OPINI
Agus Widjojo dan Pandangan Nyeleneh Soal TNI
By M Rizal Fadillah SETELAH membuat heboh dengan pandangan bahwa rakyat itu milik Presiden karena setelah selesai Pilpres maka kedaulatan rakyat selesai, kini muncul lagi pandangan aneh yaitu TNI agar memiliki atau bahkan menjadi Partai Politik. Dua pandangan tidak rasional ini tentu membuat publik menilai ada masalah apa pada Agus Widjoyo. Pengangkatan Agus menjadi Duta Besar Philipina menjadi dipertanyakan kapasitas dan kelayakannya. Bila sekadar 'membuang' tentu dapat dipahami, akan tetapi jika itu adalah promosi nampaknya kurang pantas dan pas. Agus Widjoyo sedang mengalami cara berfikir aneh, entah trauma atau mungkin memasuki masa tua. TNI menurut UU No 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 ayat (1) memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam menunaikan tugas pokok di atas, TNI harus manunggal dengan rakyat. Bukan saja saat perang tetapi juga saat damai. Karena apa yang menjadi tugas tersebut nyatanya adalah kebutuhan dan kepentingan rakyat pula. Pandangan Letjen Purn Agus Widjoyo bahwa TNI itu manunggal dengan rakyat hanya saat perang saja jelas keliru. Demikian juga pandangan tidak tepat bahwa TNI saatnya untuk bergerak ke ruang politik dengan membentuk atau menjadi partai politik. TNI manunggal dengan rakyat di saat damai berkaitan dengan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Tema HUT TNI 5 Oktober 2021 "Bersatu berjuang kita bisa menang" adalah mengingatkan TNI sebagai tentara rakyat dan tentara pejuang. Bersatu dengan segenap rakyat Indonesia berjuang bersama rakyat memenangkan aspirasi kerakyatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Aspirasi kerakyatan yang harus juga diperjuangkan dan dimenangkan oleh TNI saat ini antara lain : Pertama, memperkecil kesenjangan antara kaya dan miskin, elit dan kesemestaan, kemewahan dan kesederhanaan, Jenderal dan Prajurit. Kedua, menghapus oligarkhi dan berupaya untuk mengembalikan demokrasi sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ketiga, mengubah orientasi hukum yang lebih memihak pada kekuasaan dan pemilik modal menjadi lebih adil dalam melindungi yang lemah. Keempat, sebagai alat negara yang menjadi tentara rakyat. TNI tidak boleh menjadi alat Pemerintah apalagi sebagai alat Presiden semata. Kelima, tidak tergoda untuk kembali berdwifungsi apalagi membentuk atau menjadi partai politik. Fasisme harus dicegah. Pandangan Letjen Purn Agus Widjoyo itu tidak mengarahkan TNI untuk menjadi tentara rakyat dan tentara pejuang. Bahkan menjauhkan dari rakyat, berpihak pada oligarkhis, bahkan dapat mengarah pada junta militer atau negara fasis. Berharap sukses pada tugas diplomatik sebagai Duta Besar di negara Filipina menjadi berlebihan. Pak Agus Widjoyo sebaiknya menikmati masa istirahat bersama keluarga di Manila. Congratulations to the Ambassador Agus Widjoyo. *) Analis Politik dan Kebangsaan
Ketika Jokowi Pemimpin Dunia; Momentum Mengakhiri Kekuasaan Perusak Lingkungan dan Pengeruk SDA Indonesia
Agenda mendesak Presiden Jokowi adalah menyelamatkan Pertamina dari para aktor perusak lingkungan. Oleh Salamuddin Daeng Mari belajar dari berbagai peristiwa paling penting di tanah air dalam masa pemerintahan Jokowi. Beberapa peristiwa tersebut adalah, pertama Presiden Jokowi tampaknya mau menuntaskan kasus Korupsi BLBI, namun tiba-tiba dihadang dengan Tim Perdata BLBI. Aneh jelas BLBI adalah masalah korupsi, kok bisa akan diselesaikan secara perdata. Di mana manaruh muka presiden di mata dunia? Padahal uang BLBi inilah yang paling berkontribusi merusak lingkungan pasca reformasi. Kedua, Presiden Jokowi mau menjalankan Mutual Legal Assitance (MLA) untuk menyita aset para koruptor yang disimpan di rekening rahasia di luar negeri, namun mereka lawan dengan Tax Amnesty Jilid 1 dan Jilid 2. Jelas yang mau disita negara itu adalah uang haram, hasil pencurian sumber daya alam dari Indonesia dan hasil korupsi di Indonesia, tentu saja ini bukan masalah perdata pajak yang bisa di-tax amnesty-kan. Padahal yang kotor inilah yang masuk menjarah SDA Indonesia dan berkontribusi besar merusak lingkungan. Ketiga, Presiden Jokowi mau menjalankan agenda perubahan iklim dengan menandatangani perjanjian perubahan iklim COP 21 Paris 2016 lalu. Akan tetapi mereka lawan dengan Pertamina, dengan proyek dan mega proyek dalam rangka melanjutkan kerusakan lingkungan, memanjakan para perusak hutan melalui Pertamina. Bagian ketiga ini akan saya jelaskan bagaimana mereka menjadikan Pertamina untuk.melawan Jokowi dalam menjalankan agenda perubahan Iklim? Sebagaimana diketahui bahwa isu iklim ini telah dimulai dengan isu kerusakan hutan di Indonesia. Seluruh dunia sudah bersepakat bahwa sumber kerusakam hutan Indonesia adalah sawit dan batubara. Presiden Jokowi mengetahui itu semua. Maka tahun 2016 presiden menandatangani dua upaya penting, yakni: Presiden Menandatangani MLA untuk menyita aset para bandit internasional hasil menjarah kekayaan alam Indonesia khususnya sawit dan batubara selama berpuluh puluh tahun dan menjadi penyebab utama kerusakan hutan dan lingkungan. Namun upaya presiden ini mereka hadang oleh tax amnesty. Siapa di balik tax amnesty, sementara Presiden sudah menandatangani MLA dan DPR sudah mengesahkan MLA menjadi UU. Lalu segera setelah menjadi presiden, Jokowi menandatangani kesepakatan perubahan iklim, untuk