ALL CATEGORY
Kedunguan Pemimpin Parpol
Rakyat juga sudah tahu, mereka itu hingga kini masih dikendalikan oligarki. Karena mereka sudah terikat perjanjian yang rakyat memang tidak pernah tahu apa isinya. Itulah kedunguan mereka. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih POLITIK identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukan jati diri suatu kelompok tersebut. Pemimpin parpol bergaya menjadi hero bertekad melawan politik identitas. Para pemimpin parpol mengatakan bahwa Pemilu 2014 dan 2019 dinilai telah berlangsung sukses tapi meninggalkan polarisasi yang sangat berbahaya di masyarakat. Faktanya memang bangsa ini terbelah. Tidak dijelaskan mengapa hal itu terjadi dan apa yang sudah dilakukan untuk mencegah polarisasi itu. Arah politik yang riil dimaksud oleh para pemimpin parpol itu adalah Islamphobia, artinya mereka ingin menghancurkan umat Islam. Ketika mereka sudah dalam kendali remot kekuatan dari luar mereka. Ketika para pemimpim parpol menuding politik identitas sebagai biang keladi polarisasi masyarakat. Ini artinya para elit parpol itu telah menjadi kura-kura dalam perahu: seolah tidak tahu mengapa, padahal itu ulah mereka sendiri. Tapi, kini mereka mencari kambing hitam dengan menyalahkan faktor lain selain parpol dan perilaku para elitnya. Permusuhan parpol terhadap politik identitas itu juga tidak mengherankan karena banyak elit politik memang miskin gagasan yang berpotensi menjadi diskursus baru di tengah kematian imajinasi politik saat ini yang semakin terkungkung oleh banyak jargon harga mati, ternyata otak mereka yang beku dan mati. Para elit parpol ini gagal atau pura gagal memahamin sebuah kompleks gagasan seperti kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan Pancasila. Para founding fathers seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan Agus Salim, sangat terinspirasi oleh Islam sebagaimana terbukti dalam rumusan Pembukaan UUD 1945. Bahkan para pendiri bangsa ini dari berbagai latar belakang suku dan agama juga telah pernah mensepakati Piagam Jakarta sebagai gentlemen agreement. Diduga keras bahwa sebagian elit parpol penguasa masih bermain-main untuk menutup-nutupi kudeta konstitusi yang telah terjadi sejak amandemen ugal- ugalan mengubah UUD 1945. Prof. Kaelan, guru besar Pancasila UGM bahkan tegas mengatakan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara sudah murtad dari Pancasila, telah mengubur Pancasila di bawah kaki mereka. Mutu berpikir dan menggagas banyak para pemimpin parpol saat ini sangat menyedihkan dibanding mutu pikiran dan gagasan para pendiri Republik. Saat menghadapi tantangan nasional, regional dan global yang terhubung tanpa batas. Justru pemimpin parpol hidup dalam tempurung hanya menjadi satelit atau budak oligarki. Wajah elit parpol seperti dungu dan terjebak mengumbar nafsu hanya mengejar uang recehan para taipan atau hidupnya terkurung dalam remote Oligarki. Mungkin mereka berpikir bahwa rakyat itu juga dungu, tidak tahu apa yang terjadi di belakang mereka. Padahal, akibat ulah mereka itulah rakyat jadi tahu apa yang terjadi selama ini. Mereka membentuk koalisi partai. Padahal, mereka itu berusaha membentuk koalisi hanya untuk melanggengkan kekuasaan oligarki juga. Karena rakyat juga sudah tahu, di balik koalisi itu ada oligarki yang membiayai mereka. Rakyat juga sudah tahu, mereka itu hingga kini masih dikendalikan oligarki. Karena mereka sudah terikat perjanjian yang rakyat memang tidak pernah tahu apa isinya. Itulah kedunguan mereka. Namun, sayangnya, mereka sendiri tidak pernah merasa dungu. Sadar atau tidak, akibat kedunguan mereka inilah, kemudian dimanfaatkan oleh oligarki untuk kepentingan oligarki sendiri. (*)
Detik-detik Ambang Batas Tragedi Nasional
Oleh Sugeng Waras - Pemerhati Pertahanan dan Keamanan NKRI ) Ini kabar buruk, tentang fenomena nasional yang ditengarai oleh komentar tokoh-tokoh nasional seperti H AA Lanyala Mattaliti ketua DPD RI, juga Yusril Isa Mahendra Ketua Umum PBB. Tanggal 20 Mei 2022 di depan gedung DPR / MPR saya pernah berperan sebagai Panglima Lapangan yang bertanggung jawab atas unras yang melibatkan beberapa komunitas dan elemen antara lain ASELI, ARM dan FPPI. Esensi yang dibawa pada hakekatnya mengingatkan, membangunkan dan membangkitkan kembali semangat perjuangan nasional yang pernah lahir pada 20 Mei 1908 yang diprakarsai oleh Dr Wahidin Sudirohusodo dan kawan kawan dalam upaya menyatukan semangat perjuangan dalam meraih kemerdekaan yang semula seporadis, sendiri sendiri di masing masingmasing daerah menjadi satu kekuatan nasional. Sayang, tidak berhasil himbauan saya melalui medsos dan upaya-upaya lain untuk mengajak semua elemen dan komunitas termasuk TNI POLRI guna menggelorakan dan membangkitkan kembali rasa Nasionalisme yang beragamis, hanya barangkali saya menggunakan tema unras makzulkan Jokowi! Bayangan manusia menyemut di depan gedung MPR / DPR dengan membawa simbol kebesaran masing masing dibawah bendera merah putih tidak terujud Beruntung masih ada seorang tokoh nasional Ketua DPD RI AA La Nyala Matalitti masih mau menerima kedatangan kami masuk kedalam gedung DPD RI. Ini memang paradok karena temanya cukup sensitif yang menggetarkan nyali ciut disatu sisi serta mengundang emosional petugas/penegak hukum disisi lain. Sebenarnya semua pihak harus paham dan yakin bahwa segala sesuatu tidak lantas digeneralisasikan negatif, dimana kata makzul yang bermakna menurunkan atau melengserkan seorang presiden masih dalam koridor perlindungan dan jaminan hukum (tindakan konstitusional). Kini fenomena itu semakin mengerucut bahkan menghadapkan antar dua lembaga tinggi negara (DPD RI dengan Mahkamah Konstitusi, MK). Apakah itu dinilai ambisi seseorang tertentu dalam rangka kepentingan mencari panggung dan popularitas murahan namun faktanya cukup menarik perhatian dalam menuju Pilpres 2024. Mengamati dan mempertimbangkan ini bukanya saya ingin memprovokasi tapi menganalisis, berasumsi, berandai andai, mempersepsi dan memprediksi adanya gegala gejala yang berpotensi serta mengarah kepada indikasi akan terjadi tragedi nasional! Kenapa? Karena peran, fungsi dan tugas pokok kedua lembaga tinggi negara tersebut (DPD RI dan MK) sama-sama sangat urgent terhadap jalanya pemerintahan. Dalam hari hari berikutnya, dengan mengatas namakan badan tinggi negara, DPD RI secara kelembagaan terus meneruskan, menyuarakan dan menyampaikan suara ini, namun dengan sangat menyesal pernyataan MK mengerucut pada penolakan gugatan terhadap ambang batas (Threshold Presidential) 20 % itu. Terlepas dari ambisi kepahlawanan, pemimpin perjuangan hingga kebijakan murahan, saya menilai apa yang dilakukan ketua DPD RI La Nyala Matalitti merupakan aksi yang patut diapresiasi, termasuk komentar komentar dari para pakar dan