ALL CATEGORY
Pemerintah Pertimbangkan Payung Hukum Pemilu Terkait Pemekaran Papua
Jakarta, FNN - Pemerintah akan mempertimbangkan untuk membuat payung hukum soal Pemilu 2024 menyusul adanya tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang baru disahkan beberapa waktu lalu.\"Sedang dipertimbangkan payung hukumnya (pemilu),\" kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD saat dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Senin.Mahfud mengatakan ada sejumlah poin yang akan menjadi catatan, yakni soal keterisian wakil legislatif di tingkat pusat dan daerah-daerah pemekaran berdasarkan Pemilu 2024.\"Itu saja yang pokok, yang lain-lain biasanya muncul sendiri pada saat yang pokok sudah disepakati,\" kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan sejauh ini pembicaraan di Komisi II DPR disepakati akan mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Pemilu 2024.\"Sejauh ini diskusi dan pembicaraan di Komisi II DPR disepakati bahwa Perppu akan diambil untuk mengisi kekosongan instrumen hukum soal Pemilu 2024 di lokasi-lokasi itu daripada melakukan revisi UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum,\" kata dia, di Jakarta, Minggu (3/7).Karena itu, menurut dia, Komisi II DPR cenderung memilih agar presiden mengeluarkan Perppu terkait munculnya daerah pemilihan karena pemekaran tiga provinsi di Papua dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.Menurut dia, kecenderungan fraksi-fraksi di Komisi II DPR menilai jika merevisi UU Pemilu akan membutuhkan waktu yang panjang dan bisa saja merambah klaster-klaster lain.\"Padahal kita hanya akan mengisi kekosongan aturan soal Pemilu karena adanya daerah otonomi baru di tiga provinsi di Papua dan IKN,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Jangan Konservatif Rumuskan Kebijakan Terkait Narkotika
Jakarta, FNN - Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari meminta semua pihak tidak boleh berpandangan konservatif merumuskan kebijakan narkotika sehingga jika ada penelitian bahwa tanaman ganja dapat untuk pengobatan maka harus berpikiran terbuka guna merumuskan perubahan kebijakan.\"Selama ini ketika ada yang mengangkat isu tentang ganja untuk kebutuhan medis seringkali langsung mendapatkan stigma dan diberikan berbagai macam tuduhan,\" kata Taufik saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.Dia menjelaskan dalam diskursus mengenai ganja untuk kebutuhan medis, masyarakat perlu mengetahui bahwa secara hukum dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya narkotika merupakan obat.Namun, menurut dia, karena terdapat efek samping jika tidak digunakan dengan standar pengobatan yang tepat, maka dari itu diatur golongan-golongan narkotika.Dia menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang menjadi lampiran UU, sejak dahulu hingga yang terakhir tahun 2021, ganja dan seluruh produk turunannya ditempatkan sebagai narkotika golongan 1 yang hanya dapat digunakan untuk riset dan tidak dapat digunakan untuk terapi kesehatan.\"Akibatnya, pasien seperti anak dari Ibu Santi yang menderita cerebal palsy tidak dapat menggunakan ganja untuk pengobatan, bahkan dalam kasus Fidelis Arie yang memberikan ganja untuk pengobatan istrinya harus berakhir pada proses hukum,\" ujarnya.Menurut dia, saat ini sedang dilakukan pembahasan revisi UU Narkotika tentu informasi terkait hasil penelitian ahli maupun keterangan masyarakat seperti Santi dan Dwi akan menjadi bahan masukan bagi Komisi III DPR RI.Taufik berharap revisi UU Narkotika diharapkan dapat mengubah paradigma kebijakan narkotika selama ini yang selalu menempatkan persoalan narkotika sebagai persoalan hukum dan penegakan hukum semata, padahal justru yang harus dikedepankan adalah penanganan kebijakan kesehatannya.\"Hukum digunakan untuk pihak-pihak yang memanfaatkan narkotika untuk kejahatan, sementara pendekatan kesehatan digunakan untuk kemanfaatan, kemanusiaan, dan menyelamatkan anak bangsa yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,\" katanya.Taufik menilai peristiwa yang dialami Santi dan Dwi Pertiwi yang memperjuangkan pengobatan anaknya serta Fidelis yang membantu pengobatan istrinya hingga harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah kemanusiaan yang harus dicarikan jalan keluarnya.Dia menjelaskan di tingkat internasional, meskipun terjadi perdebatan, penetapan ganja untuk kepentingan medis telah menjadi keputusan badan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Taufik berharap semua pihak dapat mendukung penelitian yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengkaji penggunaan ganja bagi kepentingan medis.\"Penelitian tidak harus dilakukan dari awal karena sebelumnya telah terdapat penelitian dari berbagai negara termasuk dari komite \'expert\' di bawah PBB yang dapat dijadikan rujukan penelitian lanjutan,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
