OPINI
Situasi Kacau: Hanya Bergulat Dengan Teori!
Ada pendapat, situasi kondisi saat ini Joko Widodo harus diturunkan - pintu masuk tinggal People Power atau Revolusi. Alam telah memutuskan bahwa apa yang tidak sanggup membela diri takkan dibela. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih. MENARIK ketika kita sedang dialog ringan bagaimana mengatasi kekacauan dan kezaliman negara ini tiba-tiba muncul tulisan Prof. Suteki bahwa Islam tidak mengajarkan kudeta. Islam tidak mengajarkan kudeta, jawabnya Ya. Tapi mewajibkan Jihad Qital manusia selalu beralasan hanya karena takut dengan kematiannya. Justru kewajiban Jihad Qital dan kalau mati itu pintumu untuk kembali kepada pemilik nyawa dengan aman. Walaupun sudah mengetahui kita pasti akan meninggal kelak di kemudian hari, kita menganggap semua orang lain akan meninggal lebih dulu sedang kita yang terakhir. Kematian nampaknya masih lama. Bukanlah itu cara berpikir yang dangkal. Cara berpikir seperti itu sungguh sia-sia, hanya lelucon dalam sebuah mimpi. Berhubung kematian selalu mengendap di balik pintu, hendaknya kita melakukan upaya yang memadai, bertindak dan berbuat kebaikan dengan cepat. Tidak ada ahli tasawuf berdoa minta panjang umur, mereka selalu meminta matikan saya sekiranya saat itu sudah layak untuk kembali kehadapan-MU. Jangan panjangkan umur kalau hanya membuat celaka dalam hidup ini dan ketika saat mati dalam keadaan durhaka kepada-MU. Penyakit Wahn (takut mati dan cinta dunia) inilah yang membuat Umat Islam kocar-kacir mengahadapi kezaliman. Pancasila dan UUD 45 sudah dibuang esensinya itu adalah Jihad Qital untuk Indonesia. Para pendiri bangsa itu adalah ahli tasawuf terpikir oleh mereka adalah kebaikan negara untuk semua, dalam kebhinekaan. TTidak ada sama sekali berjuang untuk kepentingan perut dan kelaminnya”. Jihad Qital adalah mengembalikan negara sesuai tujuan Pembukaan UUD 45. Kembali ke UUD 45 asli adalah misi suci. Untuk Indonesia bisa kembali hidup normal dalam kebhinekaan. Sejarah sudah membuktikan kalau menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 Indonesia negara berantakan. Mengubah Pancasila dan UUD 45 asli itu bukan kitab suci, maka tidak tabu untuk diubah atau di amandemem, dugaan kuat itu pikiran PKI. Situasi negara sedang kacau, untuk kembali normal, saat ini butuh aksi dan perlawanan. Jenderal yang bijaksana tidak membakukan segalanya secara kaku, selalu mempertahankan kemampuan untuk mengorganisasikan pasukannya menurut waktu dan kebutuhan yang berubah-ubah. Teori teori dari para cendekiawan/ilmuwan dibutuhkan saat merencanakan tetapi harus cepat dalam melaksanakan tindakan. Kehidupan adalah perang melawan itikad buruk manusia. Qui desiderat pacem, praeparet bellum. Artinya: barang siapa menginginkan perdamaian ia harus siap perang. Saya tidak pernah membaca tulisan strategi ...ketika kita bertempur kita tidak membawa serta buku apapun (Mao Tse-Tung). Membatasi strategi yang itu-itu saja tidak selalu perlu. “Kalau mampu beradaptasi terhadap keadaan, kita lebih dapat melepaskan diri dari bahaya”. Prinsip Jenderal Besar Sudirman saat perang sangat luwes mengikuti keadaan yang ada dan terjadi - berjuang jiwa raga dan nyawa hanya untuk negara. Ada pendapat, situasi kondisi saat ini Joko Widodo harus diturunkan - pintu masuk tinggal People Power atau Revolusi. Alam telah memutuskan bahwa apa yang tidak sanggup membela diri takkan dibela. Satu pahlawan di depan lebih mulia daripada seribu cendekiawan yang selalu bergulat teori yang sulit mendarat dan hanya tetap di tempat. Ingatlah, kaum intelektual memiliki sifat altruistik yang senantiasa memburu kebenaran demi kemaslahatan bersama, dan menjadi pencipta bahasa dalam menyampaikan yang benar kepada penguasa, dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. (Edward Said, 1996). Prediksi politik kalau tahun 2022 keadaan Indonesia belum bisa dinormalkan - para bandit negara dan oligarki akan semakin kuat dan negara akan makin cepat menuju kehancurannya bahkan bukan mustahil akan hilang dari peta dunia. (*)
.jpeg)
Warga Uighur Dilarang Puasa Ramadan
Oleh Asyari Usman - Jurnalis, Pemerhati Sosial Politik SEPERTI tahun-tahun sebelumnya, rejim komunis di China melarang warga muslim Uigur melaksanakan puasa Ramadan tahun ini. Hanya segelintir saja yang dibolehkan. Itu pun diawasi dengan ketat, dengan aturan yang sangat represif. Pemerintah China komunis semakin kejam, semakin bengis, terhadap umat Islam Uigur. Berita yang sangat terbatas dari Urumqi (ibukota Xinjiang) menyebutkan bahwa hanya 10-50 orang saja yang dibolehkan berpuasa Ramadan tahun 2022 ini. Dan orang yang berpuasa itu harus mendaftarkan diri. Pengaturan jumlah yang berpuasa hanya boleh 10-50 orang itu berlangsung di tiga kabupaten di Xinjing. Yaitu di Urumqi, Kashgar dan Hotan. Pemberitahuan tertulis itu disampaikan kepada para pejabat kelurahan setempat. Yang dibolehkan puasa adalah keluarga-keluarga yang tidak punya anak usia sekolah. Bisa ditebak mengapa keluarga yang punya anak remaja dilarang puasa. Yaitu, agar syariat puasa Ramadan itu tidak dikenal lagi di kalangan orang Uigur generasi mendatang. Seorang wartawan dari salah satu negara Arab yang masuk ke Xinjiang beberapa tahun lalu bertanya tentang puasa Ramadan kepada seorang pemuda yang bekerja di salah satu restoran. Pemuda itu tidak mengerti kata “ramadan”. Setelah diterjemahkan barulah dia mulai paham. Tapi, dia langsung menunjukkan bahwa di tidak puasa. Dia memakan sesuatu di depan wartawan Arab tsb. Target pemerintah China untuk menghapsukan Islam dari Provinsi Xinjiang yang dihuni sekitar 21 juta umat Islam Uigur, kelihatannya akan tercapai. Laporan-laporan menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak lagi dikenal oleh generasi muda. Tragis dan sangat menyedihkan. Negara-negara Islam rata-rata tidak mengangkat masalah ini. Penindasan orang Uigur dan program China untuk menghapuskan Islam, tidak pernah diprotes. Para pakar ekonomi berpendapat ini terjadi karena banyak negara Islam yang memerlukan bantuan ekonomi dan teknologi dari China. Padahal, yang dilakukan Beijing adalah jebakan utang yang membuat negara-negara Islam itu tersandera. Beberapa tahun tahun