praktisi seperti Ketua Umum PBB Yusril Isa Mahendra. Semua pihak harus paham bahwa sebagian besar rakyat merasakan ketidak pastian bahkan penyimpangan dari rezim ini yang kebijakanya cenderung membuat cemas dan merugikan negara yang tidak pro rakyat! Kuncinya pada TNI POLRI yang dapat membuat negara ini kondusif atau sebaliknya. Kebijakan TNI POLRI dirasakan cenderung melindungi, membela rezim dan menakut nakuti rakyat. Ini yang harus dikoreksi dan diubah, karena implementasi TNI POLRI cenderung menyimpang dan keluar dari landasan dan doktrinya, terutama Polri dengan Presisinya. Harus disadari dan dipahami bahwa ambang batas Threshold 20 % hanya membawa dan mempraktekkan sistim pemilu yang gak berubah dari sistem pemilu 2019 yang melahirkan kebohongan, kecurangan dan kesewenang wenangan yang dipaksakan secara sepihak. MK sebagai lembaga tinggi negara harus mempertimbangkan kepentingan negara bukan kepentingan pemerintah, begitu juga TNI POLRI! MK dan TNI POLRI harus sadar bahwa kita dalam penguasaan Oli Garki yang bertentangan dengan konsep awal bernegara yang berprinsip kekluargaan dan permufakatan yang jauh dari paksaan, penindasan dan kesewenang wenangan. Prinsip Negara dengan sistim demokrasi harus memberikan kebebasan yang bertanggung jawab tidak main diskriminasi, intimidasi dan eksekusi kepada kelompok tertentu. Kesimpulanya, MK harus mau mendengar, mempertimbangkan dan menetapkan kebijakan yang pro rakyat, agar negara dalam situasi kondusif, agar tidak terjadi resolusi atau revolusi yang tidak diharapkan bersama, PEOPLE POWER TOTAL. (Bandung, 9 Juli 2022).
Wukuf di Arafah Miniatur Padang Mahsyar
Mekkah, FNN —Jemaah haji dari berbagai belahan dunia telah melaksanakan wukuf di Padang Arafah, Jumat (8/7/2022). Wukuf di Arafah ini merupakan minatur Padang Mahsyar. Hal ini diungkap Ustaz Bachtiar Nasir saat menyampaikan khutbah Arafah kepada kelompok jemaah haji Indonesia yang ia bimbing. Pada khutbahnya dari Padang Arafah yang disiarkan langsung di beberapa media sosial, Ustaz Bachtiar Nasir mengatakan manusia kelak akan dikumpulkan di atas bumi, tetapi bukan bumi yang saat ini dipijak. Pada surat Ibrahim ayat 48 disebutkan, “(Yaitu) pada hari (ketika) bumi diganti dengan bumi yang lain dan (demikian pula) langit, dan mereka (manusia) berkumpul (di Padang Mahsyar) menghadap Allah Yang Maha Esa, Mahaperkasa.” UBN, demikian panggilan Ust Bachtiar Nasir, kemudian mengutip sebuah hadits riwayat Bukhari dan Muslim tentang gambaran bumi tersebut. “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menjelaskan tentang sifat bumi tersebut. Ketika kita berada di Padang Mahsyar nanti yang sekarang sebagai miniaturnya di Arafah ini. Adalah tempat dikumpulkannya manusia,” ungkap UBN yang juga alumnus Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Bumi itu, jelas UBN, berbentuk bulat pipih, datar dan tidak ada tanda apapun di atasnya. Tidak ada dataran tinggi dan tidak ada lembah. Tidak ada gunung dan bukit dan tidak ada pula bebatuan. Tidak ada tanda tempat tinggal dan bangunan. “Kondisi kita nanti di Padang Mahsyar, orang-orang akan dikumpulkan pada hari itu tanpa alas kaki dan tanpa sandal, telanjang dan tidak berpakaian. Pada hari itu matahari akan mendekati makhluk sejauh satu mil dari mereka dan tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Arsy dari Allah,” jelas UBN. Pada kesempatan ini, UBN mengajak jemaah untuk mengambil hikmah berwukuf di Arafah. Di Arafah, jelas UBN, jemaah masih bisa menghindari sengatan matahari dengan menggunakan tenda berpendingin ruangan dan dilengkapi berbagai fasilitas. Tetapi saat di Padang Mahsyar, lanjut UBN, matahari sangat panas dari Arafah. “Jangan berharap di sana ada dingin, ada naungan, ada AC, ada minuman seperti kita melihat dan merasakan pada hari ini. Saat di Padang Mahsyar, ada yang beruntung, ada yang mendapatkan naungan dan ada yang terkena sengatan matahari,” urai UBN yang juga pimpinan AQL Islamic Center. Dikatakan UBN, selagi Allah masih memberikan kesempatan hidup di dunia, maka seseorang memiliki kesempatan untuk memilih seperti apa kehidupannya nanti di akhirat. “Seperti apa kita nanti di akhirat kelak di Yaumul Mahsyar yang saat ini kita berada di miniaturnya. Inginkah kita termasuk yang dinaungi? Kesengsaraan di akhirat akan dirasakan sesuai dengan tingkatan kejahatan di dunia. Kita masih ada kesempatan untuk memilih,” kata UBN. (TG)
Bagi Partai Politik Anies Pilihan Strategis dan Ideologis
Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI Mengapa negeri yang seharusnya gemah ripah loh jinawi ini, menjadi karut-marut dan begitu mengenaskan?. Mengapa pelaksanaan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI terasa jauh dari ideal, bagaikan jauh api dari panggang?. Dari banyak faktor, disinyalir peran partai politik menjadi signifikan pada maraknya distorsi penyelengaraan negara selama ini. Partai politik dianggap memiliki kontribusi besar terhadap kerusakan sistemik yang bukan hanya menjauhkan rakyat dari cita-cita kehidupan adil makmur. Lebih dari itu keniscayaan partai politik juga cenderung mendorong perjalanan Indonesia menuju negara gagal. Atmosfir kapitalisme memang telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Di Indonesia, iklim hijau nan asri yang meliputi kultur gotong-royong dan religius itu tak mampu menghindari rakyatnya menghirup udara beraroma materialistik. Bahkan setelah proklamasi kemerdekaan, persada kaya di tengah bentangan khatulistiwa dunia itu kerapkali mengalami perseteruan ideologi yang memengaruhi motif, proses dan tujuan bernegara. Kedua mainsteam ideologi internasional baik kapitalisme maupun komunisme, sama-sama begitu kuat mencengkeram pendulum kebangsaan negeri yang menjadi simbol surga dunia. Apa mau dikata, untuk tak dapat diraih malang tak dapat ditolak. NKRI yang dengan semangat Pancasila dan UUD 1945 memiliki kemuliaan bagi rakyatnya sendiri dan bagi kehidupan bangsa lainnya. Harus menjalani kenyataan pahit, kehidupan berbangsa dan bernegara hampir 77 tahun kerapkali menemui jalan buntu meraih kesejahteraan. Rakyatnya harus hidup menderita di tengah maraknya korupsi, pesatnya utang negara, angka kemiskinan yang terus melonjak, politik dan hukum yang menindas serta kematian demokrasi. Sungguh miris dan ironis, negeri yang kaya akan sumber daya alam dan keberagaman kulturnya, membuat kehidupan rakyatnya seperti dalam suasana kolonialisme dan imperialisme modern. Tak dapat dipungkiri dan tegas menyisakan rekam jejaknya beberapa dekade ini . Bahwasanya selain human eror, faktor sistem menjadi begitu dominan menyebabkan negara keluar trek dari cita-cita proklamasi kemerdekaan. Produk hukum dan politik menyembur deras menggerus kedaulatan rakyat dan prinsip-prinsip hajat hidup orang banyak yang mendasar. Bukan