OPINI
Ramadan: Restorasi Kehidupan
Pada sisi lain kita sadari bahwa kerusakan yang terjadi di alam ini disebabkan oleh tangan-tangan jahil manusia yang fitrahnya telah terkontaminasi oleh berbagai najis kehidupan akibat dorongan hawa nafsu yang tiada terkendali. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation PASTINYA suasana Ramadan itu masih terasa pada setiap detak nadi dalam kehidupan kita. Sesuatu yang telah menjadi narasi kehidupan dalam masa tiga puluh hari. Tentu Ramadan harusnya telah menjadi bagian dari ma’ruf kehidupan yang mengalir pada setiap titik kehidupan kita. Tidak lupa sekali lagi saya sampaikan tahniah, mubarak, selamat, atau juga dalam bahasa kampung saya; congratulations. Bahwa dengan izin dan qudrah-Nya juga kita telah menyelesaikan pelatihan yang dahsyat itu. Pelatihan imsak dalam kehidupan yang harusnya dirayakan dengan rasa bahagia, senang dan penuh kemenangan. Kali ini saya ingin kembali mengingatkan diri saya dan kita semua tentang “keberkahan” Ramadan. Sebenarnya ini lanjutan dari reminder (pengingat) yang pernah saya sampaikan dalam beberapa tulisan selama Ramadan; memaknai keberkahan Ramadan. Walau judul berbeda tapi secara substansi sama. Seperti yang pernah disampaikan bahwa puasa Ramadan memiliki keberkahan yang mencakup segala titik nadi kehidupan manusia. Dan, karenanya sangat disayangkan jika keberkahan itu dibatasi pada keberkahan (kemanfaatan) ta’abbudiyah (ritual) semata. Satu keberkahan yang ingin saya garis bawahi kali ini adalah bahwa Ramadan adalah bulan restorasi kehidupan. Maknanya bahwa di bulan Ramadan insan-insan Mukmin diberikan peluang emas untuk melakukan ishlahaat (perbaikan-perbaikan) mendasar dalam hidupnya. Restorasi kehidupan menjadi bagian esensial dalam ajaran Islam. Bahkan, sejatinya konsep taubat itu esensinya adalah restorasi. Restorasi kehidupan yang membawa kepada restorasi relasi, baik secara vertikal (dengan Pencipta) maupun secara horizontal (dengan sesama makhluk). Diantara hal-hal mendasar yang memerlukan restorasi, khususnya dengan puasa Ramadan adalah restorasi “kemanusiaan” manusia. Restorasi kemanusiaan menjadi sangat esensi karena selain menjadi identitas dasar kehidupan manusia, juga menjadi fondasi dalam menjalani misi kehidupan itu sendiri. Tanpa kemanusiaannya manusia menjadi makhluk yang nampak manusia tapi secara esensi telah kehilangan identitasnya sebagai manusia. Kemanusiaan yang biasa disebut insaniyat atau lebih populer dalam bahasa agama dengan fitrah merupakan identitas dasar manusia. Artinya, manusia jadi manusia karena kefitrahannya. Hal itu karena memang manusia diciptakan di atas kefitrahan itu. “Dengan fitrah itu Allah menciptakan manusia. (Dan fitrah itu) tiada tergantikan dalam penciptaan” (Ar-Rum). “Semua manusia terlahir di atas fitrah. Orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nashrani, atau Majusi” (hadits). Kemanusiaan itulah sesungguhnya yang menentukan wajah perilaku manusia. Ketika kemanusiaan berfungsi secara baik, akan terlahir apa yang disebut dengan “furqan” (pembeda) dalam hidupnya. Dengan furqan ini manusia akan mampu memilah dan memilih mana yang baik (benar) dari hal yang buruk (salah) dalam kehidupan. Inilah pula makna utama dari diturunkannya Al-Quran. Bukan untuk membawa sesuatu yang asing/baru bagi kehidupan manusia. Tapi lebih kepada memainkan peranan dzikra (mengingatkan) sekaligus mengkonfirmasi akan kefitrahan manusia itu. Sehingga Al-Quran selain dikenal dengan dzikra (inna nahnu nazzalna adzikra wa inna lahu lahafizhun), juga dikenal sebagai “Al-Furqan” (Al-Baqarah: 185). Pada sisi lain kita sadari bahwa kerusakan yang terjadi di alam ini disebabkan oleh tangan-tangan jahil manusia yang fitrahnya telah terkontaminasi oleh berbagai najis kehidupan akibat dorongan hawa nafsu yang tiada terkendali. “Kerusakan telah nampak di darat dan di laut akibat tangan-tangan manusia” (Ar-Rum). Di sìnilah puasa yang beresensikan al-imsak (menahan diri) melatih manusia untuk melakukan reparasi atau restorasi kefitrahan tadi. Fitrah yang biasa diterjemahkan dengan “puritas” atau kesucian itu terjadi dengan melatih diri untuk menahan segala hal yang dapat menjadikan seseorang terjatuh ke dalam jebakan nafsu yang tak terkontrol. Dengan menahan atau mengontrol (bukan mematikan) dorongan hawa nafsu, manusia akan mampu menata hidupnya sesuai dengan rasa kemanusiaannya. Rasa kehidupan yang terpoles keindahan (beauty), cinta (love), kasih sayang (compassion) dan tentunya dengan nilai (value) dan manfaat (benefit). Inilah restorasi yang akan terjadi dengan puasa Ramadan. Puasa yang esensinya menahan hawa nafsu (ammarah) menumbuhkan batin yang furqan (membedakan mana baik dan buruk). Sehingga hidup semakin bertanggung jawab, bermakna dan bermanfaat. New York, 3 Mei 2022. (Bersambung). (*)
Gelora Bung Karno, Gelora Anies
Bung Karno itu seorang pemimpin yang banyak bicara dan banyak bekerja. Menjadi politisi dan negarawan sekaligus seorang teknokrat. Banyak karya monumental yang telah ia hasilkan. Salah satunya yang menjadi cita-cita dan semangat nasionalismenya, berupa pembangunan Kawasan Senayan atau sekarang dikenal dengan nama Gelora Bung Karno (GBK). Tak ada langkah-langkah politiknya yang tidak ideologis, begitupun dengan kesehariannya. Kini dalam rentang waktu yang cukup jauh, lahir kepemimpinan Anies yang mengikuti jejaknya. Pemimpin yang menjadi harapan dan masa depan Indonesia. Salah satu prestasinya yaitu kehadiran Jakarta Internasional Stadium (JIS) di Jakarta, yang menjadi mahakarya, juga gelora Anies Baswedan. Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI BUNG Karno merupakan figur pemimpin Indonesia yang begitu dinamis dan meledak-ledak. Begitu banyak pemikiran dan gagasan-gagasan besar mewarnai kepemimpinannya. Ide-ide yang visioner dan melampau jamannya, seperti lekat dengan presiden pertama Indonesia yang dijuluki Putra Sang Fajar, Pemimpin Besar Revolusi Indonesia dan Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Maka wajar saja pemilik nama kecil Kusno yang menjadi presiden pertama Indonesia itu, melahirkan karya-karya spektakuler dan bersifat mercusuar, baik skala nasional maupun internasional yang berhasil maupun yang terpaksa mengalami mangkrak. Proyek-proyek pembangunan fenomenal yang bersejarah, prestisius dan mencerminkan identitas bangsa, tak sedikit berhasil diwujudkan Bung Karno. Beberapa yang sampai sekarang menjadi warisan seluruh rakyat Indonesia, masih bisa dinikmati dan menjadi kebanggaan baik yang berupa fisik maupun maupun warisan nilai-nilai dan semangatnya. Proyek-proyek pembangunan fisik inisiasi Bung Karno yang sebagian besar berhasil dilaksanakan, boleh dibilang sangat istimewa di jamannya. Sebut saja Gelora Bung Karno yang biasa disebut rakyat dengan