ALL CATEGORY
Rakyat Simpati dan Berpihak pada yang Teraniaya
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SEMUA tokoh politik yang layak maju menjadi calon Presiden seperti Gatot Nurmantyo, AA La Nyalla Mattalatti atau Rizal Ramli menghadapi penzaliman politik melalui aturan hukum Presidential Threshold 20 %. Meski perjuangan belum berakhir namun hingga kini Mahkamah Konstitusi (MK) masih menampilkan diri sebagai bagian dari kezaliman itu. Bersikukuh mempertahankan aturan yang tidak demokratis dan melanggar HAM tersebut. Tokoh lain yang berpeluang memiliki kendaraan usungan gabungan Partai Politik seperti Gubernur DKI Anies Baswedan juga masih menjadi sasaran dari penzaliman rezim beserta antek-anteknya. Permainan melalui berbagai framing dilakukan untuk melakukan pembunuhan karakter (character assassination). Upaya jahat dilakukan baik dengan serangan buzzer, menggerakkan KPK, hingga aksi-aksi palsu untuk membangun citra negatif. Omong kosong jika rezim Jokowi menyatakan Indonesia harus dan dapat maju. Katanya perlu SDM yang berkualitas untuk membangun negeri. Nyatanya tokoh-tokoh berkualitas yang potensial untuk mampu membangun negeri justru dibunuh dan dihancurkan reputasinya dengan segala cara. Sebaliknya, para pengekor bahkan penjilat terus diangkat dan diorbit. Akibatnya muncul pemimpin karbitan yang tidak berkualitas. Secara faktual sebagian besar Menteri-Menteri Jokowi itu \"under capacity\". SDM payah yang belepotan dalam menunaikan amanat. Sikap dan perlakuan kepada Anies Baswedan telah menjadi tontotan rakyat akan model atau pola penzaliman. Rendahnya penghargaan atas prestasi Gubernur, demo \'by design\' menuntut mundur, serangan atas kebijakan soal reklamasi, pembawa sial IKN kata dukun, serta operasi cari-cari kesalahan KPK. Aksi unjuk rasa FPI palsu di Patung Kuda mendeskreditkan Anies Baswedan, demikian juga dengan deklarasi Majelis Sang Presiden yang sepertinya merupakan dukungan fitnah karena secara demonstratif dalam deklarasi di Hotel Bidakara Pancoran itu ada yang mengatasnamakan eks narapidana teroris, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) maupun Front Pembela Islam (FPI). Rezim bungkam atas kecurigaan publik atas aksi dan deklarasi serta dugaan operasi masif, sistematis, dan terstruktur yang bertujuan menjegal, merusak dan menghancurkan Anies Baswedan. Tuntutan publik untuk pengusutan tidak ada tindak lanjut. Ada pembiaran atas skenario kotor untuk menjegal tokoh potensial. Meskipun demikian rakyat selalu berpihak pada orang orang yang dizalimi dan pemihakan itu akan ditunjukkan pada waktunya. Rakyat mendukung Soekarno karena kezaliman Belanda yang memenjarakan, rakyat berada di belakang Soeharto atas penzaliman PKI kepada TNI, dan rakyat pun memberi suara penuh kepada SBY karena SBY dizalimi Presiden Megawati. Anies dipecat Jokowi tetapi mampu menjadi Gubernur. Kini ia terus digempur, namun jika rakyat berada di belakangnya, maka kelicikan apapun tidak akan membuatnya hancur. Sebaliknya rezim zalim akan babak belur dan cepat terkubur. Rakyat dapat dipaksa untuk mengalah tetapi rakyat tidak akan bisa selamanya kalah. Siapapun dia, jika ingin sukses menjadi Presiden dan ingin menjalankan tugasnya dengan baik, maka sebelum menjadi Presiden di Istana haruslah terlebih dahulu menjadi Presiden di hati rakyat. Hati rakyat adalah sumber kekuatan untuk mendapatkan amanat sekaligus do\'a agar mampu menunaikan amanat itu dengan selamat. Bandung, 11 Juni 2022
Nusantara United Pilihan Prabowo
