HUKUM
Pilot Susi Air Berwarga Selandia Baru Terus Dicari TNI-Polri di Paro
Jayapura, FNN - Komandan Satgas Damai Cartenz Kombes Faizal Rahmadani mengakui hingga kini TNI-Polri masih mencari keberadaan pilot Susi Air Philip Merthens yang berkebangsaan Selandia Baru. \"Sampai saat ini belum dapat diketahui keberadaannya karena GPS-nya sudah tidak menyala sejak Selasa (7/2) sekitar pukul 10.00 WIT, \" jelas Kombes Faizal kepada Antara, Kamis. Ketika dihubungi dari Jayapura, Kombes Faizal yang juga menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Dirkrimum) Polda Papua mengatakan lokasi ke 15 pekerja bangunan tidak bersama pilot atau penumpang pesawat Susi Air. Ke 15 pekerja itu sudah berada di gunung dan bersembunyi setelah berhasil melarikan diri ke gunung dengan bantuan warga. \"TKP evakuasi ke 15 pekerja berbeda dengan TKP pilot Susi Air yang berada di lapangan terbang, namun keduanya masih masuk Distrik Paro, Kabupaten Nduga,\" jelas Faizal. Dijelaskannya, Distrik Paro selama ini menjadi markas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya dan sebelum melakukan aksi pembakaran pesawat Pilatus Porter milik Susi Air, KKB mengancam hendak membunuh para pekerja. Mendapat ancaman itu mereka kemudian melarikan diri ke gunung dan diselamatkan warga, kemudian saat berada di ketinggian sempat berkomunikasi sehingga diketahui posisinya. \"Saat ini masih dilakukan berbagai upaya untuk mengetahui keberadaan pilot tersebut,\" kata Kombes Faizal. KKB pimpinan Egianus Kogoya Selasa pagi (7/2) membakar pesawat milik Susi Air yang dipiloti Philip Merthens dengan membawa lima penumpang dari Timika.(ida/ANTARA)
Dua Hakim MK Dicurigai Soal Perubahan Substansi Putusan
Jakarta, FNN - Pengacara Zico Leonard Djagardo Simanjuntak mengatakan mencurigai dua orang Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia terkait kasus dugaan perubahan substansi putusan perkara nomor 103/PUU-XX/2022 tentang uji materi UU MK mengenai pencopotan Hakim Aswanto.\"Saya sampaikan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) saya mencurigai dua nama hakim,\" kata Pengacara Zico Leonard Djagardo Simanjuntak di Jakarta, Kamis.Saat ditanya siapa dua nama hakim MK yang dicurigai Zico, ia enggan menjawab. Meskipun hanya mencurigai dua nama hakim ia tetap melaporkan sembilan hakim MK karena harus tetap diperiksa oleh kepolisian.Kepada wartawan, ia menjelaskan alasan kecurigaan kepada dua hakim tersebut. Pertama, jika dirunut dari kronologi kejadian peristiwa, itu terjadi dalam waktu yang begitu cepat atau sekitar 49 menit.\"Dengan kronologis waktu yang sangat cepat ini harus ada koordinasi, ada mastermind,\" jelas dia.Artinya, sambung Zico, ada pelaku yang melakukan dan ada yang bertindak sebagai mastermind. Atas dasar itu, dua nama yang dicurigai telah disampaikan kepada MKMK dengan tetap melaporkannya ke polisi.Ketika ditanya lebih jauh alasan kecurigaan Zico kepada dua hakim konstitusi tersebut, ia mengatakan keduanya dinilai paling memungkinkan melakukan perbuatan atau tindakan mengubah substansi putusan perkara nomor 103/PUU-XX/2022 tentang uji materi UU MK mengenai pencopotan Hakim Aswanto.\"Mereka yang paling memiliki waktu dan akses dibandingkan hakim-hakim lain untuk melakukan perubahan,\" ucap dia.Lebih detail, ia menjelaskan akses yang dimaksud ialah merujuk kepada hakim konstitusi yang dicurigai tersebut kenal dengan pegawai jika dibandingkan hakim-hakim lainnya.\"Dia adalah orang yang pasti dekat dengan pegawai, sehingga dia bisa dengan waktu cepat melakukan itu memerintahkan pegawai,\" jelas dia.(ida/ANTARA)
