara)
Mendag: Pengajuan Ekspor CPO Dilakukan Secara Elektronik
Jakarta, FNN - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2022, ditetapkan bahwa pengajuan persetujuan ekspor (PE) dilakukan secara elektronik.\"Pokok aturan dari Permendag Nomor 30 Tahun 2022 yang pertama yaitu pengajuan PE dilakukan secara elektronik,\" kata Mendag saat menggelar konferensi pers secara virtual, Minggu.Diketahui, Permendag tersebut mengatur tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil, pengaturan kembali ekspor CPO tetap berpegang pada prinsip bahwa kebutuhan CPO di dalam negeri.Menurut aturan pokok pada permendag tersebut, permohonan pengajuan PE disampaikan secara elektronik kepada Menteri Perdagangan melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW).Permohonan dilengkapi dengan menyampaikan data elektronik hasil validasi pemenuhan Domestic Market Obligation (DMO) CPO dan atau pemenuhan DMO minyak goreng curah yang telah divalidasi oleh tim yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan.Selanjutnya, ketentuan ekspor berlaku untuk produk CPO dan turunannya, yakni 12 pos tarif dan lima komoditi yang mencakup Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil), Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Olein), dan Used Cooking Oil (UCO).Selain itu, PE diterbitkan secara otomatis melalui INATRADE dan diteruskan ke SINSW. Dengan demikian, PE akan terkirim secara otomatisdi SINSW dengan mencantumkan QR Code. PE berlaku selama enam bulan dan dapat dilakukan perubahan data.\"Eksportir bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran data dan informasi. Dan apabila terbukti tidak sesuai dengan data dan informasi yang disampaikan, akan dikenakan sanksi,\" ujar Mendag.Terakhir, Mendag menyampaikan bahwa pengawasan dan monitoring dilakukan oleh tim monitoring gabungan yang terdiri dari unsur gabungan Kemendag, Kejaksaan Agung, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kemenko Maritim dan Investasi.Kemudian, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Sekretaris Kabinet, Kementerian Pertanian, Satgas Pangan, dan Kementerian Lembaga lainnya, dan dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Perlundungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Veri Anggrijono. (mth/Antara)
POPULER