Oleh Ridwan Saidi - Budayawan Akhirnya Ketua Umum Grindra Prabowo Subianto menandaskan sikapnya bahwa setelah selesai menjabat Menhan ia akan terjun dalam industri sepak bola. Artinya Prabowo meninggalkan dunia politik. Itu dipidatokannya depan Universitas Pancasila dan tersiar di YouTube 10/6/2020. Bulan Mei 2022 masih ramai orang menyebut kemungkinan tampilnya Triumvirat kalau Presiden terjatuh, yaitu Menhan Mendagrj Menlu. Isu Triumvirat setelah beredar sebulan lebih sedikit akhirnya redup sendiri. Sementara Airlangga Hartarto umumkan siapa yang dapat dicapresi KIB yaitu yang mau lanjutkan IKN dan bebas dari politik aliran. Aliran listrik, OK? Prabowo bermaksud mendirikan club sepakbola profesional Nusantara United. Semoga keterlibatan Prabowo akan makin memajukan sepakbola Indonesia. Ini jarang terjadi seorang tokoh politik undur diri dan terjun di bidang lain. Politik pilihan profesi sepanjang hayat. Keputussn Prabowo tinggalkan kehidupan politik mungkin sangat realistik. Dalam proses perubahan politik bagi yang selama itu bagian dari the existing politicien mesti melakukan aklimatisasi. Tidak semua politikus yang pernah mapan mau melakukan itu. Atau ia tetap berpolitik dalam tataran pemikiran tanpa harus jadi praktisi. Ini disebut pergerakan tanpa bola yang berasal dari Tim Brazil jaman Romario Faria yang dijuluki tim Jogo Bonito, permainan indah. Kehadiran Prabowo di dunia politik sekitar dua dasawarsa meninggalkan kesan yang menarik. Moga-moga Prabowo sukses di dunia sepakbola. Siapa menyusul? (RSaidi)
Pakar: UUD 1945 Tidak Atur Ambang Batas Pencalonan Presiden
Jakarta, FNN - Pakar Hukum Tata Negara Andi Asrun menyatakan Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen.\"Undang-Undang Dasar hanya mengatakan presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik,\" kata Andi Asrun saat dihubungi di Jakarta, Jumat.Artinya, sambung dia, setiap partai politik yang mendapatkan kursi di parlemen atau DPR bisa mengajukan calon presiden sehingga tidak bisa dibatasi dengan syarat ambang batas pencalonan 20 persen.Menurutnya, penerapan ambang batas 20 persen hanya keinginan dari sejumlah partai politik besar. Oleh karena itu, siapa pun boleh menggugat Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK).Hanya saja, ujar dia, para pemohon pengujian undang-undang tersebut harus bisa membuktikan atau memiliki argumentasi yang kuat guna meyakinkan para majelis hakim MK agar mengabulkan permohonannya.\"Sebab, orang sudah berkali-kali mengajukan gugatan presidential threshold 20 persen,\" katanya.Terkait adanya beberapa hakim MK yang menyatakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat mengenai putusan gugatan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hal itu merupakan sesuatu yang lumrah.\"Dari dulu MK selalu ada (hakim yang) dissenting opinion,\" jelasnya.Dengan demikian, hal tersebut juga tidak bisa menjadi tolok ukur dalam menilai lembaga peradilan tersebut terkait putusan gugatan Pasal 222 tentang ambang batas pencalonan presiden. (mth/Antara)
Gambar Erick Thohir Ada di Mana-mana, Rocky Gerung: Itu Bahayanya Kalau Orang Ambisinya Besar tetapi Fasilitas untuk Memperlihatkan bahwa Dia Bermutu, Tidak Ada
