ALL CATEGORY
Dewan Da'wah Ajukan Sebagai Pihak Terkait Dalam Sidang Gugatan Nikah Beda Agama
Jakarta, FNN – Sehubungan dengan adanya pihak-pihak yang berusaha menggugat kembali UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang melarang pernikahan beda agama ke Mahkamah Konstitusi, maka Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia telah mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam Perkara Nomor: 24/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945. Gugatan Dewan Dakwah itu diajukan Rabu (22/6/2022) melalui kuasa hukumnya Abdullah Al Katiri. Beliau juga aktif sebagai Ketua Umum Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI). “Dewan Da’wah selama ini terus memonitor dan mengawal setiap gugatan Undang-undang ke MK yang merugikan aqidah umat Islam di Indonesia” ujar Dr. Taufik Hidayat, Ketua Bidang Politik, Hukum dan HAM Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia. “Terakhir kami sukses mempertahankan UU terkait penodaan agama yang ingin dicabut oleh pihak -pihak yang ingin aliran sesat tumbuh subur di Indonesia” jelas Taufik Hidayat. Sementara itu Kuasa Hukum Dewan Da’wah Abdullah Alkatiri, menjelaskan bahwa pengajuan sebagai pihak terkait ini merupakan prosedur yang biasa dilalui jika ada pihak-pihak yang ingin memberikan sanggahan atau masukan kepada para hakim MK untuk nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengabulkan atau menolak permohonan perkara pihak pemohon. ”Kita jangan sampai lengah terhadap usaha yang terus menerus dilakukan oleh pihak–pihak yang ingin merusak aqidah umat melalui jalan perundang-undangan. Mereka bekerja secara senyap yang terkadang kalau kita tidak hati-hati, kita bisa kecolongan” jelas pengacara senior yang selalu terdepan membela kepentingan umat. Abdullah Alkatiri juga menyayangkan putusan PN Surabaya baru-baru ini yang mengabulkan permohonan nikah beda agama yang jelas- jelas melanggar UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. “Kami akan berjuang all out dengan para pakar dan ahli kami yang ada di keluarga besar Dewan Da’wah untuk mempertahankan agar jangan sampai UU Perkawinan ini dicabut yang akan menjadi malapetaka bagi generasi masa depan umat. Kami mohon doanya dan dukungannya” pungkas Taufik Hidayat. Sebagai informasi, E. Ramos Petege (Pemohon) merupakan seorang pemeluk agama Katolik yang hendak menikah dengan perempuan beragama Islam. Namun, perkawinan itu harus dibatalkan dikarenakan perkawinan beda agama tidak diakomodir oleh UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan karena tidak dapat melangsungkan perkawinan tersebut. Pemohon juga merasa dirugikan karena kehilangan kemerdekaan dalam memeluk agama dan kepercayaan karena apabila ingin melakukan perkawinan beda agama, akan ada paksaan bagi salah satunya untuk menundukkan keyakinan. Selain itu, Pemohon juga merasa kehilangan kemerdekaan untuk dapat melanjutkan keturunan dengan membentuk keluarga yang didasarkan pada kehendak bebas. (TG)
Tidak Ada Pembahasan Capres-Cawapres di Rakernas PDIP
Jakarta, FNN - Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau biasa disapa Bambang Pacul menegaskan tak ada pembahasan capres dan cawapres pada Rapat Kerja Nasional II PDIP Tahun 2021, yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Jakarta.\"Rakernas kali ini hanya mendapatkan perintah dari Ketua Umum Megawati untuk membahas pileg dan pilpres tetapi tidak capres dan cawapres,\" kata Bambang Pacul di sela-sela Rakernas PDIP di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.Dia juga memastikan seluruh kader partai tidak punya wewenang dalam menentukan kandidat pada Pilpres 2024.Dia menjelaskan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memiliki hak prerogatif menentukan capres-cawapres.Sebagai partai yang taat hukum, katanya, seluruh kader PDIP tidak akan melangkahi kewenangan Ketum Megawati yang merupakan amanah Kongres V.\"Kewenangan itu ada di Ibu Ketua Umum, kan, gitu, Bos. Jadi sudah clear. Capres dan cawapres tidak ada dalam pembahasan Komisi Pemenangan Pemilu dalam rakernas ini,\" kata legislator asal Jawa Tengah tersebut.Ketua Komisi III DPR RI itu menerangkan seluruh ketua DPP partai juga ditunjuk Megawati untuk melaksanakan tugas kepartaian, termasuk dirinya sebagai Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu.Dia menambahkan pembahasan pilpres hanya sebatas strategi pemenangan dan konsolidasi kekuatan di akar rumput. Mengenai materi strateginya, dia merahasiakan.