HUKUM
Mahfud Sudah Menyetor Nama Para Pelaku TPPO ke Bareskrim Polri
Yogyakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan telah menyerahkan nama-nama terduga pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ke Bareskrim Polri untuk segera ditangkap.\"Nama-nama dan target-nya sudah kita berikan kepada Bareskrim Polri untuk segera dieksekusi, ditangkap pelakunya,\" ujar Mahfud di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Kamis.Mahfud mengaku telah merancang terapi kejut atau \"shock therapy\" terhadap sindikat TPPO dengan menangkap terduga pelaku maupun penyalur di daerah yang tidak ia sebutkan namanya.\"Mungkin hari ini atau besok, atau minggu depan itu sudah kami lakukan,\" ucap dia.Setelah polisi menuntaskan penangkapan, lanjut Mahfud, pihaknya akan terjun ke daerah-daerah dengan menyasar sejumlah instansi yang diduga memiliki andil terkait tindak pidana itu.\"Ditangkap pelakunya dulu baru sesudah itu kami akan ke daerah-daerah. Di pemerintahan, Kemendagri, Kemenkumham, itu yang urusan paspor. Kemudian macam-macam izin di kepolisian, kepariwisataan, dan sebagainya itu semua punya andil,\" tutur dia.Mahfud menuturkan TPPO adalah tindak pidana yang sangat keji karena memperjualbelikan orang laik-nya budak.Menurut dia, sindikat TPPO umumnya menjanjikan kepada korban untuk bekerja ke luar negeri dengan iming-iming gaji yang besar.\"Begitu (korban) mau tanda tangan berbagai surat dia enggak baca lalu diberi paspor kirim ke luar negeri lalu jadi budak tidak digaji, ada yang bekerja di kapal-kapal sampai mati, ada yang dibuang ke laut, ada yang kapalnya dikejar-kejar oleh aparat dan sebagainya,\" ungkap Mahfud.Karena korbannya cukup banyak, menurut Mahfud, pemerintah menyatakan perang terhadap TPPO.\"Sesudah TPPU (tindak pidana pencucian uang) maka peperangan yang harus juga dilakukan adalah juga terhadap kejahatan TPPO,\" tegas Mahfud MD.Kasus penyaluran 20 orang warga negara Indonesia sebagai pekerja migran ilegal di Myanmar adalah salah satu dari banyak kasus TPPO di Tanah Air.\"Yang sekarang agak bermasalah itu adalah yang di Myanmar, karena mereka terjebak dalam satu situasi konflik sehingga kita sulit masuk dan menentukan satu per satu secara diplomatik, secara hubungan antarnegara. Nah, yang di negara-negara lain sejauh bisa dilacak ya kita jemput kita pulangkan,\" ujar dia.(sof/ANTARA)
Selama Idul Fitri 2023, KPK Menerima 373 Laporan Gratifikasi
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 373 laporan terkait barang atau objek gratifikasi dari masyarakat selama Idul Fitri 1444 Hijriah atau Lebaran 2023, dengan nilai taksir mencapai Rp240.712.804.\"Laporan tersebut terdiri dari 345 laporan penerimaan dan 28 laporan penolakan gratifikasi,\" kata Juru Bicara KPK Ipi Maryati di Jakarta, Kamis.Ipi menjelaskan objek gratifikasi yang dilaporkan terdiri dari tiga cendera mata atau plakat dengan nilai taksir Rp3.700.000 dan 292 objek berupa karangan bunga, makanan, dan minuman dengan nilai taksir Rp164.390.920.Selanjutnya objek berupa uang, voucher, logam mulia dengan nilai taksir Rp6.400.001 dan 115 objek dalam bentuk lainnya dengan nilai taksir Rp66.221.883.\"Barang-barang yang dilaporkan tersebut sebagian telah diterima KPK, dan sebagian lainnya sedang dalam proses dikirimkan oleh para pihak pelapor. Untuk penerimaan gratifikasi berupa makanan telah disalurkan langsung sebagai bantuan sosial atau bansos kepada pihak-pihak yang membutuhkan,\" ujarnya.Ipi mengatakan data di atas adalah data terbaru per tanggal 3 Mei 2023 dan KPK akan segera mengumumkan apabila ada penambahan laporan baik penerimaan maupun penolakan gratifikasi.\"KPK menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah melaporkan penerimaan maupun penolakan gratifikasi tersebut. Hal ini sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi,\" kata Ipi.Sebelumnya, KPK menyampaikan imbauannya melalui Surat Edaran No. 