OPINI
Mati Ketawa ala Fadli Zon
Oleh Dhimam Abror Djuraid *) MENGAPA Uni Soviet tidak mengirim orang ke bulan? Karena mereka takut orang-orang itu akan minta suaka. Mengapa dokter gigi tidak laku di Uni Soviet? Karena tidak ada orang yang berani membuka mulut. Itu humor politik kuno yang beredar di era komunisme Uni Soviet. Meski kuno tapi tetap lucu. Humor itu terasa relevan diceritakan di Indonesia, karena banyak situasi politik Indonesia yang terasa absurd. Banyak isu-isu politik Indonesia yang bisa dijadikan bahan humor dan bisa membuat gelak tertawa. Fadli Zon yang selama ini terkenal garang sebagai macan medsos, tiba-tiba menghilang tanpa bekas. Selama dua minggu Fadli menghilang total tidak ada kabar berita. Fahri Hamzah melaporkan hilangnya Fadli ke Gubernur DKI, Anies Baswedan. Seharusnya Fahri melaporkannya ke Kontras. Ada yang menduga Fadli menderita sakit gigi kronis sampai tidak bisa buka mulut selama dua minggu. Ada juga yang mengira Fadli melarikan diri dan bersembunyi di luar negeri. Setelah dicari kesana-kemari tidak ketemu, pimpinan DPR-RI memutuskan untuk menugaskan semua anggota DPR mencari Fadli ke seluruh penjuru dunia. Akhirnya yang berhasil menemukan Fadli adalah delegasi PDIP yang dipimpin langsung oleh Mbak Puan. Fadli ditemukan di Madrid, Spanyol, mungkin sedang mencari suaka di negeri matador itu. Setelah bertemu Fadli, Mbak Puan berfoto bersama, dan Fadli mengunggah di akun medsosnya. Sepulang ke Indonesia nanti Fadli mungkin perlu dilaporkan ke bagian ‘’Lost and Found’’ di bandara. Skenario itu hanya rekaan humor warung kopi yang muncul karena publik kecewa kehilangan Fadli yang biasanya garang. Fadli tidak hilang tapi hanya puasa dua minggu. Fadli dan Puan kemudian jalan bareng menghadiri konferensi parlemen internasional di Madrid. Foto Fadli-Puan itu menunjukkan bahwa keduanya sudah damai. Tapi, Mardani Ali Sera dari PKS kecewa oleh pameran foto itu. Kata Mardani, kasihan rakyat hanya dipameri foto kemesraan tanpa diberi tahu substansi acara di Madrid. Rakyat kecewa. Begitu mungkin maksud Mardani. Sebenarnya rakyat lebih kecewa karena Fadli sudah kehilangan gigi. Mungkin Fadli sudah ketemu dokter gigi yang canggih, yang sudah mengoperasi gigi Fadli sehingga rata dan tidak tajam lagi. Mungkin Fadli akan lebih sering bungkam setelah operasi pangur gigi ini. Setelah sukses menjinakkan Fadli, Puan mungkin akan lebih pede lagi dan lebih yakin akan bisa menjinakkan Ganjar Pranowo. Mumpung ada di Spanyol, Mbak Puan bisa studi banding menonton pertunjukan matador, adu banteng dengan manusia yang sangat terkenal itu. Sepulang dari Spanyol Mbak Puan mungkin bisa mendapat inspirasi untuk diterapkan di Indonesia. Kalau di Spanyol ada festival tarung banteng, di Indonesia mungkin bisa diadakan festival tarung banteng vs celeng. Siapa tahu festival ini bisa mendatangkan turis luar negeri yang bisa menghasilkan devisa. Jalan Mbak Puan untuk bergandengan dengan Prabowo pada pilpres 2024 makin mulus dan lempeng. Pencitraan akan jalan terus melalui berbagai baliho, meskipun beberapa baliho yang sudah terpasang terlihat kurang dipersiapkan dan dipikir dengan serius. Baliho tanam padi hujan-hujanan dikritik Fadli Zon dan Susi Pujiastuti, karena tidak pernah ada petani menanam padi saat hujan. Mungkin Mbak Puan tidak tahu bahwa orang menanam padi selalu berjalan mundur. Tidak ada orang yang menanam padi dengan berjalan maju. Jangan-jangan publik malah menafsirkan bahwa pencalonan Puan mengalami jalan mundur. Mbak Puan jangan sampai membuat pencitraan dengan ikut lomba memancing ikan. Meskipun memancing ikan adalah hobi yang banyak digemari rakyat, tapi pemancing ikan tidak akan pernah bisa maju, karena pasti tercebur ke kolam. Pesaing Mbak Puan yang paling potensial adalah Anies Baswedan. Beda dengan Mbak Puan yang makin mulus dan lempeng, jalan Anies banyak diadang portal. Rencana balapan Formula E sampai sekarang masih terus-menerus diadang dari kanan, kiri, depan, dan belakang. Perhelatan World Super Bike (WSBK) di Mandalika yang didukung Jokowi berlangsung sukses. Meskipun peserta jadi basah kuyup karena hujan dan banjir, nama Mandalika tidak akan berubah menjadi ‘’Mandi-lika’’. Pemerintah masih belum merestui pelaksanaan balapan Formula-E di Jakarta. Pemerintah juga belum memberi izin rencana Reuni 212. Mungkin pemerintah takut dua acara itu diadakan berbarengan, karena setelah acara reuni para alumnus 212 pasti akan langsung menonton balapan beramai-ramai. Anies mengangkat Bamsoet menjadi ketua panitia pengarah balapan Formula E. Bamsoet sudah menunjukkan kepiawaiannya sebagai pebalap jagoan. Mobil yang dikendarai bersama pebalap Sean Gelael koprol terguling berkali-kali, tapi Bamsoet dan Sean selamat tanpa luka segorespun. Bagi kebanyakan orang kecelakaan Bamsoet di sirkuit Meikarta itu horor banget. Tapi bagi Bamsoet kecelakaan itu biasa saja, buktinya dia bisa keluar dari mobil utuh dan bugar. Bamsoet sudah cukup membuktikan ‘’kesaktiannya’’. Dia tidak perlu pamer kesaktian lagi, misalnya dengan mengendarai mobil mewah melawan arah di jalan tol. Apalagi kemudian mengajak Presiden Jokowi sebagai co-driver kehormatan. Erick Thohir juga semakin bersemangat melakukan persiapan 2024. Namanya semakin sering viral di media sosial maupun media konvensional. Namanya disebut-sebut bersama Luhut Binsar Panjaitan karena dianggap mendapat cuan dari bisnis PCR. Tidak berapa lama kemudian muncul orang yang mendeklarasi Luhut-Erick sebagai capres dan cawapres 2024. Kelompok deklarator ini menyebut diri sebagai PCR atau Pendukung Cinta Republik, bukan ‘’Pencoleng Cuan Rakyat’’. Erick kemudian viral lagi setelah menyidak toilet di sebuah SPBU, dan kaget ketika harus bayar dua ribu perak. Erick langsung memerintahkan direksi Pertamina untuk menggratiskan biaya toilet di SPBU seluruh Indonesia. Erick pun dinobatkan sebagai ‘’Bapak Toilet Indonesia’’. Tidak berhenti sampai disitu, Erick menjadi berita lagi ketika diangkat menjadi anggota kehormatan Banser (29/11). Rupanya, Erick tidak mau kalah dari Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin yang sudah diangkat sebagai anggota kehormatan ormas Pemuda Pancasila (PP). Ormas PP lagi bikin heboh karena mengadakan demo di depan kompleks DPR Senayan dan berakhir ricuh. Para anggota PP kesal karena Junimart Girsang meminta pemerintah membubarkan ormas yang suka