mengakhiri praktek penjarahan hutan, penjarahan sumber daya alam sawit dan batubara dan sekaligus mengakhiri supremasi para bandit. Namun hal ini dilawan dengan mega proyek sawit dan batubara melalui Pertamina, mengunakan sumber keuangan Pertamina. Bagian kedua ini akan saya jelaskan bagaimana Pertamina "diperas seperti handuk" oleh para bandar yang merupakan dalang kerusakan hutan Indonesia. Caranya dengan memaksakan proyek bio diesel mencampur solar dengan minyak sawit. Mereka memanipulasi situasi kepada presiden bahwa mencampur solar dengan minyak sawit sejalan dengan agenda iklim. Mana mungkin! Sawit adalah sumber kerusakan hutan yang paling dimusuhi dan solar adalah sumber masalah energi kotor bersubsidi yang ditenggarai digunakan dalam mobilisasi komoditas sawit dan batubara. Namun langkah ini telah berhasil memeras uang Pertamina dengan kewajiban membeli 9 juta kl sawit kepada para bandar sawit. Masalah para bandit SDA telah berhasil ubah menjadi masalah Pertamina dalam bidang lingkungan hidup sekarang. Tapi itu ternyata belum cukup, sekarang mereka tengah berusaha memanipulasi isu perubahan iklim dengan proyek, mega proyek gasifikasi batubara. Komoditas yang lagi dalam tekakan global yang merupakan sumber utama perubahan iklim, tengah menjadikan Pertamina sebagai bamper. Sekarang dengan gasifikasi maka masalah kerusakan lingkungan akibat ulah bandit batubara telah diubah menjadi masalah Pertamina. Besok Pertaminalah yang menjadi pembayar pajak perubahan iklim yang akan dipungut Sri Mulyani. Kena lagi Pertamina deh! Sekarang Jokowi sudah menjadi pemimpin dunia, untuk dua agenda besar dunia sekaligus yaitu memimpin organisasi G20 dan memimpin COP 26 Inggris, keduanya akan menentukan masa depan dunia, dan tentu saja masa depan para bandit sumber daya alam dan bandit keuangan Indonesia. Jadi bagaimana presiden Jokowi akan mengukir prestasi sebagai pemimpin dunia? *) Peneliti AEPI
Akhir Amerika Akan Sangat Mengerikan? Begini Kata Al Quran
Oleh Anwar Hudijono BETAPA imperium Amerika akan berakhir secara sangat mengerikan. Begitu bayangan banyak kalangan. Dan babak akhir itu sudah sangat dekat. Ibarat matahari kini mendekati garis cakrawala barat. Cahayanya temaram. Bahkan perhitungan waktu itu seperti dipercepat setelah keok melawan pasukan Jamiyah Mujahidin Taliban di Afghanistan. Seperti dalam pertandingan tinju, Amerika kalah dengan melempar handuk karena tidak sanggup lagi melanjutkan pertarungan. Lantas langsung meninggalkan ring dengan menangis. Berjalan sempoyongan. Mukanya ditekuk untuk menyembunyikan wajahnya yang bonyok babak belur. Nista dan hina. Merunut sejarah akhir imperium yang pernah ada seperti Yunani, Romawi, China, Mongol, Rusia yangtamatnya dimulai dengan proses perapuhan dan pembusukan dari dalam. Nah proses perapuhan dan pembusukan Amerika sudah banyak ditelaah oleh para ahli secara ilmiah.Misalnya, Nom Chomsky, Thomas Piketty, Jeffrey Sachs, Joseph Stiglitz, Chris Hedges, Francis Fukuyama, Fareed Zakaria, C Jon Delogu, Emmanuel Todd, Johan Galtung. Ada juga yang menyampaikan lewat film seperti Red Sparrow, The Social Dilemma, Amerikan History X. Pembaca yang ingin mendalami, silakan baca buku-buku penulis di atas. Juga bisa disimak di YouTube. Bisa searching di Google. Bagus juga nonton filmnya. Ini memang artikel opini jaman now. Tidak selalu menyuapi pembacanya. Tetapi mengajak pembacanya untuk mencari, berpikir, berkonstemplasi sehingga sama-sama menjadi musafir pencari ilmu. Berarti ibaratnya menjadi penyelam. Soalnya jaman kekinian betapa langkanya penyelam pencari ilmu. Kebanyakan orang memilih berselancar menari bergelak tawa di antara ombak. Ada juga yang memandang dengan perspektif nubuat. Amerika berpenduduk mayoritas Kekristenan. Kalangan tokoh Kekristenan ada yang berpandangan, dulunya Amerika dikenal melayani Yesus dan sebagai penyebar Kekristenan ke seluruh dunia. Tapi berbalik 180 derajat menjadi pelayan Anti-Christus. Ribuan gereja kosong. Yang masih ada pun dengan jamaan yang terus menipis. Amerika menjadi bagian pasukan Lucifer (Iblis) yang akan melawan tentara Tuhan dalam Harmageddon (perang terbesar akhir jaman). Akhirnya bisa dipastikan akan luluh lantak seperti serpihan jelaga ilalang yang diterbangkan angin. Pohon yang Buruk Pandangan saya atas fenomena imperium (kekaisaran) Amerika kini bertolak dari pemahaman saya atas ayat-ayat Al Quran. Karena ini hasil pemahaman saya, maka kebenarannya tetap relatif sesuai dengan keterbatasan akal pikiran saya. Adapun kebenaran Al Quran itu mutlak.Tingkat kebenaran pemahaman saya atas ayat Quran tidak sama dengan kebenaran ayat Quran itu sendiri. Rabbi a’lam (Tuhan Maha Tahu). Bagi saya imperium Amerika saat ini seperti apa yang dituliskan Quran surah Ibrahim ayat 26. “Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat (tegak) sedikitpun.” Pohon yang buruk ini kebalikan pohon yang baik (ayat 24). Pohon yang baik itu akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Menghasilkan buahnya pada setiap waktu atas ijin Allah. Tuhan memberi banyak kelebihan terhadap Amerika. Kekayaan alam yang luar biasa. Sebagian penduduknya cerdas sehingga mampu menjadipionir kemajuan sains. Ibarat pohon yang tumbuh besar, bahkan menjadi terbesar. Tapi sayangnya yang merawat pohon ini Yakjuj dan Makjuj. Golongan fasad (membuat kerusakan di atas bumi). Maka menjadilah pohon yang