Senayan. Ada juga Jembatan Semanggi dan Masjid Istiqlal yang arsitekturnya kaya estetika dan langka setidaknya di kawasan Asia pada waktu itu. Selain itu yang sampai sekarang berdiri kokoh, Bung Karno juga menyisakan patung-patung besar nan heroik yang menghampar di penjuru kota Jakarta. Ada patung Pak Tani, Ada Tugu monumen selamat datang, patung Pancoran dll. Semua proyek dan bangunan-bangunan yang menguras perhatian dan biaya besar itu, tergolong menakjubkan dan luar biasa. Mengingat Indonesia saat itu menjadi negara yang baru menikmati kemerdekaan seumur jagung, dibayangi ambisi kolonialisme yang ingin menjajah kembali, dipenuhi konflik politik dan pemberontakan dalam negeri serta ekonomi dan demokrasi yang belum tumbuh dan menguat. Belum lagi, cita-cita dan semangat Bung Karno yang ingin membangun Indonesia secara mental spiritual. Pembangunan yang tidak sekedar fisiknya semata, namun juga pembangunan yang meliputi jiwa raganya, mental spiritualnya , pembangunan semesta alam seperti istilah Bung Karno. Seperti \"Bangunlah jiwanya bangunlah badannya\" yang ada dalam lirik lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seperti itulah Bung Karno memaknai upaya pembangunan Indonesia. Bung Karno memang penuh gairah, eksotis dan begitu berambisi menjadikan Indonesia sebagai kekuatan besar di dunia. Salah satu penggali Pancasila itu, menghentak dunia dengan politik gerakan Non-Blok yang kemudian mengemuka dalam pelaksanaan Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Tak cukup sampai disitu, Bung Karno juga menawarkan Pancasila sebagai sebuah nilai-nilai universal di atas hegemoni kapitalisme dan Komunisme, dalam suatu kesempatan sidang PBB. Bung Karno begitu giat dan gigih menggelontorkan ide-ide progressif terkait nasionalisme dan internasionalisme untuk membawa Indonesia sebagai negara bangsa yang diperhitungkan dan disegani dunia. Cukup menggetarkan dan menyita perhatian dalam negeri dan dunia, Bung Karno terus melakukan propaganda dan provokasi kebangsaan dengan jargon-jargon seperti \"To Build The World A New\", \"Go To Hell With The Aid\" dan tak kalah mengusiknya semboyan kekuatan berbalut \"New Emerging Forces\" dsb. Bahkan telah merancang Pusat reaktor tenaga atom dan menjadikan Indonesia sebagai poros ekonomi dunia dengan program \"Decon\". Pelbagai diksi dan narasi sarat historis, filosofis dan ideologis yang ikut menggerakan revolusi Indonesia. Betapa sangat radikal dan fundamental hasrat dan gelora jiwa Bung Karno ingin diwujudkan dalam pembangunan karakter nasional bangsa. Menjadikan Indonesia berdaulat dalam bidang politik, kemandirian dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Membuat Indonesia sebagai sebuah negara bangsa yang berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dalam pergaulan antar bangsa. Menempatkan rakyat Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri (berdikari). Bukan sebagai bangsa kuli di atas kuli dan bangsa yang menjadi korban eksploitasi bangsa atas bangsa serta korban eksploitasi manusia atas manusia. Meskipun pada akhirnya spirit Bung Karno yang berujung pada politik revolusi, sosialisme Indonesia dan pimpinan nasional (resopim) itu harus pupus berhadapan dengan neo kolonialisme dan neo imperialisme. Bung Karno harus jatuh dan tersingkir oleh kekuatan bangsa asing maupun penghianatan segelintir bangsanya dan juga oleh kelengahannya sendiri. Dalam kekinian, situasi Bung Karno mirip dengan kecenderungan negara gagal yang dihadapi Indonesia karena pengaruh kekuatan kapitalisasi global mewujud oligarki. Pada saat itulah, empiris yang menjadi kegagalan Bung Karno atau dalam kata populer generasi sekarang, disebut proyek mangkrak Bung Karno, khususnya dalam pembangunan non fisik. Anies Seorang Soekarnois Meskipun serupa tapi tak sama. Anies seakan mengikuti jejak langkah Bung Karno. Boleh dibilang Anies menjadi pewaris pemikiran dan gagasan-gagasan Bung Karno. Terutama dalam soal-soal nasionalisme dan patriotisme. Apa yang diimpikan dan menjadi obsesi Bung Karno soal Marhaenisme, seperti tanpa banyak kata-kata oleh Anies direalisasikan dalam kebijakan populis. Menjadi Marhaenisme sejati yang satu kata dengan perbuatannya. Menjadi Gubernur Jakarta, Anies bukan hanya berhasil memajukan kotanya dan membahagiakan warganya. Ia juga menjadikan kota Jakarta sebagai kota megapolitan yang modern namun tetap humanis. Anies mempercantik Jakarta tapi tetap tak menghilangkan kesalehan sosialnya. Pembangunan kota Jakarta berteknologi dan memiliki estetika tinggi layaknya yang dilakukan Bung Karno kala itu, seakan menegaskan Anies itulah figur pemimpin nasionalis Marhaenis. Tak tumbang dicerca, tak terbang terbang dipuja, sebagaimana yang dilansir penulis Ady Amar. Anies memang pemimpin yang tangguh dan berintegritas meski dihujani isu, intrik dan fitnah. Framing jahat dan stereotif dengan cap politik identitas, intoleran, radikal dan fundamental tak mampu menggoyahkan apalagi sampai membunuh karakter Anies. Semua politisasi dan upaya kriminalisasi yang mengarah ke Anies, selalu dijawab dengan prestasi yang ditampuk penghargaan. Dedikasi dan pengabdian Anies kepada kepentingan publik, mampu mengalahkan rekayasa dan permukatan politik busuk. Terutama dari kelompok kepentingan yang bersembunyi di balik para buzzer dan kalangan haters. Anies bergeming dan berhasil merepresentasikan dirinya sebagai seorang marhaen, marhaenis dan penganut marhaenisme, tanpa pencitraan semu dan tanpa kamuflase. Anies perlahan dan pasti menjawab keraguan banyak kalangan akan kepemimpinannya. Anies menegaskan, Kata-kata seorang pemimpin itu bukan janji yang diingkari. Cita-cita dan pengabdian pemimpin kepada rakyatnya itu bukan mimpi. Anies mampu memberikan pengertian, sesungguhnya pemimpin itu adalah nama lain sekaligus perwujudan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Memaknai perjuangan wong cilik itu tidak sebatas pada panggung-pangung kampanye dan retorika politik. Seiring waktu dan terbukti, dari mulai program-program sosial politik, sosial ekonomi dan sosial ekonomi. Anies telah berupaya membangun jiwa raga warganya. Membangun lahir dan batin kotanya. Memodernisasi Jakarta dan memanusiakan manusia seluruh warganya. Bukan hanya sekedar nasionalis, Anies juga seorang Soekarnois. Secara substansi, seperti Gelora Bung Karno dengan manifestasi bangunan stadion Senayan. Maka kiprah generasi penerusnya, Gelora Anies membuncah pada Jakarta Internasional Stadium (JIS). Sebuah mahakarya kebanggaan warga Jakarta dan seluruh rakyat Indonesia, dengan roh kebangsaan dan untuk semua anak negeri berkiprah dalam multi even. JIS siap menggelar agenda nasional maupun internasional demi kebanggaan Indonesia. (*)
Pak Jokowi, Mengapa Tidak Shalat Idul Fitri di Mesjid Istiqlal Jakarta?