bikin rusuh. Para anggota PP mendesak Junimart minta maaf dan mencium tangan Yapto Soerjosoemarno, ketua umum PP. Para anggota PP mungkin mendapat inspirasi dari kasus Arteria Dahlan yang berakhir dengan minta maaf dan cium tangan. Polisi dibuat sibuk oleh banyak demonstrasi. Para buruh mengancam akan demo besar-besaran setelah MK memutuskan bahwa sebagian UU Omnibus Law inkonstitusional dan harus diperbaiki dalam dua tahun ke depan. Buruh meradang karena pemerintah masih keukeuh akan menerapkan UU itu. Ibarat nasi sepiring sudah busuk seperempat, tapi masih dimakan pula. Buruh juga gerah terhadap Menaker karena menyebut upah minimum 2022 terlalu tinggi. Sudah minimum, tapi dianggap terlalu tinggi. Mungkin Menaker akan mengeluarkan SK untuk menetapkan upah buruh di bawah minimum yang akan berlaku di seluruh Indonesia. Di negara komunis para buruh pura-pura bekerja dan para majikan pura-pura membayar. Di Indonesia para buruh pura-pura tidak bekerja, tetapi para majikan tetap pura-pura membayar. Sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalis, bukan sosialis, bukan komunis. Sistem yang dianut Indonesia adalah sistem yang bukan-bukan. Sistem ekonomi kapitalistis adalah eksploitasi manusia oleh manusia. Sistem ekonomi Indonesia persis sebaliknya. (*) *) Penulis wartawan senior
Banser Itu Elit
Oleh Ady Amar *) Barisan Ansor Serbaguna (Banser), sebuah badan otonom Nahdlatul Ulama dari GP Ansor, itu saat ini tidak bisa dilihat sebelah mata. Banser menjelma sebagai kekuatan yang diperhitungkan. Tentu bukan diperhitungkan karena komandan utama Banser, Yaqut Cholil Qoumas, Ketua GP Ansor, diangkat jadi Menteri Agama RI. Meski itu sebuah pencapaian luar biasa. Banser Ansor pada masa kini memang tampak jadi kekuatan yang diperhitungkan, seolah mampu menggoyang eksistensi HMI/KAHMI, yang sejak baheula jadi kekuatan yang diperhitungkan rezim yang berkuasa. Banser Ansor (selanjutnya ditulis Banser) bahkan menjadi kekuatan elit yang diperebutkan, setidaknya diperlihatkan Meneg BUMN, Erick Thohir (ET), yang tiba-tiba memilih Banser sebagai sandarannya. Tidak menutup kemungkinan akan berderet lagi tokoh yang ingin jadi bagian darinya. Tidak jelas memang mengapa ET sampai kepincut ingin menjadi bagian dari keluarga besar Banser. Setelah melalui "plonco" merayap di rerumputan. Merambat bagai buaya, dengan pakaian khas "tentara" loreng-loreng Banser, dan dengan risiko kepala kecantol kawat, meski kawat tak berduri. Ia lulus dalam perploncoan, dan resmi diangkat sebagai Anggota Kehormatan Banser. Orang lalu gumun ada apa sebenarnya dengan ET ini, kok pilihannya jadi aneh-aneh. Sebelumnya, viral dialognya dengan penjaga ponten umum di sebuah SPBU. Videonya viral, dan menuai tanggapan netizen yang 99 persen menertawakan. Bermacam komen, satu yang nyelekit, "WC umum minta digratiskan, giliran PCR jadi ajang bisnis". Pilihan ET pada Banser harusnya dilihat tidak sekarang, tapi jauh ke depan, itu di tahun 2024. ET mencoba peruntungannya di situ, dan itu tentang Pilpres. Setidaknya, jika ikhtiarnya kesampaian bagian dari yang berkontestasi, maka ia berharap ada sumbangan suara signifikan dari Nahdlatul Ulama, setidaknya dari GP Ansor. ET jauh-jauh hari sudah nitip diri berharap nantinya dirinyalah yang jadi pilihan kaum nahdliyin. Jadi, pilihan ET pada Banser, meski itu hal yang belum pasti bisa mewujudkan keinginannya, tetaplah ikhtiar luar biasa yang pantas dihargai. Bagi ET tidak ada yang tidak mungkin, maka pilihannya yang sampai ia harus diplonco segala, itu langkah yang dipersiapkan jauh hari, agar pada waktunya ia tak tertinggal kereta. Ada yang bertanya, apakah menjadi anggota kehormatan Banser itu memang cita-cita ET sejak remaja dulu, dan baru kesampaian saat ia sudah menjadi Meneg BUMN, tidak ada yang bisa menjawab, karena tidak ada keterangan yang demikian darinya. Terpenting ET sudah jadi bagian keluarga besar Banser, dan otomatis juga jadi bagian nahdliyin. Di sini yang elit memang Banser, menjadi Ormas yang diperebutkan. Sedang ET cuma manusia biasa saja, yang secara kebetulan menjabat sebagai menteri, maka ia diberi atau dilabeli sebagai anggota kehormatan Banser. Meski ET harus tetap tunduk pada statuta Banser, yang itu diatur sebagai landasan operasionalnya. Banser Ansor yang di era Orde Baru termarginalkan keberadaannya, saat ini jadi sebaliknya. Menjadi tentara sipil bergengsi, dan yang akrab bersinergi dengan rezim. Langkah Banser menjadi mudah dan tampak disokong kekuasaan. Banser ada dalam pusaran kekuasaan dan menikmatinya. Pantaslah jika Banser menjadi kekuatan yang diperhitungkan, setidaknya ET sebagai jawabannya. Ia tengah berharap pada Banser. Harapan yang tentu punya nilai, yang pada waktunya ingin ditagihnya. ET berharap mendapat balasan setimpal yang tentu sesuai dengan pengorbanan yang diberikan. Memang tidak ada makan siang yang gratis, soal itu pastilah ET memahaminya. (*) *) Kolumnis
Presiden Jokowi Potensial untuk Diadili
By M Rizal Fadillah Uganda berduka karena satu-satunya Bandara Internasional Entebbe diambil alih oleh negara China setelah pinjaman Bank Exim China kepada Pemerintah Uganda tidak mampu terbayarkan. Presiden Yoweri Musevini gagal menegosiasikan pembayaran kepada Beijing sementara Menteri Keuangan Matia Kasaija meminta maaf kepada Parlemen atas "salah menangani" hutang. Padahal jangka waktu pinjaman baru 6 tahun terhitung 2015. Pemerintahan Jokowi menjadi rezim gemar berhutang yang sebagian besarnya digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur. Ambisi besar tenaga kurang sangat membahayakan kedaulatan. Proyek Kereta Cepat China dan pemindahan Ibukota mengancam dan dapat menjadi beban sangat berat. Lepasnya 49 % saham Bandara Kualanamu ke pihak India adalah sinyal buruk. Otoritas pengelolaan telah bergeser. Ini menyangkut penggerusan kedaulatan negara atas pelabuhan udara. Perpres No 32 tahun 2O20 tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui Hak Pengelolaan Terbatas membuka peluang bagi badan hukum asing untuk mengelola aset negara. Ketika rakyat tak berdaya untuk mencegah, maka posisinya hanya melihat kerja yang dilakukan oleh Pemerintah. Dengan tingkat kepercayaan rakyat rendah para Menteri Kabinet Jokowi menunjukkan kinerja yang belepotan. Koordinasi Presiden juga buruk. Menteri Keuangan tak bisa menutupi fakta atas ketidakmampuan atau kegagalannya. Citra