\"Strategi pemenangan pemilu dengan basis pemenangan gotong royong. Bagaimana pelaksanaannya? Itu sudah dibahas dan clear. Mungkin itu jadi rekomendasi putusan, keluarkan SK, maka akan bergerak dengan cara itu,\" ujar Sekretaris Fraksi PDIP di DPR itu. Perekrutan SaksiSementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Arif Wibowo mengatakan dalam Rakernas II PDIP 2021, partainya akan memantapkan mekanisme terkait pemenangan Pemilu 2024.Dia menuturkan salah satu elemen yang sudah disiapkan untuk menghadapi Pemilu 2024 adalah perekrutan sejumlah saksi.\"Kalau regu pemilih saksi sudah mulai perekrutannya, kurang lebih perintah partai 3 bulan yang lalu. Karena kita harus mencukupi satu kebutuhan personel untuk menjadi ujung tombak kita di setiap TPS yang total jumlahnya kurang lebih 3,5 juta saksi dan guraklih (regu penggerak pemilih) dan itu semua anggota dan kader partai,\" kata Arif.Tahapan ini dimulai sejak awal untuk melatih para pelatihnya sampai akhir tahun, targetnya paling lambat sampai akhir tahun harus selesai pada 12 gelombang.\"Pelatihan itu ini sudah mau lima gelombang, tujuh gelombang lagi secara berturutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,\" katanya.Rakernas II PDIP juga membahas perbaikan perekrutan dan seleksi sebagaimana perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.\"Satu tentang calon anggota DPR, DPRD, dan DPD RI. Yang kedua calon kepala daerah sehingga jauh-jauh hari kita sudah menyiapkan satu mekanisme yang lebih baik ketimbang di masa lalu untuk perekrutan dan seleksi calon anggota DPR, DPRD, DPD, dan kepala daerah kita supaya nanti hasilnya melahirkan bibit-bibit, wakil-wakil rakyat yang mumpuni, yang dipercaya rakyat, yang bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya kepada rakyat,\" jelas Arif. (Ida/ANTARA)
Ganjar Merasa Diingatkan Oleh Pidato Megawati Soal Manuver Politik
Jakarta, FNN - Kader PDI Perjuangan yang juga Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengaku merasa diingatkan dengan pernyataan tegas Ketua Umum Megawati Soekarnoputri soal manuver politik para kader. Ganjar mengatakan hal itu menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui usai ngopi bersama Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Gubernur Bali I Wayan Koster, di sela-sela Rakernas II PDIP di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu. Ganjar juga menilai, bahwa peringatan Megawati itu ditujukan kepada seluruh kader PDIP dan semua merasa diingatkan akan pernyataan Megawati itu. \"Ya semua merasa diingatkan kalau mereka memang zig-zag, semua pasti merasa diingatkan,\" kata Ganjar. Peringatan dari Megawati itu juga diarahkan kepada seluruh kader. Oleh karena itu, seluruh kader partai berlambang banteng bermoncong putih itu harus menjaga soliditas di internal partai. \"Bu Mega tidak personal. Mbak Puan (Puan Maharani,red) kemarin sudah statement kok itu peringatan untuk semua untuk siapa pun yang ada di PDI Perjuangan,\" ucap Ganjar. Megawati, kata Ganjar, sejati-nya ingin semua kader partai merapatkan barisan dalam menyikapi setiap situasi politik. Dia juga memahami, bahwa setiap keputusan politik harus melalui Ketua Umum sesuai dengan amanat Kongres. \"Bu Mega mengingatkan kepada anak-anaknya untuk semuanya dalam satu rapat barisan, saya kira dalam konteks itu. Semua sepakat kok, kalau kita bicara perintah partai, ketua umum yang sudah mendapatkan mandat pemegang hak prerogatif, ya briefing ini terjadi,\" jelas Ganjar. Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri secara tegas menegur kader partai yang mulai melakukan manuver-manuver politik. Bahkan, Megawati dengan tegas siap memecat kader yang melakukan manuver politik. \"Kalian siapa yang berbuat manuver manuver, keluar! Karena apa, tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver!,\" tegas Megawati dengan nada tinggi dalam Pembukaan Rakernas PDIP pada Selasa (21/6). Megawati juga mengingatkan, bahwa dalam keputusan Kongres V PDIP, ketua umum partai memiliki hak yang namanya hak prerogatif. Dimana, hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. \"Ingat lho! Lebih baik keluar deh. Lebih baik keluar deh, daripada saya pecat-pecati lho kamu, saya pecat lho,\" tegas Megawati lagi.(Ida/ANTARA)
Anies Disebut Dalam Pertemuan NasDem dan PKS
Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi salah satu nama yang disebut dalam pertemuan antara Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu.\"Sekitar-sekitar situlah,\" ujar Ahmad Syaikhu di kantor DPP NasDem, Jakarta, Rabu.Nama Anies mencuat setelah survei internal PKS menempatkan sebagai bakal calon presiden yang diharapkan kader partai.Namun, Syaikhu menegaskan bahwa jika nama capres dan cawapres di PKS dikumpulkan dan diserap berdasarkan aspirasi pimpinan wilayah se Indonesia.