Jakarta, FNN - Kalau publik saat ini mengenal wajah Erick Thohir bukan karena dia pahlawan atau sosok anak muda berprestasi. Ia dikenal karena pasang wajah mulai dari toilet, ATM hingga bandara. Maklum ia punya kuasa penuh untuk memenuhi hajat itu, ia Menteri BUMN yang telunjuk tangannya bebas digerakkan untuk memerintah perusahaan milik negara itu. Thohir juga makin dikenal publik karena sifat kikirnya, lantaran tidak sudi mensponsori balapan mobil listrik Formula E beberapa waktu lalu di Jakarta. Padahal gelaran yang sama, Thohir menggelontorkan miliaran rupiah demi MotorGP Mandalika. Etho, panggilan akrab Erick Thohir memang wajahnya dikenal banyak orang, tetapi ketika ditanya dia calon pemimpin, publik geleng kepala. Demikian benang merah yang bisa disimpulkan dari wawancara pengamat politik Rocky Gerung dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 10 Juni 2022. Petikan lengkapnya: Saat ini sedang seru di Twitter tagar #negaratidakbutuherickthohir# trending. Saya penasaran penyebabnya. Saya kira ini masih kaitanya dengan Formula E dan manuver-manuver Erick Thohir. Kemarin dia muncul di PAN. Sebelumnya di DPR bahkan disentil habis oleh seorang anggota DPR dari PDIP. Dia dengan tegas menyebutkan bahwa PDIP sudah pasti calonnya Puan Maharani, artinya mereka tidak bakal mendukung menteri BUMN Erick Thohir. Menurut Anda? Iya, itu juga sinyal yang diberikan oleh Koalisi Indonesia Bersatu, bahwa yang bukan anggota dari KIB, jangan berharap bakal didukung oleh KIB yang dipimpin oleh Pak Airlangga. Jadi, riil saja kita mau terangkan bahwa keadaan politik kita betul-betul sekadar lempar isu lalu dibeli di belakang. Pak Erick Thohir itu terkenal uangnya banyak, tetapi itu biasa saja. Yang jadi masalah adalah prestasi Erick Thohir yang walaupun dia ngeles “ya nanti Pertamina juga nanti dua semester lagi,“ tapi faktanya dia nggak bisa diselamatkan Pertamina. Beberapa BUMN strategis sudah jelas di atas kertas masih hidup, tapi akuntansinya sudah the right off, sudah rugi. Tetapi, karena Erick Thohir berupaya untuk menampilkan diri sebagai tokoh, maka dia kasak-kusuk ke mana-mana, tebal-tebal. Juru bicara dan tim suksesnya juga nggak ngerti apa yang diucapkan selain Tik Tok dipamerin. Jadi, manuver Erick Thohir, mau coba membeli PKB, bisa bangkrut juga, kasihan sebetulnya, karena Cak Imin juga jago. Mau ikut di Golkar sudah ditutup oleh Airlangga. Jadi, apa yang mau dilakukan oleh Erick Thohir pasti kasak-kusuk untuk mengumpulkan, mengintip kiri kanan. Itu bahayanya kalau orang yang ambisinya besar tetapi fasilitas untuk memperlihatkan bahwa dia bermutu, tidak ada. Soal PDIP, akhirnya mindahin sasaran. Setelah Ganjar dianggap sudah aman, maka dihajarlah Erick Thohir. Bagus juga. Kita senang karena PDIP akan menggusur semua yang berpotensi untuk menghalangi Puan. Dan masuk akal bahwa Bu Mega menganggap kita punya tiket dan kita punya kader Ibu Puan. Soal elektabilitas urusan belakangan. Yang formil sudah ada dulu. Itu juga sinyal bagi Pak Prabowo bahwa sangat mungkin Gerindra punya agenda lain, harus punya agenda lain karena kehidupan politik berubah. Jadi, terlihat kalau saya rumuskan: “Erick Thohir akhirnya secara palsu dianggap elektabilitasnya tinggi oleh juru bicara dan buzzernya, tapi secara riil dia ditolak di mana-mana.” Bukan karena dia enggak punya elektabilitas, tapi orang melihat bahwa BUMN di bawah Erick Thohir jadi mainan politik, komisarislah ditaruh. Padahal Erick Thohir sudah taruh beberapa komisaris dari PDIP di situ. Tetap orang menganggap bahwa Erick Thohir punya masalah karena mengangkangi BUMN. Dan pasti Anies senang kalau Erick Thohir dilenyapkan dalam politik. Demikian sebaliknya. Erick Thohir kan berupaya untuk bikin kontras dengan Anies, tapi ternyata tidak berhasil karena publik juga punya kemampuan batin atau kemampuan etika untuk menilai Erick Thohir. Apalagi timnya itu juga ngomong marah-marah melulu dan nyebar medsos yang tidak ada hubungannya dengan keadaan