HUKUM
"Presidential Threshold" Konstitusional Meski Diuji 27 Kali
Jakarta, FNN - Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menegaskan bahwa pasal yang mengatur tentang ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) adalah konstitusional meski telah diuji sebanyak 27 kali.\"Sampai sejauh ini, norma dimaksud (Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu) pernah diuji konstitusionalitas-nya sebanyak 27 permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah,\" ucap Saldi Isra dalam sidang pembacaan putusan, dipantau di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi, dari Jakarta, Selasa.Dari kesemua putusan tersebut, tutur Saldi melanjutkan, terdapat lima putusan yang amar putusan-nya menyatakan menolak permohonan Pemohon, sedangkan putusan-putusan lainnya dinyatakan tidak dapat diterima.Oleh karena isu konstitusional yang dimohonkan dalam perkara ini, yakni perkara Nomor 4/PUU-XXI/2023, pada intinya tidak berbeda dengan putusan-putusan sebelumnya berkenaan dengan ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden.\"Merujuk semua putusan tersebut, pada intinya Mahkamah berpendirian bahwa ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah konstitusional,\" ujar Saldi Isra.Pasal ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden menyatakan, \"Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya\".Saldi Isra menambahkan, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan, dari semua putusan tersebut, terutama sejak berlakunya UU Nomor 7 Tahun 2017, dua orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra, mengajukan pendapat berbeda dan tetap pada pendiriannya bahwa ambang batas pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah bertentangan dengan UUD 1945.\"Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, ketentuan Pasal 222 UU 7/2017 adalah konstitusional,\" kata Saldi Isra. Dengan demikian, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. \"Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,\" ucap Anwar Usman.(sof/ANTARA)
Sebanyak 2.367 Personel Gabungan Mengamankan Ajang WSBK 2023 di Mandalika
Mataram, FNN - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat melibatkan sebanyak 2.367 personel gabungan untuk mengamankan ajang olahraga balap motor bertaraf internasional World Superbike (WSBK) yang berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, pada 3-5 Maret 2023.Wakil Kepala Polda NTB Brigadir Jenderal Polisi Ruslan Aspan yang ditemui usai Apel Gelar Pasukan Pengamanan WSBK 2023 di Lapangan Bhara Daksa Polda NTB, Selasa, menjelaskan personel gabungan tersebut berasal dari unsur TNI, Polri, dan instansi pemerintahan.\"Jadi, dari total yang terlibat 2.367 orang ini, terdiri dari TNI, Polri, dan instansi pemerintahan dengan jumlah 2.200 personel. Sisanya 167 personel adalah BKO (bawah kendali operasi) dari Polda Bali, Jawa Timur, dan Mabes Polri,\" kata Ruslan.Dia mengatakan bahwa jumlah personel BKO pada pelaksanaan pengamanan WSBK 2023 ini berkurang dari gelaran sebelumnya.\"Namun, jumlah BKO yang lebih sedikit ini telah membuktikan bahwa NTB dianggap sudah mampu mengamankan kegiatan internasional sekelas WSBK,\" ujarnya.Wakapolda menambahkan tugas pengamanan WSBK berlangsung sejak 1 hingga 7 Maret 2023. Seluruh personel gabungan sudah menerima arahan perihal lokasi pengamanan.Pola pengamanan di lapangan, lanjut Ruslan, juga masih tetap sama dengan pelaksanaan ajang WSBK dan MotoGP 2022, terutama berkaitan dengan gangguan keamanan pada saat pelaksanaan.\"Pada prinsipnya pengamanan sudah siap dan keselamatan rakyat menjadi hal yang utama,\" ucap dia.Dalam amanat kepada personel yang bertugas, Ruslan mengingatkan bahwa gelaran ini bertaraf internasional sehingga NTB sebagai tuan rumah harus bisa menjamin keselamatan masyarakat dengan menciptakan situasi yang aman.\"Jangan sampai citra yang baik pada gelaran WSBK dan MotoGP sebelumnya menjadi tercoreng pada gelaran tahun 2023 ini,\" ujarnya.Wakapolda juga meminta agar koordinasi lintas sektoral tetap kuat di lapangan. Kepada seluruh personel pengamanan, Ruslan juga meminta agar meniatkan tugas ini sebagai ladang ibadah.\"Tak lupa jaga kesehatan mental dan fisik. Tetap waspada dan antisipasi sedini mungkin potensi gangguan yang kiranya akan mengganggu pelaksanaan kegiatan. Tetapi, ingat, laksanakan pengamanan secara profesional dan humanis,\" kata Ruslan.(sof/ANTARA)