\"Kami ada mekanisme, bahwa yang memutuskan bukan DPP, dan kami tidak ingin mendahului Majelis Syuro sebagai lembaga yang memang berwenang untuk memutuskan dan mengumumkannya,\" kata Syaikhu di hadapan Surya Paloh.Dia menegaskan PKS dan NasDem memiliki banyak persamaan, sehingga posisi mereka merupakan satu kemitraan yang setara.Diketahui, Anies Baswedan merupakan salah satu kandidat bakal calon presiden yang telah diumumkan ke publik oleh Partai NasDem. Selain Anies, terdapat pula dua nama lainnya yakni Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan sejumlah kesamaan PKS dan NasDem, yakni menghargai arti keberadaan institusi politik yang merupakan posisi yang super strategis di dalam melanjutkan pembangunan bangsa Indonesia.Kemudian, NasDem dan PKS sama-sama menyadari jika pergumulan seluruh permasalahan bangsa yang begitu kompleks, tidak bisa diselesaikan hanya satu institusi partai politik atau satu kelompok saja. \"Harus diwujudkan dengan merajut kerja sama dengan para pihak,\" ujarnya.Kesamaan terakhir yakni menempatkan dan menumbuhkan nilai-nilai komitmen ideologi Pancasila di atas kepentingan kedua partai. (Ida/ANTARA)
Program KTP-el Disabilitas Tidak Ada Kaitannya Dengan Pemilu
Sumatera Selatan, FNN - Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrullloh menegaskan program pencanangan perekaman dan penerbitan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) bagi penyandang disabilitas tidak ada kaitan dengan Pemilu 2024.“Saya sering mendapat tanggapan seperti itu, di sini saya sampaikan program penerbitan dokumen kependudukan seperti biodata, KTP-el, dan KIA bagi penyandang disabilitas sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pemilu 2024” katanya dalam acara Pencanangan Perekaman dan Penerbitan KTP-el bagi Masyarakat Penyandang Disabilitas di Palembang, Rabu.Ia menjelaskan program pencanangan itu sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir dengan perencanaan yang matang karena tujuan pemerintah melaksanakan program ini untuk mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan secara lengkap tanpa diskriminasi dan pemutakhiran data penyandang disabilitas.Ia mengatakan kebutuhan pendataan penyandang disabilitas hingga kini belum terhimpun lengkap secara nasional.“Kami menyadari pelayanan administrasi kependudukan belum paripurna karena baru sekitar 600 ribu penduduk (penyandang disabilitas) yang terlayani adminduk, terbanyak berada di Pulau Jawa dari 34 provinsi. Dengan demikian Ditjen Dukcapil Kemendagri terus berupaya menyosialisasikan program pencanangan secara masif ke setiap daerah, termasuk Sumatera Selatan,\" katanya.Zudan mengharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat mempercepat pendataan administrasi kependudukan (adminduk) masyarakatnya, terutama penyandang disabilitas untuk mencapai target nasional tahun ini sebesar 40 persen.Salah satu manfaat kepemilikan kartu identitas anak (KIA), tambah dia, untuk mempermudah penyandang disabilitas mendapatkan bantuan sosial ataupun kesehatan dari pemerintah pusat.“Ya, anak disabilitas perlu mendapatkan bantuan sosial ataupun kesehatan, maka kami Dukcapil mendorong untuk dilakukan percepatan, termasuk bagi ODGJ (orang dengan gangguan jiwa),” kata dia.Dalam melaksanakan percepatan pendataan, katanya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diminta membentuk tim terpadu untuk menerapkan skema jemput bola, seperti yang sudah dilakukan provinsi besar di Pulau Jawa.Ia mengatakan tim terpadu melibatkan petugas Disdukcapil, Dinsos, dan Disdik yang tugasnya terjun langsung ke lapangan untuk mendata dan perekaman diri penyandang disabilitas.“Sebanyak 600 ribu penyandang disabilitas itu terdiri atas tunawicara, tunarungu, tunanetra, dan tunagranita sudah memiliki identitas KIA dan KTP-el. Sebagian besar mereka berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah dengan menerapkan skema jemput bola sehingga dari situ Sumsel bisa mengefektifkan,” kata dia.Ia mengharapkan adanya dukungan penuh dari kepala daerah beserta instansi terkait lain untuk menyediakan anggaran cukup sehingga pelaksanaan program administrasi kependudukan bisa terselesaikan.“Kalau bisa target kami tahun ini semua administrasi kependudukan masyarakat disabilitas termasuk ODGJ 100 persen sudah terlayani,” tandasnya. (Ida/ANTARA)
Ketum Dharma Pertiwi Bangga Anggotanya Menghasilkan Beragam Kerajinan Tangan