sebagai Menteri Keuangan yang hebat telah pupus. Mengapa Presiden Jokowi potensial untuk diadili, karena : Pertama, sebagai Kepala Pemerintahan telah gagal menjaga perkembangan ekonomi yang mampu menyejahterakan rakyat, bahkan hutang telah mencapai 6000 trilyun. Aset negara dijual-jual, BUMN bangkrut, serta tanah negara yang dibagi-bagi dan dikuasai oleh segelintir pemodal. Kedua, pelanggaran hak asasi manusia yang terang-terarangan dan berulang-ulang. Terakhir proses peradilan HRS yang bermotif politik dan dipaksakan, penangkapan Advokat Munarman, Ustad Farid Okbah, DR Ahmad Zein An Najah, dan DR Anung Hilmat. Termasuk penganiayaan dan pembunuhan brutal 6 anggota Laskar FPI. Kasus pelanggaran HAM itu melekat terus meski Jokowi nantinya sudah tidak menjabat lagi sebagai Presiden. Ketiga, soal Ibukota baru serius harus dipertanggungjawabkan apalagi jika skemanya "bumi hangus" DKI Jakarta. Nilai penjualan aset negara di Jakarta sudah diperkirakan Kemenkeu 1100 Trilyun. Ternyata pemindahan itu bukan sebagai penambahan dan pengembangan kota justru membunuh kehidupan kota yang sudah tumbuh. Seluruh proyek investasi khususnya yang berskala besar seharusnya diikuti dengan audit keuangan atas para pejabat terkait, termasuk proyek kesehatan di masa pandemi. Penambahan kekayaan patut dicurigai. Pengawasan atas korupsi, kolusi, dan nepotisme saatnya digalakkan kembali. Kondisi pemerintahan kini disinyalir lebih rawan dan parah dibandingkan sebelumnya. Belajar dari Menteri Keuangan Uganda Maria Kasaija yang meminta maaf kepada Parlemen atas kesalahan dari pengelolaan keuangan, maka sebaiknya Presiden Jokowi segera meminta maaf kepada rakyat atas amburadul nya pengelolaan negara. Sebelum terlambat. Lalu mengundurkan diri. Bangsa Indonesia mungkin akan memaafkan dan menerima kesadaran dan pertanggungjawaban Presiden tersebut. Akan tetapi jika kesadaran tersebut tidak ada dan terus menutupi berbagai kelemahan yang ada, bukan mustahil selesainya jabatan Presiden justru menjadi awal dari kesulitannya dalam menghadapi proses hukum. Rakyat akan mendesak. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
What To Be Done?
By : Prof. H. Muhammad Amien Rais, M.A., Ph.D Jakarta FNN - Ahad (28/11). Kita sedang menghadapi masalah-masalah berat di berbagai bidang kehidupan yang bisa membawa kita ke krisis eksistensial. Ada yang bersifaf global, regional, tetapi ada yang bersifat nasional dan lokal yang lebih dan langsung kita rasakan sebagai bangsa Indonesia. Yang dirasakan oleh masyarakat global adalah antara lain : global warming dan climate change, democratic-backsliding diberbagai negara demokrasi, human right violation di mana-mana (termasuk extra judicial killing) di negara-negara Afrika, Timur Tengah, Myanmar, RRC, Perang Dingin jilid 2, ancaman konfrontasi nuklir, krisis air dan pangan, dan ecocida, genocida yang makin menggila, tetapi reaksi internasional makin mengecil. Sementara krisis eksistensial di Indonesia berupa masa depan bangsa yang semakin suram bahkan gelap. Kita melihat keterbelahan bangsa yang makin dalam, terutama dirasakan oleh ummat Islam. Tonggak-tonggak demokrasi sudah banyak yang roboh. Indonesia makin jauh masuk ke dalam debt-trap China. Kekayaan alam Indonesia lebih banyak mengalir ke luar negeri dari pada yang dinikmati oleh masyarakat bangsa Indonesia. Kesenjangan kaya-miskin makin menganga, seperti temuan Oxfam London yang menyebut ada 4 oknum yang kakayaan mereka lebih besar dari 100 juta penduduk miskin. Demokrasi Indonesia sudah terkubur secara sistemik dan sudah terjadi apa yang dinamakan sebagai The Corporate Coup d'etat. Sekelompok kecil manusia-manusia yang sudah tuna moral , secara bengis dan biadab menghancur-leburkan tatanan hukum, tatanan sosial dan moral bangsa Indonesia. Beda pokok antara manusia dan binatang terutama ada satu, yaitu rasa malu. Dalam tubuh rezim Jokowi terlalu banyak oknum yang sudah putus syafat malunya, sehingga berperilaku lebih berbahaya dari orag gila : sedang menghancurkan bangsa sendiri, tetapi sedang merasa berbuat baik (lihat Al-Baqarah 10-11dan Al-Kahfi 103-105). Ketika rakyat menderita kemiskinan , hidup pada subsistent level, beberapa menteri membuat beberapa PT untuk berjual beli apa saja yang diperlukan untuk menanggulangi Covid-19. Ketika TEMPO membongkar bisnis haram mereka, reaksi mereka : ketawa-ketiwi sambil mengatakan semua itu karena didorong oleh kecintaan mereka kepada rakyat kecil dan berbagai dalil lainnya. Rezim sekarang ini telah membiarkan dirinya jadi kuli, kacung, atau jongos kepentingan China. Seolah atau pura-pura lupa bahwa Indonesia telah dijadikan sasaran utama politik Lebensraum China. Saya lumayan ngeri dengan perubahan orientasi China di bawah Xi Ping. Sekarang Xi sudah dikukuhkan sebagai presiden China seumur hidup, dengan rangkap jabatan antara lain Sekjen PKC, pemimpin puncak PLA, Ketua Dinas Intelijen China, penguasa tertinggi penggunaan internet dan lain sebagainya. Yang harus kita perhatikan lebih dalam adalah doktrin baru politik luar negeri China, yakni menyatakan keselamatan dan kesejahteraan China diaspora sepenuhnya menjadi wewenang Pemerintah Beijing. Dunia terbelalak menyaksikan betapa cepat dan sigap militer China melakukan rescue atau penyelamatan sekitar 36 ribu pekerja China yang terperangkap dalam perang saudara di Libya pada tahun 2011. Hanya dalam 10 hari semua pekerja China sudah kembali ke negaranya. Rezim Jokowi sangat lunak bahkan terkesan ada pembiaran terhadap imigran China yang masuk ke Indonesia tanpa melalui prosedur baku buat masuknya orang-orang asing. Mereka berkeliaran di Papua, Papua Barat, di Sulteng dan di berbagai pulau di Indonesia. Mereka jelas bukan turis, dan bukan pula pekerja. Ini mengingatkan kunjungan saya bersama Pak Letjen Sayidiman dan saudara Laode Kamaludin ke markas AD China, kamu dihina oleh seorang kolonel China, baik dari segi etiket diplomatik maupun dalam subtansi pembicaraan. Saya akhiri sampai di sini dulu. Tentu masih banyak masalah nasional yang cukup berbahaya bahkan mengerikan tetapi mari kita diskusikan bersama, lantas kita cari jawabannya. Opini disampaikan dalam diskusi bertema "Bagaimana Caranya Kembali Ke UUD 45 (asli)" bersama beberapa tokoh purnawirawan militer, politik, agama dan pemuda di Rumah Perjuangan Bangsa, Kebayoran Baru, Jakarta, pada Ahad 28 November 2021.
