ALL CATEGORY
Prerogatif Ketum
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan MASIH dari Rakernas II PDIP khususnya mengenai Rekomendasi soal Penetapan Calon Presiden. Seperti telah diduga PDIP tidak berani untuk mengajukan atau menyebut nama Capres meskipun dari kadernya sendiri. Alasannya Pemilu masih lama. \"Hak prerogatif Ketua Umum\" kata Ganjar Pranowo saat ditugaskan membacakan Rekomendasi tersebut. Rupanya masih disembunyikan walaupun publik menduga nama itu tentu Puan Maharani. Narasinya adalah : \"berdasarkan Keputusan Kongres V Partai, AD/ART Partai, dan tradisi demokrasi Partai adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai Professor Doktor Honoris Causa Megawati Soekarnoputri\". Megawati pernah mengancam-ancam kader yang dinilai telah melakukan manuver dalam rangka pencapresan. Dan Ganjar Pranowo pun menjadi lunak. Sebelumnya Partai Nasdem dalam Rakernasnya telah menetapkan tiga nama yaitu Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo sebagai Capres. Untuk menentukan satu nama yang dipilih dari ketiganya diserahkan sepenuhnya kepada Surya Paloh Ketua Umum Partai. Hak prerogatif Ketua Umum. Para Ketum PAN, PPP dan Partai Golkar bermanuver dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menggadang-gadang salah satu Ketum untuk Capres. Begitu juga dengan Ketum Gerindra yang mulai gesit kesana-sini dan seperti mau berjodoh dengan Ketum PKB. PKB sendiri lompat sana-sini pula hingga berkoalisi Semut Merah dengan PKS. Pada umumnya semua berujung pada posisi Ketum sebagai penentu. Sulit melihat partai-partai politik menampilkan diri sebagai institusi yang berwajah demokratis. Sosoknya otoritarian. Kekuasaan tertinggi senantiasa berada di tangan Ketum. Inilah kecelakaan politik NKRI saat ini. Partai sebagai elemen demokrasi ternyata pamer kekuasaan di depan rakyat sebagai institusi yang jauh dari demokrasi. Suara bawah hanya menjadi etalase dari kepura-puraan dalam berdemokrasi. Fungsi partai politik di negara demokrasi adalah pendidikan politik, sosialisasi politik, penyalur aspirasi, rekrutmen, partisipasi dan agregasi politik. Partai politik tidak akan mampu mendidik warga agar berjalan di rel demokrasi jika partai itu sendiri berkarakter otoritarian. Munafik jadinya. Sosialisasi tersendat di tengah kepercayaan rendah. Jangan harap rakyat akan menyalurkan aspirasi melalui partai jika dis-trust terjadi. Partai pun miskin akan partisipasi politik selain hanya melakukan program penggiringan atau mobilisasi. Alih-alih agregasi, partai yang tidak demokratis justru menjadi tukang pecah belah. Rekrutmen pun sarat dengan nuansa kepentingan pendek atau pragmatik. Partai prerogatif Ketum mudah terkooptasi oleh kemauan pemerintah. Terutama Partai politik koalisi pendukung pemerintah. Partai politik menjadi bulan-bulanan dan tidak berwibawa. Ketum tersandera oleh jeratan atau jebakan baik hukum, politik, maupun ekonomi. Ketum yang bagai kerbau dicocok hidungnya. Partai politik yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah dan tidak berkhidmat pada kedaulatan rakyat, keberadaannya tidak akan dirasakan. Ia dipandang sedang bermain-main sendiri. Sekedar untuk memperbesar kekuasaannya dari Pemilu ke Pemilu. Wajar jika dalam salah satu forum diskusi yang dihadiri oleh para mahasiswa, suara kritisnya mempertanyakan bagaimana cara mudah untuk membubarkan partai politik ? Partai politik yang keberadaannya dinilai tidak bermanfaat bahkan berkhianat. Adanya prerogatif Ketum adalah suara yang menyakitkan. Membunuh demokrasi di lingkungan partai politik yang secara tidak langsung juga membunuh aspirasi rakyat itu sendiri. Cerdik jika ada anak sekolah yang bertanya apakah Partai politik itu pilar atau perusak demokrasi? Bandung, 27 Juni 2022
Anis Matta : Jangan Jadikan Indonesia Medan Tempur Bangsa Lain Seperti yang Terjadi di Ukraina