lalu, pemerintah China menghancurkan banyak masjid di Xinjiang. Setelah itu, penguasa komunis menutup masjid-masjid yang tidak diratakan dengan tanah. Masjid-masjid ini tidak boleh digunakan untuk sholat. Hanya boleh untuk kunjungan wisata. Berikut ini dua kekejaman pemerintah komunis China. Pertama, seorang wanita Uigur dihukum 20 tahun penjara hanya karena dia berbincang-bincang dengan PM Turki Recep Tayyip Erdogan ketika berkunjung ke Xinjiang pada 2012. Lima tahun kemudian, pada 2017, wanita yang bernama Meryem Emet itu ditangkap polisi China. Dia kemudian dihukum 20 tahun. Meryem diajak ngobrol oleh Erdogan yang didampingi isteri dan anak perempuan PM (pada 2012, jabatan Erdogan masih perdana menteri, belum pindah ke jabatan presiden). Erdogan dan keluarganya bercaka-cakap dalam bahasa Turki dengan Meryem selama satu jam. Seorang aktivis Uigur waktu itu mengingatkan Meryem agar keluar dari ruangan Erdogan. Tapi PM mengatakan jangan ikut campur. Kedua, seorang muslimah Uigur yang dihukum penjara karena menghindari aborsi paksa oleh pemerinah China, akhirnya meninggal dunia di sel tahanan. Zeynebhan Memtimin, pada 2014, dipaksa ke rumah sakit di Keriye, Kabupaten Hotan, Xinjiang, untuk menjalani pengguguran kandungan. Zeynebhan lari dari RS untuk menyelamatkan bayi yang dikandungnya. Zeynabhan akhirnya melahirkan. Tapi, ketika bayinya berusia tiga tahun pada 2017, penguasa menahan Zeynabhan di kam tahanan khusus bersama suaminya, Metqurban Abdulla. Kedunya dihukum 10 tahun penjara dengan dakwaan “mengganggu ketertiban sosial” dan “ekstremisme agama”. Para aktvis Uigur di pengasingan mendapatkan informasi bahwa Zeynabhan meninggal pada 2020. Dia dikebumikan dengan penjagaan ketat polisi China. Pihak yang berkuasa sama sekali tidak menjelaskan kondisi suaminya di penjara. Juga tak diketahui nasib keempat anak mereka. Hampir pasti, keempat anak Zeynabhan itu “dididik” di panti asuhan dengan kurikulum komunisme. Doa Anda semuanya sangat diperlukan agar Allah Subhanahu wa Ta’ala menolong kaum muslimin Uigur.[]
.jpeg)
Mengapa Andika Begitu, Ya?
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Ini bukan Andika artis tetapi Panglima TNI yang tengah membuat kejutan politik menghapus persyaratan mendaftar menjadi anggota TNI untuk keturunan PKI. Dengan tegas dan demonstratif ia menegaskan bahwa tidak ada larangan keturunan PKI dapat menjadi anggota TNI. Berdalih konsisten dengan hukum, maka penegasan itu dianggap perlu. Benarkah perlu? Pernyataan dan penyiaran itu bukan sekedar keputusan administratif internal TNI tetapi lebih pada spektrum politik. Video yang terkesan sengaja diviralkan merupakan sebuah bentuk dari deklarasi. Mengapa Jenderal Andika begitu ya? Ada tiga disain yang mungkin terjadi dengan perubahan warna Andika. Pertama, Latihan Bersama (Latma) TNI AD dengan AD Amerika Serikat telah membuat marah China. Jenderal Andika sebagai KSAD saat itu menjadi penanggung jawab. Jokowi yang terkena semprot mau tidak mau harus menekan Andika. PKI dan keturunan adalah proposal strategis. Dulu PKI didukung penuh oleh China. Kedua, menjelang pensiun Andika harus mulai mencari lahan bagi karier politiknya. Dengan citra \"clean\" sebagai perwira maka wajar jika Andika menjadi bidikan. Pilpres 2024 sangat mendesak untuk mendapatkan figur kepanjangan tangan istana dan partai berkuasa. Andika masuk dalam bursa usungan. PDIP adalah partai yang menampung simpatisan dan keturunan PKI. Disinilah benang merahnya. Ketiga, Andika itu menantu AM Hendropriyono, guru besar intelijen. Sulit memisahkan antara keduanya. Hendro adalah \"king maker\" Jokowi untuk menjadi Presiden dua periode. Ia pula yang bersahabat erat dengan Megawati PDIP. Pada tahun 2017 AM Hendropriyono pernah menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir akan bangkitnya PKI dan minta untuk tidak mengungkit lagi tragedi G 30 S PKI. Apapun itu, masyarakat masih sangat khawatir akan kebangkitan PKI yang dapat menyusup ke berbagai elemen masyarakat maupun pemerintahan. Memusuhi, menebar fitnah, mengadu domba, serta menuduh radikal umat beragama. Demikian juga dengan memiskinkan rakyat dan menggantung leher di tali hutang luar negeri. Pemerintah ini aneh kepada FPI dan HTI yang tidak pernah memberontak bertindak keras bahkan brutal. Kepada PKI dan keturunannya dengan berdalih HAM justru begitu lembek dan membuka pintu. Diarahkan untuk melupakan peristiwa G 30 S PKI. Pemerintahan Jokowi adalah rezim diskrimintatif dan pelanggar HAM. Memusuhi umat Islam. Lucunya dalam urusan Papua wajahnya pucat pasi seperti cecurut ketakutan. Andika menanggapi paparan seorang perwira soal syarat penerimaan anggota TNI. Serta merta ia meminta hapus persyaratan mengenai keturunan PKI dengan dalih hukum. Andika lupa bahwa persoalan PKI dan pengembangan faham Komunisme, Marxisme, dan Leninisme bukan semata persoalan hukum tetapi ekonomi, politik, bahkan agama. Semestinya Panglima TNI melihat PKI, kader dan keturunannya itu secara utuh dan menyeluruh. TNI seharusnya menjadi institusi yang paling waspada. Ada kekhawatiran sebentar lagi ia akan bicara tentang umat Islam radikal, teroris, intoleransi dan narasi kaum islamophobist lainnya. TNI dibawa ke arah posisi sebagai pengawal pemerintah bukan pengawal negara apalagi pengawal rakyat. Akankah TNI membiarkan umat Islam dan rakyat Indonesia berhadapan sendiri melawan neo PKI, kader-kader dan keturunannya ? TNI yang tidak jelas posisi dan sudah tidak lagi menjadi penegak kebenaran dan keadilan berdasar Pancasila dan UUD 1945 ? Jenderal Andika kembalilah ke jalan yang benar, negara membutuhkan pemimpin yang adil dan jujur. Masa depan cerah jika Jenderal mengabdi untuk kepentingan masyarakat bukan untuk penguasa yang selalu membuat susah rakyat. Kasihan rakyat Indonesia yang sudah hidup dengan sangat berat. Tergilas oleh keserakahan oligarki yang semakin tidak berperasaan. TNI ditunggu pemihakan dan pembelaannya. Tetap untuk menjadi tentara rakyat dan tentara pejuang. Bukan tentara pecundang yang seketika berubah menjadi anak bawang. Andika dan perkasalah TNI. Jaga kehormatan tertinggi dan tetap gagah berani. (Bandung, 6 April 2022)
Apa Yang Akan Terjadi Setelah Jokowi Tidak Lagi Presiden?