Tukang Cukur Lukas Enembe Diperiksa KPK Soal Perintah ke Singapura
Jakarta, FNN - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tukang cukur rambut Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe (LE) untuk dimintai keterangan terkait perintah ke Singapura.\"Benar, informasi yang kami terima, tim penyidik bertempat di Gedung Merah Putih KPK telah memeriksa salah seorang saksi yang berprofesi sebagai pemangkas rambut, yakni Budi Hermawan alias Beni untuk tersangka LE,\" kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu.Ali menerangkan saksi atas nama Budi Hermawan tersebut diperiksa, antara lain, soal perintah ke Singapura dari Lukas Enembe.Selain itu penyidik KPK memeriksa yang bersangkutan untuk didalami pengetahuannya soal dugaan aliran uang dari Lukas Enembe.\"Saksi kemudian didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan ada perintah tersangka LE untuk ke Singapura dan didalami terkait aliran uang tersangka LE,\" ujarnya.Ali menegaskan KPK memanggil para saksi tanpa memandang profesinya, namun atas pengetahuan dan keterangannya untuk memperjelas perbuatan para tersangka.Penyidik KPK telah menetapkan Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Provinsi Papua.Selain Lukas Enembe, KPK menetapkan Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka (RL) sebagai tersangka dalam kasus itu.Tersangka Rijatono Lakka diduga menyerahkan uang kepada Lukas Enembe sekitar Rp1 miliar setelah terpilih mengerjakan tiga proyek infrastruktur di Pemprov Papua, yakni proyek multiyears atau tahun jamak peningkatan Jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp14,8 miliar, proyek tahun jamak rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp13,3 miliar, serta proyek tahun jamak penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.KPK menduga Lukas Enembe telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya di mana berdasarkan bukti permulaan sejauh ini berjumlah sekitar Rp10 miliar.KPK telah memperpanjang penahanan terhadap Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe selama 40 hari ke depan demi kepentingan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur Papua.Perpanjangan masa penahanan untuk 40 hari ke depan, terhitung mulai 2 Februari 2023 sampai dengan 13 Maret 2023, penahanan akan dilakukan di Rutan KPK.Penyidik mengungkapkan perpanjangan penahanan terhadap Lukas Enembe itu dilakukan demi kepentingan pengumpulan alat bukti untuk semakin memperkuat dugaan perbuatan tersangka Lukas Enembe.(sof/ANTARA)
Mahkamah Syar'iah Menangani 54 Perkara Dispensasi Pernikahan Dini
Banda Aceh, FNN - Mahkamah Syar\'iyah Jantho Aceh Besar menangani sebanyak 54 permohonan dispensasi pernikahan dini dalam kurun waktu 2022 atau sedikit menurun dibandingkan 2021 mencapai 67 kasus.\"Angka pernikahan dini di Aceh Besar masih tergolong tinggi. Khusus 2022 perkara yang diputus sebanyak 52 perkara dan yang dicabut dua perkara, dan kalau tahun ini baru tiga perkara,\" kata Juru Bicara Mahkamah Syar\'iyah Jantho Fadlia, di Banda Aceh, Rabu.Fadlia menyebutkan pada 2021 pihaknya menangani sebanyak 67 perkara dan tidak ada perkara yang dicabut, dan secara umum angka pernikahan dini di Aceh Besar masih tinggi, hanya mengalami sedikit penurunan.Dirinya menyampaikan terdapat beberapa alasan untuk pengajuan dispensasi nikah tersebut yakni hamil di luar nikah, melakukan hubungan layaknya hubungan suami dan istri, ditangkap oleh masyarakat karena selalu berdua-duaan, dan putus sekolah.