ALL CATEGORY
Minyak Turun Karena Khawatir Permintaan, Pasokan Ketat Batasi Kerugian
Singapura, FNN - Harga minyak melemah di perdagangan Asia pada Jumat sore, karena kekhawatiran permintaan muncul setelah kenaikan suku bunga minggu ini, meskipun berlanjutnya pasokan yang ketat dan sanksi baru terhadap Iran membatasi penurunan.Minyak mentah berjangka Brent tergelincir 35 sen atau 0,3 persen, menjadi diperdagangkan di 119,46 dolar AS per barel pada pukul 06.20 GMT. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS turun 43 sen atau 0,4 persen menjadi diperdagangkan di 117,16 dolar AS per barel.Jika kerugian bertahan sepanjang hari, minyak berjangka Brent akan mencatat penurunan mingguan pertama dalam lima minggu, sementara minyak mentah berjangka AS akan mengalami penurunan pertama dalam delapan minggu.\"Minyak mentah Brent dan WTI mengalami beberapa penjualan intraday yang berat karena pasar mencoba menilai sejumlah besar kenaikan suku bunga bank sentral dan potensi resesi,\" kata Jeffrey Halley, analis pasar senior Asia Pasifik di OANDA.\"Sayangnya, tidak ada yang mengubah fakta bahwa terlepas dari risiko tersebut, dunia masih kekurangan pasokan minyak mentah dari OPEC+, dan kapasitas penyulingan global, mendorong harga bensin dan solar lebih tinggi dalam pelukan stagflasi,\" tambah Halley.Bank sentral di seluruh Eropa menaikkan suku bunga pada Kamis (16/6/2022), beberapa dengan jumlah yang mengejutkan pasar, dan mengisyaratkan biaya pinjaman yang lebih tinggi untuk menjinakkan inflasi yang melonjak yang mengikis tabungan dan menekan keuntungan perusahaan.Di Amerika Selatan, bank sentral Argentina menaikkan suku bunga acuan paling banyak dalam tiga tahun pada Kamis (16/6/2022), karena memerangi inflasi yang mencapai lebih dari 60 persen.Pergerakan itu terjadi setelah kenaikan suku bunga 75 basis poin pada Rabu (15/6/2022) oleh Federal Reserve AS, tertinggi sejak 1994.Namun, investor tetap fokus pada pasokan yang ketat setelah Amerika Serikat mengumumkan sanksi baru terhadap Iran.\"Pasar telah mengamati negosiasi antara Barat dan Iran untuk mengantisipasi kebangkitan kesepakatan nuklir dalam beberapa bulan terakhir. Ini membawa kembali fokus pada masalah sisi pasokan yang sedang berlangsung di pasar,\" kata analis ANZ Research dalam sebuah catatan.Washington pada Kamis (16/6/2022) memberlakukan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan China dan Emirat serta jaringan perusahaan Iran yang membantu mengekspor petrokimia Iran, sebuah langkah yang mungkin bertujuan untuk meningkatkan tekanan pada Teheran untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015. (Ida/ANTARA)
Indonesia-Jerman Meningkatkan Kerja Sama Sektor Industri
Jakarta, FNN - Indonesia dan Jerman terus meningkatkan kerja sama di sektor industri, di mana saat ini terdapat sekitar 250 perusahaan multinasional Jerman yang melakukan bisnis di Indonesia, dengan nilai investasi sebesar 182,3 juta dolar AS dan nilai perdagangan bilateral sebesar 6,0 miliar dolar AS pada 2021.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2022 tumbuh 5,10 persen, sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional dan upaya mencapai kondisi yang lebih hijau, berkelanjutan, dan inklusif.\"Transformasi ini diharapkan mendukung Indonesia mencapai target Sustainable Development Goals,” ujar Menko Perekonomian lewat keterangannya diterima di Jakarta, Jumat.Untuk semakin mempererat kerja sama dan meningkatkan investasi, kedua negara menyelenggarakan German-Indonesia Business Round Table bertepatan dengan kunjungan Presiden Republik Federasi Jerman Frank-Walter Steinmeier ke Indonesia pada 16 Juni 2022.Dalam kesempatan itu, hadir State Secretary at the German Ministry for Economic Affairs and Climate Action Anja Hajduk, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan dimoderatori oleh Managing Director EKONID JanRönnfeld.Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen mempertahankan stabilitas dan mengembalikan pertumbuhan ekonomi global. Sehingga, perlu kerja sama dengan berbagai pihak.“Yang terpenting, Indonesia menantikan konklusi awal dari Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang menjadi dasar kerja sama ekonomi,” jelasnya.Ia mengatakan, perusahaan Jerman tertarik pada bidang infrastruktur, transformasi digital, transisi energi, dan sustainability. Adapun perusahaan yang hadir bergerak dalam bidang bidang digital, database, infrastruktur, juga terkait financial inclusion dan future energy.“Dalam rangka kerja sama 70 tahun Indonesia-Jerman, banyak hal yang bisa didorong, terutama dalam posisi Jerman yang sedang memimpin G7, dan Indonesia memimpin G20,” ujar Airlangga.Presiden Joko Widodo telah meluncurkan peta jalan “Making Indonesia 4.0” pada April 2018. Sejak saat itu, perusahaan-perusahaan industri di Indonesia mulai memanfaatkan momentum tersebut untuk mengakselerasi penerapan industri 4.0. Pertemuan tersebut membahas topik-topik utama dalam sektor industri, meliputi digitalisasi, infrastruktur dan sustainability.Saat ini terdapat dua perusahaan Indonesia yang ditunjuk menjadi global lighthouse oleh World Economic Forum (WEF), yaitu Schneider Electric Batam dan Petrosea. Selain perusahaan global lighthouse, ada tiga perusahaan national lighthouse dan lima perusahaan Industri 4.0 Lighthouse di Indonesia.\"Saya ingin menginformasikan bahwa hari ini, kami menambahkan salah satu perusahaan Jerman di Indonesia sebagai perusahaan Industri 4.0 Lighthouse, yaitu Infineon Technology,” ujar Menperin.Infineon Technology merupakan salah satu perusahaan global yang memproduksi semikonduktor. Per hari ini, perusahaan tersebut memproduksi sekitar 1,4 miliar chip per tahun dan merencanakan penambahan investasi 4-5 kali lipat dari kapasitas saat ini.“Ini strategi kita untuk memperkuat industri semikonduktor di Indonesia,” jelas Agus.Dalam pertemuan antarnegara tersebut, hadir beberapa perwakilan industri dari Indonesia mempresentasikan gambaran perkembangan sektor manufaktur di Indonesia, terutama terkait digitalisasi, infrastruktur, dan sustainability, best practice yang dijalankan, serta peluang-peluang bisnis yang bisa dimaksimalkan.Delegasi Indonesia memaparkan peluang pengembangan sektor industri dengan potensi dan kemampuan yang telah dimiliki selama ini.Dalam topik digitalisasi, perwakilan TUV Rheinland Indonesia dan TOKOPEDIA memaparkan tren digitalisasi industri di Indonesia serta peran e-commerce di Indonesia dalam mendukung pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM).Sedangkan untuk topik infrastruktur, perwakilan SIEMENS Indonesia dan Telkomsel memaparkan tentang kebutuhan infrastruktur modern dalam pengembangan ekonomi. Selanjutnya, dalam topik sustainability perwakilan Indolakto menjelaskan bahwa ekonomi berkelanjutan membutuhkan model bisnis yang sesuai. (Ida/ANTARA)
KASN dan BNN Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan ASN
