ALL CATEGORY
Panglima TNI Sebut Akan Perkuat Kemitraan Militer Indonesia dan UEA
Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kemitraan militer antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA), khususnya terkait dengan operasi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP) dan pemeliharaan alutsista.\"Saya sangat serius karena UEA merupakan negara yang memiliki banyak potensi di regional dan di dunia. Sekarang UEA bukan lagi pemain regional, melainkan pemain dunia. Itu sebabnya saya sangat serius dan akan mewujudkan kemitraan ini,\" kata Andika dikutip dari kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa di Jakarta, Ahad. Salah satu upaya untuk memperkuat kemitraan militer antara Indonesia dan UEA adalah melakukan pertemuan dengan Atase Pertahanan Uni Emirat Arab (UEA) Kolonel Obaid Ahmed Saif Saeed, sebagaimana yang diunggah di kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, Ahad pagi. Melalui pertemuan tersebut, Andika membahas mengenai kesepakatan-kesepakatan dan kerja sama antarnegara, khususnya tentang operasi PMPP dan pemeliharaan alutsista. Alutsista merupakan alat utama sistem senjata TNI.Apabila Indonesia dengan UEA tidak bisa melakukan wujud nyata dari kemitraan kedua negara pada tahun 2022, kata dia, agenda kemitraan ini akan menjadi agenda penting pada tahun 2023.\"Karena hubungan G2G (government to government/antarpemerintah) di tingkat Presiden sudah sangat dekat dengan UEA, tanggapannya juga sangat positif dan banyak kemajuan dalam berbagai jenis kemitraan antara pemerintah Indonesia dan UEA. Jadi, saya akan sangat senang untuk menjembatani kemitraan militer, juga menjadikannya kenyataan,” kata Andika.Dalam pertemuan tersebut, Obaid juga mengungkapkan bahwa pihaknya sedang berupaya untuk membenahi sejumlah aspek dari kesepakatan sebelum membahasnya lebih lanjut dengan pihak Indonesia.\"Kami baru saja membenahi beberapa aspek dari kesepakatan. Kami berharap ini akan segera selesai,\" ucap Obaid. (mth/Antara)
BI Berpartisipasi Dalam Kerja Sama Renminbi Liquidity Arrangement
Jakarta, FNN - Bank Indonesia (BI) berpartisipasi dalam kerja sama Renminbi Liquidity Arrangement (RMBLA) yang diinisiasi oleh organisasi internasional kerja sama antara bank sentral, Bank for International Settlement (BIS). Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan BI dan BIS bersama dengan bank sentral negara lain di kawasan Asia dan Pasifik, yaitu Bank Negara Malaysia (BNM), Hong Kong Monetary Authority (HKMA), Monetary Authority of Singapura (MAS), Central Bank of Chile, dan People\'s Bank of China (PBC). “Kerja sama RMBLA akan menjadi salah satu penopang likuiditas yang dapat dimanfaatkan ke depan pada saat terjadi volatilitas di pasar keuangan,\" kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangan resmi yang di terima di Jakarta, Minggu.Kegiatan itu dilakukan di sela-sela rangkaian sidang tahunan BIS di Basel, Swiss, Sabtu (25/06). Menurut Perry, RMBLA dikembangkan dengan tujuan untuk menyediakan likuiditas kepada bank sentral yang berpartisipasi dari kawasan Asia-Pasifik melalui skema reserve pool. Setiap bank sentral yang berpartisipasi akan memberikan kontribusi minimum sebesar 15 miliar renminbi atau ekuivalen dalam dolar AS dan ditempatkan di BIS. Ia menuturkan kerja sama ini juga semakin memperkuat kerja sama keuangan antara BI dan BIS yang diharapkan dapat berkontribusi pada stabilitas keuangan di kawasan. Adapun perjanjian tersebut ditandatangani oleh Gubernur BI Perry Warjiyo, General Manager BIS Agustin Carstens, Gubernur Central Bank of Chile Rosanna Costa, Gubernur BNM Tan Sri Nor Shamsiah Mohd. Yunus, Chief Executive HKMA Eddie Yue, Managing Director MAS Ravi Menon, dan Gubernur PBC Yi Gang. (mth/Antara)
Syahganda Nainggolan: Oligarki Mengendalikan Politik Mempertahankan Kemiskinan
