OPINI
Eijkman Korban Ngawurisme
Oleh Daniel Mohammad Rosyid, Guru Besar Riset Operasi dan Optimasi Institut Teknologi 10 November (ITS) Surabaya BONGKAR pasang kementrian dan LPND kini menimbulkan korban lagi. Kali ini korbannya Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yang melegenda itu. Ini terjadi setelah Kemenristek dilebur ke dalam Kemendikbud, sementara fungsi riset dan inovasi dikelola oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Hemat saya, perombakan ini mubazir karena tidak mengubah proses-proses bisnis utama yang terjadi di kabinet secara signifikan, bahkan setelah ada KSP segala serta beberapa Menteri Koordinator. Bahkan penguatan oligarki parpol yang mendukung rezim saat ini, serta adanya Kemenko kesimpangsiuran kebijakan masih sering terjadi. Akar masalahnya satu biaya politik yang makin tinggi menyebabkan pengelolaan kementerian menjadi sangat dirundung ego sektor. Koordinasi mensyaratkan kesimetrian informasi lintas-sektor, sedangkan ego-sektor merupakan resep bagi inefisiensi koruptif yang justru diharapkan parpol. Ketidaksimetrian informasi membuka insentif untuk tata kelola yang buruk dan dissinergi. Akar masalah lainnya adalah peleburan Dikti ke dalam Kemendikbud. Dikti dianggap perpanjangan Dikdasmen. Padahal tugas universitas berbeda dengan persekolahan yang kini memonopoli sistem pendidikan nasional. Di negara maju, tradisi kampus jauh lebih tua daripada tradisi sekolah dan tugas universitas adalah knowledge creation and innovation. Sekolah hanya merupakan instrumen teknokratik penyiapan buruh yang cukup trampil menjalankan mesin-mesin pabrik sekaligus cukup dungu untuk setia bekerka pada kepentingan pemilik modal, terutama asing yg sanggup memberi gaji besar. Menempatkan perguruan tinggi sekedar kelanjutan SMA adalah keliru. Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka jadi lelucon. Peleburan Dikti ke Kemendikbud menguatkan agenda penjongosan sekaligus pendunguan nasional. Kekuatan kontrol setelah parlemen lumpuh dan media massa hanya menjadi corong pemerintah hanya tinggal perguruan tinggi. Namun kekuatan kontrol berbasis kampus itu kini hilang sama sekali. Perguruan tinggi bukan lagi lembaga yang memiliki kemerdekaan untuk menyatakan pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah. Alasan pokok perguruan tinggi memiliki keistimewaan memberi gelar akademik mulai dipertanyakan. Kampus kini disibukkan untuk memperbaiki lulusan SMA yang tidak mandiri dan tidak dewasa serta melakukan hampir semua hal kecuali yang penting bagi penciptaan pengetahuan dan inovasi. Pengalaman saya selama 30 tahun lebih di universitas dan menjadi mitra kerja berbagai kementrian menunjukkan bahwa pemerintah sering terlalu percaya diri untuk menerima masukan pakar mandiri dari kampus. Apalagi banyak anggota eksekutif dan legislatif kini memburu gelar akademik hingga jabatan profesor. Hampir-hampir tidak pernah ada hasil penelitian perguruan tinggi digunakan dalam perumusan kebijakan Pemerintah. Proyek-proyek penelitian juga dijadikan instrumen korupsi melalui banyak kick back yang berujung di kantong anggota parlemen lagi. Bahkan kini pakar dari universitas sering dipandang sebelah mata oleh birokrat. Keterpaduan penelitian yang sudah lama diwacanakan oleh Dewan Riset Nasional hingga hari ini masih sekedar mimpi di siang bolong. Posisi DRN makin lemah selama lima tahun terakhir. Ini menjelaskan mengapa kapasitas inovasi bangsa ini makin tertinggal. Saya ragu apakah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN yang diamanahkan dalam UU no. 19 tentang SisNas Iptek) yang langsung di bawah Presiden akan mampu mengorkestrasikan banyak lembaga riset yang jauh lebih tua seperti LIPI, LAPAN, BPPT, LBM Eijkman dsb. Apalagi jika Dewan Pengarah BRIN diambil dari kalangan politikus atau bahkan Ketua Partai berkuasa. Dengan mengambil kesempatan yg dibuka oleh pandemi Covid-19 sebagai public health emergency of international concern, sulit menolak kesan kecenderungan ngawurisme pemerintah saat ini. LBM Eijkman yang semestinya paling kompeten untuk menetapkan apakah status pandemi ini layak diteruskan, malah dilemahkan. Seperti persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai prasyarat budaya bagi bangsa merdeka, BRIN tidak dirancang untuk membangun kedaulatan iptek yang diperlukan untuk melengkapi bangsa merdeka itu dengan iptek untuk bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Para peneliti bangsa ini akan diposisikan sebagai pemulung iptek, jika bukan jongosnya. Wis pokok-e awuren wae! Rosyid College of Arts, Gunung Anyar, 2/12/2022.
BRIN: Riset dalam Kendali Kuasa Gelap?
Oleh Gde Siriana, Penulis Buku “Keserakahan di Tengah Pandemi” KATE Dibiasky (Jennifer Lawrence), seorang mahasiswi kandidat doktor astronomi, bersama profesornya Dr. Randall Mindy (Leonardo Di Caprio), ketika sedang melakukan penelitian mengenai pergerakan benda-benda luar angkasa, menemukan sebuah komet besar seukuran gunung Everest yang mengorbit di dalam tata surya, yang berada pada jalur tabrakan langsung dengan Bumi. Dengan bantuan Dr. Oglethorpe (Rob Morgan) dari NASA (Badan Antariksa AS), Kate dan Dr. Randall menghadap Presiden Orlean (Meryl Streep) dan putranya yang penjilat sekaligus Kepala Staf, Jason (Jonah Hill). Presiden acuh tak acuh, dan tidak ingin membuat kepanikan di masyarakat. Lalu mereka bertiga memulai tur media dalam siaran The Daily Rip untuk memperingatkan manusia. Tetapi media tidak perduli dan menganggapnya hanya sebagai hiburan sensasional. Dengan data-data yang akurat Kate, Dr. Randall dan Dr. Oglethorpe berhasil meyakinkan Presiden Orlean untuk melakukan tindakan menghadang komet dengan nuklir agar hancur sebelum masuk tata surya bumi. Tetapi ketika senjata nuklir telah diluncurkan tiba-tiba operasi dibatalkan Presiden Orlean akibat seorang milyarder super kaya Peter Isherwell (Mark Rylance) yang juga penyumbang terbesar kampanye presiden berhasil mempengaruhi presiden untuk tidak menghancukan komet karena mempunyai kandungan alam (emas dan tembaga) yang bernilai ekonomis tinggi. Presiden Orlean dan Peter memilih untuk menuntun komet mendarat di bumi tanpa kehancuran komet. Sayangnya operasi tersebut gagal dan bumi hancur musnah. Itu adalah kisah dalam film Don’t Look Up, produksi tahun 2021. Bergenre komedi, film ini secara satire mengingatkan kita, bahwa kekusaan tanpa kontrol, dan riset-riset yang dikendalikan oleh kepentingan bisnis adalah sangat berbahaya, yang berdampak fatal bagi kehidupan manusia. Setelah menonton film ini saya jadi teringat dengan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) yang menciptakan kontroversi karena diprotes kalangan peneliti dan masyarakat umum. Dalam webinar bertajuk The Kickoff Pameran Riset & Inovasi Ritech Expo 2021 (3/11/2021), Plt Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi IPTEK BRIN Mego Pinandito mendorong industri untuk memanfaatkan sumber daya periset maupun infrastruktur yang dimiliki BRIN untuk melakukan riset. Tujuannya agar kontribusi pendanaan riset dari sektor swasta nantinya bisa semakin besar. Saat ini, 80 persen kontribusi riset masih didanai pemerintah, sementara swasta baru 20 persen. Tidak saja aspek pendanaan swasta, Mego menjelaskan fasilitas BRIN adalah bagian dari industri yaitu unit risetnya industri, sehingga boleh digunakan industri. Menarik untuk mengamati struktur BRIN. Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2021 yang telah dilansir pada 24 Agustus 2021, struktur organisasi BRIN terdiri dari kepala BRIN, wakil kepala BRIN, inspektorat utama dengan tiga inspektorat, sekretariat utama dengan lima biro, dan tujuh deputi. Kemudian, tiga unit pendukung yaitu Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Pusat Pelayanan Teknologi (Pusyantek), dan Politeknik Teknologi Nuklir. Ketujuh deputi akan fokus untuk melakukan pelayanan eksternal dan terkait infrastruktur riset. Sedangkan sekretariat utama akan melayani pelayanan administrasi dan internal, serta infrastruktur perkantoran. Terkait aktivitas riset, akan dilakukan dan dieksekusi oleh organisasi riset. Menariknya, Ketua Dewan Pengarah BRIN dijabat Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua Umum PDIP, dan di bawahnya ada dua ex-officio Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Tujuh Deputi BRIN akan membawahi tujuh organisasi riset (OR) yaitu OR Tenaga Nuklir, OR Penerbangan dan Antariksa, OR Pengkajian dan Penerapan Teknologi, OR Ilmu Pengetahuan Hayati, OR Ilmu Pengetahuan Kebumian, OR Ilmu Pengetahuan Teknik, dan OR Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora. Pembentukan organisasi riset dilakukan sejak proses integrasi empat lembaga pemerintah non kementerian (LPNK), yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), dan 44 unit penelitian dan pengembangan yang tersebar di kementerian/lembaga lain. Penggabungan lembaga-lembaga riset ini disertai penggabungan anggaran tentunya, yang untuk tahun 2022 Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengharapkan akan ada anggaran Rp 10,5 triliun untuk BRIN. Hal lainnya adalah setiap lembaga riset universitas maupun Lembaga Penelitian Non-Kementrian (LPNK) akan dimudahkan dalam mendaftarkan usulan riset mereka di Sistem Informasi Manajemen Prioritas Riset Nasional atau SIM-PRN. Terlepas dari persoalan nasib peneliti Eijkman setelah berintegrasi dengan BRIN yang menjadi berita heboh awal tahun 2022, saya mengkritisi kelembagaan BRIN pada 3 faktor strategis, yaitu : Kemandirian Lembaga Lembaga riset, sebagaimana halnya perguruan tinggi, dalam perannya dalam penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, memiliki kemandirian dan kebebasan untuk menjalankan proses-proses yang meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan teknologi. Ini diakomodasi dalam UU Sisnas IPTEK No.11 tahun 2019. BRIN, seperti halnya perguruan tinggi tidak layak dipimpin oleh orang-orang yang berlatar belakang Partai Politik dan bukan dari kalangan peneliti, apakah sebagai kepala lembaga atau ketua dewan pengarah. BRIN semestinya tidak di bawah pengaruh serta kendali kekuatan politik tertentu dan kekuasaan. Integrasi BRIN meliputi semua penelitian-penelitian yang merupakan aset negara, ditambah lagi dengan anggaran yang cukup besar, yang dapat melebihi Rp10 triliun jika semua lembaga penelitian di perguruan tinggi kemudian juga dilebur ke dalam BRIN. Jadi dalam hal ini ada dua isu besar terkait integrasi BRIN, yaitu konsentrasi kekuasaan dan anggaran negara yang besar. Semestinya Presiden Joko Widodo dan Ibu Megawati Soekarnoputeri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN memahami ini, jangan sampai upaya memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi berada dalam kuasa gelap (shadow-state). Sangat mungkin di kemudian hari, seorang pebisnis besar, setelah mendapatkan gelar doctor honoris causa lalu memimpin BRIN, tanpa integritas dan track record sebagai peneliti. Efektifitas dan Kinerja Penelitian Dari dua negara besar dengan sistem pemerintahan yang berbeda, AS dan China, tidak ada di kedua negara itu meleburkan semua lembaga risetnya ke dalam satu lembaga. Di AS, ada sekitar 70 lembaga riset milik negara, dan di China sekitar 150 lembaga penelitian milik negara. Lembaga riset memiliki bentuk dan struktur organisasi yang khas. The Policy Institute pada King’s and RAND Europe mengatakan bahwa \'perekat\' yang menciptakan unit penelitian berkinerja tinggi adalah budaya penelitian, nilai-nilai yang mendasari dan kepemimpinan. Itulah mengapa lembaga penelitian tidak cocok untuk disatukan. Tetapi pemerintah dapat berfungsi sebagai fasilitator yang menciptakan kompetisi penelitian yang sehat, dan menyediakan anggaran yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya BRIN tidak perlu meleburkan semua lembaga riset yang telah ada menjadi organisasi riset di bawahnya. BRIN cukup menjadi fasilitator dan koordinator dari semua upaya riset nasional, dan menyerahkan semua penelitian dan pengembangan teknologi kepada setiap lembaga riset. Bahkan seharusnya BRIN fokus mengembangkan fungsi litbang di setiap perguruan tinggi agar lebih maju. Di AS misalnya NASA menduduki peringkat 43, kalah dari lembaga riset perguruan tinggi. Jadi dalam hal ini saya melihat isunya adalah bukan Re-Organisasi yang diperlukan, melainkan Revitalisasi IPTEK nasional. Dalam militer kita juga bisa melihat, karena kekhasannya, maka angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara tidak digabung dalam satu struktur organisasi di mana setiap angkatan hanya menjadi unit tempur berbeda. Meskipun ada Panglima TNI yang memegang komando tertinggi TNI tetapi pengembangan setiap angkatan tetap di bawah kendali setiap kepala staf angkatan. Dalam UU Sisnas IPTEK No.11 tahun 2019 pasal 13 (2) dijelaskan bahwa penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan secara meluas oleh perseorangan atau kelompok, badan usaha atau perguruan tinggi, lembaga pemerintah atau swasta. Intinya tidak ada satu lembaga yang memonopoli ilmu pengetahuan dan teknologi. Keamanan Data Penelitian Menyerahkan pendanaan riset negara kepada sektor swasta memiliki potensi riset dikendalikan oleh pihak swasta atau industri. Proposal-proposal riset sangat mungkin lebih banyak datang dari dunia usaha karena terbuka pintu BRIN bagi swasta untuk mengunakan fasilitas BRIN. Meskipun komersialisasi hasil riset itu dapat dinikmati masyarakat tetap saja konteksnya adalah profit bisnis. Jadi pada poin ini isunya adalah Riset yang Sales-Oriented. Lembaga riset memiliki etika ilmiah yang menuntut kejujuran dan integritas dalam semua tahap praktik ilmiah. Sistem etika ini memandu praktik sains, mulai dari pengumpulan data hingga publikasi dan seterusnya. Yang paling dikuatirkan adalah bocornya data-data penelitian negara selama ratusan tahun sejak era kolonial kepada pihak swasta atau asing, misalnya spesimen-spesimen penyakit langka khas Indonesia, yang kemudian pihak swasta atau asing membuat vaksinnya lalu kemudian dijual kepada pemerintah Indonesia. Serta resiko hilangnya koleksi-koleksi langka seperti tumbuh-tumbuhan yang kemudian penelitian dilakukan oleh pihak swasta dan asing lalu dipatenkan atas nama mereka. (*)
Tahun Baru Rezim Baru
Belum pernah sepanjang republik berdiri, jelang pergantian tahun dipenuhi begitu banyak persoalan krusial dan membahayakan eksistensi sekaligus keberadaan negara bangsa. Suasana kebatinan rakyat diliputi emosi, luka dan kepedihan yang menyayat jiwa. Hampir 2 periode perjalanan pemerintahan, perilaku kekuasaan cenderung memastikan Indonesia menuju negara gagal. Cukup satu tahun rezim pencitraan mampu memporak-porandakan kehidupan rakyat. Menggerus pondasi negara dan mengikis pilar-pilar kebangsaan. Oleh: Yusuf Blegur Pegiat Sosial dan Aktivis Yayasan Human Luhur Berdikari Bukan hanya oligargi yang menyuburkan korupsi. Rezim boneka yang lebih condong ke komunisme Tiongkok ini, semakin mengukuhkan pemerintahannya yang anti demokrasi. Mengandalkan represi dan menggunakan tangan besi dalam menjalankan roda pemerintahan. Tak cukup membentuk dinasti kekuasaan tanpa kemaluan dan penuh kebohongan. Pelbagai kegagalan dan kebobrokan perjalanan pemerintahan. Telah membuat rezim amburadul menempatkan NKRI dibibir jurang kebangkrutan nasional dan disintegrasi bangsa. Mewujud negara kekuasaan, rezim terus membangun kejatuhannya. Alih-alih menghadirkan kesejahteraan bagi kehidupan rakyatnya. Rezim justru sibuk menggalang kekuatan untuk memamerkan penindasan dan kedzoliman terhadap rakyatnya. Menyulap institusi dan aparatur pemerintahan sebagai alat kekuasaan, bukan sebagai alat negara. Dengan cepat birokrasi berubah setia kepada penguasa namun menjadi penghianat rakyat. Banyak Pejabat yang ahli menjilat pimpinannya namun bejat kepada rakyat. Tanpa terasa jarak semakin melebar antara negara