ALL CATEGORY
Menakar Nasib PPP dan PAN Dalam KIB Pasca Pemilu 2024
Spekulasi yang berkembang menyatakan bahwa KIB memang disiapkan untuk Ganjar Pranowo (GP), jika ia tetap tidak dapat tiket dari partainya, PDIP. Dari KIB-lah tiket untuk GP bisa maju sebagai Cawapres. Oleh: Ady Amar, Kolumnis PEMILU Serentak 2024, mengikat partai politik dalam mendukung Calon Presiden (Capres) yang dipilihnya. Bahkan pada parpol tertentu, pilihan Capres itu sangat mempengaruhi hasil pemilihan legislatif (pileg) parpol bersangkutan. Semacam satu paket antara memilih Capres dan memilih anggota legislatif. Dalam narasi lainnya, konstituen memilih partai tertentu, artinya memilih anggota legislatif dari partai tertentu, jika partai itu mengusung Capres yang dimauinya. Pada partai tertentu, dalam menentukan siapa Capres yang akan diusung, itu berpengaruh pada perolehan kursi legislatifnya. Salah memilih Capres, artinya yang bukan diinginkan konstituen, akan mempengaruhi suara pemilih dengan tidak memilih anggota legislatif dari partai bersangkutan. Menjadi lebih bijak jika parpol mendengar suara konstituennya. Tidak cuma berdasar dan ditentukan suara elit partai, dan abai pada pemilik suara yang sah. Jika itu yang terjadi, maka tidak mustahil partai itu akan terpental dari Senayan. Sebab hasil Pileg tidak sampai memenuhi ambang batas parliament threshold yang 4%. Bahkan, tidak cuma mempengaruhi hasil Pileg untuk DPR pusat, tapi juga berdampak mengena pada perolehan suara DPRD, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Mestinya ini menjadi perhatian elit partai dalam menentukan nasib partainya, jika ingin tetap eksis atau malah ditinggalkan. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) khususnya, adalah dua partai yang punya hubungan erat, bahkan tak terpisahkan antara Pilpres dan Pilegnya. Jika itu dibandingkan dengan partai lain, yang ikut kontestasi pemilu 2024. PPP dan PAN adalah dua partai yang hampir sama basis konstituennya, yaitu pemilih muslim. Meski Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), juga punya basis pemilih yang sama. Hanya saja dua partai terakhir itu lebih solid konstituennya. Sedangkan PPP dan PAN memiliki konstituen yang mudah beralih ke lain hati. Berpindah ke partai lain. PPP adalah salah satu partai warisan Orde Baru yang tersisa. Hasil fusi dari beberapa partai Islam, yang juga diwarnai ormas-ormas Islam, meski bukan institusi ormas resmi. Setelah reformasi 1998, bermunculan banyak partai baru lain. Baik yang berideologi agama maupun kebangsaan. Ini awal mula PPP terkikis. Ditinggal beberapa ormas besar pendukungnya. NU – yang sebelumnya menarik diri karena menganggap adanya ketidakadilan pembagian jatah, khususnya jabatan Menteri Agama, juga kesadaran ingin kembali ke khittah 1926 – yang lalu membentuk partai politik sendiri untuk menampung suara kaum nahdliyyin. Lahirlah PKB. Partai yang didirikan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Kyai utama NU lainnya. Begitu pula suara ormas Muhammadiyah yang ada di PPP, sebagian besar suaranya tersedot dengan hadirnya PAN – partai hasil reformasi yang diawaki M. Amien Rais, yang ketika itu juga masih sebagai Ketua Umum Persyarikatan Muhammadiyah – meski PAN tidaklah identik dengan Muhammadiyah. Tidak semua warga Muhammadiyah memilih PAN, meski diawaki Amien Rais. Tapi tetap saja kehadirannya bisa mengikis PPP, yang tidak lagi dianggap sebagai “Rumah Besar” umat Islam. Begitu pula nasib PAN, yang tidak baik-baik saja. Perolehan suaranya sebagai partai hasil reformasi, hanya bertengger di papan tengah. Ini menandakan warga Muhammadiyah tidak semua menjadikan PAN satu-satunya kendaraan politiknya. Persebaran warga Muhammadiyah ada di banyak partai politik. Ditambah lagi ada kemelut internal di PAN, yang berpuncak sampai harus melengserkan pendirinya, Amien Rais, lewat Munas V di Kendari, Sulawesi Tenggara (10/2/2020), yang berakhir ricuh. Seolah azas yang dipunya PAN, yang berakhlak politik dengan bersandar pada agama, dan yang membawa rahmat bagi sekalian alam (AD Bab II, Pasal 3), itu ditanggalkan. Amien Rais lalu mendirikan Partai UMMAT, yang sedikit banyak akan juga menyedot konstituen PAN. Simpatisan Amien Rais di PAN, itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan, akan bisa lebih lagi menyedot habis konstituen PAN, jika partai ini salah menentukan/memilih Capresnya. Jika ditambah Partai UMMAT tepat dalam mendukung sosok Capres yang dimaui konstituen PAN. Selesailah nasib PAN itu. PPP dan PAN dalam KIB Akankah PPP mengulang sejarah buruk yang pernah dibuat. Dan, itu terjadi ketika Pilkada DKI Jakarta 2017. Pilihan pada salah satu pasangan calon gubernur – PPP memilih Ahok-Djarot – maka suara legislatif PPP di DPRD DKI Jakarta kursi suaranya melorot dari 10 menjadi 1 kursi. PPP ”dihakimi” konstituennya, itu karena budeg telinga. Abai mendengar suara pemilihnya, yang menjatuhkan pilihannya pada Anies Baswedan – Sandiaga Uno. Mestinya itu jadi pelajaran terbaik bagi PPP untuk tidak mengulanginya. Jika masih mengulang peristiwa Pilkada DKI Jakarta, maka PPP (juga PAN) dipastikan akan ditinggal konstituennya. Peringatan juga bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pun akan bernasib sama ditinggal konstituennya, jika nekad memilih Capres yang bukan selera pemilihnya. PKS pada Pemilu 2024, perolehan Pilegnya bisa dipastikan tidak lebih baik dibanding Pemilu 2019 lalu. Itu disebabkan perpecahan di internal partai. Banyak tokoh utama partai memilih hengkang, di antaranya Anis Matta, Fahri Hamzah, Mahfudz Siddiq, Rofi\' Munawwar, dan masih banyak lainnya. Mereka mendirikan Partai Gelombang Rakyat (Gelora). Tentu kehadiran Partai Gelora itu akan mempengaruhi suara Pileg PKS. Apalagi jika Partai Gelora ini mendengar dengan baik Cawapres pilihan konstituennya, yang sebenarnya sama dengan konstituen PKS. Partai Gelora ini memang belum punya hak mengusung Capresnya, tapi tetap bisa mewacanakan presiden yang dipilihnya, yang sesuai dengan suara konstituennya. Maka, PKS mesti cermat jika masih ingin dipilih konstituennya. Kita sudahi saja pembahasan tentangnya. Kita kembali pada pembahasan PPP dan PAN. Pertanyaan dasarnya, apa keuntungan PPP dan PAN, yang seperti ujug-ujug membentuk poros koalisi dengan Partai Golkar. Tiga partai berkumpul, dan itu memenuhi jumlah keikutsertaan presidential threshold yang 20%. Dengan demikian KIB bisa mengusung Capres dan Cawapres-nya sendiri. Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, menyatakan bahwa calon KIB untuk Capres diambil dari KIB sendiri. Artinya, bukan calon dari luar koalisi. Jika demikian, bisa jadi Airlangga yang akan diusung sebagai Capres, atau Zulkifli Hasan (Ketum PAN), atau justru Suharso Monoarfa (Ketum PPP). Tiga nama yang tidak punya elektabilitas memadai. Jika tidak mau dikatakan, tiga nama yang tidak menjual. Maka spekulasi berkembang, bahwa KIB itu hadir atas “perintah” Istana. Apa perlunya sampai muncul perintah demikian. Jika diteruskan, apa hubungan antara Istana dengan ketiga partai tersebut, selain ketiga partai itu sebagai partai pendukung pemerintah. Meski partai lainnya, partai pendukung pemerintah tidak tergabung dalam KIB. Jika benar munculnya KIB itu “instruksi” Istana, maka bisa disebut itulah bentuk intervensi pada ketiga partai itu. Lalu untuk apa? Spekulasi yang berkembang menyatakan bahwa KIB memang disiapkan untuk Ganjar Pranowo (GP), jika ia tetap tidak dapat tiket dari partainya, PDIP. Dari KIB-lah tiket untuk GP bisa maju sebagai Cawapres. Jika itu benar, bisa dipastikan bahwa GP memang manusia spesial, yang sampai tiketnya pun disiapkan oleh Istana lewat ketiga parpol yang tidak ada sangkut paut dengan GP. Bahkan dua dari partai pengusungnya, PPP dan PAN, mesti bertaruh besar dengan perolehan nasibnya pada Pemilu 2024. Jika PPP dan PAN sudah berhitung dengan matang, berhitung pilihan elitnya sama dengan konstituennya, yang juga memilih GP, itu tidak mengapa, ya monggo saja. Tapi kalau itu hanya suara elitnya, bahkan untuk kepentingan kecil elitnya, di mana konstituennya misal lebih memilih Anies Baswedan – belajar dari kasus Pilkada DKI Jakarta (2017) – maka tamatlah PPP, juga PAN. Pilpres 2024 masih dua tahun lagi. Dinamikanya akan makin kencang jika memasuki setidaknya pertengahan tahun 2023. Akankah KIB itu kokoh sampai 2024, pastilah tidak ada yang bisa memastikan. Pada saatnya nanti, seperti biasanya, semua parpol akan mengambil sikap pragmatis dengan memilih jalannya sendiri. Segala kemungkinan bisa terjadi. Rakyat tetap berharap munculnya sosok Presiden yang tidak dibesarkan oleh oligarki, agar negeri ini tidak makin terpuruk. Wallahu a\'lam. (*)
Reshuffle Rabu Pahing, PDIP Ingin Jokowi Pecat LBP, Beranikah?
MENKO Marives Luhut Binsar Pandjaitan dianggap duri dalam daging dalam kabinet oleh PDIP karena dominasi jabatan yang sangat nyata. Maka tuntutan untuk me-reshuffle Menteri Segala Ada itu makin kuat. Hanya saja, jika benar Presiden Joko Widodo berani memecat LBP, maka kabinet ini segera ambruk, karena ada 27 jabatan yang dipegangnya otomatis berantakan. Namun jika tidak dipecat, publik masih akan terus melihat Menteri yang dicap publik sebagai arogan dan jarang senyum di layar televisi dan medsos ini. Tak hanya itu kegaduhan di dalam kabinet akan terus terjadi. Apakah Presiden Jokowi berani mengambil keputusan radikal dengan memecat Luhut, ikuti wawancara pengamat politik Rocky Gerung dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Selasa, 14 Juni 2022. Berikut petikannya: Isu kuat Luhut dipecat. Emang Pak Jokowi berani? Besok, Rabu, 15 Juni 2022, menjadi spekulasi bahwa akan terjadi reshuffle kabinet. Ini jadi kebiasaan Pak Jokowi karena kalau tidak Rabu Pon ya Rabu Pahing. Tapi polanya mulai berubah saya lihat. Kalau waktu peresmian Titik Nol Ibu Kota Baru itu hari Senin, bukan hari Rabu. Tapi ini Rabu Pahing, malah ada yang menghitung wukunya Kuningan. Katanya akan ada reshuffle. Banyak hal yang terjadi dalam politik dan dicarikan tanggal baiknya, kira-kira begitu. Semacam primbon atau sesuatu yang kadangkala tidak bisa kita uji dengan metodologi. Tapi justru di situ kita dapat keterangan bahwa bangsa ini, terutama pemimpinnya, memang tidak percaya pada ilmu pengetahuan. Juga nggak mungkin bisa kita minta untuk berterus terang, karena selalu bilang tunggu momentum, nanti ada hari baik. Apa itu? Dalam politik hari baik itu kalau ada pemilu dengan threshold 0%. Itu yang kita ucapkan. Tapi ya sudah. Seperti biasa kita tunggu saja. Apa yang disebut sebagai suatu gejala kebudayaan politik Jawa yang kita bahas berkali-kali di forum ini. Nah, saya kira yang menarik ini, sekarang kita spekulasi saja, itu jauh lebih menarik karena ada petinggi PAN, fungsionaris PAN, Mas Drajat Wibowo, mendengar kabar akan ada reshuffle dan reshuffle itu akan berdampak pada nama besar yang keluar dari kabinet dan itu efeknya Domino terhadap politik Indonesia. Kalau begini sebenarnya kita gampang menebaknya. Tapi yang jadi pertanyaannya, apa berani? Iya, itu main-main tebak-tebakan. Nama besar kita bisa asumsikan seseorang. Kalau ditanya siapa nama besarnya? Ya seseorang yang namanya tiga huruf, gitu kira-kira. Lalu macam-macam, reputasinya ada di semua portofolio dalam kabinet dan operasinya melebihi operasi Perdana Menteri. Misalnya begitu. Tapi, semua itu hanya berupaya untuk mengatakan bahwa ini akan terjadi sesuatu yang baru. Tapi, sebetulnya mau nama besar atau nama kecil itu tidak ada gunanya lagi, karena kita hanya ingin melihat sebuah janji dan satu keputusan pemilihan demokratis. Kalau cuma bongkar pasang di kabinet itu pasti harus terjadi karena sudah terlalu lama orang mengincar nama-nama besar itu supaya diganti. Apalagi kalau ditanya pada PDIP, PDIP pasti bilang nggak usah sebut nama besarlah, bilang saja Luhut Binsar Panjaitan. Kira-kira begitu saya bacanya. Oke, saya kira orang juga begitu disebut nama oleh Mas Drajat nama besar yang efek domino tadi, pasti orang nggak jauh-jauh akan menduga seperti itu. Dan itu memang agenda PDIP juga yang sudah lama kita tahu. Tapi pertanyaannya sekarang adalah apakah mungkin dan berani Pak Jokowi melakukan langkah itu. Karena, kalau kita lihat bahwa Pak Jokowi itu memberi penugasan kepada Pak Luhut (sorry ya Pak Luhut, bukan kita menduga Anda yang di-reshuffle). Ini meneruskan analisisnya Mas Drajat Wibowo saja. Sebab siapa lagi namanya kalau bukan Bapak. Karena Pak Luhut kan punya 27 jabatan, kalau direshuffle berapa menteri yang harus dapat peran baru dari Pak Jokowi. Saya kira bagus, kita sudah siapkan, karena saya lagi kampanye Pak Luhut memimpin satu gerakan baru. Namanya Liga Boikot Pemilu, LBP. Jadi nanti kalau Pak Luhut misalnya dilengserkan itu efek dominonya itu pasti terjadi. Jadi kalau disebut nama besar sebetulnya orang bergembira, wah berarti bukan saya, berarti bukan