ALL CATEGORY
Mengapa Tewasnya Novriansyah Terkesan Ditutup-tutupi?
Jakarta, FNN - Tewasnya Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat di rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo bilangan Duren Tiga, Jakarta Selatan menjadi misteri yang terus menyisakan tanda tanya. Peristiwa penembakan yang dilakukan Bharada E dan berujung tewasnya Brigadir Yosua terjadi Jum’at 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB atau lima sore. Tetapi kasus ini baru muncul ke publik setelah pihak keluarga Brigadir Yosua buka suara, Senin (11/7). Diketahui Brigadir Yosua bertugas sebagai driver istri Kadiv Propam. Sedangkan Bharada E merupakan ajudan pribadi dari Kadiv Propam. Meski kejadian sudah berlangsung selama tiga hari, namun dalam konferensi pers pertama Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan seperti menutup-nutupi informasi dan memberikan keterangan berbeda. Wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Off The Record FNN, Selasa (12/7) menyampaikan kejadian ini penting untuk dibukakan ke publik karena bagaimana pun saat ini adalah era keterbukaan. Dalam konfrensi pers kedua, Ramadhan memberikan keterangan berbeda dari sebelumnya. Ia memberikan informasi bahwa Brigadir Yosua telah melecehkan istri Kadiv Propam. “Peristiwa itu terjadi ketika Brigadir Yosua memasuki kamar pribadi Kadiv Propam di mana saat itu istri dari Kadiv Propam yang bernama Putri sedang istirahat. Kemudian Brigadir Yosua melakukan tindakan pelecehan dan menodongkan dengan menggunakan senjata pistol ke kepala istri Kadiv Propam. Sontak seketika ibu Kadiv Propam berteriak minta tolong, akibat teriakan tersebut Brigadir Yosua panik dan keluar dari kamar,” ujar Ramadhan. Teriakan tersebut langsung direspons Bharada E dengan pertanyaan ada apa dan langsung dijawab dengan tembakan oleh Brigadir Yosua. Lebih lanjut Ramadhan mengatakan bahwa pada saat Bharada E mendengar teriakan dari ibu maka ia yang saat itu berada di lantai atas menghampiri, dari atas tangga kurang lebih 10 meter bertanya ada apa, namun direspons dengan tembakan yang dilakukan Brigadir Yosua. Akibat tembakan tersebut kemudian terjadilah saling tembak dan berakibat Brigadir Yosua meninggal dunia. Ramadhan mengungkapkan saat penembakan terjadi Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo sedang berada di luar rumah untuk melakukan tes PCR COVID-19. Kadiv Propam mengetahui kejadian setelah terjadi penembakan pada saat istrinya memberitahu ditelpon. Kemudia ia langsung menuju ke rumah dan setelah itu melaporkannya ke Polres Jakarta Selatan. Pada saat jenazah Brigadir Yosua sampai di rumah duka, Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Sabtu (9/7/22). Keluarga tidak menerima satu pun penjelasan dari pihak kepolisian mengenai penyebab atau kronologi terjadinya penembakan. Keluarga sempat dilarang aparat untuk melihat kondisi jenazah, namun setelah keluarga terus mendesak ingin melihat sang putra untuk terakhir kali aparat baru mengizinkannya. Pihak keluarga mengatakan ada empat luka tembak di jenazah, dua luka ada di dada, satu luka tembak di tangan, dan satu luka tembak lain di bagian leher. Bukan hanya luka tembak, keluarga juga mengatakan adanya luka sayatan senjata tajam di bagian mata, hidung, mulut, dan kaki. Hal ini berbeda dengan keterangan Ramadhan mengatakan Brigadir Yosua mengalami tujuh luka dari lima tembakan. Dua luka yang ia maksud berasal dari sayatan proyektil yang ditembakan Bharada E ke Brigadir Yosua. Ramadhan berkali-kali mengatakan bahwa apa yang dilakukan Bharada E adalah upaya pembelaaan diri karena ditembak terlebih dahulu oleh Brigadir Yosua. Berbagai macam kejanggalan soal tewasnya Brigadir Yosua di kediaman Ferdy Sambo membuat Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Menurut Hersubeno, dari kasus ini sekarang muncul berbagai spekulasi, penting saya kira ini didorong lebih transparan, sehingga publik paham apa yang terjadi dan jangan lupa ini kalau untuk publik adalah hak untuk mengetahui, karena bagaimanapun mereka ini abdi negara yang dibayar dengan pajak. “Karena kalau melihat kasus ini, posisi almarhum ini belum ada pernyataan ia benar bersalah, sedangkan mayat atau jenazah mana bisa membela diri sendiri, itu salah satu menjadi point bahwa kasus ini harus dibuka,” lanjut wartawan senior FNN Agi Betha. (Lia)