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN SESUAI UUD 1945, masa jabatan Jokowi sebagai presiden akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Tidak bisa dipilih lagi untuk periode ketiga. Tidak bisa pula diperpanjang melalui penundaan pemilu. Pada hari itu, presiden baru akan dilantik. Jokowi kembali menjadi rakyat biasa. Dia akan meninggalkan sejumlah proyek mercusuar yang mangkrak. Ambisis pribadinya kandas. Nah, apa yang akan terjadi setelah Jokowi turun? Tulisan ini hanya prediksi. Hanya perkiraan tentang hal-hal yang mungkin berlangsung ketika Joko Widodo (Jokowi) tidak lagi duduk sebagai presiden. Melihat begitu banyak konstroversi semasa menjalankan kekuasaan, tampkanya akhir masa jabatan Jokowi setelah pilpres 2024 akan sangat menarik. Lebih tepatnya: sangat mendebarkan. Banyak sekali pertanyaan yang terkait keberhentian Jokowi sekitar 2.5 tahun lagi itu. Isu ini menjadi lebih panas jika penerus Jokowi bukan orang yang dia inginkan. Bisa jadi, presiden baru nanti adalah figur yang independen dari Jokowi dan bebas dari oligarki. Yaitu, presiden yang tidak akan melindungi Jokowi, keluarganya dan para jokowernya. Termasuk pada buzzer yang selama ini merasa tak tersentuh hukum. Apa yang akan terjadi? Bagaimana kira-kira nasib mereka yang selama ini menjilat Jokowi? Seperti apa kelanjutan karir politik Gibran dan Bobby? Bagaimana pula kelanjutan proyek-proyek yang berbasis ambisi pribadi Jokowi? Sebagai contoh, apa yang akan terjadi terhadap pembangunan IKN baru? Jawaban umumnya adalah: situasi bisa sangat eksplosif. Sebab, pemerintahan Jokowi bakal mewariskan kekacauan ekonomi-sosial-politik. Sangat mungkin rakyat akan turun ke jalan-jalan berdemonstrasi. Rakyat akan menuntut pengusutan terhadap dugaan keterlibatan Jokowi dalam perbuatan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, penipuan pilpres, pelanggaran HAM berat, dlsb. Sangat mungkin pula rakyat akan menuntut agar para menteri atau pejabat tinggi semasa Jokowi ditangkapi dan diadili. Ini bisa dipahami. Sebab, ada sejumlah pejabat dengan kekuasaan besar yang bertindak sesuka hati mereka. Presiden baru yang memiliki komitmen untuk menegakkan hukum dan keadilan, tak mungkin akan menutupi kasus-kasus yang menyangkut kepentingan publik. Yaitu, kasus-kasus yang memakan korban manusia, lingkungan hidup, keuangan (termasuk korupsi), dlsb. Setelah tidak lagi duduk sebagai presiden, proyek-proyek ambisi pribadi Jokowi besar kemungkinan akan dibatalkan oleh presiden yang baru, termasuk proyek IKN di Kalimantan. Kemudian, karir Gibran (anak Jokowi) sebagai walikota Solo dan Bobby (menantu Jokowi) sebagai walikota Medan hampir pasti akan sirna. Mereka ini bisa menjadi walikota karena Jokowi presiden. Saya menduga, kedua anggota keluarga Jokowi ini kemungkinan akan didesak mundur sekiranya mereka masih punya sisa masa jabatan setelah Jokowi turun pada 20 Oktober 2024. Masa jabatan Gibran dan Bobby resminya berakhir pada awal 2026. Besar pula kemungkinan rakyat akan menuntut agar KPK memeriksa dugaan KKN Gibran dan Kaesang. Ada dugaan pula mereka terlibat pencucian uang (money laundry). Seterusnya, tentulah kemarahan rakyat akan diarahkan ke para pejabat (pemerintahan maupun BUMN) dan juga para buzzer. Mereka ini akan ikut terancam jika Jokowi gagal mendapatkan perpanjangan masa jabatan atau periode ketiga. Bisa dibayangkan entah apa yang akan terjadi terhadap orang seperti Denny Siregar, Abu Janda, Ade Armando, Muchtar Ngabalin, dll. Mungkinkah mereka akan dikejar-kejar oleh massa rakyat? Wallahu a’lam. Tapi, ada satu hal yang perlu dicermati. Bahwa turunnya Jokowi dari jabatan presiden pada Oktober 2024 bisa memicu pergolakan sosial skala besar. Mengapa? Karena tidak semua pendukung setia Jokowi rela melihat idola mereka mengalami proses hukum. Ini bisa berbahaya. Bakal ada potensi konflik horizontal. Sangat mungkin kelompok yang menuntut proses penyelidikan terhadap Jokowi berhadapan dengan kelompok pembela beliau. Namun, bisa juga ini tak terjadi. Jika para pendukung Jokowi adalah orang-orang yang taat hukum. Singkatnya, memang cukup mendebarkan kalau Jokowi akhirnya turun sesuai masa jabatan normal.[]
Jokowi Tiga Periode? Bunuh Diri Mas!