Pengamat Bicara Soal Figur Pemimpin Berikut
Jakarta, FNN - Analis politik, Pangi Syarwi Chaniago, berkomentar tentang kemungkinan perubahan kecenderungan selera figur pemimpin yang diinginkan masyarakat pada Pemilu 2024, termasuk soal karakter figur itu, di antaranya sosok pemimpin yang perhatian, dekat, dan mampu mengatasi berbagai persoalan mendesak masyarakat.CEO dan pendiri sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu mengatakan figur pemimpin yang dimaksud itu adalah yang dekat, peduli dan mampu mengatasi persoalan-persoalan mendesak masyarakat seperti pengangguran masih masuk kriteria mereka saat ini. \"Yang dirangkum, dapat tiga itu cukup menonjol dibandingkan yang lain,\" kata dia, kepada ANTARA, di Jakarta, Senin. Ia juga menyinggung soal kemungkinan perubahan selera masyarakat atas figur pemimpin, dan menyebut ada kemungkinan publik jenuh dengan sosok pemimpin yang sederhana sehingga memilih tokoh dengan kriteria gagah dan berwibawa pada Pemilu 2024.\"Itu bisa saja kebosanan publik. Nach kalau antitesisnya itu bisa saja kalau masyarakat bosan dengan sosok yang sederhana dan merakyat misalnya, mereka bisa saja ganti selera. Biasanya mengobati kerinduan masa lalu,\" ujar dia.Menurut dia, berdasarkan survei yang dilakukan lembaganya, sementara ini ada tiga nama populer untuk calon presiden yakni Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.Sementara untuk wakil presiden, ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir.Chaniago mengatakan, baik Prabowo, Ganjar maupun Anies memiliki kelebihan, salah satunya memiliki jabatan di pemerintahan sehingga prestasi mereka bisa dilihat dan direkam masyarakat.Ia lalu menyoroti temuan data yang menunjukkan hubungan antara tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dan peluang Ganjar di Pilpres 2024.Menurut data, apabila tingkat kepuasan masyarakat tinggi terhadap kinerja Jokowi, maka ini akan berdampak positif pada peluang Ganjar dan ini berlaku sebaliknya.\"Kalau kepuasan terhadap Pak Jokowi rendah, maka yang akan tergerus itu PDI Perjuangan dan Ganjar juga tidak akan terlalu populer. Karena Ganjar dianggap kelanjutan dari Pak Jokowi,\" kata dia.Dalam kesempatan terpisah, anggota KPU, Betty E Idroos, mengatakan, masyarakat Indonesia masih memiliki waktu relatif panjang untuk menentukan pilihan mereka di Pemilu 2024. Ia mengingatkan agar mereka menggunakan hak pilih mereka.\"Memilih itu hak, tidak bisa kita paksakan menjadi kewajiban. Golput (golongan putih) pun hak orang. Tetapi golput betul menjadi pilihan setiap orang yang punya hak pilih, tetapi tidak menjadi solusi. Kalau cinta NKRI ya gunakan hak pilih,\" kata dia.Menurut dia, KPU sebisa mungkin mengajak orang-orang mau menggunakan hak pilih mereka sesuai hati nurani, bukannya karena tekanan pihak lain maupun terpengaruh pembelian suara atau vote buying.Hal ini juga perlu dibarengi kampanye yang dari para peserta pemilu. Ia menuturkan keberhasilan kampanye salah satunya tergantung pada kemampuan meyakinkan orang-orang untuk mau menggunakan hak pilihnya.\"Sosialisasi dan kampanye, menurut saya perpaduan kegiatan yang harus dilakukan baik penyelenggara maupun peserta pemilu agar pemilih mau datang ke TPS,\" demikian kata dia. (Ida/ANTARA)
PSSI dan Pemerintah Harus Tegas Tolak Tim Israel Tanding di Indonesia
Jakarta, FNN – Tim Nasional Sepak Bola Israel maju ke putaran final Piala Dunia U-20 pada tahun 2023. Dengan begitu Israel akan bertanding di Indonesia yang ditunjuk Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) menjadi tuan rumah ajang bergengsi tersebut pada 2023. Lolosnya timnas Israel tentunya menjadi masalah, karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Langkah yang diambil timnas Indonesia untuk menghindar bermain sebagai upaya tidak mengakui keberadaan Israel di dunia yang menjajah bangsa Palestina. Selain itu, Indonesia juga selama ini dikenal sebagai salah satu negara yang mendukung Palestina dalam konflik dengan Israel. Menanggapi pemberitaan