OPINI
Kemana Arah Dua Pemimpin yang Berbeda
Jokowi beserta semua kroninya harus bisa mengamankan masa jabatannya berakhir, sementara Anies akan melompat dan meneruskan karir politiknya yang lebih besar. Searah dengan kehendak alam dampak politiknya dari kedua pemimpin tersebut akan berbeda. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan kunjungan kerja di Eropa. Diketahui ada 3 negara didatangi Anies Baswedan, yakni Inggris, Jerman, dan Perancis selama 8 hari. Tujuan dari kunjungan Anies di ketiga negara Eropa itu guna membahas kerja sama pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta. Menindaklanjuti kerja sama transportasi, termasuk pembiayaan MRT, tapi juga transportasi lainnya. Membahas rencana kerja sama sister city (kota kembar) dan smart city (kota cerdas). Saat ini, Jakarta sudah memiliki kerja sama sister city dengan sejumlah kota di dunia, seperti Jeddah, Seoul, Islamabad, Rotterdam, Tokyo, Los Angeles, Casablanca, dan Beijing. Kemudian, Arkansas, Berlin, New South Wales, Paris, Bangkok, Hanoi, Istambul, Maputo, Kyiv, Moskow, Al Qud\'s As-Shareef atau Jerusalem, Pyongyang, hingga Budapest. Kolaborasi antara Jakarta dengan Inggris dalam berbagai program terkait iklim apalagi Jakarta memiliki target untuk mencapai zero emission (emisi nol) pada tahun 2050. Anies Baswedan dilantik pada 16 Oktober 2017, sehingga masa jabatan Anies akan berakhir tepat 5 tahun setelah pelantikan, yakni 16 Oktober 2022. Mengapa Anies yang kita sentuh (tidak ada niat mengabaikan tokoh bangsa lainnya) karena Anies memiliki agenda kedepan sebagai kandidat Capres pada Pilpres 2024. Anies pasti menyadari masa bhaktinya sebagai gubernur akan berahir pada 16 Oktober 2022. Untuk apa melakukan kunjungan kerja dan membahasa program zero emission (emisi nol) pada 2050. Nuansa kerja politik tidak bisa dinafikan. Dalam suasana yang berbeda Bung LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang sedang menjalankan umroh terpantau melakukan kegiatan politik yang cantik dan cerdas. Bisa saja kecerdasan Anies melampaui pemikiran hanya sesaat dan kekinian. Anies memiliki sejarah dan darah sebagai juang pasti melintas dalam benak pikiranya bukan hanya masa kekinian atau hanya berpikir masa depan DKI, tetapi masa depan Indonesia. Sebab peluang sebagai RI-1 pada Pilpres 2024 terbuka dengan segala peluang dan kemungkinannya. Potensi keilmuan, kemampuan, dan integritasnya akan mengawal karir politiknya ke masa depan. Sampai di sini sudah terlintas realitas apa yang sedang dan akan terjadi pada Presiden Joko Widodo, kalau aman akan berakhir pada tahun 2024. Politik yang dimainkan selama ini sebagai presiden memiliki residu dan resiko politik yang sangat besar. Bisa jadi akan berakhir dengan menyandang gelar sebagai pahlawan “Bapak Pembangunan Infrastuktur”. Tapi justru sejarah gelap bisa terjadi sebaliknya sebagai Presiden terburuk dan berakibat resiko hukum atas kesalahannya selama menjabat sebagai presiden. Kesalahan seorang pemimpin tidak akan berubah karena perjalanan waktu (Muhammad Abduh). Agak sulit dianalogikan dua figur Anies Baswedan dengan Jokowi dalam karir dari akhir perjalanan politiknya dengan kapasitas wawasan dan intelektual, integritas, kapasitas dan potensi keilmuan yang yang berbeda, masing melekat dalam dirinya. Pada saat yang sama kunjungan ke luar negeri – Jokowi ke Amerika dan Anies ke Eropa. Dalam kapasitas yang berbeda Jokowi sebagai Presiden dan Anies sebagai Gubernur tetapi akan membawa resonansi dan kilas balik politik yang berbeda. Jokowi beserta semua kroninya harus bisa mengamankan masa jabatannya berakhir, sementara Anies akan melompat dan meneruskan karir politiknya yang lebih besar. Searah dengan kehendak alam dampak politiknya dari kedua pemimpin tersebut akan berbeda. Kedua pemimpin tersebut terus bergerak menjalankan aksinya: “Aksi tanpa teori tidak akan efisien atau tidak akan berhasil melakukan perubahan yang mendasar, kita tidak dapat membebaskan manusia tanpa sadar. Di pihak lain, teori tanpa aksi tidak akan mendapat watak ilmiah yang sejati karena tidak ada jalan lain untuk menguji teori kecuali melalui aksi’’ (Ernes Mandel). Dalam tanbih Syaikhuna al Mukarom Ahmad ShohibulwafaTajul Arifin ra: Setinggi-tingginya tahu, sedalam-dalamnya tahu. Seluas-luasnya tahu, belum tentu mengerti. Sedalam-dalamnya mengerti, seluas-luas mengerti, belum tentu merasa. Seorang pemimpin harus tahan dan legawa dengan jiwa negarawan mau dan mampu menerima kritik dan tahan berdebat dalam sebuah tekanan, tidak sebaliknya. “Ketika kalah dalam debat, dan rentan kritik - fitnah menjadi alat bagi pecundang” (Socrates). Muncul makhluk Buzer kerjanya hanya fitnah dan adu-domba. Pilpres mendatang masih cukup waktu, semoga Polres 2024 berjalan aman dan lancar, berjalan jujur dan adil, jauh dari macam-macam rekayasa tipuan. “The ballot is stronger then the bullet,” kata Presiden Amerika Abraham Lincoln. Ya, dalam pemilu, suara lebih kuat dari peluru. Bagi Jokowi bisa mengakhiri masa jabatannya dengan aman sudah cukup bagus. (*)
Mengapa Heran Jokowi Tak Dihargai Di Amerika?
