OPINI
Memaknai keberkahan Ramadan-04
Keindahan karakter yang sejatinya menjadi esensi religiositas seseorang. Bahkan makarimul akhlaq ini seolah menjadi kesimpulan dari misi Dakwah Rasulullah SAW. Sebagaimana beliau sabdakan: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak”. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation BERBAGAI keberkahan Ramadan, ritual dan non ritual, telah disampaikan. Dan masih banyak lagi yang perlu disampaikan untuk menjadi ingatan bagi semua. Sekaligus mengingatkan bahwa Ramadan bukan sekedar bulan yang penuh dengan ragam amalan ritual. Tapi membawa keberkahan dalam segala lini kehidupan manusia. Di antara keberkahan Ramadan adalah bulan pelatihan karakter kemanusiaan kita. Bulan di mana setiap Muslim seharusnya melakukan apa yang biasanya saya sebut “character shaping” (pembentukan karakter). Baik karakter fisikal, bahkan yang terpenting adalah karakter non fisikal. Karakter fisikal itu nampak dalam perilaku nyata manusia. Ramah, lembut, berkata baik dan sopan, dan seterusnya. Sementara karakter non fisikal lebih kepada bentuk mentalitas manusia (mental state) yang sesungguhnya sangat menentukan warna Karakter fisikalnya. Karakter non fisikal itu akan terpatri dalam sebuah istilah atau terminologi keagamaan yang disebut “Al-ihsan”. Sebuah karakter batin (non fisikal) yang menggambarkan keindahan (hasan, husna, wa ahsan). Bahwa manusia yang memiliki sifat ihsan akan hidup dengan kehidupan yang indah, nyaman, dan aman. Al-ihsan ini tereksresi dalam dua dimensi kehidupan manusia. Yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Keduanya saling terkait dan saling menentukan. Dimensi vertikal ihsan akan membentuk dimensi horizontalnya. Dan dengan sendirinya dalam pandangan Islam karakter baik (ihsan) pada aspek fisikal kehidupan seseorang tidak lepas dari karakter batinnya (jiwa atau hatinya). Dimensi vertikal Ihsan diekspresikan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW: “hendaklah engkau menyembah Allah seolah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak mencapai tingkatan yang demikian, yakinlah jika Allah melihat engkau”. Fungsi puasa pada dimensi ini (seolah melihat Allah atau yakin jika Allah melihat kita) sangat menentukan. Sebab puasa adalah amalan ibadah yang sangat pribadi (personal) antara seorang hamba dan Tuhannya. Dengan sendirinya ibadah ini melatih seorang hamba untuk selalu merasakan kehadiran Allah dalam dirinya. Kehadiran dimensi vertikal “ihsan” dalam diri seseorang ini menjadikannya mampu membangun dimensi horizontalnya dalam kehidupannya. Dimensi horizontal ihsan inilah yang terpatri dalam perilaku fisikal atau karakter seseorang. Ketika seseorang itu berbuat maka perbuatannya tidak terlepas dari kesadaran akan kehadiran Allah. Sehingga perbuatannya dalam segala bentuknya terikat oleh nilai-nilai samawi (dimensi vertikal ihsan) itu. Ikatan nilai-nilai samawi ini menjadikannya akan selalu dalam Karakternya tidak saja benar. Tapi juga indah, nyaman dan memberikan rasa aman. Semua itu tersimpulkan di agama ini dalam sebuah ekspresi: “makarim Al-Akhlaq”. Keindahan karakter yang sejatinya menjadi esensi religiositas seseorang. Bahkan makarimul akhlaq ini seolah menjadi kesimpulan dari misi Dakwah Rasulullah SAW. Sebagaimana beliau sabdakan: “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak”. Dari penyampaian di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu keberkahan (keutamaan) terpenting dari Ramadan adalah pembentukan karakter manusia melalui kesadaran ihsan pada dua dimensinya; dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Semoga Ramadan kita penuh dengan keberkahan itu, termasuk keberkahan dalam bentuk prilaku yang lebih baik. Sehingga kita termasuk orang berpuasa yang tidak terancam: “ada orang yang berpuasa tapi tidak dia dapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga”. Artinya, jangan sampai karena pembatasan makna keberkahan Ramadan hanya pada aspek ritual semata, apalagi pada pemahaman bahwa puasa itu sekedar menahan makan dan minum, lalu tidak peduli dengan karakter atau prilaku, menjadikan Allah seolah berkata: “I don’t need your abstain from food and drink (Aku tidak perlu lapar dan dahagamu”. Selamat berpuasa! New York City, 22 April 2022. (*)
Korupsi Ekspor CPO dan Minyak Goreng Tidak Manusiawi, Kejaksaan Agung Wajib Usut Tuntas
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), member Front Nasional Pancasila Penyelamat Negara. KEJAKSAAN Agung berhasil menangkap dan menetapkan empat orang tersangka kasus korupsi terkait ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya, minyak goreng, pada 19 April 2022. Empat orang tersangka tersebut terdiri dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu) Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana dan pejabat dari tiga korporasi, masing-masing Master Parulian Tumanggor (MPT) selaku komisaris utama PT Wilmar Nabati Utama, Stanley MA (SMA) selaku Senior Manager Corporate Affair PT Permata Hijau Group dan Picare Togare Sitanggang (PT) selaku General Manager bagian General Affair PT Musim Mas. Pelanggaran peraturan ekspor CPO ini juga terindikasi melanggar peraturan kewajiban penyediaan bahan baku dalam negeri dengan harga tertentu, yang dikenal dengan DMO (Domestic Market Obligation) dan DPO (Domestic Price Obligation) yang masing-masing ditetapkan sebesar 20 persen dari jumlah ekspor dengan harga Rp9.300 per kg. Dampak korupsi pelanggaran ekspor ini mempunyai daya rusak sangat serius bagi kehidupan rakyat Indonesia. Minyak goreng tiba-tiba menjadi langka, meneror kehidupan masyarakat hampir di seluruh Indonesia. Terjadi antrian panjang, pembelian dijatah hanya boleh 2 liter per penduduk, dan harus melampirkan KTP dan KK. Antrian panjang memerlukan waktu berjam-jam hanya untuk bisa membeli dua liter minyak goreng. Bahkan menurut kabar ada dua orang meninggal dunia akibat antrian yang sangat melelahkan. Untuk mengatasi tragedi minyak goreng akibat korupsi