Oleh: Tjahja Gunawan - Wartawan Senior FNN DALAM setiap Hari Raya Idul Fitri, biasanya kepala negara berada di Jakarta. Presiden Republik Indonesia biasanya melaksanakan Shalat Ied di Mesjid Istiqlal Jakarta didampingi para menterinya. Namun, pada Hari Raya Idul Fitri 1443 H Tahun 2022 ini, Presiden Jokowi justru terbang ke Yogyakarta. Beliau memilih Shalat Idul Fitri di Istana Kepresidenan Yogyakarta, pada Senin (2/5). Shalat Idul Fitri memang bisa dilakukan dimana saja, tapi harus diingat Pak Jokowi sampai sekarang masih Presiden RI. Ketidakhadiran Jokowi di Mesjid Istiqlal saat Shalat Idul Fitri 1443 H, patut dipertanyakan karena Mesjid Istiqlal Jakarta adalah masjid nasional negara Republik Indonesia. Mesjid yang baru saja selesai direnovasi ini bukan hanya simbol Umat Islam Indonesia tetapi juga merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Apalagi jika mengingat dalam dua tahun ini Mesjid Istiqlal Jakarta ditutup karena adanya pandemi, seharusnya begitu sekarang mesjid ini dibuka kembali maka kehadiran Kepala Negara di Mesjid Istiqlal Jakarta seharusnya menjadi sesuatu yang penting bagi seorang Presiden RI. Namun bukan kali ini saja peringatan hari-hari kebesaran umat Islam seolah hilang dari perhatian Presiden Jokowi. Pada masa Presiden sebelumnya, pelaksanaan peringatan hari-hari besar umat Islam senantiasa dilakukan di Istana Kepresidenan. Namun pada era Presiden Jokowi ini, tempat penyelenggaraan acara-acara penting hari-hari besar umat Islam sengaja dipindahkan ke Gedung di Kantor Kementerian Agama di Jl. Thamrin Jakarta. Sepanjang pengamatan penulis, peringatan Isra Mi\'raj dan Nuzulul Qur\'an tahun 2022, dilaksanakan di Gedung Kemenag itu. Padahal sudah puluhan tahun peringatan hari-hari besar Umat Islam dilakukan di Istana Negara Jakarta. Umat Islam di Indonesia memang mayoritas, namun di era Presiden Jokowi ini tidak dianggap penting lagi. Ternyata bukan hanya penulis yang melihat adanya keanehan dari Pak Jokowi di Hari Raya Idul Fitri 1443 H ini. Wakil Ketua MPR-RI, Fadel Muhammad, menyayangkan Presiden Jokowi yang memilih Shalat Idul Fitri 2022 di Yogyakarta. Presiden Jokowi, kata Fadel, sebaiknya shalat di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat yang terletak di ibu kota negara. Prabowo menemui Jokowi Kata Fadel Muhammad, shalat di Yogyakarta memang tidak salah. Namun, absennya Jokowi di Jakarta saat hari besar menurut dia membuat rakyat bertanya-tanya. Ketika shalat Idul Fitri di Halaman Istana Yogyakarta, Jokowi didampingi istrinya Iriana dan anak bungsunya, Kaesang Pangarep. Wakil Ketua MPR, Fadel Muhammad mengaku dirinya mendapat keluhan atas absennya kehadiran Jokowi di Masjid Istiqlal. Banyak warga yang mengungkapkan kekecewaan. Mereka pantas kecewa karena tahun ini merupakan tahun pertama shalat Idul Fitri dilkasanakan di Masjid Istiqlal setelah dua tahun pandemi Covid-19. \"\'Kenapa presiden tidak melaksanakan Idulfitri di ibu kota padahal ini pertama kali dibuka setelah dua tahun.\' Saya jawab saya juga tidak tahu,\" kata Fadel sebagaimana dikutip portal berita CNN Indonesia. Bukan hanya ketidakhadiran Jokowi di Mesjid Istiqlal Jakarta yang mengundang tanda tanya, tapi kedatangan Menhan Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Yogyakarta juga menimbulkan keanehan. Kalau untuk saling mengucapkan maaf memaafkan, kenapa Prabowo sampai harus terbang secara khusus ke Yogyakarta. Sebab dengan Wapres Ma\'ruf Amin, Presiden Jokowi cukup bersilaturahmi melalui video call. Aneh kan? Kalau tujuannya untuk silaturahmi pada Hari Raya Idul Fitri, mengapa juga para menteri lainnya tidak diundang Presiden Jokowi untuk datang ke Istana kepresidenan Yogyakarta?. Sebelum terbang ke Yogyakarta, Prabowo Subianto shalat Idul Fitri di kompleks rumahnya di Kawasan Hambalang Sentul, Jawa Barat. Kemudian Prabowo bersama anaknya Didit Hediprasetyo pergi ke Yogyakarta menemui Presiden Jokowi. Entah apa yang dibicarakan diantara keduanya di hari raya Idul Fitri ini. Apakah sekedar maaf memaafkan atau cuma makan opor, bakso dan tempe bacem seperti diberitakan media massa? Kepada wartawan, Jokowi menyebutkan bahwa pertemuannya dengan Prabowo berlangsung cair. Tak ada topik tentang ekonomi maupun politik. Namun, rasanya publik agak sulit menerima argumen Pa Jokowi ini mengingat yang diundang datang ke Istana kepresidenan Yogyakarta hanya Menhan Prabowo Subianto. Apalagi setelah menemui Jokowi di Yogyakarta, Prabowo Subianto langsung kembali ke Jakarta menemui Megawati Soekarnoputri dan keluarganya. Dalam foto yang beredar luas di media sosial, Ketua Umum DPP PDI-P, Megawati Soekarnoputri nampak didampingi anaknya Puan Maharani yang juga Ketua DPR-RI dan Prananda. Selain itu juga terlihat Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) , Budi Gunawan, yang nampak sedang duduk sambil memegang tongkat.***
Apa Kira-kira Penyebab Rektor ITK Menjadi Anti-Islam?