yang ramai diperbincangkan, PSSI merilis pernyataan terkait keberhasilan timnas Israel lolos ke Piala Dunia U-20 2023, bagi PSSI itu urusan politik tidak berkaitan dengan sepak bola. Pernyataan itu tentunya banyak mendapat kecaman mulai dari para pengamat sepak bola hingga lembaga kemanusiaan. Sebab, Indonesia sempat menolak bertanding dengan timnas Israel jelang menuju Piala Dunia 1958 di Swedia sampai kontingen Indonesia tidak bisa melanjutkan pada babak selanjutnya. “Mungkin pak Iriawan lupa kalau sepak bola dan olahraga kan tidak bisa dipisahkan begitu saja dari politik atau perkembangan politik,” ujar pengamat sepak bola Dhimam Abrar Djuaraid dalam wawancara bersama wartawan senior FNN Hersubeno Arief di kanal YouTube Hersubeno Point, Ahad, (3/7/22). “Hal ini menyangkut konstitusi Indonesia, bahwa konstitusi telah menegaskan penjajahan di seluruh muka bumi harus disingkarkan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan dan ini ada di pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Jadi, itu dasar sekali, Undang-undang tentang olahraga maupun tentang hubungan internasional, apapun itu harus tunduk dan mengalah terhadap Undang-undang Dasar 1945,” lanjutnya Berbicara tentang keadilan, maka dunia olahraga saat ini sedang menyaksikan ketidakadilan dan diskriminasi, yang dipertontonkan secara terbuka. Pentingnya menjauhkan Indonesia dari situasi tidak kondusif seperti membiarkan kehadiran timnas Israel untuk bermain bola di Indonesia, yang akan memunculkan kontroversi tajam dan meluas, bisa berpengaruh pada kelancaran dan kualitas Pileg dan Pilpres 2024. “Bisa menjadi alternatif, apabila Israel boleh datang, tetapi harus tidak memakai bendera Israel, tidak menyanyikan lagu kebangsaan Israel, dan memakai nama lain, saya kira itu akan menjadi win win solution,Indonesia harus tegas karena ini bertentangan dengan konstitusi kita,” tutup Dhimam Abrar. (lia)
Pengamat: La Nyalla Kontroversial tapi Bermanfaat
Jakarta, FNN - Di saat wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) melempem, publik memang mengalihkan pandangan seraya berharap pada Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) yang dipimpin oleh AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Dan LaNyalla yang sudah sangat matang berorganisasi memang langsung tancap gas sejak terpilih sebagai Ketua DPD pada 1 Oktober 2019. Adalah sangat wajar jika LaNyalla turun langsung ke daerah, bertemu dengan rakyat, tokoh, aktivis dan elemen lain. Bahkan saat LaNyalla berada di Jakarta jadwal yang ingin bertemu dengannya daftarnya sudah sangat panjang. Jika tidak di kantor, ia pun biasa menerima tamu hingga dini hari di rumah. \"Ya saya tidak mungkin menolak rakyat, dari kelompok manapun, untuk bertemu. Karena dari mereka juga saya banyak mendapat informasi mengenai apa yang tengah bergejolak di masyarakat,\" kata LaNyalla yang saat ini tengah berada di tanah suci Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau sepak terjang LaNyalla disindir oleh Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon, yang menuduhnya banyak menggunakan fasilitas bahkan institusi DPD RI untuk memperjuangkan kepentingan politiknya sendiri itu sangat keliru. Pengamat politik SERUM INSTITUTE Andries Riesfandhy menyebut apa yang dilakukan LaNyalla adalah sesuai dengan tugas dan jabatan yang melekat pada dirinya selama ini. Dan itu sudah tepat. \"Justru kita harus memberi penghargaan atas usaha beliau yang telah mengawal dan memberi koreksi agar bangsa ini tetap berjalan pada alur demokrasi yang efektif dengan memposisikan diri sebagai lembaga yang mengawasi kinerja pemerintah yang juga seharusnya dilakukan oleh lembaga DPR,\" jelas Andries pada FNN. LaNyalla yang dianggap kontroversial justru lebih bermanfaat mengembalikan peran lembaga legislatif pada tempatnya dan menghidupkan proses check and balancess dalam bernegara. Adalah juga sangat wajar jika mantan Ketua Kadin Jawa Timur ini juga tak kenal lelah memperjuangkan Presidential Threshold (PT) 0% karena itu adalah bagian dari pendidikan politik untuk masyarakat. \"PT 0% itu adalah process of law. Proses membuka ruang partisipasi sekaligus memberi hak pada setiap individu yang kompeten untuk memilih dan dipilih,\" ungkap Andries lagi. Dan soal jumlah bakal calon yang diprediksi oleh Effendi bisa menjadi ribuan dengan PT 0% adalah terlalu berlebihan alias lebay. Menurutnya, proses politik tetap akan menyaringnya mengingat kampanye pilpres butuh biaya yang sangat besar. Blok politik juga tetap akan terbentuk dengan cara berkoalisi namun tidak memaksa over size coalition seperti yang terjadi saat ini, yang menyebabkan \'hilangnya\' oposisi di parlemen. (Rahmi Aries Nova)