dengan rakyatnya. Dililit utang negara yang membengkak dan kebablasan serta berpotensi gagal bayar. Rakyat seperti hidup di jaman kolonial, dipaksa hidup dengan pajak membumbung tinggi. Pejabat yang berutang, rakyat yang harus membayar. Rakyat terus memikul beban berat dari gaya hidup dan keangkuhan aparat. Penyelenggaraan negara terus digerogoti ulah pejabat yang kemaruk bisnis. Bukan hanya lingkaran istana dan sub-koordinatnya semata. Keluarga pejabat juga semakin ramai terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme. Perampokan uang negara besar-besaran dan aji mumpung memanfaatkan kekuasaan, telah menjadi satu-satunya keahlian penyelenggara negara. Termasuk dramatisasi dan politisasi pandemi, untuk mengeruk bisnis dan melanggengkan kekuasaan. Situasi ekonomi yang terus terpuruk. Ditambah gonjang-ganjing politik yang tidak sehat. Malah membuat rezim bersikap otoriter dan diktator sembari mengabaikan masalah -masalah pokok dan prinsip negara. Semua kesadaran kritis dan upaya menyelamatkan bangsa dan negara. Dihadapi pemerintah dengan logika dan hukum kekuasaan. Aktifis pergerakan dan para ulama dikriminalisasi. Gerakan mahasiswa dibungkam dan kekuatan buruh dilumpuhkan. Rezim juga tak segan-segan melakukan intimidasi, teror dan bahkan pembunuhan dengan dalih tindakan tegas dan terukur. Semua yang dianggap menentang dan melakukan perlawanan akan berhadapan dengan rezim kekuasaan. Berujung di penjara atau berakhir dengan kematian. Entah globalisasi kapitalisme atau komunisme yang sama-sama mengusung sekulerisasi dan liberalisasi, yang terus menaungi kekuasaan di republik ini. Sementara penguasa di negeri ini begitu bangga dan bahagia menjadi budaknya. Kini, dengan terus melambungnya harga-harga kebutuhan pokok yang mencekik rakyat dan daya beli rakyat semakin menurun. Ditambah produk kontitusi yang banyak melahirkan peraturan inkonstitusional. Mampukah pemerintah keluar dari krisis multi dimensi dan kemelut negara gagal?. Mungkinkah akan ada perbaikan negara atau kehancuran yang lebih menyengsarakan rakyat?. Ataukah pergantian tahun ini akan menjadi pergantian kekuasaan juga?. Tak ada yang mampu memprediksinya. Apakah tahun baru ini bisa menuju kelahiran rezim baru. Tahun baru rezim baru dengan cara konstitusional atau dengan proses inkostitusional sekalipun. Jangan tanya pada rumput yang bergoyang, karena sudah tak ada lagi lahan tempat tumbuhnya di negeri ini. Jangankan untuk sekedar tanaman, bahkan kemanusiaan pun tak lagi dapat berkembang di persada Panca Sila. Selamat menjalani kebaruan, selamat menelusuri rezim baru. Wallahu a\'lam bishawab. (*)
Ganjar dan Anies dalam Karya, Analogi Sederhana Hensat Mencari Presiden
Oleh Ady Amar, Kolumnis dan Penulis Buku Tak Tumbang Dicerca, Tak Terbang Dipuja: Anies Baswedan dan Kerja-kerja Terukurnya SEORANG kawan kemarin mengirim meme ucapan Hensat lewat Tweetnya. Entah pada kesempatan apa ia sampai pada simpulan demikian. Hensat, itu nama inisial Hendri Satrio, pakar komunikasi politik dan pendiri lembaga survei KedaiKOPI. Begini katanya, dan itu untuk melihat dua tokoh yang kebetulan saat ini sama-sama sebagai Gubernur dan yang digadang-gadang sebagai calon pengganti Jokowi. Yang satu Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Sedang satunya lagi Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta. \"Saya pernah bilang, bila ingin tau Indonesia seperti apa setelah Era Presiden Jokowi liat aja Provinsi yang dipimpin Gubernur niat Nyapres. Kalo pilih Ganjar ya Indonesia bakal kaya\' Jateng. Kalo pilih Anies ya Indonesia bakal kaya\' Jakarta.\" #Hensat. Hensat menggambarkan dua tokoh yang sama-sama Gubernur itu dengan pendekatan sederhana, dan itu tentang karya keduanya dalam membangun provinsinya masing-masing. Hensat mampu menyampaikan analogi dengan sederhana, dan dengan narasi humor yang cerdas. Hensat setidaknya mampu membuat senyum simpul. Setelahnya, silahkan mengembangkan analisa lebih dalam untuk menentukan pilihan. Hensat menggambarkan dua tokoh dengan melihat karyanya, itu tampak menggampangkan persoalan yang lebih serius. Tampak analisa yang disampaikan itu tidak serius, dan menggampangkan. Tapi setidaknya ia ingin gambarkan hal sederhana melihat seorang yang bisa dikerek pada jabatan yang lebih tinggi lagi. Dan itu lewat karya yang dihadirkan. Apa yang disampaikan Hensat itu, tentu tidak bisa dibuat patokan utama. Tapi setidaknya Hensat memberi panduan dengan cara sederhana. Bisa disebut pendidikan politik tingkat dasar. Meski cuma dengan analogi sederhana, Hensat mampu membuka pemahaman pada mereka yang memang ingin hadirnya pemimpin ideal memimpin negeri ini. Dengan Data Bukan Fitnah Hensat sepertinya ingin membuka mata publik agar tidak salah memilih. Jangan memilih pemimpin apalagi Presiden, itu seperti membeli kucing dalam karung. Maka panduan sederhana perlu diberikannya. Dan sepertinya panduan-panduan demikian perlu terus diberikan. Tidak boleh lagi muncul pemimpin yang hadir atau dihadirkan hanya modal pansos. Muncul dikatrol dengan tidak sebenarnya. Diberitakan dengan membesar-besarkan yang bersangkutan, yang pasti dengan tidak sebenarnya. Sambil mengecilkan pihak yang sebenarnya hadir dengan karya nyata. Peran lembaga survei yang terus merilis hasil surveinya dengan membesar-besarkan seseorang, tentu pesanan dari pihak yang membayarnya. Tidak cukup satu lembaga survei yang dibayar untuk mewarnai opini publik tentang keterpilihan seseorang yang dijagokan. Opini yang terus disampaikan pada publik, itu diharap bisa memenuhi ekspektasi keterpilihan tokoh yang dijagokan. Maka segala cara dilakukan. Peran lembaga survei politik dan bahkan buzzer jadi andalan mewarnai opini publik. Saling bagi tugas itu pastilah butuh nominal biaya tidak kecil. Maka melihat kontestasi menuju 2024 itu jalannya tidak mudah. Pelajaran dari Pilkada DKI Jakarta (2017), Anies-Sandi vs Ahok-Djarot. Dan Pilpres 2019, Prabowo-Sandi vs Jokowi-Ma\'ruf, itu bisa jadi pelajaran melihat perhelatan Pilpres 2024. Bahkan banyak analis politik yang menyebut kontestasi Pilpres 2024 itu lebih ganas dan keras gesekannya ketimbang Pilpres 2019. Bunyi-bunyian menuju 2024 sudah terdengar ditabuh. Disambut dengan munculnya relawan baik pendukung Ganjar maupun Anies yang mulai mendeklarasikan diri di mana-mana. Partai politik di Senayan akan melihat dan menjatuhkan pilihannya, setidaknya dengan membuat survei diam-diam untuk menentukan siapa dari nama-nama yang beredar, itu yang patut didukungnya. Tapi pelajaran politik, sebagaimana Hensat sudah memulainya, itu baik jika diberikan terus menerus tanpa harus menjelek-jelekkan satu pihak dan mengatrol pihak lainnya dengan membaik-baikkan yang bersangkutan, yang itu dengan tidak sebenarnya. Semua mesti disampaikan dengan data, dan jauhi dusta apalagi fitnah. (*)
Usut Legalisasi Nikah Sejenis