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta menegaskan, bahwa pemimpin Indonesia ke depan di tengah krisis berlarut yang belum berakhir harus memahami situasi geopolitik global dan nasional. Sehingga tidak Ikut-ikutan menjadikan Indonesia sebagai tempat medan tempur bangsa lain seperti yang terjadi Ukraina sekarang. \"Presiden Ukraina (Volodymyr Zelenskyy, red) adalah contoh dari pemimpin yang bodoh, yang membuat negaranya mau dijadikan sebagai medan tempur negara lain,\" kata Anis Matta saat menyampaikan Pidato Lima Visi Perjuangan Keumatan di Tengah Krisis, di Pomelotel Jakarta, Ahad (26/6/2022). Hal itu disampaikan Anis Matta dalam acara \"Silaturahmi dan Doa Bersama untuk Jakarta\" bareng 495 tokoh umat se-Jakarta. Antara lain dihadiri Ketua DPW Partai Gelora DKI Jakarta Triwisaksana, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat. KH Misbahul Munir. Kemudian Ketua DMI DKI Jakarta KH Ma\' mun Al Ayubi, Sekretaris MUI DKI Jakarta KH Yusuf Aman, Imam Jakarta Islamic Center Ustad Ade Kurniawan, serta Ustazah Umanah Hulwani, Pimpinan Yayasan Izzah Amanah Jakarta Selatan. Menurut Anis Matta, sejak awal perang di Ukraina itu sengaja didesain bukan menjadi perang antara Ukraina-Rusia, melainkan perang antara Rusia dengan Amerika Serikat dan sekutunya (Barat). \"Cuma tempatnya di Ukraina dan pakai orang Ukraina. Ada seorang Amerika yang mengatakan, bahwa Amerika akan membiarkan seluruh orang Ukraina mati sampai nyawa terakhir. Amerika nggak peduli, dan membiarkan ini, begitu aja terus,\" ungkap Anis Matta. Karena itu, tidak perlu heran apabila AS dan sekutunya terus mensuplai bantuan kemanusiaan dan persenjentaan untuk Ukraina agar bisa melawan Rusia terus. Hingga kini sudah jutaan warga Ukraina mengungsi ke negara lain, serta ribuan korban telah terluka tewas dan luka-luka. \"Ukraina ini negara seupil, jumlah penduduknya hanya 40 juta orang, berada di depan hidung dan matanya Rusia. Aneh saja disuplai senjata, disuruh melawan Rusia. Mendingan ane cekik sekarang ente, kata Rusia. Inilah contoh pemimpin bodoh (Volodymyr Zelenskyy, red),\" ujarnya. Anis Matta mengingatkan, Indonesia juga pernah menjadi medan tempur negara lain akibat dampak dari Perang Dunia I dan II dengan terjadinya peristiwa G30 S PKI. \"Jadi kepandaian Amerika itu, menjadikan negara lain sebagai medan tempur, perangnya bukan di negara mereka. Sentimen anti China dan polarisasi di Indonesia juga kerjaannya Amerika. Umat Islam harus paham itu,\" jelasnya. Bahkan kasus protes para aktivis demokrasi di Hongkong terhadap pemerintah China beberapa waktu lalu, juga bagian dari operasi atau kerja Amerika. Tetapi begitu para aktivis demokrasi itu, ditangkap satu persatu-satu oleh militer China, beritanya langsung hilang begitu saja dan nasib para aktivis tersebut sampai sekarang tidak diketahui, serta tidak diributkan oleh Amerika lagi. \"Poin yang pertama, jangan sampai kita terlibat dalam perang orang lain. Orang yang bikin perang, kita ikut jadi korban. Jadi konteks nasionalnya, pemimpin Indonesia itu jangan pernah menjadikan Indonesia sebagai medan tempur orang lain seperti pemimpinn Ukraina yang menjadikan negaranya sebagai medan tempur antara Rusia dan Barat,\" tegasnya. Bagi Indonesia sekarang, kata Anis Matta, adalah situasi yang tepat bagi Umat Islam untuk melahirkan pemimpin baru di Pemilu 2024. Sehingga pemimpin yang terpilih bisa berperan aktif dalam menentukan tatanan global baru dan ikut serta mengatasi krisis berlarut saat ini. Namun, kata Anis Matta, pemimpin tersebut harus bisa memenuhi kriteria dan syarat dari \"Lima Visi Perjuangan Keuamatan di Tengah Krisis\". Pertama, jaga kedaulatan jangan sampai bangsa Indonesia menjaga medan tempur bangsa lain. Kedua, Pancasila dan NKRI sebagai platform kesepakatan bersama. Ketiga, mengisi indonesia dengan mempertemukan agama, demokrasi dan kesejahteraan. Keempat, mengubah kerumunan umat menjadi kekuatan riil (nyata). Dan kelima menjadikan indonesia sebagai pemimpin dunia