\"Alasan kenapa mengajukan dispensasi harus disebutkan. Ini yang terkadang jadi pertimbangan calon pengantin di bawah umur, sehingga masih banyak yang enggan mengajukan dispensasi nikah,” ujarnya.Fadlia menjelaskan sebab syarat pernikahan di bawah umur itu tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.Persyaratan yang dibutuhkan, kata dia, yaitu surat permohonan dispensasi, fotokopi KTP kedua orang tua/wali, KK (kartu keluarga), KTP atau kartu identitas calon, akta kelahiran, KTP atau kartu identitas calon pasangan anak.Selain itu, juga dibutuhkan fotokopi ijazah pendidikan terakhir atau surat keterangan masih sekolah, terakhir surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.Surat penolakan tersebut berisi tentang tidak diberikan izin pernikahan anak di bawah umur atau kurang dari 19 tahun. Selain itu surat gugatan jika memang ada, dan dalam pasal 7 ayat (2) UU tentang perkawinan, menekankan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan harus disertai alasan yang kuat.\"Bahkan, juga harus disertai dengan bukti-bukti yang mendukung untuk diberikannya dispensasi kawin,” katanya.Fadlia menambahkan untuk prosedur pengajuan dispensasi nikah, orang tua mempelai di bawah umur dapat mengajukan permohonannya kepada pengadilan agama.Dirinya berharap Pemerintah Aceh Besar dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait usia pernikahan yang produktif, karena menikah dini banyak memiliki efek buruk, selain dekat dengan perceraian, juga mempengaruhi kesehatan reproduksi.“Secara hak, anak-anak tersebut kehilangan waktu bermain dan waktu belajar, karena di usia tersebut seharusnya mereka menghabiskan waktu untuk belajar, namun harus mengurus anak dan suami, pernikahan dini juga berpengaruh terhadap stunting,” demikian Fadlia.(sof/ANTARA)
Tim Pengawas Minyak Goreng Diterjunkan Polda Sumsel
Palembang, Sumatera Selatan, FNN - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) menerjunkan tim pengawas untuk memastikan pendistribusian minyak goreng dari distributor setempat tersalurkan ke masyarakat secara proporsional.Direktur Ditreskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Agung Marlianto di Palembang, Sabtu, mengatakan tim pengawas itu merupakan personel dari Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumsel yang diterjunkan ke setiap 17 kabupaten dan kota di provinsi itu.Tim pengawas dari kepolisian itu tergabung dalam Satuan Tugas Pangan Sumatera Selatan bekerja secara efektif juga untuk memastikan langsung kondisi pasokan minyak goreng di tingkat produsen dan distributor, apakah dalam jumlah yang cukup.Menurut dia, upaya tersebut penting guna mengantisipasi terjadinya kelangkaan minyak goreng menjelang bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.Kepala Subdit 1 Indagsi Ditreskrimsus Polda Sumsel Kompol Hadi Saefudin mengatakan Kabupaten Banyuasin menjadi daerah pertama yang didatangi tim pengawas Subdit 1 Indagsi untuk menjalankan tugas mereka itu, pada Senin.Tim ini memantau ketersediaan minyak goreng di tiga pabrik milik PT. Tunas Baru Lampung (TBL), PT Sinar Alam Permai (SAI), PT Indo Karya Internusa (IKI) dan distributornya masing-masing di Jalan Raya Palembang – Betung KM 14, Banyuasin.Perusahaan tersebut merupakan salah satu pemasok utama minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Sumsel dan Bengkulu.\"Hasil pemantauan dari tim kepolisian ini memastikan tidak ditemukan kendala dan hambatan, baik dalam proses produksi maupun penyaluran minyak goreng,” kata dia.Ia menjelaskan ketersediaan stok minyak goreng perusahaan itu dengan produksi rata-rata sebanyak 670 kiloliter atau 659,28 ton per hari, sehingga cukup tersedia dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri nanti.