HUKUM
Polres Karawang Mengantisipasi Masyarakat yang Mudik Lebih Awal
Karawang, FNN - Polres Kabupaten Karawang akan mengantisipasi masyarakat yang mudik lebih awal dengan melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD).\"Operasi Ketupat 2023 (pengaman mudik lebaran) akan digelar mulai 17 April 2023,\" kata Kapolres Karawang, AKBP Wirdhanto Hadicaksono, di Karawang, Sabtu.Sesuai dengan pengalaman, selalu saja ada masyarakat yang mudik lebih awal, agar bisa berlibur dan beraktivitas di kampung halamannya lebih lama.Atas hal tersebut, kata dia, pihaknya akan mengantisipasi dengan melakukan KRYD. Artinya, patroli di sepanjang jalur mudik sebelum dimulainya Operasi Ketupat 2023 akan dilakukan jajaran Polres Karawang.Di antara tujuannya ialah untuk tetap memberi rasa aman bagi pemudik yang berangkat lebih awal, sebelum operasi pengamanan mudik lebaran dimulai jajaran kepolisian.Pada pengamanan musim mudik lebaran tahun ini, Polres Karawang rencananya akan menyiapkan 51 titik pos pengamanan dan pelayanan.Puluhan titik pos pengamanan dan pelayanan mudik itu disiapkan di sepanjang jalur mudik wilayah Karawang, mulai dari Tanjungpura (perbatasan Bekasi-Karawang) hingga wilayah Gamon (perbatasan Karawang-Subang).Pos pengamanan dan pelayanan juga akan disiapkan di sepanjang jalur alternatif wilayah Karawang.Selain melakukan pengamanan di jalur arteri dan alternatif, jajaran kepolisian dari Polres Karawang juga akan melakukan pengamanan di jalan Tol Jakarta-Cikampek wilayah Karawang. Termasuk di antaranya pengamanan di rest area.Ia menyampaikan, sesuai dengan rapat koordinasi lintas sektoral, untuk jalan Tol Jakarta-Cikampek wilayah Karawang bakal diterapkan contra flow dan rekayasa lalu lintas lainnya.(ida/ANTARA)
Sebanyak 45,45 Persen Napiter Teradikalisasi Dengan Alasan Ideologi
Jakarta, FNN - Kasubdit Bina Masyarakat Direktorat Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Kolonel Pas. Sujatmiko mengatakan bahwa persentase paling tinggi, yakni sebesar 45,45 persen, tentang mengapa narapidana terorisme melakukan tindak pidana terorisme (proses radikalisasi) dilatarbelakangi alasan ideologi.\"Berdasarkan hasil penelitian terhadap napiter di Indonesia, persentase paling tinggi mengapa napiter melakukan tindak pidana terorisme (proses radikalisasi) sebanyak 45,45 persen ialah karena alasan ideologi,\" ujar Sujatmiko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika memaparkan empat poin penting tentang proses radikalisasi, bentuk radikalisasi, alasan terjadinya radikalisasi, dan indikator radikalisasi.\"Kita sering menyamakan ideologi itu dengan wahyu Ilahi, padahal wahyu Ilahi sangat agung, sangat tinggi, dan wahyu Ilahi tidak hanya mengenai Islam saja. Jangan sampai memiliki pemikiran yang berbeda, lalu merasa benar sendiri, dan menjadi eksklusif,\" ucapnya.Lebih lanjut, terkait dengan proses radikalisasi, Sujatmiko menyampaikan proses radikalisasi di Republik Indonesia sampai sekarang masih berjalan.Ciri-ciri proses radikalisasi antara lain anti-ideologi negara atau Pancasila, anti-NKRI, anti-Bhinneka Tunggal Ika, dan anti-UUD 1945.\"Radikalisasi tersebut berbentuk intoleran, mengusung kekerasan, dan mengafirkan orang lain,\" tutur Sujatmiko ketika mengungkapkan bentuk radikalisasi.Mengenai indikator proses radikalisasi, Sujatmiko merujuk pada ajaran agama yang distorsi dan pengetahuan agama yang dangkal.“\"Radikalisasi yang selama ini terjadi ditandai dengan agama didistorsi dan dimanipulasi untuk kepentingan kelompok dan kepentingan politik. Tidak ada kejahatan yang luar biasa, selain mendistorsi dan memanipulasi agama yang menimbulkan kerusakan,\" ujarnya.Ia menegaskan bahwa bukan agama yang salah, melainkan orang yang mendistorsi atau memanipulasi agama.Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam silaturahmi sambil berbuka puasa bersama dengan mitra deradikalisasi atau mantan narapidana kasus terorisme (napiter) di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (7/4).Kegiatan ini dihadiri oleh 16 mitra deradikalisasi yang merupakan mantan narapidana terorisme yang telah kembali ke tengah-tengah masyarakat.(ida/ANTARA)