Jakarta, FNN - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) menandatangani dua perjanjian kerja sama di Jakarta, Jumat, dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba di kalangan aparatur sipil negara (ASN).Penandatanganan perjanjian kerja sama pertama ialah mengenai tes atau uji narkotika bagi ASN di instansi pemerintah, yang dilakukan oleh Wakil Ketua KASN Tasdik Kinanto dan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Tagam Sinaga.Selanjutnya, perjanjian kerja sama kedua mengenai pencegahan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika bagi ASN, yang dilakukan oleh Tasdik dengan Direktur Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN Jafriedi.\"Kami berharap selama masa implementasi perjanjian kerja sama ini koordinasi antara KASN dan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta Deputi Bidang Pencegahan BNN dapat berjalan simultan, sehingga kerja sama berjalan secara efektif dan memberikan dampak yang signifikan bagi terwujudnya lingkungan ASN yang bebas narkotika,\" kata Tasdik seperti dikutip dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.Tasdik menyampaikan KASN, sebagai lembaga pengawasan penerapan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, telah menerima berbagai laporan mengenai penyalahgunaan narkotika oleh ASN. Dengan demikian, lanjutnya, pelanggaran tersebut perlu ditindak secara tegas agar tidak menyebabkan penurunan kualitas pelayanan publik.Ia pun menyampaikan ASN merupakan profesi yang mulia karena berfungsi melayani publik dan melaksanakan kebijakan Pemerintah. Namun, tambahnya, fungsi tersebut tidak dapat berjalan optimal apabila ASN mengalami kecanduan terhadap penyalahgunaan narkotika.\"Fungsi ini tidak akan berjalan optimal apabila pegawai ASN mulai kecanduan penyalahgunaan narkotika. Kinerja akan merosot, integritas menjadi tercela, bahkan merusak lingkungan sekitar,\" jelasnya.Oleh karena itu, kata Tasdik, KASN menilai perlu mengambil langkah strategis untuk bersinergi dengan BNN dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan ASN.Melalui kerja sama tersebut, diharapkan ada tindakan implementatif berkenaan dengan pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan ASN. Di antaranya ialah transfer ilmu pengetahuan dan pemahaman untuk memperkuat kapasitas kedua lembaga, khususnya penjelasan terkait dengan penyalahgunaan narkotika kepada KASN dan manajemen ASN berbasis sistem merit kepada BNN, katanya.Kemudian, KASN berharap ada sosialisasi pencegahan narkotika ke instansi Pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan kesadaran instansi dan ASN dalam membentengi diri dari penyalahgunaan narkotika. Selain itu, tambahnya, perlu ada koordinasi dengan pimpinan instansi pemerintah dalam memonitor pembinaan disiplin terhadap ASN yang terbukti menyalahgunakan narkotika.Terakhir, KASN dan BNN daerah dalam kesempatan tertentu dapat melakukan uji narkotika yang bersifat inspeksi mendadak, sebagai salah satu upaya meningkatkan pengawasan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN.Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Tagam Sinaga mengatakan kerja sama dengan KASN merupakan langkah strategis di tengah peningkatan prevalensi pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2021. Prevalensi adalah jumlah pengguna narkoba dalam kurun waktu tertentu dan dikaitkan dengan besar populasi dari kasus itu berasal.Sebelumnya, pada 2019, pengguna narkoba di Indonesia berjumlah 1,80 persen atau 3,41 juta; sedangkan pada 2021 meningkat menjadi 1,95 persen atau 3,66 juta jiwa.Selain itu, kerja sama antara BNN dan KASN juga dapat dilakukan melalui penyebarluasan informasi yang intens mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN), baik secara internal maupun eksternal.Tagam berharap kerja sama antara BNN dan KASN dapat dilaksanakan secara konsisten, sehingga cita-cita untuk membebaskan Indonesia dari narkoba dapat segera terwujud. (Ida/ANTARA)
PAN Dikunci Agar Tidak Calonkan Anies Baswedan
Oleh Tjahja Gunawan Wartawan Senior FNN SETELAH Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan masuk dalam jajaran kabinet sebagai Menteri Perdagangan pada pemerintahan Jokowi, secara politik langkahnya terkunci dalam menghadapi Pilpres 2024. Gelagat Zulkifli Hasan hendak merapat ke Anies Baswedan terlihat ketika dia melaksanakan Shalat Idul Fitri 1443 H bareng Gubernur DKI di Jakarta International Stadium (JIS) beberapa waktu lalu. Makanya begitu pulang dari JIS, Zulhas segera ditemui Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno yang juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di kediamannya di Cipinang Timur, Jakarta, Senin (2/5/2022). Narasi yang ditulis di akun Instragram Sandiaga Uno maupun penjelasan resmi pengurus PAN menyebutkan, pertemuan itu hanya silaturahim dalam rangka Lebaran. Tapi pendekatan dan loby Sandi terhadap Zulhas terus berlanjut. Beberapa hari sebelum reshuffle kabinet, Sandiaga sengaja membawa Zulhas ikut kunjungan ke Lampung melihat pembukaan World Surf League (WSL) Krui Pro 2022 atau kejuaraan selancar tingkat dunia. Seperti diketahui, sebelumnya PAN berada di luar pemerintah, namun setelah partai ini pecah dengan Amien Rais yang kemudian mendirikan Partai Umat, akhirnya PAN berkongsi dengan rezim penguasa. Walaupun PAN suaranya kecil tetapi parpol ini bisa menjadi penentu karena bisa melengkapi ketentuan Presidential Threshold 20%. \"Jadi PAN harus dikunci dulu untuk mencegah munculnya tiga orang calon presiden pada Pilpres 2024,\" kata Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf. Berdasarkan analisa Gde Siriana, Jokowi belajar dari Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017. Waktu itu pilkada dilakukan dua putaran karena diikuti tiga pasang calon Gubernur DKI yakni pasangan Ahok-Djarot, Agus Harimurti (AHY) -Sylviana Murni dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Pada putaran pertama, pasangan AHY-Sylviana tersingkir. Kemudian pada putaran kedua, PAN yang semula mendukung AHY akhirnya bergabung dengan Partai Gerindra mendukung pasangan Anies-Sandi. Akhirnya Anies-Sandi bisa mengalahkan pasangan Ahok-Djarot yang didukung Presiden Jokowi dan konglomerat sembilan naga. Nah, supaya Pilpres 2024 tidak seperti Pilkada DKI tahun 2017, rezim penguasa sekarang yang didukung oligarki akan berusaha dengan berbagai cara agar capres yang maju nanti hanya dua pasang. Desain politiknya nanti sama dengan proses politik pada Pilpres tahun 2014 dan 2019. Dengan dua pasang calon, rekayasa politik (busuk) bisa dilakukan dengan lebih sempurna ketimbang capresnya ada tiga pasang. Pada tahun 2019, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dikabarkan gagal maju sebagai capres ketiga. Menurut mantan wartawan yang juga orang dekat Amien Rais, waktu itu Gatot dibohongi oleh salah satu parpol besar yang hendak mencalonkanya sebagai capres ketiga. Namun, analisa lain menyebutkan parpol yang akan mencalonkan Gatot dibungkam oleh oligarki dengan mahar tinggi. Sehingga ketika itu hanya ada dua pasang capres yang maju yakni Jokowi-Makruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno. Perlawanan Rakyat Reshuffle kabinet beberapa waktu lalu, sangat terkait dengan koalisi parpol untuk proses pencapresan tahun 2024. Oleh karena itu, Anies Baswedan akan terus dijegal dari berbagai sisi agar dia tidak maju sebagai capres. Berbagai rekayasa dan pembusukan akan dilakukan untuk menenggelamkan Gubernur DKI tersebut. Suka tidak suka, itulah wajah buruk politik Indonesia sekarang. Saat ini jumlah parpol parlemen pendukung penguasa ada tujuh. Sedangkan dua parpol parlemen sisanya berada di luar pemerintah yakni PKS dan Partai Demokrat. Dengan begitu, peluang Anies Baswedan untuk mendapatkan tiket dari parpol agar bisa memenuhi ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold/PT) 20 persen semakin sulit. Sebab, kalau Anies Baswedan hanya didukung PKS dan Partai Demokrat, belum bisa