islam dan kekuatan 5 besar dunia. \"Jadi dengan makna umat ini, Al-Qur\'an telah mengatakan peristiwa kehidupan yang kita ciptakan itu, yang akan menjadi catatan sejarah, begitulah kita dipandang oleh orang-oranh di kemudian hari. Nah visi perjuangan keumatan ini, kita semua mau dikenang sebagai apa nanti,\" ujarnya. Dalam kesempatan ini, Anis Matta mendoakan Jakarta yang tengah berulang tahun ke-495 bisa menjadi Ibu Kota Dunia yang menjadi pusat peradapan baru, tidak hanya sekedar menjadi Ibu Kota Indonesia saja. \"Kita doakan untuk Jakarta, semoga Allah SWT mentakdirkan Jakarta, bukan hanya menjadi Ibu kota Indonesia saja , tapi juga menjadi Ibu Kota Dunia, menjadi pusat peradaban dunia yang baru,\" pungkas Anis Matta. (sws)
Unur Jiwa, Makam Tuanku Raman
Oleh Ridwan Saidi Budayawan BUJANGGA Manik XIV M dalam Lalampahan menyebut Unur Jiwa sebagai Ramanea. Di Metro Lampung ada Dam Raman, bendungan Raman. Di Tanjung Priuk ada Bendungan Melayu. Di Tanjung Priuk tak ada kali, yang ada sungai. Sungai Bambu, Sungai Tirem. Kosa kata arkaeologi Indonesia terbatas. Kalau bangunan batu disebut candi. Padahal Panataran situs Maya. Unur bahasa Melanesia yang menjadi data revelata orang Batu Jaya. Unur: subyect with intens affection. Situs Jambi dalam bahasa Melanesia Manapo, anything to support life. Penduduk berumur di Batu Jaya menyebut yang dimakamkan di Batu Jaya Tuanku Raman. Menjadi pertanyaan apa hubungan Ramanea, Dam Raman, Tuanku Raman, dan Bendungan Melayu? Bernard Grunn dalam Time Table of Hirtory, 1984, menyebut Jawa telah kenal teknik pertanian yang maju pada abad V. Yang dimaksud di sini pengairan. Ada dua bejana ditemukan satu di Kampung Buni, Bekasi, yang diprakirakan abad II M. Dan bejana Batu Jaya yang diprakirakan abad IV M. Life time Tuanku Raman dapat diprakirakan IV-V M. Sebutan Tuanky pada Tuanku Raman merujuk pada kenegerian Melayu. Tampaknya beliau ahli bendungan. Rute perjalanan Tuanku Raman Kenegerian Melayu, Metro, Tanjung Priuk, Batu Jaya. Bangunan-bangunan di situs Batu Jaya agaknya Unur Jiwa yang terakhir. Sebelumnya bethseba, yang sudah rusak, dan blandongan, tempat singgah. Mengingat banyak ditemukannya kerangka wanita di Batu Jaya maka dapat dipahami adanya betsheba. Arkaeolog Indonesia sering tergopoh-gopoh meng-agamakan sesuatu situs. Padahal di Batu Jaya juga ditemukan magic script aksara Aramaic di atas lempengan tembaga. (RSaidi)
Rocky Gerung: Jurnalis Bukan Humas Istana
Jakarta, FNN – Tampaknya ketegangan yang terjadi terkait isu Pilpres 2024 antara Presiden Joko Widodo dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah cair dan mereda. Megawati sudah melupakan soal main di “dua-tiga” kaki yang dilakukan oleh “petugas partainya”. Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada 21-23 Juni 2022, sebelum membuka acara, Jokowi terlebih dahulu berpidato. Dalam pidatonya, Jokowi memuji-muji Megawati. “Bu Mega, beliau memang hari ini sejak saya ketemu pagi tadi, memang beliau adalah auranya adalah sangat cantik sekali dan sangat kharismatik. Ini benar dari lubuk hati yang paling dalam,” ungkap Jokowi, Selasa, 21 Juni 2022. Mendengar pujian Jokowi, Megawati tampak tersipu-sipu sambil tersenyum menutup mulutnya dengan tangan. “Auranya meskipun sudah berumur 57 tahun, tetapi aura kecantikannya tidak pernah pudar,” kata Jokowi memancing tawa Megawati dan para kader PDIP. Jokowi memelesetkan usia Megawati yang tahun ini genap 75 tahun. Saat itu, para kader PDIP memberikan tepuk tangan. Namun, Presiden Jokowi meminta kader PDIP untuk menepuk tangan lebih kencang. \"Tepuk tangannya kurang,” kata Jokowi. Pujian Presiden Jokowi itu menimpali ucapan Megawati yang terlebih dahulu memuji diri-sendiri. Menurutnya, auranya yang kharismatik itu menurun dari bapaknya, Presiden RI Pertama, Soekarno. “Menurun sama saya. Saya cantik dan kharismatik,” kata Megawati. “Ada yang saling memuji dalam dua hari ini?” ungkap