hanya menyasar demokrasi, regulasi yang kontradiktif dan distorsi kebijakan juga mulai mengusik hak asasi, pranata sosial dan budaya serta substansi kehidupan keagamaan. Kekuatan partai politik yang mampu menghegemoni aspek-aspek kepentingan publik mulai dari sektor hulu hingga hilir. Telah membuat partai politik menjadi entitas politik yang absolute mengatur orang dan sistem. Seperti persenyawaan biologis parpol dan sistem tak ubahnya hubungan darah daging yang ak terpisahkan. Keduanya saling mengisi, saling memengaruhi dan saling memanfaatkan. Partai poltik dan yang mengelolanya baik kader maupun elit pengurus telah menjadi mata rantai yang tak terpisahkan bagi kekuasaan dan eksesnya terhadap penyelenggaraan kehidupan rakyat, negara dan bangsa. Termasuk melahirkan pemimpin nasional dan produk undang-undang dan kebijakan publik. Entah kebijakan untuk kebaikan atau keburukan, kebaikan bagi rakyat atau kebaikan bagi partai politik?. Sayangnya, setelah melakukan refleksi dan evaluasi peran partai politik sejauh ini. Partai politik belum mampu menjalankan fungsi sebagai katalisator sekaligus regulasi pelaksanaan demokrasi baik dalam prosesnya, pelaksanaan hingga capaian tujuannya. Partai politik masih sangat jauh dari kata ikut mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam aspek politik dan ekonomi saja, partai politik cenderung menjadi tirani, otoriterian dan cenderung bersifat diktator ketika mengejawantahkan perpanjangan kekuasannya di jajaran legislatif, eksekutif dan yudikatif. Partai politik ikut menjelma sebagai organisasi kekuasaan yang kuat membentuk proses penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Produk UU dan kebijakan strategis lainnya seperti yang dilahirkan DPR, lebih bermuatan libido kekuasaan partai politik ketimbang menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat. Partai politik menjadi penyumbang terbesar penyimpangan pelaksanaan tata kelola negara selama ini. Partai politik cenderung menjadi aktor dari fragmen pseudo demokrasi, yang hanya sekedar memenuhi syahwat kekuasaan ekonomi, politik dan hukum bagi segelintir orang, kelompok dan para oligarki. Korporasi, politisi dan birokrasi seperti telah menjadi sindikat atau mafia politik kekuasaan yang dominan karena peran partai politik. Kelahiran Pemimpin dari Rahim Rakyat Bung Karno pernah menggelontorkan konsep Resopim, yaitu penyelenggaraan pemerintahan dan negara yang berlandaskan revolusi, sosialisme Indonesia dan kepemimpinan nasional. Sebuah pemikiran dan gagasan mengenai idealisme yang membangun kepemimpinan dan sistem secara integral komprehensif. Resopim oleh Bung Karno, berupaya menegaskan bahwa pemimpin dan sistem merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Untuk menjamin negara yang kuat yang mampu menggelorakan nasionalisme dan menopang kehidupan internasionalisme, dibutuhkan pemimpin dan sistem yang kuat termasuk upaya menjalankan revolusi sebagai alat taktis dan strategis menggapai cita-cita kemerdekaan Indonesia. Sejarah mencatat, resopim Bung Karno mengalami kegagalan, selain karena faktor konstelasi politik internasional yang dipengaruhi perang dingin, juga dianggap tidak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 dan NKRI. Pergolakan politik dalam negeri yang ikut ditentukan oleh intervensi kepentingan asing, membuat negara nyaris mengalami kehancuran nasional. Lemahnya institusi negara termasuk partai politik dalam menegakkan demokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta mengawal pelaksanaan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Membuat rakyat, negara dan bangsa ini mengalami tragedi nasional, traumatik sekaligus menjadi noda hitam yang tak akan pernah bisa dilupakan dalam sejarah dan psikopolitik rakyat. Kecenderungan kegagalan rezim era reformasi hingga saat ini, berpotensi membawa rakyat, negara dan bangsa Indonesia mengulangi kesalahan yang sama pada masa orde lama dan orde baru. Bahkan boleh jadi lebih buruk dari yang pernah dilakukan oleh rezim orde lama dan orde baru. Pemerintahan pada rezim saat ini telah melampau batas dan memasuki fase kebablasan. Institusi negara dan aparaturnya, bertindak leluasa sebagai alat kekuasaan bukan sebagai alat negara. Sistem politik, ekonomi dan hukum direkayasa hanya untuk segelintir orang dan oligarki, selebihnya untuk kepentingan bangsa asing. Sedikit sekali pejabat dan pemimpin yang berahlak, yang memiliki nasionalisme dan patriotisme. Penderitaan hidup rakyat dan berpotensi menjadi negara gagal yang selama ini berlangsung. Mendesak semua pihak dan seluruh anak bangsa mengambil tindakan tegas, cermat dan tepat untuk menyelamatkan rakyat, negara dan bangsa. Tidak serta merta dan harus seperti Resopim, setidaknya yang paling prioritas adalah menentukan pemimpin negara yang dianggap mampu membawa Indonesia keluar dari krisis dan membawa optimisme rakyat terhadap masa depan rakyat, negara dan bangsa jauh lebih baik. Terlebih kebaikan pada masa depan kehidupan anak-cucu bangsa Indonesia. Ya, Indonesia butuh pemimpin yang memiliki karakter dan integritas. Menjelang pemilu dan pilpres 2024, selain rakyat sendiri ada partai politik yang secara fundamental dan signifikan sangat menentukan arah perjalanan bangsa berikutnya. Dalam suasana kehidupan negara yang kapitalistik, sekuleristik dan liberalistik serta sarat degradasi keagamaan. Kesadaran dan revitalisasi peran partai politik saat ini menjadi krusial terutama kolerasinya dalam melahirkan pemimpin nasional, termasuk UU pemilu sebagai trigernya. Rakyat berharap partai politik mampu bertindak obyektif dan rasional dalam memetakan, membahas dan mengambil solusi terhadap masalah dan kepentingan rakyat. Dalam hal ini, aspirasi dan kehendak rakyat dalam memilih pemimpin, sepatutnya menjadi perhatian dan pertimbangan khusus bagi partai politik. Saat lembaga survei bermanuver, dominasi hasrat oligarki dan petualang politik dengan ambisi kekuasaannya mulai mengadang-gadang capres dalam hajatan pilpres 2024. Maka partai politik dituntut untuk lebih bijaksana, mengutamakan kepentingan sempit dan sesaat atau yang semacam itu. Berpikir dan bertindak untuk individu, keluarga dan kelompoknya atau demi rakyat, negara dan bangsa. Apakah partai politik akan lebih arif mengambil langkah-langkah menyelamatkan atau lebih memperburuk dengan menggali lubang kubur untuk rakyat, negara dan bangsanya sendiri. Sanggupkah partai politik mampu membebaskan diri dari belenggu anasir-anasir ideologi kapitalisme dan komunisme yang selama ini secara historis dan empiris sangat bertentangan dengan semangat Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Bersediakah partai politik mengedepankan politik kebangsaan serta mampu menepis politik trah, politik identitas dan hegemoni oligarki. Relakah partai