memenuhi PT 20 persen. Berdasarkan hasil Pemilu Legislatif tahun 2019, PKS hanya memperoleh suara 8,21% sedangkan Partai Demokrat 7,77%. Sedangkan PAN memperoleh 6,84%. Namun, karena sekarang PAN sudah masuk kelompok parpol penguasa sehingga tidak mungkin lagi bisa merapat ke Anies Baswedan. Melihat realitas politik seperti itu, pada akhirnya rakyat hanya menjadi penonton dalam Pilpres 2024 nanti. Sebab, semua capres sudah ditentukan dan direkayasa oleh para ketua umum parpol yang saat ini berkuasa. Sementara gugatan elemen masyarakat tentang PT 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK) selalu menemui jalan buntu. MK selalu menggagalkannya dengan dalih masyarakat yang menggugat PT 20 persen tidak memiliki legal standing. Beberapa tokoh yang telah mengajukan gugatan PT 20 persen ke MK, di antaranya mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, dan Dr Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur. Ketentuan tentang ambang batas itu dinilai telah menghilangkan hak konstitusional setiap warga untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin bangsa. Jika aspirasi dan suara rakyat dibendung dengan cara-cara licik, pada akhirnya akan memicu perlawanan dari rakyat sendiri. Kalau perlawanan itu sudah berlangsung massif dan menjalar ke berbagai daerah di Tanah Air, itulah yang disebut People Power. Sudah saatnya kedaulatan rakyat direbut kembali. ****
Mandat Berlakunya Kembali UUD 1945 Proklamasi 17 Agustus 1945
Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila HARAPAN baru muncul di tengah-tengah keputusasaan bangsa ini, tiba-tiba ada secercah harapan melalui mandat yang ditujukan kepada Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menerima mandat untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 hasil Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945. “Kami yang bertanda tangan di bawah ini, pembawa suara kedaulatan rakyat senantiasa memohon berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, memberikan mandat penuh kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk memperjuangkan perubahan masalah fundamental pada Sidang Tahunan MPR RI tanggal 16 Agustus 2022,” kata Pangeran Heru Rusyamsi Arianatareja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6/2022). Mandat yang diberikan Penyambung Suara Kedaulatan Rakyat tersebut, disampaikan dalam “Silaturahmi Elemen Masyarakat Presidium Nasional Majelis Permusyawaratan Bumiputra Indonesia”. Amandemen UUD 1945 dengan merubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara itu justru kita masuk didalam alam ketidakadilan, semua yang berkuasa partai politik suka tidak suka, mau tidak mau rakyat, di-partai politik-an, jika tidak ikut di dalam partai politik maka rakyat tidak punya hak bersuara, tidak punya hak memilih. Yang mengerikan sepanjang sejarah adalah pecah-belah sedang dilakukan oleh buzer buzer bayaran, isu tentang Islamopobhia terus digulirkan, stikma Khilafah, Teroris, Radikal dihujamkan pada Umat Islam, istilah Kadrun yang biasa dipakai PKI menjadi bahasa olok-olok yang menyakitkan bagi umat Islam. Tidak berhenti sampai di situ. Isu pecah-belah terus dilakukan. Yang paling baru adalah politik identitas arah, yang disasar jelas umat Islam. Padahal, negeri ini didirikan oleh politik identitas. Ide Indonesia merdeka pertama kali digagas oleh HOS Tjokroaminoto dari Syarekat Islam dengan pidatonya. Yang menarik dari pidato Tjokroaminoto saat membahas zelfbestuur ialah ketika dirinya justru mengangkat undang-undang yang dibuat sendiri oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai senjata. “Tuan-tuan jangan takut, bahwa kita dalam rapat ini berani mengucapkan perkataan “pemerintahan sendiri”. Dengan sendirinya kita tidak takut untuk memakai perkataan itu, karena ada undang-undang (wet) yang harus dibaca oleh tiap-tiap penduduk, yang juga mempergunakan “pemerintahan sendiri”, yaitu Undang-Undang 23 Juli 1903 tentang Desentralisasi dari Pemerintahan Hindia Belanda.” Dengan Zelfbestuur itulah cikal bakal Kemerdekaan Indonesia dan dimulailah pergerakan kebangsaan dan lahir berbagai politik identitas. Mengapa sekarang para elit politik dan partai politik alergi terhadap politik identitas? Mereka tidak belajar sejarah bangsa ini. Mengapa butuh Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila ya karena kita memang multi etnis, multi agama, multi golongan. Jadi, jangan coba-coba untuk anti terhadap politik aliran, itu berbahaya karena akan terjadi perpecahan bangsa ini. Sejak UUD1945 diamandemen, pemimpin dan elit politik sudah meninggalkan tujuan negara yang ada dalam Proklamasikan 17 Agustus 1945. Mungkin para elit juga lupa tujuan Indonesia merdeka dalam Alinea Keempat: “Kemudian daripada itu untuk membentuk susunan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Amandemen UUD 1945 dengan merubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara justru kita masuk di dalam alam ketidakadilan, semua yang berkuasa partai politik, suka tidak suka, mau tidak mau, rakyat di-partai politik-an, jika tidak ikut di dalam partai politik maka rakyat tidak punya hak bersuara, tidak punya hak memilih dan dipilih. Partai politik menjadi segala-galanya. Kehidupan rakyat ini ditentukan oleh suara politik, bahkan rusak dan tidak rusaknya kehidupan berbangsa dan bernegara ditentukan oleh banyak-banyakan suara di DPR . Mari kita kini membuka lembaran sejarah bangsa. Apa yang sedang terjadi sekarang ini sudah pernah terjadi di negeri ini. Dan mari kita baca cuplikan pidato Bung Karno Penemuan Kembali Revolusi Kita (The Rediscovery of Our Revolution) 17 Agustus 1959 di Jakarta. ”Sebetulnya, dulu, Rakyat dalam berbagai lapisan atau berbagai golongan, telah juga menjalankan aktivitas di lapangannya masing-masing. Akan tetapi aktivitasnya itu tidak terkoordinir satu sama lain, tidak terkoordinir di atas persadanya satu dasar dan satu jurusan, – “satu buat semua, semua buat satu”, – satu, yaitu Negara supaya menjadi Negara Kesatuan yang kuat berwilayah kekuasaan dari Sabang sampai ke Merauke, dan Masyarakat supaya menjadi masyarakat adil dan makmur yang memberi kebahagiaan kepada semua warga negara di seluruh tanah-air. Dulu aktivitas itu kadang-kadang bersimpang-siur, sehingga kadang-kadang aktivitas satu golongan dilakukan atas kesengsaraannya atau kemelaratannya golongan yang lain. Aktivitas yang bersimpang-siur ini malahan tidak mendekatkan kita kepada tujuan Revolusi, melainkan malahan menjauhkan kita dari tujuan Revolusi! Karena itu kita sekarang harus mengadakan herordening dan koordinasi total! Herordening politik. Tidak boleh lagi terjadi, bahwa Rakyat ditunggangi oleh pemimpin. Tidak boleh lagi terjadi, bahwa Rakyat menjadi alat demokrasi. Tetapi sebaliknya, demokrasi harus menjadi alat Rakyat. Alat Rakyat untuk mencapai tujuan Rakyat. Tujuan Rakyat yang telah dikorbani oleh Rakyat berpuluh-puluh tahun, yaitu Negara kuat, masyarakat adil dan makmur”. Demokrasi liberal yang sedang di jalan dengan sistem kepartaian, negara ini menjadi liberal Kapitalisme. Bhkan, super kapitalis tanah-tanah rakyat direbut oleh Oligarki kapitalis dan negara kehilangan kedaulatannya. Demokrasi dengan membatasi rakyat yang mengajukan pemimpinnya harus diakhiri. Presidential threshold ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017. Pasal tentang ambang batas tersebut dinilai telah menghilangkan hak konstitusional setiap warga negara untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin bangsa. Ketentuan itu berpotensi menutup peluang publik untuk bisa mendapatkan pasangan capres dan cawapes yang fresh. Mengembalikan UUD1945 secara murni dan konsekuen harus segera dilakukan guna menyelamatkan Indonesia dari golongan oligarki. Karena adanya kerusakan yang sudah sangat akut ini diperlukan pemimpin yang berani melakukan revolusi kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. (*)
