ALL CATEGORY
Konsumen Muslim Gugat Kemenkes di PTUN Terkait Vaksin Halal
Jakarta, FNN - Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) menggugat Kementerian Kesehatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait dengan vaksin halal.Kuasa hukum YKMI Amir Hasan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, mengatakan gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 176/G/PTUN.Jkt.\"Gugatan ini sifatnya adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pemerintah terkait dengan ketentuan vaksin halal,\" ungkapnya.Amir Hasan menjelaskan alasan gugatan itu terkait dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1149/2022 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 28 April 2022.\"Kepmenkes ini terbit setelah putusan MA. Akan tetapi, isinya tidak mematuhi putusan MA,\" ungkap Amir.Mahkamah Agung telah mengeluarkan Putusan Nomor 31P/HUM/2022 tanggal 14 April 2022 tentang kewajiban pemerintah menjamin kehalalan vaksin.Menurut dia, terbitnya Kepmenkes itu tidak mengacu pada putusan MA. Bahkan, putusan MA tidak dimasukkan dalam konsideran Kepmenkes sehingga jelas melanggar hukum.Dalam Kepmenkes itu disebutkan bahwa Pemerintah menetapkan jenis vaksin yang berasal dari beberapa produk.\"Kepmenkes itu menyebut jenis vaksin yang digunakan dari 11 produsen, anehnya tak menyebut merek vaksinnya, ini jelas mengelabui masyarakat,\" kata Amir.Sementara itu, kuasa hukum YKMI lainnya, Ahsani Taqwim Siregar, menyebutkan dari 11 produk yang ditetapkan, hanya ada tiga produk vaksin yang memiliki sertifikat halal.\"Itu jelas melanggar hukum dan mengabaikan putusan MA,\" ujarnya.Gugatan YKMI itu merupakan kedua kalinya. Sebelumnya, mengajukan gugatan terkait dengan Surat Edaran Dirjen Perlindungan dan Pencegahan Penyakit Kemenkes tentang Vaksin Booster, yang sama sekali tak memberikan vaksin halal, yang teregister dengan nomor 50/G/PTUN.Jkt.Akan tetapi, gugatan itu dicabut karena adanya putusan MA tersebut. Namun, setelah putusan MA keluar, ternyata Kemenkes tetap tak menyediakan vaksin halal, YKMI pun mengajukan gugatan lagi ke PTUN. (Ida/ANTARA)
“Presidential Threshold” 20 Persen Tanpa Pilpres
Para aktivis demokrasi mengancam, bilamana tututan pembatalan PT 20% itu ditolak oleh MK, mereka menuntut agar MK dibubarkan, dan untuk itu pula mereka akan mengorganisasi gerakan People Power. Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta PERHELATAN Pilpres akan dilaksanakan 2 tahun lagi, pada tahun 2024. Salah satu perubahan UUD 1945 melalui amandemen ialah tentang Pemilihan Presiden dan pembatasan masa jabatan Presiden. Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan (sistem presidentil). Pemilihan presiden tersebut dilakukan langsung oleh rakyat di mana calon presiden dicalonkan dalam satu paket berpasangan dengan calon wakil presiden oleh partai atau gabungan partai peserta pemilu. Pemenang adalah pasangan yang memperoleh suara 50% + 1 secara nasional dan suara yang diperoleh itu tersebar sebagai mayoritas di paling tidak 2/3 provinsi. Bila tidak ada yang memperoleh dukungan demikian, maka digelar pemilihan ulang. Pemenang pertama dan kedua dalam putaran pertama akan bertanding lagi dalam putaran kedua. Kali ini pasangan yang memperoleh suara paling banyak dinyatakan sebagai pemenang. Aturan ini ditetapkan demikian untuk menghadapi kenyataan, masyarakat Indonesia itu tersebar dan amat majemuk. Menjadi Presiden kiranya jangan hanya dengan dukungan jumlah suara 50% + 1 yang terpusat di daerah