ALL CATEGORY
Masinis KA Cepat Harus Berpengalaman Menjalankan Hingga 100.000 Kilometer
Purwakarta, FNN - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyatakan syarat untuk menjadi masinis kereta cepat rute Jakarta-Bandung harus memiliki pengalaman menjalankan kereta api konvensional atau kereta rel listrik (KRL) sejauh 100.000 kilometer. \"Masinis yang akan menjadi peserta pelatihan health and safety representatives (HSR) itu harus masinis yang memiliki pengalaman 100.000 kilometer mengendarai kereta api konvensional atau KRL,\" kata Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi saat meninjau pengerjaan proyek tunnel 2 di Purwakarta, Jawa Barat, Selasa. Dwiyana mengatakan apabila memperkerjakan masinis baru memerlukan waktu pendidikan hingga 18 bulan, sedangkan jika memperkerjakan masinis berpengalaman dari KAI hanya perlu waktu delapan bulan untuk pendidikan. Menurutnya, KCIC kemungkinan tidak akan merekrut masinis baru, sehingga meminta kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk membantu menyediakan masinis bagi kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut. \"Dengan cara itu, kita bisa bayangkan dari semula pendidikannya harus memakan waktu 18 bulan, itu cukup delapan bulan,\" ujar Dwiyana. Saat ini, kemajuan investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung telah mencapai 84 persen, sedangkan progres fisik telah 76 persen. Pada November 2022, KCIC akan melakukan tes dinamis untuk menguji coba electric multiple unit (EMU). Rangkaian EMU ditargetkan datang di Indonesia pada September mendatang. Adapun target operasi secara komersial masih di Juni 2023. KCIC menyatakan proyek terowongan terpanjang kereta cepat Jakarta-Bandung berupa tunnel 2 di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, telah rampung yang menandakan 13 terowongan kini telah tersambung per 17 Juni 2022 lalu. Sebelumnya, pengerjaan tunnel 2 sepanjang 1.040 meter itu menjadi salah satu titik konstruksi yang mempunyai tantangan tinggi karena berada di tanah lempung atau clay shale. Jenis tanah tersebut mempunyai karakteristik yang mudah lapuk apabila terekspos saat penggalian, sehingga berpotensi menimbulkan pergerakan konstruksi timbunan maupun jalan yang terdapat di atasnya. \"Hari ini bertepatan dengan ulang tahun Presiden Jokowi, tentunya kemajuan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung menjadi kado terindah untuk beliau,\" kata Dwiyana. (Sof/ANTARA)
Bisnis Properti di Jabodetabek Masih Diminati Banyak Kalangan
Jakarta, FNN - Ahli perumahan dan pemukiman M. Jehansyah Siregar menilai prospek bisnis properti di kawasan Jabodetabek masih sangat cerah dan diminati banyak kalangan karena tingkat urbanisasi di kawasan tersebut masih sangat tinggi.\"Urbanisasi di Jakarta dan Bodetabek ini masih sangat cepat dibanding semua daerah lain di Indonesia dan favoritisme bisnis properti di Jabodetabek paling tinggi,\" katanya dalam FGD Membedah Peluang Pengembangan Properti Residensial di Kawasan Sunrise yang dihelat secara hybrid di Jakarta, Selasa.Jehansyah menilai bisnis properti masih prospektif di kawasan Jabodetabek yang disebutnya sebagai pilihan utama pebisnis karena merupakan kawasan metropolitan terbesar di Tanah Air.Prospek Jabodetabek masih di atas kawasan Bandung, Surabaya dan Medan (level kedua pilihan pebisnis) dan Makassar, Batam, Palembang, dan Semarang (level ketiga pilihan pebisnis).Namun, menurutnya, kawasan Jabodetabek punya tantangan tersendiri, utamanya dengan pemindahan ibu kota negara (IKN) baru ke Kalimantan Timur. Pasalnya, IKN Nusantara akan dijalankan oleh otorita negara.