ALL CATEGORY
Demokrasi dan Keadilan Sosial: Tantangan Menuju Kepemimpinan Baru 2024
Selain urusan minyak goreng, kesejahteraan buruh juga semakin buruk saat ini, khususnya ketika UU Omnibus Law diberlakukan dan upah buruh hanya mengalami kenaikan 0,85% saja (2022). Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle. MAKALAH ini saya sampaikan dalam seminar kebangsaan Syarikat Islam (SI), “Demokrasi dan Keadilan Sosial”, di Jakarta, Ahad (3/7/22). Menurut saya, demokrasi dan keadilan sosial dalam diskursus sosial sering membingungkan. Pertama, apakah demokrasi itu hanya sebuah “tools” untuk mewujudkan keadilan sosial. Kedua, apakah demokrasi itu, seperti juga keadilan sosial adalah keduanya merupakan tujuan. Ketiga, apakah sesungguhnya keduanya mempunyai korelasi? Ketiga isu di atas penting kita pikirkan saat ini, sebab indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan drastis selama pemerintahan Presiden Joko Widodo 8 tahun terakhir ini. Begitu juga kemiskinan terus memburuk dan ketimpangan sosial semakin menganga. Padahal Jokowi awalnya hadir itu sebagai sosok pemimpin sederhana yang menawarkan diri untuk memberantas kemiskinan dan menegakkan keadilan sosial melalui berbagai jargon dan platform perjuangannya, seperti “Revolusi Mental”, Trisakti, dan Nawacita. Jika indeks demokrasi memburuk, namun menghasilkan kesejahteraan yang tinggi dan merata, maka orang mampu membayangkan bahwa pengurangan demokrasi akan berkorelasi terhadap pemberantasan kemiskinan. Artinya, tingkatan demokrasi itu sekedar alat saja. Indeks demokrasi kita (Source: A new low for global democracy|The Economist) menurut EIU (European Inteligent Unit), dengan mengambil 5 kluster besar indikator, yakni, “electoral process and pluralism, the functioning of government, political participation, democratic political culture and civil liberties”, menempatkan Indonesia pada ranking 52 dari 167 negara, dengan skore 6,71. EIU mengklasifikasikan 4 tingkatan dari negara otoriter, hybrid, flaw democracy dan full democracy. Dengan skore yang ada Indonesia saat ini selalu berada pada “Flaw Democracy” atau demokrasi yang cacat. Demokrasi yang cacat disebutkan karena indikator yang dipenuhi hanya sebagian, seperti “fair election dan basic liberties”. Cacat dikarenakan partisipasi publik yang lebih besar tidak terjadi, media tidak bebas dan pemerintah tidak ingin dikontrol. Indeks demokrasi selama pemerintahan Jokowi dapat dilihat dari trend grafik di bawah ini, di mana awal-awalnya indeks tersebut naik melampaui skor 7, namun kemudian menurun drastis. Secara kualitatif, Amnesty Internasional Indonesia (AII), pada seminar tentang demokrasi di Jakarta tahun ini, seperti dikutip pada suara.com (20/5/2022), mengatakan bahwa selama 14 tahun terakhir, tahun inilah tahun demokrasi yang paling buruk. Menurut Ketua AII, kemunduran ini akibat pemerintah ingin mengembalikan kekuasaan menjadi sentralistik, otoriter, dan melemahkan institusi reformasi seperti KPK dan MK. Sejalan dengan EIU dan AII di atas, berbagai Indonesianis, khususnya yang berbasis di Australia melihat Indonesia dalam sitasi “illiberal democracy” atau “Jokowi’s Turn-Back Authoritarian”. Mereka menggambarkan bahwa demokrasi yang dijalankan Jokowi melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang benar, seperti melakukan langkah otoritarian dalam membubarkan ”ormas radikal”, padahal belum ada suatu pembuktian pengadilan atas kesalahan ormas tersebut. Secara kualitatif, sebenarnya kita sendiri mengetahui buruknya demokrasi di era Jokowi melebihi apa yang dilukiskan beberapa lembaga di atas. Pembungkaman demokrasi, kebebasan sipil, pembungkaman media sosial dan spying, serta pemenjaraan aktifis politik kembali terjadi