politik melepaskan pola mengusung regenerasi kepemimpinan yang identik sebagai warisan keluarga dan handai taulan serta irisan hutang budi politik di sekelilingnya. Ketika kegamangan, pergumulan dan konflik batin dalam tubuh elit partai politik itu, sejatinya negeri ini tidak sulit menemukan pemimpin yang benar-benar lahir dari rahim rakyat. Pemimpin yang berasal dari darah daging rakyat, yang tumbuh-kembangnya menyusui rakyat dan terpanggil mengabdi pada rakyat sebagai ibu pertiwinya. Pemimpin rakyat seperti itu yang tidak ahistoris dan siap mengorbankan dirinya untuk nengemban amanat penderitaan rakyat. Pemimpin yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bukan pemimpin dari oligarki, oleh oligarki dan untuk oligarki, bahkan bukan juga untuk bangsa asing. Anies Rasyid Baswedan atau yang biasa dipanggil Anies, merupakan figur pemimpin yang berbeda dengan kebanyakan pemimpin yang lain. Anies memiliki warna dan kekhasan tersendiri dengan para pejabat dan pemimpin lainnya, terutama yang namanya mulai terlibat dalam kontestasi capres di pilpres 2024. Anies terasa begitu menonjol di antara sesama kolega sekaligus kompetitornya. Perbedaan paling mencolok pada Anies adalah sisi ferformans dan behavior figurnya. Anies selain capres yang \"good looking\" juga dikenal rakyat sebagai pemimpin yang cerdas dan santun. Kuat menarik simpati dan empati luas publik, karena selama ini Anies sebagai pribadi yang mengutamakan ahlakul kharimah. Sesungguhnya selain itu semua, partai politik dapat mempelajari rekam jejak kepimpinan Anies mulai dari mendirikan Program Indonesia Mengajar, kemudian sebagai Rektor Universitas Paramadina dan menteri pendidikan hingga menjabat Gubernur DKI Jakarta. Terutama pada saat menjadi orang nomor satu di Jakarta, semua eksplorasi tentang Anies sebagai seorang pemimpin itu dapat terlihat jelas, rigid dan utuh. Tentang kebaikan dan kelemahannya, tentang keberhasilan dan kegagalannya serta tentang semua prestasi dan tantangannya. Terlepas sisi-sisi kemanusiaan yang ada dalam dirinya, semua orang sah-sah saja menilai seorang Anies dengan pandangan obyektif maupun subyektif masing-masing. Anies Figur Solusi Masalah Bangsa Kenapa harus Anies?. Mengapa Anies menjadi figur pemimpin yang relatif lebih baik dari yang lainnya?. Mengapa Anies mampu menghimpun simpati, empati dan apresiasi yang begitu luas dari rakyat tanpa rekayasa dan pencitraan yang berlebih-lebihan bahkan manipulatif. Mengapa pula begitu besarnya rakyat menginginkan Anies sebagai presiden pada pilpres 2024?. Mungkin tidak terlalu sulit menjelaskannya, mungkin juga begitu mudah dan sederhana memahaminya. Jika saja semua entitas sosial politik termasuk di dalamnya partai politik mau jujur dan terbuka, maka figur Anies dengan segala kiprahnya akan lebih terasa seperti mewakili kepentingan strategis dan ideologis bagi semuanya. Dengan sedikit saja akal sehat, logis dan persfektif politik yang visioner, sepatutnya partai politik dapat menempatkan Anies sebagai pemimpin yang mampu menjadi idol, representasi dan kepentingan partai politik secara ideologis maupun rasional pragmatis. Berikut ini beberapa faktor potensi dan keunggulan figur Anies, yang dapat menjadi penilaian partai politik dalam mengusung Anies sebagai capresnya. 1. Anies terbukti dan tercatat dalam rekam jejaknya sebagai figur pemimpin yang bersih, bermartabat dan berwibawa. Tak ada sedikitpun ruang, celah atau catatan yang menempatkan Anies sebagai figur bermasalah, terlibat korupsi dan pelbagai catatan kejahatan lainnya. 2. Anies pemimpin yang telah mengukir dan menorehkan banyak keberhasilan, prestasi dan penghargaan baik dalam skala nasional maupun internasional. Anies boleh jadi pemimpin sekaligus pejabat yang fokus pada kinerja dan capaian tujuan yang maksimal, tanpa kehilangan konsentrasi karena faktor-faktor luar yang tak penting dan tak relevan. 3. Anies telah membuktiksn dirinya sebagai pemimpin yang nasionalis religius dan religius nasionalis. Sebagai pemimpin Jakarta, Anies berhasil membangun suasana Jakarta yang modern, humanis dan ramah terhadap keberagaman. Kebhinnekaan dan Kemajemukan sebagai salah satu kultur nasional tetap terjaga dan terpelihara dalam pembangunan kota Jakarta. Anies berhasil menjadi pemimpin yang melayani semua anak bangsa tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama dan antar golongan. Dari karakter kepemimpinan seperti itu, selayaknya Anies disebut pemimpin yang sarat qua intelektual dan qua ideoligis. Menghormati dan menghargai sejarah serta nilai-nilai perbedaan yang terkandung di dalamnya. 4. Anies mampu menunjukan cara berpikir, sikap mental dan kepribadian yang unggul. Anies menjadi sedikit pemimpin berlatar keluarga dan dunia pendidikan yang mampu menampilkan jati diri melalui gagasan, perencanaan dan kebiasaan-kebiasaan berkarya serta memberi sebesar-besarnya dan seluas-luasnya kemaslahatan pada khalayak khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Park Echo Tebet, JIS dan Formula E menjadi beberapa dari sekian banyak pembuktian prestasi yang menasional dan global. 5. Anies figur pemimpin yang mampu memberi keteladanan mulai dari cara berpikir, berkata dan bertindak, meskipun dalam situasi dan kondisi sulit sekalipun. Sedikit pemimpin yang mampu bekerja dalam tekanan, sikap permusuhan dan kebencian. Anies teruji dapat mengendalikan dirinya, tidak reaksioner, mengelola emosinya dan tetap teguh memancarkan sikap santun dan bersahaja. Tetap tak membalas menyakiti dan selalu memberi senyum terhadap fitnah keji buzzer dan hatersnya. Demikian beberapa framing eksistensi atau semacam porto folio sosial politik figur Anies, yang memang relevan dan dibutuhkan partai politik untuk jangka pendek dan jangka panjang. Bahwasanya para elit partai politik juga tengah gamang berada di antara kesadaran ideal spiritual dan rasional materil. Antara mendahulukan kebutuhan pragmatis kekuasaan dan ekonomi atau kepentingan ideologi yang menjadi tujuan partai politik. Ingin menjadi partai politik penguasa semata, atau lebih dari itu mampu mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang dilakukan para pendiri bangsa dan praktisi politik sesudahnya. Akan tetapi bukan tidak mungkin, Anies bisa saja menjadi figur pemimpin yang punya kapasitas membawa solusi bagi masalah rakyat, negara dan bangsa. Begitupun bagi partai politik, Anies dapat mewakili kepentingan ideologis partai politik sekaligus meraih arus besar dukungan rakyat buat partai politik, menjadi seiring sejalan bagi manfaat pragmatis partai politik itu sendiri. Ada simbiosis mutualis antara partai politik dan Anies. Dengan mengusung Anies, setidaknya partai politik dapat menjangkau kepentingan strategis dan tujuan ideologis. Wallahu a\'lam bishawab. Munjul-Cibubur, 8 Juli 2022.
