OPINI
Indonesia Ketua G20: Jokowi Hanya Ingin Hura-Hura KTT Bali 2022
By Asyari Usman PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) senang menerima giliran sebagai ketua G20. Yaitu, 20 negara di dunia yang dianggap sebagai kekuatan yang menentukan. Apa yang membuat Jokowi senang? Tak lain adalah kesempatan untuk menjamu para presiden dan perdana menteri plus pejabat senior G20 di Bali pada KTT 30-31 Oktober 2022. Inilah yang menjadi fokus Jokowi. Bagaimana agar pertemuan puncak G20 itu menyenangkan para tamu. Agar mereka terhibur. Agar mereka memuji kenyamanan KTT dan kemewahan tempat pertemuan. Di Roma, pada penutupan KTT sekaligus penyerahan palu ketua G20, Jokowi memang menyebutkan tema besar presidensi Indonesia atas G20. Yaitu, mendorong upaya bersama pemulihan ekonomi dunia dengan tajuk besar “Recover Together, Recover Stronger” (Pulih Bersama, Pulih Makin Kuat). Janji Jokowi di Roma adalah pertumbuhan untuk semua, yang berbasis rakyat dan ramah lingkungan. Catat: rakyat dan lingkungan. Bisa dipercaya Jokowi akan mendorong ekonomi rakyat? Tidak masalah kalau ada yang percaya. Saya sendiri tidak. Tak yakin dengan slogan G20 Pak Jokowi itu. Sudah terbukti dengan nyata bahwa dia lebih senang membuat kebijakan ekonomi yang mendukung oligarki bisnis. Yang pro-konglomerat. Karena beliau memang berhutang budi kepada mereka. Dengan begitu, tak salah kalau ada kesimpulan bahwa Jokowi lebih suka Indonesia ini tetap dicengkeram oleh oligarki bisnis. Kemudian, Anda percaya Jokowi ramah lingkungan? Misalnya, Jokowi mengatakan dalam wawancara dengan televisi BBC bahwa laju pembabatan hutam (deforestasi) berhasil ditekan. Tapi, Forest Watch Indonesia (FWI) membantahnya. Direktur Eksekutif FWI, Mufti Barri, mengatakan deforestasi cuma pindah dari wilayah barat ke wilayah timur. Mufti menambahkan, deforestasi tidak banyak lagi di Indonesia barat bukan karena upaya pemerintah melainkan karena tidak ada lagi hutan yang mau dirambah. Dengan bantahan dan fakta yang ada, bagaimana mungkin menyebutkan Jokowi ramah lingkungan? Pejabat lain yang senang hura-hura G20 adalah Menparekraf Sandiaga Uno. Dia mengajak banyak pihak agar mengantisipasi banyaknya event internasional yang berlangsung di Indonesia dalam setahun ini. Apakah ini ekonomi rakyat? Siapa yang bakal mengerjakan even-even internasional itu? Mungkin teman-teman Sandi sendiri, kelihatannya. Atau kawan-kawan Menteri BUMN Erick Thohir yang memiliki kapabilitas untuk menyelenggarakan dan mengikuti acara-acara internasional. Mana mungkin pengusaha kecil ikut? Kecuali pengusaha kecil palsu. Jadi, dari mana ekonomi rakyat (people-centered) yang diucapkan oleh Pesiden Jokowi? Apa dasar untuk mengatakan bahwa G20 akan membantu perekonomian rakyat? Terakhir, kita lihat slogan “Recover Together, Recover Stonger” yang diucapkan Jokowi di KTT Roma beberapa hari lalu itu. Indonesia akan mendorong upaya bersama, kata beliau. Apa iya China mau diajak atau akan mengajak Indonesia tumbuh bareng-bareng? Naif sekali, tentunya. Semua orang bisa memahami nafsu China untuk mendominasi pasar Indonesia. Agak mengherankan kalau para petinggi di sini tidak melihat keinginan China (RRC) untuk menjadi tuan di Indonesia. Anda semua perlu berusaha meyakinkan Jokowi bahwa China tidak akan pernah membantu konsumennya menjadi produsen. Indonesia ini sudah sempurna dijadikan konsumen ribuan produk China. Dari mana logika Jokowi untuk mengajak China pulih bersama (recover together)? Sedangkan Beijing punya agenda sendiri. Lihat saja contoh nyata proyek-proyek investasi China di Indonesia selama ini. Mereka sebanyak mungkin memberikan peluang kepada orang-orang China sendiri. Baik itu dalam mengerjakan proyek, mengoperasikannya, maupun mengelola produksi proyek-proyek itu. Kita persingkat saja. Bagi Jokowi, posisi ketua G20 itu hanya untuk hura-hura saja. Dia akan fokus pada kehebatan KTT di Bali tahun depan. Mewah dan menyenangkan. Banyak pujian untuk penyelenggaraannya. Ini yang paling penting bagi Jokowi. Omong kosong untuk ekonomi rakyat dan menahan kerusakan lingkungan.[] (Penulis wartawan senior FNN)
Beramai-ramai Mengolok-olok Presiden
Oleh: Yusuf Blegur Sudah 7 presiden memimpin NKRI, 6 di antaranya merupakan orang Jawa. Hanya satu yang berasal dari luar Jawa, tepatnya Prof. Dr. Ing. BJ Habibie yang berasal dari Sulawesi. Lepas dari segara kelebihan dan kekurangannya. Hanya ada dua orang presiden yang bisa dikatakan istimewa. Mereka adalah Soekarno dan Soeharto. Itupun sangat kental dengan kontroversi. Ada pro dan kontra. Sesuatu yang manusiawi. Meskipun begitu, keduanya tetap pemimpin Indonesia yang besar dan mendunia. Dihormati dan disegani oleh kawan maupun lawan politiknya. Disanjung dan dipuja di dalam dan di luar negeri. Empat orang presiden setelah Soekarno dan Soeharto. Relatif adem ayem dan biasa saja memimpin Indonesia. Tidak terlalu menonjol prestasinya juga tidak tidak terlalu ekstrim kegagalannya. Setidaknya sampai sebelum presiden terakhir yang memimpin Indonesia. Pemerintahan-pemerintahan yang normatif, sebelum Joko Widodo menjadi presiden hingga saat ini. Pemerintahan yang melewati masa orde lama dan orde baru itu. Terkesan tidak sepadan dengan kiprah dan catatan sejarah yang telah ditorehkan Soekarno dan Soeharto. Presiden setelahnya dianggap rakyat tidak lebih baik dari Soekarno dan Soeharto. Soekarno dan Soeharto sepertinya telah menjadi orang pilihan dan ditakdirkan Tuhan untuk memimpin Indonesia yang baru lahir dan proses bertumbuh pada saat itu. Dengan segala kebesaran yang disandangnya, terkait prestasi dan kesalahannya. Termasuk hal-hal yang menakjubkan dan juga dosa-dosa politiknya. Betapapun demikian baik Soekarno maupun Soeharto, keduanya tetaplah pemimpin yang kharismatik. Apapun hal-hal yang negatif dan buruk pada mereka. Rakyat dan lawan politik sekalipun, tidak pernah mengejek dan mengolok-olok. Apalagi sampai menghina. Keseharian kepemimpinannya Soekarno dan Soeharto penuh kewibawaan. Disanjung dan dicintai rakyatnya. Kalaupun ada agitasi, propaganda dan hujatan. Itupun terjadi menjelang kejatuhan mereka. Lengsernya pemimpin suatu negara yang sarat konspirasi dari politik internasional dan lokal. Hancurnya Kehormatan Istana Negara Dalam era reformasi, seiring kuatnya partisipasi politik rakyat. Peran publik begitu responsif terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Terlebih saat dunia memasuki era digitalisasi. Dimana perkembangan teknologi komunikasi begitu pesat. Sejalan dengan itu, ruang publik dipenuhi keberlimpahan informasi. Rakyat begitu mudahnya mengakses dan mengelola informasi. Saking kuatnya keterlibatan rakyat dalam konstelasi politik nasional. Pemerintah dalam menjalankan tata kelola negara, terasa dibanjiri oleh aspirasi, kritik dan bahkan gugatan publik. Rakyat benar-benar memanfaatkan kebebasan ekspresi dan menemukan wadah dan setiap celah saluran aspirasinya. Dinamika publik yang sedemikian itu. Menghasilkan peran pengawasan dan evaluasi yang kuat terhadap jalannya pemerintahan. Saat rakyat melihat fakta gagalnya peran dan fungsi parlemen. Membuat publik semakin skeptis dan apriori terhadap institusi negara. Rakyat semakin terbuka dan lantang bersikap kritis. Ketika jalur konstitusional tersumbat, aspirasi publik menyeruak ke jalanan. Suara menggema dan geliat aksi berserakan. Pun, media sosial mengemuka menjadi alternatif ruang demokrasi yang sejauh ini berhasil dilumpuhkan kekuasaan. Pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi seperti tak kehabisan waktu dibombardir aspirasi publik. Suara-suara rakyat yang sarat dengan gugatan dan perlawan itu kian menjadi-jadi. Menuntut kebenaran dan keadilan dari