AGAMA
Haji dan Panggilan Kemanusiaan
Oleh: Imam Shamsi Ali - Presiden Nusantara Foundation SAAT ini umat Islam di seluruh dunia bersiap-siap menyambut datangnya hari-hari penting di bulan haji. Bahkan saat ini pun musim haji yang penuh hiruk pikuk itu telah mulai terasa. Penerbangan jamaah haji dari berbagai negara dunia sudah dilakukan sejak beberapa waktu terakhir. Haji memang adalah ibadah yang paling menghebohkan. Tentu selain karena merupakan kewajiban sekali se umur hidup. Juga karena haji itu memerlukan persiapan yang banyak. Apalagi dalam konteks Indonesia yang antriannya di saat suasana tidak normal ini mencapai 99 tahun di beberapa daerah. Sehingga wajar ketika seseorang terpilih melaksanakan ibadah ini menjadi kebahagiaan sekaligus kehormatan komunal yang besar. Di berbagai daerah diekspresikan dengan berbagai tradisi yang berbeda. Tapi yang pasti ada satu hal yang menarik dari panggilan menunaikan ibadah haji ini dalam Al-Quran. Allah SWT tidak lagi menggunakan kata spesifik “orang-orang beriman”, yang biasanya dipahami secara konsensus sebagai panggilan kepada umat Islam. Ketika Allah memanggil orang-orang beriman untuk menunaikan ibadah haji, justeru penggilan itu bersifat kemanusiaan. Panggilan yang bersifat universal, seolah tanpa batas. Hal ini dapat kita lihat pada ayat-ayat berikut: “Dan kumandangkan kepada ‘manusia’ untuk menunaikan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu berjalan kaki atau dengan onta-onta jinak. Mereka datang dari tempat-tempat yang jauh”. (S. Al-Haj: 28). “Dan bagi Allah atas ‘manusia’ untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu melakukannya” (S. Ali Imran: 97). Penyebutan “an-naas” dalam ayat-ayat haji di atas merupakan indikasi jelas akan panggilan universal ini. Sekaligus deklarasi umum bahwa Islam adalah “hudan lin-naas” atau petunjuk universal bagi seluruh manusia. Panggilan universal kemanusiaan ini juga sekaligus menggaris bawahi persaudaraan universalitas dalam Islam. Bahwa dalam Islam semua manusia itu bersaudara secara asal. Semua berasal dari Adam dan Hawa. Dan Adam berasal dari tanah. Panggilan universalitas ini juga sekaligus mengingatkan saya tentang rasisme dan tendensi meningginya “White Supremacy” di dunia Barat. Seolah manusia terkotak dan nilainya ada pada ras dan warna kulitnya. Panggilan kemanusiaan universal juga mengingatkan universalitas “kesetaraan manusia” (human equality” yang pernah dideklarasikan Rasul Allah, Muhammad SAW, di Padang Arafah. Bahkan jauh sebelum Komisi HAM melakukan hal sama hanya diabad lalu. Secara khusus, amalan-amalan haji pada galibnya berhubungan dengan Nabi Allah Ibrahim AS. Juga sebuah indikasi bahwa Islam itu adalah dasar dari agama-agama monoteisme. Ibrahimlah pertama kali yang sesungguhnya mengumumkan jika umat monoteis itu bernama “Muslim”. “Dialah (Ibrahim) yang pertama kali menamaimu Muslim” (Al-Quran). Dengan haji umat Islam akan terus menyadari dan memperjuangkan kesetaraan kemanusiaan itu. Dengan haji umat juga tersadarkan bahwa semua orang dalam agama ini memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sekaligus memilii peluang yang sama untuk menjadi “the best” (terbaik). Jika di Amerika ada slogan “equal opportunity” atau peluang yang sama dalam dunia, maka di agama ini peluang sama itu juga ada dalam segala hal. Termasuk peluang menjadi yang terbaik dan termulia. “sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa” (Al-Hujurat: 13). Pesan-pesan haji akan kembali mengingatkan dan membangun kesadaran itu. Bahwa Islammu tidak ditentukan oleh kebangsaan dan rasmu. Tapi oleh iman, karakter dan karyamu. Kesemunya menyatu dalam satu kata: TAQWA. Sebuah terminologi yang tidak didefenisikan oleh apapun, kecuali hati (iman), karya (amal) dan karakter kepribadian (akhlak) manusia. Dan haji yang diterima dengan sebutan “mabrur” itu ditandai oleh hadirnya perubahan hidup manusia dalam iman, amal, akhlaknya. Semoga jamaah haji kita dikaruniai kemabruran dalam berhaji. Amin! (sws)