Oleh M. Mizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan Di medsos beredar video pasangan sejenis pamer buku nikah yang menandai bahwa mereka melangsungkan perkawinan resmi di Indonesia. Lengkap dengan foto pasangan sesama jenis laki-laki. Bila benar, tentu mengejutkan dan hal ini jelas merupakan perbuatan yang menantang hukum. Perlu untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut. Ada tiga hal penting mengapa hal ini mesti diusut dan pelaporan kepada pihak Kepolisian menjadi suatu keniscayaan. Pertama, UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memaknai perkawinan sejenis sebagai bukan \"perkawinan\". Pasal 1 UU Perkawinan menegaskan bahwa \"perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa\". Ikatan selain antara pria dan wanita bukanlah \"perkawinan\" menurut undang-undang. Tidak dapat dicatat dan diterbitkan buku nikah. Kedua, perlu selidiki kemungkinan bahwa dua buah buku nikah yang dipertontonkan oleh pasangan sejenis tersebut adalah palsu. Kepolisian patut menyelidiki dan menyidik kedua pria \"suami istri\" tersebut. Buka kemungkinan untuk menjerat KUA yang terlibat. Ketiga, kedua pria \"suami istri\" dalam video tersebut bila mempertontonkan buku nikah palsu, maka keduanya dinilai telah melakukan kebohongan (hoaks) dan hal ini melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No 11 tahun 2008 tahun tentang ITE dan juga Pasal 45A ayat (1) UU No 19 tahun 2016. Rasanya semakin aneh saja perilaku warga negara di negara Pancasila ini. Bisa-bisanya perbuatan yang jelas-jelas dilarang agama secara demonstratif dipublikasikan dengan nyaman dan tanpa rasa salah. Dengan buku nikah segala. Hal seperti ini tentu tidak boleh dibiarkan apalagi sampai dilegalisasi. Hukum harus bertindak untuk mencegah pembentukan kultur menyimpang dari kaum pengundang adzab. Sanksi harus diberikan sebagai pelajaran dan efek jera baik bagi yang bersangkutan maupun pasangan lainnya. LGBT adalah kejahatan. Tidak boleh ada kekosongan hukum untuk menjerat perilaku menyimpang yang merusak adab dan martabat kemanusiaan serta mengganggu ketentraman bersama. Ketika asas Ketuhanan Yang Maha Esa dipinggirkan dan dikecilkan maka manusia cenderung semakin biadab. Berbuat semaunya dengan menyiasati etika ataupun aturan hukum. Tantangan pasangan sejenis berbuku nikah harus dijawab tegas dengan mengusut dan mematikan langkah. Perbuatan keji dari manusia-manusia yang berperilaku hewani. Bahkan mereka lebih rendah dari hewan karena hewan masih mampu berfikir sehat dengan mencari pasangan dari lawan jenis yang berbeda. Jantan dan betina! (*)
Guru Honorer Menjadi PNS: Menanti Komitmen Presiden
Terkait pelaksanaan rekomendasi Pansus GTKH DPD kepada presiden, insya Allah akan kami awasi secara konsisten. Kita berharap dukungan rakyat, khususnya guru dan organisasi guru honorer untuk mengawal rekomendasi tersebut secara bersama-sama. Oleh: Tamsil Linrung, Ketua Panitia Khusud Guru dan Tenaga Honorer, DPD RI GURU honorer seperti hidup dalam paradoks. Di satu sisi mereka dituntut paripurna sebagai panutan dan pendidik sumber daya manusia Indonesia, sementara di sisi lain pemerintah seolah memunggungi kebutuhan mereka. Pengabdian tidak sebanding dengan apresiasi negara, begitu yang mereka dan kita semua rasakan. Berpuluh tahun guru honorer mengetuk empati pengelola negeri, berpuluh tahun pula mereka dipaksa menelan kecewa. Riuh tuntutan pahlawan tanpa tanda jasa ini tak pernah sepi menyeruak di ruang publik, terlebih menjelang dan selama berlangsungnya rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, seperti buih, tuntutan itu terombang-ambing kesana-kemari sebelum akhirnya lenyap ditelan ombak begitu saja. Padahal, yang mereka minta bukan perlakuan istimewa. Yang mereka minta hanya hal mendasar yang merupakan hak kita semua sebagai warga negara. Hak itu bernama kesejahteraan, sebuah hak untuk berkehidupan layak yang menjadi tanggungjawab negara. Konstitusi menjamin hak ini, namun tidak sepenuhnya diemban oleh pelaksana konstitusi. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI merasakan denyut derita guru honorer. Oleh karena itu, DPD membentuk Panitia Khusus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer (Pansus GTKH) sekira enam bulan lalu. Kini, Pansus GTKH telah menunaikan tugasnya. Sebanyak 10 rekomendasi sudah dikirim kepada Presiden RI Joko Widodo. Salah satu rekomendasi Pansus GTHK DPD adalah mendesak Presiden supaya segera menerbitkan Keputusan Presiden sebagai dasar hukum untuk mengangkat guru honorer berusia 40 tahun ke atas menjadi Pegawai Negeri Sipil/Apartur Sipil Negara (PNS/ASN) tanpa melalui tes. Substansi rekomendasi tersebut menimbang jasa guru honorer yang selama ini tabah mendidik SDM (Sumber Daya Manusia) Indonesia meski negara tidak maksimal mengapresiasi keringat mereka. Pansus GTKH DPD memerintahkan presiden agar melaksanakan rekomendasi tersebut paling telat pada 2023. Di media sosial, beberapa netizen bertanya melalui Instagram pribadi saya, sejauh mana kekuatan politik lembaga DPD untuk mendesak dan memaksa Presiden melaksanakan rekomendasi itu? Sejujurnya, ini memang dilematis. Sebagai lembaga perwakilan, kewenangan DPD memang lemah. Jangankan memaksa presiden, supaga ikut memutuskan produk legislasi yang bahkan digagas dan dibuat oleh DPD, lembaga DPD sendiri tidak memiliki kewenangan. Untuk itu, sembari menyelesaikan masalah-masalah rakyat, DPD saat ini juga tengah berjuang mengatrol kewenangannya melalui Amandemen UUD 1945. Terkait pelaksanaan rekomendasi Pansus GTKH DPD kepada presiden, insya Allah akan kami awasi secara konsisten. Kita berharap dukungan rakyat, khususnya guru dan organisasi guru honorer untuk mengawal rekomendasi tersebut secara bersama-sama. Soal kewenangan DPD, saya kira tak perlu dirisaukan. Sebab, perkara tersebut bukan tentang kekuatan politik antar lembaga tinggi negara, tetapi tentang respon dan respek pengelola negeri dalam menyelesaikan permasalahan rakyatnya. Cara presiden merespon rekomendasi DPD sedikit banyaknya menunjukkan kadar kepedulian dan empati seorang penanggung jawab pemerintahan. Rakyat bisa membaca komitmen presiden melalui perkara ini. Jika pemindahan Ibukota Negara (IKN) saja pemerintah terlihat begitu bergelora, tentu semangat yang lebih bergelora akan menyambut rekomendasi pansus GTKH DPD. Sebab, ini tentang masa depan generasi bangsa yang berarti tentang masa depan Indonesia. Ambisi pembangunan infrastruktur oleh pemerintah sebaiknya diredam dulu. Faktanya, ambisi itu tidak sedikit membuat pembangunan infrastruktur menjadi tidak tepat sasaran, seperti pembangunan Bandara Kertajati, di Sumedang, Jawa Barat atau Bandara Jogjakarta International di Kulon Progo. Ambisi pembangunan infrastruktur juga terbukti membuang-buang uang negara secara berlebih. Contohnya, jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung. Memasuki 2022, pemerintah harus menyusun skala prioritas pembangunan secara tepat dan efektif. Kesejahteraan guru honorer adalah prioritas yang tidak boleh ditepikan. DPD sendiri akan memaksimalkan hak interpelasi yang dimilikinya. Sepanjang presiden belum merespon rekomendasi Pansus GTKH DPD, secara berkala DPD akan bertanya dengan memaksimalkan hak interpelasi itu. Langkah tersebut harus ditempuh karena ada indikasi presiden acuh tak acuh terhadap permasalah guru honorer. Saat rapat kerja Pansus GTKH dengan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM), terungkap bahwa Komnas HAM mendapat banyak pengaduan mengenai guru honorer. Komnas HAM juga telah melakukan investigasi dan telah menyampaikan rekomendasi kepada presiden. Di antara rekomendasi tersebut adalah perlunya afirmasi kebijakan. Maka, sejalan dengan itu rekomendasi Komnas HAM, Pansus GTKH juga merekomendasikan agar presiden responsif terhadap isu-isu penegakan HAM khususnya terkait dengan guru honorer. Dalam rekomendasinya yang lain, Pansus GTKH DPD juga mendesak presiden agar segera menginisiasi rancangan grand design atau blue print tentang guru. Cetak biru dimaksud adalah pemetaan nasional yang memotret seluruh persoalan guru Indonesia, baik kebutuhan guru, sebaran guru, jenjang karir, kesejahteraan, dan semua hal terkait guru dari hulu ke hilir, dari masalah sinkronisasi data hingga aplikasi lapangan. Cetak biru guru Indonesia diharapkan menjadi bagian integral dari blue print pendidikan yang juga harus dirumuskan bersama sesegera mungkin guna menangani problem pendidikan di Indonesia secara komprehensif dan berjangka panjang. Pansus GTKH juga meminta presiden memikirkan perlunya peraturan yang menjadi dasar hukum guru honorer. Pelaksanaan program PPPK tidak serta merta dapat menampung atau menerima seluruh guru honorer. Artinya, dalam beberapa tahun ke depan, eksistensi guru honorer masih akan ditemui di lapangan, sementara UU yang ada tidak lagi mengenal istilah guru honorer. Pelaksanaan rekrutmen PPPK yang menuai banyak kontroversi juga menjadi perhatian pansus GTKH. Kami mendesak Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) segera mengevaluasinya agar persoalan masalah yang mengemuka tidak terulang lagi pada tahun 2022. Guru honorer Yayasan atau guru honorer agama juga harus mendapat perhatian besar. Pansus GTKH meminta pemerintah agar membuka peluang bagi mereka untuk mengikuti tes seleksi PPPK tahap tiga. Begitu pula dengan tenaga administrasi sekolah seperti penjaga sekolah, operator, pengelola bos dan lain-lain. Pansus GTKH DPD berupaya memberikan solusi terbaik bagi permasalahan guru honorer. Namun, semua itu tak ada artinya jika tidak ada respon positif dari pemerintah. Maka, sekali lagi, ayo mengawalnya bersama-sama. (*)