Omnibus Tertabrak Bus
By M Rizal Fadillah Aksi-aksi penentangan saat pengundangan aturan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja dibuldozer penguasa. Korban berjatuhan baik luka-luka dari para pengunjuk rasa maupun penangkapan aktivis yang sengaja dikait-kaitkan. Di antaranya mahasiswa dan tokoh-tokoh KAMI. UU Cipta Kerja yang awalnya RUU Cipta Lapangan Kerja yang diplesetkan RUU Cilaka diproses dengan mengabaikan prosedur hukum yang semestinya dan diketuk tergesa-gesa. Ada nuansa pesanan dari korporasi baik lokal maupun asing. Eksplorasi investasi dengan fasilitasi regulasi. Pemihakan bukan pada tenaga kerja tetapi pada pengusaha. Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan penyidangan gugatan dan memutuskan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 artinya inkonstitusional. Akan tetapi lucu Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 5 November 2021 itu "bersyarat". Dapat dilakukan perbaikan dua tahun. Putusan seperti ini tidak konsisten alias ambivalen. MK masih menjadi lembaga Peradilan yang terkesan bisa dibisiki atau dilobi. Untuk menyenangkan sana-sini. Faktanya UU Cipta Kerja itu telah gagal diimplementasikan. Investasi asing yang diharapkan datang atas bentangan karpet merah regulasi ternyata tersendat. Ditambah pandemi yang membuat Pemerintah semakin kalang kabut. UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bukan saja inkonstitusional tetapi juga gagal. Komplit kekacauan Pemerintahan Jokowi yang memang gemar menginjak-injak hukum. Omnibus Law mampu melabrak hadangan kendaraan kecil. Aksi-aksi sporadis. Akan tetapi kini dengan Putusan MK tersebut, maka Omnibus tertabrak bus. Meski belum ringsek tetapi telah membuat sopir luka parah. UU Cilaka mengalami kecelakaan. Berapa kerugian yang diderita dengan kecelakaan ini? 12 Rektor Perguruan Tinggi ternama ambil bagian, puluhan mungkin ratusan pakar dan tokoh masyarakat ikut dibayar. Hasilnya UU Omnibus Kacau. Jika undang-undang dibuat bukan untuk kepentingan rakyat dan wakil rakyat ikut memanipulasi aspirasi masyarakat, maka undang-undang itu secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis dipastikan bermasalah. Apalagi jika faktanya memang terlalu banyak selundupan kepentingan. Kini UU Omnibus tertabrak bus, masuk bengkel untuk dua tahun, sopir yang terluka mengalami gegar otak. Betapa kaget dokter yang mengoperasi setelah dibedah ternyata sang sopir tidak punya otak. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Safari Anies Baswedan, Tampaknya Sudah Dimulai
Oleh Ady Amar *) GERAK Anies memang selalu terukur. Sepertinya ada tahap-tahap yang dimungkinkan kapan ia diam, kapan bicara, kapan melangkah dan seterusnya. Seolah ia pantang bergerak jika waktu untuk bergerak belum tiba. Semuanya tampak (seolah) serba terukur. Banyak yang berharap ia mesti bicara, sudah masuk waktu untuk berbicara dan melangkah, tapi tidak dilakukannya. Ia suntuk dengan rutinitas kerja selaku Gubernur DKI Jakarta. Tapi dalam bulan ini, setidaknya ada pemandangan menarik bahkan masuk kategori menakjubkan, Anies mulai bergerak mendatangi komunitas yang memang menunggu kedatangannya. Anies mulai bersafari, turba yang disambut riang mereka yang berharap padanya. Tapi hal wajar jika safari itu tidak disuka oleh kelompok yang tidak ingin Anies melangkah lebih jauh dari yang sekarang. Anies tampaknya sudah mengukur, bahwa kini saatnya ia mendatangi komunitas lebih luas lagi, yang tidak hanya di seputaran wilayah kerjanya. Langkah Anies itu bisa diibaratkan suara adzan terdengar memanggil, dan Anies bergerak mendatanginya. Sedang sebelumnya, yang didengar Anies hanya suara tarhim, itu pun terdengar dari kejauhan. Makanya ia pantang bergerak. Itu semacam pakem yang dipegangnya erat, pantang untuk dilanggar-diingkari. Memang sedikit tampak mengherankan, Anies tampil di acara penuh canda, Lapor Pak, yang tayang di televisi swasta. Bahkan Anies tampak siap saat harus di roasting komika Kiki Saputri. Anies tampil elegan, bahkan membalas candaan yang juga mampu menghadirkan gelak tawa. Anies yang sebelumnya terkesan serius, bahkan kaku, itu justru tampak sebaliknya, cair. Ternyata ia punya sense of humor yang lumayan. Siap "dikerjai", itu bisa jadi karena ia tidak punya dosa jadi celah untuk dikuliti. Maka, Kiki Saputri, yang terkenal "ganas" itu tak mampu maksimal menggoda Anies, bahkan tak tampak berhasil, karena ia tidak mampu membuat Anies salah tingkah apalagi kesal dengan roastingannya. Tidak sebagaimana bintang tamu lainnya yang di roasting tergagap ketakutan, yang sampai mengucap, "Cukup... sudah jangan diteruskan...". Anies tampil sebagai pribadi tanpa beban dosa yang dipikul, sehingga ia bisa tampil dalam medan apapun. Ia tidak merasa jengah dengan pertanyaan yang memang diopinikan dengan tidak sebenarnya. Justru ia punya waktu untuk menjelaskan semuanya, yang disesuaikan dengan tempat di mana ia bisa menjelaskan tuduhan tidak berdasar yang disematkan padanya. Saatnya Tampil, Saatnya