ekspor tersebut, pemerintah malah mengambil kebijakan yang merugikan masyarakat luas. Pemerintah membatalkan DMO dan DPO, dan menetapkan harga minyak goreng kemasan mengikuti harga pasar. Harga kemudian melonjak dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sebelumnya ditetapkan Rp14.000 per liter menjadi sekitar Rp24.000 hingga Rp28.000 per liter. Meskipun minyak goreng curah ditetapkan Rp14.000 per liter, tetapi di beberapa daerah sulit didapat dan sering kali harganya jauh melampaui Rp14.000 per liter. Pada saat bersamaan dengan penghapusan DMO/DPO, pemerintah menaikkan pungutan ekspor dan bea keluar CPO yang membuat penerimaan negara naik (maksimum) 300 dolar AS per ton, kalau harga CPO mencapai 1.500 dolar AS per ton atau lebih. Kedua paket kebijakan ini sangat menyakitkan dan tidak adil, sama saja negara merampas hak rakyat di tengah kesulitan keuangan akibat kenaikan berbagai harga kebutuhan pokok. Dengan terbukanya dan tertangkapnya empat tersangka kasus korupsi ekspor CPO dan pelanggaran DMO/DPO yang mengakibatkan kegaduhan nasional, masyarakat Indonesia dapat melihat jelas betapa serakahnya pengusaha oligarki minyak sawit dan minyak goreng, dan sekaligus mereka tidak mempunyai empati sama sekali terhadap kesulitan masyarakat Indonesia yang sedang tercekik kenaikan harga berbagai kebutuhan bahan pokok. Kenaikan harga CPO internasional sudah membuat keuntungan mereka melonjak drastis, tapi sepertinya tidak pernah cukup. Mereka tidak rela menjalankan DMO dan DPO untuk meringankan beban ekonomi masyarakat Indonesia, yang berdasarkan konstitusi adalah pemilik negeri ini: bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya wajib digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan kata lain, korupsi ekspor CPO ini mencerminkan bahaya pemerintahan oligarki yang bisa mengatur kebijakan pemerintah. Mereka bisa sangat kejam terhadap rakyat jelata dengan turut menentukan kebijakan publik pemerintah untuk kepentingan kelompoknya. Melakukan ekspor dan melanggar kewajiban DMO dan DPO, yang akhirnya membuat barang di dalam negeri menjadi langka. Oleh karena itu, Front Nasional Pancasila Penyelamat Negara menuntut Kejaksaan Agung agar dapat mengusut tuntas kasus korupsi yang sangat tidak manusiawi ini, dan membongkar semua pihak yang terlibat. Kami percaya bahwa keempat tersangka tersebut bukan satu-satunya pihak yang terlibat. Kejaksaan Agung wajib mengusut apakah ada pejabat pemerintah dengan wewenang yang lebih tinggi dari Dirjen Daglu yang terlibat. Misalnya Menteri Perdagangan atau Menteri lain yang dekat dengan pengusaha tersebut, yang memberi katabelece dan “menekan” Dirjen Daglu? Dari sudut korporasi, tiga tersangka tersebut jelas bukan pengambil keputusan akhir yang berani melakukan korupsi ekspor CPO dengan melanggar Peraturan Menteri Perdagangan. Mereka terlalu rendah dan jabatannya tidak relevan. Front Nasional Pancasila menuntut Kejaksaan Agung untuk membongkar siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kasus korupsi yang tidak manusiawi ini: Direksi, atau bahkan pemegang saham pengendali? Karena kasus korupsi ekspor CPO ini jelas-jelas menguntungkan korporasi yang melakukan ekspor dengan harga yang tinggi, maka Kejaksaan Agung juga wajib mempertimbangkan apakah kasus ini masuk kategori kejahatan korporasi, dan mempunyai konsekuensi pemerintah dapat mencabut izin usaha korporasi tersebut. Selain itu, Kejaksaan Agung juga wajib mengusut apakah ada pihak afiliasi dari direksi atau pemegang saham yang berdomisili di luar negeri diuntungkan dari kasus korupsi ekspor CPO ini. Menurut Kejaksaan Agung ada 88 perusahaan yang melakukan ekspor CPO dan turunannya selama periode Januari sampai Maret 2022. Karena itu, Kejaksaan Agung wajib mengusut tuntas apakah mereka melanggar peraturan DMO/DPO. Front Nasional Pancasila juga menuntut DPR memanggil pejabat pengambil keputusan dari tiga korporasi yang terlibat kasus korupsi ekspor CPO tersebut. DPR diharapkan dapat membentuk panitia khusus untuk mengusut tuntas Skandal Ekspor CPO karena tidak manusiawi dan dampak merusaknya sangat serius. DPR juga harus berani mengusulkan pencabutan izin usaha korporasi kalau yang bersangkutan memang aktif terlibat secara institusi. (*) Disampaikan pada Diskusi Publik, diselenggarakan oleh Front Nasional Pancasila Penyelamat Negara Jakarta, 22 April 2022
Tidak Mudah Menjadikan Anies Presiden
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN, Pemerhati Sosial-Politik APA yang kurang di dalam diri Anies Baswedan untuk jabatan presiden? Tidak ada. Kecuali bagi orang-orang yang mendasari sikap mereka pada prinsip “pokoknya Anies tak boleh menjadi presiden”. Anies menyanggupi semua kriteria berat untuk posisi RI-1. Kapabilitas (kecakapan)? Kapasitas (kemampuan)? Integritas (nama baik)? Personalitas (kepribadian)? Semua ini sudah diuraikan banyak penulis sebagai testimoni. Diakui oleh puluhan lembaga penilai lewat “appraisal” mereka. Baik lembaga dalam negeri maupun lembaga internasional. Deretan pengakuan itu tertulis di atas lembaran penghargaan, terukir di berbagai plakat, piala, dan prasasti mini, serta diucapkan secara terbuka di banyak acara apresiasi untuk gubernur/pemimpin kota besar. Tidak usahlah kita jelaskan lagi tentang bagaimana Anies memenuhi kriteria-kriteria yang disebutkan di atas. Cukuplah diingat bahwa selama 4.5 tahun ini, Anies meraih puluhan, atau mungkin ratusan, penghargaan. Bermacam-macam sudut penilaian. Termasuklah perbaikan drastis dalam sistem transportasi Jakarta, pembenahan trotoar untuk pejalan kaki, pembenahan dan pembinaan pedagang kaki lima, pengelolaan keuangan, persaingan usaha, dlsb. Ada lagi layanan digital administrasi di semua sektor, pembangunan fasilitas umum dan olahraga, perumahan untuk warga tak mampu, perbaikan kawasan kumuh, hingga bantuan penuh untuk anak-anak difabel (fisik tak sempurna). Ini semua dikerjakan oleh Anies tanpa publikasi. Dan memang bukan publikasi yang menjadi tujuan. Itulah