ALL CATEGORY
Polisi Jepang Memberi Penghargaan Ditjen Imigrasi Kasus Bansos COVID-19
Jakarta, FNN - Lembaga Kepolisian Nasional Jepang memberikan penghargaan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena berhasil membantu menangkap warga negara Jepang berinisial MT tersangka dugaan penipuan bantuan sosial (bansos) COVID-19.\"Pemberian penghargaan ini merupakan wujud apresiasi setelah jajaran keimigrasian, khususnya di wilayah kerja Tegalrejo Lampung, mengamankan warga negara Jepang berinisial MT,\" kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Achmad Nur Saleh melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Widodo Ekatjahjana dari Direktur Jenderal Departemen Kejahatan Terorganisasi, Lembaga Kepolisian Nasional Jepang.Melalui letter of appreciation yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Kuniyoshi Watanabe selaku Direktur Jenderal Departemen Kejahatan Terorganisasi Jepang, mengungkapkan rasa terima kasih kepada pemerintah Indonesia.Sementara itu, Asisten Komisioner Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo Junichirou Kan mengatakan bahwa jajaran imigrasi Indonesia telah menunjukkan kooperasi yang luar biasa pada departemen tersebut dalam investigasi terkait dengan kasus penipuan yang terjadi di Tokyo.\"Dengan menemukan lokasi dan menahan tersangka yang bersembunyi di negara Indonesia, negara ini telah berkontribusi secara signifikan dalam penyelesaian kasus hingga menemukan titik terangnya,\" kata Junichirou.Sebelumnya, Ditjen Imigrasi mendapat informasi dari perwakilan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia yang sedang mencari warganya dengan berinisial MT atas dugaan melakukan penipuan bansos COVID-19 di Jepang.Saat dilakukan pengecekan data perlintasan, MT diketahui masih berada dan berkegiatan di Indonesia. Pada saat itu MT diduga kuat berada di Lampung.Divisi Keimigrasian Lampung bersama personel TNI dan Polri serta perangkat desa setempat akhirnya mengamankan MT, kemudian membawa yang bersangkutan ke Jakarta. Selanjutnya, MT dideportasi pada hari Rabu (22/06) melalui Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Narita di Jepang menggunakan maskapai Japan Airlines JL720. (Ida/ANTARA)
Sinergisme TNI-Polri Merupakan Harga Mati
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ketika menjadi pembicara pada Apel Komandan Satuan (Dansat) TNI AD di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, menekankan bahwa sinergisme TNI-Polri merupakan harga mati.\"Harapan saya, sinergi TNI-Polri yang selama ini terbangun terus bisa dijaga,” kata Sigit dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.Menurut mantan Kabareskrim Polri itu, salah satu kunci utama dalam menyukseskan dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 adalah penguatan sinergisme TNI-Polri. Optimalisasi sinergisme TNI-Polri dapat mengawal kebijakan pemerintah serta mampu menghadapi ancaman, tantangan, dan gangguan keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas).Ia menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menuangkan tujuh impian Indonesia mulai tahun 2015-2045. Kebijakan pemerintah saat ini mengarah untuk melaksanakan peta jalan tersebut.Ada empat pilar untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, kata Sigit, yakni manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.Kedua, ekonomi yang maju dan berkelanjutan. Ketiga, pembangunan yang merata dan inklusif, serta yang keempat, negara yang demokratis, kuat, dan bersih.