ekonomi. Kelihatan gigih sekali dan digarap sangat-sangat serius walaupun sebenarnya ini nggak menciptakan bonding dengan publik/pemilih? Itu sebetulnya, kimianya nggak jalan. Bahwa kelihatan hidup, karena di medsos, di Tik Tok segala macam. Tapi faktanya berapa elektabilitasnya. Kalaupun ada elektabilitas, karena orang anggap sudah karena lembaga survei mungkin habis diguyur duit. Mungkin lembaga survei naikin sedikit elektabilitasnya. Naik 0,1% saja sudah bagus. Balik lagi pada soal Erick Thohir, dia bagus sebagai orang yang berupaya untuk berkompetisi dalam politik. Tetapi, reputasi dia itu dirusak oleh kalangan yang ingin ambil uang dari beliau. Dan itu membahayakan reputasi Erick Thohir. Duitnya habis, tapi itu kayak karung bolong. Dikasih minta lagi. Itu intinya bahwa bonding itu, great Erick Thohir terhadap publik tidak ada dan itu pertama-tama disebabkan oleh salah memilih tim. Yang begini tidak bisa diciptakan mendadak karena memang penting ditopang oleh kinerja. Orang kan selalu begitu. Di Indonesia itu menciptakan bubble, promonya selalu besar tapi produknya tidak sebagus packaging-nya. Orang mungkin mau beli, tapi ketika beli tiba-tiba mereka kecewa? Packaging-nya buruk isinya kadaluwarsa. Jual-jual sukses di BUMN, apa suksesnya? Perusahaan besar itu bangkrut, dan belum bisa diperbaiki. Itu artinya diakui memang sudah rusak. Soal perbaikan, itu janji palsu saja. Itu sebetulnya masyarakat enggak lihat. Sebagai orang ya enak itu, tetapi orang anggap ya to go tu big true-lah kalau promosiin suksesnya. Mencari cara lain. Kalau memang sukses, ya kelola betul angka-angka yang menunjukkan BUMN sukses. Nggak perlu cari pembenaran dari kalangan kaum muslim. Karena Pak Erick Thohir akhirnya masuk ke kalangan hanya untuk minta restu atau bawa sumbangan yang besar pasti. Politik uang tetap masih kuat diindikasikan, karena memang Erick Thohir dan saudaranya dianggap sebagai bohir yang benar-benar sangat kuat secara finansial. Tapi kekuatan finansial enggak bisa kita jadikan ukuran untuk menguji orang. Tetap ukurannya etikabilitas, intelektualitas. Jadi ini sebenarnya kalau Pak Erick Thohir dan timnya dengar, jangan terlampau hard filling. Kita justru memberikan catatan karena saya setuju dengan Anda kalau lihat apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir ini mungkin di antara seluruh capres atau cawapres, Pak Erick Thohir ini yang spending-nya paling besar. Apakah itu spending personal atau spending melalui BUMN? Spendingnya dari ATM sampai ke toilet. Semua orang yang masuk toilet, tahu siapa Erick Thohir, semua orang yang ngambil uang di ATM BUMN, tahu Erick Thohir. Jadi, secara pengenalan orang tahu bahwa ini Erick Thohir. Tapi kalau tanya ini calon presiden? Oh dia calon presiden ya? Begitu kalau saya bertemu orang. Saya bilang ya Pak Erick Thohir berhak untuk mengajukan diri sebagai calon presiden, tapi orang bertanya, itu Pak Erick Thohir didukung oleh PKB ya? Kira-kira begitu kesannya dan belum ada kepastian. Jadi, sinyal-sinyal itu yang seolah-olah nggak diolah apa sebetulnya yang bisa jadi distinguish charracter. Dalam politik Amerika ditanya apa karakter khususnya. Orang hanya ingat bahwa Erick Thohir menteri BUMN, orang hanya ingat bahwa harga minyak yang adalah tanggung jawab BUMN, minta ampun mahalnya. Orang hanya ingat bahwa Erick Thohir sponsor di berbagai macam kegiatan olahraga. Itu bagus. Tapi kalau ditanya Erick Thohir sebagai calon pemimpin, kurang sekali. Kita kasih masukan ini kritik supaya Erick Thohir perbaiki diri. Ganti tim sukses mungkin lebih baik.
