ALL CATEGORY
Jokowi Banting Stir atau Masuk Jurang
Oleh M. Rizal Fadillah Pemerhati Politik dan Kebangsaan Kejadian di Sri Lanka harus menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat Indonesia baik rakyat maupun pemerintah. Mengabaikannya dapat berakibat buruk baik kekacauan maupun kerusakannya. Menyesal karena terlambat mengantisipasi. Perubahan begitu cepat jika kondisi memang telah matang. Perasaan ketertekanan dan kekecewaan rakyat Indonesia atas pola penyelenggaraan negara yang abai pada keadilan dan keadaban adalah bara yang potensial untuk dapat cepat berubah menjadi api yang membakar. Upaya meredam atau menumpas akan sia-sia pada momen kekuatan rakyat sudah mewujud gelombang air bah. Sebagaimana adagium \"vox populi vox dei\"--suara rakyat suara Tuhan. Bangsa di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi tidak sedang mengarah pada tujuan yang membahagiakan. Kegagalan dalam mengendalikan telah membawa bangsa dan negara ini bergerak menuju jurang. Mungkin masih ada kesempatan Jokowi untuk segera banting stir agar kendaraan yang dikendarai dapat selamat. Lima ruang untuk banting stir menghindari jurang, yaitu : Pertama, menginisiasi pencabutan atau pembatalan UU Cipta Kerja. Aturan yang merugikan pekerja ini memungkinkan buruh untuk terus menerus melakukan aksi. Andai terjadi mogok secara nasional maka dampak ekonominya akan menjadi sangat luar biasa. Pekerja atau buruh akan berbahagia jika UU Omnibus Law ini dicabut atau dibatalkan. Kedua, arahkan politik hukum pada penghapusan PT 20 % sehingga pintu demokratisasi menjadi terbuka. Bagi Jokowi PT O% menguntungkan karena di samping kebijakan ini populis, juga memungkinkan baginya untuk masih dapat ikut memainkan ritme Pilpres ke depan tanpa harus terkungkung oleh tekanan partai-partai politik. Ketiga, dukung terbitnya UU Anti Islamophobia sebagai upaya untuk menjadikan umat Islam sebagai mitra strategis pembangunan bangsa. Mengubah stigma negatif keumatan yang disadari atau tidak hanya menciptakan ketidakstabilan politik dan perlawanan umat. Keempat, batalkan rencana pembahasan RKUHP yang nyatanya telah direaksi mahasiswa karena RKUHP potensial untuk membungkam kritik dan membawa negara kepada sistem pemerintahan yang semakin otoriter dan oligarkis. RKUHP mengubah Indonesia dari negara hukum (rechtsstaat) menjadi negara kekuasaan (machtstaat). Kelima, stop rencana kenaikan harga dan tarif yang telah digembor-gemborkan. Batalkan atau sekurangnya tunda. Kenaikan harga BBM, kenaikan tarif listrik dan lainnya sangat mencekik rakyat. Rakyat yang semakin sulit dan tidak akan sabar untuk tetap berdiam diri. Urusan perut dapat mengabaikan hati dan otak. Segera banting stir, arah kendaraan ini salah karena sedang bergerak menuju jurang. Ruang di atas menjadi fenomena dari isu gerakan rakyat kini. Buruh beraksi untuk pencabutan UU Cipta Kerja, para aktivis mendesak batalkan Pasal 22 UU Pemilu, umat Islam mulai mengkonsolidasi dan berjuang melawan Islamophobia, mahasiswa berteriak agar RKUHP dibatalkan, lalu emak-emak gelisah dan marah atas kenaikan harga dan tarif. Dapurnya terganggu. Pemerintahan oligarki Jokowi sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dalam sejarah tidak ada Pemerintahan yang kuat tanpa dukungan rakyat. Dukungan yang dibuat-buat adalah rapuh serapuh kayu yang dimakan rayap. Atau seperti sarang laba-laba yang kait mengkait seperti kuat, padahal itulah selemah-lemahnya rumah. Rumah Rajapaksa di Sri Lanka diduduki rakyat karena itu rumah banyak dusta. Kemewahan yang menipu.Suara Tuhan telah menakutkan dan memaksa sang Raja untuk lari tunggang langgang. Sepatu dan celana dalamnya pun akhirnya tertinggal. Bandung, 12 Juli 2022