Saksi: Saya Orang Pertama yang Memaafkan Edy Mulyadi
Jakarta, FNN - Ketua Lembaga Adat Paser (LAP) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Musa, menyebut terdakwa kasus penyebaran berita yang membuat onar Edy Mulyadi, menghina masyarakat Kalimantan Timur. Edy menyebut mengenai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) sebagai tempat jin buang anak. “Saudara Edy mengatakan IKN tempat jin buang anak otomatis kami dan masyarakat setempat merasa tersinggung,” kata Musa dalam lanjutan persidangan kasus \'Jin Buang Anak\' di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (12/7). Musa menyebut perkataan Edy bisa dianggap bahwa masyarakat di sekitar IKN disamakan sengan jin, kuntilanak dan gendoruwo. Perkataan Edy dinilai mengada-ada. Musa dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Di muka persidangan Musa mengaku kepada Hakim Ketua Adeng Abdul Kohar sebagai saksi pelapor Edy Mulyadi tetapi hal ini berbeda dengan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP). “Di BAP tertulis bahwa saudara sebagai saksi biasa atas laporan Bintang dan Kaleb, bukan sebagai saksi pelapor,” ujar Hakim Adeng Tapi Musa mengatakan bahwa ia melaporkan terdakwa atas desakan masyarakat setempat bahkan hingga dua kali, pertama di Polda Kaltim dan kedua di Polres PPU. Pertanyaan selanjutnya dari Hakim Anggota Bakri, yang menanyakan sebenarnya sanksi apa saja yang ada di masyarakat adat Kaltim. “Sebagai tokoh adat apakah sanksi yang ada di masyarakat adat Kaltim dan ada berapa?” tanya Hakim Bakri Musa menyampaikan bahwa sanksinya dapat berupa memotong hewan sesuai dengan kesalahannya, dapat juga berupa uang dan barang. Tetapi Musa tidak mengetahui lebih banyak lagi tentang sanksi adat tersebut dan ada berapa jumlah sanksi adat yang berlaku. Itu membuat Hakim Bakri heran. “Sebagai tokoh adat kok tidak tau sanksi dari lembaga adat?\" tanya Hakim Bakri. Ia juga bertanya apakah tidak mungkin lembaga adat membuka pintu maaf untuk Edy, mengingat dalam tanggapannya Edy bersikukuh dia sama sekali tidak bermaksud menghina, tak ada kata Kalimantan dalam vidio unggahannya dan kembali meminta maaf di persidangan. Musa pun mengatakan apabila terdakwa datang ke Kalimantan tepatnya di PPU untuk meminta maaf atas pernyataannya, yang membuat masyarakat marah, maka saya adalah orang pertama yang memaafkan Edy. (Lia)
Pekan Depan Presiden Rusia Putin Berkunjung ke Iran
Moskow, FNN - Presiden Rusia Vladimir Putin Selasa depan (19/7) akan berkunjung ke Iran dan melakukan pertemuan dengan Presiden Iran Ebrahim Raisi, sekaligus dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan, untuk membahas Suriah, kata kantor Putin, Kremlin.Kunjungan ke Iran itu akan menjadi lawatan kedua Putin ke luar negeri sejak pasukan Rusia mulai masuk ke Ukraina pada 24 Februari.Sebelumnya pada akhir Juni, Putin melakukan kunjungan ke Asia Tengah. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan ketiga pemimpin negara itu akan melakukan pembicaraan tiga pihak.Rusia, Iran, dan Turki adalah tiga negara penjamin proses Astana, yaitu pembicaraan yang dirancang untuk mencari penyelesaian perdamaian di Suriah.Rusia dan Iran merupakan pendukung utama militer dan politik bagi Presiden Suriah Bashar al-Assad.Sementara itu, Turki adalah pemberi bantuan militer kepada Tentara Pembebasan Surian serta kelompok-kelompok pemberontak lainnya yang masih memerangi pasukan Assad di Suriah barat laut.Kremlin pada Senin (11/7) mengatakan bahwa Putin dan Erdogan akan melakukan pertemuan secara luring, tak lama setelah kedua pemimpin berbicara di telepon soal upaya-upaya memfasilitasi ekspor biji-bijian dari Ukraina.Erdogan berperan sebagai mediator antara Rusia dan Ukraina sejak Moskow mulai mengerahkan pasukannya ke Ukraina pada 24 Februari.Peskov pada Selasa tidak menyebut kemungkinan pertemuan bilateral antara Putin dan Raisi di Teheran. (Ida/ANTARA/Reuters)