BPR dan BPRS Diperlakukan Diskriminatif
Jakarta, FNN --- Berbagai pelarangan dalam operasional Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) seperti dalam lalu lintas pembayaran, konsolidasi, akses terhadap permodalan, dan lainnya merupakan bentuk ketidakadilan dan diskriminatif. Hal itu disampaikan Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri dan mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein, ketika menjadi saksi ahli pemohon dalam persidangan uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di Mahkamah Konstitusi, Rabu (6 Juli 2022). Perkara Nomor 32/PUU-XX/2022 dimohonkan PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan (BPRS HIK Parahyangan), diwakili oleh Martadinata selaku Direktur Utama HIK Parahyangan. Materi yang dimohonkan pengujian yaitu Pasal 1 angka 9, Pasal 9 ayat (2) huruf a, Pasal 13, Pasal 14 ayat (10), Pasal 21 huruf d, dan Pasal 25 huruf b dan huruf e UU Perbankan Syariah. Pemohon mendalilkan Pasal 1 angka 9, Pasal 21 huruf d dan Pasal 25 huruf b UU Perbankan Syariah pada pokoknya membatasi atau melarang BPR Syariah untuk memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Implikasinya, Pasal 21 huruf d UU Perbankan Syariah mengatur bahwa BPR Syariah tidak dapat memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah secara mandiri, melainkan hanya melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah (UUS). Dalam sidang Pendahuluan, Rabu (6 April 2022), Ahmad Wakil Kamal selaku kuasa hukum Pemohon mengatakan, pembatasan dan larangan untuk memberikan pelayanan jasa lalu lintas pembayaran membuat BPRS tidak optimal memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat terutama usaha mikro dan kecil (UMK) untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan. Pada saat menjadi saksi ahli persidangan perkara ini, Faisal Basri menjelaskan bahwa semua pelaku ekonomi memiliki hak dan kewajiban setara, termasuk BPR dan BPR Syariah agar sistem peredaran uang –baik fungsi penghimpunan maupun penyaluran dana– dalam perekonomian bisa lebih optimal dan semakin menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha. Oleh karena itu, menurut Faisal Basri, sepatutnya tidak ada lagi pembatasan operasional BPRS seperti dalam lalu lintas pembayaran, konsolidasi, akses terhadap permodalan, dan segala bentuk diskriminatif lainnya. \"Jadi BPR dan BPRS diperlakukan seperti pada zaman batu tatkala belum ada pasar, tatkala transaksi itu lewat barter. Potensi yang ada justru dijauhkan dari rakyat. Banyak lagi diskriminasi yang terjadi yang jelas-jelas namanya bank, BPR Syariah, tetapi tidak boleh melakukan lalu lintas pembayaran,\" ujarnya dalam persidangan Uji Materi UU 21 Tahun 2008, Rabu (6/7/2022). Faisal menuturkan, sektor keuangan, khususnya perbankan, dapat dianalogikan sebagai jantung di dalam tubuh manusia yang memiliki peran vital. Oleh sebab itu, perbankan yang lemah membuat gerak roda perekonomian melambat. Penguatan peran bank dilakukan melalui peningkatan inklusi keuangan. Dia menambahkan, kendati mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, indeks inklusi keuangan Indonesia masih tergolong rendah, bahkan terendah di antara negara-negara pendiri Asean atau Asean-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand). Faisal menambahkan, untuk meningkatkan inklusi keuangan tidak bisa hanya bertumpu pada perbankan umum, tetapi perlu mengoptimalkan potensi BPR dan BPRS. “Kita harus mengoptimalkan seluruh potensi yang ada. Tidak bisa hanya mengandalkan perbankan umum saja, tetapi harus mengoptimalkan BPR dan BPRS. Di sinilah peran BPR dan BPRS yang basisnya bank komunitas.” Efisiensi Bank Sementara itu, Yunus Husein menjelaskan, keikutsertaan BPR Syariah dalam lalu lintas pembayaran secara terbatas diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan usaha bank dan memberikan jasa yang lebih murah, lebih banyak dan lebih cepat bagi nasabah/masyarakat. Selain lalu lintas pembayaran, Yunus menilai, penawaran umum dapat dipertimbangkan untuk dapat dilakukan oleh BPR Syariah guna membuka peluang yang berpotensi mengembangkan usahanya dan membutuhkan penguatan modal. Penyertaan modal BPR yang besar kepada BPR yang berukuran lebih kecil akan menciptakan sinergi kuat dan akan membantu BPRS yang mengalami kesulitan modal dan menyelamatkannya tanpa melibatkan dana publik di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). “Pembatasan BPR dan BPRS untuk tidak melakukan kegiatan lalu lintas pembayaran giral sudah berusia lebih dari 30 tahun. Adanya pelarangan ini yang memunculkan diskriminatif. Mungkin nantinya bukan dilarang, tetapi dibatasi dalam melakukan lalu lintas pembayaran. Seandainya nanti [BPR dan BPRS] diperbolehan melakukan lalu lintas pembayaran, tetap dibutuhkan rambu-rambu. Membatasi [lalu lintas pembayaran], tetapi bukan melarang sama sekali, itu dua hal beberda. Melarang itu bisa diskriminatif, mengikat orang untuk tidak bergerak. Dengan pengaturan pembatasan, ada perlakuan sama, tidak ada perlakuan diskriminatif atau pembedaan,\" kata Yunus. Sementara itu, membatasi akses BPR Syariah untuk memperoleh modal melalui penawaran umum berarti membatasi BPR Syariah untuk menjaga kelangsungan dan mengembangkan usahanya. “Apabila permohonan pemohon dikabulkan, peranan BPRS yang berjumlah 165 dan BPR Konvensional yang berjumlah 1.464 sebagai perantara keuangan akan semakin baik,” tegasnya. Martadinata, Direktur Utama BPRS HIK Parahyangan, menjelaskan bahwa keterangan dari kedua saksi ahli tersebut sudah sesuai dengan alasan utama dari permohonan uji materi UU Perbankan Syariah, yaitu untuk mengoptimalkan peran BPR Syariah di Indonesia dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMK di Tanah Air. Pasal 1 (9), Pasal 21 (d) dan Pasal 25 (b) UU Perbankan Syariah pada pokoknya membatasi atau melarang BPR Syariah untuk memberikan jasa lalu lintas pembayaran. \"Hal ini juga dapat membantu peran otoritas khususnya Bank Indonesia dan OJK dalam penguatan dan konsolidasi di industri BPR/BPRS,” ujar Martadinata. (TG)
Menyembelih Perilaku Hewani