Bandung, FNN - Problem yang dihadapi Indonesia saat ini ada pada demokrasi yang dikendalikan oleh oligarki. Untuk itu, kemiskinan yang dipertahankan oleh oligarki harus segera dihentikan. Begitu tegas Direktur Eksekutif Sabang-Merauke Circle, Syahganda Nainggolan dalam acara diskusi publik yang diselenggarakan oleh Komite Peduli Indonesia (KPI) dan DPD RI berjudul \"Koalisi Rakyat untuk Poros Perubahan\" di Ballroom Masjid Agung Trans Studio, Bandung, Jawa Barat maupun melalui virtual, Minggu siang (26/6).Dalam acara diskusi ini, Syahganda mereview apa yang disampaikan oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang pidatonya tidak terdengar oleh peserta melalui virtual karena ada kendala teknis. Syahganda mengurai adanya pengkhianatan terhadap demokrasi. Di mana, problem pokok bangsa Indonesia saat ini adalah demokrasi dikendalikan oleh oligarki, baik oligarki kapital maupun oligarki politik.“Dua-duanya mempunyai kejahatan konstitusional. Karena konstitusi kita itu mengatakan setiap orang berhak untuk menjadi presiden. Tapi dengan permainan mereka dibatasi,” ujar Syahganda, Ahad siang (26/6/2022).Selanjutnya problem bangsa Indonesia yang kedua adalah soal kemiskinan yang terus menerus dipertahankan di Indonesia. “Jadi oligarki itu memang dia mengendalikan politik untuk mempertahankan kemiskinan. Jadi tantangan kita yang pertama demokrasi dikhianati, kedua adalah kemiskinan yang dipertahankan,” pungkas Syahganda.Dalam acara ini selain pidato dari LaNyalla, juga ada sambutan dari Ketua KPI, Tito Roesbandi, dan lima narasumber lainnya dalam diskusi, yaitu Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat; Pendiri Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa (FKP2B) Mayjen TNI Purn Deddy S Budiman, Sekretaris Jenderal Syarikat Islam Ferry Joko Juliantono, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Indra Perwira, dan pemerhati kebangsaan Muhammad Rizal Fadillah. (mth)
Pemerintah Dorong Pembangunan Pusat Data Gunakan Komponen Lokal
Jakarta, FNN - Pemerintah mendorong pembangunan pusat data menggunakan komponen lokal agar bisa menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.\"Pemerintah menekankan betul-betul untuk menaruh komponen Indonesia. Setidaknya dengan adanya komponen Indonesia ini akan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak,\" kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate saat berkunjung ke pabrik Schneider Electric di Batam Kepulauan Riau, dikutip dari siaran pers, Minggu.Sejalan dengan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk buatan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022.Pemerintah setiap tahun mengalokasikan Rp1.400 triliun untuk belanja sektor dalam negeri, dengan rincian Rp1.000 triliun belanja oleh pemerintah dan Rp400 triliun oleh Badan Usaha Milik Negara.Menurut Menteri Johnny, alokasi anggaran belanja dalam negeri akan menjadi besar jika ditambah dengan aktivitas yang didukung oleh sektor privat.Dalam kunjungan itu, Menkominfo Johnny juga menyinggung kebijakan pemerintah dalam mendukung pemanfaatan 5G. Kominfo melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos dan Informatika sedang melakukan farming dan refarming spektrum frekuensi untuk mendukung penggunaan teknologi yang lebih maju.Saat ini jaringan tulang punggung teknologi yang digunakan di Indonesia adalah 4G, pada saat yang sama jaringan 5G juga mulai diperkenalkan.Teknologi 5G, menurut Johnny, bisa digunakan pada kota cerdas (smart city), desa cerdas (smart village), bandara cerdas (smart airport) dan pelabuhan cerdas (smart harbor) bersama penggunaan Internet of Things.Indonesia juga membutuhkan kolaborasi dengan sektor swasta untuk mengembangkan sensor cerdas (smart sensor) untuk menjaga keselamatan pegawai.Pada sektor yang lain, Menteri Johnny mendorong perusahaan privat mengembangkan efisiensi dengan memanfaatkan teknologi seperti virtual reality, augmented reality dan metaverse. (mth/Antara)