kepemimpinan Jokowi yang kadung dianggap pemerintahan boneka. Pemerintahan kapitalistik yang sekuler dan liberal, oligarki, tirani dan segala macam sistem yang anti kesejahteraan rakyat. Kegagalan rezim kekuasaan di pelbagai aspek kehidupan. Bahkan oleh banyak kalangan sudah dianggap memasuki fase yang berbahaya dan beresiko menghancurkan kehidupan rakyat, berbangsa dan bernegara. Bukan hanya sekedar tuntutan dan gugatan. Suara perlawanan rakyat itu telah menjelma menjadi bahan candaan, ejekan dan aktifitas mengolok-olok presiden dan jajaran pemerintahannya. Sumpah-serapah dan ungkapan yang menghina mengalir deras dalam media sosial dan percakapan keseharian rakyat. Sesuatu yang memang belum pernah terjadi pada presiden dan rezim kekuasaan sebelumnya. Miris memang, tapi apa boleh dikata. Jokowi kini telah menjadi simbol betapa begitu rendahnya rakyat memperlakukan presidennya. Menggambarkan betapa lingkungan istana sudah tidak dianggap sesuatu yang sakral. Tampilan rezim kekuasaan secara bertubi-tubi mengalami perlakuan sinis publik yang menohok. Mulai dari perumpamaan binatang seperti diksi kecebong dan kodok, boneka pinokio hingga raja pembohong dan raja hutang menyemat pada sosok Jokowi. Semua hal-hal yang merendahkan dan menista terlontar publik menghujam keberadaan dan eksistensi Jokowi dan rezimnya selama 7 tahun ini. Mungkin ini telah menjadi bola pantul yang dilempar oleh kekuasaan pemerintahan Jokowi. Diarahkan pada rakyat namun berbalik ke diri sendiri. Perlakuan yang menindas dan dzolim pada rakyat berbuah ketidakpercayaan dan perlawanan rakyat. Merendahkan agama sembari menindas rakyat khususnya umat Islam, terpatri dalam sanubari yang tak akan pernah terhapus. Semua kebohongan Jokowi yang melegenda itu pada akhirnya menistakan Jokowi sendiri. Menghancurkan dengan sendirinya kepribadiannya yang selama ini rapuh karena dibangun di atas dasar pencitraan. Jokowi juga menjadi representasi runtuhnya kewibawaan istana. Mengejek dan mengolok-olok Jokowi apalagi sebagai presiden. Bukanlah hal yang baik dan beretika. Akan tetapi, rakyat juga tidak bisa disalahkan begitu saja. Untuk menghindari kontroversi dan polemik. Lebih baik ambil solusi kongkrit. Segera meminta rakyat berhenti mengejek dan mengolok-olok presiden. Demikian pula dengan Pak Jokowi. Agar tidak terus menerus menjadi bahan ejekan dan penghinaan. Sebaiknya Jokowi mundur dari jabatan presiden. Sehingga presiden dan istana tetap terhormat dan berwibawa di hadapan rakyat. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.
PKI di Balik Retaknya Hubungan Jenderal Yani dengan Bung Karno (Bagian Kedua)
Oleh Selamat Ginting *) Jakarta, FNN - Letnan Jenderal Achmad Yani selaku Menteri/Panglima Angkatan Darat meminta stafnya untuk mengkaji usulan Ketua Comite Central (CC) Partai Komunis Indonesia (PKI) DN Aidit. Aidit mengusulkan Angkatan Kelima di luar Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Angkatan Kelima adalah buruh dan tani dipersenjatai untuk membantu ABRI dalam menghadapi ancaman nekolim (neo kolonialisme) yang terus memperkuat tentaranya di Malaysia. Jenderal Yani menugaskan lima orang jenderal, yakni: Mayor Jenderal Siswondo Parman, Mayor Jenderal Soeprapto, Mayor Jenderal MT Haryono, Brigadir Jenderal DI Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Soetoyo Siswomihardjo. “Angkatan Kelima tidak perlu, oleh karena kita telah mempunyai pertahanan sipil (hansip) yang telah dan selalu bisa menampung semua kegiatan bela negara,” begitulah hasil rumusan dari tim perumus yang terdiri dari lima jenderal yang bertugas di Markas Besar Angkatan Darat tersebut. Penolakan Jenderal Yani dan lima jenderal terhadap Angkatan Kelima harus dibayat mahal. Keenamnya bersama Jenderal Abdul Haris Nasution diisukan sebagai Dewan Jenderal yang anti Nasakom (Nasional, Agama, Komunis) dan tidak mendukung kebijakan Presiden Sukarno. Padahal Sukarno menyetujui pembentukan Angkatan Kelima tersebut. Bahkan pada pidato Presiden Sukarno 17 Agustus 1965 yang ditulis Wakil Ketua CC PKI Nyoto, Bung Karno justru menyatakan, mempersenjatai massa buruh dan tani merupakan gagasan pribadinya. “Saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan yang diberikan kepada gagasan saya untuk mempersenjatai buruh dan tani,” ujar Sukarno. Kemudian Sukarno menambahkan, ”Saya akan mengambil keputusan mengenai ini, dalam kapasitas saya selaku Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata…”. Entah keputusan apa yang dimaksud Sukarno tersebut. Yani menyadari keputusan Angkatan Darat bertentangan langsung dengan Presiden Sukarno dan PKI. Tapi ia meyakini bahwa inilah sikap Angkatan Darat. DN Aidit memang cemas, karena PKI tidak punya tentara, seperti di RRT. Padahal kata pemimpin partai komunis Cina, Mao Tse Tung, kekuasaan itu lahir dari ujung bedil. Karena itulah PKI merasa perlu mempersenjatai buruh dan tani. Jumlahnya sekitar 15 ribu orang dengan rincian buruh 5.000 dan tani 10 ribu orang. Yani kecewa, karena Sukarno terpengaruh bahkan sangat mesra dengan komunis. Angkatan Darat mencatat, PKI sejak Mei 1965 terlihat begitu intensif melakukan aksi massa sepihak yang dibungkus dengan pelaksanaan landreform. Misalnya di Mantingan Jawa Timur, massa komunis yang dipelopori anggota Barisan Tani Indonesia (BTI) berusaha mengambil paksa tanah wakaf milik Pondok Pesantren Gontor di Ponorogo. Terjadi konflik massa para santri melawan BTI serta massa PKI. Yani juga sangat marah ketika PKI mengeroyok dan mencincang Pembantu Letnan Dua (Pelda) Sujono di Bandar Betsy, Simalungun, Sumatra Utara. Aidit berkelit bahwa tindakan PKI di Bandar Betsy sebagai tindakan revolusioner sebagai awal dari pelaksanaan tuntutan landreform untuk memenuhi komando Presiden Sukarno. “Kami diminta Bapak mencari koran yang memberitakan kasus Pelda Sujono tewas dibantai PKI di Bandar Betsy, Sumatra Utara,” kata Amelia Yani, putri ketiga dari Jenderal Achmad Yani dalam perbincangan dengan Selamat Ginting yang ditayangkan chanel youtube SGinting Offcial akhir Oktober 2021 lalu. Bagaikan Ibukota Komunis Peristiwa 14 Mei 1965 di Bandar Betsy dianggap angin lalu oleh PKI. Sepanjang Mei 1965, PKI justru gencar melempar isu Dewan Jenderal sebagai jenderal-jenderal yang akan menggulingkan Presiden Sukarno. Mereka terus memaksakan Angkatan Kelima. Dalam merayakan ulang tahun PKI tahun 1965, kaum komunis merayakannya besar-besaran. Tamu-tamu berdatangan dari negara-negara komunis, seperti Republik Takyat Tiongkok atau Cina, Albania, Korea Utara, Vietnam Utara, dan Partai Komunis dari Uni Soviet. Jakarta saat itu seperti ibukota negara komunis. Gambar Sukarno, DN Aidit, Lenin, dan Karl Marx, Engels, Stalin dipajang di sejumlah jalan utama Ibukota. “Kami terkejut, ternyata pembantu rumah kami adalah simpatisan PKI. Dia membawa bendera palu arit dan ikut dalam pawai di Gelora Senayan. Belakangan kami baru menyadari, jangan-jangan dia PKI yang memantau aktivitas Pak Yani di rumah. Sebab setelah peristiwa pembunuhan terhadap bapak, pembantu itu menghilang,” ujar Amelia Yani. Pawai besar-besaran membuat Jakarta dan seluruh Pulau Jawa menjadi merah oleh bendera palu arit. Presiden Sukarno menyambut gembira dengan suasana gemuruh di stadion Gelora Senayan, Jakarta. Menggunakan pakaian Panglima Tertinggi lengkap dengan pita tanda jasa, brevet dan tongkat komandonya. Ia memeluk Ketua CC PKI DN Aidit dengan mesra. Disambut ratusan ribu massa seperti menggoyang Stadion Senayan. “Apa sebab PKI bisa jadi demikian besar? Oleh karena PKI konsekuen progresif revolusioner. Aku berkata, PKI yo sanakku, ya kadang-ku, yen mati aku melu kelangan,” kata Bung Karno bersemangat. PKI pada 1965 beranggotakan tiga juta