Airlangga, bukan Bahlil, bukan Erick Thohir. Mereka bergembira karena langsung menganggap Luhut Pandjaitan. Tetapi, sebaliknya, mereka juga mengaku mereka enggak dianggap. Jadi mustinya mereka bersedih karena mereka tidak dianggap oleh Presiden Jokowi. Yang dianggap adalah seseorang dengan nama besar. Kita boleh bikin kalkulasi apa pun, tetapi di ujungnya kita musti tanya pada partai-partai ini, nanti kalau ada reshuffle memang kalian mau kirim siapa di situ. Seolah-olah ada nama bagus dari PKB kalau di-reshuffle, dari Golkar, macam-macam hidup. Tetap kita tahu bahwa di-reshuffle dengan cara apa pun, yang nggak di-reshuffle itu panggung belakangnya, yang kita sebut kemarin panggung yang dikendalikan oleh oligraki. Kan itu bentuknya begitu politik kita. Jadi kita sampai pada satu kesimpulan bahwa pelembagaan politik yang disebut menteri itu sebenarnya tidak ada gunanya. Karena itu semua sekrup doang. Yang obeng itu dipegang oleh oligarki. Mau dikencengin, mau dilonggarin. Nah, Presiden Jokowi lantas berupaya untuk memberitahu bahwa dia masih memegang kekuasaan. Dia akan melakukan reshuffle. Reshuffle itu kalau muter-muter di dalam situ juga, itu namanya cuma rotasi saja sebetulnya. Nggak ada yang disebut reshuffle. Yang disebut kocok ulang itu mustinya menghasilkan barang baru. Ini barang yang sudah ada dikocok ulang. Kan nggak ada gunanya. Oke. Saya juga nggak terlalu antusias menanggapi reshuffle. Mari kita sekarang bayangkan kalau betul itu seperti dugaan banyak orang, nama besar itu, dan itu pasti Pak Luhut. Kalau bukan berarti itu salah informasinya. Apakah Pak Jokowi berani? Kira-kira seperti apa yang Anda bayangkan konfigurasi akan terjadi? Betul Pak Jokowi sudah enggak samping-samping. Pertama, kepentingan mereka yang diberi akses oleh Pak Luhut untuk sebut saja Pak Luhut ini jembatan yang bagus antara kekuasaan dan oligarki. Tapi kelihatannya Pak Luhut akhir-akhir ini berupaya untuk menegur secara agak berlebihan para oligarki. Bahasanya begitu. Mungkin oligarki melapor ke Pak Jokowi bahwa ini bisa justru berbahaya. Jadi kalau Pak Luhut yang dilengserkan, itu artinya ada kepentingan bisnis yang tidak lagi menghendaki Pak Luhut jadi jembatan. Akan ada jembatan baru. Tapi, bagi Pak Jokowi kalau ada yang menggantikan Pak Luhut sebagai orang besar, orang itu harus lebih besar dari Pak Luhut kan? Akses politiknya ke luar negeri, akses lobinya ke dalam negeri. Jadi kelihatannya enggak ada orang sekaliber Pak Luhut. Jadi percuma saja mengganti Pak Luhut kalau nggak ada orang yang mampu menyandang 27 jabatan itu. Di situ Pak Jokowi yang mungkin kita lihat sekarang dia mulai ragu. Mungkin nanti malam dia berpikir kalau Pak Luhut kita ganti, siapa yang akan jadi konduktor dari kabinet. Di situ kita sebut bukan sekadar efek domino, seluruh kabinet langsung ambruk. Itu karena kan Pak Jokowi beri jabatan lebih pada Pak Luhut karena menganggap kabinet nggak bisa kerja. Jadi kalau Pak Luhut dicopot maka tidak ada lagi menteri koordinator di atas kekuasaan menteri-menteri yang lain. Problem ini yang kita sebut tadi efek dominonya langsung hancur satu kabinet. Betul kalau kita jawab pasti nggak beranilah Pak Jokowi menghentikan Pak Luhut. Apalagi kalau kita hitung track record-nya. Pak Luhut itu diangkat bukan karena dia petinggi Golkar atau karena dia mantan militer, tapi karena ada kedekatan personal dalam bisnis selama berpuluh-puluh tahun lalu dengan Pak Luhut. Itu yang saya kira kekuatan Pak Luhut. Dan Pak Luhut tahu relasi bisnis artinya di dalamnya saling pegang rahasia. Ini kayaknya yang orang luput mengamati, hubungan personal antara Pak Luhut dengan Pak Jokowi. (sws)
Berdasarkan Survei Internal, Anies Baswedan Capres Partai Nasdem
PARTAI NasDem akan menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) selama dua hari, Rabu dan Kamis, 15-15 Juni 2022 ini. Layaknya Rakernas, tentu banyak agenda yang akan dibahas dan diputuskan. Terlebih jagad politik nasional yang kian marak, karena sudah semakin mendekati Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, yang meliputi Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Perhelatan politik 2024 itu akan berlangsung sekaligus. Anggaran yang sudah disetujui Rp 100,4 triliun, masing-masing Rp 76,6 triliun anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Rp 33,8 triliun anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tidak menutup kemungkinan angka tersebut bertambah lagi. Pertarungan politik jelas penuh intrik. Inilah perhelatan demokrasi yang pertama kali dikemas sekaligus. Tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai sejak Selasa, 14 Juni 2022. Sebagai peserta pemilu, Partai NasDem tentu sudah mempersiapkan berbagai hal menyongsong Pemilu 2024. Tentu, dari tiga pemilihan yang dilaksanakan sekaligus, yang paling seksi adalah Pilpres. Sebab, Pilpres merupakan puncak demokrasi. Setiap partai harus menyeleksi dan menggodok nama bakal calon presiden (capres) dan tentunya, juga calon wakil presiden (cawapres) secara ketat. Salah langkah dalam menyodorkan nama atau bergabung dengan partai lain, bisa sangat berpengaruh terhadap perolehan suara partai. Oleh karena itu, salah satu agenda penting dalam Rakernas NasDem adalah menyaring tiga sampai empat nama bakal (capres) yang akan diserahkan kepada Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Dari tiga atau empat nama yang disampaikan, Surya Paloh kemudian menetapkan satu nama capres, dan sekaligus calon itu dibicarakan bersama calon-calon mitra koalisi. Tidak sekedar diserahkan saja, tetapi nama-nama yang muncul diumumkan kepada rakyat, terutama kepada peserta Rakernas dan para pendukung dan simpatisan NasDem. Pengumuman itu juga sekaligus sebagai usaha menjaring dan mematangkannya dengan calon partai koalisi. “Yang menjadi magnet utama dari proses pembangunan koalisi itu ya (tentu) pasangan calon, ya pengantennya. Kalau lebih spesifik siapa capresnya, itu kemudian atas dasar rasional dan Nasdem selalu meletakkan dirinya sebagai partai yang rasional,” ujar Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 7 Juni 2022. Berdasarkan keterangan yang diperoleh FNN, empat nama bakal capres yang akan diserahkan kepada Surya Paloh itu adalah Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Gandjar Pranowo. Ketiganya masih sama-sama gubernur, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sedangkan satu bakal capres berasal dari