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan RUPANYA Jokowi pusing ketika masa jabatannya mau habis. Terbayang hutang janji-janji yang belum juga lunas, bahkan tak mungkin lunas. Proyek-proyeknya ngeri-ngeri sedap terancam gagal, bahkan sudah dapat dipastikan gagal. Kepercayaan rakyat yang dibangun dengan modal pencitraan terus merosot dan dipastikan ambrol. Jokowi khawatir dan dipastikan semakin panik. Anak mantu harus dilindungi, majikan harus tetap mempercayai, dan para pembantu dijaga untuk tidak berubah menjadi pembunuh. Meski Pemerintah telah banyak juga membunuh sejak Pemilu hingga Km 50. Bunuh dokter juga. Kepanjangan tangan jika nanti berhenti semakin tidak jelas. Ganjar tidak saja mau bersinar, Luhut masih di dasar laut, Risma anak TK yang bawel dan bikin jengkel, oh mungkin Andika ? Manuver soal keturunan PKI menjadi blunder dan mengubah konstelasi. Andika nampak mentah dalam berpolitik. Upaya memperpanjang Pemilu telah membentur dan dianggap tidak populis. Tiga periode adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan. To be or not to be. Tinggal mengendalikan partai politik dengan bersedekah kursi, meminta kesetiaan Kepolisian dan TNI, serta dukungan palsu yang dimobilisasi. Model rekayasa Kepala Desa. Strategi desa mengepung kota. Tapi sebenarnya tiga periode itu adalah langkah bunuh diri, karena : Pertama, dinilai sebagai kudeta konstitusi dan penghianatan atas semangat reformasi. Reformasi itu menumbangkan Orde Baru dengan perubahan masa jabatan Presiden menjadi dua periode. Kudeta konstitusi sulit untuk ditoleransi dan wajib digagalkan. Kedua, membuka jalan bagi aksi dan gerakan penumbangan kekuasaan. Rakyat baik buruh, mahasiswa, umat Islam, purnawirawan, dan elemen lainnya akan mendesak Jokowi untuk lengser secepatnya. Skenario perpanjangan tiga periode adalah \"tackling\" keras yang bersanksi tendangan penalti. Ketiga, dusta Presiden yang ke-sejuta. Dahulu pernah mengecam upaya ini sebagai menjilat, menampar muka, dan menjerumuskan. Lalu dengan berbasis moralitas menolak dengan tegas. Kini dusta ke-sejuta ini tidak akan bisa dimain-mainkan lagi. Rakyat tidak bodoh dan bukan tidak bisa marah. Kemarahan rakyat tidak akan mampu untuk dibendung. Kegagalan dalam mengelola negara memusingkannya. Semua agenda hampir tak tercapai. Mulai marah-marah. Di depan ada jeruji yang menantang. Bukan hal aneh jika berujung pada hukuman. Jeritan tiga periode adalah sinyal SOS untuk menghindar dari pusaran air yang semakin menyedot dan siap menenggelamkan. Tapi ya salah juga jika memaksakan tiga periode. Bunuh diri, mas ! Soekarno dan Soeharto mati disini. Rupanya Jokowi mau ikuti jalan kematian seperti ini. Pati wong bodho pilihan dhewe. Yo wes, sekarepmu lah. Bandung, 5 April 2022
Jokowi Tiga Periode, Bunuh Diri Mas
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan RUPANYA Jokowi pusing ketika masa jabatannya mau habis. Terbayang hutang janji-janji yang belum juga lunas, bahkan tak mungkin lunas. Proyek-proyeknya ngeri-ngeri sedap terancam gagal, bahkan sudah dapat dipastikan gagal. Kepercayaan rakyat yang dibangun dengan modal pencitraan terus merosot dan dipastikan ambrol. Jokowi khawatir dan dipastikan semakin panik. Anak mantu harus dilindungi, majikan harus tetap mempercayai, dan para pembantu dijaga untuk tidak berubah menjadi pembunuh. Meski Pemerintah telah banyak juga membunuh sejak Pemilu hingga Km 50. Bunuh dokter juga. Kepanjangan tangan jika nanti berhenti semakin tidak jelas. Ganjar tidak saja mau bersinar, Luhut masih di dasar laut, Risma anak TK yang bawel dan bikin jengkel, oh mungkin Andika ? Manuver soal keturunan PKI menjadi blunder dan mengubah konstelasi. Andika nampak mentah dalam berpolitik. Upaya memperpanjang Pemilu telah membentur dan dianggap tidak populis. Tiga periode adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan. To be or not to be. Tinggal mengendalikan partai politik dengan bersedekah kursi, meminta kesetiaan Kepolisian dan TNI, serta dukungan palsu yang dimobilisasi. Model rekayasa Kepala Desa. Strategi desa mengepung kota. Tapi sebenarnya tiga periode itu adalah langkah bunuh diri, karena : Pertama, dinilai sebagai kudeta konstitusi dan penghianatan atas semangat reformasi. Reformasi itu menumbangkan Orde Baru dengan perubahan masa jabatan Presiden menjadi dua periode. Kudeta konstitusi sulit untuk ditoleransi dan wajib digagalkan. Kedua, membuka jalan bagi aksi dan gerakan penumbangan kekuasaan. Rakyat baik buruh, mahasiswa, umat Islam, purnawirawan, dan elemen lainnya akan mendesak Jokowi untuk lengser secepatnya. Skenario perpanjangan tiga periode adalah \"tackling\" keras yang bersanksi tendangan penalti. Ketiga, dusta Presiden yang ke-sejuta. Dahulu pernah mengecam upaya ini sebagai menjilat, menampar muka, dan menjerumuskan. Lalu dengan berbasis moralitas menolak dengan tegas. Kini dusta ke-sejuta ini tidak akan bisa dimain-mainkan lagi. Rakyat tidak bodoh dan bukan tidak bisa marah. Kemarahan rakyat tidak akan mampu untuk dibendung. Kegagalan dalam mengelola negara memusingkannya. Semua agenda hampir tak tercapai. Mulai marah-marah. Di depan ada jeruji yang menantang. Bukan hal aneh jika berujung pada hukuman. Jeritan tiga periode adalah sinyal SOS untuk menghindar dari pusaran air yang semakin menyedot dan siap menenggelamkan. Tapi ya salah juga jika memaksakan tiga periode. Bunuh diri, mas ! Soekarno dan Soeharto mati disini. Rupanya Jokowi mau ikuti jalan kematian seperti ini. Pati wong bodho pilihan dhewe. Yo wes, sekarepmu lah. Bandung, 5 April 2022
Duet Jokowi-Luhut Mulai Membahayakan Indonesia