Jakarta, FNN - Ketua Umum (Ketum) Dharma Pertiwi Diah Erwiany Trisnamurti Hendrati mengaku bangga dengan beragam hasil karya kerajinan tangan anggota Dharma Pertiwi Koordinator Cabang (Koorcab) Nusa Tenggara Barat (NTB).\"Setiap kunjungan ke berbagai daerah, saya selalu berdecak kagum dan bangga dengan hasil buah tangan terampil pengurus Dharma Pertiwi,\" kata Ketum Dharma Pertiwi Diah Erwiany Trisnamurti Hendrati dipantau dari kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa di Jakarta, Rabu.Dalam kunjungan kerja Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ke Korem 162/Wira Bakti Nusa Tenggara Barat, Hetty panggilan akrabnya, menyambangi pengurus Dharma Pertiwi Koorcab NTB yang sedang membuat dan memajang beragam hasil kerajinan tangan.Pada kesempatan itu, Hetty yang merupakan istri Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa itu berdialog langsung dengan sejumlah perajin yang tergabung dalam organisasi atau perkumpulan istri prajurit TNI tersebut.Kepada salah seorang penenun, Hetty mengaku bangga dan mengapresiasi keteladanan serta keuletan anggota Dharma Pertiwi Koorcab NTB.Setelah mendengar penjelasan dari salah seorang penenun, Hetty mengatakan untuk menekuni profesi tersebut membutuhkan waktu yang lama. Bahkan, pada umumnya para perajin mulai menggeluti tenun sejak kecil dan sudah menjadi tradisi turun temurun keluarga.Di lokasi tersebut, ia melihat aneka tas tenun, pernak-pernik berbahan dasar mutiara hingga makanan dan minuman tradisional hasil olahan anggota Dharma Pertiwi setempat.Anak dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Abdullah Mahmud Hendropriyono tersebut membeli kopi jahe dan kopi robusta hasil olahan masyarakat setempat.Terakhir, dari kunjungan kerja ke Korem 162/Wira Bakti Nusa Tenggara Barat tersebut, ia bersama Panglima TNI disuguhkan karya seni lukis oleh salah seorang pelukis yang juga anggota Dharma Pertiwi Koorcab NTB. (Ida/ANTARA)
Letjen TNI Bambang Darmono: Oligarki Semakin Luar Biasa Saat Ini
Jakarta, FNN – Letnan Jenderal (Purn) Bambang Darmono bersama rekannya membentuk “Gerakan Kaji Ulang”. Gerakan ini dibentuk untuk mengkaji perubahan dasar Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa purnawirawan yang tergabung dalam gerakan ini, salah satunya Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, dan masih banyak lagi. “Apa yang mendorong para senior ini yang sudah pensiun unutk kembali turun gunung menanganin masalah ini?” ungkap wartawan senior FNN Hersubeno Arief di kanal Hersubeno Point, Selasa (21/6/2022) Letjen Bambang mengatakan, ini bukan soal turun gunung tetapi kami ingin menangani masalah ini karena persoalaan negara yang mesti kita sikapi dan gak boleh kita anggap remeh, karena berjalannya negara ini di-drive dengan yang namanya konstitusi. Kalau konstitusi tidak benar sampai kapanpun negara akan oleng. Kemudian, Letjen Bambang Darmono selaku Ketua Tim Sosialisasi dalam gerakan kaji ulang ini menyebutkan sepuluh alasan mengapa kaji ulang ini harus dilakukan : 1. Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen 4 kali berbasis ideologi liberal kapitalis dan itu betul-betul bertentangan dengan Pancasila. 2. Undang-undang Dasar 1945 yg diamandemen ini enkonsistusi dan enkohen terhadap pembukaan Undang-undang Dasar 1945. 3. Undang-undang Dasar 45 yang tlah diamandemen ini bukan hasil amanden tapi merupakan perubahan total karena hamper 99% Undang-undang Dasar 1945 telah dirubah. 4. Telah mengekbiri kedalautan rakyat menjadi kedaulatan partai politk mengakibatkan rakyat kehilangan kedaulatan huum dasar dalam masa depannya. 5. Produk amandemen mengingkari kesepakatan perubahan Undang-undang Dasar 1945 6. MempratekKan demokrasi mayoritas yang mengakibatkan politik uang, korupsi, oligarki. 7. Mengakibatkan kehidupan masyrakat bangsa dan negara menjauhi nilai Pancasila baik sebagai ideologi filosofi dan dasar negara. 8. Menutun efisiensi dalam ekonomi mengakibatkan system padat karya berganti menjadi padat modal sehingga rakyat kehilangan pekerjaan. 9. Menafikan GBHN, mengakibatkan bangsa Indonesia tdk memiliki masa depan dan hanya tergantung presiden terpilih. 10. Produk hukum dri amandemen Undang-undang Dasar 1945 ini tidak bernomer sehingga legalitasnya ditanyakan. “Ini lengkap banget ya pointnya, ini ditujukan kepada siapa? Apakah melibatkan akademisi, atau ahli hukum tata negara?” ungkap Hersubeno Betul kita melibatkan temam-teman dari akademisi ada Prof. Dr. Sofian Effendi, Prof. Gnawan, dan banyak lagi. Artinya bahwa untuk sampai pada hal yang saya sampaikan tadi itu berkat pikiran bersama teman-teman para akademisi, bukan karangan Purnawirawan TNI. Letjen Bambang melihat yang menikmati amandemen Undang-undang Dasar 1945 ini adalah partai politik, mereka hari ini berkuasa dan mereka tidak akan mau melakukan perubahan Undang-Undang Dasar ini kembali, kami bertemu dengan partai politik ketika kita berdiskusi satu ruangan isinya setuju, begitu di luar tidak ada suaranya. Gerakan kaji ulang ini memiliki empat disclaimer: 1. Kami bukan gerakan politik untuk makar terhadap Pemerintahan Republik Indonesia yang sah. 2. Kami bukan gerakan politik yang anti pada Pemerintahan Republik Indonesia yang sah. 3. Kami bukan gerakan politik yang memperjuangkan masa kepresidenan 3 periode. 