buruk. Tentunya menghasilkan buah yang buruk pula. Menyebarkan fasad di atas bumi. Bukan sekadar kerusakan dalam arti fisik seperti hutan gundul, pencemaran udara. Tapi kerusakan bersifat substantif seperti paganisme (kekafiran), fasik, dhalim, syirik, sombong, takabur. Amerika menjajah. Menindas. Merampok. Membunuh. Menentang Tuhan. Mencampakkan nilai-nilai kemanusiaan. Mensahkan dan mengembangkang-biakkan LGBT. Memecah belah umat manusia. Menuhankan riba. Amerika menyebarkan terorisme. Bahkan Noam Chomsky menyebut Amerika itu teroris nomor satu dunia. Terorisme terbesar adalah ketika Amerika menjatuhkan nuklir (bom atom) di dua kota Jepang Hirosima dan Nagasaki tahun 1945 yang menewaskan rsatusan ribu jiwa. Penjatuhan nuklir di Hirosima didasari balasan atas hancurnya basis militernya di Perl Harbour, Hawaii oleh Jepang. Tapi Amerika membalas dengan menghancurkan fasilitas sipil. Ini sama sekali tidak adil. Adapun nuklir di Nagasaki adalah untuk uji coba nuklir yang berbahan plutonium. Sebab yang dijatuhkan di Hirosima itu nuklir berbahan uranium. Bayangkan nyawa manusia dijadikan uji coba senjata. Sangat sangat kejam dan menindas. Sejak itulah Amerika ditakuti oleh bangsa-bangsa di dunia. Yang ditakutkan bahwa sangat mungkin Amerika berbuat seperti di Hirosima dan Nagasaki. Menggenggam Bara Api Aksi terorisme diduga juga mereka lakukan pengeboman atau menabrakkan pesawat ke WTC, 11 September 2001. Mereka sebenarnya hanya meniru Kaisar Nero yang membakar kota Roma agar punya dalih membangun ibukota baru. Salah satu misi terselubung pengeboman WTC adalah untuk kepentingan industri militer. Untuk bisnis. Tapi yang dijadikan kambing hitam Islam. Inilah yang menyulut kebencian dan fobia terhadap Islam di seluruh dunia. Islam jadi musuh manusia sejagat. Islam diidentikkan dengan terorisme.Sampai-sampai banyak orang Islam sendiri yang alergi dan benci kepada agamanya. Takut menyandang identitas muslim dan menjalani syariat Islam seolah seperti harus menggenggam bara api. Amerika boleh dibilang menjadi pemimpin golongan mufsidun (melakukan perusakan di atas bumi). Amerika ibarat gugusan awan hitam gelap yang terus berupaya menutup cahaya matahari. Menjadi subyek dhulumat (kegelapan) yang berusaha menutup nur (cahaya) Ilahi. Amerika seperti drone (pesawat tanpa awak) yang dikendalikan oleh tangan yang misterius (invisible hand) yaitu Yakjuj dan Makjuj. Nah, siapa Yakjuj dan Makjuj itu? Mereka adalah elite Yahudi penyembah setan yang membentuk persekutuan rahasia. Keberadaan mereka sejak jaman Rasulullah Daud. Mereka berusaha merebut tahta Daud yang hendak diwariskan kepada Sulaiman. (Quran: As Shad 34). Tentang Yakjuj dan Makjuj dalam pemahaman mutakhir, insya Allah akan saya tulis di lain kesempatan. Semoga Allah meridhai. Yang jelas jika Amerika tetap diatur oleh Yakjuj dan Makjuj, akhir nasib sejarahnya bisa seperti bangsa-bangsa mufsidin seperti Yahudi, Ad, Tsamud, kaumnya Nabi Luth. “Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan.” (Quran: Ibrahim 28). Dan ingat hukum Allah itu tetap. Tidak pernah mencla mencle. Gonta-ganti mengikuti pesanan dan bisa dibisniskan. “Hukum Allah yang telah berlaku sejak dulu, kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.”(Quran: Al Fath 23). Seluruh rakyat Amerika harus merenungkan,memikirkan babak akhir yang sangat mengerikan itu. Selagi masih ada waktu bertobat, berbenah dan menebus semua kesalahan. “Katakanlah, wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Quran: Az Zumar 53). Astaghfirullah. Rabbi a’lam. Mohon dengan hormat telitilah tulisan ini. Jangan langsung like and share. Ini era disinformasi di mana informasi dapat menggelapkan hati manusia. Bahkan dapat menghancurkan suatu bangsa. Begitulah amanat Quran surah Al Hujurat 6. Penulis Veteran Wartawan dan Penulis Tinggal di Sidoarjo
Mabuk Kekuasaan
Oleh: Yusuf Blegur Seperti orang yang mabuk karena minuman alkohol atau kecanduan narkotika, ada satu titik atau momen saat orang itu memiliki kesadaran. Saat pengaruh alkohol dan narkotika yang dikonsumsinya selesai, seketika orang itu bebas dari rasa seperti kehilangan keseimbangan fisik dan psikis, penuh khayalan dan diselimuti halusinasi. Setidaknya orang itu terhindar dari perbuatan yang bisa membahayakan dan mencelakakan dirinya maupun orang lain, karena pengaruh mabuknya. Kesadaran yang penting yang membuatnya memiliki rasa malu dan kehormatan serta tidak merugikan dan berbuat dzolim kepada orang lain. Beda halnya dengan kekuasaan. Kalau ada seseorang atau sekelompok orang yang mabuk kekuasaan. Maka mereka akan sulit melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan. Baik pada saat bernafsu menginginkannya, memilikinya atau saat kekuasan terlepas dari genggamannya. Lebih parahnya lagi, bagi orang yang mabuk kekuasan. Dampaknya tidak hanya berlaku bagi dirinya sendiri. Mabuknya bisa ikut dirasakan oleh lingkungan terdekatnya. Termasuk kawan, saudara dan keluarganya. Meskipun orang-orang dalam dan disekelilingnya tidak ada hubungannya. Pada akhirnya mereka semua ikut merasakan juga dan mengalami mabuk kekuasaan. Bahkan mabuknya terasa berkepanjangan. Terus terasa dan susah hilang hingga sampai ke anak cucu. Kalau rasa mabuk itu turun temurun dari generasi ke generasi. Maka yang terjadi adalah trah mabuk. Mabuk yang membentuk klan atau sindikat kekuasaan. Dalam istilah politik