Alumni Timur Tengah Minta Pemerintah Bebaskan Ulama dan Tahanan Politik
Jakarta, FNN - Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATI) meminta pemerintah RI untuk sungguh-sungguh melakukan rekonsiliasi nasional, dengan membebaskan tokoh-tokoh ulama dan aktivis yang ditahan karena isu politik. Permintaan tersebut merupakan salah satu poin hasil Musyawarah Nasional I Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) yang digelar di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Jumat-Ahad, 17-19 Juni 2022. Munas JATTI menetapkan Ustaz Bachtiar Nasir sebagai Ketua Umum DPP JATTI periode 2022-2025. Sementara M. Irawan Taqwa ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal dan KH Muhyiddin Junaidi sebagai Ketua Dewan Pembina. Ketua Umum JATTI Ustaz Bachtiar Nasir mengatakan, JATTI memiliki peran sebagai mitra pemerintah dan pelayan ummat (syariikul hukuumah wa khaadimul ummah). Untuk itu, Munas I JATTI menyepakati poin-poin rekomendasi yang memfokuskan pada peran tersebut. “Rekomendasi terdiri dari berbagai bidang, baik isu-isu nasional maupun internasional,” kata Ustaz Bachtiar Nasir kepada media, Kamis (23/6/2022). UBN, demikian sapaan Ustaz Bachtiar Nasir, menjelaskan poin-poin rekomendasi tersebut. Pada poin pertama bidang dakwah dan sosial, menyerukan segenap elemen bangsa untuk memproses dan mengawal peralihan kepemimpinan nasional 2024 berdasarkan nilai-nilai akhlak yang mulia dan menjauhi politik uang. Kedua, menghimbau partai-partai politik untuk membuka bursa kepemimpinan nasional 2024 bagi tokoh-tokoh umat yang memiliki kriteria jujur, amanah, cerdas, dan berintegritas. Ketiga, meminta pemerintah RI untuk sungguh-sungguh melakukan rekonsiliasi nasional, dengan membebaskan tokoh-tokoh ulama dan aktivis yang ditahan karena isu politik. Keempat, mendorong ormas-ormas Islam meningkatkan kepedulian sosial untuk meringankan dampak pandemi Covid-19, seperti dengan mendirikan panti-panti sosial, menyediakan layanan pendidikan gratis, dan lain-lain. Kemudian pada bidang pendidikan ada tiga poin rekomendasi. Pertama, meminta pemerintah RI mengimplementasikan UU pesantren yang menghargai kemandirian pesantren dan madrasah diniyah; sebagai sokoguru pendidikan nasional yang berkontribusi nyata dalam mencerdaskan bangsa. Kedua, menuntut pemerintah RI untuk melakukan pemerataan anggaran dalam pembinaan serta pengembangan pesantren dan madrasah diniyah. Ketiga, mendorong ormas-ormas Islam untuk bersinergi mewujudkan Islamic World Class University. Bidang ekonomi keumatan, Munas I JATTI menghasilkan dua poin rekomendasi. Pertama, menuntut pemerintah RI mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang semakin berpihak pada pribumi, usaha kecil, serta mengeliminir dominasi oligarki. Kedua, menuntut pemerintah RI mengevaluasi tata kelola dan penyediaan kebutuhan pokok masyarakat seperti minyak goreng, energi, dan lain-lain dengan harga yang terjangkau. Dukung Resolusi PBB Sementara untuk isu-isu internasional menghasilkan empat poin rekomendasi. Pertama, mendukung resolusi PBB tentang melawan Islamophobia, dan meminta pemerintah agar mengimplementasikan resolusi internasional tersebut dalam perundang-undangan, kebijakan dalam negeri, maupun politik luar negeri Indonesia. Kedua, meminta kepada PBB untuk konsisten dalam mengimplementasikan resolusi melawan Islamophobia, dengan menjatuhkan sanksi kepada negara-negara yang melakukan praktik Islamphobia. Ketiga, menolak penyimpangan seksual LGBTQ+ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer plus) dan segala bentuk propagandanya yang mengatasnamakan HAM, serta meminta pemerintah RI mengembangkan layanan terapi yang komprehensif dan layak untuk para penderita LGBTQ+. Keempat, mendukung penuh perdamaian dunia dan solusi komprehensif terhadap kemerdekaan Palestina, stabilitas Afghanistan, konflik Yaman, Suriah, Kashmir, Uyghur, Rohingya, dan Turkistan Timur, sesuai pembukaan UUD 1945. (TG)