MK Memutuskan Mantan Napi Boleh Menjadi Caleg DPD Setelah Bebas Lima Tahun
Jakarta, FNN - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan mantan narapidana dengan hukuman di atas lima tahun boleh mencalonkan diri lagi menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) setelah lima tahun bebas atau keluar dari penjara.\"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,\" ujar Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pada sidang pembacaan putusan yang dipantau di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi dari Jakarta, Selasa.Melalui Putusan Nomor 12/PUU-XXI/2023, MK menyatakan Pasal 182 huruf g UU Pemilu tidak berkekuatan hukum tetap.Pasal tersebut menyatakan, \"Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.\"Mahkamah Konstitusi mengubahnya menjadi, \"(i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.\"Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi juga menambahkan, \"(ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.\"Putusan ini selaras dengan Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022. Yang membedakan dalam putusan itu adalah calon anggota legislatif yang diatur merupakan calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.(sof/ANTARA)
Rafael Granada Baay Menjabat Komandan Paspampres
Jakarta, FNN - Mayjen TNI Rafael Granada Baay resmi menjabat Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) RI melalui upacara serah terima jabatan dari Marsda TNI Wahyu Hidayat, yang dipimpin Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono di Markas Komando Paspampres Jakarta, Senin.Mayjen TNI Rafael Granada Baay sebelumnya menjabat Direktur H Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI, sementara Marsda TNI Wahyu Hidayat selanjutnya menempati jabatan Komandan Komando Pasukan Gerak Cepat (Dankopasgat) TNI AU.Dalam upacara itu, Rafael Granada Baay melakukan penandatanganan pakta integritas dan berita acara serah terima jabatan, kemudian acara dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono.\"Paspampres harus tetap dalam performa terbaik karena setiap saat selalu bersinggungan dengan simbol negara dan di dalamnya terdapat juga simbol TNI,\" kata Yudo dalam sambutannya.Dia menegaskan Paspampres harus mampu menunjukkan performa yang profesional, tegas dan tidak ragu-ragu dalam bertindak, namun tetap humanis.Yudo mengingatkan setiap tugas adalah kehormatan, kebanggaan dan harga diri. Oleh sebab itu, kepentingan dan kesuksesan tugas harus didahulukan di atas segala-galanya sesuai moto Paspampres \"Setia Waspada\".\"Saya minta tidak hanya slogan, namun itu adalah tekad dan komitmen prajurit Paspampres sebagai perisai hidup simbol negara,\" katanya.Panglima TNI juga mengapresiasi pelaksanaan KTT G20 yang dilaksanakan di Bali beberapa waktu yang lalu.\"Paspampres secara profesional telah mampu melaksanakan tugas pengamanan VVIP dalam skala internasional dapat berjalan aman dan sukses,\" katanya.Yudo juga berpesan agar Paspampres harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan spektrum ancaman semakin beragam.\"Saya minta jajaran Paspampres harus mampu beradaptasi dalam mengikuti perkembangan teknologi agar dapat menangkal dan meredam ancaman tersebut,\" ujar Yudo.(ida/ANTARA)
Kemenkeu Diminta Reformasi Struktural Ditjen Pajak