Bicara Anies Baswedan mulai "bergerak", sebagaimana keinginan kelompok yang mengidolakan. Tetapi tugas-tugas selaku Gubernur DKI Jakarta tetap jadi nomor satu. Gerak Anies itu justru kesempatan untuk menjelaskan progres apa yang sudah dan tengah dikerjakan. Maka, setidaknya dalam bulan November ini, ada tiga tampilan Anies yang memukau: Hadir di Lapor Pak, di Podcast Deddy Corbuzier dan Podcast DISWAY Dahlan Iskan. Itulah kesempatan Anies menampilkan sisi tidak biasa, ternyata Anies punya tingkat kelucuan lumayan ( Lapor Pak). Anies tampil santai tidak seperti biasanya, yang tampak serius. Sisi humanis seorang Anies mampu tampil santai dan menghibur. Tidak tampak ia gusar meski diberondong dengan kelucuan Kiki Saputri yang menyengat. Tidak kalah juga Deddy Corbuzier, yang acap ingin memancing kemarahan seorang Anies Baswedan, bahkan sampai menyebutnya dengan "kadrun" ala buzzerRp, dan itu pun tidak sampai buat Anies tergopoh menjawabnya. Meski ia tampak berpikir sejenak untuk menjawab dengan kalimat yang pas. Di situ justru Anies mampu jadikan itu sebagai panggung untuk menyumpal suara-suara sumbang yang selama ini hadir menyuarakan opini dusta. Anies leluasa bisa mematahkan opini apa saja yang berkembang, yang sengaja dikembangkan dengan tidak sebenarnya, yang lalu jadi kesempatan ia menjelaskan duduk perkara sebenarnya. Isu-isu berkenaan dengan perhelatan Formula E, ia terangkan dengan benderang. Sedang interpelasi dari Fraksi PDIP dan PSI DPRD, yang ingin "menghentikan" ajang lomba mobil listrik itu tampak memaksakan hal di luar kepatutan. Anies menjelaskan, bahwa gelaran Formula E itu sudah menjadi kesepakatan antara Pemprov DKI dan DPRD. Saat itu, terang Anies, bahwa anggaran Formula E dalam pembahasan APBD DKI tahun 2019, dan itu disepakati bersama Anggota DPRD periode 2014-2019 sesaat sebelum masa jabatannya berakhir. Ajang Formula E, itu program dari Pemprov DKI Jakarta, ada perdanya. Masuk dalam anggaran APBD. Maka, Pemrov DKI punya kewajiban melaksanakan kewajiban Perda. Itu perintah konstitusi, harus melaksanakan. Maka, Anies menanyakan sebuah tanya, yang mestinya bisa membuka pikiran kusut mereka yang selama ini nyinyir tanpa sebab, "Di mana letak masalahnya?" ungkap Anies. Menjadi mengherankan jika hal yang sudah disepakati, lalu ingin diingkari. Syukur hanya dua fraksi (PDIP dan PSI) yang "mabuk" dengan mempersoalkan hal yang tidak sepatutnya dipersoalkan. "Ketika ada yang bilang 'kenapa uangnya enggak buat nanganin Covid?' Lah sudah di bayar 2019 dan 2020. Ketika Covid kejadian, itu uangnya sudah dibayar, sudah dikirim. Jadi, kita enggak ada pengeluaran baru (saat masa pandemi) ke mereka..." Penjelasan Anies yang rinci dan gamblang, yang orang dengan otak dikit saja mestinya faham melihat persoalan yang acap disoal dengan tidak semestinya, bahkan dengan fitnah segala. Tapi jika masih aja ada yang nyinyir, ya itu hal yang memang diniatkan nyinyir sepanjang masa pada Anies. Atau setidaknya sampai pergelaran Pilpres 2024. Ada satu hal lagi dalam Podcast Deddy Corbuzier, yang beri kesempatan klarifikasi dan bahkan Anies mempertanyakan tuduhan atasnya, terkait radikalisme, ekstrimisme hingga intoleran kepada minoritas di Jakarta. Tuduhan intoleran khususnya, itu sudah disematkan pada Anies sejak ia maju sebagai Calon Gubernur 2017. Tuduhan memang boleh-boleh saja, sebab itu merupakan buah pikiran seseorang yang tidak bisa dikendalikan. "Kita itu tidak bisa ngatur pikiran orang. Yang cuma bisa diatur hanya tindakan. Negara pun cuma bisa gitu, mengatur tindakan. Tapi pikiran dan perasaan nggak bisa diatur. Jadi semua orang boleh berpikiran," ujar Anies. Maka, setelah 4 tahun menjabat, Anies mempertanyakan, adakah ia melakukan tindakan intoleran pada minoritas di Jakarta. Mestinya, ujar Anies, mereka yang menuduh itu bisa menunjukkan bukti atas tuduhannya itu. Dan, tuduhan pada Anies yang demikian, itu tampaknya memang diskenariokan. Tapi setidaknya penjelasan Pak Anies itu memadai. Hal-hal demikian memang pantas untuk terus disampaikan, sekaligus menantang mereka untuk bisa membuktikan tuduhan tidak berdasar itu. Sedang saat tampil dengan Pak Dahlan Iskan (DI), ada dua hal yang jadi pilihan pembahasan. Pertama, progres pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) dan Transportasi yang terintegrasi di Jakarta. Di akhir podcastnya, Pak DI mengatakan, Pak Anies adalah pribadi yang mampu memaparkan apa yang dikerjakannya dengan sistematis. Dan memang Anies menguraikan tentang JIS dan transportasi bagi warga Jakarta yang terintegral itu dengan rinci dan mengagumkan. Tampak kekaguman pada rona Pak DI, yang tidak mampu disembunyikan. Dan mustahil bisa menyembunyikan sesuatu yang memang nyata... Saya dan juga Anda yang memilih ada di barisan yang ingin selalu berpikir dan punya sikap obyektif, pastilah ikut terkagum pada goodbener satu ini, Anies Baswedan. Itu memang sewajarnya. (*) *) Kolumnis
Putusan MK Soal Omnibus Law Pantas Dicurigai, Ada Agenda Lain?