Pesan Ahlak dan Politik Idealis Untuk Anies dari Ayahku
Boleh jadi saat ini Anies dalam kegamangan, mengikuti politik ideal atau politik realitas. Ikut permainan gila pseudo demokasi yang ansih kekuasaan. Atau kokoh menjunjung prinsip dan nilai-nilai etika serta moralitas. Mengikuti kehendak rakyat meski sulit, atau memilih keinginan oligarki meski bertentangan dengan jiwa dan batin. Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI AYAHKU seorang pesepakbola, pernah bermain di persija. Sejak kecil bakat turunan itu sudah menggelayuti saya. Seringkali sejak SD saya dipapas dengan kolega ayah saya seperti Om Oyong Lisa, Om Sinyo Aliandoe. Om Iswadi Idris dll. Oh iya, selaiin pegiat bola tendang, ayahku dekat dengan tokoh soksi sekaligus Golkar, seorang Oetoyo Usman. Salah satu Menteri di jaman orba ini, yang menikahkan, menjadi saksi sekaligus membiayai pernikahan ayah dan ibuku kisaran tahun 70-an. Usai itu, perjalanan hidupnya membawa ayahku menjadi kesayangan seluruh keluarga Bung Karno, terlebih Mas Tok panggilan saban hari Guntur Soekarno Putra, dan Taufik Qiemas serta Ali Sadikin yang begitu perhatian. Ayahku begitu luar biasa berkesan, ia begitu penuh kegembiraan dan kebahagiaan dalam hidupnya, bersama anak istrinya menikmati keterbatasan, kekurangan dan bahkan kemiskinan, mengabdi dan ikut bergaul pada orang-orang besar dan ternama sekalipun, termasuk Mr. Tong Djoe seorang taipan besar dan berpengaruh di jamannya sebelum istilah oligarki marak. Tak pernah sekalipun, terdengar keluhan ayahku pada pimpinan-pimpinan yang sudah seperti kerabat itu. Ayaku salah satu contoh seseorang yang begitu kuat memegang kejujuran walaupun suasana dan lingkungan bisa memengaruhi ayahku untuk menyimpang. Dia tidak peduli dengan keadaanya dan keluarganya secara sosial ekonomi. Dia mengabaikan hidupnya tanpa kelayakan harta dan materi lainnya. Ayahku hanya tahu bagaimana hidup bisa bermanfaat bagi orang lain, betapa sesusah-susahnya ia menjalani hidup bersama keluarganya. Entah karena kepolosan dan kebodohannya atau karena memang sudah menjadi karakternya. Ayahku pemilik nama Ismail Blegur yang merupakan anak dari Ibrahim Amu Blegur seorang Kapitan di P. Alor itu, membawa sikap jujur dan kesederhanaannya hingga di ujung nafasnya. Satu yang saya ingat sampai sekarang dari petuah Ayah saya, yang apa adanya aku sampaikan, ayahku yang hitam gelap tapi manis ini tidak setuju dan mendukung saya jadi pemain bola. Meski saya sempat ikut bergabung di pelatnas Ragunan dalam squad PSSI U-16 tahun pada 1989 silam dibawah asuhan Coach Maryoto dan Muhadi. Orang asli Timur berlatar kampung Alor-NTT yang jadi kekandungan orang tua saya itu membawa pesan impresif ke saya. Bahwasanya sebagai pemain sepakbola, tendangan pertama dalam permainan begitu sangat menentukan. Tendangan pertama sudah salah, maka tendangan berikutnya akan salah serta menghasilkan permainan dan akhir yang buruk. Bahkan benar salahnya tendangan pertama menjadi benar salahnya tendangan selamanya, ya selama pertandingan berlangsung. Duhai, si ayah pendahulu darah dagingku itu. Terkadang petuahmu yang sederhana dan kuno itu, Sesekali menjadi relevan di puluhan tahun saat berucap itu dan hampir delapan tahun ketiadaannya sekarang. Setelah lama kehilangan raga tapi tidak dengan jiwamu, Aku masih bersetia pada prinsip dan keyakinanmu menjalani hidup, ayahku tercinta. Aku bangga menjadi anakmu dan memegang warisan nama Blegur serta prinsip dan karakter di dalamnya, hingga diberikan pada anak-cucu di masa depan. Semoga tulisan ini sampai, setidaknya bisa terbaca atau terdengar oleh Anies pemimpin yang idealis di tengah atmosfir politik yang bengis. Biarlah Anies teguh dan istiqomah menggenggam ahlakul kharimahnya,terlepas menang kalahnya dalam pertandingan politik dan kontestasi capresnya. Yakinlah, kepemimpinan dan memikul amanat hajat hidup orang banyak juga merupakan hidayah dan anugerah ilahi. Terutama bagi yang sadar dan tercerahkan, dan keharusan bagi yang menggunakannya. \"In memoriam\" ayahku, dan mungkin ada sedikit petikan nilai buat Anies Baswedan. Munjul-Cibubur, 4 Juli 2022
Ukraina Bantah Zelensky Titip Pesan Ke Jokowi Untuk Putin, Siapa Yang Ngibul?