orang, Pemuda Rakyat (sayap pemuda PKI) tiga juta orang, dan simpatisan 20 juta orang. Selain memuji PKI, Sukarno kembali menegaskan sikapnya mengenai Nasakom, seperti tahun 1926. Awalnya Sukarno menggunakan istilah Nasionalis, Islam, Marxis. Kemudian diubah menjadi Nasionalis, Agama, dan Marxis (Nasamarx). Akhirnya menjadi Nasakom. Ide yang ditentang mantan Wakil Presiden Moh Hatta, Jenderal AH Nasution dan Jenderal Ahmad Yani selaku pimpinan ABRI. Pujian terhadap PKI kemudian diimplementasikan Sukarno dengan memberikan Bintang Mahaputra untuk DN Aidit pada 17 Agustus 1965. PKI semakin mendapatkan angin menjadi anak emas Presiden Sukarno. Dua pekan setelah itu, massa PKI melakukan demonstrasi besar-besaran di Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Inggris di Jakarta. Bahkan masa menerobos dan membakar kedutaan besar Inggris. Menghadapi massa yang tidak terkendali, Angkatan Darat menyelamatkan sejumlah diplomat Inggris dari amukan massa yang beringas. “Terima kasih dari saya seorang nekolim (neo kolonialisme),” begitulah karangan bunga yang dikirimkan Duta Besar Inggris di Jakarta Andrew Graham Gilsrist. “Karangan bunga itu diberikan, karena personel Angkatan Darat menyelamatkan para diplomat dari amukan massa dan api yang membakar kedutaan Inggris. Tapi kemudian dijadikan isu oleh PKI bahwa Jenderal Yani sebagai antek Inggris. Sekaligus menjadi dasar dibuatnya dokumen Gilchrist yang berbunyi ‘our local army friends’ oleh biro khusus PKI yang dipimpin Syam Kamaruzaman,’ kata Amelia Yani. Jenderal Yani memang pernah bersekolah militer di Inggris pada 1955. Tentu saja dikirim oleh negara untuk memperdalam ilmu militer. Namun di depan Sukarno, Yani membantah sebagai antek Amerika maupun Inggris. “Anti komunis bukan berarti menjadi antek Amerika dan Inggris. Negara yang menyekolahkan saya ke Amerika dan Inggris. Bukan maunya saya sebagai tentara harus sekolah di mana,” kata Amelia Yani menirukan ucapan ayahandanya yang ditulis dalam buku catatan Yani. Hubungan dengan Sukarno Yani yang semula akrab dengan Presiden Sukarno, lama-lama akhirnya berpisah jalan. Ia menolak ide Nasakom, karena sudah ada ideologi negara, Pancasila. Sebagai personel TNI telah ia disumpah untuk menjunjung ideologi Pancasila. Bukan ideologi lain. Ia juga menolak ide Angkatan Kelima yang digagas PKI dan Bung Karno. Seperti diungkap di atas, tim Yani di Staf Umum Angkatan Darat sudah mengkaji masalah Nasakom dan Angkatan Kelima. Hasilnya menolak dua hal tersebut. Kelima Jenderal dalam tim tersebut bersama dengan Jenderal Yani dan Jenderal AH Nasution akhirnya harus menelan pilpahit, masuk dalam daftar penculikan dan akhirnya dibunuh pada 1 Oktober 1965. Hanya Jenderal Nasution yang selamat. Amelia Yani juga menceritakan bahwa hubungan keluarganya dengan keluarga Sukarno tergolong baik dan akrab. Bahkan Yani dan istri kerap membantu Ibu Negara Fatmawati yang keluar dari istana, karena kecewa Sukarno kawin lagi. “Ibu saya suka membantu Bu Fatmawati yang tiinggal di rumah kecil menyendiri, tidak lagi di Jalan Sriwijaya. Bapak juga beberapa kali meminta ajudan Mayor Subardi mengirimkan makanan dan bantuan lain untuk Bu Fatmawati,” ujar Amelia. Setelah peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap Jenderal Yani, lanjut Amelia, istri-istri Bung Karno juga mengunjungi rumah keluarga Yani di Jalan Lembang. Terutama Hartini dan Dewi. Bahkan Dewi yang berasal dari Jepang, hampir tiap hari menghibur istri Jenderal Yani. “Bu Dewi tentu saja ke sini atas perintah Presiden Sukarno sekaligus menawarkan agar Ibu kami bersedia mengelola Sarinah Jaya. Tapi ibu menolak, karena sudah terlanjut kecewa dengan sikap Presiden Sukarno.” Nyawa tidak bisa ditukar dengan harta. Yayuk Ruliah Sutodiwiryo kehilangan respek pada Presiden Sukarno setelah kematian suaminya yang tragis. Padahal sebelumnya, ia merasa senang sekali tatkala Bung Karno hadir dalam acara syukuran rumah baru keluarga Yani di Jalan Suropati. Namun rumah tersebut hanya dihuni selama satu tahun. Yayuk juga kerap menampung curahan hati Fatmawati, istri ketiga Presiden Sukarno. “Setelah bapak gugur, Ibu tidak mau lagi bicarakan tentang Bung Karno, sudah terlanjur kecewa,” ujar Amelia dengan rasa sedih. Ungkapan-ungkapan Amelia Yani dapat disaksikan dalam channel youtube SGinting Official. Penulos adalah Pengamat Komunikasi Politik dan Militer.
Agus Widjojo dan Pandangan Nyeleneh Soal TNI
By M Rizal Fadillah SETELAH membuat heboh dengan pandangan bahwa rakyat itu milik Presiden karena setelah selesai Pilpres maka kedaulatan rakyat selesai, kini muncul lagi pandangan aneh yaitu TNI agar memiliki atau bahkan menjadi Partai Politik. Dua pandangan tidak rasional ini tentu membuat publik menilai ada masalah apa pada Agus Widjoyo. Pengangkatan Agus menjadi Duta Besar Philipina menjadi dipertanyakan kapasitas dan kelayakannya. Bila sekadar 'membuang' tentu dapat dipahami, akan tetapi jika itu adalah promosi nampaknya kurang pantas dan pas. Agus Widjoyo sedang mengalami cara berfikir aneh, entah trauma atau mungkin memasuki masa tua. TNI menurut UU No 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 ayat (1) memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam menunaikan tugas pokok di atas, TNI harus manunggal dengan rakyat. Bukan saja saat perang tetapi juga saat damai. Karena apa yang menjadi tugas tersebut nyatanya adalah kebutuhan dan kepentingan rakyat pula. Pandangan Letjen Purn Agus Widjoyo bahwa TNI itu manunggal dengan rakyat hanya saat perang saja jelas keliru. Demikian juga pandangan tidak tepat bahwa TNI saatnya untuk bergerak ke ruang politik dengan membentuk atau menjadi partai politik. TNI manunggal dengan rakyat di saat damai berkaitan dengan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Tema HUT TNI 5 Oktober 2021 "Bersatu berjuang kita bisa menang" adalah mengingatkan TNI sebagai tentara rakyat dan tentara pejuang. Bersatu dengan segenap rakyat Indonesia berjuang bersama rakyat memenangkan aspirasi kerakyatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Aspirasi kerakyatan yang harus juga diperjuangkan dan dimenangkan oleh TNI saat ini antara lain : Pertama, memperkecil kesenjangan antara kaya dan miskin, elit dan kesemestaan, kemewahan dan kesederhanaan, Jenderal dan Prajurit. Kedua, menghapus oligarkhi dan berupaya untuk mengembalikan demokrasi sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ketiga, mengubah orientasi hukum yang lebih memihak pada kekuasaan dan pemilik modal menjadi lebih adil dalam melindungi yang lemah. Keempat, sebagai alat negara yang menjadi tentara rakyat. TNI tidak boleh menjadi alat Pemerintah apalagi sebagai alat Presiden semata. Kelima, tidak tergoda untuk kembali berdwifungsi apalagi membentuk atau menjadi partai politik. Fasisme harus dicegah. Pandangan Letjen Purn Agus Widjoyo itu tidak mengarahkan TNI untuk menjadi tentara rakyat dan tentara pejuang. Bahkan menjauhkan dari rakyat, berpihak pada oligarkhis, bahkan dapat mengarah pada junta militer atau negara fasis. Berharap sukses pada tugas diplomatik sebagai Duta Besar di negara Filipina menjadi berlebihan. Pak Agus Widjoyo sebaiknya menikmati masa istirahat bersama keluarga di Manila. Congratulations to the Ambassador Agus Widjoyo. *) Analis Politik dan Kebangsaan
Ketika Jokowi Pemimpin Dunia; Momentum Mengakhiri Kekuasaan Perusak Lingkungan dan Pengeruk SDA Indonesia