4. Kami bukan gerakan politik yagn membicarakan politik praktis, politik partai, Pemilu atau Pilkada. Letjen Bambang menyebutkan bahwa Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti belum terkontaminasi oleh oligarki jadi ya kita dorong dia, lo bawa ini ke MPR sehingga paling tidak tahun ini menjadi pidato, itu menjadi satu polemik atau isu yang memang kita butuhkan. “Terus komitmennya bagaimana dari kemaren dari ketua DPD RI?” tanya Hersu Ketua DPD RI mengatakaan akan membawa isu itu dan dia kebetulan ketika menghadap pak Try Sutrisno, pak Try memberi wasiat kepada ketua DPD, jalankan ini supaya kita kembali ke Undang-Undang yang benar. Saya paham perjuangan ini super berat karena kita menghadapi kelompok masyarakat yang saat ini saya harus mengatakan mereka tidak peduli dengan kehidupan masyarakat bangsa dan negara berdasarkan Pancasila. Gerakan kaji ulang Undang-undang Dasar 1945 yang dibentuk oleh teman-teman purnawirawan adalah dalam rangka memperbesar kekuatan masyarakat untuk mendorong ini Siapa saja orang mengaku pancasialis, tapi kalau tidak mau mendukung kaji ulang Undang-undang Dasar 1945, buat saya orang-orang itu adalah orang munafik, clear buat saya karena ini bertentangan dengan Pancasila. (mth/sws)
Efek Puan dan Ganjar, Adu Kuat Megawati vs Jokowi
Kalau Puan dan Ganjar bersatu, peluang untuk menang Pilpres 2024 sangat besar. Dan, sebaiknya PDIP segera mendeklarasikan Puan Maharani – Ganjar Pranowo sebagai paslon Presiden dan Wakil Presiden 2024. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN BEREDAR narasi di medsos seperti berikut ketika berlangsungnya Rakernas PDIP yang berlangsung di sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa, 21 Juni 2022. “Kok melas banget yaaa? Malah dia yg hrs menghadap. Emaaaak. Udah menghadap kursinya yg diduduki gak layak untuk seorang kepala negara. Emaaaknya duduk di kursi lebih waaah. Dan menghadap meja besarnya”. “Bentuk lain dari keangkuhan dan kebodohan? Kok bisa perlakukan Presiden, spt staf koorlap sedang menghadap manajer”. Dalam video berdurasi 7 menit yang sudah ditonton 31,2 ribu tayangan itu, tampak sekali Presiden Joko Widodo menghadap Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Tampak pula Ketua DPR RI Puan Maharani disaksikan kakaknya, Prananda Prabowo, sedang mengambil gambar saat Presiden Jokowi menghadap Mega. Dalam narasi yang beredar, video ini diambil sebelum pembukaan Rakernas PDIP tersebut. Entah petuah apa yang disampaikan kepada Jokowi, sayangnya nyaris tidak terdengar suaranya. Namun, jika melihat posisi tempat duduknya, layaknya seorang anak buah yang sedang menghadap The Godfather seperti dalam film mafioso. Jokowi tampak gelisah seakan sedang dimarahi Megawati. Sikap Megawati itu baru diketahui ketika Mega menyampaikan pidatonya. Ia bicara keras kepada kader PDIP yang dinilai “menyimpang” dari kebijakan partai. “Kalian…siapa yang mau berbuat manuver, keluar! Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua-kaki, main tiga-kaki, dan melakukan manuver,” kata Megawati dalam nada tinggi. “Ingat, lho. Lebih baik keluar, deh. Daripada saya pecati lho kamu,” tegas Megawati. Tidak salah, peringatan keras itu jelas ditujukan kepada Ganjar Pranowo yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah. Apalagi, belakangan ini Ganjar memang sibuk bermanuver untuk membangun citranya untuk kepentingan Pilpres 2024 mendatang. Ganjar telah melakukan pencitraan di mana-mana, terutama di Jawa Tengah. Teguran keras Megawati itu tampaknya juga ditujukan kepada Jokowi yang dinilainya bermain di “dua-tiga kaki” dan ikut bermanuver untuk muluskan Ganjar jika manuver tiga periode dan perpanjang masa jabatan presiden itu ternyata gagal total. Untuk mengantisipasi semua, maka Jokowi bersama Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan sebagai orang kepercayaannya, menyiapkan Ganjar sebagai “sekoci” Jokowi. Mereka menyiapkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP. Di sisi lainnya pula, Partai NasDem ternyata memasukkan nama Ganjar yang menjadi salah satu dari tiga nama yang bakal diajukan NasDem sebagai calon presiden 2024. Nama Ganjar muncul bersama Gubernur DKI Anies Baswedan dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Mungkin inilah yang dimaksud main di “tiga-kaki” itu. Jurnalis Senior Asyari Usman menggambarkan ceramah pembukaan Rakernas oleh Megawati itu membuat Jokowi seperti seorang mahasiswa yang sedang berhadapan dengan seorang ‘dosen killer’ yang karismatik. Sekoci darurat ini disiapkan Jokowi untuk mengantisipasi kemungkinan PDIP tidak memberikan tiket kepada Ganjar. Megawati telah menganggap Gubernur Jawa Tengah ini terlalu maju dalam mengkampanyekan dirinya untuk jabatan presiden. Di sini, Megawati mengeluarkan