\"Maka tantangan untuk Jabodetabek, jangan kalah dengan IKN Nusantara yang akan lebih cepat (pembangunan dan pengembangannya),\" katanya.Kendati demikian, Jehansyah menilai IKN dan metropolitan Kalimantan Timur diperkirakan baru bisa mengimbangi laju urbanisasi Jabodetabek sebagai metropolitan terbesar di Indonesia dalam 50 tahun ke depan. Itu banyak terjadi di negara-negara Brasilia dan lainnya. Tapi bisa jadi cepat juga,\" katanya.Sementara itu Ketua Apindo Bidang Properti dan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar memproyeksi pasar properti di kawasan penyangga Jakarta masih akan terus meningkat walaupun ada pemindahan IKN.Properti di daerah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi masih akan berkembang karena telah jadi kawasan penyangga ibu kota sebelumnya. Terlebih dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang lengkap.Lahan-lahan bekas kantor pemerintahan yang pindah ke IKN baru juga dinilai bisa difungsikan untuk jadi kawasan-kawasan komersial (central business district/CBD).\"Kita tidak perlu merasa khawatir karena kebutuhannya berbeda, saya rasa Jakarta dan area penyangga lainnya tetap jadi area komersial, area bisnis, area pariwisata, yang terus akan berkembang,\" kata Sanny yang juga Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) itu. (Sof/ANTARA)
Yuddy Chrisnandi Luncurkan Buku Tentang Kisahnya Selama di Ukraina
Bandung, FNN - Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Ukraina, Yuddy Chrisnandi meluncurkan buku tentang kisahnya selama bertugas di Ukraina dengan judul \"Cinta Keduaku Berlabuh Di Ukraina\".Menurut Yuddy, buku tersebut menceritakan kisahnya sejak pertama mendarat di Ukraina pada 2017 saat dirinya mengemban tugas sebagai duta besar hingga menceritakan detik-detik Ukraina mendapat agresi dari Rusia.\"Saya diberi kesempatan oleh negara saya, saya pahami Ukraina, dan saya sampaikan lewat buku saya untuk warga Indonesia,\" kata Yuddy di Bandung, Jawa Barat, Selasa.Dia pun dalam buku tersebut menceritakan mengenai sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh warga Ukraina. Bahkan, kata dia, rekan-rekannya dari Indonesia yang berkunjung ke Ukraina tak ingin lekas pulang karena keramahan warga negara di Eropa Timur tersebut.\"Saya menulis buku ini bukan sehari, jadi ketika orang tidur, saya punya kesempatan menulis, saya punya kecepatan menulis, ketika mood saya datang, saya menulis,\" kata mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi era 2014-2016 itu.Adapun penulisan pada buku tersebut menurutnya dihadirkan dengan gaya novel. Pada setiap narasinya, ia menghadirkan momen-momen situasi sosial dan politik yang dirasakan selama di Ukraina.\"Sehingga orang yang membaca saya harap bisa merasakan perasaan saya ketika saya bertugas di Ukraina,\" kata dia.Dengan pengalamannya selama empat tahun lebih bertugas di Ukraina, dia menilai perang yang terjadi itu memerlukan perhatian seluruh pihak termasuk Indonesia. Dalam buku itu pun, ia menjelaskan pemahamannya terkait alasan Ukraina yang tetap melawan dan tidak tunduk oleh Rusia.\"Buku ini mudah-mudahan bermanfaat untuk bidang studi hubungan internasional, untuk para calon diplomat, dan diharapkan akan menjadi perangkat budaya persahabatan bangsa kita dengan bangsa Ukraina,\" katanya.Sementara itu, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin berharap karya dan kinerja Yuddy itu diharapkan bisa menjadi jembatan bagi persahabatan antara Ukraina dan Indonesia.Menurutnya kemanusiaan dan perdamaian adalah harta yang paling besar yang dimiliki oleh sebuah negara. Dia pun berharap serangan yang terjadi di Ukraina menjadi serangan yang terakhir bagi demokrasi dan perdamaian yang ada di dunia.\"Saya akan belajar bahasa Indonesia lebih lancar lagi untuk bisa membaca buku Pak Yuddy, saya harap Pak Yuddy juga bisa membuat lebih banyak buku lagi,\" kata Vasyl. (mth/Antara)