Agenda mendesak Presiden Jokowi adalah menyelamatkan Pertamina dari para aktor perusak lingkungan. Oleh Salamuddin Daeng Mari belajar dari berbagai peristiwa paling penting di tanah air dalam masa pemerintahan Jokowi. Beberapa peristiwa tersebut adalah, pertama Presiden Jokowi tampaknya mau menuntaskan kasus Korupsi BLBI, namun tiba-tiba dihadang dengan Tim Perdata BLBI. Aneh jelas BLBI adalah masalah korupsi, kok bisa akan diselesaikan secara perdata. Di mana manaruh muka presiden di mata dunia? Padahal uang BLBi inilah yang paling berkontribusi merusak lingkungan pasca reformasi. Kedua, Presiden Jokowi mau menjalankan Mutual Legal Assitance (MLA) untuk menyita aset para koruptor yang disimpan di rekening rahasia di luar negeri, namun mereka lawan dengan Tax Amnesty Jilid 1 dan Jilid 2. Jelas yang mau disita negara itu adalah uang haram, hasil pencurian sumber daya alam dari Indonesia dan hasil korupsi di Indonesia, tentu saja ini bukan masalah perdata pajak yang bisa di-tax amnesty-kan. Padahal yang kotor inilah yang masuk menjarah SDA Indonesia dan berkontribusi besar merusak lingkungan. Ketiga, Presiden Jokowi mau menjalankan agenda perubahan iklim dengan menandatangani perjanjian perubahan iklim COP 21 Paris 2016 lalu. Akan tetapi mereka lawan dengan Pertamina, dengan proyek dan mega proyek dalam rangka melanjutkan kerusakan lingkungan, memanjakan para perusak hutan melalui Pertamina. Bagian ketiga ini akan saya jelaskan bagaimana mereka menjadikan Pertamina untuk.melawan Jokowi dalam menjalankan agenda perubahan Iklim? Sebagaimana diketahui bahwa isu iklim ini telah dimulai dengan isu kerusakan hutan di Indonesia. Seluruh dunia sudah bersepakat bahwa sumber kerusakam hutan Indonesia adalah sawit dan batubara. Presiden Jokowi mengetahui itu semua. Maka tahun 2016 presiden menandatangani dua upaya penting, yakni: Presiden Menandatangani MLA untuk menyita aset para bandit internasional hasil menjarah kekayaan alam Indonesia khususnya sawit dan batubara selama berpuluh puluh tahun dan menjadi penyebab utama kerusakan hutan dan lingkungan. Namun upaya presiden ini mereka hadang oleh tax amnesty. Siapa di balik tax amnesty, sementara Presiden sudah menandatangani MLA dan DPR sudah mengesahkan MLA menjadi UU. Lalu segera setelah menjadi presiden, Jokowi menandatangani kesepakatan perubahan iklim, untuk mengakhiri praktek penjarahan hutan, penjarahan sumber daya alam sawit dan batubara dan sekaligus mengakhiri supremasi para bandit. Namun hal ini dilawan dengan mega proyek sawit dan batubara melalui Pertamina, mengunakan sumber keuangan Pertamina. Bagian kedua ini akan saya jelaskan bagaimana Pertamina "diperas seperti handuk" oleh para bandar yang merupakan dalang kerusakan hutan Indonesia. Caranya dengan memaksakan proyek bio diesel mencampur solar dengan minyak sawit. Mereka memanipulasi situasi kepada presiden bahwa mencampur solar dengan minyak sawit sejalan dengan agenda iklim. Mana mungkin! Sawit adalah sumber kerusakan hutan yang paling dimusuhi dan solar adalah sumber masalah energi kotor bersubsidi yang ditenggarai digunakan dalam mobilisasi komoditas sawit dan batubara. Namun langkah ini telah berhasil memeras uang Pertamina dengan kewajiban membeli 9 juta kl sawit kepada para bandar sawit. Masalah para bandit SDA telah berhasil ubah menjadi masalah Pertamina dalam bidang lingkungan hidup sekarang. Tapi itu ternyata belum cukup, sekarang mereka tengah berusaha memanipulasi isu perubahan iklim dengan proyek, mega proyek gasifikasi batubara. Komoditas yang lagi dalam tekakan global yang merupakan sumber utama perubahan iklim, tengah menjadikan Pertamina sebagai bamper. Sekarang dengan gasifikasi maka masalah kerusakan lingkungan akibat ulah bandit batubara telah diubah menjadi masalah Pertamina. Besok Pertaminalah yang menjadi pembayar pajak perubahan iklim yang akan dipungut Sri Mulyani. Kena lagi Pertamina deh! Sekarang Jokowi sudah menjadi pemimpin dunia, untuk dua agenda besar dunia sekaligus yaitu memimpin organisasi G20 dan memimpin COP 26 Inggris, keduanya akan menentukan masa depan dunia, dan tentu saja masa depan para bandit sumber daya alam dan bandit keuangan Indonesia. Jadi bagaimana presiden Jokowi akan mengukir prestasi sebagai pemimpin dunia? *) Peneliti AEPI
Akhir Amerika Akan Sangat Mengerikan? Begini Kata Al Quran
Oleh Anwar Hudijono BETAPA imperium Amerika akan berakhir secara sangat mengerikan. Begitu bayangan banyak kalangan. Dan babak akhir itu sudah sangat dekat. Ibarat matahari kini mendekati garis cakrawala barat. Cahayanya temaram. Bahkan perhitungan waktu itu seperti dipercepat setelah keok melawan pasukan Jamiyah Mujahidin Taliban di Afghanistan. Seperti dalam pertandingan tinju, Amerika kalah dengan melempar handuk karena tidak sanggup lagi melanjutkan pertarungan. Lantas langsung meninggalkan ring dengan menangis. Berjalan sempoyongan. Mukanya ditekuk untuk menyembunyikan wajahnya yang bonyok babak belur. Nista dan hina. Merunut sejarah akhir imperium yang pernah ada seperti Yunani, Romawi, China, Mongol, Rusia yangtamatnya dimulai dengan proses perapuhan dan pembusukan dari dalam. Nah proses perapuhan dan pembusukan Amerika sudah banyak ditelaah oleh para ahli secara ilmiah.Misalnya, Nom Chomsky, Thomas Piketty, Jeffrey Sachs, Joseph Stiglitz, Chris Hedges, Francis Fukuyama, Fareed Zakaria, C Jon Delogu, Emmanuel Todd, Johan Galtung. Ada juga yang menyampaikan lewat film seperti Red Sparrow, The Social Dilemma, Amerikan History X. Pembaca yang ingin mendalami, silakan baca buku-buku penulis di atas. Juga bisa disimak di YouTube. Bisa searching di Google. Bagus juga nonton filmnya. Ini memang artikel opini jaman now. Tidak selalu menyuapi pembacanya. Tetapi mengajak pembacanya untuk mencari, berpikir, berkonstemplasi sehingga sama-sama menjadi musafir pencari ilmu. Berarti ibaratnya menjadi penyelam. Soalnya jaman kekinian betapa langkanya penyelam pencari ilmu. Kebanyakan orang memilih berselancar menari bergelak tawa di antara ombak. Ada juga yang memandang dengan perspektif nubuat. Amerika berpenduduk mayoritas Kekristenan. Kalangan tokoh Kekristenan ada yang berpandangan, dulunya Amerika dikenal melayani Yesus dan sebagai penyebar Kekristenan ke seluruh dunia. Tapi berbalik 180 derajat menjadi pelayan Anti-Christus. Ribuan gereja kosong. Yang masih ada pun dengan jamaan yang terus menipis. Amerika menjadi bagian pasukan Lucifer (Iblis) yang akan melawan tentara Tuhan dalam Harmageddon (perang terbesar akhir jaman). Akhirnya bisa dipastikan akan luluh lantak seperti serpihan jelaga ilalang yang diterbangkan angin. Pohon yang Buruk Pandangan saya atas fenomena imperium (kekaisaran) Amerika kini bertolak dari pemahaman saya atas ayat-ayat Al Quran. Karena ini hasil pemahaman saya, maka kebenarannya tetap relatif sesuai dengan keterbatasan akal pikiran saya. Adapun kebenaran Al Quran itu mutlak.Tingkat kebenaran pemahaman saya atas ayat Quran tidak sama dengan kebenaran ayat Quran itu sendiri. Rabbi a’lam (Tuhan Maha Tahu). Bagi saya imperium Amerika saat ini seperti apa yang dituliskan Quran surah Ibrahim ayat 26. “Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat (tegak) sedikitpun.” Pohon yang buruk ini kebalikan pohon yang baik (ayat 24). Pohon yang baik itu akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Menghasilkan buahnya pada setiap waktu atas ijin Allah. Tuhan memberi banyak kelebihan terhadap Amerika. Kekayaan alam yang luar biasa. Sebagian penduduknya cerdas sehingga mampu menjadipionir kemajuan sains. Ibarat pohon yang tumbuh besar, bahkan menjadi terbesar. Tapi sayangnya yang merawat pohon ini Yakjuj dan Makjuj. Golongan fasad (membuat kerusakan di atas bumi). Maka menjadilah pohon yang buruk. Tentunya menghasilkan buah yang buruk pula. Menyebarkan fasad di atas bumi. Bukan sekadar kerusakan dalam arti fisik seperti hutan gundul, pencemaran udara. Tapi kerusakan bersifat substantif seperti paganisme (kekafiran), fasik, dhalim, syirik, sombong, takabur. Amerika menjajah. Menindas. Merampok. Membunuh. Menentang Tuhan. Mencampakkan nilai-nilai kemanusiaan. Mensahkan dan mengembangkang-biakkan LGBT. Memecah belah umat manusia. Menuhankan riba. Amerika menyebarkan terorisme. Bahkan Noam Chomsky menyebut Amerika itu teroris nomor satu dunia. Terorisme terbesar adalah ketika Amerika menjatuhkan nuklir (bom atom) di dua kota Jepang Hirosima dan Nagasaki tahun 1945 yang menewaskan rsatusan ribu jiwa. Penjatuhan nuklir di Hirosima didasari balasan atas hancurnya basis militernya di Perl Harbour, Hawaii oleh Jepang. Tapi Amerika membalas dengan menghancurkan fasilitas sipil. Ini sama sekali tidak adil. Adapun nuklir di Nagasaki adalah untuk uji coba nuklir yang berbahan plutonium. Sebab yang dijatuhkan di Hirosima itu nuklir berbahan uranium. Bayangkan nyawa manusia dijadikan uji coba senjata. Sangat sangat kejam dan menindas. Sejak itulah Amerika ditakuti oleh bangsa-bangsa di dunia. Yang ditakutkan bahwa sangat mungkin Amerika berbuat seperti di Hirosima dan Nagasaki. Menggenggam Bara Api Aksi terorisme diduga juga mereka lakukan pengeboman atau menabrakkan pesawat ke WTC, 11 September 2001. Mereka sebenarnya hanya meniru Kaisar Nero yang membakar kota Roma agar punya dalih membangun ibukota baru. Salah satu misi terselubung pengeboman WTC adalah untuk kepentingan industri militer. Untuk bisnis. Tapi yang dijadikan kambing hitam Islam. Inilah yang menyulut kebencian dan fobia terhadap Islam di seluruh dunia. Islam jadi musuh manusia sejagat. Islam diidentikkan dengan terorisme.Sampai-sampai banyak orang Islam sendiri yang alergi dan benci kepada agamanya. Takut menyandang identitas muslim dan menjalani syariat Islam seolah seperti harus menggenggam bara api. Amerika boleh dibilang menjadi pemimpin golongan mufsidun (melakukan perusakan di atas bumi). Amerika ibarat gugusan awan hitam gelap yang terus berupaya menutup cahaya matahari. Menjadi subyek dhulumat (kegelapan) yang berusaha menutup nur (cahaya) Ilahi. Amerika seperti drone (pesawat tanpa awak) yang dikendalikan oleh tangan yang misterius (invisible hand) yaitu Yakjuj dan Makjuj. Nah, siapa Yakjuj dan Makjuj itu? Mereka adalah elite Yahudi penyembah setan yang membentuk persekutuan rahasia. Keberadaan mereka sejak jaman Rasulullah Daud. Mereka berusaha merebut tahta Daud yang hendak diwariskan kepada Sulaiman. (Quran: As Shad 34). Tentang Yakjuj dan Makjuj dalam pemahaman mutakhir, insya Allah akan saya tulis di lain kesempatan. Semoga Allah meridhai. Yang jelas jika Amerika tetap diatur oleh Yakjuj dan Makjuj, akhir nasib sejarahnya bisa seperti bangsa-bangsa mufsidin seperti Yahudi, Ad, Tsamud, kaumnya Nabi Luth. “Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan.” (Quran: Ibrahim 28). Dan ingat hukum Allah itu tetap. Tidak pernah mencla mencle. Gonta-ganti mengikuti pesanan dan bisa dibisniskan. “Hukum Allah yang telah berlaku sejak dulu, kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.”(Quran: Al Fath 23). Seluruh rakyat Amerika harus merenungkan,memikirkan babak akhir yang sangat mengerikan itu. Selagi masih ada waktu bertobat, berbenah dan menebus semua kesalahan. “Katakanlah, wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Quran: Az Zumar 53). Astaghfirullah. Rabbi a’lam. Mohon dengan hormat telitilah tulisan ini. Jangan langsung like and share. Ini era disinformasi di mana informasi dapat menggelapkan hati manusia. Bahkan dapat menghancurkan suatu bangsa. Begitulah amanat Quran surah Al Hujurat 6. Penulis Veteran Wartawan dan Penulis Tinggal di Sidoarjo
Mabuk Kekuasaan
Oleh: Yusuf Blegur Seperti orang yang mabuk karena minuman alkohol atau kecanduan narkotika, ada satu titik atau momen saat orang itu memiliki kesadaran. Saat pengaruh alkohol dan narkotika yang dikonsumsinya selesai, seketika orang itu bebas dari rasa seperti kehilangan keseimbangan fisik dan psikis, penuh khayalan dan diselimuti halusinasi. Setidaknya orang itu terhindar dari perbuatan yang bisa membahayakan dan mencelakakan dirinya maupun orang lain, karena pengaruh mabuknya. Kesadaran yang penting yang membuatnya memiliki rasa malu dan kehormatan serta tidak merugikan dan berbuat dzolim kepada orang lain. Beda halnya dengan kekuasaan. Kalau ada seseorang atau sekelompok orang yang mabuk kekuasaan. Maka mereka akan sulit melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan. Baik pada saat bernafsu menginginkannya, memilikinya atau saat kekuasan terlepas dari genggamannya. Lebih parahnya lagi, bagi orang yang mabuk kekuasan. Dampaknya tidak hanya berlaku bagi dirinya sendiri. Mabuknya bisa ikut dirasakan oleh lingkungan terdekatnya. Termasuk kawan, saudara dan keluarganya. Meskipun orang-orang dalam dan disekelilingnya tidak ada hubungannya. Pada akhirnya mereka semua ikut merasakan juga dan mengalami mabuk kekuasaan. Bahkan mabuknya terasa berkepanjangan. Terus terasa dan susah hilang hingga sampai ke anak cucu. Kalau rasa mabuk itu turun temurun dari generasi ke generasi. Maka yang terjadi adalah trah mabuk. Mabuk yang membentuk klan atau sindikat kekuasaan. Dalam istilah politik kekinian, mungkin itu yang disebut oligarki. Wanita, Harta dan Tahta Menyoal perempuan, harta dan jabatan. Meskipun semuanya diwanti-wanti atau diberi catatan khusus terhadap pengaruh dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Baik perempuan, harta dan jabatan. Dalam kasus tertentu sering menimbulkan konflik dan kekacauan. Bahkan pembunuhan pertama di dunia terjadi karena dipicu seorang perempuan. Tidak hanya pada urusan negara, korelasinya juga bisa terjadi pada kehidupan organisasi, rumah tanggga dan pribadi seseorang. Bahkan bisa juga ikut merusak lingkungan alam semesta. Mabuk yang memiliki daya rusaknya begitu luas dan seperti mewabah. Banyak para pejabat dan pemimpin atau seseorang yang memiliki ranah mengurusi hajat orang banyak. Pernah terseret dan mengalami masalah yang pelik karena terlibat soal-soal tersebut. Bahkan ada empiris dan menjadi kaidah moral baik secara hukum positif maupun agama. Menegaskan kekuasan dan kehidupan manusia bisa jatuh dan hancur karena masalah perempuan, harta dan jabatan. Sebagai hasil dari penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberadaan perempuan, adanya harta dan jabatan. Semuanya pasti dibuat berdasarkan fungsi dan perannya. Tidak ada penciptaan apapun di muka bumi ini yang sia-sia. Sekecil apapun hingga yang tak terlihat kasat mata. Tanpa terkecuali ada maksud dan tujuannya. Apalagi jika bicara kehadiran perempuan. Sebagai contoh, sosok perempuan merupakan salah satu makhluk mulia yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta' ala. Perempuan dapat dikatakan sebagai awal peradaban manusia. Apalagi jika seorang perempuan telah menjadi ibu. Ia memiliki tugas dan peran penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Begitu juga dengan kehadiran perempuan, harta dan jabatan. Pasti memiliki fungsi dan tujuan yang baik bagi kehidupan manusia. Layaknya memahami dualisme pada setiap manusia dan sesuatu atau benda. Maka berlaku juga pada penempatan dan eksistensi perempuan, harta dan jabatan tertentu. Keberadaannya secara fitrah bisa menghasilkan solusi dan bisa juga membawa distorsi. Selain digunakan pada hal yang tepat dan waktu sesuai kebutuhannya. Masalah kadar atau proporsinya juga sangat menentukan apakah menjadi maslahat atau mudharat. Begitupun dengan kekuasaan yang berorientasi pada perempuan, harta dan jabatan. Jika digunakan berlebihan dan dipaksakan. Ia hanya seperti orang mabuk. Orang yang mabuk kekuasaan dan menggunakannya tanpa kesadaran. Hanya akan menghasilan sesuatu yang tidak ideal. Keluar dari fungsi