Crossboy ke Milenial
Oleh Ridwan Saidi Budayawan CROSSBOY usia di ambang matang. Usia berapa? Relatif. Tapi sering diasosiasi dengan status perkawinan belum kawin. Kalau jadi perjaka tidak matang-matang disebut tua kejemur. Crossboy dapat disamakan pengertiannya dengan yang sekarang disebut generasi milinial. Eksresi generasi milenial kini sering dikaitkan dengan kemajuan tekno komunikasi. Crossboy muncul sekitar tahun 1957. Ekspresinya cenderung kebarat-baratan. Film-film Hollywood berpengaruh dalam konteks ini dan juga musik rock \'n roll dengan bintangnya Elvis Presley. Gejala perkelahian antar-kelompok bukan trade mark crossboy, walau itu kadang-kadang ada. Style tampilan dan gaul itu yang lebih dominan. Di rumah-rumah juga ada pesta muda-mudi dengan hiburan plat gramaphone dan dansa. Sewaktu-waktu dimunculkan band, yang ketika itu sedang musim-musimnya. Film-film Hollywood dengan tema western, love, perang ramai penonton. Apalagi film Alfred Hitchkock yang realistis tapi penuh misteri. Saya heran film The Old Man and the Sea dengan Spencer Tracy ramai penontonnya juga. Padahal sepanjang tayang cuma kakek-kakek sendirian lagi mengail di laut. Film India? Di bioskop-bioskop tertentu saja. Walau judul filmnya serem misal Aaphra Dikahoun? Siapa pembunuhnya, tetap tak masuk bioskop semacam Menteng, Capitol, Globe, atau Garden Hall. Apalagi bioskop Podium Cikini yang spesial memutar film-film sebelum PD II. Dan tatkala rehat penonton dihibur dengan chamber music. Saddap. Gaya crossboy meredup tatkala import film Hollywood distop yang disusul dengan larangan terhadap musik rock \'n roll yang disebut ngak ngik ngok. Ngik dalam Betawi artinya stop. Ngak ngok saya tak tahu. Lalu di jalan-jalan sering ada operasi celana jengki (blue jeans). Kedapatan pakai jengki ujung celana dua-duanya digunting. Peminat lagu-lagu barat biasanya diam-diam stel radio Australia. Beriringan dengan ekonomi yang sulit di era Orla itu, gaya berbusana juga disesuaikan dengan keadaan ekonomi. Masa perpeloncoan sebagai tradisi masuk perguruan tinggi diganti dengan Masa Kebaktian Teruna. Di tempat-tempat umum pun dilarang berbahasa Belanda sehingga \"sub kultur\" Betawi Menteng pun meredup. Ketika muncul Orde Baru, life style crossboy, \"sub culture\" Betawi Menteng, bioskop Podium yang hilang sejak Orla tak kembali lagi kendati di jaman Orba. (RSaidi)
Buruh Bakal Bergerak, Rocky Gerung: Ini Soal Serius Karena Harga Diri Buruh Dilecehkan Oligarki
ALIANSI buruh bakal turun jalan mendesak pemerintah segera mencabut UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional bersyarat. Gerakan dengan tajuk “Aksi Sejuta Buruh Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja” akan digelar serentak pada Rabu, 10 Agustus 2022. “Aksi akan digelar di Jakarta di depan Gedung DPR, dan di berbagai ibukota propinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” ujar Ketum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Mochamad Jumhur Hidayat dalam Konferensi Pers di Gedung Djoeang, Jakarta Pusat, Senin (11/7/2022). Dikatakan Jumhur, aksi unjuk rasa ini dilakukan karena pemerintah maupun DPR RI tidak pernah menghiraukan berbagai aksi dan dialog yang diharapkan buruh. Baik itu sebelum dan sesudah disahkannya UU tersebut, yang telah dilakukan oleh berbagai serikat pekerja dan serikat buruh yang terjadi hampir di seluruh daerah terutama di Jakarta. Dalam Kanal Rocky Gerung Official, wartawan senior FNN Hersubeno Arief dan pengamat politik Rocky Gerung dialog soal rencana “Aksi Sejuta Buruh” yang bakal digelar pada 10 Agustus 2022 nanti. Berikut petikannya. Buruh akan bergerak turun ke jalan dalam Aksi Sejuta Buruh. Bagaimana Anda melihatnya? Begini. Pandemi ini akan selalu