ALL CATEGORY
Aspirasi Masa Jabatan Kades Diteruskan ke Kemendagri
Makassar, FNN - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar di hadapan para kepala desa di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, menyampaikan bahwa aspirasi mereka terkait masa jabatan sudah diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri.\"Aspirasi para kepala desa mengenai masa jabatan sudah saya teruskan ke Kemendagri. 18 tahun masa jabatan kalau boleh bukan dibagi tiga tapi dibagi dua (periode) saja,\" ujarnya di Gowa, Senin.Ia mengatakan jabatan kepala desa yang sebelumnya hanya enam tahun bisa diduduki oleh kepala desa maksimal tiga periode dengan jumlah masa jabatan 18 tahun.Namun, ia mengaku jika aspirasi para kepala desa itu cukup dua periode tetapi masa jabatannya sama, yakni selama 18 tahun atau dalam satu periode bisa dijabat selama sembilan tahun.\"Yang berkembang di kalangan para kepala desa bagaimana 18 tahun ini dibagi dua saja, yakni sembilan tahun. Bahasan yang mendasari adalah permasalahan yang terjadi di masyarakat tidak bisa menyelesaikan perbedaan pilihan kalau hanya enam tahun,\" katanya.Menurut dia, salah satu pertimbangan yang diambil adalah meredam dan meminimalisir konflik horizontal yang ditimbulkan dari pemilihan kepala desa (pilkades).Kemendagri sendiri, kata dia, sudah memberikan perhatian serius mengenai aspirasi para kepala desa tersebut dan segera akan melakukan pembahasan lebih lanjut. \"Sudah ada tanggapan dari Kemendagri dan ini akan dibahas lebih lanjut,\" terangnya.Selain itu, keputusan yang diambil Kemendagri mengenai permasalahan kepala desa sudah diputuskan, yakni terkait pelaksana tugas (Plt) kepala desa yang tidak boleh lebih dari enam bulan.\"Kemendagri sudah memberikan solusi tidak ada Plt boleh lebih dari enam bulan karena kalau lebih, maka akan dilaksanakan pilkades tetapi yang memilih adalah perwakilan,\" ucapnya. (Ida/ANTARA)
Kekuasaan Luhut Sampai di Puncak Borobudur
MENTERI Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mulai merambah dan menapaki Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Bagaimana pendapat akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung? Wartawan senior FNN Hersubeno Arief mewawancarai Rocky Gerung melalui kanal Rocky Gerung Official, Senin (6/6/-2022). Berikut petikannya. Heboh Pak Luhut lewat Instagramnya mengumumkan bahwa tiket masuk ke Borobudur akan dinaikkan menjadi 750.000 rupiah dan untuk turis asing itu sampai 100 US Dollar. Jadi heboh karena orang bingung kenapa Pak Luhut yang mengumumkan. Bukannya Borobudur ini bukan BUMN, tapi pariwisata ini di bawah Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Makanya banyak yang lapor ke Pak Sandi, jatah Bapak diserobot sama Pak Luhut. Ya sebagai Perdana Menteri, beliau menentukan semua hal. Sebagai tokoh yang sudah dianggap menguasai semua soal sehingga kekuasaan beliau sekarang sampai ke puncak Borobudur. Jadi hal yang betul-betul mencengangkan, tapi kita tahu bahwa Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) memang hanya percaya pada Pak Luhut. Jadi anggap saja sebagai Perdana Menteri semua hal harus sepengetahuan dan bahkan seizin Pak Luhut. Dan netizen tidak perlu kaget karena nanti akan ada jabatan baru lagi. Mungkin Pak Luhut nanti akan dapat jabatan karena sudah sampai di puncak Borobudur. Nanti juga akan dapat jabatan mengkoordinir penyelaman untuk menemukan benda-benda purbakala. Itu juga berhubungan dengan maritim. Jadi, sewaktu-waktu kas negara kosong (bukan kosong sebetulnya) tetapi Sri Mulyani pelit saja). Dia baru dapat duit banyak dari ekspor komoditas tapi nggak mau dipakai karena akan dipakai nanti buat pencitraan dan Pemilu 2024. Karena itu, semua sektor harus dimoneterisasi. Sekarang Borobudur. Dan, sebentar lagi penyelaman benda-benda purbakala buat nutupin APBN yang seharusnya untuk rakyat. Tapi sebetulnya ada masalah bahwa harga itu kan harga yang terlalu berat untuk turis domestik karena memang lebih banyak turis domestik yang ke Borobudur. Jadi kalau alasannya itu untuk menjaga konservasi, ya semua orang juga ingin agar punya pengetahuan tentang Borobudur. Jadi, orang yang ingin tahu kalau dia mahasiswa atau orang biasa ingin tahu ke Borobudur tetap dikasih tarif 750.000 kan? Jadi tetap itu berat sekali. Nah Pak Luhut menganggap bahwa yang naik ke atas itu cuma yang ingin mengerti Borobudur karena itu orang asing. Orang Indonesia juga mau jalan ke situ. Apalagi kalau dibilang tarif dasarnya 750 ribu, lo orang ke Borobudur itu untuk tiba di stupa terakhir bukan sekadar mondar-mandir cari kuliner di Borobudur. Jadi itu. Tapi kita nggak perlu persoalkan karena itu keputusan Perdana Menteri. Ya, kalau itu clear hanya soal konservasi dan sebagainya, kita sepakat karena bagaimanapun itu salah satu situs warisan dan salah satu keajaiban dunia, kita mesti jaga dengan benar. Tapi kan yang kita soroti peran tadi. Tapi kalau lihat aktivitas Menteri BUMN, wajar kalau Pak Luhut kemudian ambil alih tugas itu, karena saya lihat di status medsosnya Pak Erick Thohir sekarang sibuk menghadiri silaturahmi akbar PAN. Saya kira pasti ini urusannya bukan soal ekonomi ini tapi ini soal Pilpres 2024. Ya itu Erick Thohir masih dalam jabatan yang digaji negara untuk membenahi BUMN, dia sibuk mondar-mandir nyari posisi di partai-partai. Jadi, kita bisa mengerti karena kemarin Erick Thohir sebetulnya pamornya sudah dijatuhkan Pak Jokowi karena soal Formula E dan Anies Baswedan yang berkibar lagi, maka pasti Pak Erick mau cari jalan supaya dia naik lagi sebagai figur. Jadi, persaingan Erick dan Anies sudah terbaca publik. Dan kita tahu bahwa Formula ini kan sesuatu yang berhasil dipamerkan oleh Anies dan diakui oleh Internasional karena justru Erick Thohir tidak mau membantu. Jadi kalau Erick Thohir masih mondar-mandir nyari perahu, yaitu Pak Jokowi senang juga. Ya biarin saja duitnya habis untuk mondar-mandir tapi di ujungnya toh dia akan dibatalkan karena pasti Jokowi menganggap bahwa Erick Thohir bukan figur yang bisa setara dengan dia, dalam arti popularitas. Jadi percuma juga. Tapi, okelah biarin saja dia lakukan itu, tetap orang ingin lihat bagaimana politik kita diasuh melalui prinsip dasar yaitu nol persen. Saya membaca berita itu, dia bertemu dengan PAN lalu diminta sinyal supaya menyumbang juga pada KIB dan Koalisi Indonesia Berantakan. Tapi begitulah keadaan kita hari ini, seolah nggak tertahankan ambisi-ambisi itu. Tapi pasti dia akan dibatalkan oleh kesulitan ekonomi ke depan. Itu keyakinan analisis kita. Jadi kelihatannya justru yang nggak sibuk kasak-kusuk itu Pak LBP ya, fokus pada pekerjaannya. Karena Pak LBP nggak perlu nyapres. Tapi kan realitasnya Pak Luhut juga yang berkuasa. Iya Pak Luhut itu ngatur 2 agenda, agenda ekonomi dan agenda politik. Kan kemarin ketemu di Silatnas Golkar yang di tuan rumahi oleh Golkar. Lalu, sekarang PAN lakukan hal yang sama, mirip-mirip begitu. Itu pasti semua sepengetahuan Pak Luhut-lah. Kira-kira begitu. Semua ini kan komorbid yang faksinya hanya bisa melapor ke Pak Luhut. Nanti Pak Luhut