“Ini semua bisa terwujud apabila syaratnya satu, stabilitas kamtibmas, kedaulatan negara, soliditas TNI-Polri terjaga dengan baik. Namun kalau tidak, jangan pernah mimpi mewujudkan visi ini. Ini pentingnya pertemuan hari ini sehingga bisa melihat kembali ada tujuan besar yang harus dikawal sebagai pilar utama bangsa,\" ujarnya.Dalam kesempatan itu, Sigit juga menjelaskan mengenai skenario pertumbuhan perekonomian Indonesia, yang untuk saat ini sudah mulai masuk ke tahapan lepas landas. Pemerintah sedang menyiapkan pembangunan SDM unggul hingga menyiapkan infrastruktur yang bertujuan sebagai fondasi perekonomian industri dan manufaktur.Hal ini memiliki harapan pada tahun 2030 hingga 2035, pertumbuhan perekonomian Indonesia jauh lebih baik sehingga tidak terus terjebak dalam posisi negara berpendapatan menengah, namun naik level ke negara berpendapatan atas.“Walaupun kondisi pandemi dan global, skenario ini dibuat realistis. Namun diharapkan pertumbuhan ekonomi terus dijaga di atas 5 persen. Dengan posisi ini tahapan menuju Indonesia Emas dapat tercapai,\" ujarnya.Mantan Kapolda Banten itu juga mengingatkan pesan Presiden Jokowi di Rapim TNI-Polri beberapa waktu lalu, yakni untuk menjaga cita-cita mewujudkan Indonesia menjadi negara produksi bukan konsumsi.\"Pesan ini tentu harus diingat. Karena saat ini Indonesia melakukan kebijakan mengubah pola dari negara konsumtif bergeser ke produktif. Jadi, pasar akan berubah dari negara lain, menjadi pasar kita. Dan ini akan membuat situasi global yang tentunya akan memunculkan kondisi yang harus diwaspadai,” katanya.Dinamika globalSigit juga menyampaikan bahwa TNI- Polri juga harus terus memantau dan mengawasi situasi dan dinamika lingkungan strategis di tingkat global, nasional, hingga regional. Seperti pandemi COVID-19, Perang Ukraina-Rusia, kemunculan kelompok terorisme, masalah kedaulatan, Pemilu Serentak 2024, mengawal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dan dinamika yang terjadi di dalam negeri lainnya.\"Arahan Pak Presiden, beliau ingin TNI-Polri menjadi institusi yang profesional dan bekerja secara sinergis. Dan ini tentunya perintah Panglima tertinggi untuk kita semua. Terkait kerja sama dan sinergi, kita tindaklanjuti dengan dasar hukum yang ada,\" papa Sigit.Sigit kembali mengingatkan optimalisasi dalam penguatan sinergisme dan soliditas dimulai dari pendidikan dasar, pengembangan, hingga pendidikan pengembangan umum.Bahkan, sinergi dan soliditas TNI-Polri yang konkret, menurut Sigit, sangat dirasakan dalam penanganan serta pengendalian pandemi COVID-19. Kedua lembaga ini terus berada di lini terdepan terkait hal tersebut.Permasalahan bangsa lain yang memerlukan implementasi sinergisme dan soliditas TNI-Pori, di antaranya pencegahan serta penanganan konflik sosial masyarakat. Kemudian, mitigasi penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK).Lalu, antisipasi hingga memberikan bantuan apabila terjadinya bencana alam. Penanganan dan penanggulangan terorisme. Isu di Papua yang memerlukan peran dari TNI-Polri. Kemudian, memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan kondusif, aman dan tertib, hingga mengantisipasi munculnya kelompok yang menentang ideologi Pancasila.