Dengan Tema Indonesia Sehat, Pariwisata Bangkit, FSP Parekraf KSPSI Gelar Munas Pertama di Bali
Jakarta, FNN – Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (FSP Parekraf), anggota dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Pertamanya. Setelah sebelumnya dideklarasikan di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 30 Maret 2022, kurang dari tiga bulan kemudian Pengurus Pusat dan sekurangnya 13 Pengurus Daerah dari Aceh sampai Sulawesi Barat beserta Pengurus Cabang dan Pengurus Unit Kerja di dalamnya bergerak cepat menata organisasi dengan melaksanakan Munas di Bali pada tanggal 21-22 Juni 2022. “Sikap proaktif masyarakat sangat diperlukan untuk mempercepat pemulihan negeri. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (FSP Parekraf) KSPSI sebagai bagian dari society yang anggotanya terkena dampak langsung yang sangat besar akibat pandemi ini, sangat siap bersinergi dengan pemerintah dan pihak swasta”, tutur Moh Jumhur Hidayat, Ketua Umum FSP Parekraf KSPSI. “Salah satu tujuan kami menyelenggarakan Musyawarah Nasional dengan tema Indonesia Sehat, Pariwisata Bangkit ini, selain merupakan amanat AD/ART FSP Parekraf KSPSI Pasal 28, juga sebagai ikhtiar dari seluruh pekerja di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di seluruh Indonesia untuk berkoordinasi menyusun program yang sekiranya dapat membantu Pemerintah demi tercapainya bangsa yang sehat yang diharapkan menjadi monumen kebangkitan pariwisata Indonesia.”, tambah Jumhur. Seperti diketahui, Pandemi COVID-19 telah menjadi tantangan bagi seluruh masyarakat dunia. Sudah 2 tahun lamanya, pandemi ini menyerang kita semua. Segala lini kehidupan terkena dampak akibat pandemi ini, mulai dari kesehatan hingga ekonomi. Diperlukan kerja sama dari berbagai sektor untuk bisa membawa Indonesia bertahan dan melewati masa kelam ini. Sementara itu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Salahuddin Uno, saat beraudiensi dengan FSP Parekraf KSPSI di Gedung Pesona pada 13 Mei 2022 lalu mengatakan, “Kami berharap dengan adanya kemitraan dengan Serikat Pekerja Parekraf ini bisa mempercepat pemulihan ekonomi kita, membuka peluang usaha, dan membuka lapangan kerja yang luas.” “Yang pertama, tugas Kementerian adalah memastikan agar supaya industri ini kondusif dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja parekraf. Kedua, Kementerian siap berkolaborasi untuk up-skilling, re-skilling, dan new-skilling pekerja di bidang parekraf.”, pungkas Menteri Sandi. Munas ini akan dilaksanakan mulai pukul 7.00 WITA di Inna Bali Heritage Hotel, Denpasar Utara dan dihadiri oleh Sandiaga Salahuddin Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI), Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja RI) atau yang mewakili, Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati (Wakil Gubernur Bali sekaligus Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia/PHRI DPD Bali, mewakili Gubernur Bali yang harus menghadiri kegiatan lain di Jakarta). Sebagai upaya physical distancing dan implementasi dari penerapan teknologi digital, Munas ini dilakukan secara hybrid (offline dan online) dengan disiarkan secara live melalui platform Zoom dan Youtube yang dapat diakses melalui pranala : https://bit.ly/parekraf_tv. (sws)
Masih Adakah Masa Depan Islam di Indonesia?
Dan terakhr, bangsa Indonesia punya falsafah hidup Pancasila dimana sila pertamanya adalah bermakna ketegasan nilai Tauhid. Yaitu Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Dimana konsepsi Pancasila yang notabonenya adalah kristalisasi nilai-nilai Islam juga menjadi pintu pemersatu Nusantara yang majemuk. Keberagaman nusantara adalah miniatur keberagaman dunia saat ini. Oleh: R. Baskoro Hutagalung, Forum Diaspora Indonesia MENARIK membaca berita mainstream (Babenews, Kumparan, Detik.Com) yang memberitakan tentang pengepungan 10 jam rumah artis kontroversial Nikita Mirzani oleh anggota Polres Serang, yang kemudian pulang dengan tangan hampa. Mengapa berita ini menarik khususnya bagi ummat Islam? Karena tampak sekali perbedaan perlakuan ketika aparat penegak hukum berurusan dengan kelompok Islam. Seperti penangkapan paksa terhadap ex Sekjend FPI Munarman, Habieb Rizieq Shihab, Gus Nur, Ustad Alfian Tanjung, (Alm) Ustad Maheer, dan terakhir kelompok Ormas Khilafatul Muslimin. Belum lagi kalau kita bicara tentang tragedi KM50, Sutoyo Cs, yang “dibunuh” di tempat tanpa pengadilan. Jawaban secara alibi hukum tentu akan ada saja diada-adakan oleh aparat penegak hukum kita. Apakah itu mereka karena menggunakan pasal terorisme, keamanan negara, atau karena ini kasus “extra ordinary” atau mungkin saja karena upaya perlawanan sehingga aparat penegak hukum mengambil langkah “tegas terukur” dimana maksud dan pengertiannya hanya mereka yang paham. Artinya, kita melihat sebuah sketsa buram dan menyedihkan bagi nasib kelompok Islam saat ini di Indonesia. Dicap sebagai kelompok mayoritas, dikunci dengan stigma radikalisme dan intoleran, tetapi dalam kenyataan kehidupan sosial justru mendapatkan perlakuan diskriminasi dan intimidasi serta pengekangan dalam menjalankan syariat agamanya yang sebenarnya dijamin oleh konstitusi UUD 1945 pasal 29 (ayat) 2 yang berbunyi, “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk menjalankan agama dan kepercayaannya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing”. Tapi yang kita saksikan hari ini adalah ketika pemeluk agama lain melakukan tindak kejahatan, tidak pernah dikaitkan dengan agama yang dianutnya. Tapi berbeda apabila yang melakukan tindak kejahatan dari agama Islam, langsung dikaitkan dengan agama dan ibadahnya. Ketika pemeluk agama lain, atau ummat Islam itu sendiripun menggunakan pakaian yang bertentangan dengan ajaran Islam, atau gaya baru dari luar, maka akan dianggap sebagai sebuah ekspresi kebebasan dalam HAM (Hak Azazi Manusia). Namun ketika ummat Islam menggunakan pakaian yang disunnahkan Nabi Muhammad sebagai bahagian ibadah seperti cadar, Jilbab, Ghamis, Celana Cingkrang, Sorban, maka akan dicaci- maki dan distigmakan dengan radikalisme, kadrun, arab, dan bahkan teroris. Banyak lagi kalau kita mau ungkap dan bahas tentang perlakuan diskriminasi dan intimidasi terhadap kehidupan ummat Islam di Indonesia. Yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa hal ini bisa terjadi ? Sedangkan para pemimpin negara ini adalah Islam ? Bahkan wakil presidenya seorang Kiyai dan ulama besar ? Para menterinya juga banyak Islam, tokoh agama, guru besar ? Ditambah lagi, ratusan ribu pesantren, ribuan sekolah Islam, dan mungkin jutaan ulama, ustadz, Kiyai, dengan performance yang luar biasa. Bahkan, juga banyak yang memiliki Ormas Islam, organisasi kepemudaan, bahkan juga partai politik Islam, para pejabat, aparat TNI-Polri juga Islam, jutaan mesjid dan Mushola, dan terakhir 83 persen penduduk Indonesia yang 270 juta ini adalah Islam. Namun kenapa semua ini bisa terjadi ?? Atau hal ini hanya dirasakan oleh barisan para sakit