yang kasih presiden, mana yang kita amputasi, mana yang kita kasih vaksin ketiga. Kira-kira begitu politik kita. Gampang bacanya. Tapi, yang tidak tercegah adalah keinginan rakyat untuk memulai gerakan yang disebut 20% atau nggak. Jadi kalau Erick Thohir mondar-mandir tapi tetap pro 20 persen itu percuma. Kemaren saya di Solo kita bahas kelakuan para politisi, dan lalu kita sepakat untuk minimal saya yang sepakat sebetulnya, kalau para kandidat ini, Erick, Anies, atau siapapun tidak setuju 0%, itu artinya mereka ini ingin bermain curang. Kan ini semua cari tiket 20 persen kan? Dia cari tiket di NasDem, di Golkar. Jadi gerakan cari tiket 20% ini jangan mengelabui demokrasi karena rakyat tidak menghendaki 20%. Jadi kalau mereka masih ngotot, kita bikin gerakan LBP, Liga Boikot Pemilu. Kelihatannya LBP masuk ke mana-mana ya? Bahkan, masuk oposisi dong kalau begitu? Iya karena kita akan pakai lembaga baru itu, Liga Boikot Pemilu, disingkat LBP. Kembali fenomena Pak Luhut yang menunjukkan betapa beliau luar biasa berkuasa, lepas apakah itu nanti terjadi atau tidak tapi kan Pak Luhut sudah menunjukkan intensi akan menangani juga masalah Candi Borobudur, selain minyak goreng. Ini menunjukkan betapa Pak Luhut memang masuk ke mana-mana, minyak goreng, parpol, kemudian sekarang Borobudur, soal penggalihan harta karun. Bagaimana kita memahami fenomena orang seperti Pak Luhut dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini? Tentu prinsip pertama adalah tupoksi. Melanggar tupoksi itu artinya yang kita sebut meritocracy, profesionalisme, memang tidak ada dalam kabinet Jokowi. Kan percuma ada pembagian kerja kalau akhirnya semua diambil alih. Tetapi yang lebih konyol lagi, yang fungsinya diambil alih diam-diam doang kan. Jadi mustinya dia yang malu dia mengundurkan diri saja. Oke, tugas saya sudah diambil Pak Luhut. Soal pariwisata mustinya Pak Sandi bilang, terima kasih karena saya tidak lagi dianggap, maka saya akan mengundurkan diri. Itu teguran pada Sandi, Lutfi (Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan), Airlangga (Menko Ekonomi Airlangga Hartarto). Ini semua itu sebetulnya cara Pak Jokowi untuk mempermalukan menteri-menterinya. Tentu, Pak Luhut tidak mungkin melakukan itu kalau nggak dibisiki secara telepati oleh Pak Jokowi. Jadi mungkin Pak Luhut punya Rara telepati bahwa kalau saya ambil alih ini pasti Pak Jokowi nggak akan larang. Itu artinya, Pak Luhut bilang Pak Jokowi silakan pecat mereka yang nggak mampu karena saya sudah ambil alih. Percuma kita ini bayar menteri-menteri yang secara teknis tidak melakukan tupoksinya. Itu juga melanggar tata tertib anggaran. Demikian juga Pak Luhut, kita cuma bayar satu kali sebagai Menko saja, dia ambil alih aktivis yang lain. Maka kita anggap tidak efisien dong. Kan pembagian tugas itu artinya satu fungsi dilakukan oleh satu institusi. Nah sekarang kalau fungsi itu berlebih, Pak Luhut jadi nggak efisien. Seolah Pak Luhut bilang, saya bisa lakukan sendiri. Hasilnya pasti akan merosot kalau dilakukan dengan cara yang berlebihan. Pak Luhut mungkin sewaktu-waktu akan masuk pada The Law of Diminishing Returns, sementara menteri-menteri yang lain bengong doang. Mereka yang bengong digaji, harusnya mundur. Jadi kontras itu sebetulnya yang sedang dirpertontonkan oleh Istana. Nah, di ujungnya terlihat bahwa memang orkestrasi Jokowi nggak berjalan. Masa ada orkestrasi, tapi yang kedengaran cuma biolanya doang. (mth/sws)
Wacana "People Power" Menyeruak, LaNyalla: Itu Hak Kedaulatan Rakyat
Solo, FNN - Wacana mengenai people power muncul dalam Dialog Nasional Peringatan 25 Tahun Mega-Bintang bertema Kedaulatan Rakyat versus Oligarki dan KKN, di Solo, Jawa Tengah, Ahad (5/6/2022). Wacana people power muncul jika Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak penghapusan Presidential Threshold 20 persen atau tidak mencabut Pasal 222 di dalam UU Pemilu yang ditengarai sebagai pintu masuk Oligarki Ekonomi menyandera kekuasaan. Dikatakan LaNyalla, dirinya sebagai pejabat negara harus menjalankan Konstitusi, yaitu menjaga siklus Pemilu 5 tahunan. Karena itu dirinya akan mengamankan pemerintahan Joko Widodo sampai 2024. Ditambahkan LaNyalla, saat dilantik, dirinya disumpah atas nama Tuhan untuk menjalankan amanat Konstitusi dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Tetapi sebagai manusia, dirinya dibekali akal dan pikiran serta hati oleh Tuhan, untuk digunakan. “Makanya saya selalu padukan, akal, pikir dan dzikir. Sehingga kita harus adil sejak dalam pikiran. Jernih dari hati dan berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah,” imbuhnya. Oleh karena itu, DPD RI menggugat Pasal 222 di UU Pemilu yang menciderai Konstitusi ke MK. Tetapi, kalau MK menolak, kemudian rakyat ingin people power, dirinya tidak berhak menghalangi. “Konstitusi sebenarnya memberi ruang untuk pemberhentian pimpinan nasional. Ada jalurnya. Sampaikan ke DPR dan MPR, nanti MPR ke MK, itu tahapannya. Di luar itu ada ekstra konstitusi. Itu hak rakyat, apabila rakyat sebagai pemilik kedaulatan menghendaki. Saya tidak berhak menolak. Tetapi saya juga tidak mendorong-dorong. Silakan saja bapak ibu dan saudara, dan pastikan bahwa rakyat yang menang. Untuk itu tunggu komando Pak Rocky Gerung,” timpal LaNyalla. Mendengar timpalan LaNyalla, Rocky pun langsung menyambar mikrophone, dia bertanya ke peserta, kita memilih padam atau menyala. “Karena nama saya tadi langsung disebut oleh Pak LaNyalla, tunggu komando, maka ada waktunya kita pilih, menyala atau padam,” tukasnya disambut teriakan menyala oleh peserta dialog. Sementara Lieus Sungkharisma, narasumber dialog lainnya mengatakan kedaulatan rakyat sudah kalah oleh oligarki. Ketidakadilan di berbagai bidang kehidupan di negara ini yang membuat rakyat muak dengan kepemimpinan saat ini. “Sekarang rakyat sudah berani untuk bersuara. Jangan anggap mereka diam karena takut. Rakyat diam karena sedang menunggu siapa yang muncul untuk memimpin people power,” katanya. Narasumber lainnya, Ketua Presidium FUI DIY, Syukri Fadholi, berharap kekuatan antara poros Islam dan Nasionalis bersatu untuk selamatkan bangsa dari kerusakan yang terjadi. Selamatkan bangsa dari penyimpangan cita-cita proklamasi. “Perlu ada persatuan antara nasionalis dan religius untuk hancurkan oligarki yang berkuasa saat ini. Sehingga membawa gerakan ke bawah bahwa bukan hanya umat Islam yang tertindas tapi juga kaum marhaen tertindas oligarki,” ujar dia. Sementara Sekjen Syarikat Islam, Ferry Juliantono, menjelaskan oligarki harus dihentikan. Demokrasi bangsa harus diubah total dengan kekuatan rakyat yang bersatu melawan kedzaliman oligarki. “Pilpres 2024 tidak menjamin terjadinya perubahan signifikan. Makanya semua kekuatan rakyat harus bersatu. Ketua DPD RI, aktivis dan civil society harus berkolaborasi. Karena apa, kekuatan oligarki adalah kekuatan modal. Dan itu hanya bisa dilawan dengan kekuatan massa,” paparnya. Dalam dialog, Ketua DPD RI hadir didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero. Selain itu, hadir Deklarator dan Pendiri Mega Bintang Mudrick Setiawan M. Sangidu dan pengamat politik Rocky Gerung, hadir juga Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Ustad Alfian Tanjung, Kol (Purn) Sugeng Waras, Boyamin Saiman dan lainnya.(mth/*)