Yogyakarta, FNN - Keluarga Alumni Gadjah Mada (Kagama) Universitas Gadjah Mada (UGM) meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar melakukan reformasi struktural secara menyeluruh di lembaga Direktorat Jenderal Pajak.Ketua Kagama Filsafat Charris Zubair di Kampus UGM Yogyakarta, Senin, mengatakan reformasi struktural diperlukan menyusul perkembangan kasus penganiayaan yang dilalukan putra dari pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo\"Kasus itu telah berkembang menjadi sesuatu yang menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kantor pajak,\" kata dia.Menurut Charris, reformasi struktural secara menyeluruh diperlukan agar tidak ada lagi ruang bagi pegawai pajak yang menjadi luar biasa kaya dengan cara tidak patut.Kagama Filsafat juga menginginkan Kementerian Keuangan agar lebih transparan serta melakukan pembatasan internal untuk kewenangan luar biasa yang dimiliki oleh Ditjen Pajak.\"Kewenangan yang berlebihan cenderung korup, apalagi jika mekanisme pengawasan yang tidak mumpuni dan tidak transparan,\" ujar dia.Berpijak dari kasus itu, kata Charris, Kementerian Keuangan juga perlu melakukan perbaikan moral di seluruh lembaga perpajakan.Gaya hidup hedon yang diperlihatkan oknum pegawai pajak, menurut dia, dapat memicu penurunan kepercayaan masyarakat bagi penyelenggara negara.\"Kagama Fakultas Filsafat menuntut tanggung jawab moral dan tanggung jawab formal dari lembaga negara yang memiliki otoritas, baik di bidang hukum maupun pajak,\" kata dia.Kagama Filsafat, kata dia, juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang jauh dari kewajaran.\"Kami menuntut Kementerian Keuangan bekerja sama dengan KPK dan PPATK mengusut semua harta seluruh petugas pajak di Indonesia. Pengusutan ini harus dilakukan secara transparan dan pegawai pajak yang melakukan penyelewengan harus ditindak secara tegas,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
Bharada Eliezer Berstatus Warga Binaan Lapas Salemba
Jakarta, FNN - Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI Rika Aprianti menyebut status Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E) sebagai warga binaan Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat yang dititipkan di Rutan Bareskrim Polri.“Maka Richard Eliezer sebagai warga binaan Lapas Salemba selanjutnya menjalankan pidana atau dititipkan di Rutan Bareskrim Polri dengan pengawasan dan pendampingan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),” kata Rika dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.Menurut Rika, penitipan Eliezer di Rutan Bareskrim Polri merupakan rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) dengan pertimbangan keamanan, keselamatan, dan pembinaan karena statusnya sebagai \"justice collaborator\" (JC).“Hal itu, berdasarkan koordinasi, kerja sama, dan rekomendasi LPSK dengan pertimbangan keamanan,” kata dia.Sebelumnya, Eliezer dipindahkan dari Rutan Bareskrim Polri ke Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat, Senin (27/2), pukul 14.30 WIB untuk melakukan eksekusi atas putusan pidananya selama satu tahun enam bulan.Di Lapas Kelas IIA Salemba Jakarta Pusat, Eliezer langsung dilakukan pendaftaran atau registrasi pemeriksaan kesehatan dan asesmen sehingga mulai hari itu status Eliezer berubah dari tahanan menjadi narapidana atau warga binaan Lapas Kelas IIA Salemba. Setelah proses administrasi selesai, malam harinya Eliezer diantarkan kembali ke Rutan Bareskrim Polri dengan pengawalan dari Polres Jakarta Pusat didampingi LPSK, Ditjenpas, dan petugas Lapas Salemba.“Pada prinsipnya Lapas Salemba siap untuk penempatan Richard Eliezer, baik dari sisi pengamanan, pembinaan, dan pemenuhan hak lainnya. Namun, di sisi lainnya karena kami menghormati rekomendasi dan pertimbangan LPSK, maka selanjutnya Richard Eliezer sebagai warga binaan Lapas Salemba menjalankan pidana di Rutan Bareskrim dengan pendampingan LPSK,” kata Rika.Rika memastikan hak-hak dasar dan hak bersyarat Richard Eliezer selama menjalani pidana di Rutan Bareskrim Polri akan tetap dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.Richard Eliezer terlebih dahulu menjalani eksekusi atas putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibanding empat terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua lainnya (Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma\'ruf). Ini dikarenakan putusan Eliezer sudah dinyatakan inkrah setelah pihak pengacara dan jaksa penuntut umum menyatakan menerima putusan hakim tingkat pertama itu.Dalam sidang di PN Jakarta Selatan, Rabu (15/2), majelis hakim yang diketuai Wahyu Imam Santoso menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Richard Eliezer dengan pidana satu tahun enam bulan.Hakim menyatakan bahwa Richard Eliezer terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(ida/ANTARA)
