ALL CATEGORY
Kelompok DPD RI di MPR Dorong Capres Jalur Non-Parpol Lewat Amandemen Ke-5
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memberi apresiasi upaya Kelompok DPD RI di MPR untuk mendorong Amandemen ke-5 sebagai pintu untuk perkuat DPD RI dan buka peluang calon presiden jalur non-partai politik. Apresiasi itu disampaikan Ketua DPD saat memberi pandangan Rapat Pleno Kelompok DPD RI di MPR RI, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/6/2022). LaNyalla juga mendukung upaya penguatan peran kelembagaan DPD RI yang dilakukan kelompok yang diketuai Senator Tamsil Linrung itu. “Sebagai sebuah upaya konstitusional, tentu saya harus mendukung,” tukasnya. LaNyalla juga meminta Kelompok DPD RI di MPR RI menjabarkan pelanggaran konstitusional aturan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (Presidential Threshold) dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. “Konstitusi kita sudah jelas dan tegas hanya mengatur tentang syarat keterpilihan melalui persentase dan sebaran wilayah. UUD NRI Tahun 1945 sama sekali tidak mengatur tentang syarat persentase tentang pencalonan bagi calon Presiden maupun Wakil Presiden,” tegasnya. Menurut LaNyalla, calon perseorangan bagi Presiden dan Wakil Presiden merupakan keniscayaan dalam praktik ketatanegaraan. Tujuannya, agar dapat menghasilkan pemimpin bangsa yang berkarakter kuat dan mengedepankan kesejahteraan masyarakat daripada kepentingan golongan tertentu. LaNyalla juga menyampaikan agar dorongan lahirnya calon perseorangan juga untuk menyadarkan seluruh elemen bangsa, bahwa bangsa ini bukan hanya milik partai politik. “Untuk itu, dalam pandangan Kelompok DPD di MPR ini perlu dipertegas posisi DPD RI secara kelembagaan adalah menuntut agar amandemen UUD 1945 harus dilakukan dengan menegaskan bahwa calon Presiden dan wakil Presiden dapat diusulkan secara perseorangan,” tegas LaNyalla. LaNyalla meminta Kelompok DPD RI di MPR RI menyuarakan hal ini secara lantang. Sebab, rakyat bersama DPD RI. Rakyat, kata LaNyalla, memiliki pandangan dan kegelisahan yang sama dengan DPD RI. “Di sinilah masyarakat dapat merasakan kehadiran DPD RI memang untuk menyuarakan aspirasi daerah dan masyarakat,” papar LaNyalla. (Ida/LC)
Pemerintah Perlu Minta "Startup" Membuat Pusat Data di Indonesia
Jakarta, FNN - Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Harryadin Mahardika menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk mendorong startup (perusahaan rintisan global) membuat pusat data di Indonesia dalam rangka menjaga tata kelola dan keamanan data nasional\"Indonesia perlu meminta startup global untuk membuat data center di Indonesia untuk menjamin privasi dan keamanan data WNI,” kata Harryadin Mahardika saat dihubungi Antara di Jakarta, Jumat.Ia mengatakan, rencana aksi yang bisa diambil pemerintah untuk menjaga tata kelola data lintas negara ini antara lain dengan meminta perusahaan rintisan global membuat pusat data di Indonesia.Apalagi, Kementerian Keuangan telah mendata bahwa pada tahun 2021, nilai transaksi e-commerce Indonesia mencapai Rp401,25 triliun. Jumlah tersebut diperkirakan bisa mencapai nilai ekonomi sebesar 146 miliar dolar AS pada tahun 2025.Menurut dia, dengan besarnya nilai transaksi tersebut diikuti dengan lalu lintas data pelaku transaksi maka data-data yang terkait rawan penyalahgunaan dan pencurian serta kebocoran yang bisa dilakukan antarnegara sehingga untuk mencegah hal itu diperlukan tata kelola data lintas negara atau cross border data flow.Lebih lanjut ia mengatakan Indonesia juga perlu mengadopsi standar protokol keamanan data misalnya dengan mengadopsi standar keamanan data negara-negara Eropa.