\"Minyak goreng dalam bentuk curah itu didistribusikan secara merata ke setiap kabupaten/kota di Sumsel dan Bengkulu. Kecukupan stok tersebut mengartikan tidak ada kelangkaan minyak goreng di Sumsel, khususnya dalam bentuk curah,\" ujarnya.Sebelumnya berdasarkan laporan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel pada awal Februari 2023 di sejumlah pasar tradisional saat ini menjual minyak goreng curah rata-rata senilai Rp15.500 - Rp15.640 per liter dan minyak goreng kemasan Rp16 ribu – Rp17 ribu per liter.(sof/ANTARA)
Naik Signifikan Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas di Jateng
Semarang, FNN - Polda Jawa Tengah mencatat pelanggaran dan pengenaan tilang terhadap pelanggar lalu lintas selama 2022 mengalami peningkatan signifikan di banding tahun sebelumnya.Irwasda Polda Jawa Tengah Kombes Pol.Untung Sudarto saat menjadi komandan Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi 2023 di Semarang, Selasa, mengatakan, jumlah pelanggaran lalu lintas selama 2022 tercatat mencapai 1,068 juta pelanggaran.Jumlah tersebut, kata dia, naik sekitar 71 persen di banding tahun sebelumnya yang mencapai 374 ribu pelanggaran.Peningkatan juga terjadi pada pemberian sanksi yang mencapai 788 ribu tilang pada 2022.\"Pemberian tilang naik 68 persen dibanding 2021,\" katanya.Pada Operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi 2023 ini, lanjut dia, 3.331 orang personel gabungan Polri, TNI, dan pemangku kepentingan terkait lainnya akan diterjunkan.Operasi cipta kondisi menjelang Idul Fitri 2023 itu sendiri akan digelar mulai 7 hingga 20 Februari.Dalam operasi keselamatan ini nantinya, ia mengharapkan kedisiplinan dalam berlalu lintas dapat meningkat, serta angka kecelakaan, pelanggaran, serta fatalitas korban kecelakaan lalu lintas bisa ditekan.\"Dalam pelaksanaan operasi keselamatan ini, 40 persen preventif, 40 persen preemtif, dan 20 persen penegakan hukum,\" katanya.(ida/ANTARA)
Susi Air di Paro Kabupaten Nduga
Jayapura, FNN - Kelompok kriminal bersenjata (KKB), Selasa, diduga bakar pesawat milik Susi Air dengan nomor penerbangan SI 9368 saat berada di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga. \"Memang benar ada laporan tentang pesawat milik Susi Air yang dibakar KKB di Paro, Kabupaten Nduga,\" kata Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius Fakhiri kepada ANTARA di Jayapura. Dijelaskan bahwa pesawat yang dipiloti Capten Philips M. berkebangsaan Selandia Baru membawa lima penumpang, termasuk seorang bayi. Pesawat jenis Pilatus Porter terbang dari Timika pukul 05.33 WIT dan dijadwalkan tiba ke Bandara Moses Kilangin Timika pukul 07.40 WIT. \"Dari pengecekan yang dilakukan dari udara, terlihat pesawat terbakar di ujung lapangan terbang Paro,\" kata Irjen Pol. Fakhiri. Ketika ditanya kondisi pilot dan penumpang, Kapolda Papua mengaku belum dapat dipastikan. \"Belum diketahui nasib pilot beserta lima penumpang lainnya,\" kata Kapolda Papua. Ia menyebutkan nama lima penumpang pesawat milik Susi Air, yaitu Demanus Gwijangge, Minda Gwijangge, Pelenus Gwijangge, Meita Gwijangge, dan Wetina W.(ida/ANTARA)
Perawat RS Palembang Ditetapkan sebagai Tersangka Menggunting Jari Bayi