BKPM: Foxconn Minat Investasi Pengembangan "Smart City" IKN Nusantara
Jakarta, FNN - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn) berminat untuk investasi di ibu kota negara (IKN) Nusantara, khususnya pengembangan smart city di ibu kota baru.Foxconn mengungkapkan minatnya pada pengembangan smart city melalui infrastruktur bus listrik (e-bus) dan jaringan IoT (Internet of Things).Hal itu disampaikan Bahlil usai mendampingi Chairman Hon Hai Precision Industry Co. Ltd (Foxconn) Young Liu bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Sabtu (25/6) pagi.\"Harapannya bisa betul-betul terjadi dan berjalan dengan baik. Mereka juga berkeinginan masuk investasi di IKN. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan IKN tidak ada investasi. Banyak yang masuk,\" kata Bahlil dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.Pertemuan dengan Presiden Jokowi tersebut membahas tindak lanjut Nota Kesepahaman yang telah disepakati sebelumnya terkait dengan rencana investasi Foxconn, Gogoro, PT Industri Baterai Indonesia (IBC), dan PT Indika Energy Tbk di Indonesia.Ada pun nilai rencana investasi tersebut sebesar 8 miliar dolar AS dan perkiraan penyerapan tenaga kerja lebih dari 10.000 orang.Dalam hasil pertemuan tersebut, Bahlil mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo sangat mengapresiasi rencana investasi Foxconn yang akan berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta nasional dengan melibatkan pengusaha lokal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).Kementerian Investasi/BKPM telah diperintahkan untuk melakukan pengawalan rencana investasi Foxconn sampai dengan terealisasi.\"Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera mengawal sampai pada tahap eksekusi. Presiden berharap ini segera terealisasi dan satu konsep yang paling disenangi presiden ini adalah kolaborasi BUMN, PMA (penanaman modal asing) dan swasta nasional yg melibatkan pengusaha lokal dan UMKM,\" ungkap Bahlil. Bahlil mendorong agar rencana investasi Foxconn ini berlokasi di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah dengan berbagai insentif yang ditawarkan oleh Pemerintah Indonesia. KIT Batang menjadi salah satu lokasi yang menjadi bagian dari pembangunan ekosistem industri baterai dan kendaraan listrik di Indonesia, di mana saat ini telah masuk investasi dari Hyundai dan LG asal Korea Selatan.Chairman Foxconn Young Liu menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden Joko Widodo dan Menteri Investasi/Kepala BKPM yang akan sepenuhnya memfasilitasi investasi Foxconn. Foxconn menawarkan model bisnis baru yaitu BOL (Build, Operate, Localize) untuk investasinya di Indonesia.\"Adanya model bisnis baru BOL ini akan memungkinkan Foxconn dan perusahaan Taiwan lainnya untuk dapat bermitra lebih baik lagi dengan perusahaan Indonesia dalam membangun industri di sini,\" ujarnya.Chairman Young menyatakan keyakinannya bahwa kerja sama antara Foxconn dengan pemerintah Indonesia ini dapat mencapai kesuksesan besar.Foxconn, Gogoro, IBC, dan Indika berencana untuk berinvestasi di industri kendaraan listrik, yaitu kendaraan listrik roda empat, roda dua, dan bus listrik; industri baterai kendaraan listrik; dan industri pendukung: energy storage system, stasiun penukaran baterai, industri daur ulang baterai, Research & Development (R&D) dan pelatihan.Nota Kesepahaman antara Kementerian Investasi/BKPM, Foxconn, Gogoro, Industri Baterai Indonesia (IBC), dan Indika Energy telah diteken pada tanggal 21 Januari 2022.Kerja sama yang disepakati meliputi pengembangan ekosistem energi baru berkelanjutan melalui investasi pada baterai listrik, kendaraan listrik dan berbagai industri pendukungnya melalui skema kerja sama BOL tersebut di Indonesia. (mth/Antara)
Jokowi Bawa Misi Hentikan Perang dan Bangun Perdamaian Ukraina-Rusia