kekinian, mungkin itu yang disebut oligarki. Wanita, Harta dan Tahta Menyoal perempuan, harta dan jabatan. Meskipun semuanya diwanti-wanti atau diberi catatan khusus terhadap pengaruh dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Baik perempuan, harta dan jabatan. Dalam kasus tertentu sering menimbulkan konflik dan kekacauan. Bahkan pembunuhan pertama di dunia terjadi karena dipicu seorang perempuan. Tidak hanya pada urusan negara, korelasinya juga bisa terjadi pada kehidupan organisasi, rumah tanggga dan pribadi seseorang. Bahkan bisa juga ikut merusak lingkungan alam semesta. Mabuk yang memiliki daya rusaknya begitu luas dan seperti mewabah. Banyak para pejabat dan pemimpin atau seseorang yang memiliki ranah mengurusi hajat orang banyak. Pernah terseret dan mengalami masalah yang pelik karena terlibat soal-soal tersebut. Bahkan ada empiris dan menjadi kaidah moral baik secara hukum positif maupun agama. Menegaskan kekuasan dan kehidupan manusia bisa jatuh dan hancur karena masalah perempuan, harta dan jabatan. Sebagai hasil dari penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberadaan perempuan, adanya harta dan jabatan. Semuanya pasti dibuat berdasarkan fungsi dan perannya. Tidak ada penciptaan apapun di muka bumi ini yang sia-sia. Sekecil apapun hingga yang tak terlihat kasat mata. Tanpa terkecuali ada maksud dan tujuannya. Apalagi jika bicara kehadiran perempuan. Sebagai contoh, sosok perempuan merupakan salah satu makhluk mulia yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta' ala. Perempuan dapat dikatakan sebagai awal peradaban manusia. Apalagi jika seorang perempuan telah menjadi ibu. Ia memiliki tugas dan peran penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Begitu juga dengan kehadiran perempuan, harta dan jabatan. Pasti memiliki fungsi dan tujuan yang baik bagi kehidupan manusia. Layaknya memahami dualisme pada setiap manusia dan sesuatu atau benda. Maka berlaku juga pada penempatan dan eksistensi perempuan, harta dan jabatan tertentu. Keberadaannya secara fitrah bisa menghasilkan solusi dan bisa juga membawa distorsi. Selain digunakan pada hal yang tepat dan waktu sesuai kebutuhannya. Masalah kadar atau proporsinya juga sangat menentukan apakah menjadi maslahat atau mudharat. Begitupun dengan kekuasaan yang berorientasi pada perempuan, harta dan jabatan. Jika digunakan berlebihan dan dipaksakan. Ia hanya seperti orang mabuk. Orang yang mabuk kekuasaan dan menggunakannya tanpa kesadaran. Hanya akan menghasilan sesuatu yang tidak ideal. Keluar dari fungsi dan tidak bisa memberi bermanfaat , terlebih bagi khalayak. Bahkan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kesalahan itu dapat menimbulkan kerusakan yang vital dan menyeluruh. Dalam hal memaknai dan menggunakan kekuasan yang berlebihan. Seseorang atau kelompok yang ada dalam kekuasaan. Dapat dipastikan kehilangan motivasi yang baik dan tujuan utamanya. Mabuk kekuasaan sejatinya memutus relasi harmonis Ketuhanan dan kemanusiaan. Kekuasaan menjadi tidak bermakna, kehilangan fungsi dan bahkan menjadi alat yang represif dan menindas. Demi kesenangan sesaat di dunia. Demi kepuasan sempit yang bakal menghimpitnya kelak. Demi mempertahankan kekuasaan yang suatu saat harus dipertanggungjawabkannya. Tidak sekedar menikmati fasilitas seperti kemudahan dan kemewahan hidup. Distorsi kekuasan menjadi sarana menumpuk kekayaan yang didapat bukan dari haknya. Apalagi sampai merampok hak rakyat dengan dalih dan siasat konstitusi. Kekuasan berwujud dari penyalahgunaan wewenang dan unjuk kekuatan. Lebih dari sekedar soal materil. Kekuasan juga mampu melakukan intervensi terhadap perilaku dan ruang gerak orang banyak. Mengatur dan memerintah kehidupan orang sampai ranah pribadi sesuai keinginannya. Dengan cara-cara memaksa, menggunakan kekerasan dan semua daya dukung kekuasaan yang melemahkan rakyat. Dari situlah kekuasaan menjelma menjadi tirani. Bertindak dan berperilaku diktator. Kekuasaan pada fase tertentu dipandang telah menjadi tujuan hidup banyak orang. Posisi itu dianggap sebagai pencapaian tertinggi dari keberadaan dan eksistensi seseorang atau kelompok. Kekuasaan ditempatkan menjadi cara paling prestisius dan berkelas untuk mendapatkan kenikmatan hidup. Kekuasaan tak ubahnya menjadi candu. Sesuatu yang begitu memabukkan. Bagaimanapun dan dengan segala cara dilakukan untuk meraih kekuasaan. Apalagi bagi yang pernah tahu, mendengar ataupun yang sudah pernah merasakannya. Mendapatkannya seperti menjadi keharusan. Banyak orang begitu bernafsu dan ingin berburu kekuasaan. Mungkin sensasinya melebihi kenikmatan saat merasakan alkohol dan narkotika. Kekuasaan yang menyebabkan rasa mabuk yang sesungguhnya. Mabuk yang tak terbatas dan sepanjang jaman. Menariknya. Begitu banyaknya orang gandrung dan mabuk pada kekuasaan. Orang semakin lalai dan tidak sadar. Bahwasanya kekuasaan itu cenderung korup. Semakin orang itu baik dan amanah, semakin takut ia mengemban jabatan. Kekuasaan merupakan harga yang harus dibayar mahal oleh siapapun yang mendudukinya, baik di pengadilan dunia dunia maupun pengadilan akherat. Bagaimana mungkin rasa mabuk kepayang itu bisa menghadirkan kemakmuran dan keadilan bagi rakyat?. Bagaimana mungkin rakyat bisa berharap dan mengantungkan hidupnya pada para pemimpin pemabuk itu?. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Humam Luhur Berdikari.