secara massif dalam era Jokowi. Jika AII belum meyakini setuasi demokrasi kita kembali ke sama dengan pada masa orde baru, maka apa yang kita semua saksikan saat ini sebenarnya sudah terjadi. Rezim intelijen di masa orde baru kembali muncul dengan massif lagi pada masa Jokowi ini. Dalam kaitan tema diskusi kita saat ini, kita kembali bertanya, apakah kemakmuran rakyat dan keadilan sosial meningkat di masa Jokowi? Untuk mengukur kemakmuran dan keadilan sosial, kita harus melihatnya dalam dua dimensi. Pertama, dimensi statistik yang memotret angka-angka indikator seperti angka kemiskinan, angka pengangguran, koefisien gini, indeks konsumen, nilai tukar petani, upah buruh, inlasi, dll. Kedua, kita harus melihat persoalan kemiskinan secara strutural, yakni dikaitkan dengan faktor penguasaan asset produktif, akses dan fakta terkait pembiayaan, dan dukungan negara. Angka kemiskinan BPS 2021, menunjukkan kemiskinan di Indonesia berada pada level di atas 10%. Angka itu juga pernah diklaim pemerintah turun di bawah 10% pada Maret 2019. Ini dicatat pada angka garis kemiskinan Rp 425.000. Namun, statistik penurunan kemiskian selama 10 tahun terakhir (2011-2021), menurut Elan Satria, ketua Tim Penanggulangan kemiskinan Indonesia, hanya rerata 0,5% pertahun. Keberhasilan menurunkan sebesar 1% cuma terjadi pada tahun 2011-2012 (mediaindonesia.com, 8/18/21). Sebaliknya, CNBC, pernah melaporkan sepanjang 5 tahun pertama dalam kepemimpinan Jokowi hanya berhasil menurunkan kemiskinan di atas 1% saja. Atau jauh lebih kecil. Menurut CNBC (15/1/20), di era Jokowi hanya terjadi penurunan kemiskinan sebesar 1,04 %, sebaliknya di era 2009-2014 tingkat kemiskinan berhasil turun sampai 3,19 persen poin dan pada 2004-2009, tingkat kemiskinan juga turun l2,51 persen poin serta 1999-2004 turunnya lebih besar, yakni 6,83 persen. Seandainya sumber resmi pemerintah kita rujuk, penurunan dengan angka 0,5% pertahun, Indonesia akan terjebak dalam situasi yang bolak-balik begitu saja, artinya hanya seperti mengutak atik angka-angka statistik, namun tidak merubah substansi untuk pengentasan kemiskinan. Jika kita lihat lebih dalam di daerah, angkanya lebih memperihatinkan, misalnya, Sumatera Selatan yang hanya menurunkan kemiskinan sebesar 0,19 dan NTT 0,22% pada tahun 2020-2021. Padahal, seperti Sumsel, saat yang sama kekayaannya, batubara, kayu, minyak goreng, migas dll, diekspor dengan jumlah besar-besaran. Angka kemiskinan dengan penurunan yang kecil merupakan angka kutukan jika kita ingin melihat harapan ke depan. Dari pendekatan kemiskinan struktural, harapan semakin pupus karena transformasi penguasaan asset, baik properti/land maupun keuangan/ pembiayaan semakin memihak orang-orang kaya. Pada 2019, beritasatu.com (28/8/2019), memberitakan struktur kepemilikan uang di rekening bank sebagai berikut, dari Rp 5.900 triliun pada Juli 2019, dari total kepemilikan rekening 291 juta, mayoritas rekening (98%) dimiliki nasabah dengan simpanan di bawah Rp 100 juta. Dari jumlah total uang bank, itu hanya sebesar 1% saja. Sebakliknya, pemilik uang 2-5 miyar berjumlah 0,5% dengan porsi kepemilikan 1%, selanjutnya pemilik di atas Rp 5 miliar mempunyai rekening sebanyak 98.947 rekening dengan porsi kepemilikan 47% atau sebesar Rp 2.768,62 triliun. Bagaimana kondisi terbaru ketika pandemi? Ketika rakyat miskin terseok-seok mengantri bantuan sosial? Riset IDEAS, sebuah lembaga di bawah yayasan Dompet Dhuafa, dalam berita Kompas (19/12/21), menjelaskan “sejak pandemi, terlihat pola yang konsisten, rasio tabungan kelas atas meningkat tajam dan rasio tabungan kelas bawah semakin terpuruk. Pangsa simpanan masyarakat di perbankan dengan tier nominal lebih dari Rp 5 miliar meningkat dari 46,2 persen