.jpeg)
Ulama Yang Dibunuh, Ulama Yang Dituduh
Seperti mengikuti tarikan napas, sepanjang itu ulama terus mengalami penindasan. Oleh: Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktivis Yayasan Human Luhur Berdikari TAK cukup dihina, dianiaya dan dikriminalisasi, penyerangan dan pembunuhan para imam masjid, ustadz serta ulama mulai dilakukan dengan modus kasar namun terencana dan terorganisir. Usai Islam dan umatnya dianggap lemah dan tak berdaya. Siasat jahat menyingkirkan pewaris nabi dan penjaga ahlak itu, kini dipertontonkan dengan telanjang. Islam memang telah membuktikan sekaligus mengingatkan melalui wahyu yang berisi \"Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang sampai kamu mengikuti agama mereka\", sebagaimana yang tertuang di Kitabullah Al Quran dalam surat Al Baqarah (1):120. Jauh sejak berabad-abad yang lalu hingga kini dan seterusnya. Selama itu pula umat Islam akan dimusuhi, diganggu, dan disingkirkan. Kemuliaan Islam sebagai agama Tauhid dan agama kemanusiaan memang telah lama menjadi ancaman sekaligus musuh besar bagi kepentingan-kepentingan penyembah berhala dan yang ingin menguasai dunia. Tak cukup mendatangkan serangan dari luar, upaya penyusupan secara massif dan terstruktur terus dilakukan dari dalam tubuh umat Islam sendiri. Semua kekuatan mulai dari agitasi dan propaganda, manipulasi data dan sejarah hingga menguasai ranah kultural dan struktural gencar dilakukan. Proyek penghancuran Islam dirancang sedemikian rupa dengan cara-cara yang halus dan kasar sekalipun. Operasi desislamisasi mampu dilancarkan dengan strategi politik maupun penggunaan kekuatan militer. Tentu saja dengan dukungan angaran yang tak terkira besarnya. Membunuh Populisme Islam Usai kegagalan sekulerisasi dan liberalisasi Islam dalam balutan globalisme. Islam di Indonesia terus menjadi persfektif dan proyeksi target politik ideologi kaiptalis dan ideologi komunis. Kedua produk pemikiran manusia yang secara substansi dan esensi berorientasi pada material juga bersifat atheis itu. Memang memposisikan Islam sebagai penghalang terbesar ambisi thogut dunia. Setelah kriminalisasi ulama, khususnya pada Imam Besar Al Mukarrom Al Habib Rieziq Syihab. Rezim tak pernah membiarkan seseorang menjadi simbol pemimpin dan perlawanan rakyat di luar pemerintahan. Ulama kharismatik yang bervisi amar maruf nahi kunkar dan penggerak massa seperti Imam Besar Habib Rieziq Syihab itu. Bukan saja menjadi pemimpin umat Islam dan rakyat Indonesia pada umumnya. Keteguhan dan konsistensinya berdakwah, seiring waktu dinilai sebagai ancaman kekuasaan dan dianggap dapat menggulingkan rezim yang memang cenderung dibawah anasir kekuatan anti Islam. Selain banyak lagi pemenjaraan ulama dan aktifis yang kritis terhadap rezim. Belakangan juga sering terjadi teror dan penganiyaan terhadap ulama. Bahkan sudah ada beberapa pembunuhan ulama yang terang-terangan dan terbuka. Habib Bahar Bin Smith yang dianggap penerus Imam Besar Habib Rizeq Syihab juga mengalami hal serupa. Setelah bebas dari penjara dan harus bolak balik ke kepolisian menghadapai laporan tendensius dan politis. Sempat mengalami teror dikirimi kepala seekor Anjing. Boleh jadi Habib Bahar Bin Smith juga dapat terancam pembunuhan. Tak lama berselang teror dan intimidasi oleh perwira TNI pada Habib Bahar Bin Smith. Lebih miris lagi, baru-baru ini tepatnya Jumat dini hari tanggal 31 Desember 2021. Di dalam Masjid Al Ikhwan Kelurahan Sepa, Kecamatan Belapa, Kabupaten Luwu - Sulawesi Selatan. Umat Islam dikejutkan dengan penganiayaan hingga menyebabkan kematian terhadap seorang imam masjid yang bernama Yusuf Daeng Palebba (72 tahun) oleh orang tak dikenal. Begitu keji dan laknatnya pembunuhan imam masjid dilakukan di dalam masjid di wilayah NKRI dan Panca Sila secara brutal. Rangkaian sikap permusuhan, kebencian dan sikap anti Islam tak bisa dipungkiri telah terintegrasi dan menjadi agenda yang dilakukan dengan sistem dan cenderung menggunakan institusi yang berkepentingan. Sebagai mayoritas dinegerinya sendiri dan terbesar di dunia. Umat Islam tak terhindarkan menjadi sasaran empuk konspirasi global. Tak cukup diformat sebagai potensi pasar internasional dan eksploitasi sumber daya alam. Umat Islam kini diperburuk memasuki suasana intimidasi dan teror keagamaan. Islam telah berada dalam peperangan pemikiran (ghazwul fikri) dan kecenderungan program depopulasi. Mungkin sulit membuktikan secara ilmiah dan terkendala dalam mengeksplorasi data yang sarat statistik. Namun secara faktual dan kolerasinya pada kehidupan umat Islam yang nyata. Umat Islam khususnya di Indonesia, terus-menerus mengalami kedzoliman dan ketidak adilan. Kelemahan umat Islam di Indonesia menjadi equivalen dengan serangan luar yang begitu offensif dan progressif. Jumlahnya umat Islam memang mayoritas namun secara nilai masih minoritas. Tinggi dan mulia agamanya namun rendah dan buruk martabat umatnya. Seakan menegaskan kebenaran-kebenaran masa lampau yang disampaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam yang menjadi kesedihannya. Bahwasanya akan ada suatu massa, dimana umat Islam akan seperti buih di lautan. Sebuah kritik otokritik bersejarah yang visioner dari pembawa risalah yang agung. Betapa rapuhnya umat Islam di satu sisi, sementara begitu buasnya predator mengincar umat Islam di lain sisi. Pandemi yang menjadi menjadi mega proyek sekaligus strategi global yang jitu fan efektif mereduksi Islam. Menjadi triger dari upaya merekonstruksi kemanusiaan dan ketuhanan dalam versi poros tunggal dunia. Menjadi bagian dari skenario dan berlangsungnya \'new age\'. Musuh-musuh Islam menghancurkan sistem nilai yang selama ini sudah berjalan seperti demokratisasi, penegakan HAM, supremasi hukum, kelestarian lingkungan, isu negara kesejahteraan dan keadilan dsb. Isu-isu global yang selama ini mereka hembuskan dan kampanyekan sendiri. Namun mereka yamg mengingkari juga. Kekuatan yang melebur dalam kelompok \'non state\' dan muncul dalam kemasan zionis, freemassion-ilumminati, fundamentalis dan sekte agama-agama barat lainnya serta kekuatan komunis internasional. Nyata-nyata menguasai dunia, menghidupkan \"agama-agama\" dan \"Tuhan-Tuhan baru\". Membangun berhala-berhala dunia. Dalam situasi yang sedemikian itu, Islam menjadi keharusan untuk \'dilenyapkan\'. Kini, akankah kesabaran umat Islam ada batasnya?. Jauh sebelum bicara tentang jihad. Kesadaran kritis, ghiroh dan pembelaan terhadap umat, ulama dan agama Islam akan bersemi ditengah derasnya prises deislamisasi. Akankah umat Islam diam saat imam masjid, ustadz dan ulama dianiaya dan dibunuh?. Haruskah umat Islam membiarkan terus rangkaian peristiwa ulama yang dibunuh, ulama yang dituduh. Wallahu a\'lam bishawab. (*)
Kemanusiaan di Ambang Kehancurannya