Jakarta, FNN – Perjalanan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ukraina menjadi sorotan berbagai dunia. Presiden Jokowi mengatakan dirinya menyampaikan pesan dari Presiden Volodymir Zelensky untuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Hal itu diungkapkan Jokowi melalui media sosialnya Jumat (1/7/22). “Saya telah menyampaikan pesan dari Presiden Zelenskyy untuk Presiden Putin dan menyatakan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara dua pemimpin tersebut,” tulis Jokowi Namun, Ukraina membantah klaim Presiden RI Jokowi terkait Zelensky menitipkan pesan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Respon tersebut disampaikan langsung oleh juru bicara Kantor Kepresidenan Ukraina, Serhii Nikiforov. “Kantor Presiden Ukraina telah mengatakan bahwa jika Presiden Volodymyr Zelensky ingin mengatakan sesuatu kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, dia akan melakukannya secara terbuka, dalam pidato hariannya,” ujar Nikiforov Nikiforov mengatakan pertemuan Zelensky dan Jokowi beberapa hari lalu fokus membicarakan ancaman krisis pasokan pangan global seperti gandum dan pupuk Hal itu ramai diperbincangkan seolah Presiden Jokowi berbohong alias ngibul kepada publik tentang pesan Zelensky untuk Putin. Tetapi sedikit yang menyelematkan Presiden Jokowi adalah perkataan juru bicara Putin bahwa memang ada pesan tetapi tidak tertulis. “Masalahnya kalau yang disebut menitip pesan, kemudian tidak mengakui pernah menyampaikan pesan, jadi sebenarnya pesan apa yang disampaikan?” tanya wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Ahad (3/7/22). “Jujur menurut saya ini sangat mengejutkan, akan membuat skandal internasional, bagaimana mungkin Presiden Jokowi itu menyampaikan sesuatu yang tidak pernah dia bicarakan, soal pesan Zelensky ke Putin, ternyata juga telah dikonfir jokowi di medsos, mana ini yang benar, beritanya ini saling bertolak belakang,” tutupnya. (Ida/Lia)
Di Luar Negeri Jokowi Diolok-olok, Apalagi di Dalam Negeri
Jakarta, FNN – Hasrat untuk mendamaikan dua negara Ukraina dan Rusia yang bertikai cukup besar, namun tidak bisa mengukur dan merasa diri, akibatnya jadi bahan olok-olok dunia internasional. “Akhirnya pers internasional mengolok-olok beliau. Semua berita yang masuk menunjukkan bahwa Jokowi sebenarnya melakukan sesuatu yang percuma, dan akan dicatat oleh sejarah bahwa Indonesia gagal menjadi fasilitator. Dan kegagalan ini juga menjadi beban baru pada Pak Jokowi kan,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 04 Juli 2022. Dobel beban mental yang diderita Jokowi menurut Rocky lantaran sebelumnya Jokowi juga diolok-olok oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, saat menghadapnya di kantor DPP PDIP. Sang Ratu – sebutan untuk Megawati, sebetulnya mengolok-olok atau mempermalukan Presiden Jokwi dengan memviralkan video pendek itu. Menurut Rocky, tradisi semacam itu sangat buruk buat demokrasi. “Kalau ada problem antara partai dan kadernya, selesaikan di belakang layar, bukan dipamerkan. Jadi orang sekarang mulai berhitung apakah Pak Jokowi juga menyimpan dendam kepada Ibu Mega? Ya sangat mungkin karena sampai sekarang foto itu masih diviralkan. Video pendek itu masih viral. Nah, bagian ini sebetulnya yang kita merasa bagaimanapun dia presiden dan terbakarnya hati Pak Jokowi itu hendak dia padamkan dengan pergi ke luar negeri dengan misi perdamaian supaya batinnya lega. Ternyata enggak juga. Jadi kami ikut prihatin dengan kondisi psikis Pak Jokowi,” paparnya. Rocky meyakini adegan Jokowi menghadap Megawati dengan duduk di kursi kayu, sudah sipersiapkan sebelumnya. “Ya, kalau dilihat dari sudut pengambilan kamera, sangat-sangat mungkin Pramono yang mengambil gambar itu. Dan orang bertanya kenapa Pram mengambil gambar, ya mungkin dokumentasi. Kenapa itu bocor ke publik? Itu bukan urusan dokumentasi. Itu pasti ada semacam ketidaksengajaan atau bahkan ketidaksengajaan yang ingin disengaja,” tegasnya. Jadi menurut Rocky semua hal itu harus kita analisis secara masuk akal. Dan ruangan itu adalah ruangan inti PDIP, di mana yang ada di dalam situ adalah seluruh tokoh kunci PDIP. “Jadi sebetulnya akhirnya orang mulai menduga, ya lakukan semangat gestimation, antara gasing dan estimasi