pada Desember 2019 menjadi 50,7 persen pada September 2021.” Catatan tentang reformasi aset atau “Landreform” dalam Nawacita Jokowi itu tidak mempunyai jejak nyata. Jokowi hanya berhasil memperkuat program hutan sosial yang sudah ada sejak dulu. Sedangkan Landreform, seperti yang dibayangkan Soekarno ketika menjalankan sosialisme ekonomi, tidak terjadi. Berbagai catatan menyebutkan tanah-tanah produktif di Indonesia dengan skala puluhan juta hektar hanya dikuasai segelitir orang saja. Strutkur kepemilikan asset, baik tanah maupun uang, seperti digambarkan di atas jika dikaitkan dengan Material Power Indeks (MPI), sebagaimana yang dikonsepkan Jeffry Winters dalam Oligarcy in The United States, sebagai ukuran kekayaan oligarki dibanding rerata rakyat, di mana Indonesia sebesar 548.000, jauh lebih besar dari Malaysia 152.000 dan Singapore 46.000. Atau konsep Thomas Piketty tentang return to capital/growth yang selalu membesar, maka dapat dipastikan kemiskinan dan ketidakadilan di Indonesia akan terus menganga. Dan negara tidak lagi mempunyai arti yang penting sebagai faktor keadilan sosial. Kita sudah memperlihatkan demokrasi dan isu kesejahteraan di atas, yang keduanya memburuk begitu dahsyat di era Jokowi. Mungkin Jokowi dapat berkelit bahwa sebagiannya karena faktor eksternal, seperti pandemi covid-19 maupun perang Ukraina dan Rusia saat ini. Namun, dalam dimensi struktural, baik era pandemi maupun di luar pandemi, situasi kemiskinan dan ketimpangan kepemilikan aset tetap menjadi persoalan besar, bahkan jika dikaitkan dengan kasus minyak goreng beberapa waktu lalu, tampak Jokowi gagal memerankan fungsi negara sebagai instrumen keadilan. Selain urusan minyak goreng, kesejahteraan buruh juga semakin buruk saat ini, khususnya ketika UU Omnibus Law diberlakukan dan upah buruh hanya mengalami kenaikan 0,85% saja (2022). Lalu apakah buruknya demorasi mempunyai korelasi terhadap pengurangan kemiskinan dan sekaligus memperbaiki keadilan sosial? Hubungan ini perlu diselidiki lebih jauh. Namun, pada era pemerintahan sebelum Jokowi, ketika demokrasi berjalan, 2000-2014, tingkat pengentasan kemiskinan berjalan jauh lebih baik. Oleh karenanya kita harus meyakini bahwa peningkatan indeks demokrasi secara tajam perlu dilakukan. Begitu pula, desain negara ke depan, khususnya dalam kepemimpinan baru, harus mengahsilakn langkah struktural yang kuat di bidang kemakmuran rakyat. (*)
Kok Menag Yaqut, Iedul Adha 9 Juli?
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SUDAH pasti Saudi Arabia melaksanakan shalat hari raya Iedul Adha pada tanggal 10 Dzulhijah 1443 H bertepatan dengan 9 Juli 2022. Menteri Agama Yaqut sebagai Amirul Hajj Indonesia telah tiba di Saudi Arabia dan bersiap melaksanakan ibadah haji dengan Wukuf di Arafah hari Jum\'at tanggal 9 Dzulhijah 1443 H atau 8 Juli 2022. Pak Menteri melontar Jumrah Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah 1443 H atau 9 Juli 2022 M dan itu adalah hari raya Iedul Adha. Terlepas dari pak Yaqut melaksanakan shalat atau tidak, tetapi ia dipastikan merayakan hari Iedul Adha pada tanggal 9 Juli 2022. Lucu dan prihatin juga, sebagai Menteri Agama yang baru saja menetapkan Iedul Adha tanggal 10 Juli 2022 harus merayakan Iedul Adha tanggal 9 Juli 2022. Kriteria yang dipakai adalah \"kesepakatan Menteri-Menteri Agama\" Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura itu untuk tinggi hilal 3 derajat elongasi 6,4 derajat. Mengubah kriteria tahun lalu dan sebelumnya untuk tinggi hilal 2 derajat dan elongasi 3 derajat. Maka berbedalah kini dengan hari Ied para Jama\'ah Haji. Andai kriteria tidak diubah mungkin tidak akan terjadi perbedaan. Iedul Adha akan jatuh pada hari sabtu tanggal 9 Juli 2022. Australia