wartawan senior FNN Hersubeno Arief kepada akademis dan pengamat politik Rocky Gerung dalam kanal Rocky Gerung Official, Sabtu (25/6/2022). “Iya. Indonesia senang bahwa puji-pujian itu membuat kita tersenyum setelah kemaren kita cemberut semua karena sebuah peristiwa di ruang kuliah PDIP dan seorang dosen sedang menceramahi mahasiswanya, tapi kemudian sang mahasiswa memuji dosennya. Kira-kira begitu,” kata Rocky Gerung. Dan terjadilah ucap mengucap yang akhirnya membuat dua belah pihak sumringah. Siapakah itu? Ada di semuanya head line. “Iya kemarin yang sempat kita bahas sekilas bahwa Pak Jokowi nggak lama setelah acara di PDIP kemudian Mbak Puan Maharani diajak ke ibukota baru. Di situ ternyata banyak wartawan para pemred yang diajak sama Pak Jokowi. Lalu sehari kemudian setelah penutupan Rakernas Bu Megawati memuji-muji soal Pak Jokowi dan mengklaim bahwa pilihannya tidak salah menjadikan Jokowi sebagai presiden,” tukas Hersubeno. Bagus juga ketegangan di kalangan elit mereda. Tapi dia tidak membuat kita percaya pada demokrasi itu karena akhirnya kita musti temukan semacam rumus yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. “Dan itu artinya demokrasi cuma urusan dua orang, diselesaikan dengan ha ha hi hi saling puji lalu 20 persen dilupain, lalu peristiwa-peristiwa politik pelanggaran HAM kemarin dilupain. Kan bukan itu maksudnya tuh. Harga sawit tinggal seribu perak dilupain itu,” lanjut Rocky Gerung. Jadi ini sebetulnya masalahnya yang kita perlukan. “Kita perlu ngebahas ini lebih jauh dan saya lihat beberapa wartawan yang diajak Jokowi sumringah itu kayak memuji-muji. Dan diwawancara lalu dipuji seolah ia ini bagus, harapan, segala macam. Kan bukan begitu sifat kritis jurnalis,” katanya. Menurut Rocky, jurnalis mengikuti kegiatan presiden untuk memberi berita dan keseimbangan berita, termasuk perspektif kritis terhadap IKN. Seolah jurnalis merasa ya ini sesuatu yang akan membuat Indonesia bahagia. Sementara, opini publik justru menentang IKN. Saya khawatir kalau kalangan jurnalis kehilangan perspektif kritisnya hanya karena diundang oleh Presiden. “Kan kita ingin supaya terlihat bahwa pers itu betul-betul sparing partner dari pemerintah, bukan undangan yang kemudian jadi humasnya Istana,” ujarnya. “Saya lihat bahasa tubuh beberapa tokoh pers itu agak jadi humas istana buat mempromosikan IKN. Bukan. Ibukota baru itu problem yang akan menetap karena soal anggaran dan soal lingkungan. Itu yang musti diulas oleh jurnalis, bukan sekedar suka senyum-senyum di depan kamera agar presiden bahagia. Itu lain soalnya,” tegas Rocky Gerung. (mth/sws)
Alumni Timur Tengah Minta Pemerintah Bebaskan Ulama dan Tahanan Politik
Jakarta, FNN - Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATI) meminta pemerintah RI untuk sungguh-sungguh melakukan rekonsiliasi nasional, dengan membebaskan tokoh-tokoh ulama dan aktivis yang ditahan karena isu politik. Permintaan tersebut merupakan salah satu poin hasil Musyawarah Nasional I Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) yang digelar di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Jumat-Ahad, 17-19 Juni 2022. Munas JATTI menetapkan Ustaz Bachtiar Nasir sebagai Ketua Umum DPP JATTI periode 2022-2025. Sementara M. Irawan Taqwa ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal dan KH Muhyiddin Junaidi sebagai Ketua Dewan Pembina. Ketua Umum JATTI Ustaz Bachtiar Nasir mengatakan, JATTI memiliki peran sebagai mitra pemerintah dan pelayan ummat (syariikul hukuumah wa khaadimul ummah). Untuk itu, Munas I JATTI menyepakati poin-poin rekomendasi yang memfokuskan pada peran tersebut. “Rekomendasi terdiri dari berbagai bidang, baik isu-isu nasional maupun internasional,” kata Ustaz Bachtiar Nasir kepada media, Kamis (23/6/2022). UBN, demikian sapaan Ustaz Bachtiar Nasir, menjelaskan poin-poin rekomendasi tersebut. Pada poin pertama bidang dakwah dan sosial, menyerukan segenap elemen