bahwa itu semacam desain untuk memang menjatuhkan moral Pak Jokowi, sekaligus menjatuhkan moral Ganjar. Jadi satu paket yang kelihatannya disiapkan dalam sebuah skenario,” katanya. Dan sangat mungkin, lanjut Rocky PDIP akan membantah bahwa itu hanya ketidaksengajaan, kegembiraan. Akan tetapi bagian analisis yang sudah memahami apa yang sedang terjadi dalam PDIP, ini yang disebut sebagai kremlinologi. “Kita sebut kremlinologi karena pengaturan siasat itu di belakang layar. Itu yang berupaya untuk ditampilkan melalui peristiwa kemarin itu. Jadi yang di belakang layar yang harusnya disembunyikan, memang sengaja ditaruh di depan layar. Untuk memancing reaksi balik supaya diatur lagi siasat. Itu yang namanya kremlinologi,” paparnya. (ida, sws)
Gagal Mendamaikan Ukraina-Rusia, Jokowi Gagal Pamer Keberhasilan ke Megawati
Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo akhirnya tuntas melakukan lawatan ke luar negeri. Misi perdamaian yang digembar-gemborkan, nyatanya tak membuahkan hasil. Indikatornya jelas bahwa ketika Pak Jokowi keluar dari Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin langsung membombardir lagi Ukraina. Ini artinya kehadiran Jokowi tidak dianggap oleh Rusia. Jokowi juga gagal menaikkan peringkat di atas Megawati pasca pertemuan kursi kayu. “Ya, itu yang disebut dengan ironi Pak Jokowi. Dia pergi ke luar negeri untuk meningkatkan profil dia sebagai presiden dari sebuah negara yang cinta perdamaian dengan maksud agar supaya dua belah pihak itu paham apa yang dia ingin ucapkan di Eropa. Tetapi begitu dia keluar dari Eropa, tempat yang dikunjungi di Ukraina dibom lagi oleh Rusia. Sebetulnya itu juga penghinaan karena memang tidak ada persiapan,” kata pengamat politik Rocky Gerung kepada wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 04 Juli 2022. Lebih dari itu, Rocky menyebut Pak Jokowi hanya ingin dapat sensasi. Dia berupaya untuk mendamaikan, dan semua orang paham bahwa tidak ada kapasitas Pak Jokowi untuk mampu mendamaikan itu. “Bahkan, akhirnya pers internasional mengolok-olok beliau. Semua berita yang masuk menunjukkan bahwa Jokowi sebenarnya melakukan sesuatu yang percuma,” paparnya. Masyarakat, kata Rocky akhirnya menganggap Jokowi gagal di dalam negeri, gagal juga di luar negeri. Jadi bertambahlah beban psikis beliau. Apalagi yang sedang dia upayakan tiga periode, itu sudah menjadi angan-angan kosong. Lalu KIB yang dipersiapkan untuk penerus beliau, Ganjar dan Erick juga mulai berantakan. “Jadi, sebetulnya Presiden Jokowi secara efektif sudah tidak menguasai, baik di luar negeri - dia kehilangan profil - maupun di dalam negeri - dia kehilangan kewibawaan,” paparnya. “Kan seluruh kebingungan Pak Jokowi itu sudah dibatalkan oleh pidato Ibu Mega. Dan sampai sekarang orang masih ingat betapa pedihnya seseorang yang ia bukan sekedar dinasehati tapi juga dipamerkan kekuasaan Ibu Mega terhadap Pak Jokowi yang dulu saya sebut ‘Di Atas Raja ternyata Masih Ada Ratu,’” papar Rocky. Seandainya sejak awal seharusnya Jokowi sadar kalau kemudian gagal dalam misinya ke Ukraina, nggak perlu malu. Karena memang banyak kepala negara lain yang profil internationalnya jauh lebih tinggi daripada Jokowi, gagal meyakinkan Putin. Apalagi Putin dikenal sangat luar biasa sekali. Orangnya hight profile, keras kepala, sampai Presiden Polandia menyebutnya “ngomong sama Putin sama dengan ngomong sama Hitler”. “Jadi bisa bayangkan seperti itu. Yang kita bingung siapa sebenarnya yang memberi ide pada Pak Jokowi dan bicara soal perdamaian. Kalau Pak Jokowi datang ke Ukraina dan Rusia dengan misi yang jelas bahwa oke kita ada problem pangan di dalam negeri dan salah satu sumbernya itu di sana dan saya mau datang ke sana untuk meyakinkan mereka untuk membuka kran ekonomi dan membuka kran impornya kran ekspornya, kan sebenarnya itu jauh lebih masuk akal,” kata Rocky. Rocky menyarankan, kalau mau masuk akal mustinya Jokowi kirim tim dulu supaya ada persiapan. “Kan bisa filling team di situ. Oh ya, Putin arahnya cukup positif buat Indonesia. Ukaraina juga begitu. Lalu Pak Jokowi datang hanya untuk mukul gong. Kan itu tidak disiapkan. Jadi sebetulnya kita nggak tahu siapa? Nggak mungkin Deplu punya ide semacam ini. Kalau Deplu punya ide pasti dia perlu