peringatan keras. Bahwa Ketum menekankan kembali hak pribadinya di PDIP untuk menentukan capres Banteng. Teguran keras Megawati ini masih patut dipertanyakan. Apakah benar ini untuk partai atau pribadi terkait dengan keinginan putrinya, Puan Maharani, yang juga mengincar tiket Capres PDIP itu. Manuver Ganjar ini pula yang menyebabkan perpecahan Banteng dan Celang di Jawa Tengah. Banteng mendukung Puan. Sedangkan Celeng menyokong Ganjar. Untuk meredakan amarah Megawati sebenarnya tidak terlalu sulit. Coba ikuti saran saya. Satukan dua kekuatan PDIP ini: Puan dan Ganjar. Apalagi, PDIP sendiri, jika mengikuti aturan Presidential Threshold 20%, toh bisa mengusung pasangan Capres-Cawapres sendiri tanpa “kerjasama” dengan partai lainnya. Dan, sebagai “petugas partai”, sebaiknya Ganjar mengalah dulu, dia Cawapres dan Puan sebagai Capresnya. Ganjar baru boleh nyapres setelah dua periode Puan jabat presiden. Jadi, Ganjar bisa maju Capres pada Pilpres 2034 nanti. Maka, pada saat itu, tidak akan ada lagi penghalang bagi Ganjar untuk maju Pilpres, karena toh Puan – atas nama Undang-Undang – jabatan Presiden itu dibatasi 2 periode saja. Jadi, Ganjar akan mulus menuju Kursi Presiden. Kalau Puan dan Ganjar bersatu, peluang untuk menang Pilpres 2024 sangat besar. Dan, sebaiknya PDIP segera mendeklarasikan Puan Maharani – Ganjar Pranowo sebagai paslon Presiden dan Wakil Presiden 2024. Ini agar Ganjar tak “dibajak” oleh NasDem yang sudah memasukkan namanya sebagai salah satu Capres juga berpeluang diusung NasDem pada Pilpres 2024 sebagai Capres. Terkait Ganjar, Asyari Usman menulis, Megawati tidak akan sampai hati jika memecat dia. Jadi, itu hanya sebatas gertakan saja. Terutama kalau Ganjar bisa menyelesaikan kuliahnya di Universitas Oligarki dan mendapatkan nilai bagus dan hadiah besar dari para dosen Oligarki. Tidak Pantas Perlakuan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang seolah sedang mengadili Jokowi di dalam “ruang rektor” yang videonya tersebar luas itu, sangat “tidak pantas”. Jabatan Presiden itu tidak identik dengan Jokowi. Sekalipun saat ini kursi itu sedang di tempati oleh “petugas” partai bernama Jokowi, toh faktanya, Jokowi itu adalah Presiden Republik Indonesia yang sah secara hukum. Sejak dilantik MPR, Jokowi itu presiden Rakyat Indonesia. Mungkin ada rasa tidak suka, bahkan benci kepada Jokowi. Tapi, seharusnya Megawati tidak memperlakukan Jokowi seperti layaknya seorang anak buah mafioso yang sedang “diadili” oleh The Godfather PDIP. Sebagai rakyat yang menyaksikan perlakuan atas Presiden Jokowi, tentunya tidak salah kalau kita marah, kecuali kita memang sudah menganggap bahwa kita sudah tidak punya presiden lagi. Artinya, keberadaan Jokowi sudah kita anggap, tidak ada! Ketika menerima Jokowi, seharusnya Megawati menemuinya di sofa yang ada di ruang tamu sehingga posisi duduknya bisa melingkar dan tampak santai. Saat itulah Megawati bisa memberikan petuah jika ada perilaku Jokowi yang dinilainya “salah langkah”. Sebagai sesepuh PDIP, tugas Megawati itu menasehati dan mengayomi semua “petugas” partai. Kalau dia sakit, Megawati harus mengobati. Jabatan Presiden menempati tempat tersendiri. Jabatan presiden silih berganti. Ketika Presiden sedang lupa diri, jangan hanya ditertawai, meskipun terlihat kerjanya hanya menyakiti rakyat dengan beragam kebijakannya. Lepas kendali konstitusi, melepas kebijakan halusinasi yang penuh hanya fantasi. Sehingga, semua larut hanya ikut berimajinasi. Jangan perlakukan nista saat masih ditugasi sebagai Presiden. Jangan merasa tersaingi. Jabatan Presiden harus tetap dihormati. Jangan saling mengunci dan melucutinya. Apalagi dengan rasa iri dan dengki. Jokowi harus tetap didampingi. Sebagai Ketum PDIP, Megawati seharusnya bisa menasehati, saling melengkapi. Bukan apriori, seolah merasa membawahi Jokowi. Melihat kejadian itu semua merasa ngeri. Terkesan Presiden sedang diadili oleh Ketum Parpol. Mawas dirilah dan hormati, jabatan Presiden itu milik negeri. Bukan milik Partai! (*)
Rocky Gerung: Jokowi Wariskan Cara Berpolitik Pada Gibran