\"Terkait ideologi Pancasila, harga mati untuk kita semua. Jangan sampai dari luar masuk dan mengganggu nilai-nilai yang tertanam dalam ideologi Pancasila. Justru sebaliknya, kita harus mengubah ideologi Pancasila untuk kita globalkan. Karena dulu negara kita terkenal negara toleran dan ramah,\" terang Sigit.Pada akhir paparannya, Sigit menyampaikan sinergisme TNI-Polri juga dibutuhkan untuk mengawal dan memastikan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Mengingat, pemerintah mengeluarkan kebijakan Indonesia sentris dengan semangat pemerataan perekonomian di seluruh Indonesia.\"Pembangunan IKN menjadi kewajiban TNI-Polri mengawal kegiatan IKN, terkait distribusi bahan pembangunan, permasalahan tanah, dan permasalahan lainnya,\" tutup Sigit. (Ida/ANTARA)
Sebanyak 174 Perwira Lulusan Setukpa Angkatan ke-26 TNI AU Dilantik Kasau
Karanganyar, FNN - Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo melantik 174 perwira lulusan Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Angkatan ke-26 TNI AU di Lapangan Dirgantara Lanud Adi Soemarmo, Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat.Dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut, Fadjar Prasetyo bertindak selaku inspektur upacara, dengan diikuti 174 perwira berpangkat Letnan Dua (Letda) serta dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan TNI AU.Sebanyak 174 perwira lulusan Setukpa Angkatan ke-26 tersebut terdiri atas 161 siswa pria dan 13 siswa wanita Angkatan Udara (wara).Mereka menjalani pendidikan dari Bintara menjadi perwira dengan pangkat Letda, yakni 31 orang korp teknik, 34 orang korp elektronik, 41 orang korp khusus, 17 orang korp kesehatan, 9 orang korp administrasi, 18 orang korp pembekalan, 16 orang korp polisi militer, dan 8 orang korp pasukan.Fadjar Prasetyo mengucapkan selamat kepada 174 perwira yang baru dilantik dengan pangkat Letda itu. Secara khusus, dia juga mengucapkan selamat kepada Letda Kesehatan Yohanes Kristanto dari Rumah Sakit TNI AU Dr. Siswanto Lanud Adi Soemarmo sebagai lulusan terbaik Setukpa Angkatan ke-26.Para perwira yang dilantik tersebut telah berhasil tahap puncak setelah melalui perjuangan selama lima bulan dengan menempuh pendidikan di Lembaga Setukpa Lanud Adi Soemarmo, katanya. Dengan jerih payah pengorbanan dan perjuangan, para perwira mendapat hasil sepadan dan menjadi kehormatan dalam menempuh pengabdian di masa depan.Dia menambahkan sesuai rencana strategis dalam beberapa tahun mendatang, TNI AU akan dilengkapi alat utama sistem persenjataan (alutsista) generasi terbaru, mulai dari pesawat angkut, pesawat tempur, pesawat intai, hingga radar pertahanan udara.\"Untuk mengakomodasi kebutuhan dalam menyiapkan operasi dan pemeliharaan berbagai plafon itu, tentu dibutuhkan perawakan personel yang memadahi dari segi kualitas dan kuantitas,\" katanya.Terlebih lagi, TNI AU juga memerlukan perwira pertama yang berpengalaman serta dibekali keahlian manajerial dan keahlian di level teknis yang mumpuni.\"Saya yakin perwira yang baru dilantik menjadi panutan tidak hanya di lingkungan TNI AU, tetapi juga dalam keluarga dan masyarakat. Dengan usia pengabdian yang matang, buktikan bahwa memiliki mind set kerja perwira yang berkualitas didukung berbekal segudang pengalaman yang telah lalui,\" ujar Fadjar.Upacara pelantikan tersebut juga dimeriahkan oleh penampilan tari tradisional, demonstrasi pedang dan senjata serta demonstrasi pertarungan jarak dekat oleh para perwira yang baru dilantik. (Ida/ANTARA)
Kerugian Mencapai 50 Miliyar, Korban Yusuf Mansur Ada Marbot Masjid Hingga ART