tertentu saja, tetapi Presiden bagi segenap bangsa dan tanah air. Tata cara Pemilihan pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum 2017. Pemilihan Presiden-Wakil Presiden yang akan datang masih menggunakan UU Pemilu 2017 yang telah digunakan pada Pilpres 2019 yang diikuti oleh dua pasang Capres-Cawapres, yakni Pasangan 01 Joko Widodo – Ma\'ruf Amin, dan Pasangan 02, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Dampak Pilpres 2019 lalu berupa pembelahan rakyat masih ada hingga kini yang dahulu populer dengan sebutan Cebong dan Kampret. Pasal 222 UU Pemilu adalah paling krusial, apalagi menyangkut Presidential Threshold 20%. Gde Siriana menulis di Twitter, 16 juni 2022, 20:56, “Sy melihat hanya ada 3 jenis Capres mendatang. 1) Capres Istana (penerus kekuasaan rezim dan Oligarki), 2) Capres Joki (Capres maju untuk kalah, hny sekedar penuhi syarat Pilpres demokratis), dan 3) Capres Perubahan (tetapi akan dihambat melalui syarat PT 20%). Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan dalam Musyawarah Daerah tahun 2022 Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) DKI Jakarta, Sabtu (11/6/2022), bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu penyumbang terbesar ketidakadilan dan kemiskinan struktural di Indonesia. Oleh sebab itu, secara kelembagaan DPD RI telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas Pasal 222 tersebut. Melalui pasal ini Oligarki Ekonomi mengatur kongsi untuk menentukan siapa pimpinan nasional bangsa. Pasal 222 memaksa partai politik berkoalisi untuk memenuhi ambang batas. Akibatnya, Capres dan Cawapres yang akan dipilih oleh rakyat menjadi sangat terbatas. Pasal tersebut menjadi pintu masuk bagi Oligarki Ekonomi dan Oligarki Politik untuk mengatur dan mendesain pemimpin nasional yang akan mereka ajukan ke rakyat melalui Demokrasi Prosedural, Pilpres. Dengan begitu janji-janji manis Keadilan Sosial dan Kemakmuran Rakyat yang diucapkan kandidat Capres-Cawapres tidak akan pernah terwujud. Karena, yang membiayai proses munculnya pasangan Capres dan Cawapres itu adalah Oligarki Ekonomi, dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri dari kebijakan yang tentu harus berpihak kepada mereka. LaNyalla mempertanyakan kemampuan seorang Capres untuk menghentikan impor garam, gula, dan komoditas lainnya, sementara Oligarki Ekonomi yang mendesain Capres itu bagian dari penikmat uang rente dari keuntungan Impor. Bagaimana mungkin seorang Capres akan mewujudkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar bila Oligarki Ekonomi yang membiayai Capres tersebut adalah penikmat konsesi lahan atas sumber daya alam hutan dan tambang? Seorang Capres juga tidak akan mampu melakukan Re-Negosiasi kontrak-kontrak yang merugikan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak, seperti Listrik dan Energi, jika Oligarki Ekonomi adalah bagian dari penikmat dalam kontrak-kontrak tersebut. Bila LaNyalla berpendapat bahwa Presidential Threshold 20% adalah akar masalah ketidakadilan dalam Pemilihan Presiden, menurut hemat saya, akar dari akar masalah tersebut adalah Amandemen UUD 1945 yang menetapkan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Padahal Sila ke-4 Pancasila mengamanatkan Pemilihan Presiden melalui perwakilan. Pilpres pasca amandemen menganut prinsip demokrasi liberal, memberikan hak suara pada setiap warga negara, tanpa mempertimbangkan isi kepalanya. Para aktivis demokrasi mengancam, bilamana tututan pembatalan PT 20% itu ditolak oleh MK, mereka menuntut agar MK dibubarkan, dan untuk itu pula mereka akan mengorganisasi gerakan People Power. Jika hal itu benar-benar terealisasi, maka boleh jadi Presidential Threshold 20% tetap ada, tapi tanpa Pilpres 2024! (*)
Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 Menegaskan bahwa Pandemi Belum Selesai
Jakarta, FNN - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo mengatakan penerbitan Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan COVID-19 tentang Protokol Kesehatan pada Pelaksanaan Kegiatan Berskala Besar dalam Masa Pandemi menegaskan bahwa pandemi belum selesai.Menurut Abraham, penerapan protokol kesehatan ketat pada kegiatan yang dihadiri secara fisik dalam skala besar semata-mata untuk mengendalikan penyebaran COVID-19.\"Untuk mendukung pemulihan ekonomi, kita harus mengendalikan penyebaran COVID. Ini menjadi semangat penerbitan SE itu,\" kata Abraham dalam siaran pers di Jakarta, Kamis.Abraham menuturkan bahwa Kantor Staf Presiden sudah mendengar rekomendasi dari para ahli dan tenaga kesehatan terkait dengan upaya meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan dan capaian vaksin booster atau penguat dalam menghadapi subvarian baru.Pemerintah, para dokter, nakes, WHO, dan berbagai pakar, kata dia, sudah sering mengingatkan terkait dengan pentingnya vaksin penguat.\"Bahkan, Presiden juga tidak lelah-lelah mengingatkan. Kami berharap masyarakat jangan cuek,\" kata Abraham.Abraham juga mengungkapkan bahwa Kantor Staf Presiden menerima berbagai usulan untuk mendorong percepatan vaksin penguat, salah satunya kemungkinan tidak lagi menggratiskan biaya perawatan rumah sakit bagi mereka yang terpapar COVID-19 jika belum mengikuti vaksin dosis kedua dan penguat.\"Kami sedang mempelajari usulan itu,\" katanya.Sebagai informasi, Penerbitan SE Nomor 20 Tahun 2022 menindaklanjuti dinamika situasi persebaran virus COVID-19, serta pemulihan ekonomi nasional, yakni dengan membuka kembali kegiatan masyarakat berskala besar yang produktif dan aman COVID-19.Adapun yang dimaksud kegiatan berskala besar adalah rangkaian aktivitas dalam acara berskala internasional ataupun nasional yang dapat mengundang secara fisik lebih dari 1.000 orang dalam satu waktu tertentu, serta pada satu lokasi yang sama dan/atau melibatkan perwakilan negara.Salah satu dasar hukum diterbitkannya SE tersebut, hasil keputusan rapat terbatas yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2022. (Ida/ANTARA)
PDIP Sulit Kerja Sama Dengan PKS dan Demokrat, Sebut Hasto
Jakarta, FNN - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan bahwa partainya sulit bekerja sama dengan PKS dan Partai Demokrat di Pemilu 2024. \"Kalau dengan PKS tidak,\" kata Hasto ketika ditanya tentang kemungkinan PDIP bergabung dalam rencana koalisi NasDem dan PKS, di sela-sela Rakernas II PDIP Tahun 2021, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis. Hasto lantas menyampaikan selamat atas kesepakatan antara PKS-NasDem untuk Pemilu 2024. \"Ya itu bagus sekali, ada partai yang secara dini sudah membangun koalisi antara NasDem-PKS. PDIP mengucapkan selamat atas koalisi NasDem dan PKS tersebut,\" katanya. Hasto pun mengatakan bahwa PDIP tidak masuk ke dalam pusaran koalisi yang kini coba dibangun oleh parpol. Namun, kata Hasto, PDIP memiliki keyakinan bahwa jalan yang harus ditempuh saat ini adalah turun ke bawah dan menyerap aspirasi masyarakat. Setelah pertemuan PKS-NasDem, rencananya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akan