Palembang, Sumatera Selatan, FNN - Aparat Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, Sumatera Selatan, secara resmi menetapkan oknum perawat Rumah Sakit (RS) Muhammadiyah kota setempat, DN, sebagai tersangka atas kasus dugaan menggunting jari bayi yang sedang dirawat.Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes) Palembang Komisaris Besar Polisi Mokhamad Ngajib, kepada wartawan di Palembang, Senin, mengatakan penetapan status tersangka itu dilakukan setelah penyidik memeriksa saksi yang dipertegas oleh kecukupan alat bukti.DN diperiksa penyidik Satuan Reserse Kriminal bersama enam orang saksi lainnya yang terdiri atas keluarga korban, serta dari pihak rumah sakit, Senin siang.Dari situ, penyidik menemukan adanya unsur kelalaian dari tersangka saat hendak memotong perban infus di tangan bayi usia delapan bulan menggunakan gunting medis.Namun, lanjutnya, DN diduga kurang berhati-hati saat menggunting perban dengan gunting medis, sehingga jari kelingking tangan sebelah kiri bayi perempuan itu ikut tergunting padahal sebelumnya sudah diingatkan orang tua korban.Maka atas perbuatannya itu tersangka DN dijerat melanggar Pasal 360 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara selama lima tahun,” kata dia.Adapun diketahui peristiwa tersebut terungkap setelah orang tua korban membuat laporan ke Sentra Pelayanan Terpadu Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, Sabtu (4/2) siang.Kepada polisi Suparman (38), warga Jakabaring, Palembang melaporkan oknum perawat RS Muhammadiyah, DN karena diduga menggunting jari kelingking sebelah kiri anaknya.Perbuatan itu berlangsung saat DN merawat korban di sebuah kamar perawatan layanan umum karena sakit demam pada Jumat (3/2) lalu.Akibatnya korban bayi menjalani operasi atas luka pada jari tangannya dan saat ini masih dirawat secara intensif di ruang VIP RS Muhammadiyah Palembang.(sof/ANTARA)
KPK: Penyelidikan Formula E Masih Berjalan
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan penyelidikan terkait laporan masyarakat atas dugaan korupsi pada penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta masih terus berjalan.Hal itu disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat menanggapi isu bahwa kembalinya jaksa Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung ada kaitannya dengan penyelidikan Formula E.\"Terkait dengan kembalinya Direktur Penuntutan ke Kejaksaan Agung, kami membaca masih sampai hari ini seolah berkaitan dengan penyelidikan Formula E yang sedang dilakukan. Penyelidikan masih terus dilakukan dan itu tentu di bawah kendali Direktorat Penyelidikan,\" kata Ali Fikri di Jakarta, Senin.Ali juga berharap publik tidak terus mengaitkan kembalinya Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung dengan penyelidikan Formula E.Ia menegaskan bahwa kembalinya Jaksa Fitroh Rohcahyanto ke Korps Adhyaksa adalah atas permintaan pribadi yang bersangkutan setelah lebih dari 11 tahun mengabdi sebagai jaksa KPK.Lebih lanjut Ali juga berharap tidak ada narasi-narasi yang mengaitkan antara penindakan oleh KPK dan isu politik. Dia menambahkan bahwa penindakan oleh KPK adalah murni penegakan hukum, murni tanpa muatan politik.\"Berharap tidak ada lagi dikait-kaitkan dengan politik dan lain-lain karena kami tidak berada di wilayah politik semacam itu. Kami tetap lurus penyelidikan yang sedang kami lakukan adalah proses hukum,\" tuturnya.Ia juga menyebut pernyataan yang mengaitkan penindakan KPK dengan isu politik adalah sebuah bentuk intervensi terhadap tugas KPK memberantas korupsi di Tanah Air.\"Justru pernyataan-pernyataan itu sebagai bentuk intervensi sesungguhnya kepada kami penegak hukum dengan narasi-narasi dibawa ke wilayah politik. Saya kira setop dan akhiri persoalan seperti itu,\" pungkasnya.(sof/ANTARA)
Fahri Hamzah Tegaskan Penurunan IPK Indonesia Tanggungjawab Jokowi, bukan KPK