hati yang mengatasnamakan Islam saja ? Toh bagi kelompok Islam yang lain lagi tak ada merasakan apa-apa, dan tidak ada masalah dengan Islam di Indonesia? Sekarang mungkin kita baru sadar. Bahwa sebelum rezim ini berkuasa, ummat Islam hidup tenang. Para ulama dan kiyai begitu dihormati. Bahkan ketika ada permasalahan konflik sosial di daerah misalnya, cukup seorang tokoh ulama atau Kiyai menelpon Kapolda atau Kapolres, selesai masalah. Kehidupan sakral beragama begitu dihormati. Tak ada yang saling merecoki. Jauh berbeda dengan sekarang. Semua dibalik, seolah agama jadi sumber masalah kesemrawutan bangsa ini. Banyak tentunya pertanyaan kritis yang mesti kita jawab hari ini. Bagaimana gambaran nasib ummat Islam saat ini di Tanah Air. Ada yang menganggap lagi kritis dan bermasalah, tetapi ada juga malah sebaliknya. Menganggap bahwa Islam baik-baik saja. Dan menganggap justru Islam dirusak oleh para kelompok radikal dan kadrunisme. Untuk itulah tulisan ini dibuat mencoba mengurai dan mendiferensiasikan semua agar kita jernih mengamatinya. Pertama. Yang paling krusial terjadi terhadap ummat Islam itu sendiri adalah perpecahan dari internal Islam itu sendiri. Dan perpecahan ini sudah terjadi sejak zaman para Khalifah Urassyiddin. Dimana perpecahan yang awalnya hanya perbedaan pendapat terhadap kepemimpinan, lalu meluas dan melebar sampai kepada aliran, mahzab, dan manhaj (methode) dalam berdakwah. Kedua. Perpecahan dan perbedaan ini yang kemudian dalam konteks Nusantara diteliti, diterjemahkan, dan dimodifikasi oleh seorang sosiolog dan missionaris Belanda bernama Snouck Ugronje kedalam bentuk menjadikan Islam ke dalam tiga kelompok yaitu ; Islam kelompok Ibadah, Islam Kelompok Ekonomi, dan Islam kelompok Politik. Sehingga sejak pemerintahan Belanda telah terjadi kooptasi, apabila ber-Islam hanya untuk ibadah saja maka akan dibiarkan. Apalagi kalau ajaran Islamnya menjauhi dunia maka akan dijaga. Tetapi kalau ber-Islam nya mulai masuk wilayah ekonomi dan politik, maka akan dihabisi. Ketiga. Polarisasi Islam ini semakin mengkristal setelah dilaksanakannya Pemilu pertama pada juli 1955. Hasil pemilu pertama dalam sejarah politik Indonesia ini, secara rinci membagi-bagi dan memetakan secara jelas basis-basis masyarakat berdasarkan pilihan partainya. Khususnya bagi kelompok Islam. Akan terlihat masa yg basis NU, basis Muhammadiyah, Masyumi, Perti, kelompok Nasionalis hingga Komunis. Dan juga mana yang abu-abu tradisional. Keempat. Kondisi geopolitik global pasca perang dunia I dan II, sehingga runtuhnya Kekhalifahan Utsmani pada tahun 1924 juga sangat berpengaruh terhadap perjalanan Islam di Nusantara. Ibarat anak ayam yang lepas dari induknya. Karena dalam catatan sejarah, banyak kesulthanan di Nusantara yang menjadi protektoratnya Kekhalifahan Utsmani (Salim A Fillah 2018). Kelima. Munculnya barat sebagai pemenang perang dunia ke-dua, lalu membangun tatanan dunia baru yang kita kenal dengan istilah “the new world order”. Tentu banyak belajar dengan masa lalunya. Yaitu bagaimana mempertahankan hegemoni kekuasaan tatanan dunia baru yang mereka buat selama-lamanya. Sedangkan dalam fakta sejarah, ada satu kekuatan global dunia yang paling mereka takutkan, yaitu kekuatan global Islam. Karena kekuatan global Islam dalam system Khilafah pernah juga berkuasa selama 1333 tahun lamanya dan menguasai 1/3 bumi secara bertahap dalam 6 masa ke khalifahan hingga terakhir Kekhalifahan Utsmani Ottoman Turkey runtuh 1924. Keenam. Kekuatan global yang saat ini dikuasai barat, mulai memainkan politik devide et impera (pecah belah adu domba), dengan melakukan operasi perang pemikiran (Ghouzul Fikri) terhadap ummat Islam. Mempelajari sendi-sendi kelemahan Ummat Islam lalu mengadu domba dengan cara memecah belah Ummat Islam ke dalam bentuk aliran ibadah, manhaj dakwah, dan liberalisme pemikiran. Sehingga akhirnya saat ini Islam terpecah belah. Pintu dari pecah belah ummat Islam ini sangat efektif dilakukan melalui era kolonialisasi (Penjajahan). Membagi wilayah kekuasaan Islam yang dulunya satu payung akidah, menjadi terkotak-kotak menjadi negara bangsa (Nation State). Setelah terpecah belah melalui bentuk nasionalisme kenegaraan bukan agama lagi, lalu dipecah lagi melalui aliran-aliran ibadah, mahzab, harokah, manhaj dakwah, dan keorganisasian. Dimana akhirnya masing-masing aliran ini terjebak kepada ego sekterian alirannya. Ketujuh. Dan yang paling berbahaya dari keterpecahbelahan aliran sekterian dalam Islam itu adalah upaya sekulerisasi dan liberalisasi Islam. Yaitu sebuah pemikiran bagaimana memisahkan kehidupan dengan ajaran agama Islam. Agama hanya untuk ritual ibadah private semata. Sedangkan tentang kehidupan sosial-politik-ekonomi- budaya dan pemerintahan tunduk pada hasil pikiran manusia. Makanya tidak heran saat ini di Indonesia lagi tumbuh suburnya kelompok yang mengatas namakan pemeluk agama Islam, tetapi sering melecehkan bahkan bangga memperolok-olok ajaran dan simbol Islam. Kedelapan. Kondisi keterpecahanbelahan ummat Islam di Indonesia ini diperburuk lagi dengan berhasilnya “perang pemikiran” sejak zaman kolonial oleh para musuh Islam, agar ummat Islam tidak melek politik. Menjauhi politik, dan menganggap politik kekuasaan itu kotor dan agama itu suci. Hasil perang pemikiran destruktif terhadap ummat Islam itulah yang menjadi malapetaka bagi ummat Islam Indonesia saat ini. Dimana ketika kekuasaan politik dijauhi, maka diambil alih oleh kelompok Islam yang terafiliasi dengan kelompok Islam liberal-sekuler-syiah dan Islam opportunis. Jadi jangan heran, perlakuan pemerintah terhadap ummat Islam saat ini banyak yang kontroversial dan menyakiti ummat Islam. Karena bagi penguasa hari ini didominasi oleh kelompok Islam yang secara pemikiran liberal dan sekuler. Bahkan ada juga disusupi Syiah. Kesembilan. Yang menjadi masalah juga bagi ummat Islam itu sendiri adalah, penyakit “Wahn”. Yaitu penyakit cinta dunia dan takut mati. Karena kalau kita semua ummat Islam Indonesia ini jujur. Tak ada alasan, saat ini Islam babak belur dikriminalisasi oleh kelompok liberal-sekuler tersebut. Ini bisa terjadi karena Ummat Islam itu sendiri yang lemah, tidak kompak, dan sibuk dengan kehidupan duniawinya sendiri. Berdiam diri dengan kemungkaran yang jelas terjadi di depan matanya. Membiarkan saja para pejuang Islam, ulama, aktifis dikriminalisasi di depan hidungnya. Dan menutup mata atau juga “pengecut” melihat segala kemungkaran dan kesewenang-wenangan yang terjadi. Kesepuluh. Dalam konteks politik Indonesia. Keterbelahan ini juga yang dimanfaatkan oleh penguasa rezim hari ini untuk menutupi kegagalan-kerusakan roda pemerintahan. Yaitu, membagi kelompok Islam fundamentalis menjadi kelompok radikal kanan yang jadi musuh utama bersama pemerintah bersama kelompok radikal kiri dan kelompok tengah (opportunis-nasionalis). Karena rezim ini tahu, watak perilaku kelompok radikal kanan yang gemar bernahi munkar akan jadi ancaman bagi kekuasaannya yang di belakangnya adalah oligarkhi. Jadi untuk membendung dan menghadapi kelompok radikal kanan ini, maka pemerintah “memelihara” kelompok radikal kiri dan memanfaatkan tangan kekuasaan untuk menghabisi setiap gerak langkah kelompok radikal kanan tanpa ampun. Mana kelompok yang ikut, manut, patuh pada pemerintah akan aman dan diamankan. Mana yang bandel dan “sok-sok”an kritis dan menentang kepentingan oligarki melalui pemerintahan, maka akan disikat dengan