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior, Pemerhati Sosial-Politik CUKUP menarik bedah ‘post mortem’ terkait ujaran kebencian “Mahasiswi Berhijab Manusia Gurun” yang dilontarkan oleh rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Prof Budi Santosa Purwokartiko. Dia jelas tidak suka mahasiswi berjilbab. Lebih lebar lagi, bisa terbaca bahwa Pak Rektor adalah seorang islamofobik. Seorang yang tidak suka Islam. Bedah ‘post mortem’ ini dimaksudkan untuk menjawab apa kira-kira penyebab Pak Rektor menjadi tidak suka mahasiswi berjilbab? Mengapa dia sangat membenci Islam? Sangat anti-Islam? Ada yang mengatakan bahwa Prof Budi pernah menumpahkan isi hatinya kepada seorang perempuan bercadar. Perempuan itu menolak. Inilah yang, konon, membuat Budi putar haluan dalam melihat Islam. Tapi, apa semudah itu Prof Budi mengubah total cara pandangnya terhadap Islam? Kelihatannya tidak mungkin. Sebab, cara pandang terhadap Islam itu biasanya terbangun di atas proses pencarian spiritual yang panjang dan tidak mudah. Hasil pencarian itu tidak mungkin tergoyahkan hanya oleh penolakan panah asmara. Tak masuk akal. Kecuali proses pencarian spiritual itu tidak tuntas. Atau, kecuali penolakan cinta oleh perempuan bercadar itu merupakan hasil istikharah si perempuan tersebut yang membuat dia tegas menolak cinta Prof Budi. Dalam hal ini, kelihatannya si perempuan bercadar itu ‘dikawal’ oleh Yang Maha Mengetahui agar dia menolak. Si perempuan bercadar kemungkinan mendapat ‘pengarahan’ dari Langit bahwa pria yang kemudian menjadi rektor ITK itu, tidak tulus. Dan jika dilihat apa yang terjadi sekarang, penolakan cinta Budi itu sangat tepat. Seandainya cinta itu terima, bisa dibayangkan bagaimana jadinya cadar si perempuan. Mungkin saja dia didesak oleh Budi untuk melepas cadarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa Prof Budi harus bernarasi ekstrem anti-Islam agar dia bisa terus memimpin ITK atau bahkan dipromosikan. Kebetulan, di era Jokowi ini orang-orang yang menghina atau melecehkan Islam pasti dirangkul oleh para penguasa dan diamplifikasi oleh para buzzer cuan. Dia menjadi viral. Diangap berani. Hadiahnya besar. Paling tidak direktur jenderal. Yang ketiga, bisa jadi Prof Budi merasa senang sekali ditunjuk sebagai salah satu pewawancara calon penerima beasiswa LPDP. Saking senangnya dan saking merasa terhormatnya sebagai pewawancara, Prof Budi lupa bahwa kecerdasan itu bisa ada di dalam diri siapa pun juga, yang berhijab atau tidak berhijab. Kebetulan, di hari yang naas itu Budi merasa gembira karena ‘interviewee’ LPDP yang datang menghadap dia semuanya tidak berhijab. Dan semua mereka ini cerdas, pintar, dan tak suka demo. Catat: tak suka demo. Prof Budi kagum sekali. Dari sinilah Pak Rektor ITK menyimpulkan bahwa perempuan-perempuan berjilbab yang disebutnya ‘manusia gurun’ itu tidak bisa apa-apa. Dalam pikirannya yang mulai dibalut lemak-lemak liberalisme, hijab atau jilbab itu menunjukkan keterbelakangan. Dia kemudian menjauhkan diri dari Islam. Setelah cukup jauh, dia lalu masuk ke sarang anti-Islam. Setelah kadar anti-Islam di pikirannya berada di stadium empat, meluncurlah postingan yang mengungkapkan ketakjubannya pada mahasiswi tak berjilbab dan sebaliknya penghinaan terhadap mahasiswi gurun. Postingan ini tersebar sampai ke Sapce-X di Hawthorne, Kalifornia. Di situ ada seorang manusia gurun Indonesia yang berjilbab. Namnya Ars-Vita Alamsyah. Lulusan S-2 Massachusetts Institute of Technology (MIT), universitas nomor satu peringkat dunia. Dia bekerja sebagai salah seorang insinyur di perusahaan pembuat pesawat antariksa itu. Mbak Vita meminta klarifikasi dari Prod Budi tentang manusia gurun itu. Prof Budi sudah bikin klarifikasi umum. Kalau dipahami bahasa klarifikasinya itu, kelihatan pak rektor ITN agak ketakutan bercampur ciut. Barangkali dia tiba-tiba sadar bahwa jilbab dan manusia gurun tidak identik dengan kebodohan, keterbelakangan, maupun ketertindasan. Yang keempat. Bisa jadi Prof Budi SP merasa ilmu sains yang dia kuasai sudah sangat luas. Merasa sudah berada di limit teratas. Yaitu, limit yang menurut dia sudah berhak menyandang keangkuhan. Meksipun Allah Yang Maha Mengetahui sudah mengingatkan di QS Isra’ bahwa ilmu yang diberikan kepada manusia sedikit sekali, termasuk yang di MIT itu. Nah, di posisi mana mau kita tempatkan ITK?[]
.jpeg)
Selamat Iedul Fitri Pak Jokowi
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Di hari kedua ini masih marak ucapan kegembiraan hari raya umat Islam \"Selamat Iedul Fitri 1443 H taqbbalallahu minna wa minkum--mohon maaf lahir bathin\". Luar biasa sebulan penuh berpuasa dengan segala dinamikanya telah berakhir di hari kebahagiaan, hari kemenangan. Selesai shalat Ied sesama kerabat saling bersilaturahmi. Ketupat dan penganan lain menjadi suguhan hangat untuk silaturahmi. Kembali ke fitrah menjadi tema hari Ied. Makna spiritualnya adalah kembali ke agama. \"fa aqim wajhaka lid dieni haniifa\" begitu perintah-Nya. Agama yang hanief (lurus) dimaksud adalah fitrah Allah. Muslim bahagia dirangkul oleh Allah untuk kembali pada keutuhan beragama. Islam artinya menyerahkan diri ke dalam pangkuan Ilahi. Kembali ke fitrah bukan menjalani kebiasaan buruk sebagaimana sebelum ramadhan. Rakus, zalim atau merusak. Itu namanya bukan kembali ke fitrah tetapi kembali ke fitnah. Berlaku khianah atau lemah dalam menunaikan amanah. Saatnya di syawal 1443 H mengevaluasi serius apakah sudah, belum, atau baru akan kembali. Ketika fitrah Itu diartikan kembali kepada jalur agama, maka agama telah memberi gambaran tentang ciri dan kegembiraannya \"wabasysyiril mu\'minin\"--dan gembirakan orang yang beriman-- (QS At-Taubah 112). Pertama, at taaibuun. Menjadi orang yang selalu bertaubat meminta ampun kepada Allah SWT. Kedua, al aabiduun. Selalu intens beribadah apakah ibadah khusus (mahdhah) maupun umum (ghairu mahdhah). Ketiga, al haamiduun. Bersyukur atas banyaknya kenikmatan dari Allah SWT. Keempat, as saaihuun. Berpergian, bergerak dengan dinamika tinggi. Kelima, ar rookiuun as saajiduun. Tidak pernah meninggalkan