prestasi Anies. Sebagian kecil saja yang bisa dituliskan di sini. Banyak lagi yang tak diketahui publik, khususnya media massa. Berdasarkan tumpukan prestasi itulah kemudian orang-orang dari seluruh pelosok Indonesia merasa Anies sangat pantas, bahkan lebih dari pantas, untuk memimpin bangsa dan negara ini. Tak berlebihan kalau disimpulkan bahwa rakyat menginginkan Anies duduk sebagai presiden. Fakta-fakta di lapangan (i.e. ketika Anies berinteraksi dan bertatap muka dengan masyarakat) membenarkan kesimpulan yang berbasis observasi itu. Silakan saja eksplorasi rekaman video yang tersedia di berbagai aplikasi umum maupun aplikasi terbatas (grup). Begitu juga pengukuran yang dilakukan secara ilmiah dan metodologis. Ini, misalnya, tampak dari berbagai hasil survei. Elektabilitas dan popularitas Anies terus mendaki. Semua ini dipicu oleh data, persepsi, dan keyakinan publik tentang kemampuan gubernur Jakarta itu. Mengamati semua ini, maka pikiran jernih dan perasaan yang jujur akan menyatu dalam kesimpulan yang telah disebut di atas tadi. Bahwa Anies wajar menjadi presiden dan dia akan menjadi sumber solusi untuk krisis jamak dimensi yang sedang melanda Indonesia. Tetapi, sayangnya, ada rombongan manusia berakal dan berkepintaran yang tak rela Anies menjadi presiden. Rombongan ini tidak besar tetapi sangat kuat. Mereka memusuhi Anies tanpa logika dan dialektika. Mereka terdiri dari orang-orang yang banyak aneka. Mereka bisa jadi dari kalangan intelektual yang cacat pikiran, bisa juga dari gerombolan pembenci Anies tanpa alasan, termasuklah buzzer murahan. Atau bisa pula dari kalangan pemodal dan pengusaha besar yang memiliki kekayaan triliun yang berbilang ratusan. Merekalah yang selama ini, terkhusus dua pilpres terdahulu, mengatur siapa yang harus menjadi presiden. Mereka pula yang memberikan warna kental dalam pembuatan legislasi. Kepada merekalah kekuasaan berpihak dan bertanya tentang apa yang harus dilakukan. Mereka paham siapa Anies dan apa yang akan diakukannya di kursi presiden. Rombongan yang minus logika dan minus dialektika itu siap menjegal. Banyak yang bisa mereka lakukan. Proses demokrasi dengan aturan-aturannya menjadi tak penting bagi mereka. Dan tak akan menghalangi keinginan mereka. Jadi, Anies memiliki semuanya untuk kemajuan Indonesia. Tapi, tidak mudah menjadikan beliau sebagai presiden. Ini bukanlah bayangan pesimistis. Hanya notifikasi agar semua orang bersiap-siap menghadapi situasi yang sangat getir.[] Medan, 23 April 2022
Presiden dan Wakil yang Kurang Bermutu
Oleh M. Rizal Fadillah Pengamat Politik dan Kebangsaan EMPATI kepada rakyat semestinya menjadi sikap utama seorang pemimpin. Apalagi Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih dan diamanati oleh rakyat. Dalam situasi pandemi atau menghadapi problema serius maka empati harus lebih tinggi. Mampu menggembirakan dan memberi solusi nyata. Wakil Presiden yang menyarankan rakyat untuk makan dua pisang sebab dinilai cukup mengenyangkan sangat menyinggung. Masalahnya hal itu bukan konsumsi yang dicontohkan oleh Wakil Presiden sendiri. Bahkan di media ditampilkan Wakil Presiden sedang menyantap hidangan yang serba lengkap di depan mejanya. Pisang bukan makanan pokok, kecuali untuk onyet. Sementara Presiden minta masyarakat agar saat halal bil halal pasca Ramadhan untuk tidak makan dan minum. Sesuatu yang tidak lazim bahkan aneh. Justru budaya melekat pada halal bil halal adalah makan dan minum. Wujud dari silaturahim, tasyakur dan kebahagiaan umat. Jika \"dilarang\" makan dan minum maka dipastikan nilai halal bil halal tersebut menjadi hambar. Jangan jangan Pak Presiden yang pelit ga mau ngasih makan pada tamu. Eh bukan pelit tapi kopit kopit. Presiden dan Wakil Presiden kurang memiliki kepekaan sosial. Waspada memang perlu tetapi paranoid adalah keliru. Yang bahaya justru jika pandemi ditunggangi oleh kepentingan politik dan ekonomi. Setelah dua tahun pandemi berjalan maka saatnya untuk segera melakukan audit menyeluruh dana pandemi tersebut. Juga evaluasi kebijakan politik yang diduga menyimpang. Termasuk ocehan-ocehan Menteri yang dinilai ngawur atau mengada-ada. Julukan-julukan di masyarakat seperti Presiden raja dusta, boneka, jago pencitraan, tukang lempar-lempar hadiah, rindu tapi didemo kabur, menuduh radikal atau hobi jual aset adalah bukti rendahnya wibawa dan keraguan atas kualitas dirinya. Begitu juga dengan Wapres yang pendiam. Keberadaannya tidak dirasakan . Ada sama dengan tiada. Musibah bagi bangsa Indonesia yang memiliki Presiden dan Wakil Presiden yang kurang bermutu. Di dunia internasional juga kurang membanggakan. Satu dua media dunia ikut mencibir eh prihatin. Tapi sudahlah toh sebentar lagi juga akan ada proses penggantian. Jika ada aspirasi pasangan ini agar diperpanjang, maka itu \'out of the box\' atau kata orang Sunda \'mahiwal\'. Mungkin berbasis big data abal-abal. 2024 adalah tahun harapan untuk memiliki pemimpin bangsa yang lebih baik. Tentu dengan ikhtiar yang lebih keras dan do\'a lebih khusyu. Siapapun boleh berkompetisi dan hasilnya adalah \'primus inter pares\' yang terbaik yang menang. Kita bukan bangsa keledai yang terperosok dua kali di lubang yang sama. 2024 adalah tahun perubahan untuk prosesi normal. Tapi semua tergantung rakyat. Jika rakyat mau lebih cepat maka itupun haknya, ada aturan Konstitusi yang mengaturnya. Yang pasti jika menunda atau memperpanjang maka hal ini namanya melawan atau melanggar Konstitusi. Dan itu tidak boleh. Pemimpin itu datang dan pergi. Jika sebelumnya Presiden atau Wakil Presiden dinilai kurang bermutu, kita rakyat Indonesia berharap penggantinya jauh lebih baik. Lebih berkhidmat pada kepentingan rakyat, adil dalam menegakkan hukum, tidak memperkaya diri dan kroni, serta siap mundur atau dimundurkan jika gagal menjaga kemurnian Ideologi dan Konstitusi. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma\'ruf Amin sebaiknya fokus untuk mengakhiri jabatan dengan baik. Jangan berusaha untuk menumpuk kekayaan terakhir dengan baik. Bekerja demi nama baik, agar dikenang rakyat Indonesia. Bila tidak baik, maka akan ada buku yang berjudul \"Dari Istana ke Penjara\". 2024 adalah batas akhir. Batas akhir. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan Bandung, 23 April 2022