menemui Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh untuk penjajakan komunikasi Pemilu 2024. Hasto juga mengatakan PDIP juga sulit untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat. \"Kalau saya pribadi sebagai sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu,\" katanya. Dia menjelaskan kultur pendukung PDIP sangat berbeda dengan Demokrat, dimana pendukung PDIP adalah wong cilik. \"Koalisi harus melihat emosional \'bonding\' pendukung PDI, pendukung PDIP adalah rakyat wong cilik yang tidak suka berbagi bentuk kamuflase politik. Rakyat itu apa adanya, rakyat yang bicara dengan bahasa rakyat, sehingga aspek-aspek historis itu tetap dilakukan,\" kata Hasto.Di tanya soal peluang kerja sama dengan Partai NasDem, Hasto enggan menjawab dengan jelas. \"Kami kan dengan NasDem bekerja sama sejak 2014 mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Kalau untuk 2024 kan masing-masing punya strategi. Nanti tiga sampai empat bulan sebelum pencapresan baru dikerucutkan (mitra koalisi),\" tuturnya. Menurut Hasto, partainya mengedepankan etika politik dan melihat faktor historis dalam upaya pembangunan koalisi. Dia menambahkan, PDIP memiliki kedekatan historis dengan PAN, PKB, PPP Golkar, dan Gerindra. \"Ya kita ini kan dengan PAN, karena kan basisnya kan Muhammadiyah, dengan PKB dengan PPP, kemudian dengan Golkar, dengan Gerindra. Kita ingin membangun semangat gotong royong, tetapi kerja sama ini kan muncul dari satu niat terdalam bagi kemajuan Indonesia,\" tutur Hasto. (Ida/ANTARA)
Penutupan Rakernas II PDIP Paparkan Hasil Rekomendasi
Jakarta, FNN - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PDI Perjuangan yang digelar sejak Selasa (21/6) hingga Kamis ini akan ditutup dengan penyampaian hasil rekomendasi dan pidato Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di sela-sela Rakernas PDIP, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis, mengatakan bahwa para peserta rakernas sudah menyelesaikan hasil rekomendasi sehingga penutupan akan diawali dengan penyampaikan hasil setiap komisi. \"Rangkaiannya nanti akan dimulai pada pukul 13.00 WIB dengan menyampaikan hasil-hasil sidang komisi, diperkirakan selama 1 jam,\" kata Hasto. Acara dilanjutkan dengan pembacaan rekomendasi, lalu akan ada pidato penutupan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Pada pukul 14.00 WIB akan dilakukan penutupan Rapat Kerja Nasional yang kedua dengan didahului pembacaan rekomendasi eksternal. \"Cukup banyak yang direkomendasikan. Kemudian pidato penutupan Rakernas II oleh Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri,\" tuturnya. Soal nama calon presiden atau calon wakil presiden, Hasto menegaskan bahwa hal itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif Megawati. Hal ini akan melalui kontemplasi yang mendalam dan melihat momentum yang ada. Hasto pun menceritakan bagaimana saat pelaksanaan Rakernas II di Bali pada tahun 2018 yang secara tiba-tiba Megawati mengumumkan Jokowi untuk maju lagi sebagai capres. \"Itu menunjukkan bagaimana selain melakukan kalkulasi yang matang, Ibu Mega itu juga sering menampilkan suatu hal yang sifatnya surprise, ada element of surprise yang ditampilkan oleh beliau. Karena hak prerogatif ada pada Ibu Ketum, tentu saja seluruh kalkulasi pertimbangan yang matang itu berada di tangan beliau,\" ujar Hasto. (Ida/ANTARA)
Mengapa Tidak Berempati Pada 6 Ayah yang Putranya Dibunuh dan Disiksa