Optimalkan Distribusi Migor Curah Rp14.000, Kemendag Gencarkan MGCR
Jakarta, FNN - Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian Perdagangan Kasan menuturkan, melalui program minyak goreng curah rakyat (MGCR), pemerintah berupaya menyediakan minyak goreng curah kepada masyarakat sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan yaitu Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kg.“Pemerintah mengoptimalkan distribusi hasil alokasi minyak goreng curah untuk dalam negeri (domestic market obligation/DMO) dengan harga sesuai HET agar dapat diakses masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Kebutuhan DMO minyak goreng curah pada Juni 2022 ditetapkan sebesar 300 ribu ton atau setara 416 ribu ton crude palm oil (CPO),” kata Kasan lewat keterangannya di Jakarta, Jumat.Kasan melanjutkan, MGCR melibatkan produsen CPO sebagai pemasok bahan baku minyak goreng, produsen minyak goreng sebagai pemasok minyak goreng curah, pelaku usaha jasa logistik dan eceran (PUJLE), dan distributor dalam sistem informasi minyak goreng curah (SIMIRAH), pengecer, serta eksportir.Program tersebut telah diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program MGCR yang mulai berlaku pada 23 Mei 2022.MGCR wajib diikuti seluruh produsen dan/atau eksportir CPO; refined, bleached and deodorized palm oil (RBD Palm Oil); refined, bleached and deodorized palm olein (RBD palm olein); dan used cooking oil (UCO).Kasan menegaskan, produsen yang telah berpartisipasi akan diberi insentif untuk ekspor. \"Syaratnya, produsen yang tervalidasi berpartisipasi dalam MGCR akan mendapat insentif ekspor mencapai tiga kali lipat untuk periode masa transisi,” tegas Kasan.Kasan menambahkan, dalam periode transisi yang lalu, telah ada 24 perusahaan yang mendapatkan persetujuan ekspor (PE) sebagai insentif dengan volume 305 ribu ton. Adapun alokasi saldo atau jatah DMO 346.680 ribu ton. \"Artinya, masa transisi telah dimanfaatkan produsen CPO dan turunannya hampir 90 persen,” jelas Kasan.Dengan sistem closed loop, produsen dan PUJLE bertanggung jawab memastikan penyaluran MGCR ke konsumen.Misalnya, jika produsen menggunakan aplikasi SIMIRAH, produsen CPO melaporkan pengiriman saat CPO keluar pabrik, kemudian produsen minyak goreng melaporkan penerimaan CPO ke pabrik minyak goreng.Produsen minyak goreng melaporkan pengirimannya ke distributor dan distributor melaporkan pengirimannya ke pengecer. Adapun di tingkat konsumen, MGCR dapat dibeli dengan menunjukkan KTP maksimal dua liter per hari.Kementerian Perdagangan mencatat, terjadi penurunan harga minyak goreng curah sebesar 4,05 persen pada 6 Juni 2022 dibandingkan sehari sebelum kebijakan pelarangan ekspor CPO (27 April 2022) dari Rp 17.300 per liter menjadi Rp 16.600 per liter.Sementara itu, Bagus Rachman menyampaikan, 41 persen luar perkebunan sawit di Indonesia dikelola petani swadaya. Mereka perlu didorong untuk terkonsolidasi dalam koperasi.“Koperasi juga dapat membantu mengumpulkan hasil sawit sehingga standarnya terjaga,” jelas Bagus.Bagus juga menjelaskan komitmen Kemenkop UKM untuk memberi pendampingan dan pelatihan mengenai isu sawit.“Dengan pendampingan dan pelatihan, petani sawit diharapkan dapat mandiri mengingat Indonesia merupakan salah satu produsen sawit terbesar di dunia,” tandas Bagus. (Ida/ANTARA)
Kemenlu Diminta untuk Membantu SecaraMaksimal Kepulangan Jenazah Eril
Jakarta, FNN - Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Luar Negeri dan Duta Besar RI untuk Swiss Muliaman Hadad agar membantu kepulangan jenazah Emmeril Kahn Mumtadz, putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang meninggal dunia di Sungai Aare, Bern, Swiss.“Saya sudah perintahkan kepada Kementerian Luar Negeri dan kepada duta besar untuk secara maksimal membantu kepulangan jenazah dari Swiss ke Indonesia dan kita harapkan insyaallah bisa segera terlaksana pemulangan jenazahnya,” kata Presiden di Rumpin, Bogor, Jawa Barat, Jumat.Presiden sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Ridwan Kamil dan menyampaikan dukacita yang mendalam atas wafatnya Eril.