Jakarta, FNN - Ustaz Yusuf Mansur kembali menjadi perbincangan publik terkait investasi batu bara yang telah memakan banyak korban. Kediamaan Yusuf Mansur di Ketapang, Cipondoh, Kota Tangerang, turut digeruduk oleh sejumlah korban pada Senin, (20/6/2022), untuk menuntut ganti rugi. Mereka adalah jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata, Bogor, Jawa Barat. Sementara itu perwakilan keluarga Yusuf Mansur mengatakan bahwa beliau sedang berada di Yaman. Dalam wawancara dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief di kanal Hersubeno Point, Selasa (21/6/2022) pengacara korban investasiZaini Mustofa mengungkapkan pengakuan terkait investasi batu bara tersebut. Dia membeberkan jumlah investor yang menjadi korban Yusuf Mansur, yang berdasarkan catatannya berjumlah 250 orang, di antaranya adalah marbot masjid, ART, bahkan dari kalangan atas. Dia mengungkapkan bahwa marbot masjid yang ikut berinvestasi juga mengajak keluarganya sampai menjual sapi untuk berinvestasi. Sehingga, kerugian yang mereka alami lebih besar lagi, karena sampai menjual aset yang mereka miliki. Sedangkan terkait total dana investasi yang disetorkan oleh para korban, Zaini Mustofa mengatakan jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah. Total yang disetor itu kurang lebih itu sekitar Rp50 miliar. Korban tertarik untuk berinvestasi batu bara ini karena diiming-imingi oleh Yusuf Mansur dengan bahasa “kapan lagi ada bisnis seperti ini, bisa dapat dunia, bisa dapat akhirat juga,” ungkapnya. Ia juga menjelaskan apa yang membuat jemaah Masjid Darussalam itu percaya dengan iming-iming tersebut karena pada saat itu Darussalam sedang bagus, islamiahnya bagus, ekonomi jemaah juga bagus, keinginan untuk beribadah dan infak juga bagus. Atas kasus ini, Zaini Mustofa telah mengambil langkah hukum mulai bulan Januari 2021, awal tahun kemarin. Sidang ke lima sedang berjalan bulan Juni 2022 ini, dan selanjutnya pada bulan Juli, dengan tergugat satu PT Adi Partner Perkasa, Direktur Utama Adiansyah, turut tergugat Darul Quran, dan dua orang lagi yang alamatnya tidak diketahui lagi. Zaini mengakatan ia berharap agar Ustaz Yusuf Mansur dan lembaga yang terkait dalam bisnis investasi batu bara yang merugikan ini untuk bertanggung jawab secara keseluruhan kepada korban. “Kembalikan investasi jamaah yang telah diterima dari dia atau lembaga-lembaga yang dibuatnya secara keselurahan dan hentikan usaha-usaha yang merugikan umat,” tegas Zaini. (Lia)
Perlukah Kepala BIN Menghadiri Rakernas PDIP?
Oleh Asyari Usman Jurnalis Senior FNN Ada yang sangat aneh dan sangat khas Indonesia pada pembukaan Rakernas PDIP, 21 Juni 2022. Yaitu, kehdiran Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Komjen Purn Budi Gunawan. Mengapa aneh? Karena sulit menejelaskan relevansi kehadiran Kepala BIN di acara partai politik. Katakanlah BIN memang mengurusi sepak terjang parpol. Tapi, apakah mengurusi parpol-parpol harus ditunjukkan dalam bentuk menghadiri acara-acara mereka? Dengan kehadiran Kepala BIN di Rakernas PDIP itu, maka konsekuensinya lembaga intelijen tersebut harus juga menghadiri acara serupa yang dilaksanakan oleh parpol-parpol lain. Tidak konsisten kalau hanya muncul di Rakernas PDIP tapi tidak hadir di Rakernas parpol-parpol lain. Seterusnya, ada pertanyaan: apakah Kepala BIN pantas hadir di acara parpol? Tak mudah untuk dijawab. Dan semakin sulit menjelaskannya ketika Kepala BIN hanya hadir di rakernas PDIP. Mengapa hanya Rakernas PDIP? Apakah karena Banteng sedang menjadi partai terbesar di DPR? Atau, apakah Kepala BIN punya hubungan istimewa dengan PDIP atau elit partai itu? Kalau iya, apakah