PUTRA Presiden Joko Widodo yang menjabat sebagai Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mulai dilirik oleh sejumlah partai politik untuk maju bertarung pada Pilkada 2024 mendatang. Dan yang menarik, “Cerita lama ini terbukti juga soal kemungkinan Gibran akan maju menjadi Gubernur sebelum bapaknya turun dari jabatan, karena ia sudah bertemu Pak Prabowo, Ibu Mega, dan Mbak Puan, bahkan ia didorong untuk menjadi Gubernur di dua daerah, Gubernur DKI Jakarta atau Jawa Tengah,” ungkap wartawa senior FNN Hersubeno Arief di kanal Rocky Gerung Official, Senin (20/6/2022). Bagaimana tanggapan pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung melihat hal ini? Berikut jawabannya kepada Hersubeno Arief. Ini kalau di luar negeri biasanya dikasih oleh koran kuning itu dikasih sinyal yang judulnya mungkin “Diplomasi di kandang kuda”. Kira-kira begitu, karena ini mengingatkan juga diplomasi dengan Pak Jokowi juga di tempat yang sama. Jadi ada pewarisan cara berpolitik. Pak Jokowi wariskan pada anaknya cara melobi itu ya di kandang kuda. Sebab kalau di kandang bebek jauh ke Kalimantan. Biar Pak Jokowi sendiri yang suka ngumpet di kandang bebek. Tapi kita mau lihat itu serius bahwa semua analis boleh saja bikin kalkulasi tentang rasionalitas politik Jokowi, rasionalitas politik Prabowo. Tetapi, base line-nya tetap, Presiden Jokowi sudah land duck. Karena itu dia ingin ada backup yang paling dia percaya tentu politik dinasti dia tuh. Jadi dengan mudah kita tahu bahwa Pak Jokowi tetap berupaya untuk jadi Presiden tiga periode. Kalau dia gagal, dia musti siapkan pengganti dia yang akan dijamin bahwa dia tidak akan dipersoalkan secara politik nanti. Bagaimana kalau gagal? Ya kalau gagalpun, yang paling aman ya siapkan dinastinya. Itu rumus yang paling sederhana. Jadi Gibran ada di sana itu pasti disiapkan dengan maksud yang jelas supaya jadi Gubernur DKI. Sebab, itu lompatan paling bagus nanti ke periode berikutnya. Artinya, Pak Jokowi membebani bangsa ini dengan politik tuker tambah semacam itu. Jadi betul dari parsial trade-off dan Pak Prabowo juga ngerti itu. Trade off itu artinya Pak Prabowo ingin dapat game lebih banyak. Pak Prabowo kan sangat ahli dalam soal political trading semacam ini. Iya, kalau sinyal itu diberikan ke Pak Prabowo ya silakan masuk jadi gubernur segala macam, ya itu Pak Prabowo sudah tahu sinyalnya lebih dahulu. Jadi, sebelum diucapkan mending Pak Prabowo duluan. Begitu juga Ibu Mega. Kalo Ibu Mega itu ada ukuran-ukuran kecil. Kalau Pak Prabowo itu betul-betul soal taktik Pak Prabowo saja. Kalau Ibu Mega mengucapkan itu, itu betul-betul ada tuker tambah. Kalau Gibran dianjurkan masuk jadi Gubernur DKI bersama-sama Mbak Puan juga mempersoalkan hal yang sama. Tapi di atas kertas begitu dibawa kertas tetapi ini ada desain Presiden Jokowi untuk mempertahankan dinastinya. Jadi sekarang jadi ngeh bahwa kenapa kemarin Pilkada 2020 yang naik di situ Gibran dan menantu Pak Jokowi di Medan, Bobby, tetap diadakan di tengah masa pandemi. Tapi kemudian dengan alasan yang serupa Pilkada berikutnya ditunda sampai 2024. Jadi betul-betul sudah dihitung matang time frameny. Rocky Gerung menambahkan bahwa yang sibuk itu kan surveyor yang kita tahu dari awal menyiapkan bantalan untuk rel kereta baru. Kan seperti itu. Jadi bantalannya dibikin di Jakarta, di Medan. Itu lebih mudah karena langsung riil pegang kekuasaan. Ya bagaimanapun Pak Jokowi itu adalah seorang player, pemain politik yang memang ingin agar ekspansi kekuasaannya betul-betul bisa dia kontrol. Kalau polisi kan tetep saja bisa ditipu. Pak Jokowi merasa jadi lebih baik kalau dia siapkan juga jalan keluar lain, yaitu perpanjang dinastinya. Itu mudah sekali diterangkan. Apalagi kalau kita ingat bahwa Pak Jokowi hidup dalam kultur politik Jawa, yang hanya keluarga yang bisa memastikan keamanan kekuasaan. Jadi, pewarisan legacy itu sebenarnya bukan infrastruktur yang sudah pasti gagal, akhirnya legacy-nya adalah dinasti. Jadi, kita gambarkan ini atau kita buat deskripsi saja bahwa begitulah politik dalam pengertian senyatanya-nyatanya. Nah, terlihat jelas infrastrukturnya sudah mulai disiapkan sangat serius berkaitan dengan Gibran. Kalau Bobby saya belum lihat bagaimana track record-nya, tapi saya kira kalau dari Medan kemudian menjadi gubernur Sumatera Utara itu kan tinggal satu langkah. Kalau Gibran agak berputar kalau dia ke Jakarta. Ketua PBNU Jakarta sudah menyebut nama Gibran dengan Gus Gibran, walaupun tradisi NU Jakarta beda, tidak kenal dengan seperti itu. KNPI Yogyakarta juga sudah menyerukan supaya dia jadi Ketua Umum KNPI. CSIS juga sudah membuat survei para ahli skor kepemimpinan Gibran itu termasuk sepuluh besar, bahkan mengalahkan skornya Riza Patria, Wakil Gubernur DKI, dan nama Ahmad Syahroni, ketua fungsionaris Nasdem yang kemarin sukses menggelar Formula One. Kita tahu sebetulnya sudah ngerti apa yang ada di belakang otak CSIS. kita hafal political gimmick-nya telah kita tahu, siapa yang mendesain soal-soal protoleransi propluralisme segala macam. Politik Jokowi mulai sekarang sudah jelas bahwa Jokowi akhirnya berupaya untuk memperlihatkan bahwa di ujung kekuasaannya ia menghendaki bahwa siapapun yang terpilih harus di bawah pengaruh dia. Jadi sudah clear desainnya seperti apa Jokowi sudah kebaca semua berkaitan dengan Gibran terutama. (mth/sws)
Megawati Hajar Jokowi dan Ganjar, Mungkinkah Mereka Diam Saja?