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior, Pemerhati Sosial-Politik SEJUMLAH penulis dan komentator menyimpulkan secara ekplisit maupun implisit bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak diharga di Amerika Serikat (AS). Misalnya, Pak Jokowi tak disambut ketika mendarat di pangkalan militer Andrews (dekat Wahington) pada 10 Mei 2022. Kemudian, dia disambut dengan kaus oblong oleh pengusaha Elon Musk ketika Jokowi berkunjung ke komplek Space-X di Hawthorn, Californiana, pada Sabtu, 14 Mei. Sewaktu bincang-bincang di halaman Gedung Putih, ada foto yang menunjukkan Jokowi tak punya lawan bicara. Sementara Presiden Biden ngobrol dengan Sultan Hassanal Bolkiah. Di sisi lain ada PM Lee Hsien Loong yang ngobrol dengan orang lain. Di antara itulah Jokowi berdiri sendirian tanpa lawan bicara. Semua hal ini menghebohkan jagad medsos Indonesia. Dengan kesimpulan bahwa Presiden Jokowi tak dianggap di AS. Yang mengherankan, mengapa banyak orang heran melihat Jokowi tak dihargai di AS? Salah siapa? Bukankah orang Indonesia sendiri, termasuk para sekutu dekat Jokowi, tidak lagi menghargai dia? Lihat saja Bu Megawati tak menghargai Jokowi. Para ketua umum parpol koalisi lainnya juga tak menghargai. Para menteri pun sama, termasuk Menko Polhukam Mahfud MD. Bu Mega yang sejak awal merendahkan Jokowi sebagai petugas partai. Dan sekarang tegas tak mau kasih Jokowi tambahan waktu 2-3 tahun, apalagi tiga periode. Di mana penghargaan Bu Mega? Mahfud MD malah bilang Indonesia perlu pemimpin yang kuat (strong leader). Yang bermakna bahwa Jokowi sudah tak bisa diharapkan lagi. Bukankah itu artinya Mahfud tidak lagi menghargai Jokowi? Menteri BUMN Erick Thohir tak lagi peduli tugasnya. Dia sibuk mencari elektabilitas dan popularitas. Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Suharsa Monoarfa, Muhaimin Iskandar, Surya Paloh, dll, juga tak lagi peduli Jokowi. Bahkan, jika kabar ini benar, Luhut Panjaitan yang paling dekat dengan Jokowi pun, kini mulai tak menghargai Jokowi. Kabarnya, Luhut mau berhenti dan akan bermukim di luar negeri. Ini kan juga tak menghargai Jokowi. Cuma Menhan Prabowo Subianto yang masih “siap gerak” dan peduli penuh setiap saat. Yang lain-lain menjauh. Sekali lagi, mengapa Anda komplen atau mencemooh Jokowi tak dihargai di AS? Aneh sekali, bukan? Ada lagi yang sangat menyedihkan. Yaitu, foto editan yang memaksa-maksakan Presiden Biden seolah berhadap-hadapan dengan Jokowi. Editan itu kasar sekali. Latarbelakang kedua orang itu tak sinkron. Ini kan memalukan. Kalau yang membuat editan itu adalah buzzer Jokowi, ini pun termasuk tidak menghargai Presiden. Jadi, sudahlah! Stop komentar bahwa Jokowi tak dihargai. Bagus Anda berdoa agar Elon Musk tidak membatalkan janji datang ke Indonesia di bulan November. Bedoa juga agar Wapres Ma’ruf Amin sehat wal afiat untuk menyambut kepulangan Jokowi di bandara Halim PK hari ini. Berdoa pula agar para staf media di Setneg mendapat inspirasi untuk mengarang berita atau tulisan tentang hasil kunjungan Jokowi ke AS. Ini pekerjaa berat. Tidak main-main.[]
Welkam Hom, Pak
Oleh M. Rizal Fadillah Piknik atau bukan kunjungan Jokowi ke Amerika ditentukan oleh hasil yang diperoleh atau manfaat konkrit untuk bangsa dan negara. Bila hanya menguntungkan diri, keluarga atau kelompok, maka itu adalah piknik. Tanda-tanda sudah ditunjukkan sejak awal, ketika kedatangan tanpa penyambutan yang memadai. Berbeda dengan sambutan kepada Kepala Negara Malaysia, Singapura, atau Brunai Darussalam. Amerika tentu melihat sikap Indonesia lebih pada basa-basi dalam konteks kerjasama ASEAN karena Indonesia lebih dekat dengan musuh Amerika, China. Bagaimana mungkin ada simpati untuk negara yang berkolaborasi dengan lawan. Tawaran bantuan keuangan 150 Juta US Dollar kepada ASEAN nyatanya lebih fokus untuk \"keamanan inklusif\" penguatan maritim melawan China. Tumpangan kegiatan berupa pertemuan dengan CEO perusahaan AS dinilai mengemis-ngemis. Tawaran investasi, dalam bahasa wartawan senior Hersubeno Arief, seperti \"Indonesia for sale\". Publik mengkritisi dan mempertanyakan kepentingan siapa Jokowi menawarkan besi, baja, bauksit, nikel, dan industri ekonomi digital tersebut? Pertemuan di Intercontinental the Willard Hotel, Washington DC tersisip olok-olok publik ketika Presiden Jokowi salah menterjemahkan status US Secretary of Commerce Gina Raimondo. Secretary of Commerce adalah Menteri Perdagangan bukan Sekretaris sebagaimana yang disebut Jokowi. Ketika menemui pemilik Space X di Boca Chica, sebagaimana Luhut Panjaitan dulu, Elon Musk tetap menyambut dengan mengenakan kaos oblong. Pemberitaan obrolan hangat antara keduanya tanpa dibarengi dengan video yang menunjukkan kemampuan bahasa Inggris Jokowi. Bahkan tersebar Presiden Jokowi sulit berkomunikasi bebas saat berdiskusi dengan Joe Biden atau lainnya. Sebenarnya para CEO dan Elon Musk bukan tidak tahu potensi SDA Indonesia seperti besi baja, nikel dan lainnya tetapi persoalan investasi itu kompleks. Realita bahwa perizinan sulit, rumit, dan berbelit membuat investor ragu. Pengadaan lahan baik soal harga maupun konflik dengan masyarakat sering terjadi. Regulasi tumpang tindih dan berubah-ubah. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah tidak jelas. Ganti Gubernur ganti kebijakan. Permasalahan utama tentunya adalah korupsi dan stabilitas politik. Kepercayaan rakyat pada kepemimpinan Jokowi terus merosot. Ketika Pemerintahan Jokowi lemah dan goyah jangan harap investor akan datang apalagi dengan berbondong-bondong. Maksimum 2024 Presiden Jokowi dan \"Perdana Menteri\" Luhut Binsar juga akan tamat. Kini Jokowi kembali ke tanah air dengan berharap bahwa undangan pertemuan G 20 di Bali nanti, dimana Indonesia menjabat sebagai Presidency, dapat dihadiri AS. Amerika mempersyaratkan Indonesia untuk tidak mengundang Rusia. Suatu kondisi yang membuat Presidency dilematis. Kembali ke tanah air dengan wajah belum sumringah. Janji bukan solusi. Bukankah Jokowi juga menyandang predikat sebagai Presiden seribu janji tanpa bukti dan solusi ? Dunia masih akan melihat-lihat. Apalagi jika kembalinya Pak Jokowi ke Ibu Pertiwi ternyata disambut hangat oleh aksi protes mahasiswa, buruh, atau emak-emak yang terus menerus menggelinding dan menggumpal. Maka jangan harap investasi akan datang bergelombang, malahan mungkin yang ada juga akan menghilang. Atau kemungkinan besar bahwa investasi segera datang tanpa harus diundang jika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden? Mundur atau dimundurkan. Bay de wey, welkam hom, Pak. Bandung, 16 Mei 2022
Kecewa dan Cemas di Tengah Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen
Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) PERTUMBUHAN ekonomi triwulan I (Q1)/2022 tercatat 5,01 persen. Cukup mengecewakan! Loh, kok mengecewakan? Bukankah banyak pihak yang bangga dengan pertumbuhan ekonomi sebesar ini? Mengecewakan, karena kenaikan harga komoditas yang tinggi ternyata tidak mampu membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 7 persen. Padahal, kalau tercapai, lumayan untuk memenuhi janji kampanye, meskipun hanya satu kuartal. Mengecewakan, karena pertumbuhan ekonomi ternyata hanya 5 persen. Bayangkan, harga komoditas pada 2022 meroket. Harga Batubara mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah. Begitu juga harga minyak sawit mentah. Kedua komoditas ini membuat ekspor Indonesia naik tajam. Ekspor Q1/2022 naik 35,2 persen dibandingkan Q1/2021, atau naik 17 miliar dolar AS. Sedangkan surplus neraca perdagangan naik 69 persen, dari 5,5 miliar dolar AS menjadi 9,3 miliar dolar AS, atau naik 3,8 miliar dolar AS. Tapi semua itu tidak membuat ekonomi meroket. Konsumsi masyarakat dan Investasi masih stagnan, masing-masing hanya memberi kontribusi 2,3 persen dan 1,3 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Jauh lebih rendah dari tahun 2012 ketika harga komoditas juga melonjak tajam. Ketika itu, konsumsi masyarakat dan investasi masing-masing memberi kontribusi 3,0 persen dan 2,9 persen. Artinya, kenaikan harga komoditas yang melonjak tajam tersebut dinikmati sendiri oleh para oligarki. Kenaikan ini tidak menetes ke masyarakat. Karena itu juga tidak membuat investasi naik. Selanjutnya, kenaikan harga komoditas membuat penerimaan negara melonjak. Penerimaan Negara dari Perpajakan naik 38,25 persen, dari Rp290,4 triliun pada Q1/2021 menjadi Rp401,8 triliun pada Q2/2022, atau naik Rp111,4 triliun. Ditambah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), total kenaikan Pendapatan Negara menjadi Rp122,2 triliun. Tetapi, anehnya, Belanja Negara malah kontraksi, atau turun Rp32,4 triliun. Belanja Negara pada Q1 tahun lalu mencapai Rp523 triliun, sedangkan pada Q1 tahun ini hanya Rp490,6 triliun. Sehingga kontribusi Konsumsi Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi minus 0,5 persen. Di lain sisi, masyarakat dibebani kenaikan harga pangan dan harga energi. Hal ini membuat daya beli masyarakat melemah, konsumsi masyarakat stagnan. Namun demikian, Pemerintah tidak membantu meringankan beban hidup masyarakat, tidak membantu stimulus ekonomi, di mana Konsumsi Pemerintah kontraksi. Apakah kebijakan fiskal yang tidak lazim ini hanya untuk mencapai surplus anggaran APBN, di tengah derita masyarakat? APBN pada Q1/2021 tercatat defisit Rp144,2 triliun, tiba-tiba menjadi suplus Rp10,3 triliun pada periode sama tahun ini. Hal ini menunjukkan kebijakan fiskal tidak pro rakyat. Kalau saja kebijakan fiskal dilakukan secara benar, pertumbuhan ekonomi 7 persen seharusnya tidak sulit dicapai. Tambahan 2 persen bisa diperoleh dari konsumsi pemerintah, konsumsi masyarakat dan investasi. Tetapi karena negara tidak diurus, karena para pejabat lebih sibuk dengan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode, kesempatan pertumbuhan ekonomi 7 persen melayang. Tidak bisa dipungkiri, kenaikan harga komoditas dunia menjadi faktor pendongkrak ekonomi Indonesia, membuat kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 3,5 persen, merupakan kontribusi tertinggi sejak 2011. Tetapi, semua itu hanya dinikmati oleh para pengusaha oligarki. Masyarakat hanya mendapat getah berupa kenaikan harga. Kesempatan pertumbuhan ekonomi 7 persen sudah menjadi bubur. Sekarang dunia sedang menghadapi koreksi kebijakan moneter. Suku bunga global akan naik untuk melawan inflasi. Koreksi kebijakan moneter ini akan membawa konsekuensi buruk terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Harga komoditas akan turun, suku bunga akan naik, kurs rupiah akan tertekan dan melemah, pendapatan negara akan turun tajam, defisit anggaran 2023 akan kembali menjadi maksimal 3 persen dari PDB dan membuat konsumsi pemerintah akan kontraksi. Artinya, masa depan ekonomi Indonesia hingga menjelang pemilu Februari 2024 terlihat sangat suram. (*)
Diplomasi Presiden yang Kalang-Kabut