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan HARI raya Iedul Adha sering disebut juga dengan Hari Raya Qurban atau Lebaran Haji. Yang terakhir ini merujuk pada kegiatan jama\'ah haji yang pada tanggal 10 Dzulhijjah melaksanakan Jumrah Aqabah lalu bertahalul dan merayakan kebahagian dengan menyembelih hewan qurban. Tanda bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi atas kenikmatan yang telah dianugerahkan. Ayat Qur\'an yang sering dijadikan sandaran adalah QS Al Kautsar, yang berisi empat hal penting yaitu : Pertama, Allah SWT mencurahkan banyak kenikmatan kepada hamba-hamba-Nya. Nikmat beragama, berkeluarga, sehat, memiliki kekayaan, amanah jabatan atau lainnya \"inna a\'thoinaakal kautsar\". Jika kita rinci dan menghitung nikmat Allah SWT tentu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kedua, kenikmatan yang banyak itu patut disyukuri dengan menjalankan perintah-Nya. Diantaranya shalat. Melaksanakan shalat jangan hanya dianggap sebagai kewajiban tetapi juga tanda syukur \"fasholli lirobbika\". Tentu shalat yang tulus dan semata berharap pahala dari Allah SWT. Shalat yang berdaya guna dalam mendobrak dan mengubah kemungkaran. Ketiga, ber-qurban dengan menyembelih hewan karena Allah \"wanhar\". Bukan persembahan pada selain Allah. Daging yang dimanfaatkan untuk umat yang membutuhkan dan sekaligus sebagai syi\'ar. Implikasinya adalah kesediaan untuk berkorban jiwa, waktu, harta, tenaga, atau lainnya di jalan Allah. Keempat, perbuatan baik selalu ada tantangan, gangguan, dan hambatan. Perbuatan baik dijalan-Nya pasti akan mendapat pertolongan dan perlindungan dari Allah. Pembenci, musuh, dan pengganggu agama akan dikalahkan dan dihancurkan \"inna syaani-aka huwal abtar\". Pembenci, musuh, dan pengganggu agama adalah kaum Islamophobia. Ketakutan berlebihan kepada Islam. Cirinya menuduh radikal, intoleran atau anti kebhinekaan. Menyerang dengan cara menista atau menodai Nabi dan syari\'at-Nya. Juga mencanangkan program liberalisasi, sekularisasi atau moderasi beragama. Iedul Adha adalah hari raya umat Islam. Karenanya umat Islam disunahkan untuk keluar menuju lapang untuk melaksanakan shalat Ied. Termasuk wanita yang sedang haid walaupun ia tidak perlu shalat. Syiar dalam membagi daging hewan kurban kepada siapapun baik tetangga, orang kaya, atau umat beragama lain. Ritual kolosal umat ini adalah canangan tekad untuk membela dan mengembangkan agama. Iedul Adha merupakan pengingat kita untuk menyembelih perilaku hewani agar bersih dan kembali menjadi insan yang mulia. Darah yang ditumpahkan menjadi simbol keberanian mukmin untuk selalu membela kebenaran dan gigih dalam melawan kezaliman. Daging yang dibagikan turut menggembirakan lingkungan. Iedul Adha mendidik watak filantropis atau altruis. Mendahulukan kepentingan orang lain yang lebih membutuhkan. Seluruhnya dalam rangka ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Merebut derajat ketakwaan agar selamat di perjalanan dan bahagia sampai tujuan. Selamat Iedul Adha 10 Dzulhijjah 1443 Hijriyah. Bandung, 9 Juli 2022
Marras: Kambing Peru?
Oleh Ridwan Saidi Budayawan SEPERTINYA bukan. Meski tampang sama, marras bukan kambing. Politikus pengekor tak disebut marras. Marras bukan kambing, photo atas. Ini hewan khas pegunungan Machu Pichu, Peru. Orang Peru diperkirakan migrasi ke Andunisi sejak VIII/IX M. Mereka sendiri menyebut diri orang Lima, kota di Peru, yang kemudian jadi IKN. De Lima akhirnya menjadi buah delima. Sebaran orang Peru cukup merata. Umumnya di Andunisi mereka retailer. Ke Andunisi mereka membawa daun mint. Aturan pakai: cuci dulu daun itu, kemudian rebus. Lalu minum airnya dan tubuh terasa hangat. Dalam Melayu lama hangat itu padang. Dalam bahasa serat Pararaton mint itu palapa. Mint tumbuh di kawasan pegunungan. Misalnya Gunung Padang, Cianjur. Di puncak Gunung Padang ada barisan batu panjang. Yang melingkar itu paquita uchicus incanan, makam wanita. Yang persegi panjang macho uchicus incanan, makam pria. Makam-makam ini ada di Lampung, juga di Cipari, Kuningan. Di Jakarta pernah ada dan disebut gong, Teluk Gong. Lingkaran bebatuan itu di tengahnya ada sebuah batu. Permukaan gong. Di Depok jug disebut gong. Orang Betawi menyebut instrument gong jadi go\'ong. Di Gunung Padang tak ada pyramid seperti dulu pernah ditebak-tebak arkaeolog UI. Pyramid itu peradaban Maya. Sedangkan orang Peru itu Inca. Di Jakarta hunian Peru disebut Jamba Tana Lima, atau Jembatan Lima. Tapi ada juga yang sebut Kampung Lima saja seperti di Kebon Siri. Kalau di Sunda Kalapa hunian orang Peru disebut . Pakar Belanda permak jadi Batterij. Orang-orang Peru itu umumnya Katolik. Peradaban Inca juga melintas Carribea. Misalnya perkataan tabu (larangan) itu Carribea. Orang-orang Carribea seperti Colombia yang membawa perkataan kali. Bagaimana keakraban mereka dengan native? Untuk menjawabnya saya kutip lagu kanak-kanak Betawi: Sim sim ka lima lima ka sim. Ka kata perangkai, tarjemahannya: Selamat selamat orang-orang Peru. Artinya, native suka dengan orang-orang Peru khususnya dan bangsa-bangsa peradaban Inca umumnya. (RSaidi)
Tawaf, Sa’i dan Kehidupan Dunia
Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation TAWAF itu selalu diikuti dengan amalan ritual Sa’i jika itu bukan thawaf-thawaf sunnah. Sebuah kegiatan ritual Haji/Umrah dengan mengelilingi dua ujung bukit bernama Marwah dan Shofa sebanyak tujuh kali. Berawal dari Shofa dan berakhir di bukit Marwah. Sa’i berasal dari kata “sa’aa-yas’aa-sa’yun” yang bermakna berusaha keras. Kata ini sangat erat relevansinya dengan sejarah Ibu nabi Ismail AS, Bunda Hajar, untuk menemukan air demi keberlangsungan hidupnya dan anaknya ketika itu. Setelah beliau ditinggal oleh suaminya Ibrahim AS di lembah yang tiada tumbuh-tumbuhan itu, Hajar harus hidup mandiri. Perbekalan seadanya yang dibawa dari Jerusalem dalam perjalanan menuju Mekah itu semakin meminim. Hingga suatu hari perbekalan itupun habis. Tentu saja Hajar panik. Beliau menengok kiri kanan dan yang nampak hanya gunung bebatuan. Beliau berlari ke salah satu bukit terdekat karena nampak di mata beliau seperti ada air yang mengalir. Bukti itulah yang dikenal “as-Shofa”. Ternyata penampakan