Oleh M. Rizal Fadillah Pemerhati Politik dan Kebangsaan KINI meski masih berduka, Ridwan Kamil sudah mulai \"ngabodor\" yang membuat nitizen bingung antara harus tertawa atau sedih. Bodoran seperti lokasi makam Cimaung disebut Tigerwater, salah tulis Bern menjadi Berlin dikoreksi Bekasi, petazi\'ah yang menyatakan mohon maaf lahir bathin dikomentari dikira halal bihalal, serta netizen yang khawatir trauma, jawabannya tidak phobia kecuali bayar hutang. Ada nuansa empati berlebihan dalam peristiwa musibah tenggelamnya Emmeril Kahn Mumtadz putera Gubernur Ridwan Kamil. Kita tentu berduka dan simpati pada orang tua yang kehilangan putera tercintanya. Apalagi tenggelam saat berenang. Semoga Eril kembali dengan bahagia dan kedua orang tua sabar menerimanya. Tentu hal ini menjadi ujian berat bagi keluarga. Tetapi fenomenanya menjadi sedikit terganggu, terutama pada saat penyambutan \"semarak\" yang berlangsung hingga pemakaman. Pengerahan anak-anak sekolah menjadi di luar kelaziman. Apalagi tersiar berita bahwa pengerahan tersebut bersumber atas surat resmi instansi atau dinas. Tanpa harus menyinggung pertanyaan akan prestasi dan kontribusi Eril bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara nyatanya prosesi itu dinilai berlebihan. Netizen yang banyak bersimpati sudahlah pasti, sementara yang mengkritisi juga ada. Hal yang biasa untuk penilaian baik atau buruk. Ibrah atau pelajaran kesedihan dan rasa sayang orang tua pada putera yang meninggal karena musibah juga berlaku sama pada orang tua enam putera yang meninggal dibunuh dan disiksa aparat. Enam anggota laskar FPI yang tanpa dosa telah dihabisi. Sangat tragis. Orang tua itu merasakan lebih sakit lagi karena si pembunuh dan penyiksanya ternyata dilepaskan oleh Hakim Pengadilan di negara Pancasila. Adakah simpati atau empati kita sama seperti meninggalnya Eril putera Gubernur Ridwan Kamil yang meninggal tenggelam saat rekreasi berenang ? Tentu tidak ! Karena orang tua keenam putera yang dibunuh dan disiksa itu bukan pejabat yang terkenal. Mereka orang biasa yang tidak punya kekuasaan dan kekayaan. Orang tua yang hanya mampu sekedar memberi makan anak-anaknya. Untuk menyekolahkan pun sudah teramat berat. Adakah karangan bunga atau ucapan duka cita di media satu halaman ? Adakah penyambutan yang dikerahkan di sepanjang jalan ? Jika Eril diberi predikat syahid, adakah keenam putera yang meninggal itu berpredikat biasa-biasa saja ? Padahal mereka itu sedang mengawal gurunya, membela dengan nyawa atas ulama yang dihormati, mereka menjadi martir agar guru, pemimpin, ulama yang dijaganya dapat lolos dari pengejaran dan upaya pembunuhan oleh orang tidak dikenal ? Alangkah indahnya setelah merasakan betapa beratnya hati ditinggal putera tercinta, Bapak Gubernur Ridwan Kamil tiba-tiba datang bersimpati kepada enam ayah yang puteranya meninggal karena ditembak oleh aparat dahulu. Bukanlah menunjukkan empati itu adalah sikap yang membahagiakan? Keenam putera itu sedang berjuang di jalan Allah lalu dibunuh dan disiksa dengan keji. Di negeri sendiri bukan di luar negeri. Sayang minim empati. Difitnah membawa senjata dan melawan petugas, bahkan awalnya didisain untuk menjadi tersangka. Kita perlu belajar jujur, apa adanya, jauh dari sekedar membangun pencitraan. Siapapun menyadari bahwa anak adalah titipan Allah yang dapat diminta kembali titipannya itu. Begitu juga dengan titipan lain seperti kekayaan atau kekuasaan. Tidak ada guna habis-habisan untuk menumpuk kekayaan dan tidak ada gunanya pula berambisi untuk memperbesar kekuasaan. Semua itu tidak akan abadi, kelak akan diambil kembali. Mungkin tiba-tiba. Kita belasungkawa atas meninggalnya Eril putera Ridwan Kamil, kita pun harus berempati dan berbelasungkawa pula pada keluarga keenam syuhada yang dibunuh dan disiksa sadis dalam kasus KM 50. Jangan ada perlakuan diskriminasi dan penyikapan berlebihan terhadap peristiwa musibah seperti ini. Khawatir ditegur Allah nantinya. Bandung, 23 Juni 2022