Juga, akan ditekan hentikan ketergantungan Indonesia kepada China. Harus bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang selama ini dan Islamophobia yang terus terjadi di Indonesia. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SEORANG Presiden harus menguasai minimal lima (5) fokus utama dalam penjalinan relasi dan berdiplomasi dengan negara lain, yaitu: Representing, kemampuan untuk mewakili negara; Priomoting, yaitu kemampuan untuk mempromosikan negara; Protecting, yaitu perlindungan terhadap bangsa dan kepentingan negara; Negotiating, yaitu kemampuan negosiasi demi kepentingan negara; Reporting, yaitu melaporkan situasi dan kondisi suatu negara, termasuk sidang yang dilakukan demi kepentingan negara. Seorang Presiden dituntut untuk bisa berbahasa asing agar dalam percakapan dengan lawan bicara tidak terkendala. Sangat tragis ketika sedang berdialog dengan lawan bicara tampak senyum-senyum kecut seolah sedang menunjukkan dirinya paham apa yang sedang disampaikan lawan bicara. Padahal, yang sesungguhnya terjadi dalam otaknya mengalami kebuntuan dan kemacetan karena tidak paham apa yang sedang disampaikan lawan bicaranya. Seorang Presiden juga harus berwawasan luas, terutama jika bersinggungan dengan topik ekonomi, politik, dan budaya. Kemampuan untuk bernegosiasi juga diperlukan agar perundingan berjalan dengan baik, sehingga tidak terjadi fenomena kebingungan pada nalarnya. Seorang Presiden harus memiliki kepribadian yang unggul dan wibawa itu diperlukan karena pada diri seorang Presiden menempel atas nama negara, dituntut untuk bisa bekerja diatas tekanan. Sementara itu, fungsi diplomasi lainnya dapat dipelajari selama berproses. Ketika Presiden kita melakukan kunjungan kerja ke negara lain sebagian masyarakat kita merasa was-was, karena kemampuan dan keterbatasan yang melekat pada dirinya. Was-was akan terjadi kendala hanya mengandalkan penerjemah dan ketidak-mampuannya menangkap dan sekedar berdialog secara normal dengan mitra dialog dalam forum penting. Nama, harga diri, citra dan wibawa negara melekat dalam penampilan seorang Presiden saat berada dalam forum percakapan dengan Presiden atau kepala negara dalam percaturan dunia. Jangan sampai negara dipertaruhkan karena terjadinya kecelakaan, Presiden tidak paham situasi dan kondisi politik baik negara yang dikunjungi atau situasi politik global yang sedang terjadi dan menyelimuti masalah antar negara. Apa tidak mengetahui Presiden AS Joe Biden, sedang menggalang blok untuk mengepung Presiden Rusia Vladimir Putin, tapi dia datang ke Biden ketika Indonesia berketetapan akan mengundang Putin pada pertemuan G.20. Over confidence seolah-olah Biden akan bisa ditaklukkan dalam diplomasi acak-acakan hanya bermodal pengalaman bisa marah-marah di dalam negerinya kepada para pembantu menterinya. Apa tidak mengetahui bahwa Singapura di-blacklist Russia, tapi dia mengekor Singapura untuk mencari perlindungan ke AS. Amerika dan sekutunya sedang sibuk luar biasa menggalang kekuatan melawan Rusia. Kepentingan Joe Biden dan PM Singapura Leen Hsien Loong dalam US-ASEAN Summit cuma mau melakukan diplomasi dan demonstrasi menekan Putin dan Presiden China Xi Jinping. Apabila Presiden kita mengabaikan situasi politik global, sedang di kepala sang Presiden, hanya karena ingin menyelamatkan perekonomian Indonesia, dan mencari pinjaman berdalih menarik investasi, kalau ini yang terjadi maka terjadilah proses diplomasi yang kalang-kabut. Sinyal tidak ada sambutan resmi dari pemerintah Amerika. Dikabarkan ketika Jokowi dan rombongan tiba di Pangkalan Militer Andrews, Washington D.C., Amerika, Selasa (10/5), sekitar pukul 21.40 waktu setempat atau pukul 08.40 WIB, Rabu, tidak ada penyambutan resmi dari pejabat Amerika. Ini sinyal harus melangkah dan bersikap hati-hati. Itu sinyal politis, Amerika merasa tak berkepentingan dengan Indonesia atau lebih parah Indonesia hanya dianggap sebagai negara yang tidak diperlukan baik secara politik, ekonomi dan kekuatan yang layak diajak bicara apalagi untuk diajak masuk malam sekutu mereka. “Seperti kambing lapar mencium rumput, dia sadar ada harimau bersembunyi di situ. Tapi dia berharap sang harimau berbaik hati”, ini fatal sekali. Presiden Indonesia datang ke Amerika dalam rangka menghadiri US-ASEAN Summit (KTT ASEAN – Amerika membahas perubahan iklim). Kalau dalam fokus bukan perubahan iklim yang menjadi prioritas, “tetapi bagi Presiden Joko Widodo, ini langkah terakhir menyelamatkan krisis di dalam negerinya”. Dia datang ke Amerika pasti dengan kepala menunduk”. Presiden Jokowi mungkin sekuat tenaga berusah saat ketemu Joe Biden akan menyelipkan agenda mohon bantuan (mungkin juga akan berhutang dengan dalih investasi). Kalau itu yang menjadi agenda dalam pikirannya, proses diplomasi akan kocar-kacir. Presiden Jokowi harus siap mental, apabila negosiasi permintaannya akan ditolak atau minimal tidak direspon. Berbalik arah bisa jadi justru akan ditekan Biden yang bersikeras dan tegas minta Jokowi tidak mengundang Putin untuk hadir dalam G20 di Bali (batalkan mengundang Putin). Juga, akan ditekan hentikan ketergantungan Indonesia kepada China. Harus bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang selama ini dan Islamophobia yang terus terjadi di Indonesia. Kalau itu tidak dipahami dan tidak direspon positif oleh Presiden Jokowi bisa terjadi sinyal terburuk datang dari Joe Biden: Anda harus segera berhenti jadi Presiden secepatnya. Bisa jadi dalam lingkup convidential dibatasi waktunya, agar secepatnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden. Akibat kekacauan dalam komunikasi, lemahnya kepekaan dan kemampuan berdiplomasi dalam pertemuan tingkat tinggi berhadapan dengan negara adidaya dan atau pada pertemuan di forum internasional, itu akan berakibat fatal. Semoga semua itu tidak terjadi karena akibat diplomasi yang kalang-kabut, nama baik negara menjadi taruhannya. (*)