Oleh Raden Baskoro Hutagalung - Forum Diaspora Indonesia, menetap di Perth-Australia. PERNYATAAN duet Jokowi-Luhut sengaja saya ambil dari pernyataan Prof Amien Rais beberapa hari yang lalu. Karena sejatinya, secara defacto hari ini yang memimpin roda pemerintahan saat ini adalah mereka berdua (Jokowi-Luhut) meskipun KH Maruf Amin secara de jure adalah Wapres nya Jokowi. Dan tokoh reformasi itu juga menolak keras upaya perpanjangan masa jabatan dan penundaan Pemilu yang jelas melanggar konstitusi serta amanah reformasi yang di perjuangkan berdarah-darah pada tahun 1998 yang lalu. Selanjutnya, menarik juga setelah membaca tulisan begawan politik Asia-Pasifik yaitu Prof R William Liddle Guru Besar Ilmu Politik dari Ohio University di Kompas on-line terbit 04 April 2022 kemarin. Bahwasanya beliau mengamati demokrasi di Indonesia sedang berhadapan dengan ancaman nyata, tetapi juga mempunyai solusi yang terang benderang terkait isu perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan Pemilu seharusnya. Ancaman nyata karena akan menabrak konstitusi, punya solusi terang benderang karena semua sudah diatur dalam konstitusi tinggal menjalankannya. Contoh dari pengalaman sejarah masa BJ Habibie dengan jelas dan bernas juga beliau ungkapkan kembali, bahwasanya mesti diakui, walaupun BJ Habibie dianggap sebagian orang sebagai presiden yang “lemah”. Tapi menurut beliau, justru BJ Habibie adalah Presiden hasil demokrasi pertama sejak era reformasi yang mampu memberikan teladan yang baik tidak “ambisi” untuk mengejar jabatan. BJ Habibie dengan gentleman menyerahkan nasib jabatannya melalui mekanisme demokrasi, tanpa intrik-intrik kekuasaan. Padahal, kalau beliau mau, bisa saja beliau melakukan banyak hal untuk memperpanjang kekuasaannya. Selanjutnya, kita simak juga pernyataan begawan ekonomi Dr. Rizal Ramli yang menyatakan bahwa; masa pemerintahan Jokowi saat ini adalah masa emas dan kegemilangan kekuasaan oligarki. Makanya wajar, mereka para penikmat kekuasaan ini berupaya bagaimana melanggengkan kekuasaannya. Meskipun itu menabrak dan mengubah konstitusi. Ditambah lagi sudah begitu banyak juga kesalahan, kebobrokan yang mereka lakukan yang tentu saja bisa berdampak hukum kalau tidak menjabat lagi. Jadi, wajar juga duet Jokowi-Luhut ini sebagai perpanjangan tangan oligarki berupaya berkuas terus menerus, kalau perlu seumur hidupnya agar lepas dari ancaman jeratan hukum dan titik balik kemarahan masyarakat. Akumulasi holistik dapat kita ambil dan kapitalisasi dari banyak tanggapan para tokoh besar di atas adalah bahwa ; Indonesia saat ini sedang mengalami sebuah turbulensi dahsyat dalam proses penyelenggaraan negaranya. Karena ada sekelompok orang yang ingin menabrak konstitusi (hukum dasar tertinggi) demi melanggengkan kekuasaannya. Dan demi melindungi kejahatannya pada demokrasi. Ada sekelompok manusia di Indonesia yang sangat berambisi, kemaruk, over dosis, untuk terus berkuasa dan mengeruk kekayaan sepuas-puasnya dari bumi nusantara. Sedangkan, kita semua tahu Indonesia secara hukum adalah negara yang menganut demokrasi dan secara konstitusi setiap Presiden dibatasi masa jabatannya dua periode. Anehnya, ambisi kuno berbau ala kolonial ini disuarakan oleh para ketua partai politik dan menteri yang notabonenya mereka semua adalah bahagian dari lingkar kekuasaan. Bahkan lucunya lagi ada yang sok-sokan berbicara tentang big data, untuk melegitimasi seolah kehendak itu muncul dari rakyat, tentu saja alibi big data tersebut seketika mudah dipatahkan oleh para ahli big data di bidangnya. Beginilah kalau umur post kolonial mau menjadi seolah milenial yang jelas duianya terbuka transparan. Kondisi dan permasalahan bangsa kita hari ini sudah sangat begitu kompleks. Hutang negara ini sudah menembus angka 7.000 trilyun. Ini sangat fantastis sekali. Sampai untuk bayar bunga dan cicilan pokoknya saja juga sudah menggunakan hutang. Baru saja, harga BBM (pertamax) naik. Pertalite walaupun belum naik tapi mulai langka seperti premium yang sekarang perlahan hilang dari pasar. Minyak goreng langka dan mahal. Pajak PPn dinaikkan. Harga cabe dan sembakon lainnya juga naik. Dan yang paling parah dan berbahaya juga adalah, index demokrasi negara kita hari ini merosot tajam. Penguasa hari ini semakin hari semakin diktator, anti kritik, terjangkit penyakit Islamphobia (benci Islam) sedangkan ini negara mayoritas Islam, suka ribut dengan rakyatnya sendiri menggunakan tangan aparat demi kepentingan oligarki. Banyak lagi permasalahan korupsi yang tak henti-henti, sampai Gibran-Kaesang selaku anak Presiden juga sudah dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi bersama kelompok Sinar Mas. Gurita bisnis Luhut di bidang tambang juga sudah dibongkar Haris Azhar Cs ke publik. Ketidakadilan hukum, diskriminasi dan intimidasi semakin menjadi-jadi dilakukan oleh penguasa hari ini. Densus 88 yang seharusnya menjadi penegak hukum, justru hari ini bertindak seperti “teroris” menangkap dan membunuhi rakyat tanpa alasan yang jelas. HAM mereka abaikan begitu saja. Belum lagi permasalahan agraria dengan masyarakat adat, masyarakat desa di daerah, dimana demi mengeruk hasil tambang, penguasa hari ini seakan tidak peduli dengan hak tanah adat, hak masyarakat desa yang seenaknya mereka rampas dan kriminalisasi para tokoh adat dan pemuka masyarakatnya. Gilanya lagi, pembangunan IKN juga tetap dipaksakan. Sesuatu hal yang sangat kontradiksi dengan kondisi bangsa hari ini dari segala bidang. Dan biang kerok dari semua kerusakan itu adalah Jokowi-Luhut. Karena dua orang inilah yang berjibaku, mengkonsolidasi, dan melaksanakan semua agenda itu melalui kaki tangan kekuasannya. Jokowi sebagai pemegang mandat tertinggi dalam menunjuk siapa Kapolri, Panglima TNI, Kejagung, dan pilar kekuasaan lainnya. Luhut sebagai eksekutor dan navigator pelaksanaan di lapangan. Siapa yang berseberangan akan disikat. Dicari penyakitnya, bahkan sampai dipenjarakan hanya karena berbeda pendapat. Contohnya kasus RUU Omnibus Law yang menenjarakan tiga petinggi KAMI, Syahganda-Jumhur-Anton Permana. Padahal, UU Omnibus Law itu sendiri diputus inskonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Partai politik dibuat tak berkutik. PDIP yang katanya partai penguasa, paling ribut sebentar kemudian hilang tenggelam. Apalagi partai lain. Sedangkan Gerindra mau diharapkan, sibuk juga dengan konsolidasi tak jelas arah kemanannya. Ikut timbuk tenggelam bersama kekuasaan. Sedangkan PKS tinggal sendirian menunggu waktu untuk dihabisi. Penetrasi dan kekuasaan Jokowi-Luhut sudah boleh dikatakan over dosis. Sehingga banyak terjadi abuse of power. Dan perilaku kekuasaan ini sangat berbahaya bagi nasib bangsa ini kedepan kalau tidak dihentikan. Sampai KH Mustofa Bisri alias Gus Mus seorang ulama NU berpengaruh mengatakan. “Kalau dulu zaman OrBa yang jadi Soeharto cuma satu orang. Makanya negara aman dan stabil. Tapi sekarang, yang jadi Soeharto itu banyak, semua jadi Soeharto. Makanya negara jadi berantakan”. Kalau sempat