Wajah Politisi Dadu Sintir
Dengan kekuatan finansialnya, Bandar Politik bisa mengatur resonansi, gerakan, dan oskestrasi hampir semua partai. Juga, digendam harus mengikuti remot mereka, berjoged ria gaya Budak Oligarki. Dengan penuh percaya diri, pasang dasi merah, hijau kuning di dadanya, seraya masih membela diri inilah gaya politik reformasi. Oleh Sutoyo Abadi - Koordinator Kajian Politik Merah Putih ARTI kata dadu sintir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah dadu pusing. Bawah permukaan dadu diberi tangkai untuk memutar (sintir). Kalau dadu sudah beputar di atas piring, baru ditutup tempurung. Itulah gambaran partai sekarang ini. Dengan kata lain, partai-partai harus terus-menerus berputar tetapi tetap dalam tempurung yang dimainkan oleh bandar Politik Oligarki. Bandar politik oligarki memang canggih dan licik. Hampir semua partai dipaksa harus masuk dan mau bermain dadu Politik Sintir. Pertarungan yang seolah-olah heroik berpacu taktis dan strategi untuk meraih kemenangan pada Pilpres 2024, sibuk luar biasa beradu cerdas membuat koalisi, membidik dan menjaring capres. Mereka sadar bahwa dalam politik ada dalam pertaruhan menang atau kalah. Menang berarti untung, kalah berarti buntung, atau menang berarti kondang dan kalah harus menanggung wirang. Tetapi mereka tidak sadar semua seperti bebek lumpuh dalam kendali remot Bandar Oligarki. Wajah perpolitikan di Indonesia, sangat buram bahkan hitam pekat - tidak seindah layaknya partai harus berjuang memenangkan Pilpres dengan kesatria dalam alam demokrasi yang wajar. Hampir semua partai terperangkap permainan politik dadu Bandar Politik. Dengan kekuatan finansialnya, Bandar Politik bisa mengatur resonansi, gerakan, dan oskestrasi hampir semua partai. Juga, digendam harus mengikuti remot mereka, berjoged ria gaya Budak Oligarki. Dengan penuh percaya diri, pasang dasi merah, hijau kuning di dadanya, seraya masih membela diri inilah gaya politik reformasi. Di samping terperangkap finansial dari Oligarki, sebagian partai gurem buka lapak menawarkan sewa partainya kepada para Capres dengan harga Rp 1 triliun, belum termasuk biaya operasional. Saat pilpres berlangsung mereka semua berada di belakang layar tidur semua. Dalam kondisi kesurupan partai dan para politisi membentuk koalisi dan capres kesana-kemari tanpa akal sehat, itu ciri politisi amatiran tak punya disiplin berpikir. Sesungguhnya politisi dituntut disiplin, memahami perilaku politik dan mutlak harus memiliki kepekaan memahami sinyalnya dengan akurasi tinggi. Kalau tidak, berarti cuma muter-muter macam dadu sintir. Dalam kajian komunikasi politik dikatakan, \"Inti pesan komunikasi sering berada pada pernyataan yang tidak diungkapkan\". Tipu sana-sini sesuai nafsu politik hitamnya, menyihir masyarakat agar bisa menjadi pengikutnya. Rakyat dibuat ribet dengan tingkah laku politisi. Seolah merasa hebat tak ubahnya wajah partai dan para politisi di negeri ini seperti pelaku dadu sintir yang sedang dikendalikan oleh para bandar politik. Benar yang dikatakan Bung Hersubeno Arief, wartawan senior FNN bahwa: \"Rakyat pemilih hanya menjadi justifikasi. Siapa yang menjadi presiden, gubernur, bupati, walikota dan semua jabatan publik lainnya sudah mereka ditentukan\". \"Mereka lah para oligarki yang menjadi penguasa sesungguhnya negeri ini. Para politisi, pejabat negara mulai pusat sampai daerah, sesungguhnya hanya sebaga jongos dibayar murah oleh oligarki\". (*)