Keragaman Itu Keberkahan yang Menantang
Jika ada rasa itu maka sesungguhnya kerjasama (partnership) bukan sesuatu yang mustahil. Di sìnilah manusia akan mampu membangun dunia secara bersama di tengah keragaman dan perbedaan-perbedaan di antara mereka. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation MASIH seputar interfaith dinner tahunan Florida Minggu lalu. Salah seorang pembicara ketika itu menekankan Urgensi diversitas (keragaman). Beliau bahkan menganalogikan keragaman itu bagaikan taman bunga yang indah karena ragam warna-warni di dalamnya. Pada sesi keynote speech saya menyetujui itu. Keragaman tidak saja indah. Tapi sejatinya menjadi sunnatullah (hukum atau aturan Allah) dalam cipta-Nya. Sekaligus menjadi salah satu ayat-Nya (tanda-tanda kebesaran-Nya) dalam penciptaan. “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah bahwa Dia menciptakan langit dan bumi. (Demikian pula pada) perbedaan lisan (bahasa) dan warna (kulit) kalian. Sungguh yang demikian adalah tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berfikir” (Ar-Rum). Maka dengan sendirinya menolak eksistensi keragaman itu. Sesungguhnya tanpa disadari sekaligus menolak kekuasaan Tuhan. Mengingkari keragaman seolah mengingkari eksistensi kekuasaan Allah SWT. Keragaman (diversity) itu memaknai adanya perbedaan-perbedaan. Sehingga jelas keliru dan tidak rasional ketika ada pihak-pihak tertentu yang ingin menyamakan segala hal. Satu di antaranya ingin menyamakan semua agama. Padahal agama-agama tersebut tidak mungkin sama. Semua agama memiliki perbedaan-perbedaan yang mendasar. Mereka yang mengaku pahlawan keragaman tapi di sisi lain ingin menyamakan (menyeragamkan) agama-agama mengalami “self paradox” (pribadi yang bertolak belakang). Jika semua agama dipandang sama/seragam berarti dengan sendirinya keragaman tidak lagi eksis. Oleh karenanya pemahaman tentang keragaman yang benar adalah tetap meyakini adanya Perbedaan bahkan seringkali bersifat mendasar di semua agama. Konsep Islam tentang Yesus (Isa AS) dan Kristen berbeda secara mendasar (prinsip). Maka Islam dan Kristen adalah dua bentuk keyakinan yang ragam (berbeda). Oleh karena keragaman adalah karunia (ciptaan, aturan, hukum, keputusan) Allah maka dengan sendirinya keragaman merupakan keberkahan (blessing) Allah dalam hidup manusia. Dengan keragaman manusia dapat memilih yang terbaik berdasarkan pikiran dan kebebasan kemanusiaannya. Sehingga agama itu berdasar pada pilihan dan personal. Agama tidak mungkin bisa dipaksakan karena bertentangan dengan tabiat dasar nanusia yang diberikan kebebasan oleh Tuhan. Islam dalam hal ini jelas dengan “Laa ikraaha fid diin” (tiada paksaan dalam agama). Pada sisi lain walaupun keragaman itu adalah keberkahan namun penuh dengan tantangannya. Saya menyebutnya dengan “a challenging blessing” atau keberkahan yang menantang. Dikatakan menantang karena walau bersifat alami dalam hidup manusia, bahkan menjadi sunnatullah, sering tidak disadari dan dengan mudah manusia mengoyaknya. Hal itu karena pada diri manusia ada tendensi egoisme yang tinggi. Di sìnilah sering kita lihat keragaman tidak membawa keberkahan (atau dalam bahasa agama Islam sebagai rahmah). Sebaliknya justeru menjadi jembatan perpecahan, permusuhan bahkan peperangan. Islam pun hadir dengan penawaran solusi. Saya mengistilahkan solusi ini dengan “nourishment” atau gizi keragaman. Itulah konsep “ta’aruf”. Seperti yang ditegaskan Al-Quran: “dan Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk lita’arafu atau saling mengenal”. Ta’aruf itu sesungguhnya memiliki makna yang sangat dalam dan luas, lebih dari terjemahan “saling mengenal”. Saling mengenal hanya langkah awal dari ta’aruf. Karena kata ini bermakna ‘urf misalnya yang berarti tradisi, kebiasaan, bahkan semua yang menjadikan orang lain dikenal dengannya. Dari saling mengenal akan tumbuh saling memahami (understanding). Pada tataran ini akan tumbuh sikap toleransi. Sebagai contoh saja. Saya tidak sepakat/tidak setuju dengan orang itu. Tapi saya paham kalau orang itu juga merasa benar dengan keyakinannya. Karenanya saya memahami sikap dan keputusannya. Pada tingkatan ini secara alami akan tumbuh rasa solidaritas dan kedekatan (compassion). Jika ada rasa itu maka sesungguhnya kerjasama (partnership) bukan sesuatu yang mustahil. Di sìnilah manusia akan mampu membangun dunia secara bersama di tengah keragaman dan perbedaan-perbedaan di antara mereka. Sebenarnya lebih jauh lagi kerjasama itu harus ditingkatkan kepada saling membantu dan membela antara satu sama lain (defending for one another). Dunia kita adalah dunia global yang “deeply interconnected” (saling terkait). Satu contoh yang terasa di Amerika adalah bahwa “Islamophobia & Antisemitisme” adalah dua hal yang senyawa. Keduanya adalah bentuk kebencian kepada orang lain karena keyakinannya. Dalam dunia yang saling terkait keburukan yang menimpa seseorang itu adalah sejatinya keburukan yang menimpa semua orang. Perang Rusia-Ukraine saat ini berdampak pada semua manusia di semua penghujung dunia. Dan karenanya benar sebuah pernyataan yang mengatakan: “enough for evil to thrive when the good people say or do nothing” (cukuplah bagi kejahatan untuk merajalela ketika orang-orang baik diam atau tidak berbuat apa-apa”. Palestina mungkin menjadi contoh terdekat akhir-akhir ini. Para penguasa Muslim, khususnya Timur Tengah diam membisu bak tidak punya rasa melihat kekerasan-kekerasan yang menimpa saudara-saudaranya. What a tragedy! Jamaica City, 14 Mei 2022. (*)