Di sìnilah sejatinya Islam harus hadir atau tampil sebagai penyelamat (salvation). Meminjam slogan populer yang klasik Islam itu adalah Solusi (al-Islamu hallun). Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation TAK disangkal lagi bahwa dua tahun terakhir kehidupan manusia menghadapi tantangan yang luar biasa. Bahkan tidak berlebihan jika saya katakan tantangan itu telah melampaui imajinasi kemanusiaan kita (beyond our human imagination). Berbagai manipulasi kehidupan, termasuk alam, mengakibatkan perubahan iklim (climate change) yang dahsyat. Akibatnya bencana alam terjadi di mana-mana. Sebuah ancaman yang bukan main-main. Perubahan iklim adalah salah satu ancaman masa kini dan masa depan yang paling nyata. Belum lagi berbagai kekerasan masih terjadi di berbagai belahan dunia. Peperangan dan berbagai kekerasan terhadap kaum lemah terus terjadi. Mereka yang berjuang untuk mendapatkan hak-hak dasar manusianya semakin suram. Dari Rohingyah ke Uighur, dari India dan Kashmir ke Afghanistan, hingga ke Yaman, Suriah, Irak, dan tentunya Palestina. Covid 19 telah menimbulkan berbagai krisis (multi crisis) yang luar biasa. Begitu banyak yang meninggal, sakit, dan juga kehilangan sumber kehidupannya. Ekonomi bagi rakyat umum semakin berat akibat pandemi ini. Yang semakin disayangkan adalah karena di saat-saat sulit ini mereka yang kaya semakin kaya justeru di tengah kemiskinan yang semakin menjadi-jadi. Yang terburuk dari pandemi Covid 19 ini adalah dampak kejiwaan masyarakat. Di Amerika misalnya apa yang dikenal dengan “mental health crisis” menjadi pandemic beyond the pandemic (musibah di balik musibah). Di rumah sakit-rumah sakit misalnya, departmen yang paling ramai adalah “psychic Departement”. Ancaman Kemanusiaan Tapi dari sekian permasalahan yang dihadapi oleh manusia saat ini, tidak ada yang lebih berbahaya dari bahaya ancaman hilangnya kemanusiaan (humanity) manusia itu sendiri. Sebuah ancaman yang akan menghancurkan segala harapan dan capaian (achievement) manusia. Kemajuan material, ketinggian Ilmu dan teknologi, hingga kemampuan manusia menembus angkasa luar tidak akan bermakna ketika kemanusiaan manusia telah hilang. Sesungguhnya hilangnya “insaniyat” (kemanusiaan/humanity) manusia menjadikan seseorang nampak seperti manusia tapi secara hakikat bukan lagi manusia. Itu akan nampak dalam prilaku yang terkadang lebih jahat dari prilaku dunia binatang (kal-an’am bal hum adhollu). Ada beberapa indikasi ketika manusia kehilangan kemanusiaannya. Saya hanya akan menyebutkan tiga indikasi penting yang saling terkait. Pertama, manusia mengalami ketamakan hidup yang tak terkontrol. Hawa nafsu material dunianya tidak akan terbendung lagi. Sehingga dalam karakter mereka tidak lagi mengenal batas-batas mana yang baik dan mana yang buruk. Mereka akan melakukan apa saja untuk memenuhi tuntutan hawa nafsu dunianya yang tiada batas. Kedua, manusia mengalami sebuah keadaan yang menjadikannya kehilangan ketenangan dan ketentraman hidup. Keadaan itu yang digambarkan dalam Al-Quran dengan “al-khauf” (rasa takut) dan “al-hazan” (rasa sedih). Manusia akan selalu dibayang-bayangi oleh ancaman hari esok. Tapi sekaligus dibebani oleh kesedihan hari kemarin. Kedua penyakit ini disebutkan oleh Al-Quran terjadi ketika manusia tidak lagi berpegang kepada petunjuk Allah SWT. Ketiga, hilangnya kepuasan dalam hidup manusia (al-qona’ah). Kemajuan ekonomi dengan segala fasilitas dunia yang luar biasa tidak menjadikan manusia merasakan kepuasan dan ketenangan. Akibatnya manusia yang mencari kepuasan di tengah rimba dunianya bagaikan sedang memburu fatamorgana. Semakin diburu semakin menjauh. Situasi ini menjadikan manusia mencari dan mencari tanpa pertimbangan apapun. “Life style hewani” kerap terjadi akibat pencarian kepuasan yang tiada ujung itu. Intervensi Islam sebagai Penyelamat Di sìnilah sejatinya Islam harus hadir atau tampil sebagai penyelamat (salvation). Meminjam slogan populer yang klasik Islam itu adalah Solusi (al-Islamu hallun). Ada beberapa alasan dasar Kenapa Islam harus hadir sebagai penyelamat. Satu, karena memang konsep iman itu adalah konse aktif dan dinamis. Iman bukan angan-angan (tamanni) dan bukan juga khayalan (takhalli). Tapi sebuah kekuatan hati yang terekspresi dalam karya dan inovasi. Di sinilah iman akan hadir dengan solusi terhadap berbagai permasalahan hidup manusia. Dua, konsep Dakwah dalam Islam merujuk kepada komitmen perbaikan (in uriida illa al-Islah). Memperbaiki jiwa dna fitrah manusia agar kembali ke jalan Allah. Karenanya Dakwah bertujuan bukan sekedar menambah pengikut. Tapi membawa perbaikan dan solusi bagi berbagai permasalahan hidup manusia. Tiga, konsep Amar ma’ruf dan nahi mungkar menjadi sangat mendasar dalam tatanan ajaran Islam. Karena konsep ini akan mengawal nilai (value) hidup manusia yang baik hingga akhir. Jika tidak maka semua akan rusak dan hancur di tengah perjalanan hidupnya. Empat, bahwa memang tabiat iman itu Sebagai konsep dinamis adalah perubahan. Dan karenanya tabiat iman yang berkarakter perubahan itu menjadikan Islam harus selalu hadir untuk mengawal pergerakan hidup manusia ke arah yang positif dan lebih baik (khaer atau ahsan). Semua hal di atas menyimpulkan bahwa memang di tengah krisis yang melanda kehidupan manusia saat ini, dan dengan terancamnya kemanusiaan (insaniyat) manusia, Islam harus hadir sebagai solusi kehidupan dan peradaban. Persis ketika Islam hadir untuk membawa masyarakat jahiliyah ke alam yang terang benderang (min az-dzulimaat ila an-nur) di masa lalu. Itulah harapan dan doa kita di awal tahun 2022 ini. Amin! New York City, 31 Desember 2021. (Summary khutbah Jumat di kota New York). (*)
.jpeg)
Dongeng Awal Tahun 2022: Harga Gas dan Kentut Rakyat
Oleh Gde Siriana, Penulis buku “Keserakahan Di Tengah Pandemi” PADUKA Prabu (PP) Dodo memasuki ruangan di mana para menteri telah menunggu. PP Dodo memanggil para pembantunya hadir dalam RATAS (Rapat Tak Tuntas) untuk membahas dampak kenaikan harga gas. Rapat segera dimulai. PP Dodo mempersilahkan kepala BRAN (Badan Riset Anti Nalar) menyampaikan temuannya. Sayangnya ibu Ketua Dewan Pengarah BRAN tidak hadir. Tapi semua menteri paham jika ibu Ketua Dewan Pengarah BRAN tidak hadir dalam RATAS, dan mereka pun tidak mau cari tahu. Apalagi ikut campur terlalu jauh. Ibu Ketua Dewan Pengarah BRAN menolak memanggil Paduka Prabu, dan seringkali memplesetkan sebutan PP menjadi Petugas Party Dodo, yang menggambarkan posisi dan hubungan bathin keduanya. Apalagi di Dewan Pengarah BRAN, ibu Ketua punya anak buah setingkat menteri, itu sudah cukup bagi para menteri lainnya memahami posisi dan kekuatan politik Ibu Ketua Dewan Pengarah BRAN. Sebenarnya sih, para menteri dan juga rakyat jelata tidak paham dengan ucapan Ibu Ketua Dewan Pengarah BRAN soal Petugas Party, apakah yang dimaksud Party itu pesta atau partai. Meskipun arti pesta dan partai berbeda, tetapi telah disepakati oleh semua keluarga kerajaan dan kelompok Oligardan bahwa kedua kata itu bisa nyambung. Itulah kenapa kemudian Pemilihan Partai-partai yang 5 tahun sekali diadakan untuk mengisi Dewan Rakyat disebut Pesta Demokrasi, pestanya partai-partai. Apakah rakyat tidak protes pesta demokrasi itu maksudnya pesta partai-partai? Protes sih, tapi kelompok Oligardan ini kemana-mana selalu bawa pelicin. Itulah kenapa mereka disebut Oligardan. Dengan pelicin, semua urusan beres, sekeras apapun aturan, bakal beres dengan pelicin Oligardan. “Paduka Prabu. Ijinkan hamba menyampaikan hasil survei hamba setelah kenaikan harga gas. Hamba melihat di mana-mana orang lapar. Di pasar-pasar orang yang berjualan belum makan, karena sepi pembeli. Hamba masuk gang-gang pemukiman, orang di depan rumah hanya duduk-duduk karena belum makan, Paduka Prabu,”kata kepala BRAN membuka laporannya. “Kenaikan harga gas 17% telah menyebabkan kenaikan harga-harga sembako dan barang-barang. Daya beli rakyat menurun jauh akibat kenaikan harga gas. Ini berbahaya Paduka Prabu.” PP Dodo hanya tersenyum kecil. “Begini saudara kepala BRAN. Pertama, bukan sampeyan yang menentukan situasi berbahaya atau tidak. Itu urusan saya. Paham Sampeyan? Mmmh…Kedua, itu kan persoalan biasa. Saya sudah perintahkan para pendongeng (influencer) ngomong, kalau kenaikan harga terjadi itu bukan karena harga gas naik, tetapi akibat 4 faktor lain. Pertama karena momen pergantian zaman. Kan memang biasa terjadi naik harga setiap