Relawan di Padang Deklarasi LaNyalla Capres 2024
Padang, FNN – Popularitas Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti semakin berkibar. Relawan Indonesia Tageh di Padang, Sumatera Barat, mendeklarasikan LaNyalla sebagai Calon Presiden (Capres) 2024. Ia didukung karena dinilai berani menyuarakan kepentingan rakyat. Deklarasi terhadap LaNyalla itu berlangsung di GOR Prayoga Padang, Rabu (22/6/2022). “Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur demi mewujudkan keadilan sosial, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia maka dengan ini, kami membulatkan tekad untuk mendukung AA LaNyalla Mahmud Mattalitti maju sebagai Calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Presiden 2024,” kata Koordinator Relawan Indonesia Tageh Sumatera Barat, Muhammad Suhandi kepada wartawan.Relawan Indonesia Tageh Sumatera Barat terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari pelaku UMKM, pemangku adat, aktivis, Ibu rumah tangga dan kaum millenial. Suhandi menyebut latar belakang masyarakat Sumatera Barat mendukung LaNyalla adalah karena keberanian Ketua DPD RI itu dalam menyuarakan kepentingan rakyat.Jadi, “Masyarakat menginginkan pemimpin yang berani, independen dan tidak mudah untuk diintervensi oleh kepentingan golongan dan kelompok manapun kecuali kepentingan rakyat,” kata Suhandi.LaNyalla disebutnya mampu memperjuangkan kepentingan rakyat sehingga pantas didorong untuk tampil sebagai kontestasi pada Pilpres mendatang. “Kami percaya bahwa pak LaNyalla adalah sosok yang tegas dan konsisten dalam memperjuangkan hak-hak keadilan rakyat,\" lanjutnya.Suhandi juga menyebut jika LaNyalla adalah sosok yang dapat menyatukan elemen bangsa ke depan utamanya dalam kondisi bangsa yang mulai terpecah belah dengan polarisasi saat ini. “La Nyalla adalah pemimpin yang konsisten memperjuangkan konstitusi negara\" tambahnya. Apalagi, sebelumnya, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno sudah berwasiat kepada LaNyalla untuk menyelamatkan Indonesia. (mth/*)
Megawati: Saya Punya Hak Prerogatif, Kader Mbalelo Saya Pecat
Jakarta, FNN – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menekankan kepada semua kader PDIP untuk tidak ada yang bermanuver dalam pencalonan Presiden dari PDIP yang hanya berada di tangan ketua umum. Ucapan itu dilontarkan Megawati di hadapan para Kader PDIP dimana juga ada Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam Rakernas II PDIP, Selasa (21/6/2022). Beberapa hari menjelang Rakernas PDIP, publik dihebohkan dengan cuplikan video dari akun resmi instgaram Puan Maharani. Terlihat dalam video tersebut Pak Jokowi sedang dengan posisi duduk berhadapan dengan Ketum PDIP Megawati. Puan Maharani memberi keterangan bahwa percakapan Pak Jokowi dengan Ibu Mega terkait pentingnya ketahanan pangan, penanganan pasca Covid, dan penanganan Covid varian baru. Tetapi tetap saja kalau melihat dari posisi duduk Jokowi, gestur tubuh, memang ini posisi Jokowi subordinat dari Ibu Mega. Tidak salah media mengaitkan tegangnya hubungan Jokowi-Megawati beberapa waktu belakangan ini. Pada saat berlangsungnya Rakernas PDIP II, Ketum PDIP berpidato dengan suara keras seolah menyindir Jokowi