Kegagalan Penyaluran Solar Subsidi Menjadi Masalah Serius Bagi Pemerintah Jokowi
Oleh : Salamuddin Daeng *) Kelangkaan Solar Mengapa Terjadi? Kelangkaan BBM jenis solar dalam beberapa pekan terakhir telah menimbulkan keresahan masyarakat. Kelangkaan solar terutama solar bersubsidi yang merupakan kebutuhan angkutan umum, angkutan sembako, transportasi umum darat dan laut, telah menimbulkan kepanikan. Media massa memberitakan ribuan kendaraan antre berjam jam di berbagai wilayah tanah air, di Sumatera, Jawa dan Kalimantan serta Sulawesi agar dapat memperoleh jatah solar subsidi. Berbagai spekulasi muncul mengenai penyebab kelangkaan solar. Para pengamat migas ada yang menyatakan bahwa kelangkaan solar subsidi ini dikarenakan oleh kuota yang terbatas. Ada juga yang berpandangan bahwa ini bukan masalah kuota, namun karena sistem penyaluran solar subsidi yang salah. pembagian kuota solar berdasarkan SBPU yang dilakukan oleh Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas menjadi penyebab antrean panjang di SPBU dan memicu kepanikan di tempat tempat tertentu. Namun ada juga pihak yang berpandangan bahwa ada upaya untuk membesar besarkan isu ini karena ada kelompok yang menghendaki impor solar ditambah. Pihak Pertamina sendiri menyatakan bahwa stok BBM Solar subsidi dalam keadaan cukup. Sepanjang semester I 2021, tercatat sebesar 37.813 kililoter per bulan dan terus meningkat sehingga mencapai 17 persen pada September atau sekitar 44.439 kiloliter. Sementara BPH migas menyatakan telah melakukan relaksasi kuota solar SPBU. Kemungkinan besar maksudnya agar solar dipindahkan dari SPBU yang sepi ke yang rame. Sementara sistem kuota solar per SPBU tetap sama dan peraturan BPH tentang ini tidak diubah, padahal ini juga biang masalah kelangkaan. Namun yang jelas kelangkaan solar masih berlangsung dan masih terus menghantui masyarakat, meskipun konon katanya kalau dibandingkan dengan kuota solar seluruh tanah air, tampaknya memang kuota solar dalam keadaan cukup. Namun antrean solar masih saja berlangsung. Jika ini terus berlanjut maka bisa menjadi masalah politik dan sosial dan pemerintah dapat disalahkan karena tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan UU dengan baik dan benar. Subsidi itu Kewajiban Pemerintah Subsidi BBM termasuk solar adalah amanat UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). dengan demikian maka suksesnya penyaluran subsidi merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan UU APBN. sebaliknya kegagalan dalam penyaluran subsidi merupakan kegagalan dalam pelaksanaan UU APBN. lebih jauh lagi kegagalan dalam penyaluran subsidi pada tingkat tertentu merupakan pelanggaran terhadap UU APBN. Apa konsekuensinya? Presiden dan para pembantu presiden adalah pelaksana UU APBN. mereka adalah eksekutif yang bertanggung jawab penuh dan wajib melaksanakan UU. Jika presiden terbukti melanggar UU APBN makan presiden bisa dimakzulkan. Secara non formil kegagalan pemerintah dalam menyalurkan subsidi BBM dapat memicu gejolak sosial di masyarakat, dan bisa berujung pada protes massa skala luas kepada pemerintah. Secara khusus subsidi BBM diatur dalam UU APBN Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021. Dalam Pasal 16 ayat (1) Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2O2l direncanakan sebesar Rp175.350.382. 161.000,00 (seratus tujuh puluh lima triliun tiga ratus lima puluh miliar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya ayat (2) Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan ayat (3) Anggaran untuk Program pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, dan/atau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya. selanjutnya ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2O2l sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden. Dalam penjelasan pasal 16 ayat Ayat (2) bahwa Program pengelolaan subsidi dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran guna memberikan manfaat yang optimal bagi pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat. Mengenai fleksibilitas kenaikan anggaran subsidi BB dijelaskan dalam Pasal 17 dinyatakan bahwa ayat (1) Dalam hal realisasi PNBP Migas yang dibagihasilkan melampaui target penerimaan dalam APBN yang diikuti dengan kebijakan peningkatan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG), Pemerintah dapat memperhitungkan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi BBM dan LPG terhadap kenaikan PNBP Migas yang dibagihasilkan. ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi BBM dan LPG terhadap kenaikan PNBp Migas yang dibagihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan UU APBN di atas maka tanggung jawab pengelolaan subsidi solar ada di tangan pemerintah baik dalam menetapkan volume solar subsidi, nilai subsidi setiap liter solari, menentukan alokasi kuota solar bagi setiap wilayah atau setiap SPBU (melalui peraturan BPH migas). Jika terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam pengaturan tersebut maka maka akan membuka peluang kelangkaan solar atau kekacauan lainnya dalam pengelolaan solar bersubsidi. Gagal Mengelola Solar Bersubsidi Solar subsidi sebetulnya merupakan salah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hajat hidup orang banyak. Subsidi konon merupakan pelaksanaan dari amanat pasal 33 UUD 1945. selain itu subsidi solar sebagai strategi pemerintah dalam mengendalikan harga barang dan jasa atau inflasi. Dengan adanya subsidi maka diharapkan stabilitas ekonomi dan sosial akan lebih terjamin. Apa definisi subsidi menurut UU APBN Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021 