Manuver Partai Non-KIB
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan Dari 6 partai-partai non KIB, Koalisi Indonesia Bersatu: PDIP Grindra Nasdem Demokrat PKB dan PKS, PDIP yang tampak tenang. Ketua PDIP bergerak tanpa bola karena sepertinya paham bola akan bergulir ke mana. Ketika bola di kaki Megawati pasti disepak ke arah gawang lawan dan bola masuk berikut kipernya. Diamnya PKS dan PKB tak sama dengan diamnya PDIP, kedua partai Islam senyap saja, apa karena diam itu emas, atau belum tune in dengan perkembangan situasi. Ikhtiar? Tentu kedua partai itu ikhtiar, mungkin tak hendak banyak cakap khawatir dianggap riya. Syukurlah. Ketua Nasdem banyak bergerak. Bertemu dengan Ketua Gerindra sudah. Prabowo Menhan, pada Idul Fitri 1443 H bertemu Presiden Jokowi. Juga bertemu dengan Ketua PDIP Megawati. Sepertinya Prabowo mau ambil kesimpulan ketika berkata, Capres harus berpengalaman, tak harus saya. Tampaknya pertemuan Ketua Nasdem dan Letjen Purn. Prabowo Subianto penuh dengan konten teka-teki. Pada 5/6/2022 Ketua Nasdem ditemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Letjen Purn. Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam realese Partai Demokrat dijelaskan sifat pertemuan yang 3 jam itu hanya kekeluargaan saja. Sepertinya teka+teki juga yang didulang Ketua Nasdem. Justru dengan teka-teki itu Ketua Nasdem dapat ambil kesimpulan sendiri gerangan apa yang akan terjadi pada minggu-minggu ke depan. Apa sesungguhnya yang terjadi tetap tanda tanya karena pejabat pemerintah pun diam semua. Tahun 1965 dalam suasana tegang tak menentu Anwar Sanusi yang anggota CC PKI sempat berkata, ibu Pertiwi sedang hamil tua. Kalau disimak kesibukan orang-orang non-partai bercapres ria, sepertinya politik lancar-lancar saja. Tetapi rangkaian pernyataan Menko Mahfud MD soal politik, juga pernyataan Menkeu Mulyani soal krisis yang gawat di sektor finec, bukan hal sederhana. Kalau tidak ada berada tak \'kan tempua bersarang rendah.y Suasana prolog perubahan memang seperti sekarang ini. Sungguh tak mengenakkan bagi partai-partai, mereka laksana digoreng tak pakai minyak. Migor mahal lho, susah lagi. (RSaidi)
Anwar Usman dan MK yang Layak Dibubarkan
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan MAHKAMAH Konstitusi (MK) itu wadahnya jelas ada karena aturan Konstitusi, tetapi personalnya jika menggunakan bahasa halus, patut untuk ditinjau kembali atau \'to the point\' nya dibubarkan. Sulit untuk dipercaya harus ganti dengan komposisi baru. Sejak mengadili kasus Pilpres 2019 pekerjaan MK dinilai tidak memuaskan. Statemen Anwar Usman Ketua MK yang hanya takut kepada Allah patut dibaca takut pada kekuasaan. Presiden sebagai Capres saat itu tidak berhenti dari jabatan. Kekuasaan tetap dikendalikan. Putusan MK soal dana pandemi atas Judicial Review pasal 27 UU No 2 tahun 2020 bukan membatalkan tetapi memberi ruang waktu hingga akhir tahun ke 2 sejak diundangkan. Jika bertentangan dengan UUD 1945 ya semestinya dibatalkan. Frasa \"itikad baik sesuai peraturan perundang-undangan\" itu bias atau sangat interpretatif. Demikian juga dengan putusan soal omnibus law UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, MK memberi waktu perbaikan 2 tahun atas aturan yang dinyatakan inkonstitusional. Lucu juga aturan inkonstitusional kok nunggu 2 tahun untuk batalnya. Disuruh perbaikan lagi. MK sebenarnya melihat aturan-aturan itu salah dan bertentangan dengan Konstitusi. Tetapi ada nuansa \"kebaikan hati\" untuk menolong Pemerintah. Disinilah publik menilai bahwa MK itu bermain. Sukses MK menjadi mitra kekuasaan menyebabkan ada balas \"kebaikan hati\" Pemerintah bersama DPR yang menetapkan UU No 7 tahun 2020 yang memperpanjang masa jabatan Hakim MK dari 5 tahun hingga 15 tahun. Lalu usia pensiun pun diubah menjadi 70 tahun. Adakah untuk kepentingan Pemilu khususnya Pilpres 2024 ? Terlalu. MK itu bagian dari rezim yang dibuktikan dengan penolakan gugatan JR tentang Presidential Threshold 20 %. Bukan satu dua gugatan yang ditolak, belasan gugatan tidak dikabulkan. Dan hingga kini gugatan demi gugatan masih terus dilakukan meski MK tetap ngotot untuk memproteksi. PT 20 % adalah politik licik rezim yang nyata-nyata anti demokrasi. UU kepentingan rezim sulit digoyahkan. UU IKN pun kini digugat, namun sudah dapat diduga, MK yang diketuai Anwar Usman ini akan menolak gugatan pula. Dengan berbagai alasan tentunya. Publik khawatir akan semakin kuatnya cengkeraman kekuasaan atas MK apalagi kini Ketua MK Anwar Usman telah resmi menjadi adik ipar dari Presiden. Anwar berkilah akan tetap profesional, tapi siapa percaya ? Dulu saat teriak hanya takut pada Allah saja, aroma kecurangan juga sangat terasa. Padahal waktu itu Anwar membawa QS An Nisa dan Al Maidah, segala. Soal kawin dengan Idayanti adik Jokowi, publik harus dibuat percaya bahwa awalnya ia, Anwar Usman, katanya tidak tahu bahwa istrinya itu adalah adik Jokowi. 6 bulan lho dari kenal hingga melamar. Ada ada saja. Tapi sudahlah, hanya setelah tahu, secara etika Anwar Usman semestinya mundur dari jabatan Hakim MK. Dipastikan ada konflik kepentingan disana. Ketua DPD LaNyalla Mattalitti berteriak keras jika MK dimasuki kepentingan ekonomi dalam urusan PT 20 % maka MK layak dibubarkan ! Nah, memang MK layak dibubarkan, rakyat semakin sulit untuk mempercayai independensinya. Apalagi jika harus \"mengadili\" Presiden berdasar UUD 1945 Pasal 7A. Jangan-jangan rakyat akan berseloroh untuk memelesetkan Hakim MK dari Hakim Mahkamah Konstitusi manjadi Hakim Memelintir Konstitusi. Demi kepentingan rezim hingga habis masa jabatan 5 tahun eh 15 tahun dan pensiun 70 tahun. Luar biasa kejahatan politik melalui hukum di negeri wakanda ! Bandung, 7 Juni 2022
Oligarki Merampas Kedaulatan Rakyat
Oligarki Ekonomi inilah yang membiayai semua proses itu, dari biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun koalisi partai, kampanye, dan biaya dalam proses pemenangan Pilpres lainnya. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Kelompok/Ketua Fraksi DPD di MPR RI SEMUANYA bersifat responsif. Tiada gagasan cemerlang, tiada solusi matang. Begitulah negara ini dikelola. Permasalahan demi permalahan yang muncul ditangani secara tambal sulam. Yang penting terlihat bekerja, agar semboyan “kerja, kerja, kerja” bisa tetap mengudara. Dan, negara semakin rapuh. Rakyat terbelah, kesenjangan menganga lebar. Ini menjadi lahan subur bagi mekarnya oligarki. Betul kata Jefrey A. Winters, ketidaksetaraan material yang ekstrem akan menghasilkan ketidaksetaraan politik yang ekstrem pula. Kita menghadapi ketidaksetaraan ekstrem itu. Satu persen orang kaya di Indonesia telah menguasai 50 persen aset nasional. Sementara itu, Lembaga Oxfam menyatakan, total kekayaan empat milyader terkaya di Indonesia setara dengan total kekayaan 100 juta penduduk miskin Indonesia, atau 40 persen penduduk miskin. Di sisi lain, pemerintah sering membanggakan pembangunan infrastruktur. Padahal duit untuk pembangunan sebagian berasal dari hutang, yang bakal menyandera generasi bangsa hingga lamanya berpuluh-puluh tahun ke depan. Pemerintah sering membanggakan petumbuhan ekonomi. Padahal riset bank dunia mengatakan pertumbuhan tersebut memberi manfaat hanya kepada 20 persen orang paling kaya di Indonesia saja. Semakin jomplang distribusi kekayaan material, semakin besar pengaruh orang tajir dalam motif dan tujuan politiknya. Dan karenanya, semakin ulet pula mereka mencari koneksi di kekuasaan. Kelompok yang terkoneksi itu sering disebut oligarki, yakni kelompok orang kaya yang memiliki pengaruh terhadap kekuasaan. Di media sosial, netizen seringkali menyebut secara sinis Joko Widodo sebagai boneka. Sepertinya sebutan ini dikaitkan dengan kecurigaan adanya peran oligarki dalam pemerintahannya. Bahkan, perjalanan politik Jokowi dari Solo hingga ke Istana Negara, dicurigai lekat dengan peran oligarki. Oleh Winters, misalnya, kesuksesan Jokowi bertarung di DKI dulu itu disebut-sebut dimungkinkan oleh gerakan oligarki di mana kekuasaan kaum berduit menempatkan Jokowi di hadapan para pemilih. Meski Jokowi memang telah mendapat dukungan dari akar rumput, tapi Winters menilai pertarungannya dalam Pilkada DKI saat itu bukan karena inisiatif atau gerakan politik akar rumput. Jokowi adalah produk oligarki, begitu kata Direktur Buffet Institute of Global Affairs dalam riset berjudul “Oligarchy and Democracy in Indonesia” (2013). Boleh jadi, hubungan mesra dengan oligarki tersebut tidak terputus hingga pemilihan presiden yang telah dua periode menempatkan Jokowi di atas singgasana RI 1. Itu pula sebabnya, tidak sedikit yang menduga isu penundaan pemilu, atau perpanjangan masa jabatan presiden, atau presiden tiga periode lagi-lagi dicurigai sebagai keinginan oligarki. Oligarki menemukan habitat paling nyaman berkembang biak di era Jokowi. Selama 10 tahun tak cukup, maka disoronglah isu itu. Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu salah seorang yang berpendapat demikian. Lebih pedas lagi, Ekonom Senior Rizal Ramli mengatakan bahwa masa keemasan oligarki terjadi di era Jokowi. Oligarki telah menjadi bagian dari kekuasaan. Mereka bisa mengatur undang-undang dan kebijakan. Langkah Nyata DPD RI Pernyataan yang sama juga diungkap Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI LaNyalla Mattalitti. Menurutya, oligarki telah menyandera kekuasaan sehingga menjadi musuh bersama kita semua. Oligarki dalam pandangan LaNyalla semakin rakus menumpuk kekayaan dan menyimpan kekayaannya di luar negeri. Oligarki ekonomi telah menyatu dengan oligarki politik. Memberikan ruang kepada mereka tumbuh dan bersimbiosis dengan kekuasaan, sama saja dengan menghancurkan bangsa ini. Semakin oligarki berkembang, semakin pendek umur Indonesia. Sayangnya, oligarki bahkan telah mengakar ke sendi utama pelaksanaan kedaulatan rakyat, yakni Pemilihan Umum. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memaksa Partai Politik untuk berkoalisi dalam mengusung pasangan Capres dan Cawapres. Kita sudah mengenalnya dengan presidential threshold, ambang batas bagi partai politik yang mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Secara kelembagaan, DPD RI telah mengajukan gugatan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 222 UU Pemilu. Bagi DPD RI, Pasal tentang ambang batas pencalonan Presiden ini adalah pasal penyumbang terbesar ketidakadilan dan kemiskinan struktural di Indonesia. Melalui pasal ini Oligarki Ekonomi mengatur permainan untuk menentukan pimpinan nasional bangsa ini. Situasi tersebut menjadi pintu masuk bagi Oligarki Ekonomi dan Oligarki Politik untuk mengatur dan mendesain pemimpin nasional yang akan mereka ajukan ke rakyat melalui Demokrasi Prosedural yang disebut sebagai Pilpres. Oligarki Ekonomi inilah yang membiayai semua proses itu, dari biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun koalisi partai, kampanye, dan biaya dalam proses pemenangan Pilpres lainnya. Tidak heran, pasal 222 UU Pemilu telah berkali-kali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Namun, MK bergeming. Terakhir, penolakan MK karena pemohon tidak memiliki legal standing. Menurut MK, yang berhak mengajukan gugatan tersebut adalah partai politik, sebagai pihak yang disebut-sebut dalam pasal 222. Kini, DPD RI telah mengajukan gugatan judicial review atas pasal yang sama. Seharusnya tidak ada alasan lagi bagi MK untuk menolak. Ketua DPD RI secara terbuka menyatakan, bila MK nanti menolak gugatan DPD RI, maka MK telah dengan sengaja memberi ruang kepada Oligarki Ekonomi untuk menyandera dan mengendalikan negara ini. Dan, sepantasnyalah kalau MK dibubarkan saja. Kita wajib mengawal perjalanan tuntutan DPD dan PBB di MK. Konsolidasi elemen Civil Society mutlak diperlukan guna mengakhiri rezim Oligarki Ekonomi sekaligus memastikan kedaulatan tetap di tangan rakyat. (*)
Apa yang Dimulai dari Solo, Akan Diakhiri di Solo
DALAM kanal Rocky Gerung Official, Ahad (5/6/2022), wartawan senior FNN Hersubeno Arief sempat membahas soal Formula E, tetapi Formula E dari sisi olahraga sudah selesai. Alhamdulillah sukses, walaupun tanpa pawang tidak ada hujan. Ini juga tetap menarik, hal-hal yang irasional ternyata sebetulnya bisa kita kesampingkan dalam kehidupan kita. Begitu juga dalam politik. Mestinya hal-hal yang irasional seperti itu juga dikesampingkan. Kita masih harus lebih rasional, termasuk dalam soal perkubuan dalam politik antara “Percebongan” dan “Perkadrunan” politik yang irasional. Bagaimana pandangan akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung seputar politik irasional maupun rasional? Ikuti wawancara Hersubeno dengan Rocky Gerung. Politik irasional dan politik rasional, bisa Anda jelaskan? Iya, tema irasionalitas itu muncul karena kita nggak bisa kalkulasi politik di dalam fasilitas yang rasional. Dan, tukar-tambah politik itu selalu sifatnya irasional. Yang rasional itu 0% selalu supaya lengkap. Jadi kalau balik, akhirnya setelah racing mobil listrik itu sekarang ada racing politik di area yang sama. Yang lebih dominan adalah meme dan gimick dari orang-orang yang ada di situ. Bahwa Pak Anies membirukan Ancol, akhirnya terlihat senyum sumringah dari Anies dan Puan. Lalu orang bikin kalkulasi di situ. Pak Jokowi akhirnya datang. Yang justru hilang dari peredaran Erick Thohir. Orang anggap ini gara-gara Erick Thohir Pak Jokowi kena getahnya. Coba Erick Thohir dari awal kasih dana untuk itu maka Erick Thohir akan dielu-elukan juga. Jadi, ini sebetulnya yang pinter Pak Jokowi, dia suruh Erick Thohir tahan, Erick Thohir pikir Pak Jokowi pasti nggak datang juga. Eh, Pak Jokowi nongol. Jadi analisis begini yang saya pikir itu tadi, kecerdikan dari Pak Jokowi. Jadi, Erick anggap ya sudahlah nggak dianggap. Jadi, Anda di-prank oleh Pak Jokowi. Begitu yang terjadi dan akhirnya Erick tahu, memang dia tidak mampu atasi Anies di situ. Bagian ini yang menarik kita. Permainannya, game