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo membawa misi membangun dialog, menghentikan perang, dan membangun perdamaian dalam rencana kunjungan ke Ukraina dan Rusia untuk menemui pemimpin kedua negara tersebut pada akhir Juni 2022.Presiden dijadwalkan menemui Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev, Ukraina, dan menemui Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow, Rusia, setelah menghadiri KTT G7 di Jerman 26-28 Juni 2022. Pertemuan Jokowi dengan Zelensky dan Putin diperkirakan dilakukan antara tanggal 29 dan 30 Juni 2022.\"Setelah dari Jerman saya akan mengunjungi Ukraina dan akan bertemu dengan Presiden Zelensky, misinya adalah mengajak Presiden Ukraina, Presiden Zelensky, untuk membuka ruang dialog dalam rangka perdamaian,\" kata Kepala Negara dalam keterangannya soal rencana kunjungan ke empat negara yakni Jerman, Ukraina, Rusia dan Uni Emirat Arab yang dimulai sejak Minggu (26/6).Presiden Jokowi menyampaikan pertemuan dengan Presiden Zelensky juga dilakukan guna mendorong terbangunnya perdamaian antara Ukraina dan Rusia, sebab perang harus dihentikan, dan rantai pasok pangan harus diaktifkan kembali.Setelah bertemu Zelensky di Kiev, Jokowi akan bertolak ke Moskow, Rusia, menemui Vladimir Putin.Presiden akan membawa misi serupa dalam pertemuannya dengan Putin, baik membuka ruang dialog perdamaian, mendorong dilakukannya gencatan senjata sesegera mungkin, hingga menghentikan perang.Presiden Jokowi menjadi pemimpin Asia pertama yang mengunjungi Kiev dan Moskow sejak konflik kedua negara terjadi.Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam keterangannya beberapa waktu lalu menyampaikan langkah Presiden Jokowi menemui Zelensky dan Putin untuk menunjukkan kepedulian Indonesia terhadap isu kemanusiaan, serta memberikan kontribusi mengenai krisis pangan akibat perang.Menlu Retno menegaskan meskipun situasi sulit dan kompleks, namun Presiden Jokowi memilih berkontribusi untuk mengatasi perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia, dan tidak memilih untuk diam. (mth/Antara)
Presiden Bertolak ke 4 Negara Hadiri KTT G7 Hingga Upayakan Perdamaian
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo bertolak mengunjungi empat negara, yakni Jerman, Ukraina, Rusia hingga Uni Emirat Arab (UEA), dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu.Dalam keterangannya sebelum keberangkatan, yang disaksikan secara daring dari Jakarta, Minggu, dia menyampaikan bahwa kunjungan ke Jerman dalam rangka menghadiri KTT G7 yang diselenggarakan pada 26-28 Juni 2022.Posisi Indonesia dalam G7 adalah sebagai negara mitra sekaligus diundang sebagai negara ketua G20.Setelah itu, dia akan menemui Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, di Kiev, Ukraina, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Moskow, Rusia, untuk mengajak keduanya membuka ruang dialog perdamaian atas perang yang terjadi antara kedua negara.Kemudian setelah itu Jokowi akan berkunjung ke Uni Emirat Arab guna melanjutkan kembali pembahasan kerja sama ekonomi dan investasi antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab.\"Kunjungan ini bukan hanya penting bagi Indonesia tetapi juga penting bagi negara-negara berkembang untuk mencegah rakyat negara-negara berkembang dan berpenghasilan rendah jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem dan kelaparan,\" kata dia. (mth/Antara)
Aba-Aba Oligarki