shalat. Ruku dan sujud hanya kepada Allah. Keenam, al aamiruuna bil ma\'ruufi wan naahuuna anil munkar. Menegakkan kebenaran dan melawan kezaliman. Ketujuh, al haafidhuuna li huduudillah. Menjaga hak dan hukum Allah. Tidak meragukan kebenaran dan kemuliaan syari\'at. Kepada Presiden Jokowi, rakyat selayaknya mengucapkan selamat Iedul Fitri 1443 H. Pesan dan harapan kiranya ayat-ayat Allah dapat mengingatkan dan meluruskan langkah-langkah yang keliru. Menjadi orang yang selalu bertobat kalau-kalau dosa telah menumpuk. Rakyat ragu apakah pak Presiden memiliki jabatan saat ini itu didapat dengan fair dan jujur? Pelanggaran HAM atas terbunuhnya para pengunjuk rasa, enam laskar hingga dokter disabilitas itu haruskah Presiden Jokowi lepas dari tanggung jawab ? Lalu kebijakan perundang-undangan KPK, Omnibus Law, ataupun IKN itu demi rakyat atau konglomerat ? Penahanan HRS, Munarman, dan aktivis lain yang dibuat-buat itu bisakah bebas dari pertanyaan berat di akherat ? Beribadah dan banyak bersyukurlah, pak Presiden. Korupsi di lingkaran istana itu bukan disebabkan lapar tetapi karena rakus atau serakah. Menjalankan amanah dua periode itu sudah cukup, jangan minta beban tambahan tiga periode. Kerja kerja atau gerak dan gerak bukan hanya slogan tapi tuntutan jabatan. Shalatkah, bapak ? Menegakkan kebenaran dan keadilan kah ? Menghukum orang yang melakukan tindakan kriminal atau semata kepentingan politik? Presiden harus menjadi penjaga atas hak-hak dan hukum Allah. Tidak sedang melecehkan atau membiarkan pelecehan. Mengapa sekarang kaum Islamophobist begitu merajalela dan leluasa untuk berbuat nista di bawah rezim Jokowi bersama oligarki ? Khawatirlah bahwa orang beragama sangat kecewa atau tidak gembira dengan kepemimpinan Pak Jokowi saat ini. Nah pak Jokowi, selamat Iedul Fitri 1443 H, selamat makan opor dan tempe bacem dalam halal bihalal. Rakyat yang tidak boleh. Semoga Ramadhan tahun ini menjadi ruang penting untuk berfikir lebih jernih dan tulus. Tidak perlu berlari atau bertanya ke dunia lain. Presiden terlalu lelah dan sudah tidak mampu memimpin rakyat, bangsa dan negara. Mundur merupakan pilihan cerdas, sehat dan bermartabat. Kembali ke fitrah adalah kembali menjadi rakyat biasa. Siapa tahu masih selamat. Taqobbalallahu minna wa minkum. Kullu \'am wa antum bi khoer. Bandung, 3 Mei 2022
Indonesia Dalam Keadaan Bahaya, Saatnya Bela Negara
Anasir-anasir PKI melalui anggota DPR dan partai politik telah melakukan usaha untuk mengganti Pancasila 18 Agustus 1945 dengan Pancasila 1 Juni 1945 dengan membuat RUU HIP yang menghilangkan arti Pancasila sebagai “staatsfundamental norm”. Oleh: Ir. Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila HARI-hari ini bangsa Indonesia dihadapkan pada keadaan negara dalam keadaan bahaya sebab melalui RUU BPIP dan RUU HIP telah terjadi usaha mengubah Pancasila sebagai dasar negara yang telah menjadi konsensus nasional dalam membentuk negara republik Indonesia. Sebagai anak bangsa yang mencintai negaranya maka kewaspadaan nasional perlu selalu ditumbuh-kembangkan untuk kewaspadaan adanya anasir-anasir Komunis yang ingin mengganti Pancasila dengan Pancasila yang diperas-peras menjadi Trisila, Ekasila dan Gotong royong. Tindakan ini secara halus dilakukan oleh anasir-anasir Komunis yang menyusup sebagai anggota DPR RI. Dibutuhkan kesadaran kolektif melakukan perlawanan bersama untuk menjaga NKRI. Perlu tindakan bela negara, sebab setiap warga negara mempunyai kewajiban bela negara yang dijamin UUD 1945. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu serta dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Arti dan penerapan dasar hukum bela negara. Dasar hukum pelaksanaan bela negara termuat dalam Batang Tubuh UUD 1945, Undang-Undang Republik Indonesia, dan Ketetapan MPR sebagai berikut: UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 2 menyatakan usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian RI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pasal 30 ayat 3 menyatakan TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara. Bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Pasal 30 ayat 4 menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Bela Negara Pasal 30 ayat 5 susunan dan kedudukan TNI, Kepolisian RI, hubungan kewenangan TNI dan Kepolisian RI dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Fungsi Kepolisian RI adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 68 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis Besar Haluan Negara Ketetapan arah kebijaksanaan pertahanan dan keamanan, antara lain disebutkan pengembangan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat, TNI, dan Polri. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran bela negara bisa dilakukan wajib latih dan membangun kondisi juang, serta mewujudkan kebersamaan TNI, Polri, dan rakyat. RUU HIP upaya kudeta konstitusi. Dengan adanya usaha-usaha menganti Pancasila yang terurai di dalam batang tubuh UUD 1945 dengan Pancasila yang diperas menjadi Trisila, Ekasila, dan Gotong royong maka telah terjadi rong-rongan terhadap negara berdasarkan Pancasila. Kewajiban seluruh komponen bangsa ibu pertiwi memanggil kita untuk melakukan pembelaan terhadap Pancasila yang sah 18 Agustus 1945 sebagai dasar Indonesia merdeka. Anasir-anasir PKI melalui anggota DPR dan partai politik telah melakukan usaha untuk mengganti Pancasila 18 Agustus 1945 dengan Pancasila 1 Juni 1945 dengan membuat RUU HIP yang menghilangkan arti Pancasila sebagai “staatsfundamental norm”. Bagi yang paham tata negara pasti mengerti istilah “die Stuferordnung der Recht Normen” oleh Hans Nawaisky, yaitu hirarki susunan suatu aturan: Staatsfundamental norm adalah norma fundamental suatu negara dan Indonesia mempunyai Pancasila. Yang namanya fundamental tak boleh diuba Mengubah sama artinya meruntuhkan negara tersebut. Staatsgrundgesetz adalah konstitusi suatu negara dalam hal ini UUD 1945. Formalgesetz adalah hukum formil dalam bentuk Undang-Undang. Verordnurn adalah aturan pelaksana dari Undang-Undang. Oleh sebab itu seluruh