changer-nya adalah Puan dan Anies, tetapi orang tetap lihat bahwa Puan - Anis ini fraksi siapa. Sebagai tontonan lebih menarik foto duet di situ, selfie antara Puan dan Anies. Dan, selfie di situ yang pasti akan merobek-robek fotonya oleh Erick Thohir. Kemaren yang menyedot perhatian orang justru kehadiran Puan, karena ini berkaitan dengan isu bahwa akan dipasangkan. Puan rupanya pulang dari umroh bersama orang kepercayaan JK (Jusuf Kalla), Komjen Purnawirawan Saffrudin, itu langsung nonton ke Formula E. Saya lihat kemarin (Kebetulan saya juga nonton) wajah Puan memang segar. Dia sibuk selfi, sibuk ambil gambar. Dan yang membuat saya terkejut, pagi ini saya dapet kiriman dari kader muda Partai Golkar, barisan pendukung utama Anies - Puan untuk 2024. Baju putih untuk Indonesia politik bebas hambatan, no politik identitas. Anies - Puan rekonsiliasi nusantara. Ya, orang bisa duga dengan kuat bahwa KNPG itu adalah wilayah operasi Jusuf Kalla. Jadi memang jaringan itu sudah disiapkan. Dan Pak JK jagolah bikin begitu. Nah, foto itu bikin Erick Thohir manyun lagi. Mereka kecolongan lagi itu. Tapi memang itulah politik, politik yang tanpa pola tadi, politik yang saling menunggu di tikungan. Itu yang bikin kita jadi buruk sebetulnya. Kan nggak ada ucapan apa-apa tiba-tiba langsung Anies - Puan. Tapi, kita juga harus hati-hati, bisa jadi itu juga jebakan buat Anies kan. Anies tetap punya captive market. Captive market dia adalah masyarakat intelektual kota yang memang sinis terhadap profil politik PDIP dari awal. Demikian juga masyarakat muslim yang ingin agar supaya Anies itu menjadi tokoh yang berseberangan dengan agenda yang sekarang. Kan tetap dianggap bahwa PDIP bagaimanapun adalah bagian dari pendukung Jokowi. Jadi, sebetulnya garis air itu yang seharusnya dipertahankan Anies. Kalau nggak, Anies juga bisa kena tipu juga dia. Dielu-elukan di situ untuk digergaji dan akan ada memang mungkin pengaruh Anies balik jadi cebong. Jadi soal beginian yang musti kita hati-hati. Kita ingin agar supaya politik diasuh dengan betul dengan konsep yang jelas. Kita juga perlu tanya ke Anies. Anies pro 20 persen atau tidak? Jadi, jangan nebeng di pantai yang memang tidak ingin 20% itu dihilangkan. Kalau saya bertanya pada Anies, Anda akan dipilih oleh PDIP, Anda dipilih melalui sistem demokrasi yang jernih apa nggak? Apakah PDIP ingin supaya kompetisi itu dimulai dari nol, PDIP bilang nggak, dia mau tetap 20%. Itu artinya Anies masuk juga di dalam perpolitikan yang buruk secara demokratis dan Anies paham itu sebagai intelektual tentu dia akan kita tagih. Nanti dia pergi ke kampus-kampus Anies akan ditanya lo Anies ikut di dalam gerbong yang antidemokrasi? Kenapa? Sebab Anda pro 20 persen karena PDIP tak mau ada kompetisi bebas. Jadi, di situ sebetulnya jebakan batmannya. Jadi saya kira bikin clear dulu ya kalau memang PDIP mau mengusung Anies, tapi dengan syarat deklarasi bahwa dukung 0% juga. Harus jelas dong supaya orang ngerti bahwa PDIP paham demokrasi. Kalau sekadar nunggang pada popularias Anies tanpa nol persen, itu artinya PDIP membohongi publik lagi. Bahwa seolah-olah itu partai demokratis tapi nggak berani kompetisi bebas. Jadi biarkan ada peluang calon lain. Tentu calon lain mungkin anggap oke, mending kita koalisi aja dengan Anies. Toh kita nggak bisa capai 20%. Tetapi setelah 20% itu dibatalkan dan itu harus juga PDIP bersama PAN, PKS, Demokrat, balik lagi ke Mahkamah Konstitusi (MK) minta dinolkan. Minta dinihilkan bahkan threshold. Baru ada kompetisi yang sehat. Baru kita anggap bahwa Anies bermutu, PDIP bermutu. Jadi, mulai dari nol persen. Itu rezim politik, dari start-nya dimulai. Oke sekarang kita baca peta hari ini. Yang tadi kan peta wilayah ideal. Peta faktualnya sudah semakin clear ketika kemarin malam ada pertemuan Koalisi Indonesia Bersatu. Mereka membuat blog baru dan jelas mengusung presiden sendiri. Jadi jelas mereka akan berseberangan dengan Ibu Megawati. Karena itu kemudian ada manuver dari Pak Yusuf Kalla dan tentu saja ini kan namanya gayung bersambut. Pasti nanti juga ada manuver dari PDIP untuk mengusung Anies dengan Puan. Itu petanya. Yang kedua ada peta ideal dan ada peta faktual. Peta idealnya kalau memang bisa bersatu ini sangat bagus kalau idenya soal mengakhiri pembelahan. Tapi peta realitasnya kedua pendukungnya pasti akan saling menolak, baik pendukung Anies maupun Puan. Ya, itu peta faktual yang didesain di bawah meja. Kan kalau faktual mustinya didesain di atas meja biar semua orang clear siapa ingin apa, siapa mau apa, oke transaksinya di atas meja. Kalau di bawah meja kita nggak bahwa mereka ingin kangkangi lagi demokrasi. Kita akan bikin blog sendiri kalau itu. Namanya Koalisi Boikot Pemilu (KBP). Karena ini penting, kita nggak boleh main-main setelah kita tahu perpecahan bangsa dan kita analisis perpecahan bangsa terjadi karena blocking dua head-to-head itu. Jadi demokrasi kita musti kembali kepada garis start yang sama, yaitu 0%. Selama itu nggak ada, tetap kita dorong ini. Ini saya sudah dapat banyak pendukung untuk deklarasi Liga Boikot Pemilu. Bagaimana menurut Anda masa depan dari pemasangan antara Anies dan Puan. Ya itu dua minggu lagi bubar. Kan nggak jujur itu. Itu yang terjadi. Karena kecepatan orang untuk nyari peluang/celah itu tidak kompatibel dengan keadaan di masyarakat yang menganggap bahwa itu permainan yang buruk. Dan Anies bisa dijebak di situ justru. Saya kira Anies mulai paham bahwa itu jebakan. Memang dielu-elukan di situ, memang bisa ditransaksikan di bawah. Tetapi gumpalan politik di luar yaitu masyarakat sipil, muslim politik, buruh, dan mahasiswa, tahu itu adalah permainan buruk. Begitu ekonomi masuk dalam jebakan krisis dunia, itu berantakan semua. Jadi saya tetap melihat di KIB politik Indonesia berantakan. Demikian juga manuver Pak JK. Karena ada bagian dalam diri manusia yang tahu kok dia nggak jujur, kok ini permainan tipu-menipu. Jadi, keadaan itu, moral clarity, sudah dipahami oleh rakyat. Ya elit bisa mulai zig zag, tapi ini ujungnya apa? Orang tetap akan tuntut itu. Oke, selamat berada di Solo ya, bertemu dengan sejumlah tokoh kritis, dengan Pak Mudrick Setiawan MS, inisiator Mega Bintang. Iya, ini Mega Bintang mengaktifkan kembali kenangan bahwa Ibu Megawati pernah bersama-sama dengan kekuatan moslem beroposisi pada Orde Baru. Ini bukan PDIP sekarang, tapi kita mengenang Mega Bintang, yaitu simbol perlawanan rakyat. Kan dulu Mega artinya wong cilik, Bintang artinya ingin keadilan. Jadi dua-duanya satu posisi yang bagus untuk mengingatkan kembali bahwa sekarang wong cilik itu diperas oleh oligarki, sekarang Bintang itu yang disebut sebagai publik Islam, itu terpecah hanya karena soal 20 persen. Kira-kira itu intinya. Jadi kembalikan kekuatan nasionalis dan keadilan versi muslim supaya ada balancing politik. Itu yang akan diperingati nanti. Banyak tokoh yang bicara. Dan itu dimulai dari Solo. Ya, apa yang dihasilkan di Solo bisa dibatalkan di Solo juga. (mth/sws)
Skandal Migor Penyengsara Rakyat (1): Usung Hak Angket CPO/Migor DPR Segera!