pergantian zaman…mmhh…sekarang zaman edan, besok zaman keblinger, catat yaa. Kedua, karena sekarang musim hujan, panen jadi terganggu. Ketiga, distribusi juga terganggu akibat musim hujan. Ke-empat, ada spekulan yang mau ambil untung. Saya kira penjelasan itu cukup untuk meredam kemarahan rakyat karena harga gas naik. Apalagi kalau yang menyampaikan nanti orang-orang yang sudah saya pilih menjadi rektor hehehe…” Para menteri lainnya ikut senyum-senyum melihat PP Dodo tertawa kecil. Setelah meneguk air putih dalam gelas di depannya, PP Dodo melanjutkan, “Menteri senior Opang akan kasih perintah kepada BUPANG (Badan Urusan Pangan) untuk menjual beras dengan harga murah, agar rakyat senang. Dalam waktu sebulan juga rakyat akan tenang kembali. Ini proses yang sudah biasa kita lakukan bertahun-tahun. Rakyat hanya marah sebentar. Mereka hanya butuh perhatian. Saya menjalankan apa yang dilakukan Kaisar Romawi Julius Caesar dulu. Kenyangkan rakyatmu dengan roti dan hibur rakyatmu dengan sirkus, maka rakyat tak perduli apa yang kau lakukan. Kenyangkan rakyat dengan beras gratis, hibur dengan tontonan para pendengung (Bazer). Itu kata Julius Caesar. Gini-gini, sebelum tidur saya masih suka dibacakan cerita-cerita jadul hahaha…” PP Dodo tertawa terpingkal-pingkal sendiri. Memaksa para menteri lainnya untuk ikut tertawa, bahkan ada menteri yang terlihat berupaya agar tertawanya paling keras sambil memukul-mukul meja. Suasana RATAS jadi gaduh sesaat. “Begini saudara-saudara Menteri”, PP Dodo melanjutkan. Suasana RATAS kembali hening. “Saya lebih senang dianggap ‘ndeso, orang kampung…orang kampung yang bodoh. Jadi saya bebas mau ngapa-ngapain. Mau pake sarung kek, pakai kostum apa aja saya jadi bebas. Mau lempar-lempar sembako dari kereta kuda atau moge saya sambil nonton rakyat berlari mengejar saya, saya juga gak peduli. Kalo saya dianggap orang pinteran seperti kalian semua, maka saya akan dibatasi oleh banyak aturannya orang-orang pinter. Begini salah, begitu gak cocok. Hanya orang bodoh yang paling sedikit dibatasi aturan, dan hanya orang bodoh yang bisa mendapatkan pengertian dari orang-orang pinter. Sama seperti perilaku orang gila. Coba sampeyan pikir, siapa yang tidak mau memahami perilaku orang gila?” Para menteri terbengong-bengong. Mereka belum juga habis mencerna, lalu PP Dodo melanjutkan,”Jadi siapa yang lebih pinter, saya atau kalian dan para rektor? Kan sudah saya bilang, ini zaman edan, zamannya orang gila lebih pinter dari yang waras…Hahaha….” PP Dodo tertawa terpingkal-pingkal lagi. Kali ini para Menteri planga-plongo, bingung mau ikut tertawa atau tidak. Tapi ada sebagian yang ikut tertawa meski terlambat. Ketawanya garing, kata kaum milenial. Jayus kata kaum Gen-Z . Lalu PP Dodo melanjutkan, “Silahkan saudara kepala BRAN, apa usulannya sampeyan?” “Begini Paduka Prabu. Setelah hamba amati berhari-hari, rakyat yang belum makan akan kentut setiap satu jam sekali. Suara…” “Beneran kentut?”, potong PP Dodo sambil memonyongkan mulutnya. “Kentut beneran Paduka Prabu. Suara kentutnya ada yang nyaring, ada yang nge-bass, ada yang sumbang. Ada juga yang panjang kentutnya.” “Mmmh…begitu ya. Lalu suara kentut yang seperti apa yang sampeyan suka?” tanya PP Dodo. “Suara kentut yang mirip suara motor di jalanan nanjak pakai gigi satu Paduka Prabu. Gimana ya, ada brebet-brebetnya gitu, seperti motor yang ring-seher nya sudah kena. Keren deh pokoknya, jadi seperti orkestra klasik Ludwig Van Beethoven, Paduka Prabu. Tapi saya langsung menjauh kalau suara kentutnya seperti tidak pakai filter, serasa terbawa ampas-ampasnya gitu, Paduka Prabu,” kata Kepala BRAN mendeksripsikan penelitian kualitatifnya dengan penuh semangat. PP Dodo spontan menutup hidungnya. Sambil mengernyitkan dahi dia bertanya lagi, “Lalu apa hubungannya kentut dengan naiknya harga gas?” “Begini Paduka Prabu. Saya punya ide. BRAN sudah punya peneliti hebat dan juga ada teknologinya untuk mengubah kentut yang jutaan kali per jam itu menjadi gas. Gas yang dihasilkan ini dapat digunakan rakyat untuk memasak. Jadi ini energi alternatif yang ramah lingkungan. Rakyat akan mendapatkan gas dengan harga jauh lebih murah dari kentut mereka sendiri,” jelas Kepala BRAN dengan sumringah. Apalagi dilihatnya wajah PP Dodo penuh rasa ingin tahu. Dilanjutkan Kepala BRAN, “Nanti setiap rumah akan didrop suatu alat yang akan ditempelkan ke bokong rakyat setiap mau kentut. Di dalam alat ini kentut akan dibekukan atau dipadatkan. Semacam proses sublimasi Paduka Prabu. Setiap hari akan ada petugas yang mengambil alat ini dari setiap rumah. Selanjutnya kentut beku ini akan dicairkan dan diuapkan lagi menjadi energi gas. Proses terakhir hasil gas ini akan dimasukkan ke tabung lalu dijual ke rakyat. Intinya ini penemuan baru. Bukan gas alam, tapi gas manusia. Filosofinya dari manusia untuk manusia, dari gas manusia menjadi energi gas. Penemuan ini nanti hamba patenkan atas nama Paduka Prabu. Gas Van Kentut (GVK). Eureka!” Kepala BRAN menutup laporannya dengan meneriakkan Eureka sambil mengepalkan tangan kiri seperti halnya kepalan tangan para aktivis mahasiswa saat berunjuk rasa di depan istana kerajaan. PP Dodo dan para menteri tidak paham apa yang dimaksud Eureka. Tetapi Menteri Perusahaan Milik Kerajaan Eto membisiki PP Dodo, “Gampang Paduka Prabu, ini urusan kecil. Nanti produksi Urea-nya saya yang atur, perusahaan pupuk kan ada di bawah saya.” PP Dodo hanya manggut-manggut. Kepala BRAN melanjutkan,”Ingat Paduka, masa depan dunia akan memperebutkan pangan, air dan energi. Kerajaan kita akan menguasai dunia dengan GVK. Mereka boleh mengirim pesawat ulang-alik antariksa, tapi untuk tenaga pendorongnya mereka akan beli GVK karena lebih murah. Bahkan GVK ini dapat dikembangkan untuk menggerakkan mesin mobil kerajaan, yang dulu sempat Paduka Prabu promosikan tapi sekarang lenyap…entah ke…” PP Dodo tiba-tiba memotong omongan Kepala BRAN dengan nada marah. “Semprul. Sampeyan nyindir saya?” Kepala BRAN kaget, lalu coba menetralisir suasana. “Tidak Paduka Prabu. Mohon ampun, hamba tidak bermaksud menyindir Paduka Prabu. Justru hamba ingin membantu Paduka Prabu.” PP Dodo mengamati para menteri di sekitarnya yang kini semuanya menundukkan kepala. Tapi dia melihat ada tiga menteri yang sedang berbisik-bisik, yaitu Menteri Senior Opang, Menteri Perusahaan Milik Kerajaan Eto dan Menteri Pemandangan Alam Dino. Dia tahu ketiganya punya usaha tambang kayu bara. Mereka bertiga menguasai 90% kayu bara yang digunakan para penjual sate dan jagung bakar di seluruh kerajaan. PP Dodo pernah bertanya kepada Menteri Pemandangan Alam Dino mengapa ikut-ikutan bisnis kayu bara. Menteri Dino menjelaskan bahwa kayu bara masih berhubungan dengan kementeriannya, sama-sama alam, bisa dipandangi, apalagi dinikmati. “Adakah yang ingin disampaikan Menteri Senior Opang?” tanya PP Dodo dengan wajah mengarah kepada mereka bertiga. Menteri Senior Opang menoleh lalu membetulkan duduknya menghadap PP Dodo. Lalu dia menyampaikan usulannya. “Begini Paduka Prabu. Usulan Kepala BRAN ini amazing. Ini harus segera direalisasikan.” Kepala BRAN sumringah wajahnya. Senang betul rasanya didukung Menteri Senior Opang. Tiba-tiba terbayang jabatannya akan naik lagi. Ah, setidaknya bakal lama aku ini jadi Kepala BRAN, gumamnya dalam hati. “Tapi nanti Gas Van Kentut ini jangan dijual lokal Paduka Prabu,” kata Menteri Senior Opang melanjutkan. “Kita ekspor saja, harganya kan tinggi. Apalagi kerajaan kan perlu devisa untuk bayar utang. Dengan demikian kita untung dobel (kata e diucapkan seperti pada kata becek). Dalam negeri dapat sumber daya kentut gratis, lalu perusahaan kami bertiga bisa jual ekspor, devisanya bisa untuk bayar utang kerajaan. Mekanismenya nanti rakyat dapat sembako murah dari BUPANG, anak Paduka Prabu ikut untung dari saham perusahaan kami yang dia pegang, kerajaan bisa bayar utang luar negeri. Semua senang Paduka Prabu,” jelas Menteri Senior