dan Ganjar terkait kader yang bermanuver. Sikap Megawati yang tidak berkenan dengan langkah Jokowi dan Ganjar ini sangat jelas pada saat rakernas ia menyampaikan pidato bahwa Jokowi ini hadir sebagai kader partai, artinya dengan menegaskan posisi jabatan sebagai kader partai dengan itu soal capres 2024 Jokowi dan Ganjar harus tunduk kepada keputusan partai tidak boleh memanuver apapun. Telihat jelas yang bikin tegang lagi, Pak Jokowi ikut skenario Capres Ganjar sebagai cadangan bila Jokowi gagal memeperpanjang masa jabatan, wajar Ibu Megawati tersinggung. Sikap Megawati yang menganggap Jokowi petugas partai dan yang berkuasa di negara ini adalah Ketua Umum PDIP ini sangat jelas karena Megawati menyinggung sistem pemerintah kita yang presidensial bukan parlemneter. “Ada tigas alasan yang membuat Ibu Mega tersinggung, Pertama, Jokowi ingin perpanjang masa jabatannya dan ini dalam penilaian Ibu Mega sudah melanggar kontitusi, bertantangan dengan prinsip yg dipegang Ibu Mega. Kedua, Ibu Mega tersinggung karena kewenangan menentukan capres itu diambil ahli oleh Jokowi. Ketiga, karena Jokowi mendukung Ganjar menjadi capres dan hal ini berarti bertentangan dengan putrinya Puan Maharani untuk maju pada capres 2024,\" ungkap Hersubeno Arief wartawan senior Forum News Network (FNN) dalam kanal Youtube Hersubeno Point, Rabu (22/6/2022) Ganjar juga sudah menunjukkan sikapnya untuk berserah diri seperti anak nakal ke Megawati, karena ketika namanya disebut oleh partai NasDem, ia langsung menengaskan saya PDIP, saya tegak lurus pada ibu Ketum PDIP artinya dia akan menuruti semua perintah Ketum, kalau disuruh maju presiden ya ayok kalo engga ya sudah. “Ini politik bro politik Indonesia yang dikuasai oligarki, saya setuju dengan Rocky bahwa untuk capres 2024 jangan melihat hasil rakernas parpol yang menyebutkan nama capres, yang dilihat itu hasil rapat kordinasi terbatas oligarki yang menjadi presiden itu, kalau sistem politiknya masih seperti sekarang. Begitulah nasib bangsa kita yang demokrasinya sudah dibajak oleh oligarki,\" kata Hersubeno Arief (Lia)
Perjanjian Internasional Pertama: Portugis dan Sunda Kalapa 1521
Oleh Ridwan Saidi Budayawan Pernjanjian Internasional pertama yang dilakukan pihak di Indonesia (Sunda Kalapa) dengan Portugis Malacca tahun 1521. Pihak kerajaan Sunda sebagai avalis yang diwakili Samyam (utusan). Trip pertama ke Malacca tahun 1518. Rombongan dari Indonesia: 1. Syahbandar Wa Item, dapat berbahasa Portugis 2. Patih Majakatera Mundari, tandam atau mitra Syahbandar. 3. Samyam. Misi mereka menjajagi kemungkinan Portugus mau investasi pembangunan Kalapa II karenak Kalapa I rusak dilanda rob. Tegen prestatie bagi Portugis monopoli perdagangan lada. Pihak Portugis mempelajari butir2 dengan serius. Baru tahun 1520 pembicaraan lanjut di Bogor. Tahun 1521 perjanjian ditanda tangani. Pihak Sunda Kalapa tiga nama di atas. Portugis diwakili cukup banyak pihak baik pebisnis dan mereka yang newakili Laksmana d\'Albuquerqe. Uang diserahkan tunai pada pihak Sunda Kalapa. Yang kelak pada tahun 1540 pemakaian uang diaudit dan dinyatakan WTP wajar tanpa pengecualian yang dalam Portugis disebut fico. Pada 23 Agustus 1522 sebagai tanda perjanjian disepakati Portugis menasang padrao (monumen stone), photo atas. Lokasi simpang Jl Cengkeh dan Jl Kunir. Naskah asli perjanjian sendiri ada di Portugis. Tanda tangan Wa Item huruf Arab waw. Nama-nama Wa Item dan Patih Mundari, mengingat jasanya, patut dijadikan nama jalan di Jakarta. (RSaidi)