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.KPK terus mengajak masyarakat untuk menghindari praktik gratifikasi, baik sebagai pemberi maupun penerima, khususnya gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya. Karena tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan dan kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana.Jika karena kondisi tertentu, seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima.Informasi terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses melalui tautan https://gratifikasi.kpk.go.id atau menghubungi layanan informasi publik KPK pada nomor telepon 198.Pelaporan gratifikasi juga dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan https://gol.kpk.go.id atau surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.(sof/ANTARA)
Rafael Alun Diduga Menyamarkan Transaksi Jual Beli Rumah
Jakarta, FNN - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi Rafael Alun Trisambodo (RAT) diduga telah menyamarkan transaksi jual beli rumah.Hal itu terungkap setelah penyidik KPK memeriksa satu orang pihak swasta atas nama Hirawati pada Selasa (2/5).\"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya transaksi jual beli rumah yang disamarkan oleh tersangka RAT dengan memanipulasi beberapa item transaksinya,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu.Ali mengatakan awalnya KPK juga memanggil dua saksi lainnya pada Selasa, meski demikian dua saksi dari pihak swasta berita Jennawati dan Thio Ida tersebut mangkir dari panggilan penyidik. KPK selanjutnya akan menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap keduanya.\"Kedua saksi tidak hadir dan KPK ingatkan agar kooperatif hadir pada penjadwalan berikutnya,\" ujarnya.KPK telah secara resmi menahan dan menetapkan Rafael Alun Trisambodo (RAT) sebagai tersangka pada 3 April 2023. Rafael Alun ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak atas pengkondisian berbagai temuan pemeriksaan pajak.Tersangka Rafael Alun diduga memiliki beberapa perusahaan, salah satunya ialah PT Artha Mega Ekadhana (AME) yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi terkait dengan pembukuan dan perpajakan.Penyidik KPK juga menemukan tersangka Rafael Alun diduga menerima aliran uang sebesar 90.000 dolar AS melalui PT AME tersebut.Alat bukti lain yang disita penyidik adalah safety deposit box (SDB) berisi uang sekitar Rp32,2 miliar yang tersimpan di salah satu bank dalam bentuk pecahan mata uang dolar AS, mata uang dolar Singapura, dan mata uang euro.Tim penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di kediaman tersangka Rafael Alun di Jalan Simprug Golf, Jakarta Selatan. Dari penggeladahan tersebut, ditemukan sejumlah barang, seperti dompet, ikat pinggang, jam tangan, tas, perhiasan, dan sepeda serta uang dengan pecahan mata uang rupiah.Atas perbuatannya, tersangka Rafael Alun dijerat Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.(sof/ANTARA)
Terkait Kematian Asiah di Lift Bandara, Polisi Melakukan Penyelidikan
Medan, FNN - Polresta Deliserdang yang dibantu oleh Ditreskrimum Polda Sumut sedang melakukan penyelidikan terkait kematian Asiah Shinta Dewi Hasibuan di lift lantai 1 Bandara Kualanamu yang ditemukan pada Kamis (27/4) lalu.\"Pihak Polresta Deliserdang beberapa waktu lalu sudah bekerja meminta keterangan oleh Angkasa Pura dan pengelola Bandara Kualanamu terkait kematian Asiah,\" ucap Kepala Kepolisian Daerah Sumatra Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak di Medan, Selasa (2/5) malam.Kapolda melihat lift Bandara Kualanamu tersebut yang menyebabkan terjadi kecelakaan itu ada celah ruang sekitar 40 sampai 60 cm.