berhubungan dengan kebutuhan kita untuk mengendalikan penyakit sambil memastikan bahwa ekonomi tidak stagnan. Tapi, kelihatannya, bahkan Bu Sri Mulyani kemarin bilang bahwa hati-hati inflasi sudah di depan mata, suku bunga akan naik/ Itu artinya segala macam permintaan kredit, kredit konsumsi itu pasti juga akan naik, harga akan naik, inflasi akan tinggi. Jadi, semua sinyal tersebut sebetulnya membuat kita bukan sekadar panik tapi enggak ada arah seolah-olah. Apalagi kita lihat kondisi di Srilanka yang sangat dekat pengaruhnya ke Indonesia. Iya sebelum Sri Lanka, dan saya tertarik ngomongin Sri Lanka. Tapi saya tiba-tiba jadi sadar karena tadi pagi itu saya banyak dapat kiriman video-video Anda berdebat dengan Ali Mochtar Ngabalin itu dibuat dalam video short. Begitu Anda ngomong tadi saya bertanya-tanya, pada ke mana ya juru bicara presiden sekarang kok nggak ada. Langsung yang bicara Pak Jokowi. Jadi, memang terlihat semua isu itu akhirnya dibiarkan menunggu reaksi publik. Begitu publik bereaksi, siap-siap KUHP sudah di depan mata, digebug pakai KUHP. Jadi kira-kira begitu, diumpankan kita untuk bikin kekacauan karena ada alasan untuk menerapkan KUHP. Kan KUHP ini rancangannya berantakan isinya, tapi hendak dipaksakan. Karena itu kita berfikir bahwa memang ini disiapkan untuk mengendalikan dan menakut-nakuti rakyat. Begitulah kalau masih ada juru bicara, satu juru bicara bisa terangkan. Ini semuanya jadi juru bicara. Kalau semua jadi juru bicara artinya nggak ada yang mampu berbicara. Kalau dia bicara sudah ngacau semua. Itu sebetulnya keadaan di dalam istana. Apa itu buruk? Enggak juga, kalau buat kami bagus saja. Kami maksudnya oposisi ya. Dan ini buruh kelihatannya akan bergerak ya kalau saya baca mereka hari ini akan mengadakan jumpa pers dan kemudian menyatakan bahwa sejuta buruh akan diturunkan untuk memprotes omnibuslaw. Dan ini semua federasi buruh bersatu kelihatannya. Ya ini soal serius karena soal harga diri buruh yang dilecehkan oleh oligarki itu. Diperas, sistem penggajiannya makin memburuk, tetapi pemerintah tidak membelanya. Jadi, akhirnya buruh mengambil keputusan mari kita bela diri sendiri dan cara paling gampang adalah dengan demonstrasi. Jadi itulah hak primer dari buruh untuk demonstrasi. Nanti kalau dibilang, kok buruh demonstrasi, ya memang dalam sejarah buruh itu mendemonstrasi, karena nggak mungkin buruh tuker tambah kebijakan yang sudah diputuskan secara sepihak. Selalu begitu keadaannya. Di seluruh dunia sepanjang abad hak pertama buruh adalah demo. Jadi, itu sebetulnya. Kita hanya mengembalikan fungsi politik dari buruh yaitu mencari penyelesaian di jalan. Karena kalau di dalam ruangan itu urusan pemerintah yang nggak bisa lagi diintervensi. (mth/sws)
Tanggapi Peringatan Menlu China ke ASEAN, LaNyalla: Sebaiknya Instrospeksi Soal Laut China Selatan
Makkah, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menanggapi pernyataan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, yang memperingatkan negara-negara ASEAN agar tidak menjadi pion catur negara besar. Wang menyampaikan pernyataan itu saat berpidato di Sekretariat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta, Senin (11/7/2022). Dikatakan LaNyalla, Indonesia justru minta China melakukan introspeksi atas klaim China terhadap kawasan Laut China Selatan yang disebut sebagai wilayahnya. Sehingga menimbulkan ketegangan di sejumlah negara di ASEAN. Karena sejumlah negara ASEAN menganggap bahwa klaim itu tidak sesuai dengan hukum internasional. “Silakan saja menyarankan agar negara-negara ASEAN tidak menjadi pion negara besar. Tentu artinya juga tidak menjadi pion China, dalam konteks geopolitik persaingan antara Amerika dan China di