“Indonesia perlu mengadopsi standar protokol keamanan data misalnya standar Eropa dan meminta startup global dan nasional untuk mengadopsi protokol tersebut,” kata Harryadin.Seperti diketahui, pemerintah sedang menyiapkan empat Pusat Data Nasional (PDN) untuk mendukung penerapan kebijakan berbasis data (data driven policy) dan pelayanan publik yang efisien, efektif dan transparan.\"Pemerintah akan membangun empat PDN berstandar global Tier- IV, Tingkat yang sangat tinggi untuk standar pusat data,\" kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meninjau pembangunan Pusat Data Nasional di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (24/6).Pemerintah berencana membangun Pusat Data Nasional di Kawasan Deltamas Industrial Estate (Jabodetabek), Nongsa Digital Park Batam, Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur dan Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur).Pusat Data Nasional ini dibuat agar Indonesia bisa menerapkan tata kelola satu data. Dengan satu data, pemerintah bisa mengambil kebijakan berbasis data (data driven policy) sehingga aturan bisa lebih cepat dan akurat.Johnny mengatakan sekarang pemerintah pusat dan daerah menggunakan lebih dari 2.700 pusat data. Dari jumlah tersebut, baru 3 persen yang menggunakan penyimpanan berbasis komputasi awan (cloud) sehingga banyak kendala dalam interoperabilitas data. (Ida/ANTARA)
Kemendag Memperkenalkan Metrologi ke Pelajar Melalui Ajang Olimpiade
Jakarta, FNN - Kementerian Perdagangan menggelar Olimpiade Metrologi Nasional tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/sederajat di Bandung, pada Senin (27/6) untuk memperkenalkan metrologi ke seluruh kalangan masyarakat, terutama pelajar.Olimpiade yang diinisiasi Direktorat Metrologi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag itu diikuti sebanyak 312 orang dari 137 SMP/MTs dari 57 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan digelar dalam rangka memperingati Hari Metrologi Sedunia 2022.\"Generasi muda perlu mendapatkan kesadaran pemahaman yang baik sejak dini tentang pentingnya metrologi sebagai bekal menjadi konsumen cerdas di masa mendatang. Kementerian Perdagangan akan terus berupaya mengenalkan metrologi ke kalangan generasi muda dan pelajar,” jelas Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.Veri mengharapkan meningkatnya pemahaman akademik tentang pengukuran dan peran penting metrologi dalam berbagai sektor. Hal ini guna membangun metrologi nasional yang mendukung perlindungan konsumen dan tertib niaga di Indonesia.Metrologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran, kalibrasi, dan pemastian akurasi di bidang industri, ilmu pengetahuan dan teknologi.Direktur Metrologi Matheus Hendro menjelaskan setelah melalui babak final, terpilih tiga pemenang Olimpiade Metrologi Nasional.\"Juara pertama diraih Nisrina Cahyarini dari SMP Negeri 1 Trenggalek, kedua Made Chandra Manikha Yasa dari SMP Negeri 1 Singaraja, dan ketiga Tegar Ikhwannusafa dari SMP Negeri 1 Panggarangan Kabupaten Lebak,\" urai Matheus.Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrologian (PPSDK) Sri Astuti juga menyebutkan, antusiasme siswa SMP/MTs/Sederajat untuk mengikuti Olimpiade Metrologi Nasional ini cukup tinggi.\"Dari 312 peserta yang mengikuti tahap penyisihan, 117 peserta lolos ke semifinal. Pada tahap semifinal, terpilih 10 siswa terbaik yang lanjut ke tahapfinal,\" ujar Sri Astuti.Sementara itu, Ketua Pelaksana Olimpiade Metrologi Nasional Yulianti menambahkan kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Direktorat Metrologi, PPSDK, dan Himpunan Mahasiswa Akademi Metrologi. Pelaksanaan olimpiade ini dilakukan melalui tahapan penyisihan, semifinal, dan final.\"Tahap penyisihan dan semifinal dilakukan dengan mengerjakan soal seputar pengetahuan umum metrologi; satuan dan ukuran; serta alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan dengan menggunakan platform Kudagang. Soal-soal yang diberikan telah disesuaikan dengan kurikulum tingkat SMP/MTs. Adapun di tahap final, menggunakan platform Kahoot dan pertanyaan interaktif,\" katanya.Yulianti berharap, ke depan kegiatan serupa dapat terus dilakukan untuk memperdalam pengetahuan serta pemahaman para pelajar tentang kemetrologian. Selain itu, ini juga dapat memacu para pelajar untuk terus berprestasi, serta turut serta menjadi konsumen cerdas. (Ida/ANTARA)