menetapkan hari raya Iedul Adha tanggal 9 Juli 2022, begitu juga Amerika yang lebih jauh, Iedul Adha nya tanggal 9 Juli pula. Agak nyeleneh jika Iedul Adha jatuh tanggal 10 Juli 2022, tetapi tidak apa-apa untuk atas nama perbedaan. Masing-masing saja, walau perlu perhatian semua bahwa shaum di hari raya Ied atau hari tasyrik itu adalah haram. Kembali ke Bapak Menteri yang akan ber-Iedul Adha tanggal 9 Juli 2022, maka netizen teriak \"Setelah menyuruh orang untuk Iedul Adha tanggal 10 Juli eh, dianya Iedul Adha tanggal 9 Juli\". Tentu ia akan mesam-mesem beralasan mejawab \"kan, saya haji\". Andai para Menteri Agama negara Brunei, Malaysia, dan Singapura ternyata semua melaksanakan haji, maka \"wes ewes bablas angine\". Entah apa yang akan mereka katakan bersama atas kesepakatan menetapkan Iedul Adha 10 Juli 2022. Pasti tidak akan menyatakan \"gue tipu rakyat gue\". Ah tidak, dalilnya tentu ijtihad berbasis \"imkanur rukyat\". Bahwa perbedaan metode hisab atau wujudul hilal, rukyat, dan imkanur rukyat dapat difahami. Tetapi pak Menteri yang ketuk palu untuk seluruh bangsa Indonesia dengan metode imkanur rukyat eh tiba tiba melaksanakannya di tempat yang bermetode rukyatul hilal, ya aneh dan plin plan juga. Ketuk palu lalu lari. Sebagai pemimpin yang konsisten dan bertanggung jawab semestinya Menag Yaqut melepaskan jabatan sebagai Amirul Hajj serahkan pada yang lain. Pak Menteri tidak perlu melaksanakan haji. Ini agar Menteri Yaqut melaksanakan Iedul Adha bersama-sama dengan umat yang telah diputuskan oleh dirinya sendiri yaitu tanggal 10 Juli 2022. Di Indonesia. Amirul Hajj itu tidak harus Menteri Agama, bukankah ada Dirjen atau pejabat lainnya? Setelah Presiden Jokowi membuat kontroversi dalam lawatan ke Rusia dan Ukraina, kini Menteri Agama membuat kontroversi pula dengan ber-Iedul Adha di Saudi Arabia. Tanggal 9 Juli dua ribu dua puluh dua. 9 Juli 2022. Bandung, 6 Juli 2022
Pyramid, Kamang, dan Tiwaniku Masamba
Oleh Ridwan Saidi Budayawan PADA suatu hari yang cerah di zaman SBY adalah seorang pria yang pernah menjadi aktivis pergerakan berujar, Gunung Padang di Cianjur itu sesungguhnya pyramid terurug. Cepat sekali direspons arkaeolog UI dan geolog ITB. Benar, kata arkaeolog, itu pyramid umurnya lebih dari 40.000 tahun. Nah, perlu riset. Pemerintah mungkin bantu-bantu usaha bongkar misteri gunung berpyramid, atau pyramid bergunung ini, bahkan Presiden SBY sempat meninjau lokasi. Dari lapangan saya menerima informasi seorang diplomat negara Anerika Latin sempat juga ke lokasi, tapi tak memberi komentar apa-apa. Cukup lama juga mereka risetnya. Akhirnya pria eks aktivis bertutur, pyramid belum ditemukan, tapi tekstur gunung Padang laksana pyramid. Sebenarnya tekstur kukusan juga seperti pyramid. Sayang tidak diriset. Pyramid itu nama Maya, kemudian Egypt. Dalam ukuran lebih kecil tinggi 7 meter dan luas dasar 20 meter kubik di Tapanuli ada pyramid yang disebut Kamang, di Sumbar Kamang, di Jakarta Kemang, di Luwu Tiwaniku Masamba. Fungsinya sama: tempat penyimpanan mayat. Kalau kita amati penggalian makam tua di sekitar kompleks Unur Batujaya, Karawang, banyak ditemukan kerangka dalam rupa-rupa posisi. Kalau bejana Batujaya diduga dari IV M, maka pada abad itu kita sudah kenal tradisi penguburan. Belum ada lagi temuan pemakaman yang lebih tua dari Batujaya. Kapan kita mulai menggunakan Kamang atau Tiwaniku Masamba? Kamang tradisi penyimpanan mayat Maya. Sudah sering ditulis CABE orang Maya ke Indonesia 3050 tahun lalu (re: Prof Kern, 1951). Kata orang Maya, aku tahu Tuhan atau Ahu Aviki, tapi ada juga Ahura Mazda, pandangan teologi monotheisme Zoroaster. Orang-orang Gedé (Persia) juga ke Indonesia. Ada Pondok Gedé dan ada pula Bojong Gede. Tapi tak juga ditemukan bukti cara penyelenggaraan jenazah sebelum Maya. Sering ditemukan kerangka purba tapi tanpa penjelasan. Perlu riset donk. (RSaidi)