menyebutkan dalam pasal 1 ayat (12) Program Pengelolaan Subsidi adalah pemberian dukungan dalam bentuk pengalokasian anggaran kepada perusahaan negara, lembaga Pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kemampuan keuangan negara. Dengan demikian kegagalan dalam mengelola solar subsidi, akan menjadi kegagalan pemerintah dalam melaksanakan UU APBN. tidak hanya itu kegagalan dalam mengelola subsidi solar berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap UUD. Jika itu terjadi maka presiden bisa dimaksudkan atau bisa diberhentikan di tengah jalan. Pertanyaannya mengapa pengelolaan solar subsidi bisa gagal? ada beberapa kemungkinan di antaranya : (1) Nilai subsidi solar yang memang sangat kecil. Seberapa besar subsidi solar yang diberikan oleh pemerintah ? Subsidi tetap solar hanya Rp500/liter. Nilai subsidi solar lebih rendah dibandingkan tahun lalu. (tahun 2020: Rp1.000/litert). jika dikalikan dengan volume solar subsidi sebanyak 15,8 juta kiloliter, maka nilai solar subsidi hanya Rp. 7,9 triliun atau hanya 4.5 persen dari keseluruhan nilai subsidi yang disediakan UU APBN 2021. Akibatnya nilai subsidi tidak lagi sesuai dengan beban biaya yang diperlukan untuk menyediakan solar. (2). Pertamina sebagai pelaksana pengadaan dan distribusi solar subsidi kemungkinan besar tidak memiliki uang untuk membiayai pengadaan solar dan biaya distribusinya. Perusahaan Pertamina bisa jadi menderita kerugian akibat peningkatan harga minyak dalam beberapa bulan terakhir, sehingga menimbulkan beban biaya yang sangat besar bagi pengadaan solar subsidi. Sementara solar subsidi sendiri baru akan dibayarkan nanti oleh pemerintah dan sekarang hanya sebagai piutang. (3) Harga solar subsidi dengan harga solar non subsidi yang terpaut sangat jauh. Hal ini menimbulkan moral hazard berbagai pihak yang memiliki kota solar. Mereka dapat menjual solar subsidi kepada pihak yang tidak berhak seharga solar non subsidi. Selain itu konsumen solar subsidi dapat mengambil kentungan secara ilegal dengan menimbun solar subsidi. Atau kemungkinan lain adalah orang orang yang tidak berhak seperti penguasa angkutan sawit, angkutan tambang khususnya tambang batubara menggunakan solar subsidi. Hal ini perlu diselidiki aparat berwajib. Jika memperhatikan kemungkinan di atas sebagai penyebab kelangkaan solar, maka dapat dipastikan kelangkaan solar tidak ada jalan keluar yang sifatnya permanen. kelangkaan solar terbuka peluangnya terjadi secara lebih masiv, dikarenakan untuk mengatasinya butuh perubahan UU APBN dan persetujuan DPR yang kemudian diikuti dengan peraturan presiden untuk menambah nilai subsidi. Selanjutnya pertamina harus dapat mengatasi kesulitan keuangan dengan menagih piutang kepada pemerintah secepatnya. namun tampaknya ini juga tidak mungkin. Jalan keluar lain yakni dengan menaikkan harga solar subsidi agar harganya tidak terpaut jauh dengan solar komersial, namun hal ini juga tidak mungkin dilakukan ditengah kesulitan ekonomi masyarakat dan apalagi pemerintah tak akan ada keberanian untuk itu. Jadi ya siap siapkan saja diri, segala kemungkinan dapat terjadi dalam situasi ekonomi, politik dan kondisi sektor energi khususnya BBM di dunia yang sangat dinamis sekarang ini. Presiden Jokowi bisa saja nanti dianggap gagal mengelola subsidi atau gagal melaksanakan UU APBN, atau gagal melaksanakan UUD 1945. bisa saja kan? *) Peneliti AEPI
RPLC-19 Sebar Samilakor Kepada Milenial
RPLC-19 dalam satu bulan dapat menghasilkan sekitar dua juta botol lebih yang didistribusikan kepada masyarakat. Samilakor dapat diproduksi oleh masyarakat secara individu dalam usaha menjaga kesehatan masing-masing, keluarga dan lingkungan. Oleh: Iriani Pinontoan HARI Sumpah Pemuda ke-93 menjadi pilihan Relawan Pejuang Lawan Covid 19 (RPLC-19) menyebarkan Sari Minuman Rempah Asli Lawan Korona (Samilakor) kepada para milenial di 37 titik di seluruh Indonesia. Di Bekasi, Jawa Barat, kegiatan itu dipusatkan di Pesantren Yayasan Ar Ridwan, Jatiasih. Pilihan terhadap minenial, khususnya pelajar dan mahasiswa karena mereka baru saja mendapat vaksinasi. Minuman imunomodulator itu berdasarkan penelitian epidemologi prediktif, Dr. Tifauzia Tyassuma, mampu meningkatkan imun dan membentuk antibodi agar menjadi kuat menghadapi wabah Coronavirus disease (Covid-19). Minuman herbal tersebut berasal dari tumbuhan asli Indonesia yang murah dan mudah diperoleh. Bahkan, bisa ditanam di halaman rumah. “Ternyata imunitas itu dapat dibuat dari kekayaan hayati rempah-rempah asli Indonesia. Saya melakukan penelitian secara intensif, ternyata formula rempah yang bisa digunakan melawan covid itu cukup sederhana. Dari Sabang sampai Merauke mudah diperoleh. Terdiri dari jahe, kunyit, sereh, jeruk lemon, daun bambu dan gula aren. Formula ini dinamakan Samilakor,” kata Tifauzia saat menyampaikan pesan kepada semua relawan Sebagai pemegang paten, Dokter Tifauzia, Presiden Ahlina Institute ini, mengizinkan siapapun menggunakan formula tersebut atau memproduksinya sebagai usaha kecil berbasis rumahtangga. "Silakan urus perizinannya bagi yang ingin memproduksi, dan tidak perlu membayar royalti kepada saya" ujar Dokter Tifa. Penanganan Covid- 19 bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, perlu melibatkan seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, relawan dan simpatisan lainnya beriniatif membuat ramuan penambah imun dengan memanfaatkan rempah-rempah asli Indonesia. Seluruh masalah kesehatan tidak boleh bergantung pada pemerintah. Masyarakat bisa diajak serta menanganinya, mulai dari pencegahan dan penanganan, hingga perawatan sampai sembuh.Tidak bisa