Pada Ulang Tahun Ke-69, BI Siapkan Langkah Menuju Indonesia Maju
Jakarta, FNN - Bank Indonesia (BI) dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 tahun di Gedung BI, Jakarta, Jumat, menyiapkan langkah menuju Indonesia maju.\"Segala pencapaian BI hingga kini merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa,\" ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.Selanjutnya, ia menyebutkan terdapat tiga hal yang perlu dilakukan oleh segenap jajaran insan bank sentral setiap berulang tahun, yakni merunduk dan bersyukur, memperkuat komitmen, serta menyiapkan langkah yang lebih baik ke depan.Oleh karenanya, Perry mengajak agar seluruh jajaran BI bisa menjaga stabilitas ekonomi, mendorong digitalisasi, dan secara konkrit berkinerja baik.HUT BI kali ini mengusung tema “Mendorong Talenta Bank Indonesia menjadi insan Bank Sentral Digital Masa Depan yang Kredibel untuk Menjaga Stabilitas dan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju\".Selain perayaan HUT yang diwarnai berbagai kegiatan internal bagi pegawai BI, momentum HUT juga melibatkan pihak eksternal.Berbagai kegiatan eksternal meliputi kepedulian sosial dari berbagai agama, apresiasi kepada dokter dan tenaga kesehatan, serta keluarga pahlawan dan Veteran RI, BI mengajar ke penjuru negeri, donasi sosial, peluncuran tagline \"Perlindungan Konsumen BI\", serta pembukaan kembali Museum Bank Indonesia.Selain itu terdapat kegiatan yang melibatkan industri sistem pembayaran, yaitu perlombaan TikTok cara transaksi aman di era digital. Segenap rangkaian kegiatan diimplementasikan di atas tiga pilar kegiatan yaitu Go Better, Go Contribute, dan Go Digital.Rangkaian kegiatan akan berlangsung mulai dari tanggal 1 Juli hingga 28 Agustus 2022, dengan memperhatikan himbauan dari pemerintah atas protokol kesehatan COVID-19. (Ida/ANTARA)
Soal Jual Beli Pengadaan LNG, KPK Konfirmasi Mantan Dirut Pertamina
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi empat saksi perihal proses transaksi jual beli dalam pengadaan gas alam cair (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021.Empat saksi, yaitu mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Dwi Soetjipto, mantan Dirut PT PLN (Persero) Nur Pamudji, Dewan Komisaris PT Pertamina 2010-2013 Evita Herawati Legowo, dan dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Anny Ratnawati.\"Para saksi hadir dan dikonfirmasi, antara lain, terkait dengan proses transaksi jual beli dalam pengadaan LNG di PT PTMN (Pertamina) tahun 2011-2021,\" kata Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat.KPK memeriksa keempatnya di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (30/6) dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021.Sebelumnya, KPK membenarkan sedang menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan LNG di PT Pertamina. Pengumuman terkait pihak tersangka, kronologi dugaan perbuatan korupsi, dan pasal yang disangkakan akan disampaikan KPK ketika upaya paksa penangkapan maupun penahanan dilakukan.Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi di antaranya pegawai PT Pertamina. KPK mengonfirmasi mereka perihal proses awal dilakukannya pengadaan LNG di PT Pertamina.KPK juga telah mengamankan barang bukti berupa beberapa dokumen yang terkait dengan kasus dari penggeledahan di beberapa lokasi. (Ida/ANTARA)