PDIP Menerima Bantuan Dana Parpol dari Pemerintah Sebesar Rp27 Miliar
Jakarta, FNN - DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menerima bantuan dana partai politik (parpol) dari pemerintah sebesar Rp27 miliar. Bantuan dana itu secara simbolis diserahkan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDIP Tahun 2021, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mempersilakan Bahtiar memasuki Aula Sekolah Partai. Selanjutnya Bahtiar bersama Bendahara Umum DPP PDIP Olly Dondokambey meneken dokumen serah terima bantuan tersebut.Selanjutnya Olly Dondokambey mengantar dokumen itu untuk diteken Ketua Umum Megawati. Sempat terjadi percakapan ringan antara Megawati, Olly, dan Bahtiar. Peserta rakernas bertepuk tangan atas momen tersebut. Apalagi saat Olly mengatakan bantuan ini lebih besar dari yang diterima sebelumnya. Saat ini agenda rakernas adalah menerima laporan Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN), antara lain Perwakilan Asia, Afrika, Eropa, dan Australia.\"Ada hal yang baru dalam Rakernas II PDIP, yaitu mendengarkan laporan Dewan Pimpinan Partai Luar Negeri (DPLN) dari Benua Eropa, Australia, Eropa, Afrika, dan Amerika Serikat,\" kata Hasto sebelum mempersilakan perwakilan berbicara. \"Seluruh pengurus DPLN PDI Perjuangan menyampaikan program pemenangan di luar negeri dan komitmen untuk membangun kerja sama politik global,\" tambah Hasto. (Ida/ANTARA)
Pilih Maju Pilgub DKI Jakarta atau Jawa Tengah, Ini Jawaban Gibran
Solo, FNN - Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menjawab wacana maju pemilihan gubernur yang dilontarkan oleh politisi PDI Perjuangan Puan Maharani beberapa waktu lalu.\"Saya fokus di Solo dulu, nggarap ASEAN Para Games,\" kata Gibran, di Solo, Selasa. Meski demikian, ia mengakui sudah melakukan komunikasi terkait politik dengan Ketua DPR RI tersebut. \"Yang namanya ketemu senior, petinggi partai pasti banyak saran-saran. Ini di sini, nanti ke depan di sana,\" katanya.Disinggung mengenai provinsi untuk pemilihan gubernur tersebut, dikatakannya, tidak secara spesifik dibicarakan. \"Tidak secara spesifik seperti itu, intinya banyak saran dan masukan. Ya nanti dulu (provinsi yang akan diikuti untuk rencana pilgub),\" katanya pula.Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan Gibran kemungkinan besar bakal diusung oleh partai tersebut untuk maju pilgub pada 2024.Meski demikian, ia belum memastikan apakah putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu akan maju di Pilgub Jawa Tengah atau DKI Jakarta, mengingat pelaksanaan pilkada yang dijadwalkan masih lama yakni November 2024.\"Masih jauh banget, kita pilpres dulu bulan Februari 2024, sementara pilkada masih bulan November. Setelah persiapan pilpres matang, setelah kita selesai pilpres bulan Februari, baru kita persiapan pilkada. Jadi sekarang fokus pada posisi jabatan di kabupaten/kota atau provinsi saja,\" ujar Puan. (mth/Antara)
Tanggapan Puan soal Peluang Kerja Sama Politik dengan PKB dan Gerindra