Dewan Da'wah Ajukan Sebagai Pihak Terkait Dalam Sidang Gugatan Nikah Beda Agama
Jakarta, FNN – Sehubungan dengan adanya pihak-pihak yang berusaha menggugat kembali UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang melarang pernikahan beda agama ke Mahkamah Konstitusi, maka Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia telah mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam Perkara Nomor: 24/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945. Gugatan Dewan Dakwah itu diajukan Rabu (22/6/2022) melalui kuasa hukumnya Abdullah Al Katiri. Beliau juga aktif sebagai Ketua Umum Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI). “Dewan Da’wah selama ini terus memonitor dan mengawal setiap gugatan Undang-undang ke MK yang merugikan aqidah umat Islam di Indonesia” ujar Dr. Taufik Hidayat, Ketua Bidang Politik, Hukum dan HAM Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia. “Terakhir kami sukses mempertahankan UU terkait penodaan agama yang ingin dicabut oleh pihak -pihak yang ingin aliran sesat tumbuh subur di Indonesia” jelas Taufik Hidayat. Sementara itu Kuasa Hukum Dewan Da’wah Abdullah Alkatiri, menjelaskan bahwa pengajuan sebagai pihak terkait ini merupakan prosedur yang biasa dilalui jika ada pihak-pihak yang ingin memberikan sanggahan atau masukan kepada para hakim MK untuk nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengabulkan atau menolak permohonan perkara pihak pemohon. ”Kita jangan sampai lengah terhadap usaha yang terus menerus dilakukan oleh pihak–pihak yang ingin merusak aqidah umat melalui jalan perundang-undangan. Mereka bekerja secara senyap yang terkadang kalau kita tidak hati-hati, kita bisa kecolongan” jelas pengacara senior yang selalu terdepan membela kepentingan umat. Abdullah Alkatiri juga menyayangkan putusan PN Surabaya baru-baru ini yang mengabulkan permohonan nikah beda agama yang jelas- jelas melanggar UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. “Kami akan berjuang all out dengan para pakar dan ahli kami yang ada di keluarga besar Dewan Da’wah untuk mempertahankan agar jangan sampai UU Perkawinan ini dicabut yang akan menjadi malapetaka bagi generasi masa depan umat. Kami mohon doanya dan dukungannya” pungkas Taufik Hidayat. Sebagai informasi, E. Ramos Petege (Pemohon) merupakan seorang pemeluk agama Katolik yang hendak menikah dengan perempuan beragama Islam. Namun, perkawinan itu harus dibatalkan dikarenakan perkawinan beda agama tidak diakomodir oleh UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pemohon merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan karena tidak dapat melangsungkan perkawinan tersebut. Pemohon juga merasa dirugikan karena kehilangan kemerdekaan dalam memeluk agama dan kepercayaan karena apabila ingin melakukan perkawinan beda agama, akan ada paksaan bagi salah satunya untuk menundukkan keyakinan. Selain itu, Pemohon juga merasa kehilangan kemerdekaan untuk dapat melanjutkan keturunan dengan membentuk keluarga yang didasarkan pada kehendak bebas. (TG)
Ustaz Bachtiar Nasir Terpilih Jadi Ketua Umum JATTI