bangsa untuk memproses dan mengawal peralihan kepemimpinan nasional 2024 berdasarkan nilai-nilai akhlak yang mulia dan menjauhi politik uang. Kedua, menghimbau partai-partai politik untuk membuka bursa kepemimpinan nasional 2024 bagi tokoh-tokoh umat yang memiliki kriteria jujur, amanah, cerdas, dan berintegritas. Ketiga, meminta pemerintah RI untuk sungguh-sungguh melakukan rekonsiliasi nasional, dengan membebaskan tokoh-tokoh ulama dan aktivis yang ditahan karena isu politik. Keempat, mendorong ormas-ormas Islam meningkatkan kepedulian sosial untuk meringankan dampak pandemi Covid-19, seperti dengan mendirikan panti-panti sosial, menyediakan layanan pendidikan gratis, dan lain-lain. Kemudian pada bidang pendidikan ada tiga poin rekomendasi. Pertama, meminta pemerintah RI mengimplementasikan UU pesantren yang menghargai kemandirian pesantren dan madrasah diniyah; sebagai sokoguru pendidikan nasional yang berkontribusi nyata dalam mencerdaskan bangsa. Kedua, menuntut pemerintah RI untuk melakukan pemerataan anggaran dalam pembinaan serta pengembangan pesantren dan madrasah diniyah. Ketiga, mendorong ormas-ormas Islam untuk bersinergi mewujudkan Islamic World Class University. Bidang ekonomi keumatan, Munas I JATTI menghasilkan dua poin rekomendasi. Pertama, menuntut pemerintah RI mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang semakin berpihak pada pribumi, usaha kecil, serta mengeliminir dominasi oligarki. Kedua, menuntut pemerintah RI mengevaluasi tata kelola dan penyediaan kebutuhan pokok masyarakat seperti minyak goreng, energi, dan lain-lain dengan harga yang terjangkau. Dukung Resolusi PBB Sementara untuk isu-isu internasional menghasilkan empat poin rekomendasi. Pertama, mendukung resolusi PBB tentang melawan Islamophobia, dan meminta pemerintah agar mengimplementasikan resolusi internasional tersebut dalam perundang-undangan, kebijakan dalam negeri, maupun politik luar negeri Indonesia. Kedua, meminta kepada PBB untuk konsisten dalam mengimplementasikan resolusi melawan Islamophobia, dengan menjatuhkan sanksi kepada negara-negara yang melakukan praktik Islamphobia. Ketiga, menolak penyimpangan seksual LGBTQ+ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer plus) dan segala bentuk propagandanya yang mengatasnamakan HAM, serta meminta pemerintah RI mengembangkan layanan terapi yang komprehensif dan layak untuk para penderita LGBTQ+. Keempat, mendukung penuh perdamaian dunia dan solusi komprehensif terhadap kemerdekaan Palestina, stabilitas Afghanistan, konflik Yaman, Suriah, Kashmir, Uyghur, Rohingya, dan Turkistan Timur, sesuai pembukaan UUD 1945. (TG)
Heh! RKUHP, Rejim Jokowi Contek Gaya China Komunis Memberangus Demokrasi
Oleh Syafril Sjofyan - Pemerhati Kebijakan Publik, Sekjen FKP2B, Aktivis Pergerakan 77-78 MAKSUD hati mau memperbaiki KUHP (Kitab Undang Hukum Pidana) karya penjajahan Belanda. Ternyata oh ternyata lebih kuno dari penjajahan. Kekuasaan malah menjajah bangsa sendiri. Menekan rakyat untuk langgeng dan aman nya kekuasaan. Memberangus Demokrasi. Otoriter. Pasal-pasal RKUHP penuh dengan style pemerintah China Komunis. Pemerintah punya kekuasaan penuh terhadap denyut nafas rakyatnya. Bertentangan dengan pasal UUD 45. Jelas. Jika RKUHP dibaca oleh dunia internasional, terutama Negara demokrasi. Hancur. Indonesia pasti tidak lagi masuk sebagai Negara Demokrasi terbesar. Sebelumnya pada rezim Jokowi, sudah menyajikan anjloknya indeks demokrasi. Kenapa disebut rezim Jokowi. Karena Koalisi Gendut Parpol 82% di legislatif. Tinggal mengamini semua rancangan produk hukum yang diajukan. Dukungan Parpol dengan Permen kekuasaan telah membuat anggota DPR, tinggal diatur Ketua-Ketua Partai. Partai yang telah dapat kue kekuasaan sebagai menteri, wamen, dubes dan komisaris BUMN. Apakah ada bukti? Ada banget. UU Minerba yang memanjakan oligarki ekonomi lolos. (baca ;sekelompok penguasa, mengatur segalanya). UU Cipta Kerja, UU yang heboh. Hampir seribu halaman. Berubah-ubah. Beratus aturan turunan, diatur sendiri oleh Eksekutif (baca Presiden). UU yang secara syah diputuskan inskonstitusional oleh MK. Namun banci masih memberlakukan 2 tahun oleh MK. Baru-baru ini oleh seniman unras dengan ciamik MK sebagai Mahkamah Kasur. Maksudnya mungkin Kelamin. UU IKN proyek memindahkan ibukota, UU oke nya super cepat. Hanya berdasarkan ide dan keinginan sang Presiden semata. 