upaya perpanjangan masa jabatan berhasil digulirkan maka yang akan terjadi adalah : Pertama,, kekuasaan oligharki juga akan semakin panjang. Yang berarti penderitaan masyarakat dan kerusakan demi kerusakan bernegara kita juga akan terus berlanjut. Kedua, citra Indonesia sebagai negara demokrasi akan tercoreng dan berubah menjadi negara otokrasi diktatorian. Maka Indonesia harus bersiap diisolasi dalam pergaulan internasional dan kemudian hanya bergantung pada China komunis. Sedangkan secara ideologis, komunisme sangat bertentangan dengan Pancasila dan kultur budaya bangsa kita. Ketiga, perpanjang masa jabatan Presiden akan merusak, meluluhlantakkan pondasi ketatanegaraan Indonesia. Presiden serta pejabat yang ikut perpanjangan, akan kehilangan legitimasi sosial politik dari rakyat. Artinya ; perang saudara dan konflik horizontal akan semakin terbuka karena Presiden dianggap melanggar konstitusi dan legal untuk “tidak” di akui setiap kebijakannya. Keempat, perpanjangan masa jabatan Presiden, juga akan membuka pintu estafet kepemimpinan dari Jokowi ke anaknya Gibran, dan dari Luhut ke Minantunya Maruli Simanjuntak yang saat ini menjabat Pangkostrad. Bukan tidak mungkin pada Pemilu dan Pilpres selanjutnya Gibran (3 tahun kedepan berumur 40 tahun dan memenuhi syarat umur minimal Capres) berpasangan maju dengan Maruli yang tentu saja sudah bisa menjadi KSAD atau Panglima TNI. Maka lahirlah duet baru Gibran-Maruli, melanjutkan estafet Jokowi-Luhut. Kelima, perpanjangan masa jabatan, berarti juga menambah masa dan waktu kepada China komunis untuk memperdalam cengkramannya di Indonesia. Menjarah dan menguasai Indonesia secara total. Berbagai program dan agenda “De-Islamisasinya” (program menghapus/menghilangkan) hegemoni Islam fundamental di Indonesia semakin dapat angin dan leluasa. Sekarang saja, umat Islam di Indonesia sudah babak belur di hajar program De-Islamisasi China komunis melalui proxynya di Indonesia. Apalagi di perpanjang masa kekuasaannya. Untuk itu, para pemimpin dan tokoh bangsa, serta masyarakat harus sadar. Bahwa sumber dari segala permasalahan kita hari ini adalah duet Jokowi-Luhut. Para petinggi partai politik juga harus sadar bahwa, tupoksi mereka sudah di kebiri dan di rampas. Partai politik jangan jadi pengkhianat terhadap bangsa dan negara. Duet Jokowi-Luhut ini harus dihentikan, yaitu stop upaya perpanjangan masa jabatan Presiden atau penundaan Pemilu. Kalau tidak ingin bangsa ini terpecah belah dan konflik vertikal-horizontal terjadi. Merdeka ! Perth-Australia, 05 April 2022
Mahasiswa Tetap Berjuang
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan KEHADIRAN 12 organisasi kemahasiswaan yang dikenal sebagai kelompok Cipayung plus ke Istana Negara disesalkan oleh banyak pihak. Publik menilai kooptasi Istana atas gerakan mahasiswa. Skeptisme peran mahasiswa terhadap perubahan sosial dan politik kini menjadi semakin dalam. Benarkah 12 organisasi yang diwakili pimpinannya itu merepresentasikan gerakan kemahasiswaan secara keseluruhan ? Tentu tidak. Sebagaimana kultur a-demokrasi yang melekat hampir pada umumnya organisasi, maka kedatangan pimpinan organisasi kemahasiswaan kelompok Cipayung ke Istana tersebut hanya \"permainan\" pimpinan semata. Pragmatisme sesaat. Diduga ada koordinator proyek audiensi ke Istana tersebut. Sulit diterima akal sehat jika begitu lembek dan membebeknya mahasiswa. Organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung plus bukan wajah mahasiswa sesungguhnya tetapi polesan permain panggung yang sedang membawa gerbong kosong. Penumpang kendaraan tidak disana tetapi di tempat lain. Tersenyum atas \"bodoran\" Rocky Gerung yang menyatakan bahwa yang namanya mahasiswa itu memakai jaket almamater, jika memakai batik maka itu namanya calo. Mahasiswa yang menghadap Presiden berbaju batik. Mungkin pembagian koryek, koordinator proyek. Di luar sana idealisme mahasiswa masih tinggi dan tidak dapat terbeli. Mereka dididik untuk selalu menjadi agen dari perubahan. Setiap perubahan sosial ditengarai bukan saja mahasiswa hadir tetapi juga terdepan. Jika tiarap atau gerak lambat itu hanya sesaat dan tidak untuk selamanya. Ketika politik membusuk, penguasa semakin sewenang-wenang, dan represivitas meningkat, maka itulah momen mahasiswa bergerak cepat. Tanpa perlu rekayasa untuk mengendalikan perjuangannya. BEM Seluruh Indonesia melakukan aksi pada 28 Maret 2022 di area Patung Kuda untuk menyampaikan aspirasi persoalan sembako hingga perpanjangan jabatan Presiden tiga periode. Barikade kawat berduri menghalangi keinginan mahasiswa untuk mendekati istana \"Joko Widodo, rakyat memanggilmu\" seru mahasiswa dari mobil komando. Mungkin maksudnya agar Pak Jokowi segera dipanggil menjadi rakyat kembali. Paling mutakhir adalah aksi mahasiswa1 April 2022. Sebanyak 800 an mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berunjuk rasa menolak penundaan Pemilu. Meski berusaha bergerak ke depan istana tetapi aparat menghalangi sehingga hanya berdemonstrasi di area dekat Istana saja. Dalam salah satu orasi diteriakan \"Jokowi fasis, anti demokrasi\". Rupanya dengan profil lugu, rakyat terkecoh oleh kebijakan semaunya ala fasisme. Dari omnibus law, IKN hingga penundaan Pemilu atau bahkan skenario perpanjangan tiga periode. Ada juga teriakan \"revolusi\". Nafas pergerakan mahasiswa menguat. Terus menggumpal dan dapat meledak pada waktunya. Berpadu dengan elemen perjuangan buruh dan kekuatan umat Islam. Jika status quo tetap bergaya kepemimpinan seperti ini, maka bukan mustahil dapat didobrak oleh tiga pilar kekuatan itu. Upaya serius untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi akan menjadi pemicu dan duet Jokowi-Luhut Binsar Panjaitan pantas mendapat \"award\" sebagai \"trouble maker\" bangsa. Mahasiswa adalah harapan bagi perubahan, petaka bagi keserakahan pemegang kekuasaan. Berisiknya adalah tahap untuk berbicara dan bergerak di waktu yang tepat. Geliatnya adalah sinyal untuk perubahan yang semakin mendekat. Mereka tahu bahwa negara hancur itu bukan karena orang jahat berkuasa akan tetapi karena orang baik yang diam. Diam itu \"non minus stultum quam impium\"--tidak kalah bodohnya dengan jahat ! *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan Bandung, 4 April 2022
Pertahanan Nasional Indonesia Sudah Jebolkah?