Jakarta, FNN - Laporan Transparansi Internasional Indonesia yang menyebut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun drastis. Penurunan IPK Indonesia dari peringkat ke-38 menjadi 34 diikuti penurunan posisi Indonesia, dari peringkat 96 dunia menjadi peringkat 110. Hal ini dianggap sebagai kegagalan negara atau pemerintah dalam memberantas korupsi di tanah air. Penurunan IPK Indonesia itu, kesalahannya tidak bisa dibebankan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diketahui, selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), IPK Indonesia memang turun naik. Pada 2014 di awal menjabat, Jokowi mewarisi skor 34. Setahun kemudian, skor naik menjadi 36. Lalu, kembali naik menjadi 37 dan sempat mencapai posisi tertinggi di 2019 dengan 40. Sayang setahun kemudian turun ke 37, dan bahkan tahun 2022 kembali ke peringkat ke-34. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menegaskan, tidak sependapat jika IPK Indonesi yang merosot itu dianggap sebagai kesalahan KPK. Menurut wakil ketua umum partai nomer urut 7 ini, ada pihak yang lebih bertanggung jawab dalam perbaikan IPK Indonesia tersebut, yakni Presiden Republik Indonesia. \"IPK itu adalah prestasi negara semuanya. Tidak bisa keberhasilannya diklaim KPK atau ketika ada penurunan IPK lantas kesalahannya dibebakankan ke KPK kalau IPKnya turun, kemana tanggung jawab presiden? Apakah Anda mengabaikan kekuasaan yang besar ini?\" ujarnya Atas dasar alasan itu, mantan Wakil Ketua DPR Periode 2014-2029 ini menilai publik tidak perlu muluk-muluk memberi beban KPK sebagai pahlawan pemberantasan korupsi Sebab, ada seorang Presiden yang lebih cocok disebut sebagai pahlawan karena pemilihannya menghabiskan anggaran hingga Rp 100 Triliun. \"Sementara memilih ketua KPK ongkosnya kurang dari Rp1 Miliar. Ngerti nggak beda antara miliar dan triliun?\" tanya Fahri. Jika memang publik serius dengan pemberantasan korupsi, lanjut Fahri, maka Presiden Jokowi harus dituntut untuk konsentrasi melakukan pembenahan. Jika perlu, seorang calon Presiden (Capres) yang akan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024 mendatang harus dimintai komitmennya berupa Perjanjian hitam di atas Putih, berjanji bisa hilangkan korupsi dalam satu tahun menjabat sebagai Presiden RI. \"Wajibkan calon presiden untuk berjanji, \'setahun jadi presiden korupsi hilang dan indeks persepsi korupsi kita tertinggi di dunia\'. Kalau anda berani kampanye ini, baru saya anggap anda serius memberantas korupsi di negeri ini. Jangan tipu rakyat terus\" tutup politisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini. Sebaliknya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merasa bahwa turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari 38 menjadi 34 bukan penilaian terhadap kesalahan pemerintah saja. Mahfud membela eksekutif yang dianggapnya telah bertindak maksimal dalam pemberantasan korupsi dengan mengutip penangkapan-penangkapan koruptor oleh lembaga-lembaga negara, khususnya oleh Kejaksaan Agung. \"Harus diketahui juga bahwa turunnya indeks persepsi korupsi bukan hanya penilaian ke pemerintah tapi terhadap legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kalau di eksekutif, rasanya kita sudah habis-habisan dan buktinya naik penegakan hukumnya,\" kata Mahfud, Jumat (3/2/2023). Mahfud menegaskan, korupsi itu dimulai dari pembuatan undang-undang di DPR, dan pelaksanaanya di lembaga peradilan, sehingga kesalahan penurunkan IPK Indonesia tidak bisa sepenuhnya kesalahan dibebankan ke pemerintah. \"Korupsi itu, ketika pembuatan undang-undang, korupsi ketika proses peradilan, dan sebagainya,\" tegas Mahfud MD. (Ida)
POPULER