Main HP, Saksi Kasus 'Jin Buang Anak' Ditegur Hakim
Jakarta, FNN – Jaksa penuntun umum (JPU) menghadirkan seorang pegawai negeri sipil (PNS) pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Helena, sebagai saksi di sidang kasus ‘jin buang anak’ Edy Mulyadi Selasa (5/7) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Helena langsung mendapat peringatan dari Hakim Ketua Adeng Abdul Kohar di awal sidang. Awalnya, Helena ditegur oleh hakim ketua karena pada saat penayangan kembali video YouTube Bang Edy Channel berjudul \'Tolak Pemindahan Ibukota Negara Proyek Oligarki Merampok Uang Rakyat\' dia tidak memperhatikan tayangan tersebut tapi hanya sibuk melihat ke hpnya. “Saya perhatikan saudara dari tadi tidak melihat video tersebut, tetapi saudara hanya melihat handphone saudara,” tegur hakim “Saya tidak mau melihat video tersebut karena apabila saya melihat kembali maka saya akan marah,” jawab Helena dengan lantang. Kemudian hakim langsung memberikan pertanyaan kepada Helena terkait kalimat mana yang didengar dari video tersebut yang membuat dirinya marah. “Kalimat yang menyatakan lokasi IKN itu menjadi ‘tempat jin buang anak’, kuntilanak, seolah-olah kampung halaman kami ini terkutuk, Edy juga berusaha menghasut masyarakat Indonesia menolak IKN ke daerah kami dari bahasa yang di sampaikan, maka dari itu saya marah, saya tidak terima,” ujar saksi Helena dengan suara yang tetap tinggi. Hakim ketua pun lagi-lagi memperingatkan saksi untuk tidak perlu marah-marah. “Ini negara hukum, ya diikutin, untuk menegakan hukum itu, tugas ibu disini menjadi saksi ya berikan kesaksian, bukan hanya teriak marah dan tersinggung, itu tidak menyelesaikan masalah,” tegur hakim dengan tegas Sayangnya Helena terus menggunakan nada tinggi saat menjawab pertanyaan jaksa dan penasehat hukum terdakwa, hakim pun dibuat heran karenanya. \"Masyarakat sekitar IKN terus berdoa agar kasus ini ditindak lanjuti,\" ujar Helena dengan nada yang tinggi lagi “Kita belum berdoa bu!\" tegas hakim yang lagi-lagi memperingati saksi bahwa tugasnya hanya menjawab apa yang ditanya sedang tugas hakim mengatur persidangan. Helena sendiri seperti saksi-saksi sebelumnya tidak menganggap istilah \'Jin Buang Anak\' sebagai peribahasa, tapi menyebutnya itu kalimat yang konkret (sesungguhnya). Tapi saat ditanya apakah jin itu bentuknya konkret atau tidak, Helena menjawab tidak konkret. Edy sendiri menolak semua pernyataan saksi karena jelas-jelas di persidangan Helena mengaku tidak menonton utuh tayangan tersebut. (Lia)
Kajati Jatim Mendapatkan Penghargaan dari Kapolda Jatim
Surabaya, FNN – Dr. Mia Amiati mendapat piagam penghargaan sinergitas dari Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta sebagai wujud bentuk kerjasama yang terjalin baik selama ini. Penghargaan tersebut diberikan saat menghadiri Upacara HUT Bhayangkara ke-76 yang berlangsung di Polda Jawa Timur, Selasa (5/7/2022). Pelaksanaan Upacara Hari Bhayangkara Ke-76 Tahun 2022 Polda Jatim yang dilaksanakan secara serentak dengan Inspektur Upacara Presiden RI Joko Widodo dari Akademi Kepolisian Semarang secara virtual. Dalam sambutannya menyampaikan, atas nama rakyat, bangsa, dan negara diucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-76 dan memberikan penghargaan atas kerja keras Polri dalam melayani rakyat dan dalam membela bangsa dan negara. Seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada Polri, oleh karena itu Polri dituntut bekerja dengan Presisi. Pandemi Covid-19 masih perlu penanganan yang serius, diharapkan Polri selalu siaga dalam penanggulangan