internal Nasdem dan itu kemungkinan nama sang Ketua Umum, Surya Paloh. Akan tetapi, ada kemungkinan nama lain yang muncul. Berdasarkan kabar yang diberoleh, hasil survei internal NasDem, nama Anies Baswedan menempati urutan nomor satu. Meski tidak menyebutkan tingkat elektabilitasnya, tapi nama Anies Baswedan menempati persentase tertinggi. Masih menurut Willy Aditya, di internal NasDem, ada penentangan terhadap Anies. Ada yang tidak setuju dengan nama yang sukses dalam perhelatan balap mobil Formula E yang berlangsung awal bulan ini. Kabarnya, yang tidak setuju dengan nama Anies adalah Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate dan beberapa petinggi lainnya yang pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahoker pada Pilgub DKI tahun 2017 yang lalu. Meski ada barisan yang tidak setuju, tapi nama Anies Baswedan diperkirakan akan mulus. Alasannya, gelaran Formula E yang sukses tidak lepas dari peran Ketua Panitia Pelaksana (Organizing Committee/OC) Formula E Jakarta Ahmad Sahroni. Semua tahu, Sahroni adalah Bendahara Umum Partai Nasdem. Duet antara Anies Baswedan dan Ahmad Sahroni dalam ajang tersebut juga semakin memperkuat indikasi dukungan kepada mantan Menteri Pendidikan Nasional itu. Bahkan, karena “pernikahan” Anies dan Sahroni dalam ajang Formula E tersebut membuat Mohammad Taufik harus “bercerai” dengan Partai Gerindra. Taufik yang kader tulen partai besutan Prabowo Subianto itu mengaku akan bergabung dengan NasDem, karena Anies Baswedan bakal menjadi capres NasDem. Memang betul, hingga menjelang Rakernas, ternyata belum ada nama capres yang dimunculkan. Yang ada baru kriterianya, sebagaimana disebutkan Ketua Steering Committee (SC) Rakernas NasDem, Prananda Surya Paloh. Menurut putra Surya Paloh itu, NasDem membuka peluang berkoalisi dengan berbagai partai politik untuk mengusung capres usai Rakernas pada 15-17 Juni ini. NasDem bisa saja berkoalisi dengan partai non-nasionalis asalkan tetap menganut Pancasila. “Tetapi tidak menutup kemungkinan juga kita bisa berkoalisi dengan partai non-nasionalis asal memang tetap menganut Pancasila. Jadi ini namanya politik, masih sangat terbuka, siapa pun, dan di mana pun, bisa mungkin besok, bisa di akhir tahun, bisa tahun depan, kita belum tahu,” kata Prananda dalam jumpa pers menjelang Rakernas, di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 13 Juni 2022. Prananda mengatakan, capres yang bakal diusulkan dalam rakernas kali ini adalah yang memiliki semangat sama dengan NasDem. Capres itu harus memiliki chemistry dan semangat juang yang sama dengan NasDem. Kriteria capres yang diinginkan NasDem, dipastikan dimiliki juga oleh semua nama-nama yang muncul bakal capres belakangan ini, tak terkecuali Anies. Sebagai mantan Mendiknas dan lama berkecimpung di dunia pendidikan/ akademisi, Anies adalah seorang yang Pancasilais. Pun selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Hal itu ditunjukkannya dengan merangkul semua tokoh dan bahkan mendatangi kegiatan agama lain, di luar agama Islam. Jika tidak seorang yang Pancasialis, mana mungkin ia berkenan mendatangi gereja, vihara, dan lainnya. Oleh karena itu, kalaupun benar ada penolakan dari segelintir elit NasDem, itu adalah wajar dalam demokrasi. Yang jelas dan pasti itu, kita menunggu hasil survei yang diumumkan bersamaan dengan Rakernas NasDem. Walaupun ada yang menentang Anies, tetapi Ketua Umum NasDem, Surya Paloh memiliki otoritas yang kuat menetapkan siapa di antara empat nama yang pantas menjadi capres mereka. Apalagi jika kita memahami kalimat, “Survei bisa disalahkan, tetapi hasil survei tidak bisa salah.” (*)
JPPR Menyarankan Tim Seleksi Independen untuk Membentuk Anggota DKPP
Jakarta, FNN - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyarankan pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum agar pembentukan anggota DKPP RI dilakukan oleh tim seleksi yang independen, mandiri, dan berintegritas.“Mendorong adanya revisi Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tentang pembentukan anggota DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) RI dan Provinsi untuk dilakukan oleh Tim Seleksi yang independen, mandiri, dan berintegritas,” kata Manajer Pemantauan JPPR Aji Pangestu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.Mengacu pada UU Pemilu, mekanisme pembentukan atau pemilihan anggota DKPP berbeda dengan pemilihan anggota Bawaslu dan anggota KPU, meskipun ketiganya merupakan lembaga penyelenggara pemilu.Anggota DKPP memiliki komposisi 1 orang ex officio dari unsur KPU, 1 orang ex officio dari unsur Bawaslu, dan 5 orang dari tokoh masyarakat sehingga DKPP memiliki tujuh anggota. Terkait dengan 5 orang dari tokoh masyarakat, 2 orang diusulkan oleh Presiden dan 3 orang lainnya merupakan usulan DPR.Aji memandang mekanisme tersebut akan memberi ruang kosong yang dapat mengingkari prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait dengan transparansi.Ruang kosong pemilihan anggota DKPP tersebut berkaitan dengan beberapa hal, antara lain, mekanisme pengusulan anggota DKPP baik di Presiden maupun di DPR, syarat pencalonan anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat, jadwal pengusulan atau pembentukan, dan hal-hal lainnya.“Oleh karena itu, JPPR mendorong adanya tim seleksi independen yang ikut memberikan usulan dan menolak calon anggota DKPP yang terindikasi tidak berintegritas,” ucap Aji.Lebih lanjut, ia juga meminta kepada Komisi II DPR RI berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti KPK dan Polri, untuk memastikan calon anggota yang ditunjuk tidak pernah melakukan korupsi atau pelanggaran hukum lainnya. (Ida/ANTARA)
Mentan Memilih Fokus Kerja daripada Menanggapi Isu "Reshuffle"