Soal Moge Harley dan Jeep Rubicon, KPK Akan Mengklarifikasi Rafael
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan salah satu poin klarifikasi terhadap eks pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun Trisambodo adalah soal kepemilikan motor gede (moge) Harley Davidson dan Jeep Wrangler Rubicon.\"Saya kira semua yang terkait dengan kepemilikan harta yang didaftarkan oleh yang bersangkutan menjadi materi klarifikasi yang akan dilaksanakan Rabu besok (1/3), saya kira kalau substansi lebih dalam belum bisa saya sampaikan,\" kata Plt. Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding di Jakarta, Senin.Ipi mengatakan KPK telah melayangkan surat undangan kepada Rafael namun belum menerima konfirmasi apakah yang bersangkutan akan memenuhi undangan tersebut.Lebih lanjut ia berharap Rafael Alun Trisambodo bisa hadir serta membawa bukti-bukti untuk klarifikasi soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya.Meski demikian Ipi enggan berkomentar soal tindak lanjut KPK soal temuan tersebut, dia mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti berdasarkan hasil klarifikasi pada Rabu besok.\"Saya tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan atau klarifikasi besok. Kita tunggu hasilnya nanti,\" ujarnya.Nama pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo menjadi perhatian publik setelah putranya, Mario Dandy Satrio, menjadi tersangka kasus penganiayaan terhadap anak Pengurus Pusat GP Ansor.Kejadian tersebut membuat publik menyoroti gaya hidup mewah Mario yang kerap pamer kemewahan di media sosial dan berujung dengan sorotan masyarakat soal harta kekayaan Rafael yang mencapai sekitar Rp56 miliar.Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan bahwa harta Rafael Alun Trisambodo yang mencapai sekitar Rp56 miliar tidak sesuai dengan profil kekayaannya.Pahala Nainggolan menegaskan tidak ada larangan bagi pejabat untuk mempunyai aset atau harta kekayaan dalam jumlah besar, asalkan profilnya sesuai.\"Jumbo sih bukannya dilarang, kalau lihat di \'announcement\' banyak yang jumbo, namun yang jadi masalah kan profilnya enggak \'match\'. Jadi jangan jumbo, ini kementerian, kalau profilnya \'match\' enggak apa-apa. Misalnya bapaknya sultan, warisannya gede gitu, ada juga pejabat yang begitu,\" kata Pahala Nainggolan di Jakarta, Kamis (23/2)Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan II untuk mempermudah proses pemeriksaan harta kekayaannya.(sof/ANTARA)
Identitas Pelaku Penyerangan Warga di Wamena sudah Diketahui Polisi
Wamena, FNN - Kepolisian Resor Jayawijaya sudah mengantongi identitas para pelaku penyerangan terhadap warga pada dua lokasi di Distrik Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Minggu (26/2) malam. Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Polisi Mathius Fakhiri ketika dihubungi di Wamena, Senin, mengatakan saat ini polisi sedang mendalami kasus penyerangan tersebut dan sudah mengetahui identitas pelakunya. \"Masyarakat diminta tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan berita yang tidak bertanggung jawab atau hoaks,\" kata Kapolda. Ia menjelaskan kasus penyerangan terhadap warga sipil di Wamena terjadi di Jalan Suci dan Jalan Sanger dengan korban dua orang, yakni Laude Deti (42) dan Esra Surbakti (39) yang kini menjalani perawatan di RSUD Wamena. Di salah satu tempat kejadian perkara si Jalan Sanger, pelaku meninggalkan barang bukti berupa sepeda motor Nopol PA 2107 dan sebuah parang yang kini sudah diamankan polisi. \"Para pelaku penganiayaan tidak ada kaitannya dengan kasus kerusuhan yang terjadi pada Kamis (23/2),\" tegas Kapolda. Kerusuhan yang terjadi di Sinakma, Wamena, Kamis (23/2), berawal dari isu penculikan. Saat anggota Polres Jayawijaya berupaya menangani kasus itu, tiba-tiba ada sekelompok orang yang memprovokasi dengan menyerang anggota polisi.Polisi kemudian mengeluarkan tembakan peringatan, tetapi tidak digubris warga hingga terjadi kerusuhan. Tercatat 10 orang meninggal dunia dan 41 orang mengalami luka-luka, termasuk anggota Polri.(ida/ANTARA)
