OPINI
Abu Janda Kudu Diundang ke Korea Utara
Oleh M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan Kim Jong Un pemimpin Korea Utara menetapkan kebijakan melarang perayaan Natal bahkan mengancam akan menghukum mati bagi yang melakukan perayaan Natal. Rupanya Kim ingin membuktikan sebagai pemimpin negara Komunis yang memang anti agama. Kebijakan \"radikal dan intoleran\" seperti ini telah memancing komentar Netizen. Di antara komentarnya adalah meminta agar Abu Janda, Denny Siregar, Giring, dan gank \"pemberani\" nya untuk segera menanggapi. Ada pekerjaan bagus untuk para buzzer. Silahkan habisi tuh \"kadrun\" radikal dan intoleran Kim Jong Un. Korea Utara telah membuka lapangan kerja. Sebelumnya Kim Jong Un juga membuat kebijakan yang \"radikal dan intoleran\" lainnya dengan melarang warganya untuk tertawa selama 11 hari sebagai bukti khidmat mengenang 10 tahun kematian ayahnya Kim Jong Il. Nah ini pun boleh juga jadi santapan tokoh \"moderat dan toleran\" penjaga NKRI bung Abu, mas Denny, dan bang Armando lewat siaran TV cucok rowo nya. Ada lagi berita baru dari Madura dimana Pak Mahfud menyampaikan pernyataan di depan para Ulama dan Habaib agar tidak melarang orang ke Gereja. Aneh, mana ada Ulama yang melarang, sih. Kata bapak Mahfud kalau ada yang melarang maka laporkan ke Polisi bila tak ditanggapi \"laporkan ke saya\". Nah ada tuh pak yang melarang namanya Kim Jong Un, he he he.. Hayo para pemberani cuap-cuap spesialis \"radikal dan intoleran\" berangkat lah ke Korea Utara untuk membantu kaum tertindas di sana. Jika Abu Janda membuat sayembara 50 juta untuk larangan ucapan selamat Natal, yakin akan ada yang siap bayar 500 juta apabila Abu Janda berani ucapkan selamat Natal langsung di depan Kim Jong Un. Lumayan, tuh buat biaya Abu Janda ke Bali lagi ikut upacara Melukat bermandi membersihkan diri. Daripada terus memojokkan umat Islam dan seolah menjadi pembela minoritas di sini baiknya berangkatlah Abu Janda Cs ke Pyongyang, bantu 400 ribu umat Kristiani yang teraniaya, 50-70 ribu di antaranya berada di kamp-kamp penjara. Moga anda-anda selamat tidak seperti warga yang dihukum tembak mati karena ketahuan nonton video musik K-Pop. Masyarakat Indonesia akan bangga melihat perjuangan gigih Abu Janda, Denny Siregar, atau Ade Armando melawan kaum radikal dan intoleran pimpinan Kim Jong Un. Selamat berjuang, moga kalian tidak dihukum mati. (*)
Catatan Akhir Tahun Infrastruktur: Kopong !
Oleh Ubedilah Badrun, Analis Sosial Politik UNJ PADA momentum akhir tahun ini ada persoalan serius yang luput dari perhatian banyak pihak untuk ditulis dengan pendekatan yang kritis yaitu soal infrastruktur. Berbahaya jika menutup kritik dalam soal infrastruktur ini.Tentang infrastruktur ini memang mesti hati-hati mengurainya. Tetapi semakin diurai, tampaknya diksi kopong cukup tepat untuk menggambarkannya. Loh kok kopong? Dalam kamus bahasa Indonesia, kopong diartikan sebagai sesuatu yang tidak berisi. Seperti buah kelapa yang diambil dengan kerja keras memanjat tetapi setelah mendapat buah kelapa itu ternyata isinya habis dimakan bajing (tupai). Kerangka tempurung kelapanya ada tetapi isinya tidak ada. Infrastrukturnya ada tetapi untungnya untuk siapa?. Membangun untuk memiliki tetapi tidak memiliki. Membangun untuk memberi manfaat tetapi tidak memberi manfaat besar untuk rakyat banyak. Loh kok bisa? Kira-kira itu makna kopong dalam tulisan ini. Semacam satir untuk mengoreksi secara mendasar hakikat pembangunan infrastruktur itu untuk apa dan sesungguhnya untuk siapa? Coba kita cermati argumentasinya. Ambisi Infrastruktur Jika ditanya apakah pemerintahan Jokowi betul membangun infrastruktur? Jawabanya betul, bahkan oleh sejumlah ilmuwan disebut ugal-ugalan. Berlebihan dan ambisius. Dalam pepatah melayu disebut besar pasak daripada tiang. Bangun infrastruktur itu penting, tetapi besar pengeluaran daripada pendapatan akan sangat membebani utang BUMN yang sudah sangat bengkak. Itu mewarisi beban sangat berat untuk rakyat. Besar pembiayaanya daripada manfaat yang dirasakan rakyat banyak. Kritik para ilmuwan itu mirip seperti nasehat leluhur Ngono ya ngono nanging ojo ngono (begitu ya begitu tapi jangan begitu). Ambisi itu boleh tapi jangan berlebihan. Ingat rakyat. Kira-kira itu nasehat filosofis peradaban Jawa kuno. Lalu, apa bukti ambisius itu ? Sejak periode pertama, Jokowi memang bermimpi untuk mendorong perekonomian Indonesia melalui pembangunan infrastruktur. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Jokowi menetapkan daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). PSN dinilai memiliki nilai strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. PSN telah ditetapkan sejak lima tahun silam. Namun jumlahnya terus direvisi. Daftar PSN pertama kali ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 3/2016 yang meliputi 225 proyek strategis dan 1 program.Tak kurang dari Rp 4.809,7 triliun untuk proyek dan program PSN tersebut. Dari total anggaran senilai lebih dari Rp 4.800 triliun tersebut, sebanyak kurang lebih Rp 1.509 triliun dianggarkan untuk proyek yang skalanya nasional dengan jumlah 12 proyek dan 9 program. Sementara dalam Permenko terbaru Nomor 7 Tahun 2021, terdapat 208 Proyek dan 10 Program PSN dengan nilai investasi sekitar Rp 5.698,5 triliun. Adapun PSN tersebut mencakup 12 sektor pada tingkat Proyek dan 10 tingkat Program. Ujung dari proyek infrastruktur adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. Faktanya : Apa dan Untuk Siapa? Sejak awal menurut pemerintah, pembangunan infrastruktur itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. Lalu, faktanya? Jika pembangunan infrastruktur itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, faktanya kita lihat tahun 2019 pada akhir kekuasaan periode pertama pemerintahan Jokowi. Periode yang prioritasnya infrastruktur. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia tahun 2019 hanya tumbuh 5,02 persen, persis sama dengan lima tahun sebelumnya (2014) yang tumbuh 5,02 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 10,55 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi yang melayani kebutuhan Rumah Tangga sebesar 10,62 persen. Dari sisi ini, pada tahun 2014 bahkan lebih tinggi mencapai 12,43 persen. Tidak ada data akurat yang menunjukan secara langsung pembangunan infrastruktur periode pertama Jokowi mampu mendorong meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi. Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan terpuruk hingga minus 2,07 persen. Ini terjadi akibat covid-19 dan buruknya tata kelola pemerintahan yang koruptif. Hal ini terbukti dengan rapor merah Indeks Persepsi Korupsi yang hanya mendapat skor 37 (TI,2021). Bagaimana dengan tahun 2021 ini ? Sampai dengan triwulan III-2021, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 3,24 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,81 persen. Sulit untuk menemukan data di BPS tentang besaran kontribusi pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi selama tujuh tahun ini.Jika demikian maka sulit untuk menemukan korelasinya dengan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Sebab faktanya kini ada 9,1 juta rakyat menganggur, bahkan dalam satu tahun ada 2 juta lebih pengangguran bertambah (BPS,2021). Padahal membangun banyak infrastruktur mestinya menambah banyak orang mendapat pekerjaan, nyatanya tidak juga. Lalu apakah juga untuk pembangunan di daerah? Jika dilihat dari proporsi anggaran dan nilai proyeknya, daftar PSN tahun ini masih cenderung Jawa sentris.Hal ini terlihat dari anggaran untuk PSN di Pulau Jawa yang tembus Rp 1.184,3 triliun atau setara dengan 24,6% atau hampir seperempat dari total anggaran dengan 82 proyek. Anggaran berikutnya baru untuk wilayah Indonesia bagian timur yang meliputi wilayah Maluku dan Papua dengan total mencapai Rp 565,6 triliun dan 9 proyek. Kemudian disusul Sumatra dengan total anggaran mencapai 543,4 triliun dengan 41 proyek. Untuk regional Bali dan Nusa Tenggara anggaran yang dialokasikannya merupakan yang paling minim dengan nilai Rp 33,2 triliun dengan 18 proyek. Jika pembangunan infrastruktur tidak mampu mendekati tujuan sesungguhnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah, maka fakta itu tidak bisa membantah kesimpulan bahwa infrastruktur itu ada tapi minim manfaat untuk rakyat banyak atau hakekatnya kopong. Kekopongan infrastruktur itu makin terlihat parah ketika kita mencoba mencermatinya dari pertanyaan untuk siapa sesungguhnya infrastruktur itu ? Dari pembangunan jalan tol, bandara, hingga pelabuhan? Kita mulai dari Pelabuhan Patimban yang dibangun Jokowi sejak 2019. Untuk menyelesaikan proyek ambisius seluas 654 hektare itu pemerintah membutuhkan investasi cukup besar. Jokowi bahkan mengatakan untuk tahap pertama, investasi yang dibutuhkan sekitar Rp 29 triliun. Sementara total investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan pelabuhan itu hingga selesai mencapai Rp 50 triliun. Perlu dicatat Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan bahkan sesumbar dalam 10 tahun ke depan, Pelabuhan Patimban dapat membuka lapangan kerja hingga 4,3 juta orang. Narasi LBP ini seperti mimpi di siang bolong. Empiriknya? Sejak 16 Desember 2021 secara resmi pelabuhan Patimban dikelola swasta untuk waktu selama 40 tahun, yaitu oleh PT.Pelabuhan Patimban Internasional (PPI). Maknanya yang bakal mengeruk keuntungan dari pengelolaan Pelabuhan Patimban selama 40 tahun adalah perusahaan swasta, bukan BUMN. Bukan pemerintah, bukan rakyat banyak. Bagaimana dengan jalan tol? Pada tahun 2019, pemerintah melepas 40 persen saham pada ruas tol Solo-Ngawi dan ruas Ngawi-Kertosono kepada Kings Ring Ltd, salah satu anak usaha RKE (Road King Expressway), perusahaan asal Hongkong. Bahasa kerenya melakukan divestasi, bahasa jelasnya melepas saham alias menjual. Tidak hanya tol Solo-Ngawi-Kertasono yang sahamnya dilepas 40 persen. Pada April 2021, pemerintah juga melepas saham 30 persen tol ruas Medan-Kualanamu-Tebingtinggi kepada Kings Ring Ltd dengan nilai transaksi sebesar Rp 824 Miliar. Padahal ruas tol Medan-Kualanamu-Tebingtinggi sepanjang 61,7 kilometer tersebut nilai investasi yang dikeluarkan pemerintah seluruhnya mencapai Rp 4,9 Triliun. Jalan Tol Semarang-Batang juga dilepas 20 persen sahamnya kepada RDPT SAM Jalan Tol (RDPT SAM-JT) senilai Rp 1,5 triliun. Perlu diketahui, RDPT SAM-JT merupakan perusahaan berbasis ekuitas yang dibentuk oleh PT Samuel Aset Management (SAM) sebagai manajer investasinya. Di Jalan Tol Cibitung-Cilincing saham BUMN juga dijual sepenuhnya (Rp.2,4 triliun) kepada PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways atau CTP. Trend pelepasan saham kepada pihak swasta dibanyak infrastruktur yang dibangun era pemerintahan Jokowi ini menjawab pertanyaan sesungguhnya pembangunan infrastruktur itu untuk siapa? Ini belum bicara soal bandara Kertajati, bandara Purbalingga, dan bandara Yogyakarta yang sepi , kereta cepat Jakarta-Bandung yang pembiayaanya inkonsisten dan membengkak (awalnya Jokowi bilang tidak pakai APBN kini pakai APBN hingga disuntik sebesar Rp.4,3 triliun), atau pembangunan Ibu Kota baru yang akan menelan biaya ratusan triliun dan lain-lain yang dibangun menggunakan uang APBN. Celakanya APBN itu hampir separuhnya hasil utang. Tahun 2022 mendatang bahkan pemerintah juga berencana melepas saham tol di lima ruas tol, alias menjualnya. Adapun ruas tol yang akan dijual kepada investor terdiri atas Tol Cimanggis-Cibitung, Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocim), Depok - Antasari (Desari), Trans Jawa, dan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu). Ujung-ujungnya cenderung terlihat lebih banyak menguntungkan pihak swasta, bahkan pihak asing. Pantas saja banyak pihak mempertanyakan tentang BUMN yang banyak menggarap infrastruktur kok menjadi salah satu BUMN pengutang tertinggi dengan angka puluhan triliunan rupiah (90T) setelah Pertamina (602T), PLN (451T), dan Garuda (140T)? Penjualan dan pendapatan BUMN yang menggarap infrastruktur (WSKT) juga turun sebesar 39,31% secara tahunan. Dari periode yang sama 2020 sebesar Rp 11,74 triliun turun menjadi Rp 7,13 triliun per 30 September 2021. Secara year to date (ytd), kinerja saham WSKT juga masih minus 42,36%. Bukankah kehadiran BUMN sebagaimana sesuai pasal 33 UUD 1945 itu untuk mewujudkan kemakmuran rakyat banyak? Termasuk BUMN yang fokus infrastruktur itu. Jika tidak, bukankah ini sama artinya kopong untuk rakyat banyak?