Asia, termasuk di Asia Tenggara, apalagi terkait kawasan Laut China Selatan,” tandas LaNyalla di Arab Saudi, Senin siang waktu setempat. Ditambahkan LaNyalla, kepentingan Satu China terkait Taiwan dan kepentingan perdagangan Amerika di kawasan Pasifik, silakan saja mereka bicarakan berdua. Yang pasti Indonesia sebagai negara berdaulat, memiliki national interest yang harus diutamakan di atas segalanya. Seperti diketahui, Asia Tenggara telah lama menjadi titik gesekan geopolitik antara negara-negara kekuatan besar atas kepentingan strategis. Negara-negara di kawasan itu kini tengah meningkatkan kewaspadaan agar tidak terjebak dalam persaingan China-Amerika Serikat (AS). Terkait Taiwan, AS melalui Menteri Luar Negeri Antony Blinken, menegaskan pihaknya tetap berkomitmen pada kebijakan Satu China. Artinya, Washington tidak mendorong kemerdekaan bagi Taiwan. Kendati demikian, AS memiliki kewajiban menyalurkan sarana untuk mempertahankan diri bagi Taiwan. Tindakan itu diatur dalam Undang-Undang Hubungan Taiwan-AS. (Sof/LC)
Pemerintah Diminta untuk Memastikan Perlindungan WNI di Sri Lanka
Jakarta, FNN - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani meminta pemerintah memastikan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Sri Lanka, terkait krisis politik yang sedang terjadi di negara tersebut.\"Pelindungan WNI sangat penting, utamanya untuk memastikan mereka tidak terkena imbas baik fisik seperti keselamatan pribadi akibat unjuk rasa maupun krisis karena kehilangan pekerjaan akibat gejolak ekonomi dan politik yang terjadi,\" kata Christina saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.Dia mengatakan, Komisi I DPR RI terus berkomunikasi dan mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI memastikan langkah-langkah perlindungan WNI yang saat ini ada di Sri Lanka.Menurut dia, catatan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kolombo, terdapat 340 WNI di Sri Lanka yang mayoritasnya adalah pekerja migran sektor pariwisata, konstruksi, serta WNI yang menikah dengan warga negara Sri Lanka.\"Kami mendorong Kemenlu dan Perwakilan untuk mematangkan rencana kontinjensi dalam penanganan situasi di Sri Lanka, mulai dari distribusi bantuan logistik sampai dengan evakuasi ketika diperlukan,\" ujarnya.Christina percaya KBRI Kolombo sanggup mengutamakan keselamatan dan perlindungan WNI selama krisis berlangsung, dan sama-sama berharap agar situasi krisis politik Sri Lanka bisa segera teratasi serta situasi kembali normal.Selain itu dia juga meminta WNI di Sri Lanka agar aktif membangun komunikasi dengan KBRI Kolombo untuk memonitor perkembangan, termasuk mematuhi arahan KBRI seperti menghindari tempat-tempat kerumunan massa, membatasi pergerakan kecuali untuk hal-hal esensial, serta tidak terlibat langsung/tidak langsung dalam aksi demonstrasi. (Sof/ANTARA)
Pencatutan Nama Anggota Parpol Titik Rawan Dalam Verifikasi
Jakarta, FNN - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan bahwa pencatutan nama anggota ataupun pengurus partai politik (parpol) merupakan salah satu titik rawan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik.“Salah satu titik rawan dalam pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu adalah pencatutan nama anggota ataupun pengurus untuk kepentingan pemenuhan persyaratan menjadi partai politik peserta pemilu (pemilihan umum),” kata Titi Anggraini ketika dihubungi oleh ANTARA dari Jakarta, Senin.Titi menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh persyaratan menjadi partai politik peserta pemilu yang cukup berat.Sebuah partai politik harus memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, 75 kabupaten/kota, dan 50 persen kecamatan, serta keanggotaan sebanyak seribu anggota atau 1 per 1000 di kabupaten/kota dari jumlah penduduk.