Adik Presiden Sri Lanka Dihadang ke Luar Negeri
Kolombo, FNN - Para petugas imigrasi Sri Lanka pada Selasa mengatakan pihaknya mencegah adik Presiden Gotabaya Rajapaksa, Basil Rajapaksa, terbang meninggalkan negara itu.Tindakan itu diambil para petugas saat kemarahan terhadap keluarga Rajapaksa --yang sangat berpengaruh-- mencapai puncaknya akibat krisis ekonomi yang melumpuhkan negara tersebut.Belum ada kejelasan soal ke mana Basil Rajapaksa hendak terbang ketika ia dihentikan petugas.Asosiasi Petugas Imigrasi dan Emigrasi Sri Lanka mengatakan para anggotanya menolak melayani Basil Rajapaksa di ruangan keberangkatan VIP di bandara di Kolombo.\"Mengingat kerusuhan terjadi di Sri Lanka, para pejabat imigrasi berada dalam tekanan berat untuk tidak mengizinkan tokoh-tokoh tingkat tinggi meninggalkan negara,\" kata ketua asosiasi tersebut, K.A.S Kanugala, kepada Reuters.\"Kami mengkhawatirkan keamanan kami. Jadi sampai masalah ini terselesaikan, para personel yang bertugas di ruangan VIP memutuskan untuk tidak memberikan layanan.\"Gambar-gambar yang memperlihatkan Basil sedang berada di ruangan istimewa itu dimuat oleh media lokal dan tersebar di media sosial. Beberapa orang menunjukkan kemarahan terhadap usaha Basil meninggalkan Sri Lanka.Basil Rajapaksa belum dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Asistennya menolak memberikan keterangan terperinci.Seorang pejabat tinggi pada partai berkuasa mengungkapkan bahwa Basil masih berada di dalam negeri.Basil, yang juga memegang status kewarganegaraan Amerika Serikat, adalah mantan menteri keuangan Sri Lanka.Ia mengundurkan diri sebagai menkeu pada awal April ketika serentetan aksi unjuk rasa digelar oleh masyarakat yang memprotes kelangkaan bahan bakar, makanan, dan barang-barang keperluan lainnya. Basil juga mundur sebagai anggota parlemen pada Juni.Abangnya, Gotabaya Rajapaksa, akan mengundurkan diri pada Rabu (13/7) untuk membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan bersatu.Gotabaya akan mundur setelah ribuan demonstran menyerbu kediamannya dan kediaman resmi Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe pada Sabtu (9/7) dengan mengusung tuntutan agar kedua pemimpin itu dipecat.Para pemrotes telah menyatakan tekad untuk tidak akan beranjak dari kediaman presiden dan perdana menteri sampai kedua pejabat itu mundur.Presiden Gotabaya tidak pernah muncul di publik sejak Jumat (8/7). Hingga kini, keberadaannya belum diketahui.Keluarga Rajapaksa, termasuk mantan Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa, telah mendominasi politik Sri Lanka, negara berpenduduk 22 juta jiwa, selama bertahun-tahun.Sebagian besar rakyat Sri Lanka menyalahkan keluarga itu atas kesengsaraan yang sedang mereka alami.Negara yang bergantung pada sektor pariwisata itu terpukul hebat antara lain oleh pandemi COVID-19 serta penurunan pengiriman uang dari para warga Sri Lanka yang berada di luar negeri.Keluarga Rajapaksa menerapkan pemotongan pajak pada 2019 --langkah yang berpengaruh pada keuangan pemerintah.Sementara itu, cadangan devisa yang menyusut menyebabkan impor bahan bakar, makanan, dan obat-obatan harus dibatasi. Pembelian bensin dijatah. Orang-orang harus mengantre panjang di depan toko-toko yang menjual gas. Inflasi utama pada Juni mencapai 54,6 persen. Bank sentral memperingatkan bahwa angka itu bisa meroket hingga 70 persen dalam bulan-bulan mendatang. (Ida/ANTARA/Reuters)