Polri Dipersilakan Kembali Mengajukan Endar Dalam Seleksi Dir Lidik
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan Polri bila ingin mengajukan kembali Brigjen Pol. Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan (Dir Lidik) KPK.\"Ya silakan, boleh saja mengajukan lagi. Nanti kan tes, tidak otomatis diterima,\" kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Sabtu.Alex mengungkapkan saat ini ada empat jabatan kosong di lembaga antirasuah tersebut, dan pihaknya telah bersurat kepada kejaksaan dan kepolisian untuk mengirimkan daftar calon untuk kemudian menjalani tes untuk mengisi posisi tersebut.\"Kita sedang berkirim surat kepada kejaksaan dan kepolisian, itu nanti ada beberapa bidding posisi yang kosong, untuk Deputi Penindakan dan Direktur penyelidikan, JPU kemudian Korwil (Koordinator Wilayah) 1,\" ujarnya.Dalam seleksi jabatan tersebut KPK akan membentuk panitia seleksi yang akan melibatkan pihak eksternal.Brigjen Pol. Endar Priantoro merupakan mantan Direktur Penyelidikan KPK yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana Surat Sekretaris Jenderal KPK tertanggal 31 Maret 2023. Surat Sekjen KPK tersebut ditujukan untuk Polri mengenai penghadapan kembali Endar Priantoro kepada institusi Polri pada tanggal 30 Maret 2023.Namun, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyurati kembali Ketua KPK Firli Bahuri terkait dengan jawaban atas pengembalian anggota Polri untuk bertugas di lingkungan KPK.Kapolri dalam surat jawaban yang teregistrasi dengan Nomor: B/2725/IV/KEP./2023 per 3 April 2023 itu mempertahankan atau menugaskan Brigjen Pol. Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK.Dalam surat balasan tersebut, Listyo Sigit menyampaikan kepada pimpinan KPK terhadap penghadapan kembali Brigjen Pol. Endar Priantoro yang melaksanakan penugasan sebagai Direktur Penyelidikan KPK.Polemik jabatan Endar Priantoro dalam lembaga antirasuah tersebut kemudian berujung dengan Endar melaporkan Sekjen dan pimpinan KPK kepada Dewan Pengawas KPK.Pihak Dewas KPK saat ini masih mempelajari laporan yang dilayangkan Endar Priantoro terkait pemberhentian nya.\"Laporannya sudah diterima. Nanti kami pelajari, tapi kami sudah terima laporannya,\" kata anggota Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Jakarta, Rabu (5/4).(sof/ANTARA)
Bupati Meranti Akan Menggunakan Uang Hasil Korupsi untuk Kampanye
Jakarta,FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil (MA) diduga akan menggunakan uang hasil korupsi pemotongan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk membiayai kampanye pencalonan dirinya dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2024.\"Uang-uang setoran tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan MA, di antaranya sebagai dana operasional kegiatan safari politik rencana pencalonan MA untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Riau di tahun 2024,\" kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Sabtu.Alex menjelaskan ada tiga kasus korupsi yang menjerat Muhammad Adil, yang pertama adalah pemotongan anggaran SKPD, penerimaan fee dari kegiatan umrah dan suap terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) demi mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti.Penyidik juga menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut yakni Muhammad Adil, kemudian M. Fahmi Aressa (MFA) selaku Pemeriksa Muda Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau dan Fitria Nengsih (FN) selaku Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti.Alex juga mengatakan penyidik KPK telah menemukan bukti bawah Muhammad Adil menerima uang sekitar Rp26,1 miliar dari berbagai pihak dan sebanyak Rp1 miliar digunakan untuk menyuap MFA.Ada pun konstruksi kasus tersebut berawal saat MA diduga memerintahkan para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memotong anggaran sebesar 5 hingga 10 persen untuk kemudian disetorkan kepada FN selaku orang kepercayaan MA.Selain menjabat sebagai Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti, FN juga diketahui menjabat sebagai Kepala Cabang PT Tanur Muthmainnah (TM) yang bergerak dalam bidang jasa travel perjalanan