Mantan Kepala BPN DKI Tetap Divonis 3,5 tahun
Jakarta, FNN - Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta Jaya tetap divonis 3,5 tahun penjara terkait kasus tanah di Cakung, Jakarta Timur, sehingga merugikan pemilik tanah senilai Rp600 miliar.\"Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Desember 2022 Nomor 545/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst., yang dimintakan banding tersebut,\" ucap Majelis Hakim PT DKI Jakarta yang diketuai Nelson Pasaribu sebagaimana tertuang dalam putusan PT Jakarta Nomor 21/PID/2023/PT DKI, yang dikutip dari situs Mahkamah Agung, Senin.Pada 15 Desember 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 3,5 tahun penjara kepada Jaya karena terbukti melakukan tindak pidana membuat surat palsu. Jaksa dan Jaya tidak terima dan sama-sama mengajukan banding.Hakim menilai, Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian dan dianggap tidak menjalankan sistem pemerintahan yang baik.Sementara hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, sudah berusia lanjut, dan sudah mengabdi selama 38 tahun di kantor pertanahan.Kasus pemalsuan dokumen yang melibatkan Jaya ini merupakan buntut dari sengketa lahan di Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur pada 2019-2020 lalu. Jaya dianggap melanggar Pasal 263 KUHP karena membuat surat palsu yang menimbulkan kerugian.\"Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta pada 30 September 2019 bertempat di Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta Nomor 13/PBT/BPN.31/IX/2019 tanggal 30 September 2019 yang isinya tentang pembatalan 20 Sertifikat Hak Milik (SHM) beserta turunannya 38 Hak Guna Bangunan (HGB),\" ucap hakim.\"Terdakwa membuat dan menandatangani SK tersebut seolah-olah ada permintaan dari saksi Sofyan Djalil (eks Menteri Agraria/BPN-red) melalui pesan khusus. Sedangkan, hal tersebut tidak benar sama sekali adanya permintaan/perintah dari saksi Sofyan Djalil tersebut,\" ujar majelis melanjutkan.Hakim menilai perbuatan Jaya bertentangan dengan hukum yang berlaku atau tidak sah. Akan tetapi, Jaya menggunakan surat keputusan tersebut untuk membatalkan 38 HGB PT Salve Veritate dan selanjutnya oleh Abdul Halim digunakan untuk permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lokasi tanah menjadi atas namanya sendiri.Abdul Halim dituntut dalam berkas terpisah dengan perkara serupa. Saat dihadirkan pada persidangan Jumat (28/10), Abdul Halim yang kini berstatus tersangka dugaan pemalsuan dokumen dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Bareskrim Polri, mengaku telah menjual tanah sengketa tersebut kepada pihak PT. Temas Tbk dengan harga Rp200 miliar.(ida/ANTARA)
Penempatan Bharada E Sesuai Rekomendasi LPSK
Jakarta, FNN - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI mengatakan penempatan Bharada E atau Richard Eliezer Pudihang Lumiu di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba sesuai rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).\"Penempatan RE dilaksanakan sesuai rekomendasi LPSK dan Kejaksaan Negeri,\" kata Koordinator Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.Selain sesuai rekomendasi LPSK, katanya, penempatan mantan anak buah Ferdy Sambo di Lapas Salemba Jakarta Pusat mempertimbangkan aspek pengamanan, pembinaan, pemberian hak-hak dasar, dan hak bersyarat.\"Penempatan RE selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan LPSK dan aparat penegak hukum,\" ujarnya.Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menjalani eksekusi putusan majelis hakim kepada Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menjalani masa penahanan selama satu tahun enam bulan di Lapas Salemba Cabang Jakarta Pusat.Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Syarief Sulaiman Nahdi mengatakan Bharada Eliezer akan dipindahkan dari Rutan Bareskrim Polri ke Lapas Salemba cabang Jakarta Pusat siang ini puku 13.00 WIB.\"Untuk pelaksanaan eksekusi Eliezer akan dipindahkan ke Lapas Jakarta Pusat (Salemba), pelaksanaan akan dilaksanakan pada hari ini Senin 27 Februari 2023 pada sekitar pukul 13.00 WIB,\" kata Syarief.(ida/ANTARA)
POPULER