Covid-19 dan waspada terhadap krisis energi, krisis pangan dan krisis keuangan. “Polri harus mampu memastikan kamtibmas agar kita lebih kokoh dalam menghadapi tantangan ini serta harus semakin siap dalam menghadapi ancaman kejahatan berbasis teknologi terbaru,” kata Presiden Jokowi. Usai upacara kegiatan dilanjutkan dengan menyaksikan puncak acara HUT Bhayangkara ke 76 di Gedung Mahameru Polda Jatim, dimana dalam acara tersebut Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta memberikan Piagam Penghargaan Sinergitas kepada pihak-pihak yang telah membangun kerjasama dengan Polri. (mth)
Kapolri: Tak Boleh Ada Polarisasi di Masyarakat pada Pemilu 2024
Semarang, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan polarisasi di kalangan masyarakat tidak boleh lagi terjadi pada Pemilu 2024.\"Polarisasi tidak boleh lagi terjadi pada Pilpres, Pileg, dan Pilkada Serentak 2024,\" kata Kapolri Listyo Sigit Prabowo saat Peringatan HUT Ke-76 Bhayangkara di Akademi Kepolisian Semarang, Selasa.Menurut dia, Pemilu 2019 menyisakan masalah yang masih dirasakan hingga saat ini, yakni polarisasi atau pecah belah antarmasyarakat.\"Hal ini sangat berbahaya bagi keberagaman dan kemajuan Indonesia,\" katanya.Ia menegaskan polarisasi tak boleh lagi terjadi pada Pemilu 2024 karena konflik sosial dan perpecahan akan menjadi kemunduran bagi Bangsa Indonesia.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan Polri masih harus menghadapi banyak agenda nasional yang membutuhkan dukungan pengamanan ke depannya.Ia mengatakan Polri harus mengawal pelaksanaan Pemilu 2024.\"Harus antisipasi dengan baik. Beri dukungan kamtibmas secara maksimal agar pesta demokrasi ini berjalan baik,\" katanya.Peringatan HUT Ke-76 Bhayangkara di Akpol Semarang ini sendiri mengambil tema \"Polri yang Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh-Tangguh-Indonesia Tumbuh\". (mth/Antara)
Pemerintah Percepat Ekspor Minyak Sawit untuk Dongkrak Harga TBS
Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia akan mendorong percepatan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk mendongkrak harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani.Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam pernyataan di Jakarta, Selasa, mengatakan kebijakan pelarangan ekspor CPO beberapa waktu lalu telah membuat stok minyak sawit mentah melimpah di dalam negeri yang membuat harga TBS anjlok, sehingga ekspor CPO harus ditingkatkan agar perusahaan dapat mengoptimalkan penyerapan sawit petani.\"Kalau ekspor lancar, maka pabrik-pabrik bisa mengosongkan tangkinya. Kalau tangki sudah kosong, maka perusahaan akan berebut membeli tandan buah segar,\" ujarnya.Berdasarkan data Kementerian Perdagangan per 4 Juli 2022, persetujuan ekspor CPO, RBD Palm Oil, RBD Palm Olein, dan UCO program percepatan melalui skema DMO Simirah tercatat mencapai 1,31 juta ton dengan angka realisasi sebesar 65,91 persen atau 885.500 ton, sehingga volume yang belum terealisasi ada sebanyak 434.067 ton.Sementara itu, persetujuan ekspor CPO, RBD Palm Oil, RBD Palm Olein, dan UCO program percepatan melalui skema flush out ada sebanyak 1,09 juta ton dengan persentase realisasi sebanyak 645.327 ton atau setara 49,51 persen, sehingga volume yang belum terealisasi ada sebanyak 447.563 ton.\"Rata-rata (ekspor) baru 60-an persen, jadi belum habis. Kami sekarang percepat dengan menaikkan skema, kalau kemarin DMO 1:5 sekarang 1:7, kalau dikemas akan kami tinggikan lagi menjadi 1:1,\" kata Zulkifli.Menteri Zulkifli menjelaskan bahwa kebijakan mengubah ketentuan mengenai domestic market obligation (DMO) minyak sawit mentah dari sebelum 1:5 menjadi 1:7 merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengatasi harga TBS petani yang terbilang murah.Ia meminta pabrik-pabrik pengolahan minyak sawit mentah untuk membeli TBS petani pada harga Rp1.600 per kilogram. Apabila stok CPO cepat diekspor, maka pabrik akan membeli TBS lebih banyak.\"Kami percepat pengurangan tangki, sehingga perusahaan bisa membeli TBS lebih banyak. Kami harapkan harga akan ketemu standar paling tidak Rp2.000, Rp2.500 atau bahkan bisa sampai Rp3.000 per kilogram,\" pungkas Zulkifli. (mth/Antara)