By Asyari Usman Tiba-tiba saja Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi berani melawan. Mereka nyatakan UU Cipta Kerja alias Omnibus Law (OBL) bertentangan dengan UUD 1945. Dinyatakan inkonstitusional. Tidak sah. MK sekarang bagaikan pindah ke kubu oposisi. Ada apa? Mengapa MK sekarang sejalan dengan suara rakyat yang sejak awal menentang OBL? Apakah iya MK berani? Tunggu dulu. Jangan buru-buru menganggap MK berani. Boleh jadi ada agenda lain di balik putusan “heroik” MK itu. Putusan ini perlu dilihat dengan cermat. Sebab, pernyataan bahwa UU Cipta Kerja itu tidak sah, ternyata tidak langsung menguburkan UU ini. Ada syaratnya. Dan syaratnya itu masih memberikan harapan hidup bagi UU yang kontroversial tsb. MK memberikan waktu dua (2) tahun kepada pemerintah untuk memperbaiki UU ini supaya bisa menjadi konstitusional. Artinya, apa yang dinyatakan tidak sah hari ini bisa menjadi sah dua tahun mendatang. Putusan ini bisa menjadi preseden atau yurisprudensi yang berbahaya. Misalnya begini. Seseorang melancarkan kudeta. Tentu tindakan ini bertentangan dengan UUD 1945. Inkonstitusional. Tapi, bisa menjadi konstitusional. Begini penjelasannya. Setelah pemerintahan kudeta berjalan setahun atau dua tahun, misalnya, MK bersidang berdasarkan gugatan. Putusannya menyatakan bahwa pemerintah kudeta itu inkonstitusional. Tidak sah. Namun, MK memberikan waktu dua tahun untuk memperbaiki kinerja pemerintah yang tak sah itu. Kalau baik, maka kudeta menjadi konstitusional. Menjadi sah. Kalau tidak baik, maka pemerintah kudeta menjadi inkonstitusional permanen. Definisi “baik” dan “tidak baik” itu tentu saja sesuai penilaian MK sendiri. Bukankah ini sangat berbahaya? Tentulah sangat, sangat berbahaya bagi kehidupan bernegara. Putusan “bersyarat” yang dikeluarkan MK untuk OBL ini wajar dicurigai dan harus diwaspadai. Mengapa? Karena itu tadi. Putusan ini bisa menimbulkan implikasi yang jauh ke depan. Bisa dijadikan alasan untuk melegalkan tindakan-tindakan yang melanggar konstitusi. Contoh lain adalah perpanjangan masa jabatan presiden atau DPR di luar ketentuan UUD 1945. Dalam hal ini, DPR dan DPD misalnya mengumumkan sidang khusus MPR untuk mengesahkan perpanjangan masa jabatan dimaksud. Tindakan ini inkonstitusional tetapi bisa dibalikkan menjadi konstitusional. Misalnya saja, setelah masa jabatan perpanjangan itu berjalan dua tahun atau tiga tahun, MK menggelar sidang berdasarkan gugatan. Mahkamah kemudian membuat putusan bersyarat. Mereka nyatakan bahwa perpanjangan itu bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional) tetapi diberi waktu dua tahun untuk melaksanakan pilpres dan pileg. Semua senang mendapat perpanjangan lima tahun. Dan sah! Tindakan ini semula melanggar UUD tetapi dilegalkan oleh putusan MK. Contoh lain lagi yang tak masuk akal, bisa terjadi. Sebab, putusan bersyarat MK tentang OBL menyediakan yurisprudensinya. Katakanlah Presiden Jokowi tiba-tiba memberhentikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Kemudian dia angkat Ganjar Pranowo sebagai gantinya. Tindakan ini jelas bertentangan dengan UUD 1945. Tetapi, semua itu bisa menjadi konstitusional lewat putusan MK di masa depan. Ada presedennya, ada yurisprudensinya. Apalagi, para hakim MK yang ada saat ini rata-rata masih akan duduk lebih dari lima tahun mendatang. Sekali lagi, hari ini MK kelihatan seolah berani melawan, tapi boleh jadi ada tujuan lain yang lebih besar.[] (Penulis wartawan senior FNN)
Jejak Anies Menguat Menuju Presiden Pilihan Rakyat
Oleh: Yusuf Blegur Bergeser dan menyimpangnya perjalanan demokrasi di Indonesia bukan saja membentuk sistem demokrasi yang mengusung pemilu yang kapitalistik transaksional. Mekanisme pemilihan langsung yang awalnya merepresentasikan kedaulatan rakyat, seiring waktu hanya melahirkan pemimpin dan kebijakan politik yang tersandera kekuatan liberal dan sekuler. Pemimpin dan birokrasi tak berdaya di bawah kekuasan partai politik dan kekuatan oligarki. Konsitusi direkayasa sedemikian rupa, menghasilkan undang-undang yang justru membajak negara dari kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Anies Rasyid Baswedan adalah sosok yang unik. Lahir dan tumbuh besar dari kalangan keluarga pendidik. Anies yang sempat lama mengenyam pendidikan di Amerika merupakan seorang pemimpin yang komplit. Akademisi yang memiliki trah pahlawan nasional. Terbentuk dari struktur sosial dan keagamaan yang kuat. Ia juga menyerap nilai-nilai demokrasi yang mengembangkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keberagaman. Anies seorang muslim yang inklusif sekaligus berjiwa demokrat dan pluralis. Proses pembelajaran dan pengalaman itu semakin mengokohkan Figur Anies yang selalu berada di tengah. Menjadi salah satu pemimpin yang konsisten menjaga keharmonisan peradaban. Menjaga keseimbangan pendulum ideologi agar tidak miring, berat sebelah dan doyong ekstrim. Tidak terlalu atau condong berlebihan ke kiri maupun kanan. Hal ini penting untuk tetap menempatkan figur Anies berada diatas kepentingan aliran politik dan ideologi tertentu. Anies penting dan strategis untuk setia dan loyal menghidupkan kebangsaan. Bukan pada golongan atau agama tertentu. Anies idealnya dapat menjadi pemimpin bagi semua suku, agama, ras dan antar golongan yang ada di seantero Indonesia. Betapa pun dia bergaul dan memiliki kedekatan dengan kalangan agama dan kelompok sosialis sekalipun. Karakter Anies harus ditampilkan sebagai behavior pemimpin yang kuat menjaga kebhinnekaan dan kemajemukan. Lebih dari sekedar menjunjung nasionalisme. Pikiran ucapan dan tindakan seorang Anies yang kuat literasinya itu. Layak dan mampu mewujud pada pengejawantahan nilai Panca Sila dan UUD 1945 secara nyata dalam kehidupan warga Jakarta dan berarti juga buat seluruh rakyat Indonesia. Kesehariaan Anies harus terus dibaluti oleh sikap dan langkah-langkah kongkrit yang membuat rakyat merasa bermakna telah memiliki negara, membuat pemerintahnya melayani dan mengayomi rakyat. Lebih dari itu, Anies yang menggemari sejarah, hendaknya selalu dapat hadir memenuhi kebutuhan warga negara, terhadap kesadaran dan perlindungan konstitusi serta aparatur penyelenggara negara. Sebagai gubernur Jakarta, wilayah kepemimpinan yang identik dengan Indonesia. Anies yang sering diganjar penghargaan karena prestasinya. Telah membuktikan maju kotanya, bahagia warganya. Selanjutnya