Kepala BIN boleh punya hubungan istimewa dengan parpol tertentu? Super aneh. Sangat mungkin, satu-satunya negara di dunia ini yang kepala intelijennya hadir di acara parpol adalah Indonesia. Unik sekali. Di negara-negara dengan sistem demokrasi, intelijen adalah aparatur negara yang bertugas untuk mengumpulkan segala macam informasi yang mengancam negara dan kemudian menganalisis tumpukan informasi itu. Menurut UU No 17 Tahun 2011, intelijen negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini juga peringatan dini. Ini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan serta keamanan nasional. BIN adalah koordinator untuk semua unit intelijen yang ada di semua kementerian dan institusi lainnya. Nah, apakah seorang pimpinan badan intelijen memang perlu duduk di depan podium Rakernas sebuah parpol? Apa tujuan dari kehadiran Kepala BIN di situ? Tentu sulit menjelaskannya. Sebab, lembaga intelijen dan orang-orangnya tidak lumrah hadir dengan identitas yang jelas. Di Rakernas PDIP, Megawati mengucapkan bahwa yang hadir ada juga “Kepala BIN”, dst. Ada kesan Bu Mega senang pembukaan Rakernas PDIP dihadiri oleh orang nomor satu di BIN. Seolah ada keperluan psikologis partai ini untuk menunjukkan bahwa pimpinan dari salah satu institusi terkuat dan ditakuti di Indonesia memberikan “approval” (restu) kepada PDIP. Kepala BIN itu adalah simbol dari tugas-tugas keintelijenan. Lembaga ini harus steril dari konflik kepentingan. Parpol, ormas, konglomerat, dan individu-individu yang terlalu dekat dengan pimpinan BIN bisa membuka pintu KKN yang pernah menghancurkan Indonesia, dan kelihatannya akan mengulang kembali.[]
Rocky Gerung: Presiden Nggak Boleh Punya Martabat
Jakarta, FNN – Bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-61 Presiden Joko Widodo, 21 Juni 2022, BEM UI melakukan aksi simbolik mengkritisi RKUHP. “Agar naskah RKUHP segera ditolak demi kepentingna masyarakat,” demikian bunyi agenda yang disampaikan Ketua BEM UI Bayu Satrio Utomo pada Senin (20/6/2022). Menurut Bayu, aksi ini tak terbatas diikuti oleh mahasiswa UI saja melainkan bersama unsur lain juga. Mereka tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP.Sebagai aksi simbolik, mereka memberikan hadiah ulang tahun pada Jokowi berupa \'somasi RKUHP\'. Isinya, yaitu pernyataan sikap yang memuat desakan membuka draf RKUHP terbaru, bukan draf RKUHP tahun 2019 sebagaimana yang sekarang telah beredar.Mereka menyoroti pasal-pasal problematik dalam RKUHP berupa living law, soal pidana mati, contempt of court, penyerangan harkat dan martabat (pada) presiden, aborsi, hate speech, kohabitasi, pidana untuk demonstrasi tanpa pemberitahuan, hingga penghinaan terhadap penguasa.Mereka mengultimatum agar Presiden dan DPR membuka draf RKUHP dalam waktu 7 x 24 jam. Jika \'somasi\' ini tak diindahkan, maka mereka mengancam akan menggelar demonstrasi besar. Berikut adalah pernyataan sikap mereka.1. Mendesak Presiden dan DPR RI untuk membuka draf terbaru RKUHP dalam waktu dekat serta melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dengan menjunjung tinggi partisipasi publik yang bermakna; 2. Menuntut Presiden dan DPR RI untuk membahas kembali pasal pasal bermasalah dalam RKUHP, terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara meski tidak termasuk ke dalam isu krusial; serta 3. Apabila Presiden dan DPR RI tidak kunjung membuka draf terbaru RKUHP dan menyatakan akan membahas pasal-pasal bermasalah di luar isu krusial dalam kurun waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak pernyataan sikap ini dibacakan, kami siap bertumpah ruah ke jalan dan menimbulkan gelombang penolakan yang lebih besar dibandingkan tahun 2019. Menurut wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam dialognya dengan Rocky Gerung, akademisi dan pengamat politik, dalam kanal Hersubeno Point, Kamis (23/6/2022) soal RUU KUHP itu juga masuk wilayah abu-abu. Karena di sini disebutkan soal penghinaan atas pejabat pemerintah. “Kalau kemarin soal penghinaan terhadap kepala negara itu oleh Mahkamah Konstitusi sudah diubah, bukan lagi semacam pidana umum, tetapi menjadi aduan. Yang ini tidak masuk wilayah itu. Saya kira menjadi serius karena DPR sendiri juga nggak bisa membedakan wilayah itu,” ujarnya. Yang agak aneh juga, yang menyatakan ini adalah Wamenkumham, Profesor Prof Dr Edward Omar Sharif Hariej, SH, MHum. “Kita menganggap selama ini dia aktivis sebelum masuk dalam pemerintahan. Dia dari UGM. Tapi ternyata ketika masuk pemerintah kok jadi sikapnya seperti ini,” lanjut Hersubeno. “Jadi apa yang diajarkan pada mahasiswa bahwa sebagai Profesor di bidang hukum kita mengerti apa yang disebut istilah dignity, bahasa Indonesia-nya martabat. Nggak ada martabat pemerintah. Martabat itu hanya melekat pada manusia, konkret, dan mengalami dekrivasi atau penghinaan,” tegas Rocky Gerung. Jadi kalau disebut menghina itu artinya kena pada martabat. “Nah, orang itu punya martabat, pemerintah tidak punya martabat. Pemerintahan itu bukan lembaga yang punya perasaan, nggak bisa itu. Jadi, nggak bisa prinsip hak asasi manusia, perlindungan martabat pemerintah itu yang adalah wilayah individu, dijadikan delik,” tambahnya. Jadi bukan sekadar nggak boleh ada itu, tapi yang agak aneh kok seorang Profesor hukum justru mengiyakan itu. Kan mustinya dia justru kasih poin bahwa tafsiran itu salah. Bukan malah dengan mengatakan bahwa itu akan dijadikan KUHP. “Bahwa memang itu desain dari kekuasaan untuk persiapan Pemilu nanti, supaya mahasiswa nggak boleh demo. Nah, sekarang mahasiswa bahkan sudah mulai demo sebelum pasal itu diiyakan, diketok, dan pasti diketok, BEM UI kemarin sudah berdemo bahwa RKUHP itu melanggar hak asasi manusia,” ungkap Rocky Gerung. Lalu pemerintah akan bilang ini supaya kita bagus di mata bangsa lain. Nanti kalau ada presiden asing datang juga kita perlakukan yang sama. Di Amerika presiden dihina setiap hari dia nggak merasa martabatnya terganggu. Jadi, aneh juga kalau presiden Amerika ke sini mahasiswa demo, ditangkap, presidennya akan geleng-geleng kepala. “Gue memang biasa dihina, nggak ada urusan dengan soal itu. Jadi, terlihat itu alasan DPR dan pemerintah untuk bikin undang-undang itu hanya untuk mencekik demokrasi,” tegasnya. Pasti skor demokrasi akan turun dengan adanya pasal penghinaan pemerintah itu. Walau ada syarat-syaratnya, tetapi memasukkan itu dalam pertimbangan untuk di KUHP itu sudah sinting. “Apalagi kalau para profesor yang belajar hukum dan human dignity itu justru ada dalam pemerintahan lalu jadi pembela undang-undang itu. Kan ngaco itu. Integritas keilmuan dia di mana. Itu yang orang pertanyakan. Jadi, kalau soal urusan presiden dengan martabatnya, nggak ada,” tambah Rocky Gerung. Menurutnya, Presiden nggak boleh punya martabat. Sebab, kalau dia punya martabat itu personifikasi. Itu boleh kalau sistem kerajaan. Karena raja dulu dianggap identik dengan negara, kata Louis ke-16. “Aku adalah negara, karena itu menghina aku berarti menghina negara, menghina negara berarti menghina aku”. Karena itu sistem kerajaan. Jadi KUHP kita sebetulnya ketinggalan kira-kira 600 tahun. (mth/sws)