Jakarta, FNN - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo enggan menanggapi isu perombakan kabinet atau reshuffle yang menyeret namanya dan fokus untuk bekerja melakukan tugasnya.\"Aku enggak tahu tuh. Aku kerja aja. Aku mulai dari bawah kerjanya, kerja aja, semampu-mampu dan sekuat-kuatnya,\" kata Syahrul kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.Politisi Partai Nasional Demokrat itu namanya kerap disebut-sebut ketika rumor perombakan kabinet menguat sebagai salah satu menteri yang layak dicopot.Sejumlah pengamat politik bahkan kelompok relawan pendukung Presiden Joko Widodo secara kerap menyebut nama Syahrul dalam jajaran menteri yang layak digantikan.Kepada wartawan Syahrul mengaku tidak tahu menahu soal rumor reshuffle dan memilih fokus untuk mengerjakan tugasnya sebagai Mentan.Syahrul juga mengaku tidak pernah mendapat pemanggilan khusus dari Presiden Jokowi untuk membicarakan wacana perombakan kabinet.\"Enggak tadi rapat aja. Rapat dan salah satunya aku diminta untuk mempersiapkan beras cukup. Ya sekali-kali kita ekspor, aku lagi persiapkan itu,\" katanya.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021 luas panen padi mencapai 10,41 juta hektare, turun sebanyak 245,47 ribu hektare atau 2,30 persen dibandingkan 10,66 juta hektare setahun sebelumnya.Produksi padi tahun 2021 mencapai 54,42 juta ton gabah kering giling (GKG), turun sebanyak 233,91 ribu ton atau 0,43 persen dibandingkan 54,65 juta GKG pada 2020.Sedangkan produksi beras tahun 2021 untuk konsumsi pangan penduduk mencapai 31,3 juta ton, mengalami penurunan sebanyak 140,73 ribu ton atau 0,45 persen dibandingkan 31,50 juta ton pada 2020.Sementara itu BPS menyebutkan kinerja ekspor pertanian 2021 melanjutkan tren positif yakni sebesar 4,24 miliar dolar AS atau meningkat 2,86 persen dibandingkan 4,12 miliar dolar AS setahun sebelumnya.Tren positif berlanjut dalam laporan BPS yang menyebutkan bahwa ekspor pertanian pada April 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 15,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. (Ida/ANTARA)
Presiden di “Samping” Jalan
Mungkin tidak pernah membaca sepenggal pidato awal Khalifah Umar bin Khatab, saat akan mengemban amanah sebagai Khalifah, sebagai pondasi menjalankan amanah sebagai Presiden. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SEPENGGAL kalimat Umar bin Khattab setelah ditunjuk sebagai Khalifah kedua: Saudara-saudara! Aku hanya salah seorang dari kalian. Kalau tidak karena segan menolak tawaran Khalifah Rasulullah (Abu Bakar) aku enggan memikul tanggung jawab ini. Ya Allah, aku ini sungguh keras, kasar, maka lunakkanlah hatiku. Ya Allah aku sangat lemah, maka berikanlah kekuatan. Ya Allah aku ini kikir, jadikanlah aku dermawan bermurah hati. Saudara-saudara, aku telah diangkat menjadi pemimpin bukanlah karena aku yang terbaik diantara kalian semuanya, untuk itu jika aku berbuat baik bantulah aku, dan jika aku berbuat salah luruskanlah aku....... Patuhlah kalian kepadaku selama aku mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Jika aku durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya maka tidak ada kewajiban bagi kalian untuk mematuhiku... Catatan di atas hanya sekilas sebagai kaca benggala: Presiden kita, Joko Widodo, ketika rakyat ingin meluruskan dari kekeliruan kebijakan yang diambil, bahkan hanya sekedar kritik mengingatkan, langsung dipersekusi, tangkap, dan ditahan. Semua rakyat harus jadi loyalis buta-tuli atas apapun itu benar atau salah. Presiden selalu mengucapkan bahwa dirinya taat pada konstitusi, bermacam- macam narasi ingin bersama rakyat untuk rakyat. Pada saat bersamaan banyak UU titipan oligargi bermunculan, bukan hanya mengabaikan suara rakyat, berujung pada banyak masalah menjadi liar tak bisa diselesaikan, ujungnya hanya membuat susah dan penderitaan rakyat. Keinginan memperpanjang masa jabatan dan atau masa jabatan tiga periode, sudah dicegat rakyat masih saja bermanuver. Telah diingatkan bahaya hutang untuk membangun infrastruktur diabaikan sehingga sinyalnya akan berahir berantakan. Carut marut dalam tata kelola negara terus ditutup dengan tebar pesona dan pencitraan. Kesan Presiden tidak amanah, plin-plan, ambisi pada kekuasaan melekat pada dirinya selalu tidak konsisten. Celakanya kesan sebagai Presiden boneka oleh masyarakat sudah tidak mungkin bisa dihapus lagi dari benak pikiran rakyat. Ekonomi berantakan, hutang menggunung, korupsi merambah di semua level dari pusat sampai desa telah menjadi perilaku buruk dan budaya hitam pekat. Wajar gempuran dari para ahli dalam berbagai bidang keahlian dan politisi yang terus menerpa dirinya. Semakin banyak ruang tembak tertuju padanya, sementara makin banyak rakyat yang kecewa. Serangan dari masyarakat muncul tanpa henti membuat keki Jokowi di mata masyarakat. Setiap kebijakan selalu berakhir mengundang pro kontra akibat kebijakan yang mangrotingal tidak jelas ujung sasarannya. Di atas penderitaan rakyat, para pejabat negara hidup berpesta pora asyik dengan jalan hidupnya sendiri-sendiri yang hedonis dan terus memperkaya diri. Koalisi gemuk andalannya sebagai pelindung dan pengaman kebijakannya itu ambyar. Mereka keluar bermain catur mengatur di balik layar kekacauan yang makin merambah kemana-mana. Semua pembantu para menterinya bebas dengan orkestrasi sesuai selera, hobi dan kepentingan dengan targetnya masing masing hampir semua sudah lepas dari kendali dan kontrol Presiden. Para pimpinan partai dan petinggi pengendali partai sedang bersolek, untuk mendandani diri agar terlihat menarik di mata rakyat. Suara kartun berbalik arah banyak politisi bersolek dengan kebesaran simbol simbol agama. Jokowi, terjebak dalam dilema, ia berada di persimpangan jalan. Maju kena mundur kena – masalah rumit datang silih berganti, Jokowi akan semakin tantrum dan bingung, galau, bingung dan resah. Menjadi sasaran tembak, lurus mengarah pada jantung dan pikirannya. Seperti tengah berdiri di perapian, bara api yang menyala-nyala. Salah langkah akan terbakar, salah menentukan kebijakan akan “habis” di mata netizen. Politik hanya berhitung saat menguntungkan akan merapat dan akan segera Presiden saat merasa sudah tidak berguna, bahkan dalam hitungan politik akan merugikan. Tidak ada teman yang abadi mendampingi, yang ada adalah kepentinganlah yang abadi. Orang benar dan tuluspun akan masuk dalam arus penurunan kepercayaan. Sekarang ini adalah hari hari yang melelahkan bagi Jokowi, tidak mudah merangkul masyarakat yang sudah terluka. Apapun kebijakannya akan mendapat penolakan dan perlawanan rakyat. Menyerah dan meletakkan jabatan saat ini atau nanti sama saja akan berakhir dengan nestapa. Mungkin tidak pernah membaca sepenggal pidato awal Khalifah Umar bin Khatab, saat akan mengemban amanah sebagai Khalifah, sebagai pondasi menjalankan amanah sebagai Presiden. Semua akan berakhir. Jika melihat kantung mata Jokowi, dan tidak semakin gemuk tubuhnya, ia tengah berada dalam situasi dilema, seperti makan buah simalakama, serba tidak nyaman, penuh resiko. (*)
Solusi Fundamental, LaNyalla: “Akhiri Rezim Oligarki Ekonomi!”