Bantu Tangani PMK, Menteri Pertanian Australia Akan Kunjungi Indonesia
Jakarta, FNN - Menteri Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia Murray Watt akan menggelar pertemuan tatap muka dengan mitranya di Indonesia pekan ini, untuk membantu Indonesia menghentikan penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK).\"Pemerintahan Albanese mengambil tindakan tegas terhadap PMK baik di dalam maupun luar negeri. Pendekatan dua arah ini merupakan langkah untuk memperkuat pertahanan biosekuriti di dalam negeri, serta mendukung Indonesia dalam menangani dan menghentikan wabah yang terjadi,\" kata Menteri Watt melalui siaran media yang diperoleh Antara, Jakarta, Selasa.Menteri Watt mengatakan kunjungan dua hari tersebut merupakan tindak lanjut dari pemerintahan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam upaya melawan PMK, membangun upaya-upaya biosekuriti yang baru.Upaya-upaya itu juga antara lain mencakup pemindaian ekstra terhadap pelancong, bagasi dan surat, anjing pendeteksi biosekuriti, serta informasi lebih lanjut untuk pelancong dan petunjuk di bandara.Misi dari kementerian tersebut akan memperkuat upaya kedua negara untuk mencegah penyebaran PMK.Menteri Watt akan didampingi oleh pejabat senior dari Departemen Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, termasuk Kepala Dokter Hewan Australia Dr Mark Schipp, bersama dengan Presiden Federasi Petani Nasional Fiona Simson.Kunjungan delegasi tingkat tinggi itu disebutkan menunjukkan sikap yang sejalan antara pemerintah dengan sektor pertanian, untuk memastikan sektor pertanian Australia tetap aman.Kunjungan tersebut akan dilakukan menyusul kunjungan Perdana Menteri Albanese ke Indonesia pada Juni.Pada kesempatan itu, PM Albanese menawarkan vaksin dan keahlian teknis untuk membantu Indonesia menangani PMK.\"PMK akan memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor pertanian Australia jika mencapai kawasan kami, dan kami mengambil langkah-langkah praktis untuk mencegahnya,\" tambah Menteri Watt.Selama kunjungannya di Indonesia, Menteri Watt antara lain akan bertemu dengan menteri pertanian, menteri perikanan, serta perwakilan agribisnis terkemuka Indonesia. (Ida/ANTARA)
Politeknik Baru Kemenperin Tawarkan Kuliah Gratis dan Ikatan Kerja
Jakarta, FNN - Politeknik baru Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menawarkan kuliah gratis dan ikatan kerja setelah lulus sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor industri, salah satunya dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan vokasi.Pada tahun 2022, Kemenperin membuka Politeknik Industri Petrokimia Banten yang akan menerima angkatan pertama.“Kemenperin memberikan kesempatan kuliah gratis di Politeknik Industri Petrokimia Banten, mulai dari pendaftaran hingga lulus. Nantinya, lulusan politeknik ini akan bisa langsung bekerja setelah lulus karena Kemenperin telah menjalin kerja sama ikatan kerja dengan berbagai perusahaan industri,” ujar Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin Arus Gunawan di Jakarta, Selasa.Arus menambahkan, seluruh mahasiswa angkatan pertama Politeknik Industri Petrokimia Banten dibebaskan dari biaya kuliah, sehingga tidak perlu membayar biaya pendaftaran, biaya semester, uang gedung, dan biaya kuliah lainnya sampai lulus.Politeknik Industri Petrokimia Banten merupakan unit pendidikan di bawah BPSDMI Kementerian Perindustrian. Sekolah ini menawarkan program Diploma Tiga yang terbagi menjadi Teknologi Proses Industri Petrokimia, Teknologi Mesin Industri Petrokimia, dan Teknologi Instrumentasi Industri Petrokimia.