warga negara baik yang ada di desa-desa, kota, kabupaten, di mana saja di wilayah NKRI harus bersatu padu ikut serta melakukan bela negara terhadap negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya anasir PKI mengganti Pancasila 18 Agustus 1945 melalui RUU HIP adalah tindakan makar yang harus dilawan bersama untuk menegakkan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 18 Agustus 1945 yang dijiwai Piagam Jakarta. Maka dengan ini rakyat Indonesia menuntut: Mencabut RUU BPIP dan RUU HIP perlu ada ditelusuri dan Diadili inisiator pembuat RUU BPIP dan RUU HIP Membubarkan BPIP Membubarkan partai politik yang telah memfasilitasi inisiator RUU HIP Mengembalikan negara berdasarkan Pancasila sesuai Pembukaan UUD 1945 asli dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dijiwai Piagam Jakarta. Marilah kita membangun kesadaran tentang bela negara agar NKRI yang sudah diperjuangkan oleh pendiri negeri ini tidak punah, kita wajib menjaga Pancasila, merawat Pancasila dari gangguan anasir-anasir komunis yang sudah berada di depan, samping, belakang kita untuk mengganti Pancasila dan menjadikan negara komunis. RUU BPIP dan RUU HIP adalah kudeta konstitusi. Oleh sebab itu, seluruh anak bangsa harus sadar negara dalam keadaan bahaya dan ibu pertiwi memanggil kita. Untuk mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila dan mengembalikan UUD 1945 asli. (*)
Pikiran Ngawur Puan di Akhir Ramadhan
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Sebulan penuh melaksanakan ibadah puasa tentu ketakwaan yang seharusnya didapat. Setiap muslim mematuhi ketentuan agama untuk keselamatan hidup di dunia dan akherat. Aturan syari\'at membawa ketenangan hidup pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agama adalah celupan Ilahi untuk kebahagiaan hakiki. Muslim meyakini bahwa agama bukan hanya urusan ibadah seperti shalat, puasa atau haji tetapi juga memasuki area lain seperti menyejahterakan masyarakat, menegakkan keadilan, maupun menunaikan amanah jabatan. Itu semua adalah kewajiban agama yang akan diminta pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT. Islam adalah agama yang diridloi Allah SWT. Bersifat universal. Perbedaan kultural tidak menyebabkan adanya Islam Arab, Islam Eropa ataupun Islam Nusantara. Tidak ada pula Islam hijau, Islam belang-belang, Islam hitam ataupun Islam merah putih. Islam berwarna terang yang menjadi cahaya bagi para pengikutnya. Beragama Islam itu jauh dari ruang abu abu, remang-remang, apalagi gelap. Islam agama yang mengeluarkan dari kegelapan. Adanya sebutan Puan Maharani tentang Islam merah putih adalah fikiran keliru alias ngawur. Bahwa Islam merah putih itu untuk menyeimbangkan antara nasionalisme dan agama adalah tidak relevan, sebab bagi seorang muslim nasionalisme adalah bagian dari agama. Memilah keduanya merupakan pandangan sekular dan agama Islam sangat menentang sekularisme. Islam merah putih adalah sekuler dan itu bukan Islam. Merah putih ya merah putih, Islam ya Islam. Cara pandang Puan bukan brilyan tetapi sesat dan menyesatkan. Bahayanya kita mundur kembali pada dikhotomi sebagaimana di awal perdebatan ideologi negara antara kelompok kebangsaan (merah) dan kelompok Islam (putih). Islam merah putih memecah belah dan memojokkan umat Islam. Beranggapan ada yang salah pada umat Islam selama ini. Dinilai tidak merah putih. Katanya itu untuk mencegah politik identitas. Anehnya politik Islam saja yang disebut dengan politik identitas lho yang sekuler, kristiani, sosialis, komunis, pragmatis, nasionalis bukan politik identitas ? Konyol. Lebih celaka jika yang dimaksud Islam merah putih adalah Islam yang ada di komunitas PDIP sedangkan selainnya bukan Islam merah putih. Pendekatan segmenter dari kategorisasi Islam seperti ini tentu menyesatkan. Sudahlah mbak Puan di akhir Ramadhan ini tidak perlu membuat gaduh umat dan bangsa dengan diksi atau narasi yang aneh-aneh dan tidak adekuat. Jika memahami Islam itu standar-standar saja hendaknya tidak perlu menyentuh pemaknaan keagamaan yang terlalu jauh dan dalam, apalagi dibuat-buat untuk kepentingan politik sesaat. Islam merah putih itu mengada-ada dan meracuni. Islam merah putih hanya tipu duniawi, buatan Puan Maharani. Ketahuilah bahwa Islam dari Ilahi yang akan dibawa sampai mati. Selamat Iedul Fitri. Selamat kembali ke fitrah Islami. Bukan Islam merah atau Islam putih. Bukan pula Islam merah putih. Islam itu bukan bendera. Bandung, 30 April 2022
Kewaspadaan Nasional 2030 Indonesia Akan Bubar
“Bela negara merupakan roh dari Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), bahwa seluruh warga negara ikut serta dalam upaya pertahanan negara.” Oleh: Ir Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila KEADAAN bangsa ini tidak baik-baik saja, pecah-belah terus menjadi gerakan politik dengan model manajemen konflik terutama buat umat Islam. Rupanya Islamphobia sedang marak dilakukan, isu-isu tentang khilafah seakan menjadi momok bagi bangsa ini dibanding korupsi dan ekonomi yang semakin bobrok.Sejak diamandemennya UUD 1945 isu soal ideologi trans Nasional yang hanya dimaknai Khilafah menjadi isu yang harus dihancurkan. Sementara Ideologi trans Nasional liberal dan kapitalisme justru menggantikan Ideologi Pancasila. Lebih lucu lagi Ideologi Pancasila sudah diamandemen dengan diamandemen-nya UUD1945.Sadar atau tidak sadar seakan semua orang tersihir dan tidak merasa kalau negaranya sudah tidak berdasarkan Pancasila. Mereka lupa kalau sistem Presidensial yang dijalankan itu basisnya adalah Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme, maka kekuasaan diperebutkan banyak-banyakan suara, bahkan negara kebangsaan diganti dengan negara demokrasi, tidak ada yang protes. Yang lebih lucu lagi ada BPIP juga tidak paham kalau negara ini sudah tidak berideologi Pancasila.Setiap Ormas harus berideologi Pancasila, tidak kalah garangnya PNS yang berideologi lain akan dipecat, dan anehnya ideologi lainnya itu diarahkan ke Islam, sementara yang berideologi liberal dan kapitalis justru tidak apa-apa.TNI Polri yang katanya menjaga Pancasila dan UUD 1945 juga nggak ngerti, sehingga tak bisa membedakan mana pemerintah dan mana negara? Sehingga bisa menggangkat penasehat kehormatan dari sipil yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas TNI Polri. Dan apa kriteria penasehat untuk TNI itu tidak jelas apa memang kepakarannya dalam strategi perang, pertahanan dan keamanan? Membingungkan? Dari novel “Ghost Fleet”, dan juga dari berbagai tulisan ahli strategi Jenderal- jenderal negara barat menyatakan Indonesia akan bubar tahun 2030.Karena itu, menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk menjaga keutuhan bangsa.