Skandal Minyak Goreng, Presiden Perlu Ganti Kabareskrim (Bag-1)
Oleh Kisman Latumakulita Jakarta FNN – Sedang berada di mana Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jendral Pol. Drs. Agus Andrianto ya? Begitu juga Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Eksus) Bareskrim Brigjen Pol. Whisnu Hermawan, sedang ke mana ya? Mungkinkah dua sampai tiga bulan terakhir ini mereka berdua tetap berkantor di gedung Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan? Kalau berada di kantornya, kira-kira apa yang sedang dan telah dilakukan dua jendral petinggi Bareskrim Polri ini, sehingga mafia minyak goreng (migor) bisa bebas melakukan operasinya? Mengapa mafia migor belum juga ditemukan oleh Bareskrim? Sulitkah Bareskrim menemukan mafia migor? Mungkinkah dua Jendral penting di Bareskrim Polri ini tidak tahu cara-cara kerja reserse ekonomi untuk menemukan para mafia migor? Sangat ribet untuk menemukan jawaban rasional bahwa polisi Indonesia sulit menemukan pelaku kriminal. Apakah itu pelaku kriminal umum (kekerasan dan pembunuhan), narkoba, teroris maupun ekonomi, khususnya mafia migor, insya Allah bisa ditemukan. Sebab Polisi Indonesia itu terkenal hebat-hebat. Polisi Indonesia telah menyandang predikat sebagai salah satu polisi paling hebat di kasawan ASEAN. Selain itu, juga sebagai salah satu polisi paling profesional dan top markotop di antara negara-negara Asia. Pokoknya Polisi Indonesia itu hebat deh. Kehebatan itu karena ditunjang dengan sumber daya manusia yang memang profesional. Apalagi didukung dengan peralatan canggih dan modern yang diberikan negara. Selain itu, di-backup dengan tunjangan pendapatan anggota polisi yang terbilang tinggi. Semua itu untuk memudahkan polisi Indonesia menemukan siapa saja yang menjadi pelaku kriminal. Terutama mereka yang mengganggu stabilitas ekonomi, dan menciptakan kesesahan di masyarakat, seperti mafia migor. Sayangnya, mafia migor belum juga ditemukan oleh Bareskrim. Padahal kelangkaan migor di pasaran sudah terjadi sejak Februari 2022 lalu. Kelangkaan migor ini telah membuat Presiden Jokowi resah. Sebab harga migor kemasan yang semula hanya Rp 14.000 per liter, mendadak naik menjadi Rp 20.000-an per liter. Ada yang mencapai Rp 48.000 per dua liter. Harga migor di pasaran sempat naik lebih dari seratus persen. Walaupun demikian, ternyata barangnya tidak mudah untuk didapat di pasaran. Beberapa daerah juga terjadi kelangkaan migor di pasaran. Kenyataan ini membuat Presiden Jokowi perlu melakukan rapat kabinet terbatas bidang ekonomi dan keuangan. Rapat kabinet yang salah satu agendanya membahas naiknya harga migor di pasaran. Presiden Jokowi menyampaikan keluhan tentang terjadinya kelangkaan migor. Berkaitan dengan itu, terlihat kalau Presiden Jokowi tegas dan jelas memerintahkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk segera menangani kelangkaan migor di pasaran. Lutfi juga diperintahkan mengendalikan harga migor yang melambung tinggi. Presiden Jokowi juga memerintahkan Kapolri Jendral Listyo Sigit untuk mengawasi rantai distribusi dan penerapan harga migor yang tidak wajar. Kapolri pastinya telah menyampaikan perintah Presiden Jokowi kepada Kabareskrim dan Direktur Tipideksus. Kapolri Sigit terkenal responsip menyikapi setiap persoalan yang berkembang di masyarakat. Apalagi perintah yang datangnya dari Presiden. Sayangnya perintah Presiden Jokowi kurang disikapi dengan baik oleh Kabareskrim dan Direktur Tipideksus Bareskrim. Perintah dari Presiden Jokowi ini tersirat ditujukan kepada Menteri Perdagangan Lutfi dan Kapolri Jendral Sigit. Namun, hakikatnya semua aparat pemerintah harus memastikan bahwa perintah Presiden berjalan di lapangan. Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan. Tujuannya untuk menghindari terjadi penimbunan migor. Ketika Presiden Jokowi menyampaikan kerisauan tentan migor kepada para menteri, Kapolri dan Panglima TNI itu, terlihat dengan nada dan intonasi yang penuh kerisauan tingkat tinggi. Presiden juga mempelihatkan kesedihannya, karena rakyat kesulitan mendapat minyak migor. Ada ibu-ibu yang antri berjam-jama hanya untuk dapat membeli migor. Ada juga yang antri dari pagi hingga sore hari. Bahkan ada yang meninggal dunia karena lamanya antri. Sayangnya suasana kebatinan Presiden Jokowi itu, kurang ditanggapi serius oleh Kebareskrim dan Direktur Tipideksus Bareskrim. Kemungkinan itu terlihat dari tidak adanya penetapan tersangka mafia migor oleh Bareskrim Polri. Sampai hari ini belum ada satupun dari mafia migor yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Wajar jika publik bertanya-tanya, mengapa Bareskrim Polri begitu sulit untuk menemukan tersangka mafia migor? Apakah ini benar-benar karena Bareskrim memang tidak bisa menemukan tersangkanya? Atau memang dibuat untuk tidak memukan tersangkanya? Pertanyaan ini hanya Kabareskrim dan Direktur Tipideksus Bareskrim yang paling tahu, dan mampu untuk menjawabnya kepada publik ini. Sebulan lalu Kepala Biro (Karo) Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan mengatakan, terkait dengan informasi yang menyebut adanya mafia minyak goreng, hal ini tentu ditindaklanjuti oleh Polri. “Saat ini masih didalami oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri”, ujar Ahmad Ramadhan (Media Indonesia Senin 21/03). Sementara Menteri Perdagangan M. Lutfi mengatakan, sudah memberikan data temuan kepada kepolisian terkait penimbunan minyak goreng yang jumlahnya ribuan ton. “Saya sudah kasih semua data. Namun ini masih praduga tak bersalah. Namun kami sudah temukan. Jumlahnya ribuan ton (penimbunan). Kami sudah melaporkan ke Polri lewat Kabareskrim. Sudah mulai ditangkap dan diperiksa”, jelas Lutfi. Ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi VI DPR Kamis (17/03) yang membahas tentang kelangkaan Migor, Menteri Perdagangan Lutfi mengatakan, intensif melakukan komunilkasi dan koordinasi dengan Kapolri. “Saya hampir setiap hari berkomunikasi dengan Kapolri. Kami seperti minum obat saja. Sehari itu dua kali saya berkomuniasi dengan Pak Kapolri. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, saat menjawab pertanyaan dan pendapat anggota Komisi VI DPR, Menteri Lutfi terlihat mendapat bisikan atau informasi dari belakang. Yang menyampaikan adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardana. Lutfi mengatakan kepada Komisi VI DPR, “Saya juga barusan saja dapat laporan dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri, bahwa Senin (21/03) nanti tersangkanya ditetapkan oleh Bareskrim Polri”, ujar Lutfi. Sayangnya bukan Bareskrim yang menetapkan tersangka mafia Migor. Tetapi Jaksa Agung ST Burhanudin yang mengumumkan tersangkanya. Jumlah tersangkanya empat orang. Satu dari pejabat eselon satu Kementerian Perdagangan, yaitu Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana. Tiga tersangka lagi dari swasta, yaitu Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup Stenly MA dan General Manager Affair PT Musim Mas Picare Togare. Pengumuman tersangka mafia migor oleh Jaksa Agung ini seperti menampar mukanya Markas Besar (Mabes) Polri. Diam-diam rupanya Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Pidsus) dan Jaksa Agung Muda Intelijen bekerja menyelidik dan menyidik para mafia migor. Para pelakukanya sudah ditahan oleh penyidik Kejaksaan Agung untuk jangka waktu 20 hari ke depan. Pertanyaan yang menggelitik, mengapa Bareskrim Polri tidak menemukan pelaku mafia migor? Padahal selama ini Menteri Perdagangan selalu berkoordinasi dengan Kapolri. Sehari minimal bisa dua kali berkomunikasi. Data-datanya juga sudah diserahkan Menteri Lutfi kepada Kabareskrim. Peralatan teknologi pendukung yang dipunyai Bareskrim Polri hampir pasti lebih canggih dari yang dimiliki Pidsus dan Intel Kejaksaan Agung. Tidak sulit untuk menemukan pelakunya. Untuk itu, supaya tidak membebani Presiden Jokowi dan Kapolri Jendral Listyo Sigit di kemudian hari, sebaiknya Presiden perlu mengganti Kabareskrim Polri dari Komjen Pol. Agus Andrianto dengan perwira tinggi polisi bintang tiga lain atau bintang dua Inspektur Jendral (Irjen) yang lain. Saai ini ada tiga perwira tinggi polisi berpangkat Komjen dari satuan reserse. Mereka adalah Komjen Pol. Dharma Pongrekun (tidak punya jabatan), Kabaintelkam Komjen Pol. Ahmad Dofiri dan Kepala BNN Komjen Pol. Petrus Golose. Sedangkan dari jajaran bintang dua yang layak untuk dipromosikan adalah Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Toni Harmanto, Kapolda Riau Irjan Pol. Muhammad Iqbal, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Nico Afinta, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. M. Fadil Imran, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak dan Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Tarnagogo Sihombing. Situasi ekonomi ke depan cenderung tidak menentu. Sangat mungkin ekonomi bakal mengalami kontraksi yang sulit diperdiksi. Kondisi yang memang tidak dapat diduga-duga sebelumnya. Untuk itu, dibutuhkan Kabareskrim yang cekatan dan peduli terhadap kondisi yang berkembang dan berubah-ubah di masyarakat secara tiba-tiba. Perlu Kabareskrim yang tanggap terhadap situasi di atas rata-rata normal. (bersambung). Penulis adalah Wartawan Senior FNN.co.id
Kaesang Pangarep Tendang Wilmar, King Can Do No Wrong
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN, Pemerhati Sosial-Politik MAAF, kurang update. Rupanya, konglomerat sawit Wilmar Nabati Indonesia (WNI) ikut menjadi sponsor klub bola Persis Solo milik Kaesang Pangarep, putra Presiden Jokowi. Penyeponsoran itu disebutkan berlangsung selama musim kompetisi Liga 2 tahun 2021-2022. Kini, semua itu berakhir. Kaesang menendang keluar si Wilmar raja sawit. Itu dilakukan setelah beberapa hari lalu Kejaksaan Agung (Kejakgung) menetapkan komisaris utama Wilmar, MPT, sebagai salah satu tersangka kasus izin ekspor CPO (minyak mentah sawit) yang melanggar berbagai peraturan. Kalau ada yang usil bertanya berapa nilai sponsor yang dikucurkan Wilmar ke Persis Solo, terus terang tidak bisa dijawab. Tak dijelaskan soal itu. Tapi, tampaknya, tak mungkinlah nominalnya ‘kaleng-kaleng’. Maklum, klub milik anak presiden. Bagi Wilmar, nilai sponsor untuk klub itu sebetulnya tidak terlalu penting. Karena keberadaan raja sawit itu di lingkaran satu kekuasaan tidaklah ternilai harganya. Wilmar sendiri menjadi semakin terkenal di lingkungan Istana lewat sponsor itu. Pasti sangat menyenangkan. Orang-orang Wilmar, semisal MPT yang dijadikan tersangka itu, merasakan nikmatnya kekuasaan. Tapi, ada tapinya. Di lingkungan sebuah istana pastilah berlaku etika yang sudah dimaklumi. Ada standar nilai etika yang harus ditunjukkan. Yaitu, etika yang berbasis kebersamaan dan pemerataan. Semakin besar nilai etika yang ditunjukkan, maka akan semakin disenangilah orang yang keluar-masuk Istana. Kelihatannya, MPT termasuk orang yang disenangi. Sebab, dia sangat paham suasana di Istana. Cuma, ada satu hal yang harus diingat. Bahwa selain etika berbasis kebersamaan dan pemerataan itu, di istana mana pun di dunia ini berlaku slogan yang paling tinggi harkatnya, Yaitu, “King can do no wrong”. Raja dan keluarganya tak pernah salah. MPT semestinya sudah mengerti betul slogan itu. Hari ini dia sedang melihat penjabaran “King can do no wrong”. Misalnya, ketika Wilmar dinyatakan telah melakukan perbuatan yang tercela, MPT kemudian dijadikan tersangka. Tangannya yang diborgol diperlihatkan di depan umum. Setelah itu, Kaesang langsung membuang Wilmar. Seberapa pun besar peranan Wilmar mendukung Persis Solo, itu semua tidak lagi berguna bagi MPT. “King can do not wrong.” Raja dan keluarganya tak boleh kelihatan salah.[] Medan, 22 April 2022
Komunis, Musuh Kita Bersama!