Jakarta, FNN --Ustaz Bachtiar Nasir terpilih sebagai Ketua Umum DPP Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) periode 2022-2025. UBN, demikian sapaan karibnya, terpilih secara musyawarah mufakat pada sidang pleno Musyawarah Nasional ke- 1 JATTI di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Sabtu (18/6/2022) malam. Berdasarkan pandangan peserta perwakilan wilayah maupun alumni beberapa negara meminta UBN memimpin JATTI. Pada musyawarah pemilihan, tidak ada calon lain yang diusulkan peserta selain nama UBN. Mereka menilai UBN memiliki kapasitas dari sisi ketokohan, keulamaan, tidak berpartai dan memiliki jaringan nasional maupun internasional. \"Kami sependapat, kami setuju mengusung KH Bachtiar Nasir untuk menjadi Ketua Umum JATTI,\" ujar Ustaz Ahmad Nasrau, peserta dari Papua Barat. Sementara itu, UBN mengatakan terpilih menjadi Ketua Umum JATTI merupakan bagian dari takdir Allah. Ia mengaku tak kuasa menolak hasil musyawarah para peserta yang memilih dirinya. \"Ini amanah berat dan separuh musibah buat saya. Semua berjalan secara syura dan saya tidak boleh mangkir dari amanah ini,\" kata UBN saat menyampaikan sambutan setelah proses musyawarah pemilihan. UBN menilai kedepan kerja JATTI semakin berat. Salah satu target yang ingin dicapai pada periode kepemimpinan UBN adalah ekspansi kepengurusan wilayah di seluruh Indonesia. “Kita insyaallah bisa penetrasi untuk ketua-ketua wilayah. Ini menurut saya paling berat. Perlu silaturahmi dengan organisasi-organisasi alumni,” ujar UBN yang merupakan alumni Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Untuk diketahui, Munas ke-1 JATTI yang diikuti peserta dari berbagai utusan wilayah ini juga menetapkan KH Muhyiddin Junaidi sebagai Ketua Dewan Pembina JATTI periode 2022-2025. Sebelum pelaksanaan Munas, JATTI menggelar Silaturahmi Nasional (Silatnas) dan dihadiri sejumlah tokoh seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Jusuf Kalla, Hidayat Nur Wahid, dan Ahmad Murzani. (TG)
Gerakan Islam Harus Bersatu Lawan Islamophobia
Jakarta, FNN - Anti Islamophobia atau anti kebencian terhadap Islam harus disambut secara total di Indonesia. Gerakan-gerakan yang dimotori ormas Islam, khususnya Muhammadiyah, harus mampu melihat peluang ini, di mana super power Amerika sedang memotori gerakan anti Islamophobia di dunia. Demikian paparan Syahganda Nainggolan dalam Pengajian Hari Bermuhammdiyah dengan tema \"Islamophobia di Negara Kesatuan Republik Indonesia\", yang diselenggarakan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jakarta, Sabtu (18/6/2022). Di masa lalu, Amerika memotori gerakan anti Islam dengan isu anti ekstrimisme dan radikalisme. Projek deradikalisasi di berbagai belahan dunia disponsori Amerika, bersamaan munculnya stigma negatif terhadap Islam. Dengan berputar arahnya Amerika saat ini, tentu saja peluang bagi ummat Islam mendudukkan Islam sebagai ajaran mainstream yang sejajar dengan ajaran Kapitalisme dan Sosiliasi Demokrat di berbagai negara maju. Peluang ini, menurut Syahganda tidak lama, karena tergantung masa kepresidenan Partai Demokrat di Amerika. Untuk itu Syahganda mendorong agar Muhammadiyah memotori arahan gerakan ormas Islam dalam isu anti Islamophobia dan juga menjadi mitra pemerintah Indonesia ataupun PBB dalam misi tersebut. Syahganda juga meminta jajaran ormas Islam mengkaji pikiran Ilhan Omar, tokoh anti Islamophobia Amerika, sekaligus sponsor \"UU International Combating Islamophobia\", yang mampu menjelaskan bahwa isu terorisme yang selama ini dikembangkan Amerika adalah kebencian terhadap Islam. \"Muhammadiyah sebagai ormas yang banyak cendikiawannya harus mampu mengkaji cara Ilham Omar membalikkan diksi terorisme di Amerika, seperti Omar mengatakan bahwa pemboman 9/11 dilakukan segelintir orang bukan dilakukan Islam\", kata Syahganda. Dengan ke cendikiawan, ummat Islam dapat mengklaim kembali hak-hak sejarahnya yang paling besar di Indonesia. Demikian Syaganda Nainggolan yang juga alumni ITB. (TG)
Sebanyak 2.748 Jemaah Haji Bergerak ke Mekah