BERANI, Tegas, dan Lugas! Berani bicara kebenaran. Tegas dalam bersikap! Lugas saat menyampaikan suatu fakta. Predikat itu sangat melekat pada AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Ketua DPD RI. Ketiga sikap itu ditunjukkannya ketika memberikan kata sambutan dalam Musyawarah Daerah Tahun 2022 Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) DKI Jakarta, Sabtu (11/6/2022). LaNyalla mengatakan bahwa bangsa ini menghadapi persoalan fundamental. Maka solusi yang ditempuh juga harus Fundamental. “Jika kita ingin melakukan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, maka kita harus melihat dengan jernih, bahwa persoalan yang kita hadapi ini adalah persoalan Fundamental. Maka, jalan keluar yang dilakukan juga harus secara Fundamental,” tegasnya. Menurut Senator asal Jawa Timur itu, salah satu persoalan Fundamental ini yaitu Oligarki Ekonomi yang semakin membesar dan menyatu dengan Oligarki Politik untuk menyandera kekuasaan. “Maka, jalan keluar Fundamental yang harus kita lakukan adalah mengakhiri Rezim Oligarki Ekonomi dan pastikan Kedaulatan ada di tangan rakyat. Bukan melalui Demokrasi Prosedural yang menipu,” tegas LaNyalla. Kepada para Purnawirawan TNI sebagai Pelopor, Motivator dan Komunikator di bidang Ipoleksosbudhankam, LaNyalla menegaskan bahwa konstitusi wajib dikembalikan ke semangat dan spirit suasana kebatinan para pendiri bangsa. Bagaimana Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melihat situasi dan kondisi bangsa Indonesia sekarang ini, termasuk apa yang dimaksud dengan solusi Fundamental, berikut wawancara Mochamad Toha dari FNN dengan LaNyalla. Dalam Musyawarah PPAD di Jakarta kemarin, Anda bilang, solusi untuk menyelesaikan masalah Fundamental harus ditempuh secara Fundamental juga. Bisa dijelaskan maksudnya? Saya balik tanya kepada Anda? Apakah jika Anda demam lalu saya beri obat penurun panas saja sudah bisa menyembuhkan penyakit itu? Itu namanya pendekatan karitatif dan kuratif. Padahal pokok penyebab Anda demam itu adalah karena ada radang atau infeksi di dalam tubuh Anda. Atau bahkan ada penyakit lain yang lebih serius. Masalah fundamental bangsa ini adalah ketika bangsa ini dengan sengaja mengobrak-abrik Konstitusi kita saat melakukan Amandemen pada tahun 1999 hingga 2002 silam. Sehingga pasal-pasalnya berubah total hampir 90 persen. Bukan lagi Amandemen dengan pola addendum. Sehingga, negara ini perlahan tapi pasti telah berubah meninggalkan sistem demokrasi Pancasila dan sistem ekonomi Pancasila. Bahkan, meninggalkan nilai-nilai Pancasila yang digali para pendiri bangsa. Sehingga hari ini negara ini menjadi negara yang sekuler, liberalis, dan kapitalis. Apakah ini bukan persoalan fundamental? Apakah bangsa ini yang durhaka kepada para pendiri bangsanya bukan persoalan fundamental? Karena itu, kita sebagai bangsa harus memiliki kesadaran kolektif. Bahwa ada yang salah dengan arah perjalanan bangsa kita ini. Karena semakin hari kita semakin jauh dari upaya kita untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan keadilan sosial. Yang terjadi justru Oligarki Ekonomi yang semakin membesar dan menggurita, yang akhirnya menyandera kekuasaan. Sehingga, penyelesaiannya juga harus fundamental. Yaitu dengan kembali kepada nilai-nilai Pancasila dan kembali kepada disain awal, yaitu sistem yang paling sesuai dengan bangsa ini yang telah disusun para pendiri bangsa. Lalu, apa yang aneh dengan pernyataan saya? Bahwa persoalan fundamental harus diselesaikan dengan fundamental. Apakah ini termasuk denga people power seperti yang belakangan ada desakan revolusi juga? Bagaimaan menurut Anda? Soal people power itu adalah domain rakyat. Saya sudah katakan di beberapa kesempatan jika Anda membaca dan mengikutinya. Bahwa saya tidak berhak menghalangi keinginan rakyat. Tetapi saya juga tidak mendorong-dorong. Saya sebagai pejabat yang sumpah atas nama Tuhan harus menjalankan sumpah saya bekerja untuk rakyat. Bagaimana respon para purnawirawan TNI atas pidato yang Anda sampaikan di depan mereka? Positifkah? Apa yang ingin mereka sampaikan kepada Anda? Ya silakan saja ditanyakan kepada beliau-beliau. Tapi, yang pasti banyak yang menyatakan bahwa memang arah perjalanan bangsa ini harus dikoreksi. Anda juga sempat ungkap adanya wasiat Jenderal Try Sutrisno di hadapan purnawirawan. Permintaan Pak Try Sutrisno jelas. Bahwa Konstitusi hasil Amandemen tahun 1999 hingga 2002, sama dengan pendapat saya, bahwa itu adalah kecelakaan konstitusi. Karena itu mutlak harus dikaji ulang. Atau dikembalikan kepada spirit Konstitusi yang disusun para pendiri bangsa. Bahwa UUD 1945 naskah asli harus dilakukan koreksi, memang benar. Tetapi harus dengan cara Adendum. Bukan diubah total, sehingga kita kehilangan ke-Indonesia-an kita. Mungkin Anda bisa mengulang lagi apa yang disampaikan oleh Jenderal Try Sutrisno kepada Anda itu? Bagaimana Anda melihat dan mengartikan wasiat beliau ini? Ya, Pak Try mengatakan, ini asli, tidak saya potong dan tambah, bahwa beliau mengatakan usia sudah 87 tahun, tidak lama lagi akan meninggal, beliau titip wasiat kepada saya, karena beliau tahu kakek saya, Pak Mattalitti itu pejuang. Waktu peristiwa perobekan Bendera Belanda di Surabaya 10 November 1945, Pak Try masih anak-anak, melihat dari toko Kakek saya di Tunjungan. Dan, beliau mengatakan kepada saya, tolong selamatkan bangsa dan negara ini dari kehancuran di masa depan. Beliau mengatakan, Amandemen Konstitusi yang dilakukan empat tahap pada tahun 1999 hingga 2002 silam sama sekali tidak dilakukan dengan tahapan yang ideal. Bahwa perubahan itu dilakukan cepat-cepatan, dan ada pengaruh kepentingan asing. Sehingga hasilnya, bangsa ini kehilangan ke-Indonesia-annya. Isi pasal-pasalnya sudah tidak nyambung lagi dengan Pancasila yang ada di naskah Pembukaan UUD 1945. Sehingga jangan heran kalau kemudian lahir banyak sekali Undang-Undang turunan dari Konstitusi yang merugikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan bangsa ini. Itu dikatakan beliau. Dan Pak Try juga menyinggung soal diubahnya sistem paling hakiki dari Pancasila, yaitu lembaga keterwakilan rakyat, yang dulu berada di Lembaga Tertinggi Negara, yaitu MPR, yang terdiri dari DPR, Utusan Daerah, Utusan Golongan dan Fraksi ABRI (TNI-Polri). Sehingga sekarang sistem negara ini menjadi liberalis, individualistis dan juga kapitalis. Semua ditentukan oleh Partai Politik. Padahal, Pancasila yang telah dirumuskan pendiri bangsa ini adalah sistem asli yang sudah sangat cocok untuk membuat Indonesia menjadi negara yang kuat dan berdaulat. Pak Try bahkan menyatakan bahwa situasi sekarang dimana Legislatif menjadi heavy (kuat), bukan kemudian berdampak kepada check and balances yang kuat dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Tetapi telah menjelma