“Pengalaman pemilu terdahulu, ada temuan soal pencomotan nama untuk memenuhi syarat kepengurusan dan keanggotaan yang dibutuhkan,” ucap Titi.Anggota Dewan Pembina Perludem ini berpandangan bahwa pencomotan nama sangat merugikan bagi orang yang dicomot namanya karena bisa berdampak jangka panjang apabila sampai berlarut-larut.Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa sangat penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk cermat dan hati-hati dalam melakukan verifikasi atas keterpenuhan persyaratan yang disampaikan oleh partai politik.Pencomotan data ini merupakan indikasi dari praktik koruptif yang sangat berbahaya. Bila terbiarkan, praktik ini dapat terus berlanjut pada penyimpangan-penyimpangan lainnya saat mereka berkompetisi atau terpilih dalam pemilu.“Pencomotan identitas selain tidak memenuhi persyaratan administrasi juga merupakan tindak pidana pemalsuan atau penggunaan dokumen palsu yang mestinya bisa diproses pidana,” ucap Titi.Terkait dengan sanksi untuk partai politik, Titi mengatakan bahwa sejauh ini, Undang-Undang tentang Pemilu hanya memberikan sanksi administrasi berupa pencoretan dan juga penggantian sejumlah sekian kali lipat dari dokumen yang dibutuhkan.“Hanya saja mestinya tidak berhenti di sana, pencomotan dan pemalsuan dokumen juga harus diikuti oleh proses pidana agar bisa memberi efek jera kepada pelakunya,” kata Titi. (Sof/ANTARA)
Indonesia Bakal Lumpuh, Jumhur Kerahkan Aksi Sejuta Buruh
Jakarta, FNN - Ketua KSPSI, Muhamad Jumhur Hidayat berencana akan mengerahkan jutaan buruh secara serentak di Indonesia pada 10 Agustus 2022 di Jakarta dan beberapa kota lainnya. Tujuannya untuk mencabut secara total UU Omnibuslaw sektor Ketenagakerjaan. Penegasan itu disampaikan oleh Jumhur Hidayat dalam diskusi pada hari Senin, 11 Juli 2022 di gedung Joeang, Menteng Raya, Jakarta Pusat. Elemen buruh yang bakal tergabung dalam aliansi ini adalah dari KPBI (Konferensi Serikat Buruh Indonesia), Konferensi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konferensi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan aliansi buruh lainnya. Dalam diskusi ini para buruh mendesak pemerintah untuk mencabut Undang-undang Omnibus law atau Undang-Undsng Ciipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Jumhur yang juga Koordinator Aliansi Aksi Sejuta Buruh ini mengatakan muatan Undang-Undang Omnibus Law - Cipta Kerja mengabaikan azas keterbukaan. Atas hal itu, lanjut dia, kaum buruh merasa ketidakadilan dan kehilangan perlindungan dari negara dalam masa bekerja. \"Karena status kerja yang tidak ada kepastian akibat kerja kontrak, alih daya (outsourcing), dan ancaman PHK yang setiap saat menghantui serta aturan yang menurunjan standar kesejahteraan,\" ujar Jumhur. \"Tentu saja hal ini akan menyebabkan terganggunya keseimbangan, keserasian dan keselarasan serta produktivitas dalam hubungan industrial,\" sambungnya. Jumhur memaparkan, demonstrasi harus ditempuh sebagai respons atas abainya pemerintah dan DPR atas berbagai aksi dan dialog. Dalam hal ini, aksi dan dialog sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law - Cipta Kerja. Hal ini bisa menjadi alat untuk melegitimasi UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK menjadi konsititusional dan berlaku di Indonesia,\" papar Jumhur. Jumhur mengatakan, Undang-Undang Omnibus Law - Cipta Kerja telah bermasalah sejak awal pembentukan. Hal itu tergambar jelas dari reaksi yang timbul dari berbagai komponen masyarakat. Pemerintah dan DPR, lanjut Jumhur, telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dalam membentuk undang-undang tersebut. Hal itu