umrah.PT TM terlibat dalam proyek pemberangkatan umrah bagi para takmir masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti.Perusahaan travel tersebut mempunyai program setiap memberangkatkan lima jamaah umrah maka akan mendapatkan jatah gratis umrah untuk satu orang, namun pada kenyataannya tetap ditagihkan enam orang kepada Pemkab Kepulauan Meranti.Uang hasil korupsi tersebut selain digunakan untuk keperluan operasional MA juga digunakan untuk menyuap MFA demi memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti.Atas perbuatannya para tersangka tersebut disangkakan dengan pasal sebagai berikut, tersangka MA sebagai penerima suap melanggar pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Tersangka FN sebagai pemberi melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.Kemudian MFA sebagai penerima melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.Ketiga tersangka kini ditahan selam 20 hari ke depan terhitung sejak 7 April 2023 sampai dengan 27 April 2023 demi kepentingan penyidikan.(sof/ANTARA)
Bupati Meranti Diduga Menyuap Auditor BPK Demi Predikat WTP
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi menduga Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menyuap auditor Badan Pemeriksa Keuangan agar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).\"Dugaan suap-menyuap terkait pemeriksaan oleh auditor BPK agar Pemkab Kepulauan Meranti memperoleh predikat WTP,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat.Ali juga menyebut Muhammad Adil diduga memotong anggaran organisasi perangkat daerah dan menerima fee dari travel umroh\"Dugaan korupsinya terkait pemotongan anggaran OPD di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti dan penerimaan fee jasa travel umroh,\" ujarnya.Dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung pada Kamis (6/4) malam tersebut, penyidik KPK mengamankan sebanyak 25 orang yang terdiri atas Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil, ketua Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau, serta sejumlah pejabat dan pihak swasta.\"Sejauh ini tim KPK mengamankan 25 orang terdiri dari bupati, sekda, kepala dinas dan badan, kepala bidang dan pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti serta ajudan bupati dan pihak swasta,\" ujar Ali.Lembaga antirasuah tersebut juga menyita uang miliaran rupiah dalam OTT terhadap Muhammad Adil.\"Betul, sejauh ini dugaan uang sebagai bukti dalam tangkap tangan ini miliaran rupiah,\" kata Ali.Ali menambahkan KPK tidak memandang besar atau kecilnya nilai transaksional dalam sebuah tindak pidana korupsi.\"Sebagai pemahaman bersama, mengenai jumlah uang besar ataupun kecil itu bukan utama dalam pembuktian unsur korupsi,\" ujarnya.KPK memastikan akan menindak segala bentuk tindak pidana korupsi selama hal itu terjadi di dalam wewenangnya.\"Sedikit atau banyak sama saja itu perbuatan korupsi, bahkan menerima janji pun bila itu ada transaksi terkait penyalahgunaan jabatan sebagai penyelenggara sudah masuk kategori tindak pidana korupsi,\" ujarnya.(sof/ANTARA)
LaNyalla Minta Penyidik Masuk Usut Skandal Rp349 T
JAKARTA, FNN - Skandal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagaimana diungkap oleh Menkopolhukam Mahfud MD memantik perhatian berbagai pihak. Tak terkecuali Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Kepada awak media, LaNyalla meminta agar pernyataan Mahfud MD sebagai petunjuk awal tersebut didalami. Jangan sampai tidak jelas, kemudian menguap begitu saja. Karena ini di mata publik dinilai sebagai skandal besar. \"Karena ini bisa jadi bom waktu. Saya meminta agar pemerintah segera mengusut dugaan dana triliunan rupiah aliran dana pajak tersebut. Kalau benar, kita tak mau persekongkolan jahat ini dibiarkan. Harus dibongkar,\" kata LaNyalla, Jumat (7/4/2023). Apalagi menurut LaNyalla ada dugaan ini bagian dari modus memasukkan uang kotor yang dicuci untuk kemudian bisa disamarkan menjadi uang bersih di dalam negeri. “Ini menjadi penting, sebab masyarakat internasional sudah sepakat memperketat pemasukan yang kotor melalui pencucian uang dari satu negara ke negara lain, atau di dalam negara itu sendiri,” tukasnya. \"Aliran dana itu ada atau tidak? Kalau ada, ke siapa saja mengalirnya? Jangan dibiarkan liar, harus segera ditindaklanjuti. Segera tangkap dan beber ke publik para pelakunya. Siapapun mereka,” tambahnya. Pada saat yang sama, LaNyalla juga mendorong pemerintah transparan dalam segala hal yang berkaitan dengan keuangan yang bertautan dengan dana masyarakat. \"Ke mana dia mengalir harus diusut tuntas. Karena juga ada indikasi penyalahgunaan uang negara yang bersumber dari pajak,\" kata LaNyalla. Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD mensinyalir adanya transaksi mencurigakan di kalangan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang nilainya mencapai Rp349 triliun. Menurut Mahfud, transaksi mencurigakan tersebut melibatkan 460 orang. Mahfud mengatakan, transaksi mencurigakan tersebut sudah terjadi sejak 2009. Namun tak ada tindak lanjut dari Kemenkeu. Berdasarkan laporan, transaksi mencurigakan itu bagian dari penegakan Undang-Undang TPPU. Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Keduanya membahas mengenai dugaan adanya transaksi janggal senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan.(*)
Dalam OTT Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, KPK Menyita Uang Tunai
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah uang tunai sebagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Meranti Muhammad Adil di wilayah di Kabupaten Meranti, Riau pada Kamis malam.\"Untuk bukti uang sementara kami pastikan tim juga mengamankannya. Jumlahnya masih terus dihitung dan dikonfirmasi kepada beberapa pihak yang diamankan,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat.Ali menambahkan KPK tidak memandang besar atau kecilnya nilai transaksional dalam sebuah tindak pidana korupsi.\"Sebagai pemahaman bersama, mengenai jumlah uang besar ataupun kecil itu bukan utama dalam pembuktian unsur korupsi,\" ujarnya.KPK memastikan akan menindak segala bentuk tindak pidana korupsi selama hal itu terjadi di dalam wewenangnya.\"Sedikit atau banyak sama saja itu perbuatan korupsi, bahkan menerima janji pun bila itu ada transaksi terkait penyalahgunaan jabatan sebagai penyelenggara sudah masuk kategori tindak pidana korupsi,\" kata Ali.Lembaga antirasuah tersebut pada Jumat pagi, membenarkan kabar soal operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil.Ali menyebut ada puluhan pejabat yang terjaring OTT pada Kamis malam tersebut dan para pihak yang terjaring OTT hari ini juga akan diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.(ida/ANTARA)
Pengamanan Ibadah Dilakukan TNI dan Polri di Gereja Kota Malang
Malang, FNN - Personel gabungan TNI dan Polri melakukan pengamanan pada sejumlah gereja di Kota Malang, Jawa Timur, dalam rangka ibadah peringatan wafatnya Yesus Kristus, Jumat Agung, Jumat, hingga perayaan Paskah pada Minggu (9/4).Kapolresta Malang Kota Kombes Pol. Budi Hermanto di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat, mengatakan pengamanan tersebut juga sebagai bentuk toleransi antarumat beragama di Kota Malang.\"Pengamanan yang kami laksanakan ini bukan hanya karena tugas semata, namun juga merupakan bagian dari wujud toleransi kita dalam beragama,\" kata Buher, sapaan akrab Budi Hermanto.Dia menjelaskan aparat Polri dan TNI memastikan umat yang melaksanakan ibadah Jumat Agung dan Paskah dapat menjalankan ibadah dengan merasa aman dan nyaman, tanpa ada gangguan keamanan dan ketertiban.Menurutnya, pengamanan pada sejumlah gereja di Kota Malang sudah dilakukan sejak Kamis malam (6/4) dan akan dilaksanakan hingga Minggu Paskah.\"Kami berusaha memastikan agar saudara-saudara kita menjalankan ibadahnya dengan rasa aman dan nyaman,\" tambahnya.Sejumlah gereja yang mendapatkan pengamanan dari Polresta Malang Kota, di antaranya adalah Gereja Hati Kudus Yesus di Jalan MGR Sugiyopranoto dan Gereja Kristen Jawi Wetan Jl. Janti Barat, Kota Malang.