\"Kenapa ada ruang? Kenapa lift itu bisa terbuka padahal pintu ada di sana? Nah ini bagian dari pemeriksaan oleh penyidik Polresta Deliserdang yang dibantu oleh Ditreskrimum Polda Sumut baik kepada pengelola bandara maupun nanti pihak pabrikan yang memasang lift tersebut,\" ucap Panca.Walaupun, kata Panca, pihak pengelola bilang sedang melakukan perbaikan. Tetapi sebagaimana CCTV itu pintunya terbuka yang bersangkutan (korban) tidak sadar ada ruang ketika melangkah terjatuh.\"Termasuk juga bagaimana proses pencarian di sana (Bandara Kualanamu). Saya bicara sama pihak pengelola bandara ini bagian dari koreksi. Percayakan sama kami, kami akan buka secara transparan setelah anak-anak memperoleh kesimpulan,\" ujarnya.Sebelumnya, manajemen PT Angkasa Pura Aviasi mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan lima personel Bandara Internasional Kualanamu.\"Kelima personel yang dinonaktifkan, dua pejabat senior manager membidangi fungsi operasi dan teknik. Tiga orang dari operation security yang membidangi CCTV operator,\" ujar Head of Corporate Secretary and Legal Bandara Kualanamu, Dedi Al Subur, Selasa (2/5) malam.Penonaktifan sebagai bentuk upaya PT Angkasa Pura Aviasi untuk penyempurnaan prosedur guna memenuhi aspek keselamatan, keamanan dan pelayanan di Bandara Kualanamu.(sof/ANTARA)
Penembakan Kantor MUI Pusat Aksi Individu Salah Belajar Agama
Surabaya, FNN - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan peristiwa penembakan di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat di Jakarta bukanlah tindakan terorisme, melainkan aksi individu yang salah belajar agama.\"Saya meyakini ini tindakan individu yang salah belajar agama atau orang yang salah memahami agamanya,\" kata Yaqut usai pembukaan Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) 2023 di UIN Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur, Selasa malam (2/5).Dia berharap polisi memproses hukum peristiwa tersebut secara tuntas meski pelakunya sudah meninggal dunia.\"Aparat tetap harus memproses dan menyelidiki latar belakang peristiwa tersebut agar aksi semacam itu tidak terulang kembali,\" tegasnya.Yaqut juga meyakini semua agama di dunia selalu mengajarkan perdamaian dan cinta kasih antarsesama makhluk, bukan kekerasan dan konflik yang membuat suasana dunia menjadi mencekam.Kantor MUI Pusat di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, ditembaki orang tak dikenal pada Selasa (2/5).Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI Arif Fahrudin mengatakan sebelum insiden penembakan, pelaku memang telah mendatangi Kantor MUI Pusat sebanyak dua kali.Kaca gedung Kantor MUI Pusat itu pun pecah dan berserakan.Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Komarudin menyebut pelaku, yang merupakan pria berinisial M berusia 60 tahun berdomisili di Lampung, meninggal dunia. Penyidik menemukan barang bukti sepucuk pistol.(ida/ANTARA)
Atas Putusan Banding PT DKI Jakarta, Ricky Rizal Ajukan Kasasi
Jakarta, FNN - Terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J), Ricky Rizal, mengajukan kasasi atas putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), yakni vonis 13 tahun penjara.“Pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, penasihat hukum salah satu terdakwa pembunuhan berencana alm Brigadir Joshua, yaitu Ricky Rizal, telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan banding PT DKI Jakarta,” ujar Pejabat Humas PN Jakarta Selatan (Jaksel) Djuyamto, dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Rabu.Permohonan kasasi tersebut, tutur Djuyamto melanjutkan, dinyatakan langsung di kepaniteraan PN Jakarta Selatan.Sebelumnya juga telah dikabarkan oleh Djuyamto bahwa pihak jaksa penuntut umum telah mengajukan kasasi atas putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), yakni vonis 13 tahun penjara.Pengajuan kasasi oleh pihak Kejaksaan telah berlangsung pada Jumat (28/4). Kasasi diajukan oleh pihak Kejaksaan terhadap putusan banding atas nama Terdakwa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Ma’ruf, dan Ricky Rizal.Sedangkan, terdakwa Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, dan Kuat Ma’ruf belum menyatakan diri mengajukan kasasi.Selain memperkuat vonis Ricky Rizal, PT DKI Jakarta juga telah memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terhadap terdakwa lainnya, yakni Ferdy Sambo dengan hukuman mati, Putri Candrawathi dengan hukuman 20 tahun penjara, dan Kuat Ma’ruf dengan hukuman 15 tahun.\"Pada akhirnya disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa putusan atau pidana yang dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan yang dipandang oleh Pengadilan Tinggi, rasa keadilan sebagaimana yang diharapkan masyarakat,\" ujar Pejabat Humas Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta Binsar Pamopo Pakpahan di Gedung PT DKI Jakarta, Rabu (12/4).(ida/ANTARA)
RUU Perampasan Aset Diserahkan ke DPR pada 16 Mei 2023
Jakarta, FNN - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Syarif Hiariej mengungkapkan draf Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset akan diserahkan ke DPR RI pada 16 Mei 2023.\"Direncanakan begitu masuk masa sidang pada 16 Mei akan diserahkan kepada DPR,\" ujar Eddy, sapaan akrab Wamenkumham, di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Selasa. DPR RI masih menjalani masa reses yang dimulai sejak 15 April 2023 dan pada 16 Mei 2023 dijadwalkan sudah menjalani masa sidang setelah reses usai.Menurut Eddy, RUU Perampasan Aset masih terbuka untuk dibahas bersama pemerintah dan DPR. Pembahasan ini akan melibatkan beberapa lembaga negara, seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan Kemenkumham.\"Belum (disahkan), ini semua sebagai subject to discuss. Jadi yang terlibat itu ada tujuh hingga sembilan kementerian dan lembaga dan itu juga surat presiden (supres) kepada tujuh menteri dan lembaga itu untuk dilakukan pembahasan bersama-sama dengan DPR,\" kata dia.Eddy mengaku belum memiliki gambaran mengenai mekanisme perampasan aset ke depannya karena pemerintah dan DPR masih mencari jalan tengah atas RUU Perampasan Aset.\"Sekali lagi, semua masih subject to discuss. Jadi, kami belum bisa menentukan, kan kedua belah pihak pembentukan undang-undang itu. Pemerintah maunya A, DPR maunya B kan harus ada diskusi supaya ada titik temu,\" tutur Eddy.Sebelumnya pada akhir April lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan bahwa naskah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana sudah berada di meja Presiden RI Joko Widodo dan tinggal menunggu ditandatangani.Mahfud memperkirakan Presiden Jokowi akan menandatangani RUU Perampasan Aset Tindak Pidana selambat-lambatnya pada pekan depan.\"Ya tinggal presiden perlu waktu untuk melihat dulu (di) meja surat-surat yang harus ditandatangani karena acaranya sangat banyak. Tapi, saya kira paling lambat minggu depan sudah,\" ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (27/4).Presiden Jokowi sebelumnya sempat menyatakan heran mengapa draf RUU Perampasan Aset tak kunjung selesai, padahal dia menegaskan segera mengeluarkan surpres terkait pembahasan itu.(sof/ANTARA)
Kemenkumham Mendalami Sel Mewah di Lapas