Pasca deklarasi PKS Is Not for Sale to Oligarch, PDIP membuat statemen: tidak akan berkoalisi dengan PKS. Salah seorang sahabat berkomentar, seharusnya PKS yang memutuskan untuk tidak berkoalisi dengan PDIP. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta AZYUMARDI Azra berpendapat bahwa secara objektif Calon Presiden Republik Indonesia (Capres) dalam perhelatan Pemilu 2024 yang terkuat adalah Anies Baswedan yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta. Meminjam ungkapan KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, sebaik apa pun seseorang, pasti tetap ada pihak yang tak menyukainya. Dengan kalimat lain, tentu saja ada pihak yang tidak sependapat dan/atau tidak suka dengan opini Azyumardi Azra tersebut. Berkenaan dengan bursa Capres-Cawapres 2024 jauh hari sebelumnya, Rocky Gerung, pengamat politik berpendapat bahwa bilamana Anies berpasangan dengan Puan Maharani, dia akan dikerjai Oligarki. Opini Rocky tersebut bertolak dari momentum Perlombaan Formula E di mana Puan Maharani dengan senang hati selfi bersama Anies tanpa menghiraukan Jokowi yang berada di sampingnya. Menyusul prediksi 4 koalisi partai pengusung empat pasang Cawapres yang dikeluarkan oleh Cakra Nusantara, muncul daftar pilihan favorit dari Capres-Cawapres versi media sosial bulan Juni beserta prediksi parpol pengusungnya. Pertama, Ridwan Kamil-Erick Thohir dengan pengusung Golkar-PPP-PAN. Kedua, Puan Maharani-Ganjar Pranowo dengan pengusung tunggal partai PDI Perjuangan. Ketiga, Anies Baswedan-Agus Harimurti dengan pengusung Nasdem dan Partai Demokrat. Keempat, Prabowo Subianto-Muhaimin Iskandar dengan pengusung Gerindra dan PKB. Membaca polarisasi parpol-parpol pengusung dan Capres-Cawapres yang diusung itu, tampaknya PKS konsisten dengan keputusannya. Rapimnas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merekomendasikan sejumlah nama Capres kepada Majelis Syura PKS, salah satunya Anies Baswedan. Dengan demikian PKS tak mungkin berkoalisi mendukung pasangan Capres-Cawapres Puan-Ganjar atau Prabowo Subianto-Muhaimin. Alternatifnya empat koalisi mengerucut menjadi tiga, yakni PKS, Gerindra, dan PKB bergabung jadi satu dengan Nasdem dan Demokrat mengusung Anies-Agus Harimurti. Pasca deklarasi PKS Is Not for Sale to Oligarch, PDIP membuat statemen: tidak akan berkoalisi dengan PKS. Salah seorang sahabat berkomentar, seharusnya PKS yang memutuskan untuk tidak berkoalisi dengan PDIP. Memperhatikan perkembangan bursa pencapresan terkini naga-naganya Aba-Aba Oligarki kepada PDIP adalah Asal Bukan Anies... Asal Bukan Anies! (*)
Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan!
Kita harus kembali kepada Pancasila. Kita harus kembali kepada sistem Demokrasi yang sesuai dengan watak dasar dan DNA Asli bangsa Indonesia, yang telah dirumuskan dan disusun oleh para pendiri bangsa kita. Oleh: AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Pidato Kebangsaan Ketua DPD RI Diskusi Publik Komite Peduli Indonesia Koalisi Rakyat Untuk Poros Perubahan Bandung, 26 Juni 2022) SAYA sampaikan terima kasih kepada Komite Peduli Indonesia (KPI), yang mengundang saya untuk ikut menyumbangkan pikiran dan pendapat dalam acara Diskusi Publik Kebangsaan yang diselenggarakan hari ini. Tema yang diangkat cukup menarik. “Koalisi Rakyat untuk Poros Perubahan”. Ini kalau dalam kalimat yang lebih singkat, padat dan jelas adalah; “Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan!” Demokrasi harus menjadi alat rakyat. Alat rakyat untuk mencapai tujuan rakyat. Karenanya tidak boleh terjadi, rakyat justru menjadi alat demokrasi. Karena pemilik negara ini adalah rakyat. Sehingga sudah semestinya kalau kedaulatan ada di tangan rakyat. Tetapi hari ini kita menyaksikan kesibukan ketua umum Partai Politik melakukan rapat-rapat terbatas. Pertemuan-pertemuan tertutup. Untuk membangun koalisi. Untuk menyiapkan pergantian pemimpin nasional. Dan rakyat sebagai pemilik kedaulatan ini hanya menjadi penonton. Mengapa ini semua bisa terjadi? Karena memang kita sebagai bangsa telah memberikan kewenangan penuh kepada partai politik untuk menentukan arah perjalanan bangsa ini. Sejak kapan itu terjadi? Sejak kita melakukan Amandemen Konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 yang lalu. Karena sejak saat itulah, kita sudah meninggalkan sistem Demokrasi Permusyawaratan. Dimana kedaulatan rakyat ada di Lembaga tertinggi. Yang posisinya equal dengan DPR sebagai representasi Partai