Dana Pembelian Ratusan Peluru yang Diamankan di Elelim Didalami Polisi
Jayapura, FNN - Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Kombes Pol. Faizal Rahmadani mengatakan bahwa pihaknya masih mendalami dana untuk membeli 615 butir peluru yang diamankan di Elelim, Kabupaten Yalimo. Dari pengakuan AM, ASN asal Kabupaten Nduga, amunisi tersebut dibeli Rp200 ribu per butir dengan total sebesar Rp123 juta. \"Belum diketahui asal dana untuk membeli amunisi,\" katanya di Jayapura, Jumat. Kombes Pol. Faizal Rahmadani mengatakan bahwa penangkapan terhadap AM pada Rabu malam (29/6) di Elelim saat anggota yang berpatroli mencurigai yang bersangkutan, kemudian merazia hingga menemukan ratusan butir amunisi. Selain amunisi, juga ditemukan satu pucuk pistol rakitan. Ia menjelaskan bahwa AM merupakan salah seorang peluncur dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) Nduga pimpinan Egianus Kogoya yang bertugas mencari amunisi dan senjata api. KKB, lanjut dia, memang sedang gencar mencari amunisi karena persediaan mereka mulai menipis akibat baku tembak dengan aparat keamanan dan menembak warga sipil. Oleh karena itu, pihaknya meminta anggota yang bertugas di pos-pos senantiasa waspada terhadap mereka guna menghindari jatuhnya korban dan kehilangan senjata serta amunisi. Saat ini, kata Faizal, AM yang kini berada di Wamena terus dimintai keterangannya guna ungkap jaringannya. \"Belum diketahui amunisi tersebut dibeli dari mana? Apakah di Jayapura atau dari daerah lain di Papua?\" kata Kombes Pol. Faizal. (Sof/ANTARA)
Resmikan Gedung Yayasan DHMS Lamongan, LaNyalla Sebut Negara Krisis Akhlak dan Adab
Lamongan, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan negara kekurangan orang beretika dan bermoral. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya Lembaga Pendidikan mencetak generasi yang berakhlak dan beradab. Bukan sekedar mencetak siswa atau santri yang cerdas saja. “Negara ini krisis orang-orang yang memiliki etika, moral dan adab,” kata LaNyalla saat meresmikan Gedung Yayasan DHMS Lamongan, Jawa Timur, Jumat (1/7/2022). Ditegaskannya, esensi dari tujuan Pendidikan Nasional adalah menghasilkan kaum terdidik atau intelektual yang beretika, yang bermoral dan berbudi pekerti luhur seperti para pendiri bangsa. “Makanya saat memberi kata pengantar buku 1 Abad Tamansiswa, saya sampaikan pentingnya membumikan kembali semboyan yang digagas Ki Hajar Dewantoro. Yaitu Ing ngarso sung tulodo; Ing madyo mangun karso, Tut wuri handayani. Karena menurut saya itulah etika. Itulah moral. Itulah budi pekerti atau akhlak. Yang seharusnya menjadi esensi dari tujuan Pendidikan Nasional bangsa ini,” paparnya. Menurut LaNyalla, mereka yang bermoral, beretika dan memiliki akhlak inilah, yang harus menjadi para pemimpin bangsa. Mereka inilah para hikmat yang memiliki kebijaksanaan. Mereka inilah yang harus ditimbang pendapatnya dalam musyawarah untuk menentukan arah perjalanan bangsa. “Bukan mereka yang lahir dari pencitraan dan survei-survei yang dibuat untuk mempengaruhi persepsi publik. Karena popularitas sama sekali tidak ada hubungannya dengan etika, moral dan akhlak,” kata dia lagi. Menurut LaNyalla, akhlak dan adab adalah fondasi dari generasi bangsa. Tanpa akhlak dan adab, generasi bangsa ini tidak akan memiliki karakter dan ketahanan di tengah kondisi negara Indonesia yang semakin sekuler, liberal dan kapitalistik. Karena terus terang saja, negara ini telah meninggalkan Pancasila sebagai grondslag bangsa ini. Dimana kedaulatan rakyat di dalam sistem demokrasi perwakilan yang didesain oleh para pendiri bangsa sudah terkikis dan hilang. Puncaknya dari semua itu adalah saat dilakukannya Amandemen Konstitusi pada tahun 1999 hingga 2002 silam dengan cara yang ugal-ugalan dan tidak