air itu hanya bentuk fatamorgana. Beliau membalik wajah ke arah ujung di seberang sana juga nampak seperti ada air yang mengalir. Beliaupun berjalan ke arah itu (al-Marwa). Sesampainya di ujung bukit seberang itu ternyata air juga hanya fatamorgana. Demikain beliau mengelilingi kedua ujung bukit As-Shofa dan Al-Marwa sebanyak 7 kali. Tiba-tiba saja beliau Dikagetkan oleh tangisan bayinya Ismail. Hajar AS segera berlari ke arah anaknya itu. Dan di luar dugaannya beliau menemukan air mengalir keluar dari bawa telapak kaki sang bayi, Ismail. Saking gembiranya beliau mengumpulkan atau menampung air itu secara bergumam “zumi, zumi” (berkumpullah, berkumpullah). Belakangan di tempat keluarnya air itu terwujud sebuah sumur yang dikenal sumur ”zamzam”. Sebuah mata air yang mukjizat. Hajar pun ruang dan bersujud syukur dengan karunia Allah itu. Itulah selintas latar belakang historis dari Sa’i yang hingga kini menjadi sebuah ritual baku dalam Islam. Sebuah praktek yang sekaligus membuktikan jika Islam bukan inovasi baru, bukan ciptaan Muhammah SAW. Sa’i dimulai dari arah bukit Sofa dengan melambaikan tangan ke arah Ka’bah dan membaca: ”Bismillah Allahu Akbar”. Lalu membaca ayat: ”innasshofa walmarwata min sya’arillah. Faman hajjal awi’tamara falaa junaaha alaihi an yatthowafa bihima. Waman tathowwa’a khaeran fahuwa Khaerun lahu. Innallaha syaakirun aliim”. Mulailah berjalan hingga di antara dua lamp hijau di dinding. Pada batas ini pria yang sa’i (wanita tidak) disunnahkan ”harwalah” atau lari-lari kecil sambil membaca: ”Laa ilaaha illallahu shodaqa wa’dahu, wanashora abdahu, wa aazza jundahu, wa hazamal ahzaaba wahdahu”. Setelah selesai lampu hijau kembali berjalan normal hingga menaiki bukit Marwa seraya kembali membaca ayat yang dibaca di Sofa (innasshofa.min sya’arillah...dst..). Lalu berbalik ke arah Sofa seraya angkat tangan ke arah Ka’bah sambil membaca seperti di away di bukit Sofa (Bismillah Allahu Akbar). Demikian dilakukan hingga tujuh putaran yang nantinya akan berakhir di bukit Marwah. Satu hal yang meringankan para jamaah yang sa’i bahwasanya wudhu tidak disyaratkan. Walaupun para ulama Kita menganjurkan untuk melakuian sa’i dalam keadaan suci (wudhu). Hal lain yang biasa keliru di kalangan jamaah Haji atau Umrah adalah mereka melakukan ibadah Sa’i yang dianggap sa’i sunnah. Padahal dalam Syariah tidak dikenal Sa’i sunnah. Makna Thawaf dan Sa’i dalam Kehidupan Jika thawaf berarti berkeliling dan memastika bahwa Ka’bah menjadi pusat perputaran yang sekaligus salah satu rukun Haji. Thawaf Sesungguhnya merupakan miniatur kehidupan yang berputar dari satu titik menuju ke titik yang sama. Amalan ritual itu menggambarkan kehidupan manusia yang berasal dari satu titik “لله\" (milik Allah) dan pada akhirnya kembali ke titik yang sama “اليه\". Kenyataan ini digambarkan dalam filsafat hidup seorang Mukmin: انا لله وانا اليه راجعون. Selain pemahaman itu, juga satu hal yang krusial adalah bahwa selama perputaran dalam thawaf Ka’bah harus selalu menjadi pusat perputaran. Dalam realita kehidupan satu hal yang menentukan adalah pentingnya selalu menjadikan Allah sebagai “Pusat” perputaran hidup. Kemana saja pergerakan hidup ini, kaya atau miskin, kuat atau lemah, sehat atau sakit, Allah harus selalu menjadi pusarannya. Sa’i Sesungguhnya menjadi bagian dari pembicaraan tentang thawaf. Karenanya Sa’i selalu mengekor kepada thawaf. Karena Sesungguhnya Sa’i adalah esensi dari perputaran itu. Hidup dalam dunia adalah hidup tertantang. Al-Quran menyebutnya dengan “balaa” (liyabluwakum). Dan Karenanya perlu usaha sungguh-sungguh yang terpatri dalam amalan Sa’i itu. Sa’i memaknai bahwa mencari rezeki Allah itu keharusan. Tapi ada dua hal yang harus menjadi catatan. Satu, apa yang diburu itu (dunia) kadang berwujud fatamorgana. Yang hakiki pada akhirnya apa yang Allah karuniakan. Dua, dalam urusan dunia kita berhak bahkan pada tataran tertentu wajib berusaha. Tapi kita tidak perlu miliki sikap superman yang seolah mampu menentukan. Pada akhirnya rezeki itu ditentukan oleh yang Maha Pemberi Rezeki. Manusia bisa merencanakan dan mengusahakan yang terbaik. Tapi hasil terbaik ada dalam QadarNya. Insya Allah! New York City, 8 Juli 2022. (*)
Berpulangnya Sang Reformis Ekonomi Jepang, Shinzo Abe
Jakarta, FNN - Publik Jepang dan dunia berduka atas wafatnya perdana menteri terlama di Jepang Shinzo Abe setelah mengalami insiden yang menyayat hati.Shinzo Abe yang meninggalkan jabatan Perdana Menteri Jepang pada 2020, ditembak pada Jumat (8/7) selama pidato kampanye untuk pemilihan parlemen di wilayah kota Nara.Tembakan tersebut membuat Abe tersungkur dan tak sadarkan diri. Ia pun dilarikan ke rumah sakit terdekat.Setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama beberapa jam, Abe akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di usia 67 tahun.Kabar wafatnya pria yang dikenal memperjuangkan reformasi ekonomi yang ambisius itu membuat Perdana Menteri Fumio Kishida tak mampu menahan kesedihan yang mendalam.Kishida sangat mengutuk penembakan itu dan menyebut tindakan itu tidak dapat dimaafkan.Rasa duka mendalam juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi. Ia menyampaikan simpati dan belasungkawa mendalam atas meninggalnya Abe.“Dedikasinya untuk melayani negara dan rakyatnya akan selalu dikenang sebagai contoh terbaik untuk semua,” kata Retno.Ucapan belasungkawa juga disampaikan oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk-Yeol. Ia mengatakan rakyat Jepang telah kehilangan politisi yang dihormati dalam sejarah konstitusional Jepang.Boris Johnson yang baru saja mengundurkan diri dari kursi Perdana Menteri Inggris mengaku sangat terkejut dan sedih mendengar tentang serangan keji terhadap Abe.\"Kepemimpinan globalnya akan dikenang oleh banyak orang. Doa saya bersama keluarganya, teman-temannya, dan rakyat Jepang. Inggris mendukung Anda di saat yang gelap dan menyedihkan ini,\" kata Johnson.Sementara itu Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengenang sosok Abe sebagai pemimpin di Indo-Pasifik yang memperjuangkan visi kawasan yang bebas dan terbuka.Quad dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik dalam banyak hal merupakan hasil dari kepemimpinan diplomatiknya, kata Albanese.Kanselir Jerman Olaf Scholz mengungkapkan simpati terdalam kepada keluarga Abe. Ia mengaku terkejut dan sedih dengan berita bahwa mantan Perdana Menteri Jepang itu meninggal pada Jumat beberapa jam setelah dia ditembak saat berkampanye untuk pemilihan parlemen.