ditangani satu stekholder pemangku atau kepentingan saja. Seluruh komponen bangsa harus terlibat. Tifauzia menjelaskan, selama hampir dua tahun masa pandemi telah terbentuk komunitas seluruh Indonesia yang diberi nama Relawan Perjuangan Covid-19 (RPLC-19). “Selama hampir dua tahun, kami membuat 1.200 lebih komunitas lawan Covid-19, yang disebut RPLC 19. Dalam satu titik, beranggotakan 1.000 sampai 10.000 relawan. Menurut kami, kelompok relawan tersebut sangat penting," ujarnya. Relawan Pejuang Lawan Covid-19 dalam satu bulan dapat menghasilkan sekitar dua juta botol lebih yang didistribusikan kepada masyarakat. Samilakor dapat di produksi oleh masyarakat dalam usaha menjaga kesehatan mereka masing-masing, keluarga dan lingkungan. Setelah launching, Sebar Samilakor Indonesia (SSI) pertama,17 Agustus 2021, beberapa waktu yang lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Komisi X DPR RI yang membawahi Bidang Pariwisata dan Budaya menjadikan samilakor menjadi minuman wajib mereka. Minuman tersebut sudah mendapatkan endorse dari Direktur Jenderal Kebudayaan dan Komisi X DPR RI. Bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda ke-93, formula minuman rekondisi itu juga mendapatkan pengakuan dari pemerintah Kota Tangerang Selatan, Banten. Wali kota setempat pun membuat acara khusus menyosialisasikan samilakor. Hari Sumpah Pemuda dipilih sebagai acara Sebar Samilakor Indonesia (SSI II) dari Sabang sampai Papua. Minuman fersebut bukan hanya dapat melawan corona virus, tetapi bisa juga melawan endemik yang ada seperti typhus, demam berdarah, malaria dan diare. Selain anti kuman, minuman itu juga bisa mengatasi diabetes, hipertensi, jantung terkontrol. Ternyata kekayaan hayati Indonesia bisa bermanfaat jika dikelola oleh tangan dan orang yang memiliki ilmu tepat. Pengalaman para relawan saat grafik Covid-19 periode kedua 2021 mencapai puncaknya pada Juni, sari minuman herbal tersebut sangat membantu mereka yang terpajan, khususnya yang mengalami sesak nafas dan diare. Upaya sosialisasi dan sebar samilakor kepada masyarakat luas akan terus dilakukan, meskipun Covid-19 sudah melandai dan menuju epidemi. Pada masa depan, pandemi diperkirakan menjadi epidemi. Bersamaan dengan itu, kata Tifauzia, akan muncul virus-virus purba dan penyakit-penyakit baru lainnya. Keadaan dunia tidak akan terus berubah. “Kita menuju tahun 2022. Tahun yang overwhelming, tak terkendali. Tahun depan masalah kesehatan berbagai multi dimensi akan bermunculan sebagai dampak kerusakan organ-organ tubuh yang tidak disadari selama dua tahun, baik akibat virus maupun vaksin yang disuntikkan ke tubuh manusia," katanya. Penulis, Wartawan Senior FNN.co.id
Terpasung
Oleh Ady Amar *) TERPASUNG punya makna leksikal pada sesuatu yang sempit dan tidak leluasa, bisa bermakna tersekap, terkurung, terkungkung, terpenjara, terbelenggu, terkekang, dan seterusnya. Pokoknya pada hal-hal yang tidak leluasa untuk bergerak. Terpasung pun punya makna struktural, yang itu disematkan tidak pada satu kata, tapi dalam bentuk kalimat untuk memberi aksentuasi makna: ia terpasung dalam kebijakan partai atau ia terpasung oleh jabatan yang melekat. Tentu makna "terpasung" dalam kalimat itu tidak bisa lagi berdiri sendiri sebagai makna tunggal. Menarik jika kata "terpasung" itu disematkan pada Ganjar Pranowo dan Anies Rasyid Baswedan. Dua orang yang digadang-gadang sebagai calon kuat untuk berkontestasi pada Pilpres 2024. Masih lama memang, tapi suara tabuhan menuju Pilpres sudah ditabuh, meski tabuhannya terhalang oleh sebab-sebab tertentu. Tabuhan yang suaranya lamat-lamat, itu bisa sebab mereka "terpasung" oleh kebijakan partai yang belum mau mengusungnya (Ganjar Pranowo). Dan yang lain, oleh sebab jabatan yang melekat, merasa tidak pantas jika harus melangkah lebih jauh (Anies Baswedan). Keduanya menjadi manusia "terpasung", sehingga geraknya menuju Pilpres jadi terhalang. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, tampak mencoba sekuatnya melepas ikatan "pasung", dan karenanya terkesan "melawan" partai yang membesarkannya (PDIP). Tekanan pada partai, seperti manuver, terus diikhtiarkan untuk melepas "pasungan" agar geraknya makin leluasa. Meski partainya setidaknya belum bergeming merespons untuk melepas "pasungan" sebagai petugas partai. Sedang Anies Baswedan yang tidak berpartai, sebenarnya bisa bermanuver lebih lincah lagi. Tapi ia justru "terpasung" oleh bayangan sendiri, dan itu oleh etika yang dipegangnya yang tampak kaku, yakni akan menyelesaikan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta, sesuai amanah yang diemban. Padahal pendukungnya ingin Anies sedikit lentur, tetap bekerja memenuhi janji-janji kampanyenya kepada warga DKI, tapi tidak mengenyampingkan persiapan menuju 2024. Ganjar dan Anies menjadi manusia "terpasung" dengan alasannya masing-masing. Yang satu oleh kebijakan partai, sedang satunya memegang teguh etika yang diyakininya. Itulah gambaran untuk keduanya dalam memaknai kata "terpasung". Dan jika muncul relawan yang mendeklarasikan keduanya, itu sebenarnya bentuk pressure terhadap induk partainya (PDIP), dan yang satu pada kandidat yang sebenarnya bisa membuka "pasungnya" sendiri dengan mudah, tanpa harus "memasung-masungkan" diri dengan etika berlebihan. Akhirnya Deklarasi Ganjar Pranowo meski "terpasung" ia tampaknya lebih siap menyongsong 2024 ketimbang Anies Baswedan, setidaknya itu yang tampak. Maka ambisi keduanya pun bisa tampak dengan jelas, dan itu pasti membuat relawan, khususnya relawan Ganjar Pranowo, akan lebih mudah bermanuver membuat deklarasi. Itu diharapkan bagian dari penguatan