berbagai cara. Dari sepuluh bahasan di atas, tentu kita dapat menyimpulkan bahwa kita mesti instropeksi dan jujur. Bahwa keterpurukan peran ummat Islam yang istiqomah (fundamentalis) saat ini juga adalah tak lain berawal dari internal kita sendiri. Sudah saatnya kita mulai perbaiki dari niat, keikhlasan, ilmu pengetahuan (hikmah yang hilang), ghiroh (semangat), fikroh (ruang pikir), dan aljuhdu (kesungguh-sungguhan), tajjarud dan tahadud (totalitas dan pengorbanan) dalam membangun sebuah gerakan ukuwah (persatuan). Tentu juga ini sesuatu yang tidak mudah. Tapi ini adalah sebuah keharusan. Karena pertolongan Allah SWT itu akan datang apabila ada “assbab” (penyebab/alasan) hasil ikhtiar kita semua. Dan kita sebagai bangsa Indonesia yang hidup di Nusantara harus yakin dan optimis dengan segala potensi yang kita punya. Bangsa Nusantara punya sejarah kegemilangan nenek moyang yang menguasai Asia Tenggara, dimana kalau secara luas itu melebihi luas kekuasaan Kekhalifahan Abbasiyah. Selanjutnya bangsa ini juga mempunyai modal sosial dan modal sumber daya alam yang melimpah. Dimana justru potensi ini akan bisa menjadi pintu bangsa Indonesia menjadi negara Super Power baru dunia. Dan terakhr, bangsa Indonesia punya falsafah hidup Pancasila dimana sila pertamanya adalah bermakna ketegasan nilai Tauhid. Yaitu Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Dimana konsepsi Pancasila yang notabonenya adalah kristalisasi nilai-nilai Islam juga menjadi pintu pemersatu Nusantara yang majemuk. Keberagaman nusantara adalah miniatur keberagaman dunia saat ini. Jadi, kalau kita pahami ini semua. Bangsa Indonesia, khususnya ummat Islam, harus merubah mental dan mindset dari inferior menjadi superior. Secara otomatis, sikap mental ini akan melahirkan semangat (ghiroh), dan Jihad (Kesungguh-sungguhan) dalam mendakwahkan Islam secara kaffah. Tidak kaku, tidak jumud, tidak ego, tapi juga tidak berlebih-lebihan. Insya’ Allah. Perth-Australia. 16 Juni 2022. (*)
Gerakan Nasional Melawan Islamophobia
Oleh M. Rizal Fadillah Pemerhati Politik dan Kebangsaan Islamophobia adalah fenomena buruk dunia. Islam yang damai, toleran dan konstruktif dicitrakan terbalik menjadi buruk dan berbahaya dengan berbagai sebutan seperti agama teror, radikal, intoleran atau sebutan lainnya. Ketakutan berlebihan kepada Islam atau Islamophobia adalah disain global yang dtelan secara nasional bahkan lokal. Berangkat dari apa yang dikemukakan oleh Huntington sebagai \"clash of civilization\" maka spirit untuk melumpuhkan bahkan menghancurkan Islam telah menjadi agenda. Hantu-hantu ketakutan pada Islam dibuat agar dunia dapat dipengaruhi, dikomando, dan dikendalikan. Diciptakan ketergantungan kepada Barat di bawah pimpinan Amerika. Pangkal keberangkatan adalah peristiwa 9/11 tahun 2001 yakni serangan ke jantung Amerika baik area bisnis New York, markas pertahanan Arlington Pentagon, maupun pusat pemerintahan Washington. Fitnah keji dilancarkan kepada umat Islam melalui \"kelompok teroris\" yang berbahaya dan mengancam negara-negara. Undang-Undang dan Detasemen dibuat dimana-mana untuk merealisasikan program Islamophobia. Penista agama mendompleng dan ikut bergairah. 20 tahun operasi Islamophobia cukup melelahkan. Pemerintah Joe Biden menghentikan program itu. Council on America Islamic Relations (CAIR) bergerak, Undang Undang Penghapusan Islamophobia dibuat, usulan Ilhan Omar Partai Demokrat disetujui DPR Amerika. PBB menguatkan dengan Resolusi \"International Day to Combat Islamophobia\" 15 Maret 2022. Sebanyak 57 Negara OKI dan 8 negara termasuk Rusia menyepakati dalam Sidang Umum PBB. Dunia harus menghapus Islamophobia untuk Tatanan Dunia Baru (New World Order). Indonesia sebagai negara mayoriras muslim layak menjadi garda terdepan. Memimpin gerakan melawan Islamophobia. Tentu dengan mulai membersihkan anasir-anasir Islamophobist di dalam negeri. Tegas pada penista agama, stop tuduhan teroris, radikalis, atau sebutan buruk lain pada umat, ciptakan iklim yang lebih bersahabat. Undang-Undang Anti Islamophobia harus diterbitkan demi persahabatan umat dan meredam kegaduhan. Membangun kemajuan bersama untuk Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Undang-Undang yang dapat mengantisipasi perusakan moral, melecehkan simbol agama, serta mencegah negara dibawa ke arah liberalisme, sekularisme, maupun machiavelisme. Gerakan nasional melawan Islamophobia mesti dicanangkan. Ini momen untuk membangun kesatuan gerak dan langkah seluruh anak-anak bangsa menuju Indonesia bahagia. Gerakan nasional melawan Islamophobia adalah upaya konstruktif dan kontributif umat Islam untuk menegakkan konstitusi dan ideologi negara serta mengokohkan NKRI. Gerakan untuk memurnikan UUD 1945 dan mengimplementasikan Pancasila sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. PBB telah menetapkan dan menggaungkan. Bangsa Indonesia menjawab dengan bukti dan konsistensi. Siap bersama-sama seluruh anggota PBB untuk melawan Islamophobia. Ayo berjuang bersama dalam gerakan nasional melawan Islamophobia. Untuk Indonesia jaya dan bahagia. Bandung, 17 Juni 2022
Kuat Tuntutan Kembali ke UUD 45, Now
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Sembilan anggota Dokoritsu Zyunbi Tsosakai BPUPKI penanda tangan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 tak pasti mendapat mandat pleno BPUPKI, karena itu sulit disebut sebagai panitia perumus. Sebutan Piagam Jakarta sebagai dokumen sejarah benar. Dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikatakan Piagam Jakarta sebagai menjiwai dan tak dapat dipisahkan dengan UUD 45. Ini tak dapat diperdebatkan lagi. Bung Karno menempatkan dengan cerdas hubungan Piagam Jaiarta dan UUD 45. Perubahan UUD 45 sebanyak 4 x yang dilakukan MPR Reformasi menghebohkan. Zwaakpunt, titik lemahnya pada cara-cara perubahan yang dilakukan onrechterlijk, tak pula ditempatkan dalam Lembaran Negara, sehingga Konstitusi perubahan onrechtlijk. Reaksi atas perubahan muncul sejak 2003 melalui diskusi-diskusi terbuka, juga debat RS verrsus para juru cakap perubahan a.l DR Adnan Buyung, Nasution SH, dan penerbitan buku. Kemudian ada gugatan hukum atas perubahan UUD 45 ke lembaga peradilan dan masih berproses di tingkat MA. Penggugat Dr Zukifli Ecomei. Jalan hukum ditempuh sejak 2020. Aksi massa yang berjalan setidaknya sejak 2021 kini tidak lagi menuntut Jokowi mundur saja tapi sudah mengarah pada soal konstitusi juga. Semula ada suara yang berminat pada Reformasi jilid II, tapi sambutan dingin. Perubahan konstitusi saja effek dari reformasi. Tuntutan perubahan politik yang tengah berlangsung makin kuat mengarah pada normalisasi sistem. Pada 16/6/2022 di Gedung DPD Majelis Permusyarawatan Bumi Putera Indonesia menyerahkan mandat pada Ketua DPD LaNyalla untuk kembalikan UUD 45 hasil proklamasi RI. Mantan Wapres Jend Pur Try Sutrisno dalam sambutannya mengatakan, Kalau dalam Islam beliau (La Nyala) ini kita panggil Syuhada, karena beliaulah yang akan berjuang menyelamatkan bangsa dari oligarki. Seraya membaca berita itu saya pun terkenang kepada bapak2 dan ibu baik yang masih ada, atau yang telah berpulang ketika kami sejak 2003 memulai berjuang kembali ke UUD 45 yang asli. Mereka a.l Ibu Supeni Pujobuntoro, mantan KSAD Jend Pur Tyasno Sudarto, Kwik Kian Gie, Wakil Ketua DPR Sutarjo, Prof Sumantri SH, Amin Aryoso, Didiek Purnomo, dan RS. (RSaidi)
Ending Reshuffle: Jokowi Ajukan Ganjar Pranowo – Puan Maharani?