Madinah, FNN --- Setelah menjalani ibadah di Masjid Nabawi, Madinah Al Munawarah, sebanyak 2.748 jemaah haji Indonesia bergerak menggunakan bis ke Mekah untuk melaksanakan Umroh Wajib, dengan miqot di Bir Ali. Menurut laporan Wartawan Senior FNN, M Juhri, Sabtu (11/6/2022) dari Madinah, Jemaah Haji Indonesia yang bergerak ke Mekah ini adalah calon haji yang terbang ke Tanah Suci pada Sabtu, 4 Juni 2022 dari 5 embarkasi kloter pertama. Lima embarkasi tersebut adalah embarkasi Padang, Solo, Surabaya, Jakarta-Pondok Gede dan Jakarta-Bekasi. Sementara itu Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi yang bertugas di Daerah Kerja (Daker) Makkah hari ini sudah berada di pos layanan masing-masing, baik di daker maupun sektor. Mereka bersiap untuk menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia yang akan diberangkatkan dari Madinah. Wakil Ketua PPIH Arab Saudi Nasrullah Jasam, sebagaimana ditulis dalam laman resmi Kemenag RI, mengatakan bahwa Daker Makkah akan mulai menerima kedatangan jemaah haji pada 12 Juni 2022, tepatnya jelang tengah malam. Ada dua kloter yang akan tiba perdana pada hari itu, yaitu Kloter Pertama Embarkasi Solo (SOC 1) dan Embarkasi Jakarta – Pondok Gede (JKG 1). Menurut Nasrullah, kedua kloter ini diberangkatkan dari Madinah pada Senin sore, setelah menyelesaikan ibadah Arbain (salat berjamaah di Masjid Nabawi dalam 40 waktu) dan rangkaian ziarah beberapa tempat bersejarah di Kota Nabi. “Kami di Makkah sudah rapat dengan Kadaker, para Kepala Bidang, Kepala Sektor, dan Kepala Seksi untuk memeprsiapkan kedatangan jemaah, terutama kesiapan layanan akomodasi, transportasi bus shalawat, dan katering,” terang Nasrullah yang juga Konsul Haji KJRI Jeddah di Makkah, Jumat (10/6/2022) malam. Sampai sekarang, teman-teman di Daker dan Sektor masih berkoordinasi untuk melakukan pengecekan akhir terkait kesiapan, terutama pada sektor yang akan kedatangan jemaah terlebih dahulu,” sambungnya. Persiapan hotel misalnya, kata Nasrullah, para petugas akan memastikan bahwa sebelum jemaah datang, semuanya sudah dalam keadaan siap huni. Fasilitas lift berjalan dengan baik, tempat bersih, kasur juga siap pakai, air tersedia, termasuk penerangan dan lainnya harus dipastikan sudah siap. Terkait transportasi, kita sudah cek ke perusahaan penyedia layanan Bus Shalawat untuk memastikan mereka betul-betul siap dan stand by ketika jemaah datang. “Layanan katering sangat krusial. Sebab, jemaah tahun ini mendapatkan tiga kali makan dan persoalan ini bukan sederhana. Petugas harus memastiakan penyedia layanan dapat menyajikan katering dalam jumlah besar dan terdisribusi dalam waktu yang tepat, di waktu pagi, siang, dan malam,” tandasnya. (TG)
Bamsoet Dukung Pembentukan Forum Majelis Syuro Dunia
Jakarta, FNN -- Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo atau biasa dipanggil Bamsoet mengapresiasi dukungan para duta besar negara sahabat atas inisiasi MPR RI membentuk Forum Majelis Syuro Dunia. Dukungan tersebut antara lain datang dari Duta Besar Kesultanan Oman Al Sayyid Nazar Al Julanda bin Madjid Al Said, Duta Besar Maroko Quadia Benabdellah, Duta Besar Yaman Abdulgani Nassr Ali Al-Shamiri, Duta Besar Iran Mohammad Azad, Duta Besar Qatar Fawziya Edress Salman Al-Sulaiti, dan Duta Besar Bahrain Ahmad Abdulla Alharmasi Alhajeri. Forum Majelis Syuro Dunia ditargetkan terbentuk pada akhir tahun 2022 ini. Proses pembentukannya akan dilakukan sekitar bulan Oktober 2022 di Gedung Asia Afrika, Bandung. Mengingat tempat tersebut sangat bersejarah sebagai tempat lahirnya Konferensi Asia Afrika, yang memainkan peranan penting bagi diplomasi internasional Indonesia dalam mewujudkan perdamanaian dunia. \"Kita harapkan, Gedung Asia Afrika juga akan kembali melahirkan sejarah sebagai tempat terbentuknya Forum Majelis Syuro Dunia yang akan memperkaya saluran komunikasi antar parlemen dari berbagai negara berpenduduk mayoritas muslim dunia, dalam rangka menyikapi isu dan persoalan yang dihadapi umat Islam. Antara lain di bidang perdamaian, keamanan, demokrasi, HAM, dan toleransi,\" ujar Bamsoet usai menerima para duta besar negara sahabat di Komplek MPR/DPR/DPD RI, di Jakarta, Kamis (9/6/22). Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Bamsoet yang juga Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, setelah diinisiasi oleh MPR RI, gagasan pembentukan Forum Majelis Syuro Dunia berkembang dalam pertemuan Pimpinan MPR dengan Ketua Majelis Syuro Saudi Arabia Riyadh, dan Ketua Majelis Syuro Maroko di Rabat, pada Desember 2019 yang lalu. Dilatarbelakangi atas kebutuhan untuk menghadirkan tatanan dunia yang harmonis dan berkeadaban, dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. \"Saat ini, geo politik dunia tengah bergejolak. Konflik dan ketegangan global, meski jauh di seberang benua tetap memberikan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh dunia. Perang dengan alasan apapun, selalu membawa petaka, kehancuran dan kesengsaraan, serta berbagai krisis. Seperti krisis kemanusiaan, krisis lingkungan, krisis ekonomi global, krisis pangan, krisis air, dan krisis energi,\" jelas Bamsoet. Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Islam sebagai rahmat bagi alam semesta (rahmatan lil ‘alamin), harus menjadi solusi dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di dunia. Patut dibanggakan bahwa saat ini pembentukan dan penguatan peran dunia Islam, telah ter-representasi melalui hadirnya organisasi internasional, seperti OKI, PUIC (Persatuan Parlemen Negara-negara Anggota OKI), dan Liga Muslim Dunia. Namun demikian, bukan berarti semua tantangan telah terjawab. Seiring dengan pesatnya arus globalisasi dan kemajuan peradaban manusia, ternyata menyisakan sejumlah persoalan yang semakin kompleks. Karena itu, menjadi sebuah keuntungan tersendiri, apabila terdapat sejumlah saluran organisasi internasional dalam rangka menyikapi persoalan yang dihadapi umat Islam. \"Forum Majelis Syuro Dunia sebagai bentuk organisasi yang tidak permanen, bisa memiliki peran strategis di kancah global dengan turut memberikan alternatif solusi, di tengah dinamika global yang sedang bergejolak. Selain, menawarkan agenda konsolidasi ekonomi antar- negara untuk mencapai kerjasama strategis, dengan komitmen pembangunan inklusif secara global,\" pungkas Bamsoet. (TG)
Jemaah Haji Indonesia Baru Bisa Ziarah di Raudah
Madinah, FNN -- Setelah empat hari menunggu kepastian dan kejelasan informasi, kapan dan bagaimana caranya menziarahi Makam Nabi Muhammad SAW, baru hari Rabu ini (8 Juni 2022) jemaah haji Indonesia bisa berdo\'a di Raudah. Mustofa (54) jemaah asal Madura dari embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG) setiap hari ikut antrean menuju Raudah selalu mental di pintu masuk yang dijaga Askar Arab Saudi, karena alasan tidak ada ijin melalui aplikasi. Mustofa dan jemaah haji lainnya menanyakan aplikasi apa yang dimaksud, dijawab tawakkalna services. Di antara jemaah haji Indonesia yang sudah mendownload ternyata tidak ada fitur untuk jemaah Indonesia, tapi untuk residen, pengunjung dari negara Teluk. Tapi, setiap hari, tiap usai sholat fradlu jemaah Indonesia berpanas-panas (sempat mencapai 47 derajat celcius) menunggu dalam antrean tanpa tahu kepastian bagaimana caranya dapat ijin. Tapi, entah mengapa, ketika tanggal 8 Juni baru penjaga gerbang Raudah dekat pintu Mekah di hadapan Mustofa dan kawan-kawan menyilakan masuk ikut antrean tahap kedua agar bisa masuk Raudah, sambil berteriak, \"Haji Indonesia, Haji Indonesia Raudah,...