Oleh Marwan Batubara - IRESS GUNA mengamankan pasokan minyak goreng (migor) Presiden Jokowi menerbitkan kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil, CPO) berikut produk turunan (26/4/2022). Setelah empat minggu, larangan ekspor dicabut (23/5/202). Ternyata larangan ekspor tidak banyak berpengaruh pada ketersediaan dan harga migor: harga tetap tinggi dan antrian sebagian rakyat masih terjadi. Tampaknya larangan ekspor CPO/turunannya bukan ditujukan untuk mencari solusi atas permasalahan migor. Tetapi diyakini lebih untuk mengalihkan isu dan memulihkan citra setelah penangkapan lima tersangka mafia migor bagian dari mesin oligarki. Empat tersangka koruptor yang ditangkap adalah Dirjen Perdagangan Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau, Stanley MA, General Manager Musim Mas, Togar Sitanggang, dan Komisaris Wilmar Nabati Indonesia Parlindungan Tumanggor (19/4/2022). Terduga koruptor kelima adalah Lin Che Wei (17/5/2022). Para terduga koruptor diduga merupakan bagian dari fundraiser, penggalang dana, guna menyukseskan agenda utama oligarki: Jokowi Tiga Periode. Jika rencana utama ini gagal, target berikutya memenangkan Capres-Cawapres pilihan oligarki. Tampaknya “saat ini” PDIP tidak mendukung kedua rencana oligarki tersebut. Harapan rakyat, semoga PDIP bersikap konsisten dan gank fundraiser dapat ditangkap hingga akarnya. Diyakini, salah satu sumber utama fundraising “proyek oligarki” di atas adalah rekayasa dan manipulasi kebijakan pajak, pungutan ekspor, subsidi, tata-niaga dan lain-lain seputar CPO dan migor. Dengan naiknya harga CPO dunia, maka diperoleh rente sangat besar. Diperkirakan keuntungan tambahan pengusaha sawit (2016 -2021) akibat windfall harga CPO sekitar Rp 264 triliun. Rezeki nomplok ini tidak termasuk rekayasa subsidi program biodiesel B30, yang dinikmati segelintir pengusaha oligarkis yang minimal mencapai Rp 90 triliun. Ditengarai agenda fundraising dan kepentingan kekuasaan oligarkis sangat dominan dalam penerbitan lebih dari sepuluh kebijakan/peraturan terkait CPO dan migor dalam tiga bulan terakhir. Kebijakan yang terbit terakhir adalah: pemberlakuan Kembali DMO dan DPO (24/5/2022) dan dicabutnya subsidi migor (31/5/2022). Kondisi ini sekaligus menunjukkan posisi Presiden Jokowi diduga berada di bawah kendali/bagian dari oligarki. Karena itu relevan jika ada yang melabel Jokowi gagal mengurus migor, hajat hidup mendasar rakyat. Sudahlah gagal, malah rezim pemerintahan Jokowi mengaku-ngaku pula didukung rakyat untuk menjadi Presiden Tiga Periode! Padahal dukungan tersebut diyakini sarat rekayasa oligarki dan buzzeRp. Apes, pada saat yang sama, tampaknya pencabutan larangan ekspor CPO ingin dimanfaatkan pula untuk pencitraan: bahwa pemerintahan Jokowi pro rakyat petani sawit. Padahal larangan ekspor CPO memang sangat tidak relevan, sebab Indonesia merupakan produsen CPO terbesar dunia, yakni sekitar 50 juta to per tahun. Sedangkan kebutuhan migor rakyat hanya sekitar 4-5 juta ton per tahun. Dengan demikian, jika berniat baik, tersedia ruang sangat besar mengelola dan mengamankan ketersediaan pasokan CPO/migor domestik! Jika hal yang mudah ini pun tak bisa dikelola dan diterapkan, maka selain bernuansa rekayasa dan pencitraan, kemungkinan penyebab terbitnya larangan ekspor bisa karena kerakusan atau perburuan rente. Larangan ekpsor CPO/turunannya di sisi lain telah membuat pasokan tandan buah segar (TBS) CPO hasil petani sawit rakyat melimpah, dan harganya pun turun hingga 50%-70%. Kondisi ini memberi kesempatan bagi konglomerat sawit dan pengusaha besar industri turunan memperoleh bahan baku murah. Karena itu dapat pula diartikan larangan ekpsor menjadi berkah rente besar bagi pengusaha sawit oligarkis, tetapi sekaligus nestapa bagi petani sawit rakyat. Maka jangan salahkan rakyat jika kebijakan larangan ekspor sawit dianggap sebagai kebijakan sarat pencitraan, pro pengusaha, namun menyengsarakan petani dan rakyat. Segera setelah penangkapan anggota oligarki sawit, maka tampaknya seperti diurai di atas gerakan recovery, pemulihan citra telah dimulai dengan pencabutan larangan ekspor CPO. Lalu upaya tersebut terlihat disusul dengan pengangkatan Menko Marves LBP sebagai Ketua Tim Pemulihan Masalah Migor (20/5/2022). Hal ini tentu dapat mengeliminasi peran menteri-menteri berportofolio relevan permasalahan CPO dan migor, seperti Menko Perekonomian, Mendag dan Menperin. Namun karena LBP sangat berkuasa di satu sisi, serta “status” menteri-menteri tersebut yang tidak dalam kondisi “normal dan favourable” (tersandera kasus), dan kuatnya peran oligarki di sisi lain, maka pengangkatan LBP tampaknya tidak memicu masalah/disharmoni sesama anggota kabinet. Masalah dan dampak buruk justru dirasakan rakyat. Karena kedekatan dengan sejumlah aktor industri sawit dan pengusaha oligarkis, penunjukkan LBP berpotensi conflict of interest. Dengan begitu, harga migor bisa tetap tinggi, kelangkaan dan antrian masih terjadi (03/6/2022), serta proses fundraising bisa terus berlangsung. Setelah ditunjuk, LBP memang sesumbar antara lain akan melakukan audit industri sawit. Menurut LBP, audit akan meliputi nama-nama perusahaan, luas kebun dan plasma, HGU, yield dan produksi, hingga kantor pusat yang wajib berada di NKRI. Karena pada sektor sawit ini faktanya banyak terjadi penyimpangan, terutama soal izin, amdal dan luas lahan, dll., maka rencana audit oleh LBP ini memang sangat relevan, mendesak dan patut didukung, sepanjang dilakukan secara transparan, objektif dan melibatkan sejumlah lembaga negara terkait, terutama BPK. Namun karena posisi LBP berpotensi conflict of interest, dikhawatirkan audit tidak akan optimal. Bahkan jika proses tidak transparan, rencana audit berpotensi moral hazard dan bisa menjadi alat/modus terjadinya pemerasan terhadap perusahaan bermasalah. Hal ini sekaligus bisa jadi alat fundraising. Itulah sebabnya lembaga-lembaga negara terkait, termasuk DPR dan BPK harus terlibat! Audit tidak cukup hanya dilakukan oleh lembaga/auditor swasta. IRESS menuntut agar DPR segera mengajukan Hak Angket dengan membentuk Pansus CPO/Sawit, guna memeriksa dan menyelidiki seluruh aspek dan proses dalam industri sawit dan krisis migor, dari hulu sampai hilir. Sebagaimana terjadi pada Pansus Bank Century, DPR harus meminta BPK melakukan Audit Investigatif seluruh aspek industri sawit, sehingga manipulasi dan *kejahatan kemanusiaan* yang terjadi seputar skandal sawit terungkap. Pansus CPO/Sawit sangat mendesak, sebab rezeki nomplok dari kenaikan harga CPO dunia, yang seharusnya menjadi berkah bagi bangsa, justru berubah menjadi bencana memiskinkan puluhan juta rakyat. Berkah tersebut justru menguntungkan segelintir oknum-oknum oligarki penguasa-pengusaha, salah satunya melalui kebijakan program biodiesel, pencampuran BBM solar dengan CPO, yang hanya melibatkan segelintir pengusaha. Menurut BPDPKS, dari Rp 120 triliun pungutan/iuran ekspor selama 6 tahun, sebesar Rp 91 triliun disalurkan mensubsidi penyediaan biodiesel. Sedangkan perusahaan produsen CPO penerima subsidi biodisel antara lain Wilmar, Musim Kas, Apical, Duta Palma, Permata Hijau dan Sinar Mas. Khusus