“Politeknik akan menerima 96 mahasiswa angkatan pertama, atau 32 mahasiswa di setiap program Diploma Tiga (D3),” jelas Arus.Mahasiswa Politeknik Industri Petrokimia Banten akan menjalani perkuliahan selama enam semester, terdiri dari tiga semester pertama di kampus, dua semester di industri, serta kembali ke kampus di semester terakhir.Pendidikan dual system ini memungkinkan para mahasiswa untuk langsung terjun ke industri dengan bekal teori yang diperoleh di kelas.Sampai dengan saat ini, Politeknik Industri Petrokimia Banten telah menjalin kerja sama dengan 14 mitra industri dan asosiasi industri.Dengan ikatan kerja, lulusan politeknik dapat langsung bekerja di salah satu mitra industri tersebut. Perusahaan industri dan asosiasi industri yang telah bermitra adalah PT Chandra Asri Petrochemical, PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Pupuk Indonesia, PT Cabot Chemical Indonesia, PT Polytama Propindo, PT Petro Oxo Nusantara, dan PT Mitsubishi Chemical Indonesia.Selain itu, PT Trinseo Materials Indonesia, PT Nippon Shokubai Indonesia, PT Asahimas Chemical, PT Lotte Chemical Titan Nusantara, Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia, Federasi Industri Kimia Indonesia, dan Skills for Competitiveness (S4C).Pendaftaran bagi calon mahasiswa Politeknik Industri Petrokimia Banten berlangsung pada 1-31 Juli 2022. Selanjutnya, pendaftar akan mengikuti ujian tes tulis, terdiri dari tes akademik dan Bahasa Inggris pada 3 Agustus 2022, dilanjutkan dengan tes psikologi dan wawancara pada 13-14 Agustus 2022.Pendaftaran Politeknik Industri Petrokimia Banten dilakukan melalui JARVIS dengan alamat situs jarvis.kemenperin.go.id/politeknikpetrokimia-banten/. Di situs tersebut, peserta melakukan pengisian data pendaftaran seperti identitas diri, identitas orang tua, identitas sekolah, serta pemilihan jurusan pada halaman login peserta.Setelah itu, peserta mengunggah foto dan persyaratan program studi (jika ada) dan melakukan validasi pendaftaran. Terakhir, jika data peserta sudah divalidasi, peserta diharuskan mencetak kartu ujian dan mengikuti ujian sesuai tanggal yang tertera pada kartu/pada pengumuman jika terjadi perubahan jadwal.JARVIS atau Jalur Penerimaan Vokasi Industri merupakan platform yang dikembangkan BPSDMI Kemenperin dan digunakan untuk melakukan proses seleksi penerimaan siswa dan mahasiswa baru secara daring pada seluruh unit pendidikan di bawah naungan Kemenperin, yang sebelumnya terdiri dari 10 politeknik, dua akademi komunitas, dan sembilan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).\"JARVIS merupakan bentuk komitmen Kemenperin untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas sehingga menjadi SDM yang kompeten dan mampu menjawab kebutuhan industri,” pungkas Arus. (Sof/ANTARA)
RKUHP Urgen Bila Membawa Paradigma Baru dan Modern
Jakarta, FNN - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dapat dikatakan urgensi apabila membawa paradigma baru, modern, dan kekinian tentang hukum pidana.\"Jadi, jangan hukum pidana yang semuanya kita tidak boleh dan ketakutan karena bisa dikenakan sanksi pidana seperti halnya hukum zaman Kolonial Belanda,\" kata Bivitri Susanti yang merupakan salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) itu, di Jakarta, Selasa.Pada saat zaman Kolonial Belanda, ujarnya, pribumi ditekan supaya tidak boleh memberontak dan kritis terhadap pemerintah. Hal itu bisa dilihat dari pengasingan Soekarno ke Boven Digoel dan Banda Neira. \"Itu karena hukum kolonial menekan kita,\" ujar Bivitri.Oleh karena itu, paparnya, saat ini meskipun Indonesia butuh pengaturan agar lebih tertib, paradigma hukum pidana harus berbeda dari warisan Kolonial Belanda tersebut.\"Jadi, kalau dibilang urgensi ya urgensi tapi kalau kontennya itu bersifat kekinian,\" katanya.Namun, ujarnya, apabila RKUHP saat ini masih membawa semangat kolonialisme, maka dinilai belum mendesak dan perlu dilakukan pembahasan mendalam.Ia mengatakan meskipun KUHP saat ini sudah berusia 105 tahun namun tidak semua paradigma di dalamnya bisa diterapkan di Indonesia dalam konteks kekinian.Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto meminta pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia lebih masif menyosialisasikan terkait 14 pasal krusial dalam RKUHP yang masih menjadi perdebatan publik.\"Sosialisasi yang dilakukan pemerintah harus lebih masif terkait 14 pasal yang menjadi sorotan publik. Ini sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat,\" kata Didik. (Sof/ANTARA)