\"Karena itu kita harus berusaha dari sekarang mencegah itu dengan berbagai macam cara agar negara bangsa ini tidak bubar.Jika kita mengoreksi Negara Indonesia sejak UUD 1945 diamandemen itu sesungguhnya ini adalah proxy war yang sedang berlangsung dan sesungguh-nya negara Indonesia yang di Proklamasi kan 17 Agustus 1945 oleh Bapak-Bangsa kita sudah bubar. Bahkan Prof Kaelan mengatakan, negara yang dijalankan hari ini tidak ada hubungannya dengan negara yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Kata beliau, Negara ini sudah murtad terhadap Pancasila.Ramalan Indonesia akan bubar harus menjadi sained, peringatan kepada kita semua terutama pada umat Islam yang sedang mengalami pecah-belah dengan dimunculkannya Islam Nusantara dan dilengkapi buzer yang terus melakukan agitasi-agitasi pecah-belah seakan kebal hukum dan dilindungi kabarnya juga dibayar oleh negara sungguh aneh.Ada BPIP, tetapi tidak mengerti kalau negara ini sudah tidak berideologi Pancasila. Seakan lumpuh menganalisa apakah dengan model Pilsung, Pilkada, Pilpres itu memang dikehendaki oleh negara berdasarkan Pancasila? Dengan tidak adanya GBHN dan MPR digradasi menjadi lembaga biasa adalah sesuai dengan negara berdasarkan Pancasila? BPIP seakan bisu dan tuli padahal digaji ratusan juta. Terus Ideologi Pancasila yang mana jika disetubuhkan dengan individualisme, liberalisme, kapitalisme? Bukannya Pancasila itu justru antitesis dari individualisme, liberalisme, dan kapitalisme? Sebab, ketiga ideologi itu yang melahirkan Imperalisme, dan Indonesia sudah mengalami penindasan dalam penjajahan selama 350 tahun, sehingga dengan jelas di dalam pembukaan UUD 1945 dituliskan anti terhadap penjajahan. \"Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.\" Apa BPIP tidak mengerti tentang Pancasila kok membiarkan Individualisme, Liberalisme, Kapitalisme merajalela melumat Ideologi Pancasila.Kewaspadaan Nasional saatnya dibangkitkan oleh segala lapisan masyarakat untuk mempertahankan Indonesia agar tidak bubar maka segera disosialisasikan dan dibentuk oleh seluruh lapisan elemen masyarakat adalah \"Sishankamrata\".Dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 dituliskan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan menyatakan bahwa UU Nomor 23 Tahun 2019 yakni Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) berdasar pada UU Nomor 3 Tahun 2002. Dalam UU Nomor 3 Tahun 2002 dituliskan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Juga menjelaskan bahwa ancaman yang kini dihadapi tidak hanya ancaman militer dan ancaman non-militer, namun juga ancaman hibrida.Ancaman hibrida merupakan gabungan dari ancaman militer dan ancaman non-militer yang sifatnya mengancam pertahanan dan keamanan negara.UU Nomor 23 Tahun 2019, sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2002 mengatur keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara ada 4 cara, yaitu pendidikan kewarganegaraan, latihan dasar kemiliteran secara wajib bagi calon komponen cadangan yang memenuhi syarat, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela dan wajib, serta pengabdian sesuai dengan profesi. Dengan dihilangkannya PPKn oleh Menteri Pendidikan dan diganti Pelajaran Pancasila, maka terjadi distorsi tentang pendidikan kewarganegaraan dan Menteri Pendidikan telah melanggar UU Nomor 23 Tahun 2019, sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2002 mengatur keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara. Perlu dilakukan gugatan kepada Menteri Pendidikan.Selanjutnya Prof Dr Ir Bondan Tiara Sofyan menjelaskan mengenai pengelolaan komponen cadangan (Komcad). Komcad sendiri merupakan pengabdian dalam usaha pertahanan negara yang bersifat sukarela.Kedudukan Komcad dalam tahap pembentukan, pembinaan dan pengakhiran akan dipimpin oleh Menteri Pertahanan RI yang kemudian akan berlanjut pada tahap Pengerahan Komcad, yakni mobilisasi dan demobilisasi yang diputuskan oleh Presiden. Setelah itu akan masuk pada Komando Kendali Organisasi Komcad yang akan dipimpin oleh Kepala Staf masing-masing gatra baik TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.Terakhir adalah tahap Penggunaan Komcad yang diputuskan oleh Panglima TNI. Sedangkan cara terakhir yakni pengabdian sesuai dengan profesi dibagi menjadi 2, yaitu saat menghadapi ancaman militer dan hibrida akan menjadi komponen pendukung dan komponen cadangan serta saat menghadapi ancaman non militer dapat melalui organisasi profesi.“Bela negara merupakan roh dari Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), bahwa seluruh warga negara ikut serta dalam upaya pertahanan negara.” Sishankamrata melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut.Rupanya sampai detik ini Sishankamrata belum melibatkan rakyat oleh sebab itu rakyat melalui komponen ormas mengambil inisiatif untuk mendorong segera membentuk \"Sishankamrata \" di setiap desa dengan kesadaran sendiri menjadi pengabdian untuk mempertahankan negaranya. Oleh sebab itu tugas dari Sishankamrata melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan Asing apakah sudah memenuhi legalitas atau tidak ,setiap pekerja asing harus dilakukan penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia bekerja sama dengan departemen imigrasi dalam rangka bela negara.Untuk menyelamatkan Indonesia adalah:1. Membentuk Sishankamrata. 2. Kembali ke UUD 1945.3. Mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.4. Menghidupkan lagi GBHN.5. Menbubarkan lembaga yang tidak sesuai dengan UUD 1945 asli.6. Menyita semua aset asing swasta sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 pada negara.Dengan melakukan hal hal seperti di atas negara Indonesia tidak akan bubar dan oligarki harus diusir dari Negara Republik Indonesia jika kita rakyat ingin menyelamatkan Indonesia. (*)