Saat ini Negara kita sedang genting. Kegentingan itu diperparah dan dipicu dengan ancaman perpecahan, dengan isu agama sebagai cara paling mudah untuk memecah-belah persatuan. Oleh: Dr. Tifauzia Tyassuma, Epidemiolog LEBIH dari 1.200 tahun, Islam masuk ke Indonesia, sejak Abad ke-8. Pada Abad ke-9 Negara Islam tertua berdiri, yaitu Kerajaan Perelak di Aceh Timur pada abad 9, Kerajaan Tidore di Maluku, Kerajaan Ternate di Maluku pada abad 12, Kerajaan Samudera Pasai di Aceh pada abad 13, Kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan abad 14, dan seterusnya di seluruh Nusantara. Islam bertumbuh dan berdampingan dengan agama-agama sebelumnya yang hadir ke tanah Nusantara seperti Hindu, Buddha, Kristen, Katholik. Hingga akhirnya menjadi Agama mayoritas di Tanah Indah yang kemudian bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Apakah perjalanan 1.200 tahun itu, tidak terjadi gesekan-gesekan agama? Saling bunuh untuk mempertahankan agama dan mencegah agama lain tumbuh? Tentu saja itu terjadi. Apakah perjalanan 1.200 tahun itu, juga terjadi perdamaian antara Umat Beragama? Kesejukan, Bahu Membahu, Tolong Menolong, Agama Bhinneka tetapi kerukunan dan keharmonisan terjaga? Jauh lebih sering terjadi. Letupan-letupan antar perbedaan itu biasa. Kesejukan dan keharmonisan antar umat beragama, itu yang sangat terasa di tanah air ini. Namun, semenjak kemudian faham Komunis mulai bergerak tumbuh di dunia, dan kemudian menjalar ke Indonesia, ketenangan, kesejukan, kerukunan, keharmonisan antar umat beragama mulai terusik. Dan mencapai puncaknya di tahun 1965, ditandai Gerakan G30SPKI. Walaupun Presiden Soeharto, mati-matian selama 32 tahun menumpas, menekan, dan mengubur Gerakan Komunis di Indonesia, Gerakan itu tetap ada dalam bentuk Bahaya Laten PKI. Sejak lengsernya Presiden Soeharto, makin lama bau tumbuhnya komunis di Indonesia makin terasa nyata adanya. Dan senarai dengan itu, mulai muncul gesekan-gesekan antara Pemeluk Agama, dengan provokasi, hasutan, risakan, dan bully-an kepada tokoh-tokoh Islam, terutama, untuk membuat Islam menjadi sumber phobia, sumber permusuhan, dihembus-hembuskan Issue Minoritas dan Mayoritas, yang dahulu tidak pernah ada di Indonesia. Siapa dalang semua ini? Tentu saja Kaum Anti Agama. Kaum Anti Tuhan. Komunis. Maka dari itu, saya mengimbau, saudara-saudara setanah air. Saudaraku Non Muslim: Kristen, Katolik, Budha, Hindu, yang mengakui Sila Pertama Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa; Jangan terprovokasi dengan hasutan para Komunis yang berkedok jadi Buzzer pembela bangsa. Mereka adalah pengkhianat bangsa. Mereka menggunakan isu agama untuk mengadu domba kita semua. Antara kami, Kaum Muslim, dengan anda, saudara setanah air kami, yang Non Muslim. Saudaraku Kaum Muslimin. Jangan kalian juga terhasut, memusuhi saudara-saudara setanah air kita yang beragama lain. Ingat Rasululah SAW, beliau yang Agung, bersahabat dan bekerjasama dengan Kaum Nasrani, Kristen, Yahudi, dan Majusi dalam Perang Tabuk, Perang Deklarasi Kerjasama Antar Umat Beragama, untuk memerangi Kezaliman di Muka Bumi. Saudaraku Katolik, Kristen, Buddha, Hindu; Musuh Anda bukan Islam! Musuh Anda adalah Komunis, Kaum Anti Tuhan, yang berkedok dan berlindung di balik agama tertentu, tetapi dasarnya mereka adalah Kaum Munafik! Saudaraku Muslim; Musuh Anda bukan Katolik, bukan Kristen, bukan Budha, bukan Hindu. Musuh Anda adalah Komunis, Kaum Anti Tuhan, yang berkedok dan berlindung di balik agama tertentu, tetapi dasarnya mereka adalah Kaum Munafik! Ingat itu baik-baik. Semua warga negara Indonesia, yang memegang sila pertama Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Musuh kita adalah orang-orang yang Anti Tuhan, yang memusuhi kita Para Penyembah Tuhan. Dan saat ini, orang-orang itulah yang diberi baju dan pekerjaan sebagai Buzzer. Yang menyusup seakan-akan mereka beragama Islam, beragama Kristen, beragama Katolik, menjadikan agama sebagai Baju dan Kamuflase. Saudara-saudaraku setanah air. Saat ini Negara kita sedang genting. Kegentingan itu diperparah dan dipicu dengan ancaman perpecahan, dengan isu agama sebagai cara paling mudah untuk memecah-belah persatuan. Negara kita menjadi sasaran untuk dirampok, dikuasai, dan dihancurleburkan. Itulah musuh kita bersama. Ini Tanah Air Kita. Ini Harta kita yang harus kita jaga keutuhannya bersama! Marilah kita Bersatu; Semua Kaum Beragama yang Menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita bersatu mempertahankan Keutuhan Tanah Air Tercinta Ini! Allahu Akbar. Tuhan Bersama Kita. (*)
Terpeleset Licinnya Minyak Goreng