“Dua hari yang lalu saya sudah berkomunikasi dengan Pak Ridwan Kamil untuk menyampaikan duka cita yang mendalam, Alhamdulillah sudah ditemukan,” ujar Presiden.Duta Besar RI untuk Swiss Muliaman Hadad sebelumnya mengumumkan Jasad Emmeril Kahn Mumtadz telah ditemukan pada Rabu (8/6) waktu setempat, berdasarkan keterangan dari Kepolisian Kanton Bern.Jasad Eril ditemukan pada sekitar pukul 06.50 pagi waktu Swiss atau pukul 11.50 WIB, Rabu (8/6). Keterangan yang diterbitkan Kepolisian Bern pada Kamis menyebutkan bahwa jasad Eril ditemukan oleh seorang pria di Bendungan Air Engehalde, Bern.Ridwan Kamil telah mengajukan izin ke luar negeri dari tanggal 9 hingga 19 Juni 2022 setelah mendapat kabar ditemukannya jasad Eril. Ridwan menuturkan jenazah Eril akan tiba di Indonesia pada Minggu (12/6) dan rencananya akan dimakamkan pada Senin (13/6).Eril dinyatakan hilang saat berenang di Sungai Aare, Bern, Swiss, pada Kamis, 26 Mei 2022. Menurut pernyataan polisi setempat, pemuda 22 tahun itu mengalami situasi darurat saat berenang di sungai tersebut. (Ida/ANTARA)
Indonesia Perlu Kodifikasi Hukum untuk Sengketa Pemilu
Jakarta, FNN - Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menilai Indonesia memerlukan kodifikasi hukum acara dalam menangani perkara sengketa pemilu untuk menghadirkan kepastian dan keadilan hukum pada semua pihak.\"Kita perlu kodifikasi hukum acara sengketa pemilu, karena selama ini proses penyelesaian sengketa pemilu berjalan sendiri-sendiri di beberapa lembaga sehingga belum menghadirkan kepastian hukum,\" kata Rifqi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.Dia mencontohkan sengketa di pemilihan kepada daerah (pilkada) yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK), dimana keputusannya dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) beberapa kali yang seluruh prosesnya akan memakan waktu.Menurut dia, dalam proses PSU yang berkali-kali akan memakan waktu dan menunda adanya kepastian hukum. Selain itu, yang lebih penting adalah memangkas periodisasi jabatan yang seharusnya menjadi hak pejabat publik yang memenangkan kontestasi.\"Pemilu ini adalah kegiatan periodik untuk menghasilkan pejabat yang periodik, masa jabatannya sudah diatur dalam konstitusi dan ketentuan perundang-undangan. Kalau sampai sengketa itu kemudian memangkas sedemikian rupa waktu mereka menjabat maka sebetulnya kita menegakkan hukum di atas segala ketidakpastian,\" jelasnya.Rifqi menyadari bahwa untuk melakukan kodifikasi hukum penyelesaian sengketa pemilu harus melibatkan berbagai pihak dan prosesnya di DPR harus lintas alat kelengkapan dewan.Dia mencontohkan lembaga-lembaga yang terkait untuk menghadirkan kodifikasi hukum tersebut seperti KPU dan Bawaslu yang merupakan mitra kerja Komisi II DPR RI. Selain itu menurut dia, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan mitra kerja Komisi III DPR.\"Hal ini sudah kami sampaikan dari Komisi II DPR RI kepada pimpinan agar bisa kita bantu selesaikan, untuk bangsa Indonesia bukan untuk kami yang akan jadi peserta saja. Ini untuk bangsa karena kita memerlukan kepastiannya, itu satu yang harus kita selesaikan,\" katanya. (Ida/ANTARA)
Para Pakar Digandengg untuk Mengembangkan Budi Daya Sorgum
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menggandeng para pakar teknologi dan pangan untuk mengembangkan tanaman pangan sorgum dari aspek budi daya hingga tahapan industrialisasi.Karena itu, Moeldoko, Jumat di Jakarta, mengundang para pakar ke Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, untuk mendiskusikan prospek sorgum, riset sorgum hingga proses budi daya dan industrialisasi.“Ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk menghidupkan kembali tanaman biji-bijian ‘bandel’ ini sebagai salah satu alternatif bahan pangan di Indonesia,” kata Moeldoko melalui keterangan tertulis Kantor Staf Presiden (KSP).Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Moeldoko, bahkan kaget melihat potensi sorgum yang bisa bertumbuh di Waingapu, Nusa Tenggara Timur.“Bahkan jagung, kacang hijau, dan bawang merah ditanam di sana (Waingapu, NTT), gagal. Sorgum jelas bisa diandalkan untuk jadi alternatif pangan, jadi saya semakin yakin dengan sorgum yang saat ini dikembangkan di Waingapu,” kata dia.Ia menjelaskan pemerintah sedang memikirkan proses budi daya sorgum hingga ke proses pascapanen.