Jakarta, FNN - Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Syarif Hiariej atau Eddy Hiariej mengungkapkan pihaknya masih melakukan pendalaman terkait keberadaan sel mewah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang tengah ramai di media sosial. \"Semua sedang di dalami. Saya mau katakan begini, segala sesuatu kalau terjadi di rutan dan di lapas itu dalam melakukan pengawasan ada tingkatannya,\" ujar Eddy di Kantor Kemenkumham Jakarta, Selasa. Menurut dia, apa pun yang terjadi di lapas berada di bawah pengawasan kepala kantor wilayah (kakanwil). Untuk itu, Eddy meminta masyarakat tidak membuat kesimpulan sendiri sampai hasil pemeriksaan ke luar. \"Jadi tunggu hasil investigasi apabila ada pelanggaran yakin lah bahwa kementerian akan melakukan tindakan tegas,\" katanya. Adapun keberadaan sel mewah diunggah pertama kali oleh akun Twitter @PartaiSocmed. Dalam foto yang beredar, terlihat dua napi yang berbeda sedang tiduran bermain ponsel di atas kasurnya yang lengkap dengan guling dan bantal. Sementara dinding sel mewah tersebut tampak dilapisi dengan wallpaper. Sel itu juga dilengkapi dengan lemari, speaker, bahkan masing-masingnya memiliki akuarium. \"Suasana nyaman di salah satu Lapas tanah air,\" tulis akun @PartaiSocmed dalam akun Twitter resminya, seperti dikutip ANTARA. Menurut keterangan, sel tersebut diduga milik napi narkoba. Pada unggahan lanjutan, disebut bahwa salah satu Lapas di Jawa Timur mulai merombak sel-sel mewahnya. \"Dapat info; salah satu Lapas Jawa Timur, dimulai tadi pagi seluruh kamar di Lapas dirombak habis2an terutama yg ada wallpaper dinding sama akuariumnya,\" lanjut dalam cuitannya.(ida/ANTARA)
Mako Brimob III Dibangun di Timika
Jayapura, FNN - Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Polisi Mathius Fakhiri mengatakan pembangunan Markas Komando Pasukan Brimob III saat ini sedang dilaksanakan di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. \"Memang benar saat ini berbagai persiapan untuk pembangunan Mako Brimob yang akan ditempati pasukan Brimob III sudah dilakukan. Saya sudah meninjau lahan yang akan dibangun Mako Pasukan Brimob III di Timika, Minggu (30/4),\" kata Kapolda kepada ANTARA di Jayapura, Selasa. Kapolda mengatakan pasukan Brimob III itu langsung berada dibawa Komandan Korps Brimob yang akan membawahi provinsi di wilayah Indonesia timur, yakni Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. Dengan adanya pasukan Brimob di Timika, lanjut Kapolda, apabila ada kebutuhan personel yang mendesak tidak lagi didatangkan dari luar Papua karena selain pergeseran yang dilakukan Polda Papua, juga ada perbantuan dari Pasukan Brimob III. Selain di Timika, pasukan Brimob juga ada di Langsa Aceh, yakni Brimob I, sementara Brimob II berkedudukan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. \"Pasukan Brimob dipimpin jenderal berbintang satu, \" jelas Mathius Fakhiri. Selain mengunjungi lokasi pembangunan Mako Pasukan Brimob III, Kapolda Papua juga meninjau lahan seluas lima hektare yang disiapkan untuk pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara di Timika.(ida/ANTARA)
Personel Tetap Siaga Hingga Akhir Operasi Ketupat Candi
Semarang, FNN - Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol.Ahmad Luthfi memastikan seluruh personel tetap.bersiaga hingga hari terakhir pelaksanaan Operasi Ketupat Candi 2023.\"Seluruh personel yang terlibat masih siaga dan bersemangat,\" kata Kapolda dalam siaran pers yang diterima di Semarang, Senin.Pelaksanaan Operasi Ketupat Candi 2023 mulai sejak 18 April dan akan berakhir pada 1 Mei pukul 24.00 WIB.Menurut Kapolda, antusiasme masyarakat pada arus mudik dan milik Lebaran tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya.Hal tersebut, menurut dia, dilihat dari kenaikan jumlah pemudik dan kendaraan yang melintas di Jawa Tengah mengalami kenaikan sekitar 26 persen.Selain itu, kata Luthfi, tidak ada kejadian menonjol selama pelaksanaan Operasi Ketupat Candi ini, sementara jumlah kecelakaan lalu lintas turun sekitar 30 persen dibanding tahun lalu.Kapolda menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang ikut mendukung kelancaran selama Operasi Ketupat Candi 2023.Selain itu, ia juga mengapresiasi atas dukungan kerja keras TNI dan para pemangku kepentingan terkait lainnya selama pelaksanaan operasi tersebut.(sof/ANTARA)
POPULER