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan AKHIRNYA dugaan publik terbukti bahwa kelangkaan minyak goreng adalah permainan korporasi yang berkolusi dengan birokrasi. Rakyat dikorbankan untuk antri dan menjerit serta membeli dengan harga tinggi. Do\'a rakyat yang terzalimi didengar dan terbukalah borok-borok pebisnis kriminal. Empat orang dinyatakan tersangka. Moga jadi pembuka pintu untuk melihat semakin banyak orang yang terlibat. Kejutan ternyata pembisik Menteri yakni Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wishnu Wardhana adalah bagian dari mafia minyak goreng. Lalu Master Parulian Tumanggor Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley M A Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group dan Picare Togar Sitanggang General Manager PT Musim Mas. Keempatnya menjadi tahanan Kejaksaan Agung. Banyak pelanggaran hukum yang dilakukan keempat orang ini di antaranya ialah melabrak ketentuan penjualan domestik DMO (Domestic Market Obligation) dan DPO (Domestic Price Obligation). Menjual CPO dan produk turunannya ke luar negeri dengan harga bagus, sementara konsumen domestik dipaksa mengular antri kelangkaan. Ada yang meninggal segala. Sadis juga. Kejaksaan Agung cepat bergerak mengapa bukan Kepolisian atau KPK ? Ya berlomba dalam kebaikan lah. Rupanya Kejaksaan Agung yang lebih gesit. Kepolisian pernah menyatakan tidak ada mafia, sementara KPK diam seribu bahasa. Jaksa Agung dikenal \"dekat\" dengan PDIP sementara KPK \"dekat\" dengan Istana. Setelah Mbak Mega menyarankan emak emak untuk tidak menggoreng tetapi merebus, rupanya Mbak ini sedang sedikit-sedikit merebus Istana. Minyak goreng memang licin dan potensial membuat banyak orang terpeleset. Empat orang sudah tergelincir. Mafia tentu bukan hanya empat orang. Mustahil segelintir orang itu mampu mengelola kartel. Di birokrasi pertanyaan adakah ujung pemain itu Dirjen atau Menteri dan mungkin sampai Presiden ? Foto \"dekat\" Parulian Tumanggor dengan orang Istana Moeldoko dan Luhut Panjaitan beredar viral di media sosial. Kata jubir Luhut Jodi Mahardi, itu hanya \"pertemanan\". Soal korporasi dahulu penerima suntikan atau \"subsidi\" dari BPDPKS sebesar 7,5 Trilyun di samping Wilmar Group dan Musim Mas, juga Darmex Agro Group, First Resources dan Louis Dreyfus Company. Adakah keterlibatan tiga perusahaan terakhir ? Lalu bagaimana dengan raja sawit dan minyak goreng Salim Group dan Sinar Mas Group, bersihkah dari mafia minyak goreng ? Dua petinggi Sinar Mas menjadi orang kepercayaan Jokowi. Gandi Sulistiyanto sebagai Dubes Korsel dan Donny Rahajoe menjadi Kepala Badan Otorita IKN. Rakyat berharap Kejagung melakukan bongkar habis mafia minyak goreng. Akan tetapi jika kerja Kejaksaan Agung hanya bermain di tataran tekan-tekanan politik semata, maka tentu skeptis akan kemampuan untuk membongkar habis mafia minyak goreng tersebut. Ngutip ucapan Megawati no.. no.. no.. why.. why Meskipun demikian permainan belumlah usai, rakyat masih akan terus melihat. Kemana arah si licinnya minyak goreng ini. Menggelincirkan siapa lagi ? Atau mungkin akan ada kejutan balasan pantun dari ruang Istana ? Yang jelas masyarakat masih menikmati harga minyak goreng yang mahal. Rupanya pengusaha belum puas untuk mengeruk keuntungan besar. Bandung, 22 April 2022
Memaknai keberkahan Ramadan-03
Dalam pandangan Islam, manusia diciptakan dan dihadirkan di dunia ini untuk sebuah tujuan mulia. Yaitu, hadir untuk pengabdian kepada sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation RAMADAN sebagai bulan Al-Qur’an (syahrul Qur’an) menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai momentum untuk melakukan apa yang saya sebut “reorientasi kehidupan”. Manusia hadir di atas dunia ini dengan orientasi (tujuan) yang jelas. Hanya saja dunia yang penuh dengan hiruk-pikuk dan rutinitas yang tiada henti menjadikan banyak manusia kemudian kehilangan orientasi hidup. Di sìnilah sejatinya Ramadan hadir menjadi momentum yang penuh dengan keberkahan (keutamaan) dalam upaya manusia melakukan reorientasi hidup. Dengan puasa seseorang akan lebih mampu memerdekakan dirinya dari kungkungan atau ikatan dunia yang kerap sangat kuat. Ketika seseorang dikungkung atau diikat oleh dunia pada umumnya akan kehilangan arah hidup. Pada galibnya akan mengalami disorientasi dalam hidupnya. Dia akan menjalani hidupnya secara rutin dan cenderung membosankan. Sehingga pada akhirnya ada dua kemungkinan: Satu, mengalami kebosanan atau kejenuhan hidup. Biasanya orang seperti ini akan mengalami goncangan batin, semakmur apapun kehidupan dunianya. Dia akan goyah, gersang, bahkan geram pada diri dan hidupnya yang boleh jadi mengantar kepada keputus asaan. Dua, mencoba atau mencari hal-hal yang tidak normal (tidak alami) dalam upaya menemukan kepuasan hidup. Di dunia Barat salah satu penyebab banyaknya gaya hidup yang tidak alami, termasuk kecenderungan terhadap sesama jenis misalnya karena hal ini. Yaitu ketidak puasan hidup yang menyebabkan orang mencari hal baru atau hal aneh yang kadang menjijikkan bahkan membahayakan diri sendiri. Dengan mengesampingkan sementara kesenangan dunia ini (puasa) seseorang akan lebih bebas, dan harusnya lebih mampu menguasai diri dan pikirannya. Ketika kesenangan dunia tidak lagi mengikat maka hawa nafsu bisa dikontrol dengan baik. Dengan mengontrol atau menguasai hawa nafsunya manusia harusnya akan lebih bijak dan logis dalam menyikapi warna warni kehidupan. Salah satu hal yang mendasar untuk disikapi oleh manusia adalah sadar selalu akan orientasi hidupnya. Bahwa keberadaannya di dunia bukan tanpa maksud dan tujuan. Tapi untuk sebuah misi besar dan tujuan mulia yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Inilah amanah yang semuanya melarikan diri darinya kecuali manusia (fahamalaha al-insanu). Dalam pandangan Islam, manusia diciptakan dan dihadirkan di dunia ini untuk sebuah tujuan mulia. Yaitu, hadir untuk pengabdian kepada sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Pengabdian inilah yang dikenal dalam bahasa agama itu dengan ibadah. Allah menggariskan hal ini dalam firmanNya: “dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah (kepada aku)”. Ramadan hendaknya membangun kembali kesadaran ini. Bahwa hidup dan wujud kita dalam dunia ini bertujuan untuk memenuhi amanah ubudiyah itu. Mengabdikan diri semata-mata hanya kepada Allah dalam segala bentuk dan manifestasinya. Semoga kesadaran tentang orientasi (tujuan) hidup ini menjadi bagian dari keberkahan (keutamaan) Ramadan kali ini. Sehingga selepas Ramadan nanti hidup kita lebih terarah, bernilai dan tentunya lebih barokah. Insya Allah! New York City, 20 April 2022. (*)