menjadi partai politik heavy. Karena DPR adalah kepanjangan partai politik. Dalam HUT ke-25 Mega-Bintang di Solo, Bung Rocky Gerung menyatakan, siap memimpin people power. Pendapat Anda? Pendapat saudara Rocky sangat clear. Bahwa Presidential Threshold adalah ketidakadilan yang nyata di depan mata. Bahkan, itu sudah menjadi perusak kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, dia tetap konsisten dengan akal sehatnya bahwa itu tidak benar. Sehingga harus dikoreksi. Dan koreksi itu bukan sebatas kepada pemerintah hari ini. Tetapi, terhadap sistem yang akan selamanya membuat Indonesia seperti ini. Dimana Oligarki Ekonomi melalui Presidential Threshold itu dapat membajak kekuasaan dan membajak kedaulatan rakyat. Sehingga dia juga sampaikan bahwa siapapun presidennya, selama Oligarki Ekonomi masuk melalui pintu presidential threshold, maka kita tetap akan tersandera dan harus berpihak kepada mereka. Menurut Anda, pemicu people power itu seperti apa saja, apakah terjadinya kenaikan harga-harga, termasuk sayuran itu bisa menjadi pemicu terjadinya people power juga? Pemicu utama adalah ketiadadilan yang dibiarkan di depan mata rakyat. Salah satu ketidakadilan itu adalah negara kita ini, karena tersandera, lalu memberi ruang kepada segelintir orang untuk menjadi Oligarki Ekonomi, yang ternyata celakanya semakin menyatu dengan Oligarki Politik. Kenaikan harga itu hanyalah ekses dari ketidakadilan yang dibiarkan terang- benderang ini. Dan, ketidakadilan itulah yang menjadi salah satu penyebab kemiskinan struktural. Dan karena kemiskinan struktual itulah, rakyat tidak mampu mengakses kebutuhannya. Mengapa akhirnya rakyat harus melakukan people power? Apakah ini juga didorong karena jalan konstitusi melalui MK, misalnya, sudah tidak bisa dipercaya lagi? Lho.. pemilik sah negara ini siapa? Rakyat kan? Kedaulatan rakyat itu abadi. Pemerintah silih berganti. Lalu, jika instrumen di negara ini untuk mengawal dan memastikan kedaulatan rakyat sudah tidak berjalan atau hanya berjalan dengan prosedural, lalu rakyat semakin dibuat susah, lalu apakah salah jika rakyat meminta kedaulatannya? Makanya sudah saya katakan di banyak tempat. Bahwa saya sebagai pejabat negara tidak punya hak untuk menghalangi kemauan pemilik sah negara ini, yaitu rakyat. Tetapi saya juga tidak mendorong-dorong. Bahwa saya hanya menyampaikan aspirasi yang saya terima dari rakyat. Saya sudah keliling di 34 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten kota di Indonesia. Gugatan Judicial Review Presidential Theshold 20% dimentahkan MK. Padahal dalam UUD 1945 sendiri tidak ada aturan PT 20%. Komentar Anda? Kalau sdh begini, apakah seperti yang Anda sampaikan, MK harus dibubarkan! Lha itu Anda sudah tahu kalau Presidential Threshold tidak ada di Konstitusi. Saya mengatakan jika MK tidak berpihak kepada sejarah lahirnya MK untuk memastikan Undang-Undang tidak melanggar Konstitusi, lalu apa gunanya ada MK? DPD di masa kepemimpinan Anda sekarang ini sudah menjadi satu lembaga (legislatif) yang masih dipercaya rakyat untuk mengadu dan berani bersuara di saat DPR hanya bisa membisu melihat situasi politik dan ekonomi sekarang ini. Komentar Anda? Kami di DPD RI hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh rakyat, khususnya rakyat di daerah, yang kami wakili. Bukan hanya rakyat, tapi pejabat tinggi seperti Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pun sudah pernah berkunjung ke Anda sebagai Ketua DPR RI. Apa saja pembicaraan dangan Panglima saat itu? Apakah juga persoalan poltik negara terkini? Tidak ada. Saya hanya sampaikan agar penanganan unjuk rasa masyarakat dan mahasiswa tidak dihadapi dengan cara represif. Dan Panglima TNI setuju atas hal itu. Apa yang Anda bisa simpulkan dalam pertemuan dengan Jenderal Andika Perkasa itu? Ya memang seharusnya beliau sependapat. Bahwa pendekatan represif tentu tidak sesuai dengan Konstitusi yang memberikan hak kepada warga negara untuk menyampaikan pendapat. Jika people power benar-benar terjadi, Anda siap bersama rakyat untuk ikut di dalamnya? Rakyat kan atasan saya! (*)
Mereka Tahu Anies Lebih Dari Mampu, Tapi Tetap Saja Akan Dijegal
Tak pelak lagi, semua ini dilakukan untuk mencegah Anies Baswedan. Publik sudah tahu manuver kotor yang didalangi oleh oligarki cukong itu. Rakyat tak akan membiarkan rencana mereka terlaksana. Oleh: Asyari Usman, Jurnalis, Pemerhati Sosial-Politik INGIN rasanya untuk tidak menunjukkan inklinasi kepada Anies Baswedan. Namun, pikiran kotor orang-orang yang ceroboh membuat terpancing juga untuk mengatakan betapa ruginya Indonesia jika Anies yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta itu tidak diberi kesempatan duduk sebagai presiden. Sebab, Indonesia saat ini sangat membutuhkan seorang figur yang memiliki kapabilitas dan integritas. Dan, sejak lama publik melihat Anies memiliki dua ukuran ini. Negara sedang sempoyongan akibat kebijakan yang keliru. Tidak sedikit kebijakan yang mengistimewakan konglomerat rakus dan mengabaikan rakyat. Kondisi di semua sektor dan lini sangat mencemaskan. Sungguh-sungguh ini mengkhawatirkan. Utang luar negeri menggunung sampai 7,000 triliun. Berat membayar cicilannya. Rakyat semakin susah. Keterbelahan sosial kian dalam dan mengeras. Intinya, situasi dan kondisi semakin kritis. Kehidupan ekonomi dan sosial-politik semakin keruh. Di tengah situasi yang runyam ini, sangat mengherankan ada gerakan yang bertujuan untuk menghadang Anies Baswedan maju pada Pilpres 2024 nanti. Sungguh sangat licik. Mereka itu tahu persis Anies sangat mampu. Lebih dari mampu untuk memperbaiki Indonesia. Namun mereka tak rela Anies menjadi presiden. Sayangnya, yang mencoba untuk mempersulit adalah para elit politik yang justru memahami bahwa Anies adalah solusi untuk keadaan yang serba berat sekarang ini. Sulit memahami jalan pikiran mereka. Hanya ada satu penjelasan. Bahwa para elit politik itu semata-mata cuma memikirkan kepentingan pribadi dan keluarga serta kelompok mereka. Sama sekali tidak memikirkan rakyat. Mereka tampil seolah untuk rakyat. Pura-pura pro-rakyat. Tetapi, semua itu omong kosong belaka. Rakyat sudah lelah hidup dengan elit politik yang berkelakuan jahat itu dan hanya mementingkan diri sendiri. Elit politik seperti yang ada sekarang ini tidak berguna bagi rakyat. Sebaliknya mereka menyusahkan rakyat. Tapi, sistem korup yang ada saat ini membuat mereka tetap bisa berkuasa. Publik sangat muak. Elit politik terus-menerus menipu rakyat. Tak keliru kalau mereka ini disebut elit politik bangsat. Semua yang mereka lakukan adalah tindakan yang menguntungkan mereka saja. Sebaliknya, mereka membuat rakyat menderita. Ambang batas pilpres (presidential threshold atau PT) 20% adalah “dead squad” (regu tembak) yang mereka ciptakan untuk menghabisi