Demo Mahasiswa dan Reproklamasi Republik
Waktunya telah tiba untuk menunjukkan sikap. Periksa hati nurani. Dengan jaminan konstitusi, ekspresikan perasaan di manapun berada dengan bergerak mereproklamasikan kembali kemerdekaan negeri yang sudah dikangkangi para oligarki ini. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS, @Rosyid College of Arts DEFORMASI kehidupan berbangsa dan bernegara selama lima tahun lebih terakhir terjadi semakin membahayakan Republik melalui pembuatan undang-undang dan tafsirnya yang semakin diabdikan bagi kepentingan oligarki, bukan publik. Oligarki semakin brutal merampas masa depan publik berusia produktif, terutama mahasiswa, sebagai komponen yang seharusnya paling tercerahkan itu. Oligarki hampir berhasil menumbangkan Republik menjadi semacam Romawi di tangan Nero. Pada saat sindrom profesionalisasi melanda kampus-kampus, demonstrasi dinilai sebagai tindakan yang close minded, dan tidak profesional, nyaris proses negara ini perlahan runtuh sebagai failed state luput dari perhatian mahasiswa. Template lulus tepat waktu, cum laude, lalu bekerja pada BUMN atau MNC dengan gaji besar dan tunjangan yang menggiurkan, sambil asyik masyuk di dunia maya benar-benar telah mengerdilkan mereka menjadi robot 2-dimensi dengan imajinasi dan visi yang menyedihkan serta dengan mudah remotely controlled. Sebagian lagi bermimpi menjadi Youtuber wannabes semacam DC. Sambil khusyu\' dalam pemberhalaan Science, Technology, Engineering and Maths (STEM), mahasiswa dan kampusnya makin mati rasa. Rasa dianggap fitur kompetensi yang buruk karena tidak rasional, sumber kecengengan, dan tidak profesional. Banyak yang tidak memahami bahwa pemujaan STEM, penelantaran liberal arts seperti seni dan sejarah adalah strategi kekuatan nekolim dan oligarki untuk menjongoskan bangsa ini. Bangsa ini perlahan tapi pasti menjadi buruh yang cukup trampil untuk menjalankan mesin-mesin, sekaligus cukup dungu untuk setia bekerja bagi kepentingan oligarki. Adalah rasa yang menggerakkan dan mengubah, bukan pikiran rasional. Adalah rasa merdeka sebagai pengalaman jiwa yang paling penting. Narasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka adalah narasi bak gonggongan srigala sementara kafilah penjongosan tetap berlalu. Rancangan dasar sistem pendidikan nasional yang didominasi oleh persekolahan massal tidak berubah sejak Orde Baru membuka kran investasi asing untuk program pembangunan ala Wijoyo Nitisastro dkk hingga hari ini. Persekolahan dan perkampusan kita masih tetap menjadi instrumen teknokratik untuk menyiapkan negeri ini sebagai bangsa buruh bagi kepentingan Dunia Pertama. Seharusnya, sistem pendidikan kita menjadi strategi budaya untuk mengenali dan mengembangan rasa, karsa dan cipta bagi bangsa ini untuk belajar merdeka. Di tengah kemerosotan demokrasi, desentralisasi dan pemberantasan korupsi, kita menghadapi sebuah prospek negara gagal karena mekanisme self-correction-nya lumpuh dibajak oleh oligarki. “Hukum Besi Sejarah” membuktikan, bahwa oligarki akan perlahan menjadi anarki. Oleh karena itu penting bagi gerakan mahasiswa untuk mencegah agar jangan sampai deformasi permanen kehidupan berbangsa dan bernegara oleh full-fledged oligarch terlanjur terjadi. Waktunya telah tiba untuk menunjukkan sikap. Periksa hati nurani. Dengan jaminan konstitusi, ekspresikan perasaan di manapun berada dengan bergerak mereproklamasikan kembali kemerdekaan negeri yang sudah dikangkangi para oligarki ini. Baiklah, perlu diingat bahwa jika Bung Karno dan Bung Hatta hanya kuliah melulu, keduanya tidak mungkin menjadi proklamator dan Republik ini tidak pernah ada. Bandar Lampung, 15 Mei 2022. (*)
Islamopobia Kini dan Akhir Zaman
\"Episode Islamophobia yang koheren dan direksional dengan evolusi ideologi manusia akan berakhir (The End of History). Syariat Islam akan kembali berdiri tegak, setegak-tegaknya. Pembentuk dan eksponen Islamophobia yang berdiri di belakang Dajjal terlaknat akan hancur, sehancur-hancurnya (The last Man).” Oleh Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. - Ketua Umum HRS Center Islamophobia merupakan hasil kerja ideologi politik global guna kepentingan hegemoni dan dominasi kaum anti Islam. Berbagai deskripsi memperlihatkan ekspresi kebencian terhadap Islam yang demikian overdosis. Islamophobia tidak akan pernah mengakui kebenaran absolut syariat Islam dengan universalitasnya. Pembentuk Islamophobia sesungguhnya sadar akan superioritas syariat Islam. Islamophobia dimaksudkan untuk mendiskreditkan umat Islam agar terjadi transformasi syariat Islam yang berujung inferori. Syariat Islam hendak dinegasikan dalam ekonomi politik global. Oleh karena itu transplantasi pikiran global ditanamkan ke dalam pikiran para komprador. Komprador inilah yang menjadi eksponen terdepan Islamophobia disuatu negara, termasuk Indonesia. Masifnya agitasi ditujukan