Berselancar di Arus Deras, dan Munculnya Anies Effect
Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tangan Anies Baswedan tampak inovatif. Meski \"gempuran\" terhadapnya tak henti-henti dimunculkan, bagian dari mengganjalnya. Tapi bak selancar, Anies terus bergerak meski arus deras coba menggulungnya. Oleh: Ady Amar, Kolumnis SAKIT hati berlebihan yang dipelihara begitu lama, itu bisa masuk kategori penyakit hati. Dan itu tidak saja mengena hanya pada pribadi saja, tapi juga mengena pada komunitas tertentu. Bisa pada komunitas sosial maupun politik.Memelihara ketidaksukaan berlebihan itu terus ditampakkan tanpa merasa malu. Langkah penuh emosi ditampakkan tanpa jeda mampu melihat sedikit pun kebaikan yang dihadirkan lawan sosial maupun politiknya.Kekalahan dalam perhelatan pilkada maupun pilpres, terkadang menjadi tidak bisa diterima komunitas sosial dan politik (partai politik) tertentu. Kekalahan bukanlah menjadi bekal untuk memperbaiki apa yang kurang, sehingga kekalahan tidak menjadi kekal selamanya. Tapi yang muncul justru komunitas tidak mampu menerima kekalahan jagoannya. Sang lawan yang jadi pemenang dan memimpin coba diganjal dengan cara-cara tidak sepatutnya.Cara-cara tidak sepatutnya itu diterima Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, dimana kebijakan yang dibuatnya coba diganjal d isana-sini, setidaknya oleh dua Fraksi DPRD DKI Jakarta, PDIP dan PSI.Semua kebijakan Anies yang mendapat apresiasi dan penghargaan lembaga dalam negeri maupun internasional tidak saja dinafikan tapi diramaikan seolah itu kebijakan salah. Terlebih PSI, tampil mengada-ada, semua kebijakan Anies dipersoalkan dan bahkan jika mungkin dipansuskan. Sumur resapan sebuah temuan brilian, untuk menyerap air ke dalam tanah, itu pun ingin di pansuskan. Tapi kali ini tidak diidemkan sohib setianya fraksi PDIP DKI Jakarta. Ide pansusnya menguap seperti angin lalu.Padahal ide sumur resapan DKI itu juga dicontek pula oleh Solo dan Medan, dua kota yang saat ini dipimpin putra sulung dan menantu Presiden Jokowi. Putra dan menantu Jokowi itu fair melihat nilai sebuah karya, dan karenanya tidak segan mencontek, memakainya agar sedikit banyak banjir bisa teratasi.Memang menjadi aneh jika Anies dituntut meniadakan banjir di satu sisi, tapi di sisi lain kebijakan untuk meniadakan atau setidaknya meminimalisir banjir diganjal. Bahkan pada APBD tahun 2022 anggaran sumur resapan oleh DPRD DKI Jakarta dihapus. Bersyukur lah masyarakat Solo dan Medan, bahwa proyek sumur resapan akan jalan lempeng. Apa ada yang berani mengganjal?Inovatif dan Anies EffectKebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tangan Anies Baswedan tampak inovatif. Meski \"gempuran\" terhadapnya tak henti-henti dimunculkan, bagian dari mengganjalnya. Tapi bak selancar, Anies terus bergerak meski arus deras coba menggulungnya.Janji-janji kampanyenya terus diikhtiarkan untuk dituntaskan. Satu persatu dapat dilihat hasilnya. Tidak cukup disitu saja, perhelatan berskala internasional, Formula E pun akan dilaksanakan di 2022. Setelah tertunda beberapa tahun karena pandemi Covid-19. Manuver dengan segala cara untuk menggagalkan perhelatan oleh fraksi PDIP dan PSI tidak henti-henti dilakukan.Pun pendirian Jakarta International Stadium (JIS), saat memasuki masa pandemi, coba dimunculkan ganjalan dari fraksi PDIP agar pembangunannya dihentikan. Lebih guna uang dipergunakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Saran yang sepertinya tampak bijak. Padahal penganggaran untuk masing-masing sektor sudah dianggarkan dengan baik. Penanggulangan Covid-19, DKI Jakarta jadi provinsi paling menonjol dibanding daerah lainnya. Dan itu tanpa harus menghentikan proyek JIS.Dan, JIS tidak lama lagi akan dinikmati klub Persija Jakarta. Satu janji Anies lainnya saat kampanye yang segera terealisir. Anies melunasi tidak saja hutang janji kampanyenya, tapi sekalgus menebus hutang gubernur-gubernur sebelumnya yang cuma bisa janji tanpa bisa mewujudkannya.Ada lagi gebrakan Anies Baswedan yang spektakuler, bukan pada bangunan fisik. Tapi lebih pada kebijakan manusiawi, itu dengan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP), sebesar 5,1 persen. Kebijakan yang disambut baik federasi buruh, dan kenaikan itu tentu bisa diterima para pengusaha. Lagi-lagi Anies mampu berselancar pada dua kepentingan, buruh dan pengusaha.Langkah strategis Anies itu, agar tidak lagi kota dipenuhi dengan demo buruh, yang jika tidak diantisipasi menyebabkan hal tidak diinginkan. Tentu merugikan banyak pihak. Langkah strategis itu bisa jadi Anies Effect, yang tentu tidak diniatkan tapi mau tidak mau mampu memicu gelombang demo di beberapa kota/daerah, dan yang juga mau tidak mau langkahnya itu mesti diikuti. Itu jika tidak ingin memicu gerakan sosial dan politik yang lebih serius.Anies Baswedan memang inovatif dalam banyak hal. Menjadi pantas jika ia diharap sebagai Gubernur Indonesia. Anies diharap menjadi Gubernur yang tidak hanya milik Jakarta. Karenanya, publik tidak sabar ingin menjadikannya lebih dari gubernur, dan gerakan itu sepertinya sudah dimulai.Berbagai deklarasi Anies Presiden 2024 muncul di mana-mana. Meski Anies Baswedan belum secara terang-terangan menyatakan sikapnya. Kata Anies beberapa saat lalu, \"Saat ini baru tarhim, belum masuk waktu adzan...\" Artinya, semua akan ditempatkan/dilakukan pada waktunya. Tapi berbagai gerakan, lewat berbagai deklarasi untuknya, sepertinya tak bisa dihentikan. (*)
Pemerintahan Bentukan Kaum Millenial