Oleh Raden Baskoro Hutagalung - Forum Diaspora Indonesia, Menetap di Perth, Austalia BANYAK yang menganggap remeh dan sepele ucapan Panglima Jendral Andika terkait TNI menghapus persyaratan penerimaan calon TNI yang berasal dari anak keturunan PKI. Namun hal itu wajar terjadi sejak rezim ini berkuasa. Karena ucapan Panglima Andika yang mau pensiun Novenber tahun ini, langsung disambut gegap gempita secara terorganisir oleh para tokoh, pengamat dan publik lainnya. Seperti contoh TB Hasanudin dari PDIP, Setara Institute, dan juga termasuk tanggapan kata “cerdas” buat Panglima Andika. Puja pujian ini tergolong masif dan dominan dan berbeda jauh dengan komentar dan tanggapan Netizen di sosial media. Dimana, ucapan Panglima Andika tersebut menyulut kemarahan dan tanda tanya besar dari masyarakat. Apakah itu dari kelompok Islam PA 212, ada yang menamakan dirinya Gepako, penulis kondang Rizal Fadilah, Radar Tribaskoro, sampai statemen lama tahun 2017 dari mantan Wapres dan juga Panglima ABRI Jendral TNI Purn Try Soetrisno yang menyatakan “Jangan sampai anak keturunan PKI bisa masuk TNI”. Yang menarik juga adalah statemen Panglima TNI Jendral TNI Purn Gatot Nurmantyo, yang kita lihat mencoba meredam dan menengahi issue panas ini. Dengan menyatakan bahwa permasalahan penerimaan calon TNI itu apakah bisa dari keturunan PKI sebenarnya sejak reformasi sudah tidak ada pembatasan lagi. Namun, TNI tentu punya mekanisme sendiri bagaimana mendeteksi, menyaring, para putera-puteri terbaik bangsa untuk menjadi prajurit TNI. Ada banyak tahapan dan test baik jasmani, kesehatan, akademik dan mental ideologi. Jendral Gatot juga menanggapi bahwa, ucapan Panglima Andika itu perlu digarisbawahi adalah ucapan ketika beliau memimpin rapat dalam sebuah ruangan yang bocor kepada publik. Bukan resmi atas nama Panglima TNI. Kenapa pernyataan tersebut bisa bocor keluar? Silakan bertanya pada Kapuspen atau Kasum TNI. Intinya adalah Jendral Gatot berkata, “Ucapan tersebut kita lihat belum dikatakan ucapan resmi Pak Andika selaku mengatasnamakan diri sebagai statemen resmi seorang Panglima TNI, tapi baru berupa ucapan dalam sebuah rapat internal yang bocor keluar “. Jelas Jendral Gatot di siaran TV MNC 1 April 2022. Terlepas dari itu semua. Yang perlu menjadi catatan penting bagi kita semua adalah: Pertama, banyak kejadian-kejadian aneh yang seharusnya tidak terjadi dalam tubuh TNI sejak rezim (merah) ini berkuasa. Dimulai dari insiden larangan upacara peringatan 30S/PKI di Taman Kalibata oleh para purnawiran TNI dari aparat keamanan termasuk prajurit TNI di bawah komando KODAM Jaya yang Pangdam nya ketika itu Mayjend Dudung. Tak pernah terjadi dalam sejarah besar keluarga besar TNI, seorang Prajurit aktif berpangkat Kolonel (Dandim) lancang dan kurang ajar menjegal para seniornya yang terdiri dari para Jendral penuh ada yang mantan KSAD, KSAL, KSAU, Dankor Marinir. Insiden ini sungguh sangat memalukan dan mencoreng wajah TNI. Kedua, insiden penghilangan diorama (patung) di Makostrad oleh kembali dilakukan oleh Pangkostrad Letjend Dudung. Diorama yang menggambarkan bagaimana suasana penumpasan PKI pada tahun 1965, oleh Jendral AH Nasution, Mayjen Soeharto selaku Pangkostrad, dan Kolonel Sarwo Edhi Prabowo sebagai komandan RPKAD (Koppasus hari ini). Apapun alasan dan alibinya setelah itu. Ketiga, yaitu ucapan Panglima Andika yang sengaja atau tidak sengaja bocor ke publik, menghapus persyaratan anak keturunan PKI tidak boleh masuk TNI. Masih banyak hal lain yang bisa kita ungkap, termasuk salah satu alasan dicopotnya Jendral Gatot Nurmantyo dari jabatan Panglima TNI gara-gara memutar kembali nonton bareng Film G30S PKI. Ditegurnya para Dandim yang meng-sweeping penyebaran buku-buku berbau paham komunis. Dan puncaknya adalah upaya Bejo Untung meminta pemerintah minta maaf dan mencabut TAP/MPRS/XXV/1966. Terakhir di level legislatif adalah, RUU HIP yang ingin memghapus sila KeTuhanan Yang Maha Esa dengan Eka Sila pikiran Nasakom era Soekarno. Dari berbagai macam fakta di atas, apakah masih belum terbuka mata dan pikiran kita bahwa, kebangkitan PKI (atau Neo PKI) itu masih dianggap halusinasi ? Atau yang terjadi sudah sebaliknya. Neo PKI sudah berhasil merebut kekuasaan inti negara hari ini ! Pikiran-pikiran Neo PKI sebenarnya kalau kita jeli dan jujur melihat sebenarnya sudah mendominasi pikiran dan kebijakan pemerintah hari ini. Seperti contoh : Pertama, statemen ketua BPIP yang menyatakan Agama adalah musuh Pancasila. Ini jelas adalah pikiran Mao Tse Tung yang menyatakan bahwa ; “Agama adalah ibarat candu”. Kedua, Menghilangkan frasa Agama dalam Road Map pendidikan 2020-2024 oleh Menteri Pendidikan. Sedangkan out put dari Pendidikan Nasional kita itu adalah melahirkan manusia yang beriman dan bertawa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai UU Sisdiknas. Ketiga, lahirnya PP nomor 56/2021 hilangnya Pancasila dalam PP pendidikan nasional tersebut. Serta penghilangan mata pelajaran sejarah sejak tahun 2008. Keempat, hilang kembali kata Madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Kelima, pelarangan azan pakai Toa oleh KaMenag dan pembatasan-pembatasan lainnya terhadap ibadah ummat Islam. Keenam, pernyataan bahwa seorang Presiden adalah Panglima tertinggi. Padahal dalam pasal 10 UUD 1945, Presiden itu “pemegang” kekuasaan tertinggi bukan Panglima tertinggi. Dan itupun dalam kondisi darurat perang atas persetujuan DPR Ketujuh, pernyataan bahwa pemerintah adalah sama dengan negara. Ini jelas salah total. Dalam negara demokrasi dan konstitusi kita negara itu terdiri dari 4 unsur yaitu : Rakyat, wilayah, pemerintahan, dan hukum. Pernyataan presiden adalah panglima tertinggi, pemerintah adalah sama dengan negara maka yang mengkritisi pemerintah adalah musuh negara, nyata dan fakta itu adalah pikiran dan doktrin negara berpaham komunis ! Dan semua yang terjadi