Politik. Karena di situ ada Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Sistem Demokrasi yang paling sesuai dengan watak dasar bangsa yang super majemuk ini. Dimana demokrasi dilakukan dengan pendekatan konsensus. Bukan dengan pendekatan mayoritas. Saya tidak mengatakan bahwa perilaku politik yang terjadi di era Orde Baru adalah baik. Tetapi sistem yang dirumuskan para pendiri bangsa ini, adalah sistem yang paling sesuai dengan watak dasar bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita memang wajib untuk melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 naskah Asli. Termasuk pembatasan masa jabatan presiden. Dan penyempurnaan itu harus dilakukan melalui Adendum. Bukan mengganti sistem secara total. Di sinilah inti dari problem fundamental bangsa ini. Karena dari penelitian akademik yang dilakukan oleh Profesor Kaelan dari UGM, Konstitusi hasil amandemen 20 tahun yang lalu itu, sudah bukan lagi konstitusi yang lahir dari semangat Proklamasi. Bahkan disebut oleh Profesor Kaelan bahwa Negara Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 itu sudah tidak ada. Akibatnya Pancasila sekarang seperti Zombie. Walking dead. Atau istilah lainnya; Pancasila Not Found. Dan negara ini akhirnya dibajak oleh bertemunya Oligarki Ekonomi dengan Oligarki Politik. Itulah mengapa saya tidak sependapat dengan orang yang mengatakan bahwa untuk membenahi Indonesia yang karut marut dan salah arah ini, harus diawali dengan membenahi hukum, atau membenahi ekonomi, atau membenahi birokrasi dan lainnya, yang bersifat sektoral dan parsial. Bagi saya, untuk memperbaiki Indonesia, harus dimulai dengan memurnikan kembali demokrasinya. Artinya, mengembalikan demokrasi, yang selama ini digenggam kalangan oligarkis yang rakus, kepada kaum intelektual yang beretika, bermoral dan berbudi pekerti luhur. Sebagaimana dulu di jaman kemerdekaan. Karena kita merdeka oleh kaum intelektual. Kaum yang beretika, kaum yang bermoral dan berbudi pekerti luhur. Yaitu para pendiri bangsa kita. Bukan partai politik. Karena berdirinya partai politik sebagai bagian dari tata negara adalah setelah Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden pada tanggal 3 November 1945. Maklumat itu pun diberi restriksi yang sangat jelas dan tegas. Bahwa partai politik memiliki kewajiban untuk memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dan menjamin keamanan rakyat. Sehingga maknanya jelas. Partai politik memiliki kewajiban untuk ikut memperjuangkan visi dan misi dari lahirnya negara ini. Dimana visinya jelas tercantum di Alinea kedua Pembukaan Konstitusi, yaitu untuk menjadi negara yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat dan Mamur. Sedangkan misi negara juga jelas tertulis di Alinea keempat Pembukaan Konstitusi kita, yaitu untuk melindungi segenap bangsa. Indonesia dan tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Saya meyakini, masih banyak kader partai politik yang memiliki idealisme. Yang sangat idiologis dengan platform perjuangan partainya. Tetapi dengan mekanisme pemilihan anggota DPR yang memberikan peluang kepada peraih suara terbanyak, maka mereka seringkali tersingkir dalam pemilu karena keterbatasannya. Saya juga meyakini masih ada anggota DPR RI yang masih memiliki idealisme. Yang sangat idiologis dengan platform perjuangan partainya. Tetapi dengan mekanisme satu suara fraksi dan aturan recall serta ancaman PAW, tentu melemahkan perjuangan tersebut. Sehingga harapan para pendiri bangsa agar tumbuh generasi yang lebih sempurna tidak terwujud. Karena hari ini yang tumbuh subur adalah Oligarki Ekonomi yang menyatu dengan Oligarki Politik untuk menyandera kekuasaan agar negara tunduk dalam kendali mereka. Dan bangsa ini sudah tidak mengerti lagi kedalaman makna dari kata ‘Republik’ yang dipilih oleh para pendiri bangsa sebagai bentuk dari negara ini. Padahal dalam kata Republik tersimpul makna filosofis