Jakarta, FNN - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani merespons peluang partai-nya untuk bekerja sama politik dengan partai politik lain, seperti dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Gerindra yang tengah menjajaki komunikasi. Hal itu disampaikan Puan menjawab wartawan di sela-sela acara Rakernas II PDIP, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa. Menurut Puan, PDIP tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan dua partai tersebut dalam Pemilu 2024. \"Ya, mungkin saja,\" ucap Puan. Ketua DPR RI ini pun mengaitkan soal pesan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu tidak bisa sendirian dalam membangun Indonesia. Menurut Megawati, kata Puan, dibutuhkan kerja sama antarpartai politik untuk pembangunan Indonesia ke depan. \"Ibu Ketum tadi mengatakan membangun Indonesia tidak bisa sendirian, harus gotong royong,\" tuturnya. Puan pun mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal membangun Indonesia. Dimana, Presiden Jokowi pun senada bahwa membangun Indonesia harus saling bahu membahu di antara semua pihak, termasuk antarpartai politik. \"Presiden juga menyatakan seperti itu, harus bisa bantu membantu membangun Indonesia,\" ujarnya.(Ida/ANTARA)
Dubes Inggris Apresiasi Kepemimpinan Sultan HB X dalam Menangani COVID-19
Yogyakarta, FNN - Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam menangani COVID-19.\"Saya sangat mengapresiasi kepemimpinan beliau dalam penanganan pandemi COVID-19 dan kepeduliannya terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat Yogyakarta,\" kata Owen Jenkins seusai bertemu Sultan HB X di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa.Menurut Owen, selain membahas kesehatan dan penanganan COVID-19, pertemuannya dengan Sultan HB X membicarakan potensi kerja sama antara DIY dan Inggris di sektor ekonomi kreatif, ekonomi digital, dan pendidikan.\"Ini adalah kunjungan resmi saya ke Yogyakarta sebagai Dubes Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste dan saya mendapatkan kehormatan untuk bisa diterima oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X,\" ujar dia.Bersama Sultan, Owen mendiskusikan mengenai proses digitalisasi manuskrip miliki Keraton Yogyakarta yang ada di Inggris.Menurut dia, Perpustakaan Inggris sudah berkomunikasi soal manuskrip milik Keraton Yogyakarta dengan Pemda DIY serta Perpustakaan Nasional.\"Kami sangat senang bahwa digitalisasi manuskrip yang dilakukan tahun 2019 berjalan sangat baik dan ada prioritas untuk digitalisasi di masa depan. Gubernur (DIY) berbicara banyak tentang kerja yang dilakukan Keraton untuk mendukung proyek ini, seperti seminar dan pameran. Kami sangat menantikan kerja sama selanjutnya di bidang ini,\" ujar dia.Owen menyatakan kebanggaannya karena DIY menjadi salah satu tuan rumah rangkaian Presidensi G20.\"Saya di sini menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Kesehatan G20 yang berlangsung dari kemarin hingga hari ini. Saya senang Digital Working Group diadakan di Yogyakarta dan merupakan \'tribute\' khusus bagi Yogyakarta sebagai tuan rumah yang tepat bagi kegiatan ini,\" ujarnya. (Ida/ANTARA)
RUU KIA Tunjukkan Komitmen Politik DPR RI
Jakarta, FNN - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya menilai Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) menunjukkan komitmen politik DPR terhadap perempuan, anak, dan keluarga.“Kalau Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) komitmen politik DPR terhadap anak, perempuan, dan kaum disabilitas, maka RUU KIA agak lebar sedikit, yaitu perempuan, anak, dan keluarga,” kata Willy saat diskusi Forum Legislasi dengan tema “RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak: Komitmen DPR Wujudkan SDM Unggul”, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.Dia menjelaskan dalam kehidupan masyarakat urban di kota-kota besar banyak kasus terjadi karena tidak ada ruang bagaimana seorang anak dibesarkan dalam sebuah keluarga.Willy mencontohkan seorang ibu yang bekerja berangkat pukul 06.00 WIB saat anak belum bangun, lalu pulang pukul 20.00 WIB ketika anaknya sudah tidur.