bersama kepercayaan rakyat, berpeluang menjadikan Indonesia jauh lebih baik. Pemimpin yang dikenal tetap senyum meski sering dibanjiri hujatan dan fitnah. Seperti teguh untuk tetap berorientasi pada kebijakan pemerintah atau negara yang bisa menjadikan kemanusiaan jauh lebih penting dari persoalan apapun dalam dinamika kehidupan rakyatnya. Bahkan aspek hukum harus seiring dan sejalan dengan komitmen dan tujuan yang memanusiakan manusia. Bukan hukum kekuasaan atau bahkan malah hukum yang menjadi alat penindasan bagi rakyat. Anies tidak cukup hanya sekedar cerdas, tenang dan santun. Lebih dari itu, ia juga harus menjadi humanis. Salah satu aspek prinsip dan fundamental yang menjadi syarat seorang pemimpin. Beberapa hal yang mutlak untuk diupayakan, dijaga dan terus menjadi ruhnya negara dan bangsa Indonesia. Kepemimpinan Anies saat ini dan kedepannya. Diharapkan dapat bersandar dan berlandaskan pada apa yang disebut Trisakti oleh Bung Karno. Pertama, berkedaulatan dalam bidang politik. Kedua, kemandirian dalam bidang ekonomi. Ketiga, Berkepribadian dalam kebudayaan bangsa. Kesemua faktor itu, sejauh ini bisa dibilang gagal total atau setidaknya nyaris hilang dari eksistensi keindonesiaan selama ini. Indonesia terus dirundung ketidaksesuaian. Jika ingin menjadi pemimpin yang sesungguhnya, mau tidak mau dan suka atau tidak suka. Anies harus berketetapan hati dan bersungguh-sungguh mewujudkan Indonesia yang sejatinya dituangkan dalam Panca Sila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI. Memang sebagai warisan yang tidak ideal, Indonesia saat ini masih jauh dari nasionalisme yang apinya telah dibuat, ditiup dan dikobarkan oleh para pendiri bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Tapi apapun itu, Anies sebagai pemimpin dapat menjadi harapan dan solusi dari semua kelemahan dan kekurangan negara dan bangsa ini sekalipun. Jika dibutuhkan, untuk mewujudkan negara Indonesia yang sesuai amanat dan cita-cita proklamasi kemerdekaan RI. Anies perlu lebih lagi bekerja cerdas dan bekerja keras serta berkorban dengan segala yang dimilikinya untuk kemajuan serta kebesaran Indonesia. Sebagaimana yang dilakukan saat NKRI dilahirkan oleh para pendahulu bangsa. Bukan hal yang tidak mungkin dan mustahil, Anies Rasyid Baswedan dapat menjadi pemimpin pilihan rakyat. Kepemimpinan yang selama ini hilang dan sulit ditemukan di negeri ini. Kepemimpinan yang terpinggirkan oleh kepentingan politik yang menghamba pada materi dan kesenangan dunia. Semoga. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.
Ambisi Erick
Oleh M Rizal Fadillah Hak siapapun termasuk Menteri untuk memiliki keinginan menjadi Presiden. Masalahnya adalah pada kemampuan dan reputasi yang menunjangnya. Erick Tohir Menteri BUMN tidak terkecuali. Fenomenanya adalah semangat besar Erick untuk melangkahkan kaki bahkan berlari menuju persaingan pemilihan Presiden 2024. Kampanye sepertinya sudah dimulai. Dari memasang foto diri di berbagai ATM hingga ikut gaya Jokowi blusukan. Saat ke SPBU Pertamina tampil mencari simpati meminta penggratisan WC yang tentu ditertawakan oleh banyak orang khususnya netizen. Kok Menteri BUMN ngurus WC begitu celetukannya. Kasus Real Time Polymerase Chain Reaction (RT PCR) masih membelitnya. Bersama Luhut Binsar Panjaitan Erick dituduh di saat pandemi berbisnis mencari keuntungan pelayanan test PCR. Dari awal dua jutaan hingga turun menjadi 275 ribu. Dugaan betapa besar keduanya mengeruk keuntungan. Hebatnya menurut Erick Tohir soal harga itu ternyata dibahas bersama dengan Presiden. Nah Presiden terseret. Luhut mengakui ada keuntungan tetapi konon untuk kepentingan sosial. Tidak menerima keuntungan pribadi, sergahnya. Publik masih bertanya tentang KKN dalam bisnis PCR. Tentu Erick disorot tajam. Mungkinkah untuk menambah pundi biaya kampanye Presiden yang mulai dijalankannya ? Adakah prestasinya yang signifikan menjadi modal politik untuk berkompetisi ? Jawabannya tidak. BUMN kalang kabut nyaris pada bangkrut. BUMN yang terancam bubar seperti Merpati Nusantara, Istaka Karya, PT Iglas, PT Kertas Leces, dan Sandang Nusantara. Jalan Tol dijual murah, Bandara Kualanamu terambil oleh India dan Perancis. Pertamina, KAI, dan Angkasa Pura megap-megap. Pengelolaan aset dan perusahaan pelat merah memang amburadul. Hutang besar dan berat BUMN tentu menjadi tanggung jawab sang Menteri. PLN (500 Trilyun), Waskita Karya (91,76 Trilyun) Garuda (70 Trilyun), Wijaya Karya (45,2 Trilyun), Krakatau Steel (40 Trilyun), Adhi Karya (34,9 Trilyun), dan lainnya. Ambisi di tengah keterpurukan adalah contoh budaya tak sadar diri dan tak punya malu. Modal pengusaha dan kekayaan pribadi saja tidak cukup. Prestasi kerja yang jeblok. Ambisi tanpa prestasi menjadi wajah pejabat negeri. Deklarasi pedukung Luhut untuk Presiden jadi lucu-lucuan. Begitu juga dengan Pendukung Cinta Republik (PCR) yang mendeklarasikan pasangan Luhut-Erick Tohir. Konon PCR rasa lain. Ada juga deklarasi Ganjar-Erick Tohir. Erick sendiri membantah deklarasi atas inisiatif nya. Presiden Jokowi untuk tiga periode, atau memperpanjang jabatan dengan alasan pandemi atau mendorong kandidat boneka untuk proteksi adalah adalah wujud dari ambisi tanpa prestasi. Sama dan serupa dengan Erick Tohir yang blusukan ke WC sebelum masuk ke dalam gorong-gorong. Gorong-gorong yang menjadi awal bencana politik bangsa. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Guru Harus Menjadi Prioritas Investasi