“Ada hasil penelitian yang bisa meningkatkan usia produktivitas sorgum dari biasanya dipanen setelah 90 hari menjadi bisa dipanen setelah 70 hari, bahkan hasil panen yang biasanya tiga ton per hektare dengan teknologi bisa dikembangkan menjadi 7-8 ton per hektare,” kata Moeldoko.Para pakar disebut menyambut baik niat pemerintah karena sorgum dinilai memang dapat menjadi solusi kemiskinan, masalah kelestarian lingkungan, dan krisis pangan.Bahkan, institusi riset tenaga nuklir di bawah naungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sudah mengembangkan tiga varietas benih sorgum unggulan, yakni Pahat (Pangan Sehat), Samurai 1, dan Samurai 2. Hasil penelitian para pakar sorgum Indonesia ini telah banyak digunakan petani di Afrika.“Kami memang sudah sejak lama ingin mengembangkan ini. Jadi niat Pak Moeldoko mengundang kami untuk membicarakan budi daya sorgum menjadi momen yang pas. Semoga program pemerintah ini bersinergi dengan kita, maka kita siap untuk membantu program yang sudah berjalan saat ini,” kata akademisi bidang bioteknologi di Universitas Indonesia Dr. Ir. Kaseno, seperti dikutip dari keterangan KSP.Selain itu, kata Kaseno, sorgum adalah produk pertanian yang zero waste. Artinya, setiap bagian dari sorgum bisa dimanfaatkan.Biji sorgum bisa dijadikan beras dan diolah menjadi tepung, dan bagian batang sorgum bisa diolah menjadi gula cair, gula kristal atau bioetanol. Bahkan setelah semua proses itu, sisa batang, daun dan akar sorgum bisa diolah menjadi pupuk pertanian dan pakan ternak.“Sorgum ini bisa hidup di lahan marginal dan kritis. Sedangkan lahan marginal di Indonesia ini sangat banyak sekali. Jadi dengan sorgum ini, kita yakin Indonesia bisa swasembada pangan,” lanjutnya.Pada 2 Juni 2022, Presiden Joko Widodo menanam dan memanen sorgum di lahan budi daya seluas 400 hektar di Desa Laipori, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).Kunjungan Presiden ke Sumba Timur ini berkaitan dengan upaya pemerintah mencari sumber alternatif pangan sebagai tindak lanjut atas peringatan Badan PBB untuk Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) tentang ancaman krisis pangan global akibat perubahan iklim. (Ida/ANTARA)
Rakernas Al Jam'iyatul Washliyah Membahas Peran Ormas Islam
Jakarta, FNN - Ketua Umum Pengurus Besar Al Jam\'iyatul Washliyah Masyhuril Khamis mengatakan Rapat Kerja Nasional Pertama Al Jam\'iyatul Washliyah yang berlangsung 10-12 Juni 2022 akan membahas peranan ormas Islam dalam menyejahterakan bangsa.Hal tersebut dilaporkan Masyhuril kepada Wakil Presiden RI Ma\'ruf Amin dalam acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional Pertama Al Jam\'iyatul Washliyah di Istana Wapres, Jakarta, Jumat, sebagaimana disaksikan secara daring.\"Insyaallah dalam rakernas ini kami mengundang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar NU, dan Majelis Ulama Indonesia. Insyaallah besok beliau-beliau akan berdiskusi dengan kami, mendiskusikan peranan ormas Islam dalam rangka menjadikan negeri kita yang insyaallah sejahtera,\" ujar Masyhuril.Dia mengatakan dalam rakernas tersebut, Al Jam\'iyatul Washliyah ingin menekankan konsistensi dan komitmennya melanjutkan nilai-nilai perbaikan akhlak bangsa untuk menjaga negara dari paham-paham yang ingin mengganti dasar negara Pancasila.Selain itu, Rakernas Al Jam\'iyatul Washliyah akan membahas permasalahan umat di antaranya gerakan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), yang menurutnya sangat masif dalam merusak tatanan generasi bangsa ke depan.\"Al Jam\'iyatul Washliyah tegas menolak LGBT. Al Jam\'iyatul Washliyah prihatin dengan gerakan-gerakan yang membuat akhlak negeri kita terpojok. Insyaallah rakernas akan mencoba untuk bersama-sama kita memberikan solusi permasalahan-permasalahan ini,\" ujarnya.Masyhuril mengatakan berkenaan akan dimulainya tahapan Pemilu pada 14 Juni 2022, Al Jam\'iyatul Washliyah mengajak seluruh komponen bangsa merawat dan menjadikan pemilu yang akan datang menjadi pemilu sejuk untuk memilih putra-putri terbaik negeri.Sementara itu Wapres Ma\'ruf Amin dalam arahannya meminta ormas-ormas Islam, termasuk Al Jam\'iyatul Washliyah, sebagai platform yang mewadahi perjuangan umat dapat terus menunjukkan kiprahnya dalam mengisi pembangunan nasional, baik melalui dakwah keagamaan, kegiatan sosial, maupun kegiatan pemberdayaan ekonomi.\"Tujuan dan aktivitas mulia yang dilaksanakan ormas keagamaan, termasuk Al Jam’iyatul Washliyah, selain sejalan dengan ajaran Islam, membangun Muslim kaffah, juga harus sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945,\" kata Wapres.Wapres mengatakan Rakernas Pertama Al Jam\'iyatul Washliyah sangat penting bagi organisasi dalam merumuskan langkah-langkah ke depan. (Ida/ANTARA)