dan tidak bisa memberi bermanfaat , terlebih bagi khalayak. Bahkan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kesalahan itu dapat menimbulkan kerusakan yang vital dan menyeluruh. Dalam hal memaknai dan menggunakan kekuasan yang berlebihan. Seseorang atau kelompok yang ada dalam kekuasaan. Dapat dipastikan kehilangan motivasi yang baik dan tujuan utamanya. Mabuk kekuasaan sejatinya memutus relasi harmonis Ketuhanan dan kemanusiaan. Kekuasaan menjadi tidak bermakna, kehilangan fungsi dan bahkan menjadi alat yang represif dan menindas. Demi kesenangan sesaat di dunia. Demi kepuasan sempit yang bakal menghimpitnya kelak. Demi mempertahankan kekuasaan yang suatu saat harus dipertanggungjawabkannya. Tidak sekedar menikmati fasilitas seperti kemudahan dan kemewahan hidup. Distorsi kekuasan menjadi sarana menumpuk kekayaan yang didapat bukan dari haknya. Apalagi sampai merampok hak rakyat dengan dalih dan siasat konstitusi. Kekuasan berwujud dari penyalahgunaan wewenang dan unjuk kekuatan. Lebih dari sekedar soal materil. Kekuasan juga mampu melakukan intervensi terhadap perilaku dan ruang gerak orang banyak. Mengatur dan memerintah kehidupan orang sampai ranah pribadi sesuai keinginannya. Dengan cara-cara memaksa, menggunakan kekerasan dan semua daya dukung kekuasaan yang melemahkan rakyat. Dari situlah kekuasaan menjelma menjadi tirani. Bertindak dan berperilaku diktator. Kekuasaan pada fase tertentu dipandang telah menjadi tujuan hidup banyak orang. Posisi itu dianggap sebagai pencapaian tertinggi dari keberadaan dan eksistensi seseorang atau kelompok. Kekuasaan ditempatkan menjadi cara paling prestisius dan berkelas untuk mendapatkan kenikmatan hidup. Kekuasaan tak ubahnya menjadi candu. Sesuatu yang begitu memabukkan. Bagaimanapun dan dengan segala cara dilakukan untuk meraih kekuasaan. Apalagi bagi yang pernah tahu, mendengar ataupun yang sudah pernah merasakannya. Mendapatkannya seperti menjadi keharusan. Banyak orang begitu bernafsu dan ingin berburu kekuasaan. Mungkin sensasinya melebihi kenikmatan saat merasakan alkohol dan narkotika. Kekuasaan yang menyebabkan rasa mabuk yang sesungguhnya. Mabuk yang tak terbatas dan sepanjang jaman. Menariknya. Begitu banyaknya orang gandrung dan mabuk pada kekuasaan. Orang semakin lalai dan tidak sadar. Bahwasanya kekuasaan itu cenderung korup. Semakin orang itu baik dan amanah, semakin takut ia mengemban jabatan. Kekuasaan merupakan harga yang harus dibayar mahal oleh siapapun yang mendudukinya, baik di pengadilan dunia dunia maupun pengadilan akherat. Bagaimana mungkin rasa mabuk kepayang itu bisa menghadirkan kemakmuran dan keadilan bagi rakyat?. Bagaimana mungkin rakyat bisa berharap dan mengantungkan hidupnya pada para pemimpin pemabuk itu?. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Humam Luhur Berdikari.
Kegagalan Penyaluran Solar Subsidi Menjadi Masalah Serius Bagi Pemerintah Jokowi
Oleh : Salamuddin Daeng *) Kelangkaan Solar Mengapa Terjadi? Kelangkaan BBM jenis solar dalam beberapa pekan terakhir telah menimbulkan keresahan masyarakat. Kelangkaan solar terutama solar bersubsidi yang merupakan kebutuhan angkutan umum, angkutan sembako, transportasi umum darat dan laut, telah menimbulkan kepanikan. Media massa memberitakan ribuan kendaraan antre berjam jam di berbagai wilayah tanah air, di Sumatera, Jawa dan Kalimantan serta Sulawesi agar dapat memperoleh jatah solar subsidi. Berbagai spekulasi muncul mengenai penyebab kelangkaan solar. Para pengamat migas ada yang menyatakan bahwa kelangkaan solar subsidi ini dikarenakan oleh kuota yang terbatas. Ada juga yang berpandangan bahwa ini bukan masalah kuota, namun karena sistem penyaluran solar subsidi yang salah. pembagian kuota solar berdasarkan SBPU yang dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas menjadi penyebab antrean panjang di SPBU dan memicu kepanikan di tempat tempat tertentu. Namun ada juga pihak yang berpandangan bahwa ada upaya untuk membesar besarkan isu ini karena ada kelompok yang menghendaki impor solar ditambah. Pihak Pertamina sendiri menyatakan bahwa stok BBM Solar subsidi dalam keadaan cukup. Sepanjang semester I 2021, tercatat sebesar 37.813 kililoter per bulan dan terus meningkat sehingga mencapai 17 persen pada September atau sekitar 44.439 kiloliter. Sementara BPH migas menyatakan telah melakukan relaksasi kuota solar SPBU. Kemungkinan besar maksudnya agar solar dipindahkan dari SPBU yang sepi ke yang rame. Sementara sistem kuota solar per SPBU tetap sama dan peraturan BPH tentang ini tidak diubah, padahal ini juga biang masalah kelangkaan. Namun yang jelas kelangkaan solar masih berlangsung dan masih terus menghantui masyarakat, meskipun konon katanya kalau dibandingkan dengan kuota solar seluruh tanah air, tampaknya memang kuota solar dalam keadaan cukup. Namun antrean solar masih saja berlangsung. Jika ini terus berlanjut maka bisa menjadi masalah politik dan sosial dan pemerintah dapat disalahkan karena tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan UU dengan baik dan benar. Subsidi itu Kewajiban Pemerintah Subsidi BBM termasuk solar adalah amanat UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). dengan demikian maka suksesnya penyaluran subsidi merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan UU APBN. sebaliknya kegagalan dalam penyaluran subsidi merupakan kegagalan dalam pelaksanaan UU APBN. lebih jauh lagi kegagalan dalam penyaluran subsidi pada tingkat tertentu merupakan pelanggaran terhadap UU APBN. Apa konsekuensinya? Presiden dan para pembantu presiden adalah pelaksana UU APBN. mereka adalah eksekutif yang bertanggung jawab penuh dan wajib melaksanakan UU. Jika presiden terbukti melanggar UU APBN makan presiden bisa dimakzulkan. Secara non formil kegagalan pemerintah dalam menyalurkan subsidi BBM dapat memicu gejolak sosial di masyarakat, dan bisa berujung pada protes massa skala luas kepada pemerintah. Secara khusus subsidi BBM diatur dalam UU APBN Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Dalam Pasal 16 ayat (1) Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2O2l direncanakan sebesar Rp175.350.382. 161.000,00 (seratus tujuh puluh lima triliun tiga ratus lima puluh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya ayat (2) Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan ayat (3) Anggaran untuk Program pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, dan/atau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya. selanjutnya ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2O2l sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden. Dalam penjelasan pasal 16 ayat Ayat (2) bahwa Program pengelolaan subsidi dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran guna memberikan manfaat yang optimal bagi pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat. Mengenai fleksibilitas kenaikan anggaran subsidi BB dijelaskan dalam Pasal 17 dinyatakan bahwa ayat (1) Dalam hal realisasi PNBP Migas yang dibagihasilkan melampaui target penerimaan dalam APBN yang diikuti dengan kebijakan peningkatan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG), Pemerintah dapat memperhitungkan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi BBM dan LPG terhadap kenaikan PNBP Migas yang dibagihasilkan. ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi BBM dan LPG terhadap kenaikan PNBp Migas yang dibagihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan UU APBN di atas maka tanggung jawab pengelolaan subsidi solar ada di tangan pemerintah baik dalam menetapkan volume solar subsidi, nilai subsidi setiap liter solari, menentukan alokasi kuota solar bagi setiap wilayah atau setiap SPBU (melalui peraturan BPH migas). Jika terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam pengaturan tersebut maka maka akan membuka peluang kelangkaan solar atau kekacauan lainnya dalam pengelolaan solar bersubsidi. Gagal Mengelola Solar Bersubsidi Solar subsidi sebetulnya merupakan salah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hajat hidup orang banyak. Subsidi konon merupakan pelaksanaan dari amanat pasal 33 UUD 1945. selain itu subsidi solar sebagai strategi pemerintah dalam mengendalikan harga barang dan jasa atau inflasi. Dengan adanya subsidi maka diharapkan stabilitas ekonomi dan sosial akan lebih terjamin. Apa definisi subsidi menurut UU APBN Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021 menyebutkan dalam pasal 1 ayat (12) Program Pengelolaan Subsidi adalah pemberian dukungan dalam bentuk pengalokasian anggaran kepada perusahaan negara, lembaga Pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kemampuan keuangan negara. Dengan demikian kegagalan dalam mengelola solar subsidi, akan menjadi kegagalan pemerintah dalam melaksanakan UU APBN. tidak hanya itu kegagalan dalam mengelola subsidi solar berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap UUD. Jika itu terjadi maka presiden bisa dimaksudkan atau bisa diberhentikan di tengah jalan. Pertanyaannya mengapa pengelolaan solar subsidi bisa gagal? ada beberapa kemungkinan di antaranya : (1) Nilai subsidi solar yang memang sangat kecil. Seberapa besar subsidi solar yang diberikan oleh pemerintah ? Subsidi tetap solar hanya Rp500/liter. Nilai subsidi solar lebih rendah dibandingkan tahun lalu. (tahun 2020: Rp1.000/litert). jika dikalikan dengan volume solar subsidi sebanyak 15,8 juta kiloliter, maka nilai solar subsidi hanya Rp. 7,9 triliun atau hanya 4.5 persen dari keseluruhan nilai subsidi yang disediakan UU APBN 2021. Akibatnya nilai subsidi tidak lagi sesuai dengan beban biaya yang diperlukan untuk menyediakan solar. (2). Pertamina sebagai pelaksana pengadaan dan distribusi solar subsidi kemungkinan besar tidak memiliki uang untuk membiayai pengadaan solar dan biaya distribusinya. Perusahaan Pertamina bisa jadi menderita kerugian akibat peningkatan harga minyak dalam beberapa bulan terakhir, sehingga menimbulkan beban biaya yang sangat besar bagi pengadaan solar subsidi. Sementara solar subsidi sendiri baru akan dibayarkan nanti oleh pemerintah dan sekarang hanya sebagai piutang. (3) Harga solar subsidi dengan harga solar non subsidi yang terpaut sangat jauh. Hal ini menimbulkan moral hazard berbagai pihak yang memiliki kota solar. Mereka dapat menjual solar subsidi kepada pihak yang tidak berhak seharga solar non subsidi. Selain itu konsumen solar subsidi dapat mengambil kentungan secara ilegal dengan menimbun solar subsidi. Atau kemungkinan lain adalah orang orang yang tidak berhak seperti penguasa angkutan sawit, angkutan tambang khususnya tambang batubara menggunakan solar subsidi. Hal ini perlu diselidiki aparat berwajib. Jika memperhatikan kemungkinan di atas sebagai penyebab kelangkaan solar, maka dapat dipastikan kelangkaan solar tidak ada jalan keluar yang sifatnya permanen. kelangkaan solar terbuka peluangnya terjadi secara lebih masiv, dikarenakan untuk mengatasinya butuh perubahan UU APBN dan persetujuan DPR yang kemudian diikuti dengan peraturan presiden untuk menambah nilai subsidi. Selanjutnya pertamina harus dapat mengatasi kesulitan keuangan dengan menagih piutang kepada pemerintah secepatnya. namun tampaknya ini juga tidak mungkin. Jalan keluar lain yakni dengan menaikkan harga solar subsidi agar harganya tidak terpaut jauh dengan solar komersial, namun hal ini juga tidak mungkin dilakukan ditengah kesulitan ekonomi masyarakat dan apalagi pemerintah tak akan ada keberanian untuk itu. Jadi ya siap siapkan saja diri, segala kemungkinan dapat terjadi dalam situasi ekonomi, politik dan kondisi sektor energi khususnya BBM di dunia yang sangat dinamis sekarang ini. Presiden Jokowi bisa saja nanti dianggap gagal mengelola subsidi atau gagal melaksanakan UU APBN, atau gagal melaksanakan UUD 1945. bisa saja kan? *) Peneliti AEPI
RPLC-19 Sebar Samilakor Kepada Milenial
RPLC-19 dalam satu bulan dapat menghasilkan sekitar dua juta botol lebih yang didistribusikan kepada masyarakat. Samilakor dapat diproduksi oleh masyarakat secara individu dalam usaha menjaga kesehatan masing-masing, keluarga dan lingkungan. Oleh: Iriani Pinontoan HARI Sumpah Pemuda ke-93 menjadi pilihan Relawan Pejuang Lawan Covid 19 (RPLC-19) menyebarkan Sari Minuman Rempah Asli Lawan Korona (Samilakor) kepada para milenial di 37 titik di seluruh Indonesia. Di Bekasi, Jawa Barat, kegiatan itu dipusatkan di Pesantren Yayasan Ar Ridwan, Jatiasih. Pilihan terhadap minenial, khususnya pelajar dan mahasiswa karena mereka baru saja mendapat vaksinasi. Minuman imunomodulator itu berdasarkan penelitian epidemologi prediktif, Dr. Tifauzia Tyassuma, mampu meningkatkan imun dan membentuk antibodi agar menjadi kuat menghadapi wabah Coronavirus disease (Covid-19). Minuman herbal tersebut berasal dari tumbuhan asli Indonesia yang murah dan mudah diperoleh. Bahkan, bisa ditanam di halaman rumah. “Ternyata imunitas itu dapat dibuat dari kekayaan hayati rempah-rempah asli Indonesia. Saya melakukan penelitian secara intensif, ternyata formula rempah yang bisa digunakan melawan covid itu cukup sederhana. Dari Sabang sampai Merauke mudah diperoleh. Terdiri dari jahe, kunyit, sereh, jeruk lemon, daun bambu dan gula aren. Formula ini dinamakan Samilakor,” kata Tifauzia saat menyampaikan pesan kepada semua relawan Sebagai pemegang paten, Dokter Tifauzia, Presiden Ahlina Institute ini, mengizinkan siapapun menggunakan formula tersebut atau memproduksinya sebagai usaha kecil berbasis rumahtangga. "Silakan urus perizinannya bagi yang ingin memproduksi, dan tidak perlu membayar royalti kepada saya" ujar Dokter Tifa. Penanganan Covid- 19 bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, perlu melibatkan seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, relawan dan simpatisan lainnya beriniatif membuat ramuan penambah imun dengan memanfaatkan rempah-rempah asli Indonesia. Seluruh masalah kesehatan tidak boleh bergantung pada pemerintah. Masyarakat bisa diajak serta menanganinya, mulai dari pencegahan dan penanganan, hingga perawatan sampai sembuh.Tidak bisa ditangani satu stekholder pemangku atau kepentingan saja. Seluruh komponen bangsa harus terlibat. Tifauzia menjelaskan, selama hampir dua tahun masa pandemi telah terbentuk komunitas seluruh Indonesia yang diberi nama Relawan Perjuangan Covid-19 (RPLC-19). “Selama hampir dua tahun, kami membuat 1.200 lebih komunitas lawan Covid-19, yang disebut RPLC 19. Dalam satu titik, beranggotakan 1.000 sampai 10.000 relawan. Menurut kami, kelompok relawan tersebut sangat penting," ujarnya. Relawan Pejuang Lawan Covid-19 dalam satu bulan dapat menghasilkan sekitar dua juta botol lebih yang didistribusikan kepada masyarakat. Samilakor dapat di produksi oleh masyarakat dalam usaha menjaga kesehatan mereka masing-masing, keluarga dan lingkungan. Setelah launching, Sebar Samilakor Indonesia (SSI) pertama,17 Agustus 2021, beberapa waktu yang lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komisi X DPR RI yang membawahi Bidang Pariwisata dan Budaya menjadikan samilakor menjadi minuman wajib mereka. Minuman tersebut sudah mendapatkan endorse dari Direktur Jenderal Kebudayaan dan Komisi X DPR RI. Bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda ke-93, formula minuman rekondisi itu juga mendapatkan pengakuan dari pemerintah Kota Tangerang Selatan, Banten. Wali kota setempat pun membuat acara