Politisi gaek yang berkubang di lumpur politik, miskin prestasi, bermoral rendah, dan penuh kosmetik politik, agaknya tidak menarik bagi mereka. Oleh: Djohermansyah Djohan, Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN CHILE baru saja usai bikin pilpres. Hasilnya, kursi presiden dimenangkan oleh politisi milenial Gabriel Boric. Partai-partai yang mendukung kaum tua tumbang. Pemerintahan terbentuk oleh gerakan cerdas kaum milenial. Bagaimana dengan Indonesia?Orang Minang bilang, \"sekali air gadang, sekali tepian beralih\". Tidak ada yang abadi dalam kehidupan ini, termasuk di dunia pemerintahan. Habis Presiden SBY dari Partai Demokrat, naik Presiden Jokowi dari PDIP. Setelah itu, tahun 2024 tentu akan ada penggantinya lagi. Apakah ada peluang bagi politisi milenial?Walau tidak gampang, perubahan pemerintahan itu suatu keniscayaan. Sekuasa apapun sang pemimpin dan sedigjaya apapun partai, ada waktunya mereka selesai.Dalam sistem Pemerintahan demokrasi penentunya adalah rakyat yang berdaulat. Bukan penguasaan rezim atas aneka sumber daya, alat-alat kekuasaan, dan uang. Bahkan, tidak juga aturan main yang menguntungkan maupun para pelaksana pemilihan yang pro status-quo. Tinggal rakyat berdaulat macam apa yang akan membuat mimpi perubahan pemerintahan menjadi kenyataan. Teori klasik demokrasi bilang, pemilih itu mesti berpendidikan memadai setingkat paling kurang SLTA dan berpendapatan relatif sedang sekitar paling minim 6.000 US Dollar perorang. Jelas persyaratan itu masih jauh untuk kita dipenuhi. Rata-rata tingkat pendidikan manusia Indonesia kelas II SLTP dan income-nya masih belum mencapai 4.000 US Dollar. Atau dengan kata lain kaum kelas menengah yang bisa mendobrak perubahan pemerintahan belum terbentuk.Lalu, apakah masih ada jalan ? Dari fenomena pemerintahan yang terjadi dewasa ini, seperti terlihat dari kasus Chile, kaum milenial kita sebagai mayoritas pemilih (sekitar 100 juta) bisa menjadi faktor determinant.Keluguan, kewarasan, kejernihan perilaku, tidak terikat pada ideologi tertentu, relatif zero kepentingan, dan paling penting mereka tidak doyan politik uang akan mendorong mereka menjadi pemilih rasional. Mestinya, pemilih milenial ini diberi hak dua suara oleh negara, sedangkan pemilih \"kolonial\" cukup satu suara saja?Politisi gaek yang berkubang di lumpur politik, miskin prestasi, bermoral rendah, dan penuh kosmetik politik, agaknya tidak menarik bagi mereka.Jangan kaget bila pilihan mereka jatuh pada politisi lapangan/praktisi pemerintahan milenial atau mereka yang memiliki \"millenial style\". Bermoral tinggi, anti-korupsi, pro-rakyat bawah, kaya inovasi, cakap bekerja, dan suka berkolaborasi. Lebih dari itu, ada kerja nyata yg kasat mata, baik dalam pembangunan fisik maupun non-fisik, dan terbukti diapresiasi rakyat.Selamat datang perubahan pemerintahan yang dihela oleh pemilih milenial. Mereka hanya perlu membangun suatu gerakan yang untungnya sangat dimudahkan berkat kehadiran teknologi digital melalui media sosial. (*)
Gus Yahya dan Peluang Kader HMI Berkiprah di PBNU
Kader-kader HMI, sebagaimana kader-kader PMII, adalah kader-kader potensial yang layak untuk diakomodir dan diberi peluang yang sama untuk ikut merapikan dan membesarkan NU. Oleh: Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa GUS Yahya Cholil Staquf telah terpilih menjadi Ketua Umum PBNU periode 2021-2026. Selamat, semoga NU semakin besar dan mengalami kemajuan di tangan keponakan KH Mustofa Bisri alias Gus Mus ini. Gus Yahya Cholil Staquf adalah kader HMI sewaktu kuliah di UGM Jogjakarta. Memang gak biasa, ada kader HMI bisa menjadi Ketua Umum PBNU.Tak biasa bukan berarti tak bisa. Tak biasa bukan berarti melanggar etika. Tak biasa itu hanya soal cara pandang manusia. Tapi sejarah punya logika yang dapat merubah kebiasaan itu. Sejarah selalu bergerak untuk merubah yang tak biasa menjadi biasa. NU adalah rumah besar milik warga Nahdhiyin dari berbagai etnis, kelompok dan organisasi mahasiswa. Selama mereka beribadah cara NU, berpaham keislaman ala NU, menganut tradisi NU dan punya latarbelakang keluarga dan komunitas NU, maka mereka adalah warga NU. Meski tak punya KTA NU, karena NU tidak obral KTA.Banyak kader HMI adalah warga NU, sebagaimana almarhum Rozi Munir, Syaifullah Yusuf (Gus Ipul), bahkan Nusron Wahid sebelum mendirikan PMII Cabang UI, kabarnya ia adalah kader HMI. Dan Gus Yahya Cholil Staquf, yang saat ini terpilih menjadi Ketua Umum PBNU di Muktamar Lampung 22-23 Desember adalah kader HMI.Selama ini, HMI seperti kurang mendapatkan tempat di struktur kepengurusan NU. Seolah kalau sudah menjadi kader HMI, NU-nya luntur. Ini yang mesti diluruskan.Beberapa kader HMI yang terakomodir di kepengurusan NU umumnya adalah mereka yang masih memiliki \"darah biru\" alias keluarga atau putra Kiai. Padahal, perkaderan di HMI tidak mengenal \"darah biru\" atau \"darah putih\". HMI adalah organisasi perkaderan yang memiliki tradisi egaliter dan dialektika yang kuat. Tradisi berpikir dan berkarir juga menjadi ciri khas HMI. Sementara, tradisi perjuangan menjadi masalah, atau bahkan cenderung punah, di hampir semua organisasi ekstra kemahasiswaan. Di organisasi ekstra mahasiswa, dan juga organisasi masyarakat pada umumnya, para kader bukan hanya ingin belajar dan berjuang, tetapi seringkali menjadikan organisasi itu sebagai instrumen untuk berkarir. Nilai-nilai perjuangan organisasi cenderung luntur seiring dengan semakin besar kesempatan organisasi tersebut untuk dijadikan sebagai alat bergaining. HMI memiliki pola perkaderan yang ketat dan sistematis, mulai Basic Training (LK 1), Intermediate Training (LK 2), Advance Training (LK 3) sampai Senior Course. Training ini menjadi syarat secara berjenjang untuk menduduki posisi struktural di Komisariat, Korkom, Cabang, Badko hingga PB HMI. Soal ini, HMI sangat ketat dan disiplin.Kader-kader HMI, sebagaimana kader-kader PMII, adalah kader-kader potensial yang layak untuk diakomodir dan diberi peluang yang sama untuk ikut merapikan dan membesarkan NU. Saya tidak tahu, Gus Yahya Cholil Staquf sudah sampai dimana training-nya dulu di HMI. Tapi, pengalamannya selama mengabdi di kepengurusan NU tidak diragukan.Saya teringat kata-kata Prof. Dr. Komaruddin Hidayat: Organisation is the first university. Banyak mahasiswa yang justru dimatangkan oleh aktifitasnya di organisasi, bukan di dalam kelas reguler.Dengan posisinya sebagai Ketua Umum PBNU, diharapkan Gus Yahya Cholil Staquf bisa mengakomodir para kader HMI yang Nahdhiyin, dan memberi porsi yang sama dengan kelompok-kelompok lainnya. Secara kualitas, para kader HMI tidak kalah kualitasnya, dan tidak kalah komitmen ke-NU-annya dengan kader-kader lain.Saatnya Gus Yahya Cholil Staquf mencairkan hubungan kader-kader HMI yang NU dengan kader-kader lainnya di rumah besar yang bernama NU. Sehingga NU betul-betul akan menjadi tempat yang nyaman untuk seluruh warga NU tanpa diskriminasi, dengan peluang yang sama bagi kader dan warganya untuk membesarkan NU. Jakarta, 26 Desember 2021
Stop Budaya Ikut-ikutan!