lakukan pembicaraan tingkat menteri, tingkat lobi di sana.Tetapi kita tahu Deplu itu tidak dianggap di Eropa,” paparnya. Menurut Rocky dalam kasus ini ia menduga ada calo diplomasi. “Jadi, mungkin ada sebut saja calo diplomasi yang sedang membaca kegalauan batin Pak Jokowi, lalu kasih ide Pak Jokowi ke Ukraina. Nanti juga disiapin headline kecil,” tegasnya. Sandiwara itu, kata Rocky dimulai dari Jerman yang menunjukkan masyarakat Indonesia berhenti bekerja di Jerman supaya bisa menyambut Pak Jokowi. Walaupun sebetulnya terlihat bahwa itu dibuat-buat saja. “Nggak ada yang disebut kejujuran. Jadi memang sangat mungkin Pak Jokowi menganggap bahwa dengan pergi keluar negeri, maka batinnya jadi lega karena dia membawa misi yang seolah-olah melampaui kekalutan politik yang disebabkan oleh viralnya teguran Ibu Mega pada Pak Jokowi. Dan dengan cara itu mungkin Pak Joko berpikir, saya akan naik di atas Ibu Mega kalau dia berhasil untuk dapat applause dari pengamat internasional. Ternyata tidak terjadi. Ini yang membebani pikiran Jokowi,” paparnya. Rocky membayangkan terjadi dialog antara Jokowi dengan Mega, pasca Jokowi gagal berakrobat di luar negeri. Berhubung Jokowi nggak bisa pamer apa-apa lagi pada Bu Mega, maka Mega akan bilang ‘Anda tidak pernah berhasil.’ Kira-kira begitu pertempuran psikis antara Pak Jokowi dengan Mega. “Jadi, kita tidak perlu tutup-tutupi bahwa Ibu Mega memang pada akhirnya kasih poin yang sangat telak pada Jokowi bahwa Anda itu cuma petugas partai. Dan kata-kata petugas partai nggak perlu dicabut dari Bu Mega. Jadi kata-kata itu selalu menghuni batin terdalam dari Pak Jokowi. Dia merasa kok saya terus disebut petugas partai. Padahal dia sudah berupaya untuk ikut mengangkat elektabilitas PDIP di mana-mana. Kita akhirnya jadi pengamat psikologi saja,” tegasnya. Saat ini, kata Rocky bangsa Indonesia sedang meraskan tekanan batin yang doalami Jokowi. “Kita semua terganggu dengan kegagalan itu dan menganggap Pak Jokowi diumpankan untuk hal yang buruk. Demikian juga di dalam negeri. Tapi begitu Pak Jokowi dikritik Ibu Mega, batin saya pro-pada Pak Jokowi karena itu tidak etis di dalam situasi yang sekarang orang lagi cari cara untuk mengeratkan bangsa dan kita perlu kepala negara, kemudian kepala negara kita dibuat seperti enggak ada kepala, karena kemudian efeknya akan panjang. Diolok-olok terus dan sampai sekarang tidak memberi semacam kelegaan baru untuk menyapa kembali batin yang terluka dari Pak Jokowi,” tegasnya. Rocky menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan bukan kebencian apalagi dendam. “Dari dulu kita tidak pernah berupaya untuk masuk dalam hal-hal yang dendam. Kita cuma ingin kritik kebijakan Pak Jokowi, sekaligus kita ingin agar supaya kepala negara itu dihormati di luar negeri, juga di dalam negeri, di dalam tahapan kematangan politik,” tegasnya. Diluar itu, Rocky menilai Megawati juga tidak matang berpolitik karena mempertontonkan masalah internal partai ke luar. “Saya menilai waktu itu Ibu Mega kok tidak matang secara politik yang walaupun Pak Jokowi juga tidak matang dalam berpolitik. Tetapi, yang ditampilkan itu adalah panggung belakang dari sebuah keluarga setiap kelurga PDIP yang akhirnya terlihat di depan layar. Itu buruknya. Dan itu akan dicatat. Dan catatan yang paling miris tentu keluarga Pak Jokowi yang merasa segitunya politik itu harus dipamerkan. Jadi makin lama makin konkrit. Ini kita bahas makin lama orang makin ingin mengerti apa yang terjadi sebetulnya sampai Ibu Mega meledak. Dan sampai sekarang Ibu Mega tidak kasih tahu, mau apa sebetulnya, maunya nyalonin siapa?, pungkas Rocky. (ida, sws)
Wajah Kekuasaan Makin Bengis