“Ini fenomena urban yang sangat banal (biasa sekali), bahkan kita tidak punya tempat penitipan anak, kalaupun ada sangat mahal sekali,” ujarnya.Willy mengatakan RUU KIA mengatur secara holistik, khususnya terkait perlindungan perempuan hamil dengan aturan cuti enam bulan dan cuti suaminya selama 40 hari.Aturan tersebut, menurut dia, agar para orang tua mendampingi anak-anaknya pada masa-masa emas atau \"golden age\" dalam perkembangan anak usia 0-6 tahun.\"Bagaimana kesadaran itu tumbuh, \'golden age\' itu hal yang fundamental dalam tumbuh kembang seorang anak. Karena memori awalnya di sana,sehingga perlu UU untuk mengatur menciptakan sebuah lingkungan yang fundamental untuk tumbuh kembang anak dan keluarga,\" katanya.Menurut dia, terkait kemungkinan pihak industri yang memprotes aturan cuti tersebut, maka pihaknya siap untuk berdialog dan menjelaskan secara rinci karena terkait dengan perkembangan generasi penerus bangsa ke depan. (Ida/ANTARA)
Hilmar Farid: Sudah Lama Ingin Jadikan Kepulauan Banda Cagar Budaya
Banda Naira, FNN - Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Hilmar Farid menyatakan, gugusan Kepulauan Banda, di Kabupaten Maluku Tengah, provinsi Maluku sangat layak dijadikan sebagai kawasan cagar budaya.\"Sudah sejak lama kami ingin menjadikan Pulau Banda sebagai kawasan cagar budaya, bukan hanya karena banyak bangunan tua peninggalan masa lalu, tetapi karena keberadaannya dalam sejarah bangsa kita yang begitu sentral dan penting,\" ujar Hilmar di Banda Neira, Selasa.Hilmar berada di Banda Neira sebagai lokasi titik singgah ke lima kapal latih legendaris TNI Angkatan Laut, KRI Dewaruci yang sementara berlayar dalam mengemban misi Muhibah Budaya Jalur Rempah tahun 2022, yang diikuti 147 laskar rempah dari 34 provinsi.Gugusan Kepulauan Banda, menurut Hilmar, sangat pantas diabadikan sebagai situs cagar budaya karena selain menyimpan bukti peninggalan sejarah masa lampau yang luar biasa, baik pada jaman kolonial maupun pra kolonial.\"Bukti peninggalan kolonial sangat banyak dan ada di seluruh pulau. Ini Belum lagi kalau kita bicara pra kolonial banyak sekali tapak-tapaknya di Pulau Banda,\" tegasnya.Menyangkut upaya yang dilakukan ke arah itu, Hilmar menyatakan kerja sama antara pemerintah dengan berbagai kelompok kepentingan terus diupayakan, terutama para pemilik aset peninggalan sejarah, karena sebagiannya dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, sebagian lainnya juga masih dikuasai oleh Yayasan Warisan dan Budaya Banda.\"Ada juga peninggalan sejarah yang ditempati penghuni. Mereka semua adalah pemangku kepentingan yang mesti kita ajak bicara untuk memikirkan kelanjutan dari dari rencana menjadikan Banda Naira dan Kepulauan Banda secara keseluruhan sebagai kawasan cagar budaya,\" tegasnya.Pihaknya menurut dia, sudah membangun diskusi dan dialog secara berkesinambungan sejak lama, terutama dengan kelompok masyarakat yang terus berupa menominasikan Kepulauan Banda sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO.\"Sudah ada studi dan kajian yang cukup banyak, saya kira sudah waktunya sekarang hasil kajiannya diaplikasikan dalam bentuk praktek dan aksi yang akan dimulai dari beberapa bangunan peninggalan masa kolonial,\" katanya.Dia mencontohkan, pembicaraan secara intens telah dilakukan Pemerintah pusat bersama Pemkab Maluku Tengah dan Pemprov Maluku terkait rencana menjadikan Istana Mini di Pulau Banda, yang merupakan bangunan peninggalan masa VOC dahulu menjadi istana presiden yang berada di wilayah Indonesia Timur.