Toleransi bukanlah mencampuradukkan semua simbol agama. Konsepsi dasarnya adalah masing-masing berjalan pada rel ajarannya. Menghormati akan adanya perbedaan bukan dengan memaksakan persamaan atau menyatukan. Inilah yang salah dalam menerapkan makna toleransi di negeri ini pada saat ini. Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Keagamaan SEORANG Guru Besar berceritra pengalaman menguji dalam sidang tertutup di kampus sebuah Perguruan Tinggi Negeri. Ketika promovendus menyampaikan paparan desertasinya ia memulai dengan salam lengkap kekinian \"Assalamu\'alaikum wr wb, salam sejahtera bagi kita semua, shalom, om swastyastu, namo buddhaya, salam kebajikan\". Guru Besar itu minta Sidang ditunda. Diminta promovendus mengulang salam., karena tahu bahwa yang bersangkutan, maupun peserta sidang seluruhnya adalah muslim. Salam lintas agama ini menjadi budaya yang dikembangkan dan disosialisasikan. Kadang tidak sesuai tempat. Bahkan bagi para pejabat seolah wajib untuk bersalam seperti ini. Padahal hal tersebut tidak memiliki landasan aturan yang jelas. Nampaknya ada ketakutan baru jika tidak bersalam lengkap maka dianggap intoleran, fanatik, bahkan radikal. Salam keagamaan berdampak pada keimanan karena berkaitan dengan keyakinan dan tanggung jawab ketuhanan. Bagi muslim itu ada syariat yang bisa berkategori haram, halal, atau syubhat. Memasuki domain keagamaan orang lain bukan hal ringan, ada konsekuensi keagamaan pada masing-masingnya.Toleransi bukanlah mencampuradukkan semua simbol agama. Konsepsi dasarnya adalah masing-masing berjalan pada rel ajarannya. Menghormati akan adanya perbedaan bukan dengan memaksakan persamaan atau menyatukan. Inilah yang salah dalam menerapkan makna toleransi di negeri ini pada saat ini. Dalam kaitan \"ikut-ikutan\" maka ajaran Islam menggaris bawahi prinsip \"man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum\" (barangsiapa ikut-ikutan pada budaya suatu kaum, maka ia adalah bagian dari kaum itu). Oleh karenanya budaya ikut-ikutan tanpa dalil yang mendasarinya merupakan perilaku buruk dan terlarang. Tasyabbuh atau budaya ikut-ikutan dapat membahayakan keimanan jika yang diikuti itu adalah ritual atau dogma keagamaan umat lain. Membahayakan pikiran atau mindset ketika yang diikuti dapat membalikkan akal sehat, seperti toleransi yang dimaknai sinkretisme. Bisa juga membahayakan karakter atau kepribadian dimana identitas diri menjadi hilang. Muslim yang menjadi bukan muslim. Karenanya salam lintas agama yang dibudayakan masif baik kepada institusi birokrasi maupun komunitas publik dengan tanpa memperhatikan penghormatan pada perbedaan keyakinan keagamaan, akan menjadi langkah kontra produktif dan rentan perpecahan. Pemaksaan sistematis adalah upaya yang tidak sehat. Stop sinkretisme salam dari shalom hingga namo buddhaya. Hindari mencampurkan baurkan salam sejahtera dengan om swastyastu. Demi kebajikan bangsa maka tempatkanlah salam keagamaan pada proporsinya. Wassalamu \'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Bandung, 26 Desember 2021. (*)
Skandal AH-Rifa Handayani Sengaja Diungkap Sekarang?