\" Menurut penelusuran Wartawan FNN yang juga jemaah haji Indonesia M. Juhri, dari hari pertama, ada tiga aplikasi yang disebut-sebut, yaitu e-haj yang disebut pemerintah Indonesia, tawakkalna services yang disebut petugas Arab Saudi dan eatmarna. Sementeara itu Kementerian Agama RI dalam situs resminya menyebutkan, Pemerintah Arab Saudi memberlakukan ketentuan baru bagi jemaah haji untuk masuk ke Raudhah. Muassasah Adilla telah menerbitkan surat tentang waktu ziarah Madinah bagi jemaah haji Indonesia. Berdasarkan surat tersebut, masuk ke Raudhah harus sesuai jadwal yang telah ditentukan. \"Ada ketentuan baru dari Muassasah Adilla, bahwa untuk masuk Raudhah harus berdasar jadwal yang kita tentukan,\" terang Konsul Haji KJRI Nasrullah Jasam di Jeddah, Selasa (7/6/2022). \"Jadwal itu kita input dalam e-haj, aplikasi yang dikembangkan oleh Saudi,\" sambungnya. Menurut Nasrullah, yang juga Wakil Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, kolom usulan jadwal masuk Raudhah sudah tersedia di e-haj. Penjadwalan tersebut awalnya dilakukan Muassasah Adilla, dan sekarang dilakukan oleh PPIH. Kepala Daker Madinah, Amin Handoyo menambahkan bahwa jadwal jemaah laki-laki dan perempuan berbeda. Untuk jemaah perempuan, jadwal masuk Raudhah dari jam 7 sampai 8 pagi. \"Jemaah haji perempuan masuk ke Raudhah melalui gerbang nomor 24 atau pintu Usman bin Affan,\" jelas Amin. \"Untuk jemaah laki-laki, jadwalnya jam 13 - 14 waktu Arab Saudi dari gerbang 37 atau pintu Bilal Bin Rabah,\" sambungnya. Saat akan masuk ke Raudhah, lanjut Amin, jemaah menunjukkan tasrih (surat izin) yang berisi daftar nama yang telah diinput dalam e-haj. Surat tasrih itu akan dibagikan ke jemaah melalui Kasektor, Ketua Kloter, Ketua Rombongan, dan Ketua Regu. Surat tasrih itu berisi keterangan tentang jumlah jemaah, waktu (tanggal dan jam), nomor pintu masuk, nomor gerbang masuk, serta daftat nama dan nomor paspor jemaah. ((TG)
Mahasiswa STID Mohammad Natsir Desak Pemerintah India Minta Maaf
Jakarta, FNN - Sekretaris Jenderal Himpunan Mahasiswa Jurnalistik STID Mohammad Natsir, Fatih Madini mendesak pemerintah India tampil ke publik bersama Sharma dan Jindal untuk meminta maaf atas berbagai penghinaan dan ketidakadilan yang dihadapi kaum muslimin di India. “Kami berharap India, sebagai negara yang plural dan demokratis, dapat turut serta mendukung gerakan internasional PBB dalam memerangi Islamophobia,” ungkap Fatih Madini di Jakarta, Rabu (8/6/2022). Sebagaimana yang diketahui, dua pejabat negeri dari Bharatiya Janata Party (BJP), partai yang berkuasa di India menghadapi badai protes akibat ulahnya memperolok ajaran Islam. Keduanya adalah juru bicara nasional BJP Nupur Sharma dan Kepala Operasi Media BJP Delhi Naveen Kumar Jindal. Sharma sebelumnya dilaporkan masyarakat muslim di India akibat mengolok-olok al-Qur’an, dan menghina Nabi Muhammad SAW dalam forum debat di media Times Now pada Kamis (26/05). Alih-alih menghalau hujatan protes rekan separtainya, Jindal justru mempertanyakan kasus tersebut dan melayangkan komentar yang menghina Nabi Muhammad di akun media sosial pribadinya. Menanggapi aksi dua politisi India yang menghina Nabi Muhammad SAW, mahasiswa Himpunan Mahasiswa Jurnalistik Sekolah Tinggil Ilmu Da’wah Mohammad Natsir (HMJ STID) melayangkan kecaman kepada pemerintah India. HMJ STID Mohammad Natsir melihat adanya upaya menormalisasi kebencian terhadap masyarakat muslim yang dilakukan pemerintah India. Hal ini senada dengan pernyataan Asisten Luar Negeri Qatar Lolwah al-Khater yang dilansir oleh kantor berita negara Qatar, QNA. Ia mengatakan wacana Islamophobia telah mencapai tingkat berbahaya di India. “Kami mengutuk keras penghinaan yang dilakukan oleh Nupur Sharma dan Delhi Naveen Kumar Jindal terhadap Nabi Muhamamd Saw dan Aisyah RA. Sebagai pejabat negara, kedua politisi ini telah melayangkan pernyataan intoleran yang mencoreng keberagaman, serta menganggu hubungan India dengan negara-negara Islam,” kata Ketua HMJ STID Mohammad Natsir, Azzam Habibullah dalam pernyataan kepada media, Rabu (08/06). Meski demikian, mereka menyambut baik upaya Partai Bharatiya Janata Party dalam menjatuhkan saksi kepada Sharma dan Jindal. Hal ini diharapkan dapat mendorong partai untuk menghentikan semua gerakan kebencian terhadap umat Islam, dan menjamin keselamatan seluruh masyarakat minoritas di India. “Kami juga mengapresiasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang juga mengecam tindakan dua politisi India tersebut, dan telah memanggil Duta Besar India untuk menyampaikan aspirasi masyarakat muslim di Indonesia,” tegasnya. Aksi kedua politisi India tersebut membuat hubungan diplomatik India dengan negara-negara Islam berada diujung tanduk. Dilansir oleh media Al-Jazeera, India kini menghadapi badai diplomatik negara-negara Islam akibat peristiwa ini. Kementerian Luar Negeri Pakistan, Qatar, Oman, Uni Emirat Arab, Iran, Kuwait, dan Arab Saudi secara resmi telah memanggil duta besar India di negara masing-masing, dan mengajukan protes secara resmi. Sejumlah negara juga menghimbau pemerintah India meminta maaf kepada seluruh umat Islam. (TG)
MUI Ajak Masyarakat Perangi Islamophobia
Jakarta, FNN -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak masyarakat internasional menghormati Resolusi PBB tentang memerangi Islamophobia dan mendorong untuk ditingkatkannya dialog antaragama maupun dialog antar peradaban untuk meningkatkan saling pemahaman, saling menghormati dan saling bertoleransi. Ajakan MUI tersebut disampaikan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (7/6/2022). Pernyataan pers MUI ini disampaikan menyikapi penghinaan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh Juru Bicara Barathiya Janata Party (BJP) India Nupur Sharma dalam sebuah debat di televisi. MUI menyesalkan pernyataan Juru Bicara JBP yang menghina Nabi Muhammad SAW dalam debat di televisi India terkait kisruh antara Masjid Gyanvapi yang bersebelahan dengan kuil Kashi Vishnawanth dalam satu situs yang sama di Varanasi, India. Seharusnya, kata Sudarnoto, Juru Bicara BJP berfokus pada bagaimana menyelesaikan agar kisruh tersebut dapat terselesaikan sesuai dengan aturan di India dan tidak membawa konflik tersebut pada kebencian terhadap Islam yang menyebabkan protes secara global khususnya di dunia Islam. \"MUI berpandangan bahwa pernyataan Juru Bicara BJP tersebut tidak bertanggungjawab, tidak sensitif, tidak terpuji, menimbulkan ketidaknyamanan, dan melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia yang sangat menghormati kedudukan Nabi Muhammad SAW,\" ujar Sudarnoto Abdul Hakim. MUI berpandangan bahwa tindakan tersebut berlawanan dengan semangat untuk menciptakan harmoni antaragama, dan berlawanan dengan Resolusi PBB tentang Memerangi Islamophobia (Maret 2022). Oleh karena itu, lanjut Sudarnoto, MUI mengajak Pemerintah dan warga India untuk menghormati dan melaksanakan Resolusi PBB tentang Memerangi Islamophobia dan tidak menjadi bagian dari Islamophobia serta tidak melindungi pelaku Islamophobia. MUI menyampaikan apresiasi kepada pimpinan Partai BJP yang telah merespon protes umat Islam dan sejumlah negara Islam dengan memberi sanksi kepada juru bicara Partai BJB yg telah menghina Rasulullah SAW tersebut. MUI mengharapkan Partai BJP meningkatkan upaya moderasi kepada para pimpinan dan anggotanya sehingga penghinaan kepada Islam dan agama lain tak terjadi lagi. MUI juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri RI yang telah memanggil Dubes India di Jakarta untuk menyampaikan protes atas penghinaan Nabi Muhammad SAW oleh Jubir BJP MUI menyerukan kepada Pemerintah RI untuk mengusulkan dialog bilateral lintas agama RI-India guna moderasi kelompok agama di kedua pihak. MUI siap berpartisipasi pada dialog bilateral lintas agama tersebut. Kemenlu RI telah memanggil Dubes India untuk RI terkait pernyataan juru bicara (Jubir) Partai Bharatiya Janata yang berkuasa di India, Nupur Sharma. Pada pertemuan itu Kemlu RI mengutuk keras pernyataan politikus India itu. Jubir Kemlu RI Teuku Faizasyah mengatakan, Dubes India untuk RI Manoj Kumar Bharti diterima langsung oleh Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika (Aspasaf) Abdul Kadir Jailani. Pertemuan digelar pada Senin (6/6) sore. (TG)
POPULER