guna membentuk pikiran secara salah di masyarakat. Eksponen terdepan Islamophobia menebar berita hoaks, provokasi yang didalamnya sarat dengan kebencian dan adu domba. Islam dilabelkan sebagai suatu ancaman terhadap kebebasan, kesetaraan, demokrasi, individualisme, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Islamophobia yang terjadi tidak dapat dilepaskan dari pengaruh global, regional maupun nasional. Kesemuanya itu saling berhubungan yang pada akhirnya membentuk titik ekuilibrum. Suatu kondisi terbentuknya pemufakatan jahat antara penerima manfaat (aktor global) dengan komprador Islamophobia. Pemufakatan jahat menunjuk pada tujuan menempatkan syariat Islam di bawah hukum positif. Kedaulatan Tuhan digantikan dengan kedaulatan rakyat yang dioperasionalkan secara semu, untuk tidak mengatakan palsu. Produk hukum semakin menimbulkan mudarat, para pejabat ingkar amanat dan rakyat menghamba pada korporat. Pada akhirnya aktor global mampu menjadikan negara merdeka sebagai negara satelit. Demikian itu memang telah direncanakan sejak lama guna sistem global dalam tatanan dunia baru (novus ordo secrolum). Pengendali sistem global ini tiada lain adalah Dajjal. Pastinya si “mata satu” ini akan muncul pasca al-Malhamah al-Kubro (Barat: Armageddon). Sudah demikian banyak para pakar menyampaikan hal demikian. Terkait dengan novus ordo secrolum yang dicirikan dengan globalisasi (liberalisasi ekonomi), maka kondisi saat ini menunjukkan bahwa kedaulatan negara semakin pudar. Peran negara telah tergantikan dengan actor nonstate. Oligarki ekonomi dan politik memiliki posisi dominan yang terhubung dengan kepentingan global. Sejalan dengan itu, peranan agama Islam semakin mendapatkan tekanan dengan menguatnya paham sekularisme. Di sisi lain persekusi dan kriminalisasi dilakukan klasterisasi. Penerapannya demikian terstruktur, sistemik dan masif. Klasterisasi hukum dimaksudkan terhadap pihak yang berseberangan dengan pemangku posisi dominan. Demikian itu semakin mengokohkan upaya penegasian syariat Islam. Untuk kepentingan itu eksponen terdepan Islamophobia menjalankan agenda global. Agenda global dimaksud adalah mencegah kebangkitan Islam. Tegasnya memutus peta jalan sistem pemerintahan yang dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin. Tidaklah heran, jika Islam selalu digambarkan sebagai ancaman lipat tiga: ancaman politik, ancaman peradaban, dan ancaman demografi. Kemudian memberikan stereotip yang menggeneralisasi seperti, \"Islam fanatik,\" \"Islam militan,\" \"Islam fundamentalis,\" “Islam teroris” dan seterusnya. Fukuyama dan Huntington pernah meramalkan Islam akan menjadi musuh bebuyutan Barat. Terlepas asumsi tersebut diterima atau tidak, namun yang jelas ada ketakutan (fobia) terhadap kebangkitan Islam kelak di akhir zaman. Kekhalifahan Islam di bawah komando Imam Mahdi akan menghancurkan kaum kafir dan zionis Israel. Dajjal akan dieksekusi oleh Nabi Isa as. Saat itulah terjadi benturan yang demikian dahsyat. Bukan benturan peradaban (Clash of Civilizations) sebagaimana dikatakan Huntington, akan tetapi puncak benturan antara yang haq dan bathil. Antara haq dengan bathil tidak akan mungkin bersatu. Dikatakan demikian oleh karena haq itu berpihak kepada Allah, sementara bathil berpihak kepada musuh-musuh Allah. Pada akhirnya episode Islamophobia yang koheren dan direksional dengan evolusi ideologi manusia akan berakhir (The End of History). Syariat Islam akan kembali berdiri tegak, setegak-tegaknya. Pembentuk dan eksponen Islamophobia yang berdiri di belakang Dajjal terlaknat akan hancur, sehancur-hancurnya (The last Man). Jakarta, 15 Mei 2022.
Shireen Abu Aqleh Korban Kekejian Israel
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan SHIREEN adalah jurnalis perempuan Al Jazeera. Meski beridentitas \"Press\" artinya sebagai reporter, tetap saja ia ditembak mati oleh sniper Israel. Sebagaimana biasa, Israel menuduh bahwa Shireen ditembak Palestina. Tuduhan palsu tanpa bukti ini tentu idak ada yang mempercayainya bahkan mempertegas akan kelicikan dan kejahatan Zionis Israel. Shireen harus menjadi martir dunia untuk menghukum Israel. Shireen Abu Aqleh berkewarganegaraan ganda Palestina dan Amerika, tidak beragama Islam melainkan Protestan. Dibawa ke Katedral the Annunciation of the Virgin Yerusalem untuk kemudian dikuburkan di dekat makam ibunya. Warga Palestina mengiringi jenazah dengan kibaran bendera Palestina. Tentara Israel mengganggu pemakaman. Israel adalah bangsa dan negara yang terkutuk. Harus segera diusir dari tanah Palestina. Kemerdekaan adalah pilihan dan agenda dunia. Penjajahan dan kejahatan Israel tidak bisa terus dibiarkan. Indonesia mesti serius dan tulus dalam mendukung Palestina, tidak berstandar ganda atau coba-coba untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Di depan mata sebenarnya Israel telah menginjak-injak Indonesia dengan mendirikan Museum Holocaust di Minahasa. Negara zalim itu tengah berpura-pura menjadi korban dari kezaliman. Jika Indonesia sungguh-sungguh ingin membantu bangsa Palestina, maka segera tutup Museum Holocaust dan bongkar bangunan provokasi Zionis Israel tersebut. Jangan buka peluang Zionis untuk bergerilya di negeri Pancasila. Shireen adalah jurnalis senior yang telah 25 tahun bekerja untuk AlJazeera. Sebelum bergabung dengan Al Jazeera, Shireen bekerja pada the Voice of Palestine dan Radio Monte Carlo Perancis. Keluarga ibunya ada di New Jersey