Anggota DPR Dukung Komitmen Hadi Tjahjanto Berantas Mafia Tanah
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendukung komitmen Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dalam memberantas mafia tanah karena membawa harapan di tengah persoalan pertanahan yang dihadapi masyarakat.Guspardi menilai saat ini dibutuhkan sosok yang tegas dan lebih berani untuk menumpas mafia tanah dan mengatasi persoalan pertanahan.\"Kehadiran sosok mantan Panglima TNI yang di amanahkan sebagai Menteri ATR/BPN diharapkan akan bisa melakukan terobosan dan langkah lebih tegas, sistematis, dan terukur dalam menyelesaikan sengkarut persoalan tanah di Indonesia,\" kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.Menurut dia, masih banyak kasus mafia tanah yang belum terungkap, sehingga hal itu harus menjadi prioritas untuk diselesaikan karena masalah tersebut membebani masyarakat dan menimbulkan berbagai persoalan. Dia juga menilai persoalan mafia tanah tidak luput dari adanya oknum birokrasi yang terlibat sehingga membentuk sindikat atau mafia tanah.\"Tanah yang sudah dibebaskan dan sudah dibayar tinggal eksekusi, tahu-tahu diklaim pihak lain yang mengaku sebagai pemilik lahan. Nah, ini siapa aktornya, tangkap, tindak tegas, dan ungkap jaringan serta kompolotannya,\" tegasnya.Oleh karena itu, dia mengatakan perlu langkah lebih berani dan tegas dengan kepastian hukum kuat agar para pelaku mafia tanah mempunyai efek jera untuk tidak mengulangi perbuatannya.Guspardi menyarankan Hadi Tjahjanto mengevaluasi dan lebih berani membersihkan internal Kementerian ATR/BPN yang dipimpinnya, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah.\"Termasuk pihak swasta dan pihak lain yang melakukan persekongkolan jahat yang ujung-ujungnya merugikan masyarakat,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Anton Permana Bantah Berita Fitnah yang Mencatut Namanya tentang Buya Arrazy
Jakarta, FNN - Beredar tulisan mengatasnamakan aktifis KAMI Anton Permana terkait Buya Arrazy yang baru saja mengalami.musibah. Ketika dikonfirmasi, Anton Permana menjawab, “ Itu adalah fitnah. Saya tidak pernah menulis seperti itu. Apalagi saya tidak kenal Buya Arrazy. Dan sepertinya ada upaya pihak ke tiga untuk mengadu domba dan sebarkan fitnah kepada saya. Jadi saya harap semua pihak tidak terpancing dan mengabaikan sebaran tulisan tersebut,\" kata Anton kepada FNN, Jum\'at (24/06) di Jakarta. Lalu Anton melanjutkan, “Saya bersama tim pengacara lagi melacak pihak mana yang sampai hati menebar fitnah di tengah kondisi Buya Arrazy sedang berduka itu,,” tegas Anton Permana. Menurut penelusuran Tim FNN, setidaknya ada beberapa group WA yang beredar tulisan yang mengatasnamakan Anton Permana terkait Buya Arrazy. Di dalam tulisan tersebut banyak bercerita tentang latar belakang Buya Arrazy. Sekolahnya di mana, dan asumsi masyarakat terkait ceramah Buya muda yang lagi naik daun ini dan kontroversial. Apalagi, Buya muda ini lagi berduka atas musibah yang menimpa keduanya di Tuban. “Dari kondisi ini jelas, adalah perbuatan orang bukan sembarangan, dengan tujuan jelas sekali untuk mengadu domba sesama ummat Islam. Sedangkan saya sejak di penjara sampai sekarang tidak pernah menulis lagi atas nama saya di sosial media manapun,\" pungkas Anton ketika dikonfirmasi FNN melalui telefon genggam. (sws).