calon presiden yang tidak bisa mereka kendalikan. PT 20% ini bertujuan untuk mengekalkan kekuasaan elit politik bangsat. Dan mereka semua itu adalah kaki-tangan oligarki. Mereka adalah boneka oligarki yang membiayai mereka puluhan triliun. Rakyat yang sudah sangat muak itu, tidak akan membiarkan para elit politik bangsat dan oligarki jahat terus-menerus mengatur hasil pemilu dan pilpres. Rakyat akan bangkit melawan kesewenangan ini. Gugatan (judicial review) PT 20% belum ada yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sangat tak masuk akal. Begitu banyak yang menggugat, tidak satu pun diterima. Ini akan memicu mosi tidak percaya dari rakyat terhadap MK. Apalagi ketua lembaga yang seharusnya sangat terhormat ini adalah adik ipar Presiden Jokowi sendiri. Pastilah menimbulkan kecurigaan rakyat. Tak pelak lagi, semua ini dilakukan untuk mencegah Anies Baswedan. Publik sudah tahu manuver kotor yang didalangi oleh oligarki cukong itu. Rakyat tak akan membiarkan rencana mereka terlaksana. Semua permainan jahat yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan politik yang bersekongkol dengan pemegang kekuasaan bisnis, akan dilawan rakyat. Diperkirakan rakyat akan turun ke jalan dalam jumlah besar dan meluas di seluruh pelosok negeri. Mereka yakin hanya dengan cara ini rencana jahat penguasa dan oligarki cukong bisa digagalkan. Medan, 14 Juni 2022. (*)
DPD Benteng Demokrasi
Oleh M. Rizal Fadillah ADA fenomena baru dimana berbagai elemen masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada DPD RI. Ketua DPD kerap menerima delegasi tersebut. Fenomena ini menandai kurangnya kepercayaan pada kamar lain yakni DPR RI. Introspeksi atas bacaan publik bahwa institusi Parlemen yang berisi orang-orang partai politik sedang sibuk dengan dirinya sendiri. Menyiapkan untuk Pemilu baik legislatif maupun Pilpres. Rakyat relatif terabaikan. Persoalannya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di samping jumlah anggotanya kalah jauh dari DPR RI juga lebih dominan sebagai organ MPR RI. Jadi keseharian \"wakil rakyat\" adalah anggota DPR. Hanya itulah karena sistem fraksional menyebabkan anggota DPR terkungkung oleh kebijakan fraksi atau partai secara institusional. Sehingga peran anggota menjadi terbatas baik untuk berbicara, bersikap maupun bermanuver dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. DPD di bawah kepemimpinan LaNyalla Mattalitti nampaknya lebih \"bernyala\" dan dinilai cukup solid. Perjuangan menegakkan demokrasi dengan menggugat Presidential Threshold 20 % adalah contoh, begitu juga soal pengkritisan atas kedaulatan oligarki ekonomi dan upaya mendorong terbitnya UU Anti Islamophobia adalah concern bersama anggota DPD yang patut diapresiasi. DPD adalah benteng demokrasi. Sekurangnya untuk saat ini. Perwakilan Daerah prakteknya bukan hanya perwakilan \"daerah\" tetapi perwakilan \"orang-orang daerah\" artinya siapapun dapat menyampaikan aspirasi dan memohon agar aspirasinya diperjuangkan oleh anggota DPD. UU 17 tahun 2014 mengatur juga kewenangan DPD antara lain mengajukan RUU Otda, hubungan Pusat dan Daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lain yang berhubungan dengan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Ikut pembahasan RUU di atas. Memberi pertimbangan RUU APBN, RUU pajak, pendidikan dan agama. Termasuk mengawasi pelaksanaan UU APBN, pajak, pendidikan dan agama tersebut. Ketika Pemerintah cenderung menaikkan berbagai pajak yang dinilai semakin membebani rakyat, mengarahkan pendidikan menjauh dari nilai-nilai moral bangsa, serta agama yang tidak diposisikan penting, maka DPD menjadi strategis untuk berada di front depan perjuangan kerakyatan dan keumatan sekaligus benteng dari pemulihan kedaulatan rakyat yang semakin tergerus oleh keserakahan penguasa oligarki. Pintu masuk DPD sebagai benteng demokrasi adalah bahwa anggota DPD dipilih langsung dalam Pemilu. Konsekuensinya adalah bahwa anggota DPD wajib memperjuangkan aspirasi rakyat pemilihnya. Hakekatnya seluruh rakyat pemilih dapat mempercayakan aspirasinya untuk diperjuangkan oleh anggota DPD. Hubungan anggota DPD dengan rakyat harus tetap erat, bukan hanya dekat dengan kelembagaan Pemerintah Daerah. DPD saat ini memang dirasakan menjadi benteng dari demokrasi. Ketika rakyat merasa tergerus bahkan kehilangan kedaulatannya. Partai politik yang semestinya menjadi bagian dari \"kekuatan rakyat\" disayangkan dalam prakteknya justru berfungsi sebagai organ supra struktur politik. Kembali menjadi infra struktur politik hanya menjelang Pemilu. Saat akan memanfaatkan dan mengemis untuk mendapatkan suara rakyat. Sebagai pilihan sistem bikameral semestinya jumlah anggota DPD relatif berimbang dengan DPR bukan seperti sekarang yang jomplang. Perlu perubahan jumlah keterwakilan daerah ke arah yang lebih proporsional. Setiap Provinsi berbeda dalam jumlah keanggotaan DPD. Ditentukan berdasarkan jumlah penduduk atau indikator lain dari perbedaan Provinsi. Ketika demokrasi tengah dihancurkan oleh kejahatan oligarki, maka DPD dituntut dan harus memperkuat fungsi sebagai benteng dari demokrasi. Bandung, 14 Juni 2022
Bung Karno: Siapa Bilang Bapak dari Blitar
Oleh Ridwan Saidi Budayawan SEORANG Dirjen Kemenkeu jaman Ali Wardana berkisah bahwa Waperdam Chairul Seleh di jaman Orla kerap datangi Kemenkeu agar cetak uang lagi. Uang dicetak terus-terusan di janan itu. Saya tidak sadar di jaman Orla pernah beredar uang pecahan Rp 10.000 dengan desain kalimah Kun Fayakun, jadi maka jadilah. Lihat photo di atas. Ini tidak bikin heboh karena pecahan tertinggi sebarannya terbatas. Rezim jaman itu akhirnya memasuki dunia kerohanian ketika ekonomi menemui jalan buntu. Tapi tari lenso terus menggoyang Istana dengan lagu ciptaan Bung Karno Mari Kita Bergembira. Lyricnya: Siapa bilang bapak dari Blitar Bapak kita dari Prambanan Siapa bilang rakyat kita lapar Indonesia banyak makanan Siapa berani kritik, tentu akan didakwa Konrev, kontra revolusi, anti Usdek, antek Nekolim. Kebutuhan pangan susah dipenuhi, duit juga susah. Beli beras dan minyak tanah harus antri, beli rokok juga antri. Yang bokék beli tembako, tapi papir, kertas lintingan tak ada. Banyak yang nekat ngelinting pakai kertas stensil, dari pada kertas koran. Percetakan dengan setting huruf timah. Huruf yang sering dipakai misal n diganti dengan q. Ubin jadi ubiq, lilin jadi liliq. Tiap hari PKI dan ormas antek berdemo menteror lawan politiknya. Harapan perubahan tak ada sama sekali. Meminjam Chairil Anwar: Hidup hanya menunda kekalahan. Bertambah jauh dari cinta sekolah rendah. Di Jumat pagi 1/10/1965 saya dan ayah menyimak RRI. Siarannya membingungkan. Kemudian Pangdam Jaya beritahukan PKI mencoba kudeta. PKI ditumpas,, rezim Orla tumbang. L\'histoire se répéte. (RSaidi)
POPULER