khusus menyosialisasikan samilakor. Hari Sumpah Pemuda dipilih sebagai acara Sebar Samilakor Indonesia (SSI II) dari Sabang sampai Papua. Minuman fersebut bukan hanya dapat melawan corona virus, tetapi bisa juga melawan endemik yang ada seperti typhus, demam berdarah, malaria dan diare. Selain anti kuman, minuman itu juga bisa mengatasi diabetes, hipertensi, jantung terkontrol. Ternyata kekayaan hayati Indonesia bisa bermanfaat jika dikelola oleh tangan dan orang yang memiliki ilmu tepat. Pengalaman para relawan saat grafik Covid-19 periode kedua 2021 mencapai puncaknya pada Juni, sari minuman herbal tersebut sangat membantu mereka yang terpajan, khususnya yang mengalami sesak nafas dan diare. Upaya sosialisasi dan sebar samilakor kepada masyarakat luas akan terus dilakukan, meskipun Covid-19 sudah melandai dan menuju epidemi. Pada masa depan, pandemi diperkirakan menjadi epidemi. Bersamaan dengan itu, kata Tifauzia, akan muncul virus-virus purba dan penyakit-penyakit baru lainnya. Keadaan dunia tidak akan terus berubah. “Kita menuju tahun 2022. Tahun yang overwhelming, tak terkendali. Tahun depan masalah kesehatan berbagai multi dimensi akan bermunculan sebagai dampak kerusakan organ-organ tubuh yang tidak disadari selama dua tahun, baik akibat virus maupun vaksin yang disuntikkan ke tubuh manusia," katanya. Penulis, Wartawan Senior FNN.co.id
Terpasung
Oleh Ady Amar *) TERPASUNG punya makna leksikal pada sesuatu yang sempit dan tidak leluasa, bisa bermakna tersekap, terkurung, terkungkung, terpenjara, terbelenggu, terkekang, dan seterusnya. Pokoknya pada hal-hal yang tidak leluasa untuk bergerak. Terpasung pun punya makna struktural, yang itu disematkan tidak pada satu kata, tapi dalam bentuk kalimat untuk memberi aksentuasi makna: ia terpasung dalam kebijakan partai atau ia terpasung oleh jabatan yang melekat. Tentu makna "terpasung" dalam kalimat itu tidak bisa lagi berdiri sendiri sebagai makna tunggal. Menarik jika kata "terpasung" itu disematkan pada Ganjar Pranowo dan Anies Rasyid Baswedan. Dua orang yang digadang-gadang sebagai calon kuat untuk berkontestasi pada Pilpres 2024. Masih lama memang, tapi suara tabuhan menuju Pilpres sudah ditabuh, meski tabuhannya terhalang oleh sebab-sebab tertentu. Tabuhan yang suaranya lamat-lamat, itu bisa sebab mereka "terpasung" oleh kebijakan partai yang belum mau mengusungnya (Ganjar Pranowo). Dan yang lain, oleh sebab jabatan yang melekat, merasa tidak pantas jika harus melangkah lebih jauh (Anies Baswedan). Keduanya menjadi manusia "terpasung", sehingga geraknya menuju Pilpres jadi terhalang. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, tampak mencoba sekuatnya melepas ikatan "pasung", dan karenanya terkesan "melawan" partai yang membesarkannya (PDIP). Tekanan pada partai, seperti manuver, terus diikhtiarkan untuk melepas "pasungan" agar geraknya makin leluasa. Meski partainya setidaknya belum bergeming merespons untuk melepas "pasungan" sebagai petugas partai. Sedang Anies Baswedan yang tidak berpartai, sebenarnya bisa bermanuver lebih lincah lagi. Tapi ia justru "terpasung" oleh bayangan sendiri, dan itu oleh etika yang dipegangnya yang tampak kaku, yakni akan menyelesaikan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta, sesuai amanah yang diemban. Padahal pendukungnya ingin Anies sedikit lentur, tetap bekerja memenuhi janji-janji kampanyenya kepada warga DKI, tapi tidak mengenyampingkan persiapan menuju 2024. Ganjar dan Anies menjadi manusia "terpasung" dengan alasannya masing-masing. Yang satu oleh kebijakan partai, sedang satunya memegang teguh etika yang diyakininya. Itulah gambaran untuk keduanya dalam memaknai kata "terpasung". Dan jika muncul relawan yang mendeklarasikan keduanya, itu sebenarnya bentuk pressure terhadap induk partainya (PDIP), dan yang satu pada kandidat yang sebenarnya bisa membuka "pasungnya" sendiri dengan mudah, tanpa harus "memasung-masungkan" diri dengan etika berlebihan. Akhirnya Deklarasi Ganjar Pranowo meski "terpasung" ia tampaknya lebih siap menyongsong 2024 ketimbang Anies Baswedan, setidaknya itu yang tampak. Maka ambisi keduanya pun bisa tampak dengan jelas, dan itu pasti membuat relawan, khususnya relawan Ganjar Pranowo, akan lebih mudah bermanuver membuat deklarasi. Itu diharapkan bagian dari penguatan elektabilitas kandidat yang diusungnya. Maka, itu tampak dari relawan Ganjar Pranowo yang lebih dulu tampil dengan deklarasi di mana-mana. Tak terhitung di berapa tempat deklarasi itu dilakukan. Bisa jadi itulah yang menyebabkan elektabilitasnya menaik versi lembaga survei, meski itu juga bukan satu-satunya parameter yang bisa dilihat. Karena, banyak juga lembaga survei hadir bekerja untuk pasangan tertentu. Framing lalu dilakukan. Karenanya, menjadi biasa jika angka elektabilitas dimainkan sesukanya. Entah sampai kapan "pasungan" untuk Ganjar Pranomo itu dibuka. Tidak ada yang tahu. Maka, tekanan pada partai (PDIP) akan terus dilakukan oleh "tangan-tangan" Ganjar yang terus bergerak. Dan jika saat ini terlihat, bahwa PDIP tampak terbelah, itu bisa juga bagian dari manuvernya. Sedangkan Anies Baswedan, seperti tadi disebutkan, sebenarnya bisa membuka "pasungnya" sendiri dengan mudah, tanpa bantuan pihak lain. Itu jika ia bersedia. Tapi tampaknya Anies belum mau membuka "pasungnya" dan masih asyik menyelesaikan kerja-kerjanya selaku Gubernur DKI Jakarta. Mungkin Anies masih menganggap Pilpres 2024 masih jauh. Jadi tidak perlu terburu-buru menampakkan ambisi dalam menyongsongnya. Tapi mereka yang "berpihak" pada Anies, tidak sanggup melihat sikap Anies yang masih tidak beranjak dari kerja-kerja yang terpateri dengan mengedepankan etika. Dan, mereka yang "berpihak" itu, tidak nganti lalu mendeklarasikan Anies for President, di Gedung Joang, Cikini, Jakarta (20/10). Dimotori La Ode Basir dan 6 kawannya. Deklarasi yang menghebohkan, dan pastinya lebih lagi mengejutkan Anies Baswedan yang seperti pihak yang di-fait accompli. Siapa La Ode Basir itu, orang bertanya-tanya. Ia tentulah bukan penduduk planet lain yang tidak bisa dikenali jejak rekamnya. La Ode Basir dikenal sebagai orang dekatnya Erwin Aksa, tokoh muda Partai Golkar yang saat Pilpres 2019 "melawan" kebijakan partainya dengan memilih berada di kubu 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Erwin Aksa adalah kemenakan dari Jusuf Kalla (JK). Maka, jika lalu orang menduga ada "tangan" JK di sana juga tidak salah. Dan kemarin, Ahad (31/10), itu "di markaz" Ganjar Pranowo sendiri, Kabupaten Purbalingga, muncul Deklarasi Relawan Satria Anies Presiden 2024 Korda Purbalingga. Ketua Relawan Koordinator Nasional Satria Anies Presiden 2024, Ahmad Zainuddin Abbas, alias Gus Abbas, memberi alasan mengapa deklarasi itu dimunculkan, itu karena Anies Baswedan sudah teruji kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan berharap bisa diteruskan di tingkat nasional... Tambahnya, figurnya tenang dan njawani. Karenanya, Anies Baswedan meski enggan membuka "pasungnya" sendiri, maka relawan tetap mendeklarasikan dirinya menuju 2024. Tampaknya gelombang itu sulit dihentikan. Terdengar tidak lama lagi akan muncul deklarasi untuk Anies Baswedan di Jawa Barat dan lanjut Jawa Timur, dan seterusnya. Biarlah para deklarator berjalan dengan kreasinya masing-masing. Itu bukti bahwa mereka bekerja ingin menghadirkan pemimpin nasional yang sesuai harapan. Anies Baswedan mungkin masih menganggap, bahwa saat ini belum waktunya untuk menampilkan diri, baru tarhim, ia akan bergerak jika adzan berkumandang. Tapi buat para deklarator, dalam perspektifnya, sebenarnya sudah masuk waktu adzan dan mereka bergerak tanpa perlu kulo nuwun segala. (*) *) Kolumnis
POPULER