\"Kami berdiri erat di sisi Jepang bahkan di waktu-waktu sulit ini,\" cuit Scholz.Abe berusia 52 tahun saat dia pertama kali menjadi perdana menteri Jepang pada tahun 2006.Ia menjadi orang termuda yang pernah menduduki jabatan Perdana Menteri Jepang. Dia dipandang sebagai simbol perubahan dan generasi muda, tetapi juga membawa silsilah politisi generasi ketiga yang dipersiapkan sejak lahir oleh keluarga elit dan konservatif.Masa jabatan pertama Abe penuh gejolak yang dibayangi oleh skandal dan perselisihan serta dibatasi oleh pengunduran diri.Saat menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang, Abe berusaha untuk menghidupkan kembali Jepang dengan kebijakan ekonomi yang ambisius yang dikenal sebagai Abenomics.Abenomics merupakan istilah yang mengacu pada kebijakan ekonomi yang ditetapkan untuk Jepang pada 2012 saat Perdana Menteri Shinzo Abe berkuasa untuk kedua kalinya.Abe kemudian meluncurkan strategi \"Abenomics\" untuk mengalahkan deflasi yang terus-menerus dan menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan moneter yang sangat mudah dan pengeluaran fiskal, bersama dengan reformasi struktural untuk mengatasi populasi yang cepat menua serta menyusut, seperti dikutip Reuters.Namun, deflasi terbukti “keras kepala”, dan strategi Abe untuk pertumbuhan ekonomi Jepang menderita pada 2019 akibat kenaikan pajak penjualan dan perang perdagangan China-AS.Pandemi COVID-19 pada tahun berikutnya memicu kemerosotan ekonomi terdalam di Jepang.Pada awal pandemi, Abe mengeluarkan kebijakan untuk menutup perbatasan Jepang dan menerapkan keadaan darurat yang mendesak orang untuk tinggal di rumah dan menutup toko-toko.Para kritikus awalnya mencap tanggapan itu hanya “basa-basi” dan kemudian menyalahkan Abe karena kurangnya kepemimpinan.Ia akhirnya melepaskan jabatan sebagai Perdana Menteri Jepang pada September 2020 akibat kondisi kesehatan yang memburuk selama hampir dua tahun.Dia berperan penting dalam memenangkan Olimpiade 2020 untuk Tokyo dan memiliki keinginan untuk memimpin Olimpiade.Abe bahkan muncul sebagai karakter video game Nintendo Mario selama penyerahan Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro.DinastiAbe berasal dari keluarga politik yang mapan. Ayahnya merupakan mantan menteri luar negeri dan paman buyutnya pernah menjabat perdana menteri.Namun yang paling menonjol terkait kebijakan berasal dari kakek Abe yaitu mendiang Perdana Menteri Nobusuke Kishi.Kishi adalah seorang menteri kabinet masa perang yang dipenjara tetapi tidak pernah diadili sebagai penjahat perang setelah Perang Dunia Kedua.Dia menjabat sebagai perdana menteri dari tahun 1957 hingga 1960. Ia mengundurkan diri karena kehebohan publik atas pakta keamanan AS-Jepang yang dinegosiasikan ulang.Berusia lima tahun pada saat itu, Abe mendengar suara bentrokan antara polisi dan massa kiri memprotes pakta di luar parlemen saat ia bermain di pangkuan kakeknya.Kishi gagal mencoba merevisi konstitusi 1947 rancangan AS-Jepang untuk menjadi mitra keamanan yang setara dengan Amerika Serikat dan mengadopsi diplomasi yang lebih tegas - isu-isu yang penting bagi agenda Abe sendiri.Abe meningkatkan pengeluaran pertahanan dan menjangkau negara-negara Asia lainnya untuk melawan China yang semakin kuat.Dia mendorong kebijakannya melalui undang-undang untuk membiarkan Jepang menggunakan hak \"membela diri bersama\", atau secara militer membantu sekutu yang diserang.Merevisi konstitusi tetap menjadi prioritas utama bagi Abe. Namun, tujuan itu diperdebatkan karena banyak orang Jepang melihat piagam tersebut bertanggung jawab atas catatan perdamaian negara itu pascaperang.Agenda mendasar Abe adalah untuk keluar dari rezim rezim pascaperang, warisan pendudukan AS yang merampas kebanggaan nasional Jepang.Abe juga mereformasi sistem pendidikan untuk mengembalikan adat istiadat tradisional.Ia juga mengambil sikap bahwa generasi mendatang Jepang tidak harus terus meminta maaf atas kesalahan masa lalu negeri matahari terbit itu pada Perang Dunia Kedua.Di hari akhir hidupnya, Abe lebih banyak menghabiskan waktu di kegiatan Partai Demokrat Liberal (LDP). Ia tetap mendominasi Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa dan mengendalikan salah satu faksi utama partai.Dia pun menghembuskan nafas terakhir setelah ditembak saat berkampanye untuk pemilihan parlemen. (Sof/ANTARA)
Tiga Kereta Api Tambahan Tujuan Jakarta Dioperasikan oleh KAI Daop Semarang
Semarang, FNN - PT KAI Daop 4 Semarang mengoperasikan tiga kereta api tambahan untuk melayani perjalanan dari Semarang menuju Jakarta dan sebaliknya saat libur sekolah dan peringatan Idul Adha tahun ini.Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Krisbiyantoro dalam siaran pers di Semarang, Jumat, mengatakan, tiga kereta tambahan tersebut masing-masing KA Argo Sindoro, KA Argo Muria, serta KA Tawang Jaya Premium.Ia menjelaskan jadwal pengoperasian kereta tambahan tersebut berbeda-beda periodenya.Ia mencontohkan KA Argo Sindoro Tambahan relasi Semarang Tawang menuju Gambir Jakarta dioperasikan pada 1 hingga 10 Juli, 13 hingga 16 Juli, 20 hingga 23 Juli, serta 27 hingga 30 Juli.Sementara KA Argo Muria Tambahan dioperasikan pada 17, 24, dan 31 Juli 2022.Selain KA tujuan Jakarta, kata dia, terdapat pengoperasian KA Kaligung Tambahan dari Semarang Poncol tujuan Tegal yang diberangkatkan pada 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, dan 17 Juli 2022.\"Total tersedia 21.998 kursi dari pengoperasian KA tambahan ini,\" katanya.Ia menjelaskan syarat untuk calon penumpang KA jarak jauh juga masih sama, yakni harus sudah memperoleh dua dosis suntikan vaksin.Krisbiyantoro juga memastikan ketersediaan tiket kereta api ke berberbagai tujuan di masa libur sekolah dan Idul Adha ini.(Sof/ANTARA)
POPULER