Kapolri Berjanji untuk Transparan Menyelesaikan Kasus Baku Tembak Antaranggota
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyatakan pihaknya bakal transparan dan objektif dalam menyelesaikan kasus baku tembak antaranggota kepolisian yang terjadi di Rumah Dinas Kepala Divisi Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo, Jumat (8/7).Menurut jenderal bintang empat itu, penanganan kasus ini dilakukan secara serius melibatkan tim gabungan yang akan mengawasi proses penyelidikan, penyidikan maupun hal-hal lain sehingga nantinya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.“Kami yakinkan bahwa kami institusi Polri akan melakukan semua proses ini secara objektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Sigit di Mabes Polri, Jakarta, Selasa.Kapolri telah membentuk tim gabungan khusus yang dipimpin Wakapolri bersama Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum), Kabaresrim, Kabaintelkam, Asisten Kapolri Bidang SDM, melibatkan fungsi dari Provost, dan Paminal.Bahkan, tim ini akan melibatkan mitra eksternal Polri, yakni Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komnas HAM.Menurut Sigit, ada dua laporan polisi dalam kejadian ini, yang pertama laporan polisi terkait dengan percobaan pembunuhan dan yang kedua terkait ancaman kekerasan terhadap perempuan atau Pasal 289 KUHP.Sigit memastikan kasus ini ditangani menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku dengan mengedepankan penyelidikan berbasis ilmiah atau \"scientifi crime investigation\". Kasus ditangani Polres Jakarta Selatan yang diasistensi oleh Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri.“Dua kasus ini ditangani Polres Jaksel dan saya sudah meminta agar penanganan betul-betul dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku, yaitu bagaimana kami mengedepankan \'scientific crime investigation\',” ujarnya.Meski telah membentuk tim khusus, melakukan langkah-langkah penyelidikan, dan penyidikan, Sigit menegaskan bahwa Polri terbuka dengan laporan dari unsur lainnya dan akan dicermati secara objektif, transparan, dan memenuhi kaidah-kaidah penyelidikan, serta penyidikan sesuai yang diatur dalam \"scientific crime investigation\".“Kami harus melindungi dan memberikan ruang terhadap kelompok rentan, dalam hal ini yang kebetulan menjadi korban adalah istri Kadiv Propam, tentunya kaidah-kaidah tersebut harus kami jaga, memenuhi hak asasi manusia, dan diatur undang-undang,” ujarnya.Peristiwa penembakan antaranggota Polri terjadi di Rumah Dinas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren Tiga No. 46 Kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (8/7), pukul 17.00 WIB.Penembakan terjadi antara Brigadir Pol Nopryansah Yosua Hutabarat (Brigadir J) Ajudan Drive Caraka (ADV) Istri Kadiv Propam Polri dengan Bharada E, ADV Kadiv Propam Polri. Kejadian tersebut mengakibatkan Brigadir Pol. Nopryansah tewas tertembak dengan tujuh lubang peluru di tubuhnya.Adapun peristiwa itu dilatarbelakangi pelecehan dan penodongan pistol yang dialami istri Kadiv Propam Polri Putri Ferdy Sambo. (Sof/ANTARA)
Panglima TNI Matangkan Persiapan Venue Lokasi G20