Ruhut: Kopassus Tolong Jaga Jokowi
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan NGAKAK ketawa baca ungkapan Ruhut Sitompul yang minta Kopassus menjaga Jokowi. Tensi memanas katanya. Ketawa karena pertama siapa sih Ruhut itu kok bisa-bisanya minta ke Kopassus. Kedua soal menjaga Presiden yang pertama adalah tugas Paspamres. Kopassus dan satuan TNI lainnya wajib menjaga dan setia kepada Negara. Ruhut begitu berharap pada Kopassus mungkin sebagai respons ucapan Danjen Kopassus Brigjen TNI Iwan Setiawan yang menyatakan Kopassus tegak lurus dengan Pemerintah. Di samping pernyataan itu patut dikoreksi, juga disangka Ruhut pak Danjen sedang menyatakan tegak lurus dengan Jokowi. He he ge er Ruhut. Rakyat mulai membaca ada kepanikan atau stress berat di Istana. Jokowi gelisah dan mulai goyah. Ungkapan kengerian Mahfud MD atas kondisi pengelolaan negara khususnya persoalan korupsi dan integrasi memperkuat bacaan rakyat bahwa Pemerintahan Jokowi memang melemah. Kegawatan situasi sudah sampai ke tingkat terjadinya penggulingan paksa atau kudeta jika terjadi di negara Amerika Latin. Adakah Jokowi terancam jatuh? Gejalanya ada dan semakin nyata. Retak kongsi dengan PDIP pimpinan Megawati menjadi titik rawan. Puan diganggu oleh Jokowi baik dengan strategi perpanjangan masa jabatan Presiden maupun mendorong atau mendukung kader PDIP Ganjar Pranowo. Proteksi KPK atas kasus Ganjar, pengungkitan Masiku, maupun obrak-abrik mafia minyak goreng adalah rangkaian dari perseteruan itu. Gumpalan kekecewaan rakyat menguat yang terlihat baik dari aksi mahasiswa, buruh, umat, emak-emak maupun komentar dan olok-olok di medsos, kritik pengamat dan ahli. Tidak sedikit menyuarakan agar Jokowi segera mundur. Jokowi dan oligarki sebagai sumber masalah dalam negeri yang lebih parah dari pada pandemi. Ruhut yang teriak penjagaan Kopassus menjadi sinyal keputusasaan dan ketakutan orang-orang mainan Istana. Takut atas eskalasi konflik di lingkarannya sendiri. Penganiayaan tragis buzzer Ade Armando adalah simbol dari konflik itu juga. Pemerosotan dan hilangnya celana yang menyisakan celana dalam penutup Ade itu tidak bisa dibaca sepintas. Ada disain. Tidak mudah untuk memulihkan trauma dan stigma. Desain konstitusional yang mungkin terjadi dengan meruntuhkan Jokowi adalah bukan untuk menaikkan Ma\'ruf Amin. Keduanya harus mundur. Konstitusi mengatur adanya trium virat yaitu Menlu, Mendagri, dan Menhan. Konstelasi kini Menhan adalah pemilik posisi terkuat. Sidang MPR akan menentukan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden untuk memimpin negara hingga akhir periode. Dalam proses ini bargaining politik terjadi. Melemahnya Jokowi menjadi modal bagi konfigurasi politik yang akan terjadi. Lalu kemana cantolan Pak Presiden ? Partai politik mulai tak terkendali dan bercerai berai demi kompetisi 2024. Oligarki terutama korporasi mengatur diri dan sedang serius mencari boneka baru untuk mampu menjaga eksistensi korporatokrasi. TNI dan Polri sedang mengevaluasi untuk berbenah diri. Terlalu tajam sorotan rakyat atas posisinya yang terlalu jauh ikut dalam permainan politik. Jokowi akan ditinggal seorang diri. Luhut sang Perdana Menteri, begitu sebutan Elon Musk sedang sibuk lompat sana lompat sini mempertuhankan investasi. Para menteri terus dimarah-marahi. Wajah Jokowi lelah bagai orang yang baru semedi. Oh iya mungkinkah cantolan kekuatan pada klenik-klenik ? Merujuk pada kasus Mandalika dan kendi IKN hal itu mungkin saja. Kasihan juga Pak Jokowi ini, butuh simpati dan empati. Sayang sudah mulai banyak yang lari-lari. Akhirnya Ruhut Sitompul teriak-teriak ketakutan : Kopassus tolong jaga Jokowi. Suara sayup sayup terdengar juga : Emang gue pikirin, Hut. Bandung, 29 April 2021
Bernegara Nggak Asyik Lagi di Tengah Keserakahan Oligarki
Oleh: Gde Siriana - INFUS PERSOALAN bangsa dan negara yang menyebabkan penderitaan rakyat, akar masalahnya adalah keserakahan para Oligarki. Kehadiran oligarki yang mengendalikan seluruh elemen kekuasaan mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif hingga berimplikasi pada rakyat Indonesia, tentu bukan hal yang terjadi begitu saja. Sangat mungkin bila kehadiran oligarki berangkat dari filosofi korporasi yaitu \"time is money\". Tiap detik berupaya mengakumulasikan kekayaannya. Mereka tumbuh menjadi oligarki apabila kekayaannya kemudian menjadi sumber daya kekuasaan. Transaksi gelap antara pemilik modal yang ingin mempertahankan kekayaan dengan oknum pemerintah yang ingin mempertahankan kekuasaan, berimplikasi pada setiap kebijakan. Tidak ada kebijakan yang luput dari kepentingan oligarki. Demikian juga sebaliknya, penguasa mencari manfaat materi (rent-seeking) dari kebijakannya. Sehingga keadaan ini menjadi hubungan ketergantungan, simbiosis mutualisme. Praktek rent-seeking kian menggurita, menyusup ke setiap lini kebijakan strategis yang mempengaruhi sistem bernegara dan kesejahteraan rakyat. Namun ketergantungan tersebut hanya bertumpu pada kelompok tertentu, yang tidak memberikan manfaat bagi rakyat. Dalam konsep negara kesejahteraan, demokrasi adalah pilar utama. Tak ada cara lain melaksanakan demokrasi yang benar, selain bersandar pada konstitusi dan supremasi hukum tanpa tebang pilih. Pengawasan terhadap kekuasaan juga harus dilakukan setiap detik, karena transaksi gelap itu bisa terjadi kapan saja. Hanya civil society (masyarakat madani) yang punya spirit untuk mengawasi kekuasaan setiap detik. Selama civil society terus dilemahkan; masyarakat dibelah, organisasi rakyat dibeli, mahasiswa & akademisi dibungkam, dan spirit demokrasi dikerdilkan dengan cara memanipulasi kesadaran & membunuh keberanian rakyat, maka tidak akan pernah kita mengalahkan oligarki. Kalau udah gini, gak asik lagi bernegara di tengah-tengah keserakahan oligarki. (*)
POPULER