Bamsoet Dukung Pembentukan Forum Majelis Syuro Dunia
Jakarta, FNN -- Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo atau biasa dipanggil Bamsoet mengapresiasi dukungan para duta besar negara sahabat atas inisiasi MPR RI membentuk Forum Majelis Syuro Dunia. Dukungan tersebut antara lain datang dari Duta Besar Kesultanan Oman Al Sayyid Nazar Al Julanda bin Madjid Al Said, Duta Besar Maroko Quadia Benabdellah, Duta Besar Yaman Abdulgani Nassr Ali Al-Shamiri, Duta Besar Iran Mohammad Azad, Duta Besar Qatar Fawziya Edress Salman Al-Sulaiti, dan Duta Besar Bahrain Ahmad Abdulla Alharmasi Alhajeri. Forum Majelis Syuro Dunia ditargetkan terbentuk pada akhir tahun 2022 ini. Proses pembentukannya akan dilakukan sekitar bulan Oktober 2022 di Gedung Asia Afrika, Bandung. Mengingat tempat tersebut sangat bersejarah sebagai tempat lahirnya Konferensi Asia Afrika, yang memainkan peranan penting bagi diplomasi internasional Indonesia dalam mewujudkan perdamanaian dunia. \"Kita harapkan, Gedung Asia Afrika juga akan kembali melahirkan sejarah sebagai tempat terbentuknya Forum Majelis Syuro Dunia yang akan memperkaya saluran komunikasi antar parlemen dari berbagai negara berpenduduk mayoritas muslim dunia, dalam rangka menyikapi isu dan persoalan yang dihadapi umat Islam. Antara lain di bidang perdamaian, keamanan, demokrasi, HAM, dan toleransi,\" ujar Bamsoet usai menerima para duta besar negara sahabat di Komplek MPR/DPR/DPD RI, di Jakarta, Kamis (9/6/22). Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Bamsoet yang juga Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, setelah diinisiasi oleh MPR RI, gagasan pembentukan Forum Majelis Syuro Dunia berkembang dalam pertemuan Pimpinan MPR dengan Ketua Majelis Syuro Saudi Arabia Riyadh, dan Ketua Majelis Syuro Maroko di Rabat, pada Desember 2019 yang lalu. Dilatarbelakangi atas kebutuhan untuk menghadirkan tatanan dunia yang harmonis dan berkeadaban, dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. \"Saat ini, geo politik dunia tengah bergejolak. Konflik dan ketegangan global, meski jauh di seberang benua tetap memberikan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh dunia. Perang dengan alasan apapun, selalu membawa petaka, kehancuran dan kesengsaraan, serta berbagai krisis. Seperti krisis kemanusiaan, krisis lingkungan, krisis ekonomi global, krisis pangan, krisis air, dan krisis energi,\" jelas Bamsoet. Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Islam sebagai rahmat bagi alam semesta (rahmatan lil ‘alamin), harus menjadi solusi dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di dunia. Patut dibanggakan bahwa saat ini pembentukan dan penguatan peran dunia Islam, telah ter-representasi melalui hadirnya organisasi internasional, seperti OKI, PUIC (Persatuan Parlemen Negara-negara Anggota OKI), dan Liga Muslim Dunia. Namun demikian, bukan berarti semua tantangan telah terjawab. Seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan kemajuan peradaban manusia, ternyata menyisakan sejumlah persoalan yang semakin kompleks. Karena itu, menjadi sebuah keuntungan tersendiri, apabila terdapat sejumlah saluran organisasi internasional dalam rangka menyikapi persoalan yang dihadapi umat Islam. \"Forum Majelis Syuro Dunia sebagai bentuk organisasi yang tidak permanen, bisa memiliki peran strategis di kancah global dengan turut memberikan alternatif solusi, di tengah dinamika global yang sedang bergejolak. Selain, menawarkan agenda konsolidasi ekonomi antar- negara untuk mencapai kerjasama strategis, dengan komitmen pembangunan inklusif secara global,\" pungkas Bamsoet. (TG)
POPULER