Dilema Puan Menjadi Presiden
Ketika Presiden Jokowi salah dalam kebijakannya, yang diolok-olok atau disalahkan oleh kaum Islam politik itu bukan Jokowi, atau Luhut Binsar Pandjaitan. Tetapi kalau tidak Megawati, ya bisa PDIP sendiri. Oleh: Uchok Sky Khadafi, Direktur, Center For Budget Analysis (CBA) PUAN Maharani adalah Ketua DPR. Ia terkenal bukan karena anak kandung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri atau cucu dari Presiden Soekarno. Puan Maharani, dikenal dan dikenang, lantaran sengaja mematikan Mic saat Sidang Paripurna Omnibus Law. Dan, satu lagi yang tidak bisa dilupakan kepada lelaku Puan, adalah air matanya. Ternyata Puan bisa terisak-isak menangis, mengeluarkan air mata, air mata politik di depan publik. Air mata Puan menetes pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bukan masa Presidennya Joko Widodo meskipun sama sama tukang menaikan BBM. Setelah air mata politik, dan mematikan mic, kini Puan sedang digadang- gadang untuk menjadi calon Presiden. Calon Presiden dari kaum abangan, yang partainya PDIP itu. Yang sampai saat ini pencalonan Puan, tidak ada saingan sama sekali dari internal partai tersebut. Meskipun ada nama GP (Ganjar Pranowo) muncul sebagai saingan kuat Puan untuk calon Presiden, tetapi nasib GP tidak seberuntung seperti Jokowi. Nasib GP bakalan dicuekin PDIP walau elektabilitas GP sangat tinggi dibandingkan Puan. Sebentar lagi GP akan “ditampar” partai sendiri. Dan, disuruh pergi jauh meninggal PDIP jika ingin tetap GP bersaing dengan Puan. Dengan demikian Puan tinggal sendiri. Yang saat ini, sedang menimbang- nimbang mencari atau memilih pasangan yang cocok untuk “dinikahkan” dengannya. Bisa saja dengan Prabowo Subianto atau bisa juga dengan Anies Baswedan. Kedua calon pasangan ini salah satunya layak disandingkan dengan Puan. Apalagi kedua calon pasangan Puan ini mempunyai elektabilitas yang tinggi untuk memenangkan Puan sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Dari selera Puan sepertinya lebih nyaman dan menguntungkan berpasangan atau dinikahkan dengan Anies Baswedan dibandingkan Prabowo Subianto. Ketika Puan berpasangan dengan Anies Baswedan, Puan bisa memilih sebagai nomor satu atau menjadi calon Presiden. Tapi, ketika berpasangan dengan Prabowo Subianto, Puan harus puas hanya sebagai wakil Presiden. Selain itu, ketika Puan sudah berpasangan dengan Anies Bawesdan, maka Anies diharapkan bisa sebagai magnet yang menarik kaum oposisi dan massa Islam Politik atau “Islam Radikal” untuk masuk ke dalam barisan koalisi Puan - Anies tersebut. Dengan modal massa Islam ini, dan akan ditambah dengan massa PDIP, diprediksi mereka bisa menang dalam Pilpres 2024 nanti. Memilih Anies Bawesdan sebagai pasangan Puan karena dianggap sebagai ikon oposisi terhadap pemerintahan Jokowi. Kaum oposisi dan Islam Politik menganggap Anies satu-satunya Gubernur yang selama ini berani melawan pemerintahan Jokowi. Dengan alasan inilah, mereka sangat mengidola Anies dibandingkan Prabowo sebagai Presiden selanjutnya untuk mengantikan Presiden Jokowi. Prabowo dianggap oleh kaum oposisi dan Islam Politik sudah bunuh diri politik setelah menjadi menterinya Jokowi. Prabowo lebih mengejar jabatan menteri daripada menjadi pemimpin umat untuk mengontrol jalannya kekuasaan Pemerintahan Jokowi. Makanya banyak dari mereka lari atau meninggalkan Prabowo, dan lalu mendekati dan mengangkat Anies sebagai pemimpin mereka. Dengan pertimbangan Anies lebih dekat dengan kaum oposisi dan Islam politik, Puan sepertinya lebih memilih Anies dibandingkan Prabowo. Prabowo dianggap sudah ditinggalin massa Islam politik sebagai pendukung utama. Dan, massa Islam politik tersebut sudah menjadi pendukung fanatik Anies Bawesdan. Dan ketika Persekutuan Puan - Anies sudah terbentuk, maka hal ini menjadi fenomena luar biasa dalam politik. Sekali lagi, betul-betul luar biasa bisa menyatukan massa pendukung Puan dan Anies dalam bingkai kepentingan bersama. Padahal sebelumnya kedua massa pendukung ini adalah musuh bebuyutan dalam politik pratisi yang tidak bisa didamaikan. Oleh karena, yang namanya musuh Islam politik ialah orang orang PDIP itu sendiri, bukan pribadi Presiden Jokowi. Ketika Presiden Jokowi salah dalam kebijakannya, yang diolok-olok atau disalahkan oleh kaum Islam politik itu bukan Jokowi, atau Luhut Binsar Pandjaitan. Tetapi kalau tidak Megawati, ya bisa PDIP sendiri. Jadi, menyatukan massa Puan dengan Anies seperti mempertemukan air dan minyak yang tidak akan bersatu selamanya dalam dunia politik persilatan. Tetapi, kalau ingin ngotot mempersatukan Puan - Anies di KPU, maka prediksi yang terjadi adalah massa Islam politik akan kabur meninggalkan Anies dan Puan, dan akan kembali mendukung Prabowo lagi. (*)
POPULER