di atas adalah fakta konkrit terjadi di Indonesia yang mayoritas Islam. Sungguh sangat miris dan menyedihkan. Apalagi, semua program dan narasi yang digunakan selalu atas nama radikalisme, intoleransi dan modernisme Islam. Padahal, bagi ummat Islam semua itu tak lebih dari sebuah program “De-Islamisasi” secara bertahap di Indonesia. Seperti kejadian di Uygur, Rohingya, Andalusia lama, dan fase awal Turkey modern. Terakhir yang kita sesalkan adalah ucapan Panglima Andika di atas. Ini sudah alaram berbahaya bagi bangsa Indonesia. Kalau Panglima Andika tidak mengklarifikasi ucapannya segera. Karena, seperti apa yang disampaikan Jendral Gatot dalam siaran TV nasional MNC bahwa seorang Panglima TNI dalam membuat sebuah keputusan harus melibatkan banyak pihak dari masing kesatuan. Apalagi tentang sebuah permasalahan yang sensitif dan strategis. Kesimpulan yang kita ambil dari semua pemaparan di atas adalah ; Kalau lah pihak, institusi lain yang menyatakan hal sensitif terkait PKI ini tentu bagi kita tidak masalah. Tetapi kalau yang menyatakan itu adalah seorang Panglima TNI? KSAD? Ini adalah masalah besar dan warning besar bagi bangsa dan negara ini. Boleh dikatakan bahwa asumsi, analisa, statemen dan peringatan banyak tokoh selama ini tentang ancaman Neo PKI terbukti sudah. Berarti pertahanan nasional kita sudah jebol ! Ini sangat super berbahaya ! Perang saudara sudah di depan mata! Kalau pimpinan TNI sendiri sudah jebol? Bagaimana dengan jajaran di bawahnya ? Setidaknya pasti akan terjadi pembelahan di tubuh TNI. Yang ikut pro PKI karena takut pada pimpinan dan tidak dapat jabatan, atau yang masih merah putih dan setia terhadap konstitusi, Pancasila dan rakyat. Bagaimana selanjutnya, biarlah waktu yang menjawabnya. Apakah negara Pancasila ini akhirnya tumbang berganti negara berhaluan komunis, soft aneksasi dari raksasa China Komunis? Atau negara liberal-sekuler tanpa Islam? Atau tetap berdiri sebagai negara Pancasila sesuai amanah UUD 1945 yang diproklamirkan 17 Agustus 1945. Jawabannya ada pada kita semua? Karena sejarah sudah mengatakankan, berulang kali kelompok PKI ini ingin menguasai Indonesia. Dan mari kita pegang ucapan Bung Karno “Jasmerah : Jangan pernah lupakan sejarah”. Karena hanya keledai bodoh yang mau terperosok lagi di lobang yang sama. Wallahualam. (*)
.jpeg)
Panglima Andika Bikin Gara Gara
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan JENDERAL Andika dikenal \"smooth\" dalam mengungkap pernyataan, apalagi yang nyerempet isu politik. Rakyat mulai menilai Jenderal ini jika memimpin bangsa mungkin akan mampu meredam isu-isu panas, Ia menjadi harapan menjadi negarawan yang bijak dan solutif di tengah atmosfir politik yang gaduh dan amburadul. Citra dan profil bagus itu tiba-tiba pecah oleh kebijakan interen yang sengaja \"diumumkan\" bahwa keturunan PKI boleh mendaftar menjadi anggota TNI. Ramailah jagat media oleh pernyataan kontroversialnya. Andika mulai bikin gara-gara. Kebijakan atau keputusan Panglima secara terbuka adalah pernyataan politik bukan semata domein ketentaraan. Andika mencari perhatian politik? Genit dalam berpolitik adalah sah-sah saja. Tetapi genit berpupur urusan PKI membuat penampilan menjadi menor. TNI yang dalam sejarahnya anti komunis dan anti PKI mulai dicoret-coret oleh Panglimanya sendiri. Sebelumnya KSAD juga disorot sebagai tokoh yang mengobrak-abrik diorama penumpasan PKI di museum Makostrad. Membela Orde Lama. Manuver Andika disambut hangat oleh PDIP yang terang-terangan menampung keturunan PKI dalam partainya. Ahmad Basarah mengomentari tentang tidak dilarangnya keturunan PKI memasuki berbagai instansi \"Tap MPRS No XXV/MPRS/1966 tidak melarang\" kilahnya. Secara politis sebenarnya kebijakan Andika justru menghidupkan PKI lagi. Terbuka peluang kebangkitan dan penyusupan kader PKI ke dalam tubuh TNI. Bukan saja kontroversial tetapi penghapusan syarat soal keturunan PKI untuk masuk TNI membuka bahaya baru. Indonesia belum saatnya harus abai pada gerakan Komunis yang mampu dan intens memasuki berbagai wadah dan instansi. Sayang kini TNI telah membuka pintu. Ini sangat berbahaya sama dengan membuka kotak pandora. Ini bukan masalah diskriminasi akan tetapi soal peluang penyusupan ideologi. Pancasila dibuat tidak kokoh lagi untuk melawan komunisme. Seperti di masa Orde Lama PKI hidup dan tumbuh pesat di bawah bayang-banyang penggerusan ideologi Pancasila. Pancasila hanya menjadi simbol tidak menjadi nilai yang hidup. Ujungnya Pancasila hendak digantikan melalui upaya kudeta oleh anasir yang ada di tubuh tentara sendiri baik Cakrabirawa maupun Angkatan Udara. PKI mampu mengendalikan Presiden. Di tengah kecurigaan besar atas penyusupan intens kader PKI di berbagai bidang baik kemasyarakatan maupun pemerintahan, bahkan keagamaan dan kemiliteran, maka proteksi terang-terangan kader PKI melalui narasi keturunan PKI justru menjadi legalitas baru bagi pengembangannya. Jenderal Andika disadari atau tidak telah ikut andil. Jika ia memiliki target politik tertentu maka hal ini akan menjadi goresan hitam atau obstacle dari pemenuhan ambisinya itu. Komunis dan kebangkitan PKI patut untuk terus diwaspadai dan diantisipasi. Tidak cukup dengan menyatakan bahwa Tap MPRS pelarangan masih berlaku. Lalu merasa nyaman dan aman. Naif sekali, belum ada bukti aturan ini dan aturan dari KUHP itu efektif. Benarkah telah habis para penyebar faham komunisme hingga nihil pesakitan di hadapan hukum ? Komunis dan PKI bukan semata persoalan hukum tetapi juga ekonomi, politik, bahkan agama. Usut dengan jeli jangan-jangan ada petinggi kekuasaan saat ini adalah mungkin bagian atau keturunan dari tokoh penting PKI. Sudahlah pak Andika tidak usah bikin gara-gara yang bikin rakyat gelisah dan marah. Sudah terlalu bertumpuk masalah jangan ditambah lagi dengan sampah. Tolak anak PKI masuk TNI..! Bandung, 3 April 2022
POPULER