Menag: Arafah Jauh Lebih Nyaman Dibanding Haji Sebelumnya
Mekkah, FNN - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan pelayanan di Arafah jauh lebih baik dari sebelumnya dan lebih nyaman karena tersedia kasur dan bantal dengan jarak yang lebih lebar antarjamaah.\"Saya pernah jadi jamaah reguler tahun 2004, gak karuan. Ini jauh lebih nyaman,\" kata Menag di Arafah, Selasa.Menag meninjau Arafah jelang proses puncak haji 1443 H. Menag memastikan kesiapan layanan yang akan diberikan kepada jamaah haji Indonesia selama di Arafah.Menag yang akrab disapa Gus Men juga sebelumnya meninjau toilet di maktab di Arafah dan mencoba keran air untuk memastikan air mengalir.Setelah itu, Menag meninjau tenda jamaah yang sudah dilengkapi dengan karpet dan kasur serta bantal. Bahkan Menag juga mencoba kasur busa yang berukuran 50x175 cm.\"Enak sekarang, saya sudah coba tadi kasurnya. Saya juga mencoba di karpet tidak enak sakit punggung karena tanahnya tidak rata,\" kata Menag.Namun kenyamanannya jangan dibandingkan dengan hotel karena harus sebanding, jika dibandingkan dengan pelaksanaan haji sebelumnya tentu saat ini lebih nyaman.Pada haji sebelumnya di Arafah saat wukuf jamaah hanya tersedia tenda yang beralaskan karpet. Tahun ini sudah ditambah dengan kasur busa dan bantal.\"Tapi menilai nyaman tidak nyaman harus apple to apple, kalau dengan hotel ya jauh,\" kata Gus Men.Di tengah cuaca yang sangat panas, Menag berharap AC yang dipasang di tiap tenda bisa lebih dingin. Sebab, suhu yang lebih dingin di tenda akan memberi kenyamanan jamaah dalam beribadah.Menag melihat itu juga sudah disiapkan lebih banyak, termasuk sejumlah toilet portabel. Ini menurutnya penting agar jamaah tidak lama mengantre, baik saat akan mandi, bersuci, maupun buang hajat. \"Air juga sudah mengalir,\" sebutnya.\"Saya berharap, toilet portabel juga bisa ditambah untuk jamaah perempuan. Sebab, jumlah jamaahnya lebih banyak dan butuh waktu lebih lama di toilet,\" sambungnya.Menag menambahkan harus dilihat apakah layanan yang disiapkan sesuai dengan kenaikan biaya Masyair. \"Nanti kita hitung ulang negosiasi lagi dengan muasasah. Overall lebih baik dari pelayanan haji sebelumnya meski ada catatan yang akan kita bicarakan dengan muasasah,\" kata Menag. (mth/Antara)
Ketua KPK: Auditor Berperan Penting Berantas dan Cegah Korupsi
Badung, FNN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menegaskan bahwa auditor punya peran penting membantu aparat penegak hukum memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi.Oleh karena itu, Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi memimpin pembahasan peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi pada Pertemuan Kelompok Kerja Anti-Korupsi (Anti-Corruption Working Group/ACWG) Putaran Ke-2 yang berlangsung di Badung, Bali, pada 5–8 Juli 2022.“Bagaimana kita bisa memberdayakan para auditor, karena kalau auditornya bagus, tentu tidak ada penyelewengan uang negara, karena itu kita memanfaatkan peran audit dalam pemberantasan termasuk pencegahan,” kata Firli Bahuri kepada Antara di Badung, Bali, Selasa.Peningkatan peran auditor dalam pemberantasan korupsi merupakan satu dari tiga isu prioritas yang diusulkan Indonesia pada forum ACWG. Di ACWG Putaran Ke-1. Isu itu mendapat dukungan dari seluruh delegasi G20 untuk masuk tahap pembahasan prinsip tingkat tinggi (high level principle/HLP) sehingga hasilnya nanti menjadi dokumen kebijakan yang mengikat bagi anggota G20.