Wilmar, Musim Mas dan Pemata Hijau, masing-masing menerima dana subsidi sebesra Rp.39,52 triliun, Rp.18,67 triliun dan Rp.8,2 triliun. Dana subsidi biodisel yang captive ini hanya dinikmati segelintir pengusaha oligarkis, dan tidak sedikitpun yang dinikmati para pemilik kebun sawit rakyat (plasma). Moral hazard dan KKN diduga sangat kuat terjadi seputar program biodiesel. Indikatornya terlihat antara lain pada peran Menko Perekonomian sebagai Ketua Komite Pengarah BPDPKS yang sangat menentukan menetapkan program strategis dan penggunaan dana BPDPKS. Penikmat dana subsidi biodiesel hanya segelintir pengusaha oligarkis. Sementara, pengurus BPDPKS tidak berperan optimal menjalankan enam program lembaga, terutama dalam peremajaan kebun sawit, sehingga BPDPKS bertindak layaknya hanya sebagai kasir. Wilmar sebagai salah satu penikmat dana subsidi B30 adalah sponsor Persis Solo yang 40% sahamnya dikuasai putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep (pemegang saham lain: Kevin Nugroho, rekan bisnis Walkota Solo, Gibran Rakabuming, 30%, Erick “BUMN” Thohir, 20% dan tim pendiri, 10%). Belakangan, dengan terkuaknya peran Wilmar dalam program B30, Kaesang menyatakan mundur dari Persis (30/4/2022). Apakah Kaesang mundur, tapi tetap memiliki 40% saham? Apakah Kaesang mundur karena terkait dana B30 Wilmar yang bernuansa moral hazard? Hal-hal ini perlu dan dapat diperjelas melalui Angket DPR. Begitu pula Sinar Mas, perusahaan oligarkis penerima subsidi B30 yang bisa sangat berperan dalam pemerintahan Jokowi. Sehingga “pejabat-pejabat” Sinar Mas ini bisa “leluasa” menjalankan agenda, termasuk menduduki posisi Wakil Ketua Otorita IKN Baru dan Duta Besar Indonesia di Korea Selatan. Sinar Mas adalah perusahaan yang “sempat” dikunjungi Pansus RUU IKN DPR, tanpa risalah hasil pertemuan yang jelas, sementara rakyat dan masyarakat adat hampir tidak berkesempatan menyampaikan aspirasi sesuai UU No.12/2011. Fraksi PKS telah mulai mengusung digulirkannya Hak Angket DPR dengan membentuk Pansus CPO/Sawit (17/3/2022). Namun usul ini tidak mendapat sambutan fraksi-fraksi DPR lain. Sebelumnya, Anggota DPR Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu sangat antusias menyuarakan perlunya mengusut tuntas mafia migor, terutama setelah ditangkapnya lima terduga koruptor oleh Kejagung. Masinton mengaku memiliki informasi lengkap tentang mafia, dan Masinton pun yakin jika Kejagung sudah mempunyai infromasi yang jauh lebih lengkap (26/4/2022). Skandal sawit dan migor Pemerintahan Jokowi jelas telah dan akan terus memakan korban, dan minimal telah sangat berkontribusi meningkatkan inflasi memiskinkan jutaan rakyat. Para oknum oligarkis seputar kebijakan yang menyengsarakan ini justru berpesta pora, dan bahkan sedang berupaya untuk mencapai target Jokowi Tiga Periode. Namun di sisi lain, mayoritas rakyat tidak paham tentang apa yang sedang terjadi dan apa penyebab kesengsaraan mereka. Oleh sebab itu, IRESS mengajak para tokoh, akademisi, aktivis, ormas, dll., guna memahamkan dan mengadvokasi bersama rakyat. Kita harus bersatu menuntut agar DPR segera mengajukan Hak Angket mengungkap skandal CPO/migor. Fraksi PDIP telah bersikap dengan penangkapan lima terduga koruptor, menggugat peran LBP, menolak Jokowi Tiga Periode dan menggugat Ganjar untuk Pilpres 2024. Fraksi PKS pun konsisten menyuarakan nasib rakyat dan menggugat skandal migor. Sudah saatnya FPDIP, FPKS dan fraksi-fraksi yang tak tersandera, bersatu bersama rakyat untuk mengungkap skandal CPO/Migor secara seksama. Sehingga dominasi oligarki yang mengangkangi Pancasila, UUD 1945 dan hak mendasar rakyat dapat segera dihentikan. Jakarta, 6 Juni 2022
Sukarno dan Puan Maharani: Refleksi atas Kekuasaan Oligarki di Indonesia
Namun, sekali lagi, sejarah Bung Karno hadir dalam penderitaan lahir dan batinnya untuk nasib Indonesia. Arah perjuangannya adalah sosialisme, yang anti oligarki dan dominasi asing. Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle SELAMAT Ulang Tahun Bung Karno, semoga Allah SWT memberikan tempat yang indah bagimu di alam barzah. Tulisan ini saya uraikan untuk merenungkan tahun kelahiran Bung Karno, “Putra Sang Fajar”. Di mana penderitaan hidupnya telah mengantarkan Indonesia bebas dari penjajahan Belanda, selama 350 tahun. Disamping itu, terkait juga dengan cucunya, Puan Maharani, yang beberapa hari terakhir ini diperbincangkan sebagai duet Capres/Cawapres Indonesia 2024. Apalagi setelah beredar foto-foto Puan melakukan umroh, membuat pengajian bersama dengan Emha Ainun Nadjib dan terakhir foto selfinya bersama Anies Baswedan. Apakah sesungguhnya Puan berhak mewakili ruh perjuangan yang melekat pada diri Bung Karno? Siapakah Sukarno? Pertanyaan ini untuk mendeskripsikan sejarah secara dialektik, bukan deskriptif. Beberapa tahun lalu saya pernah bertanya pada almarhumah Rahmawati Sukarnoputri, dapatkah dia menjelaskan tentang bapaknya yang bersekutu dengan penjajah Jepang, ketika Jepang menjajah Indonesia? Rahmawati dengan lantang menjawab bahwa bapaknya itu harus bersekutu dengan Jepang, untuk mengusir Belanda, yang sudah menzalimi Indonesia 3,5 abad. Itu sebuah pilihan sulit. Dan, pilihan itu jelas mengantarkan Indonesia merdeka. Di luar urusan bersekutu dengan Jepang, saya meyakini Sukarno tidak ada keraguan dalam berjuang. Dalam buku saya, “Menggugat Indonesia Menggugat” (2022), dan tulisan saya di RMOL (2022) “Mengenang Ideologi Sukarno Muda”, dan “Syahganda: Bung Karno Menghancurkan Oligarki, Tapi Sekarang Oligarki Kembali Berkuasa”, diuraikan bahwa Sukarno telah memilih sintesis Sosialisme dan Islamisme dalam ideologi pilihannya. Sukarno menguraikan cita-cita PNI (Partai Nasional Indonesia) selain ingin memajukan ekonomi rakyat miskin, juga memuat pernyataan anti riba. Dari semua rujukan Bung Karno untuk berjuang, dia menyebutkan Partai Syarikat Islam, Budi Utomo dan ISDV (Organisasi yang dibangun Henk Snevlit dengan spirit Sosialisme) sebagai contoh yang patut diteladani. Ketika Sukarno berkuasa, Sukarno menjadikan Sosialisme sebagai arah pembangunan. Sukarno membatasi non pribumi masuk berbisnis ke desa-desa untuk memperkuat ekonomi pribumi. Atau dalam bahasa Mahathir Mohamad di Malaysia sebagai “affirmative policy”, saat dia mencontoh cara Sukarno membagi “kue ekonomi” nasional. Sukarno juga membangun pengusaha pribumi dalam tataran nasional, seperti TD Pardede, Das\'ad, Hasjim Ning, Muhammad Gobel, Hadji Kalla, Ahmad Bakrie, Soedarpo, dan lain sebagainya, dalam kebijakan Program Benteng. Kebijakan Bung Karno ini untuk mengkoreksi dominasi Belanda, Eropa, dan Tionghoa selama ratusan tahun mendominasi perdagangan di Nusantara. Selain itu, tentu saja Bung Karno ingin menjadikan Bangsa Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri, bukan bangsa budak. Cita-cita Bung Karno untuk memerdekakan Indonesia, merdeka tanah airnya dan merdeka bangsanya merupakan isi pledoi Bung Karno di Laanrad, sebuah Pengadilan Kolonial di Bandung. Bung Karno meminta “Zelf Bestuur”, meminta Indonesia mengurus sendiri bangsanya. Karena Bung Karno minta merdeka, maka Belanda memenjarakan Sukarno selama 4 tahun (dijalani selama 2 