menganut pola addendum. Sehingga kita menjadi ‘bangsa’ yang lain dan tercerabut dari akar sejarahnya. “Karena itulah dengan menghasilkan generasi bangsa yang berakhlak dan beradab, Insya Allah kita akan dapat mengembalikan Indonesia kepada Pancasila sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kembali kepada demokrasi asli bangsa ini yang pendekatannya konsensus. Bukan dengan pendekatan mayoritas,” tukasnya. “Semoga para siswa dan santri yang dididik di Yayasan DHMS ini menjadi salah satu dari generasi yang berakhlak dan beradab tersebut. Sehingga perjuangan untuk mengembalikan Indonesia kepada nilai-nilai luhur yang digagas oleh para pendiri bangsa semakin cepat terwujud. Sehingga Indonesia ke depan akan menjadi bangsa yang berdaulat, berdikari dan mandiri,” tutupnya. Hadir dalam acara tersebut Ketua PWNU Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar, Ketua Dewan Pembina Yayasan DHMS, H Makruf Syah, Ketua Pengurus Yayasan DHMS, Ahmad Anas Faqih, Para Tokoh Masyarakat, Para Ustadz, Wali Santri dan para Santri. (Sof/LC)
Presiden Jokowi Bertemu Presiden MBZ di Istana Al Shatie
Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA) Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ) bin Sultan Al Nahyan di Istana Al Shatie, Abu Dhabi, Jumat.Presiden tiba di Istana Al Shatie sekitar pukul 13.30 waktu setempat dan langsung melaksanakan sesi foto bersama dan pertemuan bilateral antara dua delegasi.Dalam sambutan pengantarnya, Presiden mengapresiasi Presiden MBZ atas hubungan persahabatan antara Indonesia dan PEA yang terus meningkat di tengah situasi penuh tantangan sekarang ini.\"Terima kasih telah menerima kami di tengah situasi menantang seperti sekarang ini kita terus bekerja sama meningkatkan hubungan antara kedua negara,\" ucap Presiden Jokowi.Dalam kesempatan tersebut, kedua pemimpin negara juga melakukan pertukaran dokumen nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang perdagangan, perubahan iklim, kesehatan, maritim dan perikanan, pertahanan, pendidikan, dan pelabuhan.Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut, antara lain, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono, Ketua INA Ridha Wirakusumah, dan Duta Besar RI Abu Dhabi Husin Bagis.(Sof/ANTARA)
DPRD Jayawijaya Mengajak Warga Menerima Daerah Otonomi Baru
Wamena, FNN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, mengajak warga menerima daerah otonomi baru (DOB) provinsi.Ketua DPRD Jayawijaya, Matias Tabuni, saat di Wamena, Senin, mengatakan, DOB sudah diputuskan sehingga warga harus menerima. Ada tiga provinsi baru yang disahkan sebagai DOB, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan Tengah, dan Provinsi Papua Tengah, \"Untuk masalah DOB ini bukan kewenangan kita di daerah, ini khan keputusan pemerintah pusat jadi apapun keputusan pemerintah pusat, ya mau tidak mau, suka tidak suka kita jalani saja,\" katanya.Ia juga mengajak warga terbuka menerima Jayawijaya sebagai ibu kota Provinsi Papua Pegunungan. \"Termasuk dijadikan Jayawijaya sebagai ibu kota. Kita harapkan kepada masyarakat, apapun keputusan pemerintah kita ikuti saja,\" katanya.Ketua Himpunan Lahir Besar Wamena, Samuel Pigai, mengajak elemen masyarakat tidak menjual tanah setelah kabupaten itu ditetapkan menjadi DOB.\"Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak menjual tanah, kecuali kepada pemerintah demi perkembangan pembangunan. Itu pun harus ada regulasi yang diatur atau kesepakatan. Bila perlu tanah tersebut tidak dijual tetapi dikontrakkan kepada pemerintah supaya kami tidak tersisihkan dari atas tanah kami sendiri,\" katanya.DOB juga kata dia, akan memberikan dampak masuknya warga dari kabupaten lain dan tidak menutup kemungkinan membawa pengaruh baik maupun buruk sehingga warga Jayawijaya harus tetap menjaga diri sehingga tidak terpancing pengaruh buruk.\"Kepada adik mahasiswa yang sedang menimba ilmu, memanfaatkan waktu yang ada sehingga begitu selesai sekolah, bisa kembali bangun negerinya karena SDM sangat minim sekali, contoh di beberapa bidang penting seperti kesehatan,\" katanya. (Sof/ANTARA)