Indonesia seharusnya berinvestasi pada guru dan pendidikan secara umum. Kurangi atau tunda dulu investasi pada proyek-proyek besar yang belum menjadi kebutuhan utama. Alihkan untuk peningkatan kualitas hidup dan kompetensi guru, bangun sekolah, dirikan madrasah, tumbuhkan pusat-pusat ilmu pengetahuan. Oleh: Tamsil Linrung SEPERTI biasa, SETIAP 25 November bertabur kata elok tentang guru. Di sana-sini, seremoni hari guru terlihat semerbak. Para pelajar merangkai puisi, birokrat berteori, dan pengamat mengkritisi. “Bergerak Dengan Hati, Pulihkan Pendidikan,” begitu tema hari guru tahun ini. Maka, ayo kita bicara dengan hati. Empat puluh tahun lalu, Iwan Fals menggubah lagu Oemar Bakri. “Jadi guru jujur berbakti memang makan hati…” begitu salah satu liriknya. Kini, empat puluh tahun berlalu, lirik itu agaknya masih relevan. Padahal, tema lagunya diinspirasi kisah hidup oleh seorang guru yang mengabdi di zaman Jepang hingga pascakemerdekaan. Namanya Abah Landoeng, hidupnya sederhana. Kini berusia 94 tahun dan tinggal di daerah Cimahi, Jawa Barat. Menuju ke rumahnya harus melewati gang kecil yang hanya bisa dilalui sepeda motor. Kini, umur republik telah 76 tahun dan usia reformasi sudah 23 tahun. Tetapi, kehidupan sebagian guru tidak jauh beda dengan Abah Landoeng. Kemerdekaan bangsa belum sepenuhnya memerdekakan guru. Mereka terjajah oleh pengabdian dengan penghasilan di bawah standar. Ada yang bahkan hanya menerima Rp200-300 ribu, itu pun per tiga bulan. Sungguh tidak manusiawi. Mereka yang bergaji rendah umumnya guru non Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagian besar di antaranya adalah guru honorer. Namun, ekspektasi orang tua siswa yang menitipkan anaknya di sekolah tidak mengenal itu. Seperti kita, semua orang tua ingin anaknya dididik oleh guru berpengetahuan luas, berkepribadian baik, paham perubahan zaman, mengerti teknologi, dan menguasai psikologi siswa. Abad 21 menuntut peran guru melampaui sekat ruang kelas. Guru dituntut tidak sekadar mengajar, tetapi juga menjadi agen perubahan sekolah, aktif di ruang-ruang sosial dan menunjukkan diri pada bidang politik kebangsaan. Namun, bagaimana mungkin kita berharap lebih, jika urusan perut saja mereka masih bingung? Kita membangun infrastruktur ini dan itu. Sebagian tidak tepat sasaran, sebagian lagi menggerogoti anggaran negara. Kereta cepat Jakarta- Bandung, misalnya. Atau Bandara Kertajati, Sumedang, Jawa Barat yang berubah menjadi bengkel pesawat, Bandara Jogja yang sepi dan terancam bangkrut, Bandara Kualanamu yang 49 persen sahamnya dijual ke asing, dan lain-lain. Jumat 23 Juli 2021, media Kontan online menuliskan judul besar: Puluhan Jalan Tol Milik BUMN Bakal Dijual, Tiga Investor Asing Siap Memborong. Sudah begitu, pemerintah tidak surut langkah merencanakan pemindahan Ibu Kota Baru, sementara ibu kota negara yang saat ini ada masih sangat representative, lebih dari sekadar layak. Cobalah dihitung-hitung, berapa duit negara yang habis untuk itu? Berapa yang mubazir? Belum lagi sejumlah di antaranya lenyap dikorupsi. Bahkan dalam urusan bantu sosial kepada rakyat miskin saja dengan tega ditilap menteri yang mengurusinya, yaitu Menteri Sosial waktu itu Juliari Peter Batubara. Begitulah, kita menumpuk hutang demi pembangunan, tetapi luput membangun kehidupan guru, para pencetak SDM itu. Pemerintah harusnya sadar, ada jasa guru pada semua orang hebat tanah air. Maka jika gurunya hebat, di masa depan akan bermunculan orang-orang Indonesia yang lebih luar biasa lagi. Indonesia seharusnya berinvestasi pada guru dan pendidikan secara umum. Kurangi atau tunda dulu investasi pada proyek-proyek besar yang belum menjadi kebutuhan utama. Alihkan untuk peningkatan kualitas hidup dan kompetensi guru, bangun sekolah, dirikan madrasah, tumbuhkan pusat-pusat ilmu pengetahuan. Kita harus menyadari, ada kekeliruan dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Tidak perlu malu, tengsin, atau merasa gagal. Tidak mudah memang, tetapi bukan hal yang mustahil. Karena tujuan kita bukan saling menyalahkan, tetapi saling mendukung dalam memilih ikhtiar terbaik demi masa depan negeri. Diakui atau tidak, sangat terasa bahwa kohesivitas sosial mulai merenggang. Oligarki menguat, kesenjangan melebar, keakraban beragama terusik dan ketenteraman bernegara mulai mengikis di tengah merajalelanya fitnah, saling tuding, dan saling lapor. Di hulu, guru telah berupaya menciptakan kader-kader bangsa unggulan, tetapi di hilir politik kekuasaan memelintir segalanya. Jika situasi itu menjadi wajah baru Indonesia kini, lalu bagaimana wajah negeri di masa depan? Pulihkan Pendidikan. Pulihkan pendidikan. Dua kata dalam tema hari guru ini seolah menegaskan pengakuan negara bahwa ada problem di sektor pendidikan kita. Guru adalah salah satu elemen pendidikan itu. Maka keseriusan kita mengurus sektor pendidikan, semestinya juga tercermin dalam upaya mengatrol derajat dan kualitas guru, khususnya problem guru honorer yang super akut. Pemerintah telah memberi solusi dengan meluncurkan program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, solusi ini memunculkan problem baru, seperti penolakan sebagian guru honorer, persoalan teknis pelaksanaan tes, kualifikasi peserta, nilai ambang batas, dan seterusnya. Untuk itu, Panitia Khusus (Pansus) Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam 5-6 bulan terakhir bekerja ekstra keras guna memberikan alternatif solusi. Pansus sekaligus melakukan mekanisme check and balances terhadap jalannya program PPPK, melakukan evaluasi agar program PPPK tahap dua berjalan lebih baik. Faktanya, realisasi penerimaan guru honorer dalam seleksi PPPK tahun ini masih sangat kecil. Dari lebih sejuta lowongan guru PPPK yang dibuka, hanya separuhnya saja atau 506.252 yang mendaftar. Dari jumlah tersebut, hanya 173.329 guru honorer yang lulus tahap awal. Jumlah ini jelas masih jauh dari harapan. Faktor yang memengaruhi banyak. Selain penolakan sebagian guru honorer, ada kekhawatiran dari pemerintah daerah bahwa anggaran pengadaan guru PPPK akan menggerus keuangan daerah. Maklum saja, gaji guru PPPK disuplai APBD. Sementara pemerintah pusat menegaskan, gaji guru PPPK telah masuk dalam alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang disalurkan kepada pemerintah daerah. Angkanya mencapai Rp19,4 triliun. Apa pun itu, minimnya guru honorer yang terjaring mengindikasikan, dalam masa tertentu, negeri ini masih akan memiliki guru honorer. Jumlah guru honorer saat ini adalah sebanyak 742.459 orang. Sedangkan yang lulus PPPK tidak sampai seperempatnya. Padahal, UU sesungguhnya tidak lagi mengenal istilah guru honorer. Lalu, bagaimana status dan perlindungan hukum bagi guru honorer yang belum terjaring, namun masih tetap mengabdi di sekolah-sekolah? Pemerintah harus memperhatikan mereka. Meski dipandang sebagai solusi, namun program PPPK bukan payung hukum. Pengabaian terhadap hak-hak guru honorer adalah pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM). Demikian pula ketiadaan aturan dan perlindungan hukum terhadap sebuah profesi yang eksis, namun tidak diakui Undang-Undang. Itu kalau kita ingin bicara dengan hati, dari hati ke hati, dan bukan sekadar slogan. Selamat hari guru! Penulis adalah Ketua Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer DPD RI.
POPULER