tergambar dari proses revisi Undang-Undang PPP yang begitu instan. \"Bila kita menyimak putusan MK, akan terlihat bahwa tidak mungkin UU ini menjadi konstitusional,\" kata dia. Atas hal itu, Aliansi Aksi Sejuta Buruh menuntut agar pemerintah dan DPR segera mencabut Undang-Undang Omnibus Law - Cipta Kerja. Apabila tuntutan itu bisa direspons, maka aliansi akan siap berdialog secara konstruktif untuk ikut serta menyempurnakan kebijakan nasional tentang ketenagakerjaan. \"Baik yang diatur dalam sebuah UU maupun aturan-aturan turuannnya,\" pungkasnya. (anw)
Jokowi Kembali Minta Masyarakat Pakai Masker di Luar Ruangan
Jakarta, FNN – Pertengahan bulan Mei lalu Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kebijakan pelonggaran penggunaan masker di luar ruangan. Namun, untuk menyikapi pandemi covid-19, Jokowi kembali meminta masyarakat memakai masker, baik di dalam maupun di luar ruangan. Hal ini dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (10/7/22). “Saya juga ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Covid-19 masih ada. Oleh sebab itu, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, memakai masker adalah masih sebuah keharusan,\" kata Jokowi Wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Off The Record FNN, Senin (11/7/22) mengomentari bahwa ini seperti ada pakem bahwa menafsirkan pernyataan pak Jokowi itu harus terbalik, jadi kalo pak Jokowi meminta untuk melepas masker berarti itu tetap memakai masker. Selain itu kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda), Jokowi meminta untuk terus memperkuat pengawasan, salah satunya mengawasi interaksi masyarakatnya. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga menekankan, bahwa vaksinasi booster harus segera dilakukan. \"Karena emang faktanya Covid-19 itu masih ada, utamanya yang varian BA.4 dan BA.5 di semua negara. Alhamdulillah kita masih berada pada angka-angka yang masih terkendali, negara-negara lain ada yang masih di atas 100 ribu kasus hariannya,\" katanya. “Jadi ambilah langkah yang bijak, sejak awal saya sudah mengingatkan jangan buka masker terlebih dahulu, karena covid-19 masih belum menentu, dan kita tau kebijakan di Indonesia itukan diambil kadang-kadang itu ‘tiba masa tiba akal’,” ujar Hersubeno. (Lia)
Waspada Krisis Global dan Sri Lanka Menjalar ke Indonesia
Kalau penarikan utang semakin besar, krisis valuta dan devisa sulit dihindarkan lagi. Apalagi kalau harga komoditas anjlok, yang cepat atau lambat pasti akan terjadi, yang mana akan mempercepat krisis valuta. Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) FUNDAMENTAL ekonomi Sri Lanka sudah lama kurang baik, transaksi berjalan mengalami defisit berkepanjangan. Artinya, Ekonomi hanya bertahan dan berfungsi dengan mengandalkan utang luar negeri dan penanaman modal asing, sebagai kompensasi atas defisit transaksi berjalan. Ketika ada pemicu (dalam hal ini pandemi dan inflasi global) yang membuat ekonomi terguncang, pendapatan devisa dari sektor pariwisata anjlok, maka mengakibatkan aliran masuk utang luar negeri dan penanaman modal asing terhenti, bahkan terjadi arus balik dolar keluar, memicu krisis cadangan devisa: tidak cukup untuk impor bahan pangan dan energi, mengakibatkan krisis energi dan krisis pangan, ekonomi terpuruk. Kondisi Indonesia juga tidak sedang baik-baik saja. Neraca transaksi berjalan mengalami defisit terus-menerus sejak 04/2011 hingga 2019. Tetapi, ekonomi Indonesia diselamatkan oleh kenaikan harga komoditas, membuat defisit transaksi berjalan mengecil bahkan surplus. Meskipun demikian, cadangan devisa Indonesia tetap mendapat tekanan dan berkurang, membuat kurs rupiah juga tertekan hingga mencapai Rp 15.000 per dolar AS. Cadangan devisa