Jakarta, FNN - Apa yang Anda pikirkan bila melihat foto-foto dan video ini? Ini adalah saat tujuh orang ketua umum Parpol pendukung pemerintah berjalan bersama mengapit Presiden Joko Widodo. Demikian pertanyaan yang disampaikan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Hersubeno Point, Rabu (16/6/2022). Jokowi berada di tengah, di sebelah kanannya Ketum PDIP Megawati, diikuti Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan di ujung kanan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Di sebelah kiri Jokowi itu Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, kemudian Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PPP Suharso Monoarfa, dan yang ada di ujung paling kiri itu Ketum PAN Zulkifli Hasan. “Entah kebetulan atau memang sudah diatur sedemikian rupa posisi di kanan yang paling jauh tadi ditempati oleh Prabowo, dan diujung sebelah kiri paling jauh ini Zulkifli Hasan dua ketua umum partai ini pada pemilu lalu kan tidak berada dalam barisan pendukung Jokowi,” tegas Hersubeno. Prabowo malah menjadi capres saingan Jokowi. Dia malah menjadi penantang Jokowi. Namun sebelum pembentukan kabinet Prabowo berhasil “diakuisisi” menjadi pendukung Jokowi sekaligus ditarik masuk menjadi bawahan Jokowi dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan. Zulkifli Hasan, setelah melalui tarik-menarik penantian yang panjang akhirnya masuk juga dalam kabinet ini, tapi di masa akhir pemerintahan periode kedua dari Jokowi. Menurut Hersubeno, PAN pada awalnya terganjal masuk kabinet karena masih dijaga Amien Rais sebagai Ketua Dewan Kehormatan. Tapi, seiring pergolakan internal bahkan kemudian pertikaian antar desa. Karena Amien Rais dengan Zulkifli Hasan ini besan. Kemudian setelah Zulkifli Hasan terpilih pada kongres PAN di Kendari ketika itu kemudian Amien Rais kemudian diberhentikan dari partai. Masuknya PAN dalam kabinet ini hanya tinggal masalah waktu saja tapi memang terjadi tarik-menarik yang cukup panjang dan baru sekarang penantian itu berakhir. Momen Jokowi “jalan bareng”, seperti tayangan dalam video itu terjadi setelah tujuh Ketum parpol pendukung makan siang bersama sebelum pengumuman dan pelantikan menteri yang baru dilaksanakan pada pukul 13.30 hari Rabu kemarin. “Sekali lagi saya tanyakan kepada Anda apa yang anda pikirkan dan kemudian simpulkan dari video tadi betapa perkasanya ya pemerintah Jokowi, didukung oleh tujuh dari sembilan partai di parlemen, menyisakan PKS dan Demokrat di luar pemerintahan. Saya enggak mau menyebutnya sebagai oposisi karena di luar pemerintahan,” ujar Hersubeno. Total kursi yang mereka kuasai di parlemen saat ini ke kursi para pendukung pemerintah itu 81,9 persen. Artinya itu tersisa hanya 18,1 persen kursi di DPR di luar koalisi pemerintah. Dengan UU Pemilu yang masih menggunakan ambang batas atau presidential threshold 20% untuk syarat mencalonkan, maka praktis hanya partai-partai pengusung pemerintah yang bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres pada pilpres 2024. Mereka tinggal baku atur siapa yang akan dijadikan presiden dan wapresnya. Tentu untuk basa-basi mereka tidak akan mengajukan calon tunggal tapi ada dua calon dan satu calon boneka. “Kira-kira begitu skenarionya. Nanti calon boneka itu juga akan mereka tarik dan beri posisi di kabinet, persis seperti apa yang terjadi pada pilpres ketika Jokowi-Ma\'ruf Amin berhadapan dengan Prabowo-Sandiaga Uno,” lanjutnya. Prabowo langsung ditarik masuk pada awal pembentukan kabinet, sementara Sandiaga Uno menyusul di tengah jalan, mereka semua senang, happy, tinggal rakyat yang dibiarkan melongo, uring-uringan, marah, karena merasa sudah dikhianati. Dan yang paling parah sampai sekarang terjadi pembelahan yang terus berlanjut. Ritual semacam itu, menurut Hersubeno, sangat mungkin akan terulang lagi pada Pilpres 2024. Partai-partai pendukung pemerintah tersebut pada awalnya memang sempat terbelah karena isu tiga periode. Kemudian isu penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan. Tapi, reshuffle kabinet jilid-3 yang dilakukan oleh Jokowi itu menunjukkan, mereka sesungguhnya masih sangat kompak, bahkan semakin kuat dengan masuknya PAN ke kabinet. K “Keputusan Jokowi melakukan reshuffle kabinet secara parsial ini yang hanya mengganti dua orang menteri plus menggeser tukar personil dan penambahan seorang wakil menteri ini menunjukkan betapa cerdiknya Jokowi memainkan bidak catur politiknya,” ungkap Hersubeno. Setidaknya ada empat alasan mengapa Hersubeno menyebut Jokowi sangat cerdik memainkan bidak catur politiknya ini. Pertama, Jokowi sama sekali tidak mengurangi jatah partai-partai pendukungnya. Yang kedua, Jokowi memanfaatkan reshuffle kabinet ini dengan menambah jumlah partai pendukung pemerintah, dan yang ketiga, Jokowi memperkuat posisi pendukungnya di kabinet yang berasal dari non partai. Keempat, skenario yang sangat seru karena Jokowi ini semakin kuat menutup peluang Anies Baswedan untuk mendapatkan tiket pencapresan pada Pilpres 2024 nanti. Mengapa Hersubeno menyebut ada empat alasan pertama tadi Jokowi dan sama sekali tidak mengurangi jatah partai pendukungnya. Langkahnya ini sangat taktis untuk menjaga ketenangan di akhir masa jabatannya. Semula berhembus spekulasi Menko Perekonomian sekaligus Ketum Golkar akan dicopot dari jabatannya. Spekulasi itu sudah cukup lama berhembus, bahkan kemudian diikuti dengan rumor dia akan dikudeta dari jabatannya. Rumor ini semakin santai dan kuat ketika dewan pakar PAN Drajat Wibowo menyatakan akan ada nama besar yang terdepak dari kabinet dan reshuffle tersebut akan menjadi efek domino dalam politik Indonesia. Ucapan semacam itu petunjuk bahwa Airlangga akan dicopot. Sebelumnya, sejumlah media berspekulasi apakah mungkin kalau nama besar itu Luhut Binsar Pandjaitan. Memang nggak salah spekulasi semacam itu, karena nama besar sekarang yang kita sebut di dunia politik Indonesia pasti mengacu kepada Luhut. Dia kalau kita lihat tidak mungkin. Yang paling mungkin dicopot adalah Airlangga Hartarto. Bahkan, sejumlah media itu menyebut posisinya akan diganti oleh Luhut. Luhut dari Menko Marinves menggantikan posisi dari Airlangga sebagai Menko Perekonomian. Posisi yang ditinggalkan Luhut sebagai itu akan diisi oleh Erick Thohir. Begitu juga dengan NasDem yang sehari sebelum reshuffle itu nama Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo juga termasuk dalam daftar yang akan dicopot. SYL adalah kader partai NasDem. Dia bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan M. Luthfi, dan Menteri Agraria Sofyan Djalil bahkan sudah dipanggil ke Istana dan oleh media ini dijadikan isyarat, ketiganya akan dicopot. Dugaan media ini tidak terlalu meleset ya karena Luthfi dan juga Sofyan Djalil benar-benar dicopot dari jabatan masing-masing sebagai Menteri Perdagangan dan Menteri Agraria Tata Ruang, tapi Mentan Syahrul Yasin Limpo lolos dari lubang jarum. “Dengan mempertahankan Airlangga dan SYL dan tidak mengutak-atik pos kementerian dari parpol, maka Jokowi ini berhasil menjaga ketenangan dan sekaligus dia bisa memperteguh, memperkuat dukungan dari parpol-parpol pendukungnya,” ungkap Hersubeno. Begitu juga dengan partai-partai lain termasuk PKB, PPP, Gerindra dan tentu saja PDIP tak ada yang diganggu Jokowi bahkan partai non parlemen seperti PSI pun itu sama sekali tidak diganggu jatah mereka sebagai Wamen ATR. Hanya ditukar personilnya dari Surya Chandra bertukar posisi dengan