yang sangat dalam, yakni Res-Publica, yang artinya Kemaslahatan Bersama dalam arti seluas-luasnya. Itulah mengapa kesadaran kebangsaan ini harus kita resonansikan kepada seluruh elemen bangsa ini. Bahwa kedaulatan rakyat harus kita rebut kembali. Karena rakyat adalah pemilik sah negara ini. Silakan partai politik sibuk menyusun Koalisi, tetapi dari sini harus kita awali; Rakyat Juga Menyusun Koalisi. Yaitu; Koalisi Rakyat Bersatu untuk Perubahan Indonesia yang lebih baik. Sebelum mengakhiri pidato ini, saya ingin sampaikan, bahwa saya sebagai Ketua DPD RI yang mewakili daerah, saya sudah berkeliling ke 34 Provinsi dan lebih dari 300 Kabupaten/Kota. Saya bertemu langsung dengan stakeholder yang ada di daerah. Mulai dari pejabat pemerintah daerah, hingga elemen masyarakat. Baik itu akademisi, agamawan, pegiat sosial dan kerajaan nusantara. Saya menemukan satu persoalan yang hampir sama di semua daerah. Yaitu ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dan kemiskinan struktural yang sulit untuk dientaskan. Inilah yang menurut saya persoalan fundamental bangsa ini. Karena tidak pernah bisa diselesaikan dengan pendekatan yang kuratif dan karitatif. Tidak pernah bisa diselesaikan dengan pendekatan parsial dan sektoral. Karena penyebabnya ada di hulu. Bukan di hilir. Yaitu negara ini yang semakin menjadi negara yang sekuler, liberal dan kapitalistik. Karena itu saya harus memutuskan untuk bertindak dan berpijak sebagai Negarawan. Sehingga saya tidak melihat persoalan ini dalam perspektif sektoral. Sehingga bagi saya, persoalan konstitusi ini tidak boleh hanya direduksi terbatas kepada penguatan peran kelembagaan DPD RI saja. Tetapi harus lebih fundamental dari itu. Saya bisa saja egois, dan hanya mendorong penguatan DPD RI melalui gagasan Amandemen berikutnya. Tetapi sebagai negarawan, saya harus adil sejak dalam pikiran. Harus jernih sejak dari hati. Dan harus memadukan Akal, Pikir dan Dzikir. Karena persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Persoalan ini menyangkut kedaulatan rakyat sebagai pemilik sah negara ini. Dan persoalan inilah yang menimbulkan ketidakdilan dan kemiskinan struktural. Sehingga menyebabkan negara ini tidak bisa mewujudkan hakikat dari cita-citanya, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sehingga tidak ada pilihan bagi saya, untuk terus mendorong kesadaran seluruh elemen bangsa, bahwa kita harus kembali ke Pancasila. Kita harus kembalikan Konstitusi Negara ini kepada nilai-nilai Pancasila yang tertulis di dalam Naskah Pembukaan Konstitusi kita. Kita harus kembali kepada Pancasila. Kita harus kembali kepada sistem Demokrasi yang sesuai dengan watak dasar dan DNA Asli bangsa Indonesia, yang telah dirumuskan dan disusun oleh para pendiri bangsa kita. Dengan ciri utama adalah; semua elemen bangsa ini, yang berbeda-beda, harus terwakili sebagai pemilik kedaulatan yang berada di dalam sebuah Lembaga Tertinggi di negara ini. Semoga ikhtiar kita untuk melakukan perubahan demi Indonesia yang lebih baik mendapat ridlo dari Allah SWT. Sehingga ketidakadilan yang telah melampaui batas ini dapat kita akhiri dengan satu keyakinan, yaitu; Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan! (*)
Miskin Ahlak dan Kefakiran Jiwa
Terlihat dan terkesan sebagai aktifis pergerakan, rajin menyemburkan kata-kata perjuangan, akan tetapi sesungguhnya yang tak tampak tapi nyata, tak lebih dari mengidap penyakit hati yang akut. Bukan hanya sekedar pendusta yang penuh hasad, dengki dan fitnah, memecah belah kalangan perlawanan. Perwujudan nilai berjuang, hanya mampu dimaknai dengan beras, baju dan uang. Oleh: Yusuf Blegur Mantan Presidium GMNI MANUSIA Indonesia, dalam kehidupan personal, saat membentuk kelompoknya, hingga membangun hubungan dalam ikatan kebangsaannya. Terasa semakin terus mengalami degradasi moral. Ada gejala merosotnya kualitas lahir batin dalam hidupnya. Interaksi sosial