Meskipun skandal ini sudah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri, ironisnya media online dan mainstream tidak ada yang menulis beritanya. Mereka takut tak dapat iklan raksasa? Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN JELANG akhir Tahun 2021, tiba-tiba muncul skandal lawas yang diduga dilakukan pimpinan parpol besar berinisial “AH”. Rifa Handayani, wanita bersuami ini mengaku pernah memiliki hubungan spesial dengan Menteri Kabinet Indonesia Maju berinisial AH. Dalam wawancara eksklusif dengan Hersubeno Arief, wartawan senior FNN di saluran YouTube Hersubeno Point tersebut, Rifa membeberkan awal mula perkenalannya dengan sang menteri. Rifa mengungkapkan, momen perkenalan terjadi di sebuah konser Jennifer Lopez alias J-Lo di kawasan Ancol pada 2012. Setelah itu, menteri berinisial AH yang diduga Airlangga Hartarto tersebut mulai menjalin komunikasi dan hubungan khusus. Keduanya saling tukar nomor pin Black Berry. Setelah perkenalan tersebut, akhirnya mereka menjalin komunikasi dan berhubungan khusus hingga tahun 2013. Itu diungkap Rifa Handayani, pada Sabtu, 18 Desember 2021. Pada 2013, Rifa mulai mendapat ancaman dari sosok yang disebut sebagai “tetangga” AH yang belakangan diketahui tak lain adalah Yanti K Isfandiary, istri AH sendiri. Karena tak nyaman, akhirnya dia blokir kontak BlackBerry Messenger dari AH. Namun pagi harinya, AH meng-invite kontak BBM Rifa lagi. Akhirnya diterimalah invite itu. “Saya tanya ke AH, itu ada apa (teror ke saya). AH bilangnya tolong jangan dijawab (teror itu). Tolong itu jangan dilayanin. Saya tanya itu siapa? Itu tetangga saya, tapi saya tahu (kalau) AH itu sebutan istrinya,” katanya. Ternyata setelah AH kontak Rifa, teror dari nomor istri AH itu tak berhenti. Malah makin menjati-jadi, terus menerornya, bukan cuma di WA tapi juga teror ke akun media sosial Path milik Rifa. Setelah dua bulan diteror terus dan menyembunyikan masalah ini dari suaminya, akhirnya Rifa membuka rahasia perselingkuhannya dengan AH ke suaminya. Ia memutuskan buka suara karena dia tak nyaman terus-menerus diteror. Rifa takut dia benar-benar dibunuh oleh orang-orang suruhan AH. Karenanya, sejak saat itu ia memilih untuk memutuskan hubungan dengan AH dan memblokir saluran komunikasi mereka. Tiba-tiba pada pertengahan Juni 2013 masalah datang. “Saya mendapat teror dan intimidasi dari “tetangga” AH tadi, dan saya blok nomor AH,” tutur Rifa. Skandal AH dan Rifa kembali terkuak pada 2016. Ia mengaku dituduh memeras keluarga AH. Menurut Rifa, awal skandal, suaminya mendapat telepon dari AH. Saat itu, AH meminta maaf Yudha, suami Rifa. Ia sendiri sudah terus-terang tentang hubungannya AH itu sebelum akhirnya AH telepon Yudha. Belakangan, rekaman percakapan telepon AH dengan Yudha beredar dalam grup-grup WhatsApp. “Hallo. Hallo. Ini dengan Pak Yudha?” sapa AH pada Yudha. “Iya, dengan siapa ini?” sahut Yudha. “Dengan Airlangga...” jawab seseorang di telepon yang akhirnya mengaku sebagai Airlangga. “Oohh, dengan Pak Airlangga Hartarto. Pak Airlangga sudah terima surat saya?” timpal Yudha memastikan. “Iya, sudah terima. Kita kan maunya kalau ada persoalan kita selesaikan secara silaturahmi begitu. Artinya, kalau ada persoalan tidak perlu kita besar-besarkanlah. Masalah keluarga ini kan masing-masing kembali ke keluarganya,” ujar Airlangga kepada Yudha. Itulah sepenggal dialog dalam telepon antara orang yang mengaku sebagai Airlangga dengan Yudha. Selain minta maaf, AH pun menyatakan apa yang disangkakan oleh suami Rifa (selingkuh) itu tidak benar. “Setelah itu si AH telfon suami saya dan dia minta maaf. Suami saya tanya apa benar kamu kejar istri saya, AH jawab itu tidak benar semuanya. Tidak benar istri anda yang menggoda saya, kata AH,” jelas Rifa. Kemudian, lanjut Rifa, AH menyampaikan nada-nada “mengancam” karena terbawa emosi. Karena mendengar alasan itu, Rifa dan suami mengajak AH dan istrinya bertemu untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Sayangnya, tawaran Yudha untuk bertemu kedua belah pihak dengan istri-istrinya itu tak digubris AH. AH mengatakan, ancaman ini cuma emosional saja, harap dimaklum. “Jika memang betul begitu, bapak bisa membuat surat yang isinya seperti bapak bilang, bagaimana? Agar di surat itu saya menjaga keselamatan istri saya,\" kata Rifa mengulangi seperti disampaikan oleh suaminya. Mengapa AH menolak tawaran tersebut? Rifa mengaku, kala itu persoalan ini sudah pula dilaporkan ke DPP Partai Golkar dan Dewan Kehormatan DPR. Namun, semua upaya itu tidak direspon sama sekali. Tiba-tiba Rifa Handayani didampingi kuasa hukumnya melaporkan adanya ancaman dan teror dari AH dan istrinya ke Mabes Polri, Desember 2021 ini. Ia juga meminta perlindungan kepada Komnas HAM. \"Saya telah diancam dan saya merasa terintimidasi. Ancaman-ancaman itu semua melalui media sosial, melalui media elektronik, WhatsApp,” kata Rifa Handayani. “Karena perihal tersebut, saya merasa jiwa saya terancam. Saya tertekan dan merasa terhina. Diduga perbuatan-perbuatan itu dilakukan oleh AH dan YA. Maka dari itu, saya meminta perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang berwajib,” ujar dia. Apakah laporan Rifa Handayani ini terkait dengan nama AH yang digadang-gadang bakal ikut kontestasi Pilpres 2024 sebagai Capres? Apalagi laporan Rifa ini dilakukan pada akhir 2021. Terlepas dari spekulasi politik, “Kalau pengakuan Rifa adalah kebenaran, maka Menteri AH harus bertanggung jawab dan mengklarifikasinya, bukan saja soal perselingkuhannya, tapi juga praktik teror, ancaman, intimidasi dan fitnah kepada Rifa,” ujar Ade Armando dikutip dari Cokro TV, Selasa 21 Desember 2021, mengomentari kasus tersebut. Ade Armando mengatakan, mungkin saja Rifa dimanfaatkan kelompok anti AH, tapi tegasnya, pengungkapan kebenaran itu tak harusnya dipengaruhi pertimbangan subjektif seperti itu. Nah dari kasus skandal ini, Ade penasaran dengan AH. Pertama, apa benar AH berselingkuh? Ini penting karena AH statusnya sebagai pejabat publik penting. “Apakah AH tahu teror dan intimidasi terhadap Rifa? Kalau tahu kenapa AH membiarkan?” tanya Ade. Ia berharap, semoga kasus ini tidak berlarut-larut. Selanjutnya yang tak kalah penting diungkap adalah kenapa AH menolak tawaran pertemuan 4 pihak yaitu AH beserta istrinya bertemu dengan Rifa beserta suaminya. Menurut Ade