Fahri Hamzah Ingatkan Pejabat Publik Dipilih Rakyat Bukan oleh Partai Politik
Jakarta, FNN – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengingatkan partai politik (parpol) di Indonesia untuk jangan menganggap bahwa dia adalah pabrik memproduksi para politisi yang akan dipakai. “Parpol menganggap tiketnya itu sebagai segala-galanya, padalah parpol itu seharusnya istilahnya hanya pencalonan kandidat yang melambangkan partai saya punya ideologi dan pemikiran ini yang calon kandidatnya ini, bukan seolah-olah memberi nyawa kepada kandidat sehingga sewaktu kandidat terpilih dia masih terus berjalan menjadi kandidat partai, kaki tangan partai, itu tradisi komunis,” kata Fahri Dalam wawancara dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief di kanal Hersubeno Point, Kamis (23/6/2022). Fahri menjelaskan bayangan dia tentang sistem politik yang presidensial tapi ala-ala parlementer adalah dalam presidensialisme rakyat memberikan kekuasaan kepada dua yaitu kepada presiden dan kongres. Hal Ini menganggap presiden itu kuat, karena dia kuat maka rakyat membentuk opisisi yang bernama kongres, jadi anggota dewan itu sebenarnya opisisi terhadap presiden. Kemudian dalam parlementerisme rakyat hanya memberikan kekuasaan kepada parlemen, eksekutif dibentuk oleh parlemen bukan dibentuk rakyat, jadi di dalam parlementer ada kecendrungan berfikir bahwa eksekutif itu lemah. “Jadi sekarang bagaimana kalau anggota kongres ternyata petugas parpol?” tanya Hersubeno Arief. “Menjadi sulit dia bertugas menjadi oposisi sebagaimana yang dikehendaki rakyat waktu dia dicoblos apabila dia petugas partai, karena nanti pemimpin partai punya tugas buat dia, tugasnya bukan pengawasan tetapi mendukung,” jawab Fahri. Fahri juga mengatakan presiden kita sekarang ini ngumpul untuk ngumpulin semua ketum partai sampai mayoritas, anggota dewan tidak independen, proteksi kepada anggota dewan belum kuat, re-call masih terjadi, pemecatan terjadi, sehingga nyaris anggota-angoota dewan kita itu adalah peternakan politisi. Partai politik menganggap bahwa dia adalah pabrik memproduksi para politisi yang akan dipakai. Padahal ini salah, hubungan antara parpol dan pejabat publik adalah hubungan ideologis atau hubungan pemikiran, partai komunis menganggap bahwa hal tersebut merupakan hubungan komando. “Pemilu itu kan masih dua tahun lagi, seharusnya ditegaskan bahwa pemilu ini petarungan ide-ide dan harus ada waktu yang cukup bagi pertarungan ide-ide, baik calon legislatif ditingkat bawah maupun ditingkat atas, juga capres dan cawapres. Perbaiki pemilu dulu, fasilitasi pertarungan ide, kurangi biaya pelimu sekurang-kurangnya, perpanjang masa pemilu, sehinga kita berharap rakyat kembali punya gairah untuk memilih berbasis kepada pikiran,” tutup Fahri (Lia)
COVID-19 Merebak, Tempat Hiburan dan Restoran di Makau Ditutup
Beijing, FNN - Semua tempat hiburan di Makau mulai Kamis (23/6) diperintahkan tutup, sedangkan restoran dilarang menerima pengunjung kecuali hanya melayani pemesanan makanan dan minuman untuk dibawa pulang.Penutupan tersebut dilakukan karena wabah COVID-19 varian Omicron merebak lagi.Hingga Kamis pukul 15.00 waktu setempat (14.00 WIB) tercatat ada 110 kasus positif Omicron di Makau dan penyelidikan atas wabah terkini masih berlangsung.Dua jam kemudian, pemerintah Wilayah Administrasi Khusus Makau (MSAR) mengeluarkan perintah penutupan gedung bioskop, tempat permainan dalam ruang, kafe, pusat kebugaran, bar, salon, dan kolam renang.Otoritas setempat menggelar tes PCR secara massal putaran kedua pada Kamis hingga Jumat.Putaran pertama tes PCR sudah digelar dan berakhir pada Selasa (21/6).Kepala Eksekutif MSAR Ho Iat Seng kepada pers menyatakan bahwa situasi pandemi di daerahnya saat ini lebih kompleks.Namun, situasi itu masih bisa dikendalikan dan pasokan kebutuhan sehari-hari masih tercukupi atas bantuan dari pemerintah pusat China, Pemerintah Provinsi Guangdong, dan pemerintah provinsi lainnya di China daratan, katanya.Ia mengatakan wabah yang menyebar di daerahnya itu dipicu oleh Omicron subvarian BA5.1 yang mirip dengan kejadian di Inggris dan Amerika Serikat.Penularan BA5.1 sangat cepat meskipun tidak berdampak serius pada tubuh, kata Ho.Makau telah menyusun perencanaan darurat, termasuk membangun rumah sakit darurat dan mengatur beberapa hotel menjadi tempat karantina terpadu di kota judi terbesar di Asia itu. (mth/Antara)
POPULER