tahun). “Hiduplah tanahku...” dan “Hiduplah Indonesia Raya...” dalam lagu kebangsaan kita sejalan dengan ruh merdeka yang dimaksud Bung Karno dalam pledoinya itu. Karena merdeka itu menurut Bung Karno adalah pembebasan dari Kolonialisme Belanda. Apa itu Kolonialisme Belanda? Dalam pledoinya Bung Karno mengungkapkan kolonialisme itu adalah anak dari Imperialisme dan cucu dari Kapitalisme. Selama Kapitalisme itu berkuasa maka Indonesia belum merdeka. Selama Kapitalisme tersebut berkuasa maka hanya segelintir pengusaha yang mengendalikan kekuasaan sebuah negeri. Jadi, jika kita lantas urutkan dalam bahasa agama, ketika Allah melukiskan era Musa, dalam surat Al Ankabut 39, diurutkan musuh Musa itu adalah pertama Qorun alias Oligarki pemilik harta, lalu Fir\'aun yakni penguasa dan terakhir Haman, teknokratnya Fir\'aun. Makanya Sukarno selalu memberikan spirit anti Kapitalisme dalam semua gerakannya. Di mana dalam hal ini Tan Malaka meminta Sukarno jangan berdalih, mengkritik Kapitalisme tetapi kurang mengkritik penjajahan Belandanya. Padahal Sukarno sudah benar bahwa mengkritik Oligarki atau para kapitalis jahat adalah perjuangan utama. Persoalan pokok Sukarno ketika berkuasa adalah penyingkiran atas Islam Progresif, sebuah ajaran Sosilistik Islamisme yang diajarkan oleh gurunya, sekaligus mertunya, HOS Tjokroaminoto. Dalam tesis yang dipercaya Sukarno ketika muda, lebih khususnya tahun 1926, ketika menulis “Islamisme, Marxisme dan Nasionalisme”, dia yakin bahwa Islam progresif itu dapat bertemu dengan sosialisme di arah jalan yang sama, anti Oligarki dan cinta rakyat miskin. Mungkin ada faktor lain yang membuat Sukarno berusaha mengeliminasi ideologi Islam progresif dalam konteks global saat itu. Khususnya ketika Sukarno berkiblat ke Komunis RRC. Namun, sekali lagi, sejarah Bung Karno hadir dalam penderitaan lahir dan batinnya untuk nasib Indonesia. Arah perjuangannya adalah sosialisme, yang anti oligarki dan dominasi asing. Pertanyaannya kemudian, pada hari lahir Bung Karno, seberapa perlu kita renungkan spirit dan ideologi perjuangannya ini? Tentu saja ini sangatlah penting. Dalam era Megawati Soekarnoputri, ketidakpuasan umat Islam begitu besar kepada Megawati yang merepresentasikan sosok Sukarno. Saya tidak akan membahas ini panjang lebar. Saya ingin masuk ke sosok Puan Maharani, sebagai pewaris tahta spirit Bung Karno ke depan. Ketika semua parpol sibuk memikirkan pencalonan Presiden, Puan Maharani melakukan pengajian akbar di Masjid At Taufik, masjid dari nama bapaknya, bersama ulama besar Emha Ainun Nadjib. Emha adalah ulama oposisi yang keras mengkritik Jokowi dan Oligarki. Bahkan, Emha mendukung Sri Sultan Hamengku Buwono Jogjakarta, yang sampai saat ini tidak memberikan sejengkal tanah pun kepada non pribumi di daerah kekuasaannya. Lalu, Puan melakukan perjalanan Spiritual ke Mekkah, beberapa hari lalu. Ini adalah sebuah peristiwa simbolik, dari orang Jawa, yang menjadi Islami. Kemarin, Puan ber-selfie ria dengan Anies Baswedan, yang selama ini menjadi simbolis kekuatan Islam progresif, yang sering dimusuhi secara diametral oleh kelompok anti Islam. Puan tidak pusing dengan sikap para elit-elit politik yang sibuk kasak-kusuk soal jabatan. Kenapa, karena Puan telah memilik sebuah partai, dengan kekuatan sendiri untuk mencalonkan calon presiden ke depan, tanpa perlu berkoalisi. Kedua, sebagai cucu pendiri Bangsa Indonesia, Puan tentu saja lebih memilih pergerakan substansial daripada eksistensial. Ini khas orang yang terlahir dari sejarah besar keluarganya. Kembali pertanyaan kita tentang renungan, tentang refleksi, tentu saja rakyat berharap bahwa Puan mau mewarisi spirit atau ruh perjuangan kakeknya itu. Kenapa? Karena semua tema yang menghiasi ketakutan bangsa kita adalah dominasi Oligarki. Rakyat stress miskin di negeri kaya. Beli minyak goreng mahalnya tidak kepalang, padahal kita produsen terbesar minyak goreng di dunia. Orang-orang kaya bisa menguasa Indonesia dalam hitungan dasawarsa. Dan ini tidak mungkin terjadi jika Sukarno hidup. Misalnya, jika UU Pokok Agraria, yang dilahirkan Sukarno, diberlakukan, maka tidak ada segelintir orang menguasai tanah jutaan hektar, ketika petani memiliki tanah rerata di bawah setengah hektar. Tidak ada buruh yang terus- menerus miskin, sementara 4 orang terkaya, kekayaannya sama dengan 100 juta penduduk miskin kita. Perjuangan yang diperlukan saat ini oleh seorang pemimpin bangsa adalah mengembalikan jejak perjuangan Sukarno, khususnya Sukarno muda yang (berusaha) menyatukan Islamisme dalam Sosialisme serta mengusir Oligarki dari negara ini. Mampukah Puan Maharani mengikuti jejak kakeknya? Berhakkah Puan mewakili ideologi Sukarno? Semoga. Selamat Ulang Tahun Bung Karno. May Allah Bless You Sir, Always!! Cirebon, 6/6/2022. (*)
Demi Klaim Asuransi, Korban Rela Tenggelam di Kalimalang Bekasi
Kabupaten Bekasi, FNN - Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi mengungkap kejadian korban pengendara sepeda motor yang tenggelam bernama Wahyu Suhada (35) di Jalan Inspeksi Kalimalang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, akibat tertabrak Toyota Fortuner adalah kasus rekayasa demi klaim asuransi.Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Polisi Gidion Arif Setyawan mengatakan bahwa kasus kecelakaan yang mengakibatkan Wahyu tenggelam ternyata merupakan rekayasa untuk mengelabui petugas.\"Dari hasil penyelidikan, baik secara saintifik maupun data-data lapangan oleh petugas, menyatakan dan menyimpulkan, kemudian memastikan bahwa kejadian tersebut bukan kejadian yang sesungguhnya, melainkan merupakan kejadian yang direkayasa dan diinisiasi oleh Wahyu,\" katanya saat rilis ungkap kasus di lokasi kejadian, Senin.Gidion mengungkapkan latar belakang motif pelaku Wahyu sebagai aktor utama adalah karena menginginkan klaim asuransi atas kematian dirinya yang nilainya mencapai miliaran rupiah.\"Pelaku masih hidup dan saat ini sudah masuk daftar pencarian orang,\" katanya.Dalam melakukan aksi tersebut, Wahyu dibantu oleh tiga orang temannya yang punya peran masing-masing. Mereka pun telah ditetapkan sebagai tersangka.Pertama Abdil Mulki (37) yang mengaku sebagai orang yang kala kejadian bersama Wahyu. Padahal, dia sengaja menabrakkan motornya ke arah Kalimalang hingga pura-pura pingsan.Berikutnya Dena Surya Kusuma (25) sebagai orang yang berpura-pura melaporkan kecelakaan tersebut ke Mapolsek Cikarang Pusat, kemudian Asep Rian Irawan selaku orang yang menolong Mulki di lokasi kejadian.Para pelaku dikenai Pasal 220 KUHP tentang laporan palsu dengan ancaman hukuman maksimal 1 tahun penjara.Pengungkapan kasus ini bermula saat petugas mendapatkan laporan adanya kejadian dua pengendara motor terpental ke Kalimalang usai ditabrak pengendara mobil Toyota Fortuner pada hari Sabtu (4/6) pukul 03.15 WIB.Laporan itu menyebutkan bahwa warga menemukan korban Abdil di tepi sungai dengan mengalami luka di bagian kaki, lalu membawa korban ke RS Medirosa Tegal Gede Cikarang untuk menjalani perawatan intensif. Sementara itu, Wahyu belum ditemukan akibat tenggelam setelah terpental dihantam pengendara mobil yang melarikan diri. (Ida/ANTARA)
POPULER