Armando, mungkin saja Rifa diperalat mengumbar skandal perselingkuhan dengan AH bertahun-tahun lalu. Sangat mungkin laporan Rifa ini berlatar kepentingan politik menjatuhkan nama Menteri AH. Namun demikian, lanjut Ade, nggak bisa juga publik mengabaikan begitu saja versi pengakuan dari Rifa. Meskipun skandal ini sudah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri, ironisnya media online dan mainstream tidak ada yang menulis beritanya. Mereka takut tak dapat iklan raksasa? Fakta mengejutkan ini secara politik sangat memalukan negara. Kalau saja peristiwa ini terjadi di Korea Selatan dan Jepang, Pak Menteri tersebut akan mundur dari jabatannya. Juga mundur dari parti yang dipimpinnya. Selanjutnya Si Menteri itu melakukan bunuh diri. Menebus rasa malu pada keluarga, rakyat, dan konstituennya di parpol. Sementara kalau ini terjadi di Eropa, Si Menteri ini akan melakukan undur diri dari jabatan (sebelum dipecat Presiden atau Perdana Menteri). Pun mundur dari partai politik dan dunia politik. Demikian pula di AS. Sementara jika terjadi di Korea Utara, Si Menteri tidak boleh mundur. Tapi harus dipecat dan dipermalukan secara politik dan kenegaraan. Sehingga, citra dirinya rusak dan tidak membawa korban baru, karena kekuatan jabatan negara yang didapat. Kondisi hampir sama, terjadi di RRC. Pertanyaannya, dengan peristiwa menghebohkan, viral, dan memalukan ini untuk citra kedaulatan negara dan parpol itu di Indonesia, apa yang akan dilakukan Presiden Joko Widodo: menyelamatkan citra kepemimpinan yang adil dan bersih pada periode kedua atau terakhir ini? Demikian pula apa yang akan dilakukan oleh Menteri AH itu? Melakukan mundur diri dari kabinet, mundur dari parpol, atau berdiam diri sok bersih walau moralnya sudah terbukti b***t dan mempermalukan kabinet? Hanya waktu yang akan menjawab semua fakta yang sudah tersebar luas di medsos tersebut. (*)
Shin Sayangkan Dua Gol Singapura yang Bersumber dari "Set Piece"
Jakarta, FNN - Pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong menyayangkan terjadinya dua gol Singapura ke gawang skuadnya yang bersumber dari bola mati atau \"set piece\" saat kedua tim bersua pada laga leg kedua semifinal Piala AFF 2020 di Singapura, Sabtu malam.\"Sebelum pertandingan saya sudah mengingatkan kepada pemain bahwa Singapura kuat dalam situasi \'set piece\'. Oleh karena itu, sebisa mungkin jangan bikin kesalahan. Namun, ternyata kami kurang fokus dan datanglah dua gol dari sana,\" ujar Shin dalam konferensi pers virtual sesudah pertandingan yang diikuti di Jakarta.Dua gol Singapura dalam laga yang digelar di Stadion Nasional dan dimenangkan Indonesia 4-2 itu memang lahir dari bola mati. Gol gelandang Song Ui-young membuat gol pada menit ke-45+4 memanfaatkan kemelut hasil tendangan bebas. Sementara gol kedua Singapura datang dari sepakan bebas langsung Shahdan Sulaiman (74\').\"Ini memang bukan laga yang mudah bagi kami. Para pemain kami juga masih muda jadi masih sulit mengendalikan pertandingan. Meski begitu, saya merasa kedua tim sudah bekerja sangat keras,\" tutur Shin.Juru taktik asal Korea Selatan itu pun berjanji akan membenahi pertahanan skuadnya saat terjadi situasi bola mati mengingat mereka akan melawan Thailand atau Vietnam di final.Tim nasional Indonesia berhasil melaju ke final Piala AFF 2020 setelah menundukkan Singapura, yang diperkuat delapan pemain karena tiga nama dikartu merah, dengan skor 4-2 pada laga leg kedua semifinal Piala AFF 2020 di Stadion Nasional, Singapura, Sabtu malam.Gol-gol Indonesia dalam partai yang harus melewati babak tambahan tersebut dibuat oleh Ezra Walian, Pratama Arhan, bunuh diri bek Shawal Anuar dan Egy Maulana Vikri. Sementara Singapura mempersempit jarak skor berkat gol Song Ui-young dan Shahdan Sulaiman.Adapun dua pemain Singapura yang diusir wasit yaitu Safuwan Baharudin, Irfan Fandi dan kiper Hassan Sunny.Indonesia berhak ke partai puncak karena leg pertama tuntas dengan skor 1-1. Bagi skuad \"Garuda\", itu menjadi final keenam sepanjang keikutsertaan di Piala AFF setelah sebelumnya mencatatkan pencapaian serupa pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010 dan 2016. Dari lima kesempatan sebelumnya, Indonesia gagal meraih juara.Nantinya, di final, Indonesia akan melawan pemenang partai semifinal lainnya yang mempertemukan Thailand dan Vietnam. Laga leg kedua semifinal tersebut digelar pada Minggu (26/12). Pada leg pertama, Thailand menang 2-0. (mth)
Selamat untuk Nahdhotul Ulama!
Satu di antaranya adalah upaya Membangun hubungan diplomasi dengan negara penjajah. Upaya ini pastinya “self paradox” (bertentangan pada dirinya). Karena di mana saja ada ketidak-adilan akan ada keresahan bahkan kekerasan. Dan, karenanya tiada Perdamaian tanpa keadilan (no justice, no peace). Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation SEBAGAI Muslim Gambar Indonesia, saya tentu sangat bahagia dan bangga bahwa negeri ini tidak saja menyandang predikat sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar dunia. Atau yang biasa disebut “the largest Muslim country in the world” (negara Muslim terbesar dunia). Kebanggaan saya semakin sempurna ketika sadar bahwa negeri ini adalah negeri yang hebat, kuat dan berkemajuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai universal seperti HAM, Toleransi dan kerukunan antar kelompok masyarakat, kesetaraan jender, dan tentunya nilai-nilai keadilan universal lainnya. Dan semua itu dapat terjadi karena peran signifikan masyarakat madani (civil society) yang kuat. Di negeri Indonesia peranan dinamis masyarakat madani itu terpatri pada kekuatan dan soliditas organisasi-organisasi masyarakat yang ada. Semua mengenal bahwa Indonesia adalah rumah bagi dua organisasi massa terbesar dunia, Nahdhotul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini kerap dikenal sebagai wajah dan warna masyarakat Muslim Indonesia. Nahdhotul Ulama baru saja menyelesaikan perhelatan akbar lima tahunan. Berbeda dengan lima tahun lalu yang dipenuhi dengan kekisruhan dan bahkan aksi yang kurang layak sebagai organisasi agama dan Ulama. Kali ini perhelatan yang disebut Muktamar itu relatif berjalan lancar, sukses dan Semoga berkah. Satu agenda terpenting dari Muktamar NU adalah pemilihan Rais Aam (yang sebenarnya juga berarti Ketua Umum) dan Ketua Umum (Arabnya Rais Aam) Tanfidziyah