sudah berkurang sekitar 12 miliar dolar AS sejak September 2021, dan terus berkurang dalam 4 bulan terakhir ini. Melihat perkembangan ekonomi global saat ini, aliran dolar ke luar negeri masih akan terus terjadi, kecuali Bank Indonesia menaikkan suku bunga, cadangan devisa masih akan tertekan, dan kurs rupiah masih bisa terdepresiasi lebih dalam. Kalau penarikan utang semakin besar, krisis valuta dan devisa sulit dihindarkan lagi. Apalagi kalau harga komoditas anjlok, yang cepat atau lambat pasti akan terjadi, yang mana akan mempercepat krisis valuta. Ingat, pada tahun 1996, ekonomi Indonesia ketika itu masih sangat baik. Pertumbuhan ekonomi masih sangat tinggi, sekitar 8% lebih. Tapi pertengahan 1997 terjadi krisis valuta dan krisis cadangan devisa. (*)
Presiden Srilanka Kabur Hindari Diamuk Massa! Hobi KKN dan Ngutang ke Cina
Jakarta, FNN – Gotabaya Rajapaksa, Presiden Sri Lanka melarikan diri dari kediaman resminya, Jumat (8/7), satu hari sebelum kediaman resmi presiden itu digeruduk oleh ribuan pengunjuk rasa. Mereka berhasil masuk ke istana presiden, ratusan orang terlihat berjalan menyusuri istana, beberapa orang melakukan siaran langsung di media sosial yang menunjukkan suasana di kompleks istana dan juga ada yang tampak riuh melompat ke kolam kompleks, lalu menikmati kemewahan yang disediakan untuk Presiden dan keluarganya di tempat itu, seperti di rumah sendiri. Sebelum massa memasuki kediaman, dilaporkan Rajapaksa telah melarikan diri dengan bantuan para pengawal yang melepaskan tembakan ke udara untuk menahan massa. Pemimpin Sri Lanka itu dikabarkan telah naik kapal angkatan laut di pelabuhan Kolombo dan dibawa ke perairan selatan pulau itu, di mana dia memberi tahu bahwa dia akhirnya tunduk pada seruan berbulan-bulan untuk pengunduran dirinya. Massa menyerbu kediaman sang presiden karena tak kuasa menahan emosi. Mereka mengaku muak dengan pemerintah yang dianggap sudah gagal menarik Sri Lanka keluar dari krisis yang mencekik masyarkat dan menyebabkan kebangkrutan. Itu adalah hari yang paling kacau di negara itu selama berbulan-bulan kekacauan politik dan krisis di Sri Lanka. Presiden dan perdana menteri Sri Lanka akhirnya setuju untuk mundur tak lama setelahnya pada hari Sabtu, ketika pengunjuk rasa menyerbu rumah kedua pejabat dan membakar salah satu bangunan dalam kemarahan atas krisis ekonomi negara yang parah. Wartawan senior FNN Agi Betha dalam kanal YouTube Off The Record FNN, Senin (11/7/22) mengatakan persoalan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) menjadi salah satu pemicu situasi Sri Lanka yang saat ini di ambang bangkrut. Ia menjelaskan sebelumnya yang menjadi Perdana Menteri Sri Lanka dari tahun 2005 sampai dua kali terpilih adalah kakak Presiden Gotabaya Rajapaksa, yakni Mahinda Rajapaksa. Selama Mahinda menjadi presiden, ia mengangkat Gotabaya menjadi menteri pertahanan, namu kemudian karena Mahinda koruptif, KKN dan sebagainya, kemudian tidak terpilih lagi, tetapi ketika terjadi pengeboman 2019 yang menewaskan 250 nyawa lebih, maka terpilihlah Gotabaya menjadi presiden. Namun Gotabaya juga kelakuannya hampir sama seperti kakanya, menumpuk utang, utang ke China yang cukup besar, meminta untuk membangun bandara dan pelabuhan di kampung halamannya, jadi tidak berdasarkan keperluan, tetapi ambisi mereka masing-masing. “Ya ini adalah merupakan salah satu contoh yang disebut jebakan utang China yang langsung di depan mata kita, bayangkan ada bandara yang jaraknya 250 km dari ibukota Srilanka, dan sama China itu dibangun saja, kemudian itu menjadi tidak terpakai, menjadi bandara mati, lalu mereka menjadi utang sama China karena disita China,” ujar wartawan senior FNN Hersubo Arief. (Lia)
POPULER