Apa yang di gambarkan Toffler, koalisi rezim dan para bandit politik/kapitalis untuk mempertahankan kekuasaannya hanya akan bisa diatasi dengan cara bengis persis pola pemerintahan gaya komunis. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih MESIN kapitalis mutakhir telah menjelma menjadi media pemutus hubungan yang radikal dengan masa lalu, dengan presentasi, dan dengan representasi yang a-historis, cacat budaya, bengis, fragmentatif, hiperdramatis, namun nyata dan luar biasa mempesona. Interpretasi tersebut, menurut Toffler (2000) telah “mengubah media (massa) menjadi suatu sistem global”. Toffler bahkan menyimpulkan, bahwa yang berlangsung “bukanlah kekuasan media semata, melainkan perpaduan kekuasaan media”. Alvin Toffler adalah seorang penulis dan futurolog Amerika Serikat, yang telah dikenal karena karya-karyanya membahas mengenai revolusi digital, revolusi komunikasi, dan singularitas teknologi. Saat ini apapun yang akan dilakukan oleh Jokowi (baik atau buruk) tidak lagi akan bisa disembunyikan dengan cara atau rekayasa apapun. Rakyat akan melihat, merekam, dan akan bertindak sebagai respon pantulan atas sikap, tindakan, ucapan dan tindakannya. Dalam kegalauannya saat ini merasa banyak kritik mengarah kepada diri Presiden, itu konsekuensi dari alam yang sudah terbuka tanpa atap lagi. Tiba-tiba akan memunculkan perangkap RUU KUHP dengan pasal tentang resiko penghinaan para presiden dan wakil presiden. Itu rekayasa bodoh dan sia-sia. Sekalipun saat ini eskalasi politik untuk memakzulkan Jokowi makin nyata. Paska protokol Covid sudah tidak bisa digunakan lagi sebagai pengaman presiden. Rezim blingsatan harus mencari cara lain untuk mengamankan kekuasaan dengan cara akan menutup udara kritik dari masyarakat. Mereka, para bandit politik dan kapitalis sebenarnya mengetahui rekayasanya akan sia-sia tetapi tampaknya sudah menemui jalan buntu selain harus tetap melakukan rekayasa politik tolol dan sontoloyo. Siapa sebenarnya yang berkuasa di Indonesia saat ini. “Apakah Presiden Jokowi berkuasa? Tidak. Apakah Megawati berkuasa? Tidak. Apakah anak-anaknya Megawati berkuasa? Semakin tidak. Terus siapa yang sebenarnya berkuasa? Dia yang berkuasa tidak pernah muncul di media massa,” ungkap Kiai Mbeling Emha Ainun Najib alias Cak Nun. Kenapa Jokowi harus diamankan mati-matian, karena Jokowi bisa dijadikan boneka membantu rekayasa untuk melangsungkan kekuasaan pada bandit politik oligarki. Maka dimunculkan kembali rekayasa pasal penghinaan presiden yang saat ini dimuat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Bunyi pasal tersebut (Pasal 218 Ayat 1 RKUH) sebagai berikut: Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV. Pada tahun 2006 Mahkamah Konstitusi (MK) pernah membatalkan mengenai pasal penghinaan presiden. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Nomor 031-022/PUU-IV/2006. Kemudian dimuat kembali dalam RKUHP dengan konsep yang sedikit berbeda. Perbedaan itu terlihat dari delik pasal tersebut. Dahulu, pasal penghinaan presiden dikategorikan sebagai delik biasa, sedangkan saat ini pasal itu dikategorikan sebagai delik aduan, dan dikecualikan terhadap kepentingan umum serta pembelaan diri. Masuknya kembali pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam RUU KUHP bukan hanya bermakna kemunduran demokrasi. Tetapi itu sinyal rezim yang semakin bengis akan menciptakan dirinya menjadi rezim tirani dan otoriter. Fungsi negara sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat, akan dimusnahkan. Negara akan menjadi negara ala pemerintahan komunis. Kekuasaan akan tampil dengan wajah beringas dan bengis, represif dan otoriter. Kemudian ekspresi masyarakat yang dianggap menghina kekuasan, dianggap sebagai sampah langsung dibakar. Dalam simulakrum diperlakukan bukan menjadi inti karya budaya fisik yang lahir dari berbagai pertimbangan pikir, gagas, rasa, dan jiwa penciptanya; melainkan merupakan reproduksi tanda-tanda yang banal, dangkal, tanpa kedalaman makna, bersifat gimmick, dan semata-mata perayaan hasrat pemuasan nafsu. Apa yang di gambarkan Toffler, koalisi rezim dan para bandit politik/kapitalis untuk mempertahankan kekuasaannya hanya akan bisa diatasi dengan cara bengis persis pola pemerintahan gaya komunis. Keadaan ini akan memunculkan dua kemungkinan. Rakyat menjadi lemah dan terpuruk sehingga menerima nasibnya karena tidak lagi mampu melawan kekuasaan yang bengis. Kemungkinan lainnya, justru akan mempercepat lahirnya perlawanan rakyat dalam bentuk People Power yang menemukan momentumnya. Jangan sampai rezim Jokowi nantinya dikenang sebagai perusak negeri dan bengis terhadap anak bangsanya sendiri. “Rezim @jokowi akan dikenang bkn hanya sbg rezim perusak negerinya, tetapi juga rezim yg bengis,” tulis akun Twitter Institut Ecosoc Rights @ecosocrights (11:29 PM · Jan 20, 2020). (*)
POPULER