atau pelaksana harian Pengurus Besar Nadhotul Ulama (PBNU). Terpilih sebagai Rais Aam adalah KH Miftahul Akhyar dan Ketua Umum Tanzfidiyah PBNU KH Yahya Cholil Staquf. Satu lagi keunikan NU saat ini adalah karena Ketua Mustasyarnya adalah KH Ma’ruf Amin yang juga Wakil Presiden Republik Indonesia. Sehingga dengan sendirinya dapat dikatakan NU benar-benar menjadi spirit (semangat) bagi roda perjalanan bangsa dan negara tercinta. Peranan Global Muslim IndonesiaSalah satu hal yang menjadi penekanan Ketua PBNU terpilih, Yahya Staquf, dalam pidato perdananya adalah bagaimana ke depan NU akan ikut memainkan peranan signifikan dan ikut menentukan warna dunia. Tentu lebih khusus warna dunia dalam hubungan antar masyarakat beragama (interfaith communities). Bagi saya hal ini menjadi sangat sifinifikan karena memang secara invisibile (tidak nampak) dunia menunggu peranan signifikan terpenting dari dunia Islam dalam upaya mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia yang tentunya membawa kepada kemakmuran yang berkeadilan. Dan, dari sekian banyak kemungkinan itu, Indonesia seharusnya dapat menjadi lokomotif dalam memainkan peranan tersebut. Selain memang sebagai negara Muslim terbesar dunia, Indonesia juga dikenal sebagai satu dari segelintir dunia Islam yang demokratis. Bahkan, Indonesia dikenal sebagai negara Demokrasi ketiga dunia setelah India, Amerika dan Indonesia. Juga karena posisi strategis Indonesia baik secara ekonomis maupun perpolitikan dunia.Sesuai amanah Konstitusi tentunya harapan untuk Umat Islam memainkan peranan itu menjadi amanah besar. Apalagi bagi organiasi-organisasi besar yang dikenal oleh dunia. NU dan Muhammadiyah beserta organisasi-organisasi massa lainnya harus berani maju ke garda terdepan untuk memainkan peranan itu. Dan, karenanya penyampaian pertama dan utama Yahya Staquf dalam pidato penutupan Muktamar itu penting untuk dimaknai. Tentu dengan sebuah “khusnu dzonni” (positif mind) bahwa memang tujuan itu adalah untuk mewujudkan ketertiban dan Perdamaian dunia yang berlandaskan kepada keadilan universal.Saya menekankan “keadilan universal” karena ada upaya-upaya untuk, yang mungkin saja dengan niat baik, membangun “so called peace” (apa yang disebut Perdamaian) dengan mengindahkan (tidak menghiraukan) asas keadilan universal. Sebuah harapan damai yang saya anggap “mirage peace” atau Perdamaian fatamorgana.Satu di antaranya adalah upaya Membangun hubungan diplomasi dengan negara penjajah. Upaya ini pastinya “self paradox” (bertentangan pada dirinya). Karena di mana saja ada ketidak-adilan akan ada keresahan bahkan kekerasan. Dan, karenanya tiada Perdamaian tanpa keadilan (no justice, no peace). Semoga Nadhotul Ulama di bawah kendali Gus Yahya dijaga Allah dalam hidayah keislaman dan semangat ukhuwah dalam iman dan insaniyat. Saya yakin, Nahdhotul Ulama yang berdiri untuk kejayaan Umat dan kemanusiaan tidak akan melupakan nilai-nilai perjuangan siapapun dalam upaya mendapatkan hak keadilan itu. Jika tidak maka NU dapat dianggap mengkhianati amanah Konstitusi dan tentunya yang terpenting adalah amanah Islam dan ikhuwah islamiyah…semoga. Saya akhiri sebagai kader Muhammadiyah: “Nashrun minallah wa fathun qariib”. Tapi juga sebagai saudara NU: “Wallahul muwaffiq ilaa aqwamit thoriiq”. New York City, 24 Desember 2021. (*)
Anies dalam Politik Kebangsaan atau Politik Keagamaan?
Seiring pesatnya popularitas Anies Baswedan, dan seiring itu pula rekatnya politik identitas Gubernur DKI Jakarta ini. Di satu sisi ia ini dikenal sebagai seorang yang liberal, dan di lain sisi dianggap intim dengan kekuatan Islam politik. Oleh: Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktivis Yayasan Human Luhur Berdikari ADAGIUM politik adalah soal kepentingan, yang tidak bisa dihindari Anies yang memiliki trah Jawa dan Arab. Mantan Rektor Universitas Paramadina dan penggagas Indonesia Mengajar itu, selain cucu dari pahlawan yang kental nasionalismenya, juga banyak mengenyam pemikiran pendidikan barat. Anies seperti sedang menari-nari dalam panggung politik besar Indonesia yang penuh kebhinnekaan dan kemajemukan. Persoalan kebangsaan dan keagamaan memang tidak bisa dilihat dan dianggap sederhana. Ada aspek sejarah di mana ideologi dan politik memenuhi ruang itu. Diskursus mengenai agama dan negara atau kebangsaan tidak bisa dinilai secara hitam-putih tapi juga tidak bisa ditempatkan menjadi abu-abu. Ada aspek kesadaran ideal spiritual dan kesadaran rasional materil yang dibutuhkan untuk menghadirkannya. Agama dan negara tidak bisa dilihat sebagai konsep hubungan yang sekuler ansih. Tetapi juga penting untuk meninjau lebih utuh konsep kekafahan keduanya jika dianggap sebagai pilihan terbaik atau solusi. Menariknya, jika bicara figur Anies dan persfektif kepemimpinannya ke depan, perlu kejelian memetakan dan mengambil posisi dalam habitat politik kontemporer Indonesia. Beberapa cluster menawarkan kenyamanan hunian dan identifikasi sosialnya. Apakah figur Anies menjadi seorang yang Islami, Nasionalis, kapitalis atau Marxis sekalipun? Apakah sosok Anies itu menyediakan dirinya untuk menjadi jamaah dari salah satu komunitas basis peradaban itu? Atau memandang semua itu sebagai sebuah proses yang terus bertumbuh dan dinamis. Termasuk memilih kelenturan dalam membangun pola interaksi diantara beberapa ideologi dan aliran politik itu. Apakah taktis dan strategis atas nama sinergi dan elaborasi semua itu akan menjadi instrumen politik fundamental dalam proyeksi politiknya. Seperti Soekarno yang bermain-main dengan Nasakom. Semua pasti ada konsekuensi dan resikonya sendiri. Akankah Gubernur Jakarta yang berada dekat di bibir halaman Istana negara itu mempunyai sikap tersendiri yang jauh dari mainstream dan keniscayaan politik praktis. Rakyat menunggu aksi seorang Anies. Apakah ia akan berdansa dengan serigala? Atau sekedar bercanda dengan Harimau? Mungkinkah Anies mampu berjarak dengan pertunjukkan sirkus binatang-binatang liar nan buas. Maukah Anies merasakan keinginan hati dan keyakinannya meski dalam kesendirian menghindari kegaduhan pesta rakyat. Rakyat membutuhkan jawaban dan waktu Anies memang tak lama untuk menuntaskannya. Akankah Anies memilih jalan ideal menempuh perjalanannya? Atau Anies lebih rasional meraih panggung kekuasaan. Wallahu a\'lam bishawab. (*)
POPULER