“Dokumen tingkat tinggi yang nantinya disepakati itu akan menjadi acuan kerja untuk dunia, global, bagaimana memberantas korupsi,” kata Ketua KPK RI saat ditemui pada sela-sela kegiatannya di ACWG Putaran Ke-2.Firli, yang mengikuti pertemuan HLP pertama terkait peran audit, Selasa, mengaku optimistis para delegasi bakal menyepakati prinsip-prinsip yang nantinya terangkum dalam dokumen kebijakan.Untuk Dunia“Tadi saya mengikuti diskusi, ada delegasi dari sembilan negara yang hadir secara fisik, 10 negara (hadir) virtual, dan satu entitas, yaitu Uni Eropa juga ikut berdiskusi. Alhamdulilah, kelihatannya focal point (isu prioritas) yang diusulkan Indonesia bisa disepakati dan dirumuskan,” kata Firli Bahuri.Ia lanjut menyampaikan hasil rangkaian pertemuan ACWG, yaitu ACWG Putaran Ke-3 bakal diisi oleh acara deklarasi yang rencananya berlangsung di Australia pada September 2022.Pertemuan terakhir ACWG berlangsung di Australia karena negara itu pada tahun ini turut menjabat sebagai Ketua Pertemuan (Co-Chair) bersama Indonesia.“Mudah-mudahan apa yang kami (Indonesia) berikan memberi manfaat untuk pemberantasan korupsi. Tidak hanya bagi Indonesia, tetapi untuk dunia,” kata dia.Dalam ACWG Putaran Ke-2, delegasi G20 bakal membahas draf/rancangan dokumen kebijakan untuk isu peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi. Pembahasan tentang isi draf itu berlangsung tiga hari pada 5–7 Juli 2022. (mth/Antara)
Raja Seluruh Indonesia dan Dunia Kumpul di Bali Agustus 2022
Denpasar, FNN - Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati menerima kunjungan Ketua DPP Masyarakat Adat Nusantara (Matra) yang hendak menggelar pertemuan raja-raja nusantara dan dunia pada Agustus 2022 mendatang.Di Denpasar, Selasa, Ketua DPP Matra Mangku Alam II menyampaikan kepada Wakil Gubernur Bali bahwa pihaknya akan mengadakan festival adat dan budaya nusantara sekaligus pelantikan Ketua DPP baru Andi Bau Malik Baramamase Tatukajanangan dari Kerajaan Gowa.Festival tersebut akan dilaksanakan dari 16 Agustus hingga 20 Agustus 2022 dengan diikuti oleh raja-raja dari 206 kerajaan di seluruh Indonesia dan 30 kerajaan dunia yang memastikan kehadiran.\"Kerajaan mancanegara yang akan hadir antara lain dari Hawaii, Laos, Spanyol, Uganda, Gana, Kongo, Suriah dan Lebanon,\" kata Mangku Alam II di hadapan Wakil Gubernur Bali Cok Ace.Ketua DPP Matra tersebut menjelaskan bahwa Matra telah dibentuk sejak 2016 silam, dengan tujuan melestarikan dan menguatkan adat dan budaya yang tumbuh di nusantara.Atas niat tersebut, pihaknya ingin menggelar kegiatan berkelanjutan dengan akhirnya terpilih rencana pelaksanaan festival adat dan budaya pertama kalinya di Pulau Dewata tepatnya Puri Klungkung.\"Selain berkaitan dengan misi organisasi, kegiatan ini merupakan wujud sumbangsih Matra dalam mendukung pemulihan Bali yang terpuruk karena pandemi COVID-19,\" katanya di Denpasar.Dari tujuan tersebut, Wakil Gubernur yang akrab disapa Cok Ace merasa senang dan mengapresiasi niat baik Matra dengan memilih Bali sebagai lokasi berkumpulnya raja-raja nusantara dan mancanegara.Selain sebagai lokasi pelantikan pengurus baru dan rangkaian festival adat dan budaya nusantara, Cok Ace menilai kegiatan ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam penguatan adat dan budaya.\"Kegiatan ini memberi sumbangsih bagi upaya pemulihan perekonomian Bali yang terpuruk akibat pandemi COVID-19, terlebih lagi kegiatan Matra juga akan dihadiri oleh para raja dari sejumlah negara,\" kata Wakil Gubernur Cok Ace. (mth/Antara)
POPULER