2024 mau upacara 17 Agustusan di sono. Bukan keinginan rakyat. Semua tergelar di jaman now. Anggota DPR yang dipilih melalui Pemilu dengan biaya besar dari APBN. Digaji tinggi oleh rakyat. Hanya duduk nyaman. Semua Tinggal Beres. Semua oke. Parah kan. Di zaman Orba DPR dikenal dengan 3 D (Datang, Duduk, Duit). Alamak enak sekalee di jaman Now. Bukan lagi duduk, bisa sembari tiduran dirumah, heh mungkin juga di hotel. (Baca, selama lebih 2 tahun covid). Duit sidang tetap dong. Rakyat?. Tidak diam. Bergelombang protes mereka sewaktu RUU tersebut. RUU KPK, RUU Cipta Kerja. Mereka unjuk rasa. Waduh sewaktu Unras yang dilindungi konsitusi. Mereka dapat kekerasan aparat secara brutal. Aparat yang digaji rakyat. Tidak segan mengejar-ngejar para pendemo. Sampai jauh dari pusat unras. Ketika rakyat para pendemo tertangkap . Menjadi bulan-bulanan. Puluhan bogem dan tendangan lars, nyasar diperut dan dikepala mereka. Polisi tidak lagi mengayomi?, Mereka “lupa” dengan tugas menjaga Unras untuk menyampaikan aspirasinya. Sadis. Kekuasaan tidak lagi mengenal anak (rakyat). Waktu itu ada yang mati, banyak yang luka, sebagian dipenjara. Aktivis yang tidak ada dilapangan unras. Di tangkap ditengah malam/ subuh, dengan hukum, pasal yang diadakan. Aktivis ditangkap ditengah malam. (baru-baru ini ternyata tidak mempan bagi artis kondang NM) Namun “kesadisan” kekuasaan rupanya ternyata tidak cukup menutup dahaga. Mereka sepertinya selalu haus untuk berkuasa secara otoriter. Memberangus demokrasi melalui peraturan hukum. Contek kepada negara China Komunis. Negara otoriter. Bukan Negara Demokrasi. Rezim Jokowi (baca eksekuti dan legislatif sudah satu paket) “mengakali” niat suci memperbarui KUHP peninggalan jaman Penjajah Belanda, untuk lebih merdeka. Melalui RKUHP yang sebentar lagi mau disahkan Juli 2022. Menyisipkan banyak pasal – pasal ancaman penjara dan sanksi denda besar. Di antaranya Pasal 273, 354 dalam penyampaian pendapat. Sebenarnya sangat dijamin UUD 45. Bahkan ada pasal yang mempidana dan sanksi denda buat rakyat yang tidak mampu membeli bendera (sudah kusam). Seharusnya Negara menyediakan. Pasal – pasal yang sangat ringan tangan terhadap ancam mengancam rakyatnya. Pidana penjara dan denda. Terlalu. Rakyat harus menolak pasal-pasal pembungkaman tersebut. Pasal yang multitafsir yang membuat aparat semakin berkuasa menindas. Terutama pasal di dalam RKUHP yang tidak sejalan dengan semangat reformasi di Indonesia. Sudah mengancam demokrasi serta persatuan kesatuan bangsa Indonesia Wakil Rakyat? di DPR sudah tidak bisa dipercaya. Elit Kekuasaan paling menyatakan kami putuskan. Silakan Judicial Review ke MK. Seniman melalui unras menyatakan Mahkamah Kelamin, eh Kasur. Kelabu semakin kelam. Perlu Perubahan. Segera. Bandung, 21 Juni 2022
GP Ansor Minta Walikota Jakarta Utara Tutup Holywings
Jakarta, FNN -- Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Jakarta Utara mendatangi Kantor Walikota meminta agar izin usaha tempat hiburan Holywings dicabut. Desakan itu disampaikan sehubungan dengan promosi minuman keras gratis kepada pengunjung Holywings bernama Muhammad dan Maria. Promosi tersebut telah menyinggung Umat Islam. Ketua GP Ansor Kota Jakarta Utara, Mujawi Rasudin Al Bantani menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh manajemen Holywings sudah melecehkan dan menistakan agama. \"Itu jelas disengaja merusak agama dan tatanan kehidupan bermasyarakat. Kalau pihak manajemen bilang