Raja Juli Antoni yang masuk. Kedua, melalui reshuffle kabinet ini, Jokowi memperbesar dan memperkuat partai pendukungnya. Jokowi memasukkan Zulkifli Hasan sebagai Menteri perdagangan menggantikan Luthfi dan menambah partai baru non parlemen dengan menjadikan Sekjen PBB Afriansyah Nur sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Khusus untuk Afriansyah Nur ini kita perlu memberi catatan bahwa Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra itu bersama dengan Ketua DPD LaNyalla Mattalitti sudah mengajukan gugatan Presidential Threshold 20%, padahal PT 20% ini betul-betul yang sangat dijaga oleh pemerintah. Karena untuk apa tadi? “Untuk menjaga permainan. Hanya mereka saja yang boleh bermain, hanya mereka saja yang bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden,” tegas Hersubeno. Dengan masuknya Apriansyah Nur ini pasti akan jadi bahan pertimbangan dari Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketum PBB apakah dia masih bersikeras juga untuk menggugat PT 20% walaupun kalau kita lihat sejarahnya dia ini bukan hal yang baru dia sudah sejak lama menggugat ini. Dengan masuknya Apriansyah Nur tadi Jokowi sekaligus menambah jumlah politisi di kabinetnya. Sekarang ini total menjadi 50 orang yang ada di pos kementerian dan wakil menteri, 24 orang berasal dari politisi. Ketiga, Jokowi juga mulai menambah jumlah pendukungnya yang dari non partai dengan memasukkan nama mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Marsekal Hadi ini adalah kolega lama Jokowi semasa dia menjadi Walikota Solo bahkan karir Hadi yang melejit sampai menjadi Panglima TNI ini juga tidak lepas dari perkoncoan lama mereka. Yang keempat, “Ini saya kira yang paling menarik ya ini salah satu langkah persiapan lain menuju Pilpres 2024. Ini Jokowi yang menutup peluang Anies Baswedan untuk mendapatkan tiket pada pilpres 2024. Gimana ceritanya?” Semula, partai yang diperkirakan akan berpeluang besar mendukung Anies itu adalah Nasdem, PAN, dan PPP. Kemudian Jokowi sudah mulai menutup ke peluang itu dengan terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PPP, dan PAN Ini dicurigai dan diduga akan menjadi partai yang mengusung Jokowi untuk tiga periode ataukah kalau tidak tiga periode, ini akan digunakan oleh Ganjar Pranowo sebagai sekocinya Jokowi. Dengan masuknya Zulhas ke kabinet ini, maka praktis peluang itu sudah benar-benar tertutup nggak mungkinlah sekarang Zulhas bermain mata gitu dengan Anies Baswedan. Padahal kita tahu bahwa konstituen PAN itu mayoritas menginginkan Anies Baswedan, tapi kita sudah sama-sama tahu bahwa aspirasi rakyat aspirasi konstituen tidak selalu sejalan dengan aspirasi atau keinginan dari para elit politik kita. Menurut Hersubeno, sekarang berarti tinggal NasDem yang tersisa. “Dan saya kira hari ini kita akan mendengar apakah NasDem tetap akan menyebut nama Anies sebagai salah satu kandidat yang akan diusungnya,” tuturnya. Kita bahwa para pengurus wilayah dari NasDem itu dalam Rakernas Nasdem kali ini diminta untuk mengusulkan nama-nama siapa yang akan diusung menjadi calon presiden pada pilpres 2024. Dan nanti tiga nama ditentukan oleh Surya Paloh. Dari berbagai daerah memang nama Anies ini yang paling kuat. Bila kemudian ternyata Surya Paloh memutuskan tidak mengusung nama Anies itu artinya memang sudah terjadi di dalam kabinet tidak mengusung nama Anies maka praktis tiket untuk Anies sudah tidak tersedia. Tapi, bila Anies masih masuk sebagai salah satu capres yang bakal diusung NasDem, peluangnya masih terbuka walaupun Hersubeno jujur menyatakan, sangat berat. Kenapa? Karena di luar NasDem kemungkinan yang bisa mengusung Anies Baswedan itu adalah koalisinya bersama PKS dan Demokrat. Bila NasDem berkoalisi dengan PKS dan Demokrat, maka jumlah kursi mereka mencukupi syarat ambang batas pencapresan, yakni 20%. Mengapa peluangnya cukup berat? Sebab kalau kita mencermati dinamika internal di PKS suara mereka ini tidak bulat, sinyal itu tidaknya bisa kita tangkap dari ucapan Sekjen PKS Habib Abubakar Al-Habsyi yang menyatakan partainya tidak mau lagi berada di luar pemerintahan. Media menafsirkan bahwa mereka sudah lelah menjadi oposisi dan dengan begitu benar-benar mereka harus melakukan kalkulasi dengan siapa mereka akan berkoalisi pada Pilpres 2024 kalau peluangnya misalnya Anies sangat kecil mereka tidak akan masuk dalam koalisi itu. Jadi syarat utamanya adalah secara kalkulasi politik yang diusung itu harus menang Pilpres. “Jadi Anda boleh tidak sepakat dengan langkah Jokowi, boleh menilai bahwa reshuffle kali ini hanya menyenangkan elit karena ada tukar-tambah politik yang menguntungkan, tak ada kaitannya dengan masyarakat,” tukas Hersubeno. Namun, lanjutnya, bukan itu tujuan dari reshuffle kabinet kali ini. “Nggak ada urusannya soal minyak goreng dan sebagainya. Itu hanya gimmick atau kalau kata halusnya, komunikasi politik saja,” tegasnya. Tapi bagi Jokowi dan juga bagi para pendukungnya, terutama bagi kelompok kepentingan yang berada di belakangnya yang sering disebut sebagai oligarki, reshufle kali ini setidaknya bisa membuat mereka sementara menarik nafas sangat lega. Itu disebabkan, sejak munculnya ide tiga periode atau penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan, Jokowi berada dalam tekanan yang sangat berat dari partai pendukungnya. Tapi kalau dilihat apa yang terjadi setelah reshuffle itu, kelihatannya semuanya sudah mulai berbaik-baikan. Kalau toh ada sedikit catatan, ada sedikit muncul ketidakpuasan itu dari PDIP mungkin kurang tepat juga kalau menyebutnya sedikit, karena apa? Pertama, target mereka untuk menggusur Menko Luhut itu tidak tercapai. Sudah lama sekali kita tahu bahwa PDIP ingin menggusur Luhut tapi dengan waktu yang tersisa tinggal dua setengah tahun rasanya sampai akhir periode ini niatan dari PDIP ini tidak akan tercapai. Yang kedua, mereka juga tidak dapat tambahan kursi apakah itu merambah posisi menteri ataupun wamen. Kita membaca di media, sebelumnya sejumlah fungsionaris PDIP menyatakan keyakinannya bahwa PDIP akan mendapatkan tambahan jatah kursi di kabinet. “Jadi apa dong kira-kiranya akan dijanjikan atau yang sudah dijanjikan oleh pak Jokowi kepada Megawati?” tanya Hersubeno. Sehingga kemarin setelah Jokowi hadir dalam peresmian di masjid At-Taufiq, Megawati menyatakan senang. Ini tampaknya, dugaan banyak pengamat yang menduga ada upaya-upaya untuk merukunkan Megawati dengan Jokowi itu dengan cara menduetkan Ganjar-Puan. Selama ini gara-gara Ganjar tersebut, hubungan dengan PDIP menjadi rendah. Pertama tadi jelas soal tiga periode, dan kedua juga adanya kecenderungan, adanya kecenderungan Jokowi mengajukan Ganjar sebagai capres itu juga menjadi persoalan yang mengganjal hubungan antara Jokowi plus Ganjar dengan Megawati dan PDIP. Anda pasti bertanya-tanya apa mungkin dia menduetkan Puan dengan Ganjar dalam hal ini Puan sebagai Wakil Presiden dan Ganjar sebagai Presiden. Dalam politik itu tidak ada yang tidak mungkin karena kalau Anda cepat baca-baca di media ini Guntur Soekarnoputra bahkan dikabarkan akan membuka Musyawarah Nasional Laskar Ganjar yang akan dilaksanakan di Kota Blitar 19 Juni mendatang dan di situ Laskar Ganjar ini menyatakan akan mengusung pasangan Ganjar dan Puan sebagai capres dan cawapres pada pilpres 2024. “Bagaimana menurut Anda? Silakan Anda menyimpulkan sendiri. Saya yakin udah punya penilaian yang berbeda dengan saya,” kata Hersubeno. (mth/sws)
POPULER