ZIS Jadi Pondasi Ekonomi Rakyat Aceh
Banda Aceh, FNN --- Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan zakat Infaq dan sadaqah atau ZIS menjadi pondasi ekonomi rakyat Aceh. \"Sungguh saya bangga dan terharu, bahwa hari ini kita dapat menyaksikan kekuatan serta kebenaran ajaran Islam tentang bagaimana zakat, Infaq dan sadaqah dapat membantu ummat keluar dari berbagai persoalan ekonomi,\" ujar Gubernur Aceh pada peletakan batu pertama Pembangunan Rumah Baitul Mal Aceh, di Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Jumat (1/7 2022). Rumah tersebut dibangun dengan pembiayaan melalui dana infaq masyarakat Aceh. Kegiatan itu turut dihadiri oleh Ketua DPS Baitul Mal Aceh, Prof Alyasa Abubakar, Ketua Badan Baitul Mal Aceh, Mohammad Haikal, Ketua Komisi VI DPRA, Tgk H Irawan Abdullah, Anggota Komisi VI Tezar Azwar dan beberapa kepala SKPA terkait lainnya. \"Peletakan batu pertama pondasi ini, bukan hanya menjadi sekadar tanda bahwa sebuah proyek pembangunan akan dimulai, namun juga menjadi simbol bahwa zakat Infaq dan sadaqah akan menjadi pondasi ekonomi umat. Pondasi terbaik, yang akan membawa masyarakat Aceh ke dalam sebuah masa depan yang gemilang,\" kata Nova Iriansyah. Ia berharap, pembangunan rumah tersebut menjadi contoh bagaimana kekuatan ajaran Islam dapat meningkatkan taraf hidup umatnya. Rumah Baitul Mal Pemerintah Aceh melalui Baitul Mal Aceh, telah melakukan pendataan sejak tahun 2018 atas calon penerima rumah. Namun, upaya pembangunan Rumah Baitul Mal itu terkendala regulasi. \"Ahamdulillah, setelah diterbitkannya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, pembangunan rumah Baitul Mal dapat dilanjutkan,\" kata Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh, Rahmad Raden. Pada tahap pertama ini, Baitul Mal akan membangun rumah bagi 144 mustahik di lima kabupaten dan kota, yaitu di Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Pidie dan Aceh Jaya. Pelaksanaan pembangunan rumah tersebut dilakukan secara swadaya melalui kelompok masyarakat. \"Alhamdulillah perangkat desa sangat koperatif membantu kami,\" kata Rahmad Raden. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, mengatakan dengan dimulainya pembangunan rumah bantuan itu, artinya zakat, infaq dan sadaqah dari ummat yang terkumpul selama ini, telah disalurkan secara patut dan tepat sasaran. Terkait pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dengan swakelola, Nova mengingatkan agar Baitul Mal Aceh dan perangkat gampong yang terlibat untuk melakukan upaya terbaik agar tidak terjadi penyimpangan. Karenanya semua pihak diharuskan untuk mengawasinya secara bersama-sama agar tidak terjadi penyimpangan. Kepada penerima, Nova berpesan agar memanfaatkan dan memelihara rumah itu dengan baik. \"Ini titipan saudara-saudara kita semua. Konsekwensi penerimanya ya harus pelihara dengan baik,” ujar Nova. Radiah (57), penerima Rumah Baitul Mal asal Punge Blang Cut, menyampaikan terima kasih kepada gubernur atas bantuan yang diberikan kepadanya. Ia merupakan salah satu korban tsunami, yang rumahnya itu tidak layak huni. Saat ini ia bekerja sebagai penjaja kios yang lokasinya berada tepat di depan rumah lama, yang kini sudah dirobohkan. \"Terima kasih atas bantuan bapak Gubernur. Insya Allah saya akan menjaga rumah ini dengan baik,\" kata Radiah. Kepada Radiah, Gubernur Nova kemudian juga menjanjikan untuk membangun kembali kios di depannya rumahnya, pasca pembangunan rumah baitul mal selesai. (SMH/REL/TG)
POPULER