yang terjalin di antara sesamanya, semakin memprihatinkan dan jauh meninggalkan nilai-nilai. Norma-norma dan etika terbiasa diabaikan, semudah menerobos lampu merah dan aturan lalu-lintas lainnya. Hukum positif negara dan syariat keagamaan, layaknya lagu pop kontemporer yang mudah dinikmati dan disukai, namun semudah melupakan dan menjadikannya kenangan. Kecuali pada penguasa, sebagian besar rakyat Indonesia kerapkali mengeluh pada kenyataan-kenyataan hidup bernegara dan berbangsa. Isu dan tema-tema demokrasi, HAM, kepemimpinan nasional dan masih banyak lagi pembahasan krusial lainnya. Tak pernah berhenti menjadi bahan pergunjingan saban hari dan saban tempat. Diskusi atau musyawarah tak lagi dapat dibedakan, untuk mencari solusi atau sekedar panggung isu, intrik dan fitnah. Niat, tata-cara dan tujuan pergaulan sosial tersebut kecenderungannya telah menjadi sarana bercampurnya kebaikan dan keburukan. Ada indikator kuat betapa menjadi serba permisif ketika memperjuangkan kebenaran dengan cara-cara kebatilan. Harus diakui dan tak terbantahkan, bahwasanya negara sedang tidak baik-baik saja bahkan boleh dibilang dalam keadaan emergensi. Semua boleh saja menyebut kekuasaan dikendalikan oleh rezim yang dzolim. Membuat ilustrasi pemerintahan yang thogut sekalipun atau bahkan pemimpin yang tak ubahnya sosok Firaun di jaman modern. Realitas potret sosial dari publik yang melahirkan pandangan kritis dan geliat perlawanan. Tapi sayang dan miris, upaya rakyat dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan itu tak sekedar memunculkan konflik vertikal, perlawanan rakyat terhadap rezim yang mewakili pertarungan kelas atas dan kelas bawah.. Lebih dari itu, telah berdampak juga pada sesama kelas bawah dan sesama kelas menengah. Rasa permusuhan dan kebencian kini menyelimuti sesama anak bangsa. Bahkan perseteruan yang terjadi di antara mereka tanpa mereka sadari, sesungguhnya korban juga dan yang selama ini menjadi kaum tertindas oleh sistem. Namun jauh lebih hebat pertarungan sesamanya ketimbang kepada rezim. Dengan pembawaan pikiran dan perilaku yang penuh syak wasangka, dilumuri oleh sifat hasad dan dengki serta hati yang terbiasa senang melhat orang susah dan susah melihat orang senang. Sesama rakyat jelata dan marginal itu, pada akhirnya hanya akan menodai ruh dan semangat perjuangan pembebasan. Mencoreng marwah kekuatan pergerakan, karena menuduh yang lain tercela dan hina, sembari melupakan fakta dirinya justru diselimuti hal tersebut. Tanpa eling dan intropeksi, dipenuhi syahwat mengagungkan diri sendiri dan merendahkan orang lain. Mengaku dan berkoar-koar pejuang tapi sejatinya penghianat dan pecundang. Mengumumkan ke publik dirinya revolusioner, akan tetapi sebenarnya hanyalah kontra revolusioner dan penghianat bagi rakyat, negara dan bangsa serta kemanusiaan pada umumnya. Kini, kekuasaan yang absolute dan absolut korup, semakin langgeng dan digdaya. Bukan karena rezim yang kuat dan tak bisa dikalahkan, melainkan karena lemah dan rapuhnya gerakan kesadaran kritis dan perlawanan. Kekuatan oposisi terus asyik saling mengigit sesamanya, menebarkan sikap merendahkan, dzolim dan menganiaya kemurniaan perjuangannya sendiri. Kekuasaan yang mengendalikan uang, senjata dan birokrasi, hanya bisa dihadapi dengan kebiasaan ghibah dan saling menghujat sesama aktifis pergerakan. Atau jangan-jangan banyak yang sekedar mengaku-aku dan klaim sebagai pejuang, padahal sesungguhnya membawa gen dan sifat kemudharatan dan distorsi kekuasaan. Perilaku kekuasaan yang ditentangnya dan oleh karena itu sering terlontar hujatan dari mulutnya yang penuh fitnah dan keji juga. Aduhai kasihannya, sudah hidup menganiaya dan menindas dirinya sendiri, terbelenggu pula oleh miskinnya ahlak dan kefakiran jiwa. Antara penguasa dzolim dan yang menggugatnya beda-beda tipis. Sampai kapan sanggup memakai topeng?. Munjul-Cibubur, 26 Juni 2022
POPULER