Amerika. Shireen adalah alumni Universitas Yarmouk di Yordania. Jika Indonesia dapat membangun Museum Perjuangan Palestina maka Shireen Abu Aqleh dan profilnya sebagai pejuang jurnalisme akan mengisi salah satu sudut tampilan Museum. Perjuangan Shireen diharapkan dapat menginspirasi generasi muda untuk selalu berjuang keras di berbagai bidang khususnya jurnalisme. Museum di samping menampilkan heroisme juga menampilkan kejahatan dan kekejaman Zionis Israel dalam dimensi kesejarahannya. Zionis itu curang, penipu, fitnah, rasialis, kejam, serta penginjak-injak HAM. Mungkin ada benarnya juga pernyataan bahwa Israel suatu saat harus dihapus dari peta dunia. Shireen dibunuh keji dan Israel telah melanggar pasal-pasal Konvensi Jenewa 1949. Melakukan kejahatan perang. Presiden Palestina Mahmoud Abbas menganugerahi \"Bintang Yerusalem\" dan berjanji akan membawa kasus pembunuhan jurnalis ini ke International Criminal Court (ICC) di Den Haag. Shireen Abu Aqleh adalah martir dunia dan bukti dari kesewenang-wenangan Pemerintahan kolonial Zionis Israel. Shireen adalah pahlawan jurnalisme. Bandung, 15 Mei 2022
Oligarki Merampas Masa Depan Mahasiswa
Pada saat segelintir oligarki menguasai lahan berjuta hektar untuk sawit dan tambang serta perumahan, dan jutaan keluarga muda mengais kavling sempit 100 m2 di pinggiran kota-kota, kini terpulang pada mahasiswa sebagai agen perubahan apakah ketimpangan ruang ini masuk akal sehat mereka. Oleh: Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar ITS, @Rosyid College of Arts SEJAK Reformasi 1998, akibat amandemen serampangan atas UUD 45, telah terjadi deformasi besar-besaran atas kehidupan berbangsa dan bernegara. Alih-alih tiga agenda reformasi yaitu demokratisasi, desentralisasi, dan pemberantasan korupsi, makin terwujud, agenda itu justru makin jauh panggang dari api. Demokrasi liberal telah menyebabkan biaya politik yang makin tinggi sehingga menyebabkan perselingkuhan elit poltik dengan para taipan. Bangsa ini justru makin menjadi jongos dan negara semakin kehilangan kedaulatan tertimbun hutang yang makin menggunung. Tujuan bernegara telah dibajak oleh oligarki politik dan ekonomi. Pembajakan tersebut terjadi justru saat bangsa ini sedang dianugerahi bonus demografi di mana masyarakat kita didominasi oleh golongan warga berusia produktif yaitu pemuda, termasuk mahasiswa. Banyak mahasiswa sebagai pemuda terdidik tidak menyadari bahwa masa depan mereka telah digadaikan oleh para oligarki ini melalui serangkaian maladministrasi publik, yaitu praktek pembuatan regulasi dan penafsirannya bukan untuk kepentingan publik pemuda, tapi untuk kepentingan oligarki. Kesalahan kebijakan merespons pandemi, manipulasi sejarah, dan juga sistem pendidikan yang hanya menjadi instrumen penjongosan, telah menyebabkan significant learning loss yang berpotensi mengubah bonus demografi tersebut menjadi bom demografi. Paparan internet yang berlebihan, dan kecanduannya telah menyebabkan kehilangan pengalaman ruang 3-dimensi dan waktu pada para pemuda kita. Padahal pengalaman seperti itu sangat penting dalam pendidikan bermakna yang memerdekakan. Menyusutkan ruang dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi adalah perampasan kemerdekaan sebagai ruang eskpresi. Pada saat kita masih gagap untuk meninggalkan paradigma schooling ke paradigma learning, digitalisasi kehidupan atau 2-dimensionalisasi telah mengasingkan mereka dari kenyataan sebagai pengalaman ruang-waktu yang diperlukan dalam belajar untuk merdeka sebagai papan lontar leadership mereka kelak. Sebagai pemimpin masa depan, pemuda perlu terpapar dengan banyak pengalaman dalam proses belajar mereka untuk making sense of their rich experiences. Pengalaman yang penuh tantangan fisik dan mental serta spiritual akan menjadi bekal penting sebagai pemimpin. Seiring dengan itu, mereka juga perlu relating with peoples untuk membentuk personal branding mereka. Setelah itu mereka perlu visioning, yaitu membangun imajinasi yang bisa ditawarkan sebagai mimpi bersama bangsanya. Yang terakhir yaitu mereka harus memulai innovating, bekerja keras untuk mewujudkan visinya tersebut. Adalah HOS Tjokroaminoto yang memancing Soekarno, Muso, dan Kartosoewirjo untuk membangun visi Indonesia merdeka. Sementara itu, para oligarki akan sibuk memastikan bahwa para mahasiswa disibukkan oleh agenda-agenda pragmatis jangka pendek seperti lulus tepat waktu dengan predikat cum laude, lalu menjadi profesional di sebuah BUMN atau multi-national corporations dengan gaji dan tunjangan yang mentereng. Sebuah visi dangkal yang tidak keliru tapi menyedihkan. Dosen-dosen pun sibuk memastikan mahasiswa dengan tugas-tugas akademik yang makin mengasingkan mereka dari masyarakat di sekitar mereka. Oleh Ben Anderson, ini disebut sindrom profesionaliasi kampus sebagai persiapan mental untuk patuh bekerja bagi kepentingan para majikan pemilik modal. Pada saat segelintir oligarki menguasai lahan berjuta hektar untuk sawit dan tambang serta perumahan, dan jutaan keluarga muda mengais kavling sempit 100 m2 di pinggiran kota-kota, kini terpulang pada mahasiswa sebagai agen perubahan apakah ketimpangan ruang ini masuk akal sehat mereka. Apakah mereka sanggup keluar dari mimpi 2 dimensi mereka, dan template kehidupan pragmatis sebagai profesional yang bekerja dengan tekun bagi para oligarki? Atau menjadi manusia merdeka yang mengambil tanggungjawab memerdekakan bangsanya? (*)
POPULER