Jakarta, FNN - Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa bersama Kapolri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terus mematangkan persiapan venue lokasi kegiatan Presidensi G20.\"TNI telah merencanakan secara detail dan teliti seluruh aspek terkait dengan pelaksanaan G20,\" kata Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dipantau dari kanal YouTube di Jakarta, Selasa.Jenderal TNI Andika mengemukakan hal itu usai meninjau kesiapan venue Taman Hutan Raya Mangrove Pemongan di Denpasar Bali serta Garuda Wisnu Kencana Park Badung yang menjadi lokasi penyelenggaraan G20.Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) tersebut mengatakan bahwa pematangan persiapan tersebut untuk memastikan agenda G20 berlangsung aman dan nyaman bagi kepala negara serta tamu yang hadir.Dalam paparannya, dia mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah rencana, mulai dari aspek keamanan hingga flow rotasi transportasi bagi para kepala negara yang hadir.Hal tersebut mulai dari hotel tempat menginap hingga lokasi kegiatan berlangsung, seperti di Taman Hutan Raya Mangrove Pemogan dan Wisnu Kencana Park.Lulusan Akademi Militer tahun 1987 tersebut berharap perencanaan matang dan pelaksana yang baik sesuai dengan rencana, kegiatan G20 pada tahun 2022 bisa berjalan baik dan berkesan positif bagi siapa pun tamu negara yang hadir. (Ida/ANTARA)
Sherpa G20 Perluas Pembahasan Degradasi Lahan Cakup Bakau dan Gambut
Labuan Bajo, FNN - Pertemuan Kedua Sherpa G20 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, memperluas pembahasan isu degradasi lahan (land degradation) yang mencakup kerusakan bakau (mangrove) dan gambut.\"Pada Presiden G20 di Indonesia ini memperluas pembahasan land degradation tidak hanya di land saja, tetapi ekosistem lain, terutama mangrove dan gambut,\" kata Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sigit Reliantoro di Labuan Bajo, Selasa.Sigit yang juga sebagai Co-Chair Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group menjelaskan bahwa pembahasan isu degradasi lahan ini merupakan kelanjutan dari Presidensi G20 di Arab Saudi dan Italia.Pihaknya telah melakukan dua kali pertemuan sebelumnya, yaitu di Yogyakarta dan Jakarta. Pada saat ini telah menyusun komunikasi (drafting communique) untuk pembahasan pertama bersama para delegasi Sherpa G20.Selain isu degradasi lahan, kata dia, isu lingkungan yang dibahas juga terkait biodiversity. Dalam hal ini Indonesia mendukung pembahasan untuk mempersiapkan kerangka kerja sama pasca-biodiversity 2020.\"Jadi, pada tahun 2020 sudah selesai dan sedang menegosiasikan untuk membuat frame work baru hingga 2050,\" katanya.Ia menyebutkan rata-rata delegasi mendukung isu biodiversity, terutama mempercepat pelaksanaannya karena hingga 2022 masih belum berjalan dengan cepat.Selain itu, juga dibahas marine litter (sampah laut) dengan keinginan utama guna mempersiapkan kerangka untuk mengikat secara hukum (legally binding) terkait dengan pengurangan penggunaan plastik.Kerangka kerja terkait dengan hal ini, lanjut dia, juga telah ada dari Presiden G20 di Jepang sehingga mempercepat persiapan legally binding untuk plastik dan implementasi penilaian secara penuh.\"Jadi, setiap produk itu menghitung berapa potensi plastik dari masing-masing produk dan dari hitungan itu kemudian bisa diidentifikasi potensi untuk mencegah penggunaan plastik,\" katanya.Selain itu, kata Sigit, perlindungan terutama di Antartika juga diminta untuk diserukan dalam Sherpa G20. Disamping itu, memperluas perlindungan di taman nasional laut.Isu yang berkaitan dengan air juga ada permintaan agar tetap menjalankan kerangka kerja untuk saling menukar informasi dan pengalaman terkait dengan air serta membuat pembahasan antara energi, makanan, dan air.Isu terakhir, kata dia, berkaitan dengan keberlanjutan pembiayaan (sustainable finance) juga muncul adanya desakan untuk membiayai proyek-proyek pemulihan biodiversity untuk mengadopsi mekanisme pembiayaan yang sudah dikembangkan di sektor perubahan iklim.Pertemuan Kedua Sherpa G20 di Labuan Bajo pada tanggal 10—13 Juli 2022 yang dihadiri secara langsung delegasi 19 negara anggota G20, 9 negara undangan, dan 10 organisasi internasional. Satu negara anggota G20 yang hadir virtual hanya Amerika Serikat. (Ida/ANTARA)
POPULER