tidak sengaja, itu bohong,\" ungkap Mujawi, Ahad (26/6), dikantor PCNU Kota Jakarta Jalan Kramat Jaya UKA Koja. Mujawi mendesak Walikota Jakarta Utara untuk mencabut ijin operasional Holywings yang berlokasi di Kelapa Gading dan Penjaringan. \"Kalau izin Holdings dicabut akan berdampak kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi minuman keras dan melakukan tindakan yang dilarang agama ,\" tegas Mujawi. Minuman keras merupakan barang berbahaya bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Hal itu sudah gamblang diterangkan dalam Al Qur\'an Surat ke 5 ayat 90. \"Bahwa minuman keras itu najis dan termasuk perbuatan syetan. Karena itu apabila tuntutan kami tidak dikabulkan maka GP Ansor dan Banser akan mendatangi kembali kantor Wali Kota Jakarta Utara,\" Ucap Mujawi dengan kepalan tangannya. Hal senada juga disampaikan oleh Mahdi Kholik, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, (Lakpesdam) Kota Jakarta Utara. Jika Walikota Jakarta Utara mengabaikan tuntutan ini, Mahdi Kholik akan bergerak bersama jaringan yang ada untuk menutup kegiatan hiburan di Holywings. \"Siapapun yang berada dalam lingkaran Holywings akan kita kasih warning,\" tegas Mahdi yang juga anggota FKDM Kecamatan Cilincing Jakut. (TG)
Pemerintah Jamin Cabai Tersedia Jelang Idul Adha, Walau Harga Tinggi
Temanggung, FNN - Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Prihasto Setyanto menjamin ketersediaan cabai cukup menjelang Lebaran Haji atau Idul Adha 1443 Hijriah.\"Pada prinsipnya cabai cukup untuk menghadapi Lebaran Haji walaupun memang harganya agak tinggi karena beberapa daerah sentra cabai ada yang mengalami penurunan produksi akibat banyak yang terserang penyakit,\" kata Prihasto Setyanto di Temanggung, Jawa Tengah, Minggu.Ia menyampaikan hal tersebut usai panen cabai di sentra penghasil cabai di Desa Kataan, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.Prihasto menyampaikan kalau melihat di Kecamatan Ngadirejo ini ada sekitar 500 hektare tanaman cabai yang saat ini siap panen sehingga bisa memenuhi kebutuhan cabai bukan hanya untuk Provinsi Jawa Tengah saja, tetapi juga sampai Jakarta.\"Sesuai arahan Menteri Pertanian, kami ingin memastikan bahwa kondisi cabai menjelang Idul Adha ini cukup, walaupun harganya agak tinggi karena ada beberapa daerah yang biasa tanam cabai sekarang lagi mulai penanaman akibat situasi anomali cuaca,\" katanya.Berdasar hasil identifikasi Kementan, penurunan sendiri banyak dipengaruhi oleh faktor petani yang banyak mengubah haluan tanaman mereka dari cabai ke pertanian padi, lantaran pada periode bulan Mei-Juni ini curah hujan di banyak wilayah masih cukup tinggi serta banyaknya penyakit yang menyerang tanaman cabai. Ia menyampaikan anomali cuaca sekarang ini harus disikapi dengan memilih varietas tanaman cabai yang sesuai.\"Hal ini menjadi sebuah pembelajaran juga pada semua pihak khususnya petani cabai untuk pandai-pandai memilih varietas kalau curah hujan tinggi seperti sekarang ini harus memilih varietas yang sesuai curah hujan yang ada sehingga tidak terjadi kegagalan panen,\" katanya.Dirjen Hortikultura memastikan tidak ada impor cabai segar, sehingga tidak akan merusak harga pasar cabai di dalam negeri. Hampir 80 persen lebih masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi cabai segar, belum terbiasa konsumsi cabai kering.Fluktuasi harga cabai kadang tinggi, tetapi kadang rendah, menurut dia, hal ini memang harus ada proses pembelajaran ke depan agar petani tidak hanya bisa menanam tetapi juga bisa mengolah cabai menjadi produk-produk turunan lainnya yang bermanfaat,\"Ketersediaan aneka cabai (rawit merah, rawit hijau, merah keriting dan cabai besar) pada bulan Juni hingga Juli 2022 masih surplus untuk memenuhi kebutuhan nasional,\" katanya.Dalam kunjungan kerja di Kabupaten Temanggung tersebut Dirjen Hortikultura Prihasto Setyanto juga meresmikan Bangsal Pascapanen Hortikultura milik Kelompok Tani Muda Sejahtera di Desa Kataan, Kecamatan Ngadirejo dan pantauan panen dan aktivitas embrio lelang cabai di Desa Pasuruan, Kecamatan Bulu. (mth/Antara)