\"Seluruh personel Polresta Malang Kota yang bertugas dalam pengamanan ibadah di setiap gereja, juga dibantu oleh anggota dari jajaran TNI,\" katanya.Dalam kesempatan itu, salah satu jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan, Debora, mengatakan bahwa ia merasa bersyukur bisa kembali melakukan ibadah di gereja setelah sebelumnya beribadah daring akibat pandemi COVID-19.Dia juga mengapresiasi Polri dan TNI yang memberikan pengamanan bagi jemaat saat melakukan ibadah. Dia juga berharap perayaan Paskah dapat memberikan kedamaian.\"Puji Tuhan, kami bersyukur karena setelah pandemi berlalu akhirnya kami semua dapat merasakan ibadah bersama di gereja menyambut Paskah,\" ujar Debora.Pengamanan yang dilakukan oleh personel Polresta Malang Kota akan berlangsung hingga perayaan Paskah pada Minggu (9/4). Polresta Malang Kota juga melibatkan Unit K9 untuk melakukan sterilisasi gereja dan memastikan pelaksanaan ibadah berjalan aman dan lancar.(ida/ANTARA)
Pembobolan Mobil Wartawan di Bandung Diusut Polisi
Bandung, FNN - Satreskrim Polrestabes Bandung, Jawa Barat, menyelidiki kasus pembobolan mobil milik seorang wartawan hingga menyebabkan barang-barang yang berada di dalam mobil tersebut hilang.Kapolrestabes Bandung Kombes Pol. Budi Sartono memastikan pihaknya akan mengungkap pelaku pembobolan yang terjadi pada Kamis (6/4) sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Purnawarman, Kota Bandung, Jawa Barat.\"Tetap akan kami ungkap. Insyaallah kami laksanakan olah TKP (tempat kejadian perkara) dengan baik,\" kata Budi di Bandung, Jawa Barat, Jumat.Polrestabes Bandung akan membentuk tim khusus dalam penyelidikan kasus tersebut. Untuk itu, dia meminta waktu dalam proses penyelidikan itu hingga pihaknya bisa membekuk pelaku.\"Kami memeriksa saksi-saksi, sehingga dalam waktu dekat bisa kami ungkap,\" imbuhnya.Seorang wartawan yang menjadi korban pembobolan mobil disertai pencurian itu bernama Machradin Wahyudi Ritonga, yang akrab disapa Yudi. Dia bekerja di salah satu media nasional dengan kantor biro di Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung.Yudi mengaku saat kejadian sedang berkunjung ke restoran untuk menyantap makan malam setelah berbuka puasa. Menurutnya, mobilnya terparkir sekitar 50 meter dari restoran yang berada di Jalan Purnawarman itu.\"Waktu itu banyak juga mobil yang parkir di pinggir jalan,\" kata Yudi.Setelah sekitar satu jam berada di restoran, Yudi pun hendak pulang pada pukul 21.00 WIB. Namun, saat itu, ia mendapati kondisi kaca mobilnya di bagian kursi supir telah pecah atau dibobol.\"Barang yang hilang itu satu tas ransel berwarna hitam, di dalamnya berisi satu unit laptop, satu unit kamera, kartu pers, STNK sepeda motor, dan SIM C,\" ujar Yudi.(ida/ANTARA)
Kapolri Membahas Kesiapan Mudik Lebaran 2023 dengan Sejumlah Menteri
Jakarta, FNN - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, membahas kesiapan menyongsong Idul Fitri 1444 Hijriah dan mudik Lebaran 2023. Rapat koordinasi Kapolri dengan kementerian dan lembaga terkait itu dimulai dari pukul 10.00 WIB. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Sandi Nugroho mengatakan rapat koordinasi tersebut merupakan rapat final dalam rangka persiapan menyongsong Idul Fitri 2023 yang dihadiri seluruh menteri terkait. \"Ini (rakor kesiapan) final, lengkap menteri terkait hadir,\" kata Sandi. Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Efendy, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono, dan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi. Kemudian ada juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono. Turut dihadiri pula dari kepala BNBP, kepala Basarnas, kepala BMKG, pejabat Pertamina, Jasa Marga, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Dalam rapat ini seluruh kementerian dan lembaga terkait menyampaikan kesiapan yang dilakukan serta skenario rencana aksi dalam menghadapi Idul Fitri 2023 dari sisi keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pemerintah sejak awal telah menyampaikan informasi kesiapan sarana dan prasarana mudik Lebaran 2023 agar masyarakat dapat merencanakan perjalanan mudiknya dengan aman, lancar dan nyaman. Pemerintah memperkirakan ada sekitar 123,8 juta orang akan melakukan perjalanan mudik tahun ini. Angka ini meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya sejumlah 85 juta orang lebih.(sof/ANTARA)
POPULER