Opang dengan optimis sambil memelintir ujung kumis kecilnya. Menteri Perusahaan Milik Kerajaan Eto ikut menimpali,”Ya ini nanti seperti yang kemarin-kemarin Paduka Prabu. Seperti kita jual masker ke luar negeri karena harganya lebih tinggi dari harga lokal. Nanti perusahaan-perusahaan milik kerajaan akan jual GVK kepada perusahaan kawan-kawan saya, mereka yang akan ekspor.” Tiba-tiba Ibu Menteri Solidaritas menyela dengan nada tinggi dan cempreng, berdiri sambil berkacak pinggang mengacungkan jari telunjuknya, “Lalu siapa yang subsidi sembako untuk rakyat? Anggaran kementerian saya tidak cukup lho bayarin sembako murah ke seluruh rakyat. Paling-paling hanya untuk dua….” Menteri Perusahaan Milik Kerajaan Eto memotong, “Tenang-tenang semua. Jangan panas dulu. Ini kan ada devisa dari ekspor GVK. Utang dibayar kan turun tuh utang. Jadi kita bisa tambah utang lagi untuk subsidi sembako rakyat. Semua bisa diatur. Yang penting semua senang. Bukan begitu Menteri Harta Kerajaan?” Ibu Menteri Harta Kerajaan membetulkan kacamatanya, memperhatikan laporan anak buahnya yang akan disampaikan kepada PP Dodo. “Kalau ngutang nambah terus kapan berkurangnya riba utang ini Paduka Prabu? Ini saja utang baru kita sudah habis buat bayar pokok utang dan ribanya. Daya tahan rakyat sudah lemah untuk dipalaki terus. Rakyat susah usaha karena tukang kredit yang biasa keliling kampung lebih suka beli SUK (Surat Utang Kerajaan) yang ribanya lebih tinggi dari riba Dosasitu. Semua berlomba beli SUK, Paduka Prabu. “Lho, bagus toh, kalu SUK dibeli banyak orang. Apa ibu Menteri Harta tidak suka?”, kata PP Dodo dengan mata agak melotot. “Bukan begitu Paduka Prabu. Ini SUK laku karena ribanya tinggi. Juga karena SUK dijamin oleh kerajaan. Tapi ribanya ini jadi beban berat kerajaan dalam waktu lama. Selain itu, uang yang seharusnya beredar di kalangan jelata untuk perputaran usaha, justru disedot oleh SUK. Akibatnya rakyat meminjam uang di Pinjol. Hamba gak tega lihatnya, Paduka Prabu. Sakitnya tuh di sini, hik..hik..” lirih suara ibu Menteri harta, sambil tangan kirinya menyentuh jantungnya sendiri, dan tangan kanannya mengusap air mata yang mulai menetes dengan sehelai tisu putih bersih. Suasana RATAS mendadak sunyi. Hening bikin pening. PP Dodo meneguk lagi air putih dalam gelas di hadapannya. Glek..glek..glek. Tandas. Lalu ia mulai lagi bicara pelan,”Pinjol itu apa ya?” Ibu Menteri Harta Kerajaan masih terisak-isak, diam tak menjawab pertanyaan PP Dodo. Lalu Menteri Perusahaan Milik Kerajaan Eto berinisiatif menjawab, “Pinjol itu Pinjaman Benjol, Paduka Prabu. Jadi kalau rakyat jelata yang utang gak bisa bayar utangnya, maka dia akan benjol-benjol. Tapi mereka lebih suka bunuh diri daripada benjol-benjol.” PP Dodo terkejut hingga kursinya agak mundur. “Lho, koq bisa begitu. Nanti kalo kita gak bisa bayar riba SUK, bisa benjol-benjol kita, berabe ini namanya.” “Gak begitu juga Paduka Prabu. Ini kan sesuai titah Paduka Prabu untuk memajukan start-up. Salah satunya ya.. dengan Pinjol ini. Bahkan setelah harga gas naik, akan banyak Pinjol-Pinjol baru. Pemiliknya juga sudah bersedia kasih saham untuk anak Paduka Prabu,” kata Menteri Eto berupaya menenangkan PP Dodo. Di ujung RATAS, PP Dodo bertanya lagi kepada Kepala BRAN. “Berapa anggaran yang sampeyan perlukan untuk realisasi proyek GVK?” “Awalnya BRAN dikasih anggaran 6 triliun. Tapi itu masih kurang banyak. Maka sesuai arahan ibu Ketua Dewan Pengarah, lembaga riset di kementerian ditarik semua ke BRAN, jadi anggarannya bisa nambah, jadi sekitar 10 triliun. Belum termasuk tahap berikutnya ambil alih lembaga riset di perguruan tinggi,” jelas Kepala BRAN dengan perlahan tapi penuh penekanan pada angka-angka anggaran. Baginya ini tahap yang ditunggu-tunggu. Masuk itu barang, gumamnya dalam hati penuh keceriaan. “Mmmh..jadi serius ini semua lembaga riset dilebur dalam BRAN?” tanya PP Dodo. “Serius Paduka Prabu, begitu titah Ibu Ketua Dewan Pengarah,” jawan Kepala BRAN. “Apa sudah dicek, di Amerika yang demokratis atau China yang otoriter misalnya, apakah lembaga riset mereka juga dilebur jadi satu? tanya PP Dodo lagi. “Sudah. Mereka tidak dilebur Paduka Prabu. Di AS ada lebih dari 60 research agency milik pemerintah. Di China lebih banyak lagi, ada 150 lembaga riset milik pemerintah. Sampai hari ini tidak dilebur jadi satu lembaga riset.” “Lho, lalu BRAN ini nyontoh siapa?” tanya PP Dodo heran. “Menurut ibu Ketua Dewan Pengarah, ini cara kerajaan kita sendiri, tidak nyontoh siapa-siapa. Pembentukan BRAN sendiri sudah menjadi penemuan baru, new invention namanya, dilebur jadi satu. Begitu kata Ibu Ketua Dewan Pengarah,” jelas Kepala BRAN lagi. “Okeh, para menteri, kita sudahi dulu RATAS ini. Namanya juga Rapat Tak Tuntas. Saya mau lihat kembang api pergantian zaman sama cucu-cucu saya. Sebagai penutup saya berterima kasih kepada para menteri yang sudah mau bersama-sama saya, terpaksa atau tidak, sepanjang zaman edan yang mau kita lewati ini. Ingat ya besok ganti zaman, zamannya wong keblinger.” Setelah itu PP Dodo bersama para pengawal kerajaan meninggalkan ruangan, meninggalkan para menteri dengan banyak pertanyaan di kepala masing-masing. Mereka tidak juga beranjak dari kursi masing-masing. Bayangan esok hari zaman keblinger membuat mereka asyik dengan fantasi masing-masing, uang dan kekuasaan. (*)
Uang Buruh BPJS Ketenagakerjaan Buat Apa?
Penurunan program perumahan bagi buruh sangat janggal, bahkan dalam beberapa kasus di lapangan dari 100 buruh yang mengajukan pencairan kredit ke Bank hanya 3 yang berhasil. Oleh: Jajang Nurjaman, Koordinator CBA CENTER for Budget Analysis (CBA) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terkait pengelolaan uang buruh oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sampai Agustus 2021 dana investasi buruh yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 514,74 triliun dan angka ini akan terus naik sampai akhir tahun dikisaran Rp 542,41 triliun. Harusnya dana ratusan triliun hasil dari jerih payah buruh bisa kembali dinikmati buruh bukan malah numpuk di Bank dan menghasilkan bunga, atau digunakan untuk urusan yang tidak ada kaitannya dengan buruh. Misalnya Fasilitas Manfaat Layanan Tambahan berupa program Kredit Pemilikan Rumah KPR bagi buruh pengelolaannya amburadul. Padahal program ini yang paling dibutuhkan oleh buruh tapi untuk pengajuan kredit saja para buruh seperti dikerjain oleh pihak bank dengan persyaratan berbelit-belit. Padahal dari ratusan triliun dana buruh yang dititipkan kepada BPJS Ketenagakerjaan program KPR ini nilainya hanya secuil dibandingkan total dana yang diikelola. Fasilitas MLT untuk rumah buruh dari 2017 sampai Agustus 2021 baru dikucurkan Rp 655,49 miliar. Dalam 5 tahun baru 2.384 rumah yang berhasil dinikmati buruh, bahkan dalam 3 tahun terakhir terus menurun. Jika 2017 ada 658 rumah KPR untuk buruh, kemudian 2018 mencapai 1.385, tahun 2019 anjlok menjadi 398 rumah, bahkan tahun 2020 hanya 82 rumah. Penurunan program perumahan bagi buruh sangat janggal, bahkan dalam beberapa kasus di lapangan dari 100 buruh yang mengajukan pencairan kredit ke Bank hanya 3 yang berhasil. Belum lagi fakta pekerja kontrak sudah dipastikan tidak bisa menikmati program KPR karena terbentur persyaratan di Bank, bahkan pekerja tetap juga banyak yang kesulitan mengajukan bantuan. Ini benar-benar dzalim, padahal uang yang diikelola BPJS Ketenagakerjaan dan di simpan di Bank adalah hak buruh, tapi buruh seolah-olah harus ngemis ke Bank dan BPJS ketenagakerjaan. Hal ini tidak boleh terus berlanjut, ketidakbecusan BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola fasilitas MLT program KPR jika dibiarkan sangat merugikan buruh, bahkan berpotensi merugikan keuangan negara. BPK harus segera melakukan audit investigasi terkait pengelolaan dana investasi BPJS ketenagakerjaan yang mencapai Rp 514,74 triliun, khususnya program perumahan bagi buruh. (*)
POPULER