Panglima TNI Sebut Akan Perkuat Kemitraan Militer Indonesia dan UEA
Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kemitraan militer antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA), khususnya terkait dengan operasi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP) dan pemeliharaan alutsista.\"Saya sangat serius karena UEA merupakan negara yang memiliki banyak potensi di regional dan di dunia. Sekarang UEA bukan lagi pemain regional, melainkan pemain dunia. Itu sebabnya saya sangat serius dan akan mewujudkan kemitraan ini,\" kata Andika dikutip dari kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa di Jakarta, Ahad. Salah satu upaya untuk memperkuat kemitraan militer antara Indonesia dan UEA adalah melakukan pertemuan dengan Atase Pertahanan Uni Emirat Arab (UEA) Kolonel Obaid Ahmed Saif Saeed, sebagaimana yang diunggah di kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa, Ahad pagi. Melalui pertemuan tersebut, Andika membahas mengenai kesepakatan-kesepakatan dan kerja sama antarnegara, khususnya tentang operasi PMPP dan pemeliharaan alutsista. Alutsista merupakan alat utama sistem senjata TNI.Apabila Indonesia dengan UEA tidak bisa melakukan wujud nyata dari kemitraan kedua negara pada tahun 2022, kata dia, agenda kemitraan ini akan menjadi agenda penting pada tahun 2023.\"Karena hubungan G2G (government to government/antarpemerintah) di tingkat Presiden sudah sangat dekat dengan UEA, tanggapannya juga sangat positif dan banyak kemajuan dalam berbagai jenis kemitraan antara pemerintah Indonesia dan UEA. Jadi, saya akan sangat senang untuk menjembatani kemitraan militer, juga menjadikannya kenyataan,” kata Andika.Dalam pertemuan tersebut, Obaid juga mengungkapkan bahwa pihaknya sedang berupaya untuk membenahi sejumlah aspek dari kesepakatan sebelum membahasnya lebih lanjut dengan pihak Indonesia.\"Kami baru saja membenahi beberapa aspek dari kesepakatan. Kami berharap ini akan segera selesai,\" ucap Obaid. (mth/Antara)
BI Berpartisipasi Dalam Kerja Sama Renminbi Liquidity Arrangement
Jakarta, FNN - Bank Indonesia (BI) berpartisipasi dalam kerja sama Renminbi Liquidity Arrangement (RMBLA) yang diinisiasi oleh organisasi internasional kerja sama antara bank sentral, Bank for International Settlement (BIS). Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan BI dan BIS bersama dengan bank sentral negara lain di kawasan Asia dan Pasifik, yaitu Bank Negara Malaysia (BNM), Hong Kong Monetary Authority (HKMA), Monetary Authority of Singapura (MAS), Central Bank of Chile, dan People\'s Bank of China (PBC). “Kerja sama RMBLA akan menjadi salah satu penopang likuiditas yang dapat dimanfaatkan ke depan pada saat terjadi volatilitas di pasar keuangan,\" kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangan resmi yang di terima di Jakarta, Minggu.Kegiatan itu dilakukan di sela-sela rangkaian sidang tahunan BIS di Basel, Swiss, Sabtu (25/06). Menurut Perry, RMBLA dikembangkan dengan tujuan untuk menyediakan likuiditas kepada bank sentral yang berpartisipasi dari kawasan Asia-Pasifik melalui skema reserve pool. Setiap bank sentral yang berpartisipasi akan memberikan kontribusi minimum sebesar 15 miliar renminbi atau ekuivalen dalam dolar AS dan ditempatkan di BIS. Ia menuturkan kerja sama ini juga semakin memperkuat kerja sama keuangan antara BI dan BIS yang diharapkan dapat berkontribusi pada stabilitas keuangan di kawasan. Adapun perjanjian tersebut ditandatangani oleh Gubernur BI Perry Warjiyo, General Manager BIS Agustin Carstens, Gubernur Central Bank of Chile Rosanna Costa, Gubernur BNM Tan Sri Nor Shamsiah Mohd. Yunus, Chief Executive HKMA Eddie Yue, Managing Director MAS Ravi Menon, dan Gubernur PBC Yi Gang. (mth/Antara)
POPULER