\"Sudah ada pembicaraan lebih jauh antara Setneg dengan Pemprov Maluku dan Maluku Tengah terkait revitalisasi Istana bekas kantor Gubernur VOC yang saat ini berstatus bangunan cagar budaya menjadi istana presiden di wilayah Indonesia Timur,\" ujarnya.Selain itu, Kementerian PUPR akan turun untuk melakukan perbaikan dan renovasi terhadap bangunan bersejarah itu, dengan mendapat pengawasan dari instansi yang fokus pada pelestarian nilai budaya, sehingga bagian-bagian penting bangunan dapat dipertahankan.\"Misalnya lantai batu istana yang sangat tua dan berumur lebih dari empat abad, walaupun mungkin secara visual tidak licin seperti lantai istana yang mulus, tetapi justru menurut saya tidak boleh dihilangkan sebagai bagian dari aspek sejarahnya yang perlu dipertahankan,\" ujarnya.Dia berharap berbagai rencana dan upaya pelestarian Pulau Banda sebagai cagar budaya dapat berjalan lancar karena menjadi bagian penting dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia dulu dan akan datang. (mth/Antara)
Ketua DPD RI Usul WFH Gantikan Wacana Cuti Ayah di RUU KIA
Yogyakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, merespon munculnya RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) yang mengatur pasal cuti ayah selama 40 hari serta cuti melahirkan selama enam bulan. LaNyalla merekomendasikan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) untuk mengganti wacana itu. Menurutnya, WFH lebih efektif dan saling menguntungkan. \"Dengan konsep WFH, produktivitas tak terganggu dan di sisi lain, suami tetap dapat menjaga istrinya dengan baik,\" kata LaNyalla yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (21/6/2022). Senator asal Jawa Timur itu menilai perlu kajian yang lebih mendalam dan komprehensif untuk wacana cuti panjang tersebut. \"Perlu dipandang dari sisi ekonomi, efisiensi, manajemen perusahaan dan aspek-aspek lainnya seperti sosial dan kultural,\" tutur LaNyalla. Menurut LaNyalla, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di berbagai aspek harus terus digenjot. Apalagi, di tengah adaptasi teknologi. \"Saya khawatir cuti yang terlalu banyak malah menurunkan kualitas SDM karena akan masuk pada habit yang berbeda dari iklim kerja,\" ujar LaNyalla. LaNyalla juga khawatir wacana cuti yang panjang akan menjadi bumerang bagi bonus demografi yang akan dihadapi. \"Keberatan perusahaan dengan kewajiban penerapan aturan-aturan yang kurang memicu produktivitas iklim dunia kerja dan dunia usaha dapat mengalihkan serapan tenaga kerja,\" papar LaNyalla. Dengan perkembangan teknologi saat ini, LaNyalla menilai para pengusaha bisa saja merekrut tenaga kerja asing yang lebih mumpuni dan siap kerja penuh waktu. \"Cuti yang panjang dikhawatirkan malah menurunkan kinerja seorang pegawai. Di sisi lain memberatkan perusahaan atas kewajiban tersebut, terutama perusahaan level menengah ke bawah, karena harus mengeluarkan biaya ekstra atau double,\" urai LaNyalla. Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) keberatan soal suami berhak mendapatkan cuti mendampingi istri melahirkan maksimal selama 40 hari dalam Rancangan Undang-undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA. Apindo berpendapat dunia usaha saat ini sedang bangkit dari pandemi Covid-19, sehingga aturan tersebut akan membuat perusahaan sulit bertumbuh. (mth/*)
POPULER