Berbagai diskusi ini pasti akan menarik minat Bu Mega. Sebab, belakangan ini beliau rajin menimba ilmu pengetahuan. Jokowi bisa menyediakan para ahli di bidang-bidang itu untuk berdiskusi tertutup dengan Bu Ketum. Oleh: Asyari Usman, Jurnalis Senior KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bicara keras. Tidak tanggung-tanggung, Bu Mega menyindir dan mempermalukan Presiden Joko Widodo, juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di depan Rakernas PDIP yang berlangsung di sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, 21 Juni 2022. Mega menceramahi, tepatnya memarahi, Jokowi dan Ganjar. Megawati menghajar kedua “petugas partai” itu terkait dua hal. Pertama, langkah Jokowi menyiapkan kendaraan pilpres untuk Ganjar. Kedua, soal “prime minister” (perdana menteri) Jokowi – dalam hal ini Luhut Binsar Panjaitan. Harus diakui, Bu Mega cukup piawai. Beliau menunjukkan dirinya sebagai seorang politisi yang telah kenyang dengan pengalaman. Ceramah pembukaan Rakernas itu membuat Jokowi seperti seorang mahasiswa yang sedang berhadapan dengan seorang ‘dosen killer’ yang karismatik. Kita lihat substansi yang pertama, yaitu langkah Jokowi menyiapkan sekoci darurat untuk Ganjar pada pilpres 2024. Sekoci darurat ini disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan PDIP tidak memberikan tiket kepada Ganjar. Megawati telah menganggap gubernur Jawa Tengah ini terlalu maju dalam mengkampanyekan dirinya untuk jabatan presiden. Di sini, Megawati mengeluarkan peringatan keras. Bu Ketum menekankan kembali hak pribadinya di PDIP untuk menentukan capres Banteng. Beliau memperingatkan Jokowi dan Ganjar agar tidak melakukan politik dua-kaki, tiga-kaki, dst. Dia mengancam akan memecat mereka dari PDIP. “Kalian…siapa yang mau berbuat manuver, keluar! Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua-kaki, main tiga-kaki, dan melakukan manuver,” kata Megawati dalam nada tinggi. “Ingat, lho. Lebih baik keluar, deh. Daripada saya pecati lho kamu,” tegas Megawati. Peringtan keras ini jelas tertuju kepada Ganjar. Sejak setahun ini, dia sibuk bermanuver untuk membangun jalan menuju pilpres. Ganjar melakukan pencitraan di mana-mana, terutama di Jawa Tengah. Sedangkan Jokowi –melalui orang kepercayaannya, Luhut Binsar Panjaitan – menyiapkan koalisi beberapa partai politik, yaitu Golkar, PAN, dan PPP. Melalui sejumlah kader PDIP, Megawati memperingatkan agar Jokowi tidak mengusahakan tiga periode atau penundaan pilpres. Masinton Pasaribu, misalnya, langsung menggempur Luhut soal ini. Sedangkan Puan Maharani menyindir Ganjar yang tidak berbuat apa-apa untuk Jawa Tengah. Substansi kedua adalah soal peranan Luhut di pemerintahan. Bu Mega memang tidak menyebutkan secara langsung kekuasaan besar Luhut di kabinet Jokowi. Tetapi, dia mengatakan bahwa pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial. Bukan sistem parlementer. Bu Mega agak kesulitan ketika menggunakan analogi sistem parlementer ini untuk menyindir Luhut. Tetapi, sangat jelas bisa dipahami bahwa Bu Ketua Umum menegur keras Jokowi karena menyerahkan begitu banyak tugas kepada Menko Marinves (Kemaritiman dan Investasi) itu. Bahkan, banyak kekuasaan yang berada di luar lingkup dan keahliannya juga diserahkan kepada Luhut. Dengan peringatan keras dan sindiran tajam tentang penyiapan Ganjar sebagai capres, apakah Jokowi akan diam saja? Dan, apakah Ganjar tidak takut dipecat kalau terus sibuk dengan pilpres? Terkait Jokowi, yang perlu diingat bahwa dia sebetulnya lebih merasa dirinya sebagai “kader oligarki” ketimbang sebagai kader PDIP. Artinya, Jokowi tidak akan berhenti menyiapkan Ganjar untuk pilpres 2024 sampai dia pasti masuk ke Istana. Jokowi sekarang merasa sudah sangat kuat. Bagi dia, peringatan keras Bu Mega itu bisa dijinakkan melalui diskusi-diskusi tertutup tentang sistem moneter, sistem barter, investasi politik, tentang ‘how to make money from power’, atau diskusi mengenai operasi penggantian “kelamin politik” menjadi “kelamin uang”. Berbagai diskusi ini pasti akan menarik minat Bu Mega. Sebab, belakangan ini beliau rajin menimba ilmu pengetahuan. Jokowi bisa menyediakan para ahli di bidang-bidang itu untuk berdiskusi tertutup dengan Bu Ketum. Terkait Ganjar, Bu Mega tidak akan sampai hati memecat dia. Jadi, itu hanya sebatas gertakan saja. Terutama kalau Ganjar bisa menyelesaikan kuliahnya di Universitas Oligarki dan mendapatkan nilai bagus dan hadiah besar dari para dosen Oligarki. Jadi, tak diragukan lagi bahwa Jokowi akan jalan terus untuk menyiapkan Ganjar; dan Ganjar akan berkampanye semakin gencar. Medan, 22 Juni 2022. (*)
POPULER