elektabilitas kandidat yang diusungnya. Maka, itu tampak dari relawan Ganjar Pranowo yang lebih dulu tampil dengan deklarasi di mana-mana. Tak terhitung di berapa tempat deklarasi itu dilakukan. Bisa jadi itulah yang menyebabkan elektabilitasnya menaik versi lembaga survei, meski itu juga bukan satu-satunya parameter yang bisa dilihat. Karena, banyak juga lembaga survei hadir bekerja untuk pasangan tertentu. Framing lalu dilakukan. Karenanya, menjadi biasa jika angka elektabilitas dimainkan sesukanya. Entah sampai kapan "pasungan" untuk Ganjar Pranomo itu dibuka. Tidak ada yang tahu. Maka, tekanan pada partai (PDIP) akan terus dilakukan oleh "tangan-tangan" Ganjar yang terus bergerak. Dan jika saat ini terlihat, bahwa PDIP tampak terbelah, itu bisa juga bagian dari manuvernya. Sedangkan Anies Baswedan, seperti tadi disebutkan, sebenarnya bisa membuka "pasungnya" sendiri dengan mudah, tanpa bantuan pihak lain. Itu jika ia bersedia. Tapi tampaknya Anies belum mau membuka "pasungnya" dan masih asyik menyelesaikan kerja-kerjanya selaku Gubernur DKI Jakarta. Mungkin Anies masih menganggap Pilpres 2024 masih jauh. Jadi tidak perlu terburu-buru menampakkan ambisi dalam menyongsongnya. Tapi mereka yang "berpihak" pada Anies, tidak sanggup melihat sikap Anies yang masih tidak beranjak dari kerja-kerja yang terpateri dengan mengedepankan etika. Dan, mereka yang "berpihak" itu, tidak nganti lalu mendeklarasikan Anies for President, di Gedung Joang, Cikini, Jakarta (20/10). Dimotori La Ode Basir dan 6 kawannya. Deklarasi yang menghebohkan, dan pastinya lebih lagi mengejutkan Anies Baswedan yang seperti pihak yang di-fait accompli. Siapa La Ode Basir itu, orang bertanya-tanya. Ia tentulah bukan penduduk planet lain yang tidak bisa dikenali jejak rekamnya. La Ode Basir dikenal sebagai orang dekatnya Erwin Aksa, tokoh muda Partai Golkar yang saat Pilpres 2019 "melawan" kebijakan partainya dengan memilih berada di kubu 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. Erwin Aksa adalah kemenakan dari Jusuf Kalla (JK). Maka, jika lalu orang menduga ada "tangan" JK di sana juga tidak salah. Dan kemarin, Ahad (31/10), itu "di markaz" Ganjar Pranowo sendiri, Kabupaten Purbalingga, muncul Deklarasi Relawan Satria Anies Presiden 2024 Korda Purbalingga. Ketua Relawan Koordinator Nasional Satria Anies Presiden 2024, Ahmad Zainuddin Abbas, alias Gus Abbas, memberi alasan mengapa deklarasi itu dimunculkan, itu karena Anies Baswedan sudah teruji kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan berharap bisa diteruskan di tingkat nasional... Tambahnya, figurnya tenang dan njawani. Karenanya, Anies Baswedan meski enggan membuka "pasungnya" sendiri, maka relawan tetap mendeklarasikan dirinya menuju 2024. Tampaknya gelombang itu sulit dihentikan. Terdengar tidak lama lagi akan muncul deklarasi untuk Anies Baswedan di Jawa Barat dan lanjut Jawa Timur, dan seterusnya. Biarlah para deklarator berjalan dengan kreasinya masing-masing. Itu bukti bahwa mereka bekerja ingin menghadirkan pemimpin nasional yang sesuai harapan. Anies Baswedan mungkin masih menganggap, bahwa saat ini belum waktunya untuk menampilkan diri, baru tarhim, ia akan bergerak jika adzan berkumandang. Tapi buat para deklarator, dalam perspektifnya, sebenarnya sudah masuk waktu adzan dan mereka bergerak tanpa perlu kulo nuwun segala. (*) *) Kolumnis
PCR-Gate Harus Diusut
By M Rizal Fadillah PENURUNAN harga pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) menjadi 275 ribu untuk Jawa Bali dan 300 ribu untuk luar Jawa Bali berlaku mulai 27 Oktober yang diumumkan Presiden cukup menggembirakan tetapi juga mengejutkan. Gembira karena turun harga, terkejut karena membayangkan keuntungan banyak pihak ketika harga 500 ribu atau sebelumnya 900 ribu atau diawal pandemi yang berharga satu hingga dua juta rupiah. Saat 500 ribu saja resmi keuntungan senilai 150 persen. Adapun komponen penentuan harga pemeriksaan PCR adalah : Pertama, jasa dokter, tenaga lab, tenaga ATLM, jasa pengambilan spesimen. Kedua, komponen alat medik habis pakai (hazmat, masker N95, cover kepala, dan lainnya). Ketiga, komponen Reagen. Keempat, biaya operasional termasuk administrasi. Dan kelima, keuntungan. Hal yang menjadi perhatian bersama adalah kemungkinan hadir penumpang gelap dari permainan harga, pemburu rente, dan mafia yang berhubungan dengan budaya korupsi yang melekat pada para pejabat terkait. Tingginya angka dan biaya impor menjadi titik rawan korupsi tersebut. Apalagi jika didukung oleh rasa aman penggunaan dana APBN akibat berlakunya UU No 2 tahun 2020 yang membebaskan gugatan atau tuntutan hukum. Penting pula untuk dibandingkan dengan biaya PCR India yang dapat hanya 500 Rupee atau 96 ribu rupiah. Mengapa perlu pengusutan dugaan skandal PCR ini, yaitu : Pertama, penurunan harga yang anjlok jauh dari 2 juta menjadi 300 ribu, berarti selama ini ada keuntungan besar yang "dimainkan" pengusaha fasilitas kesehatan yang tidak lepas dari peran pengambil kebijakan. Said Didu mensinyalir regulasi pemerintah dan beban rakyat itu justru menguntungkan swasta. Swasta tentu tidak bisa bermain sendiri tapi perlu "bantuan" regulator. Kedua, Mahkamah Konstitusi dengan Putusan no 37/PUU-VIII/2020 tanggal 28 Oktober 2021 mengoreksi UU No 2 tahun 2020 membatalkan hak imunitas pemerintah atas tuntutan hukum dalam hal penggunaan dana APBN sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Pembiayaan jor-joran dengan menggunakan dana APBN untuk penanganan Covid 19 yang kemarin aman kini menjadi terancam. Ketiga, di tengah beban berat yang menyengsarakan rakyat atas berbagai regulasi Pemerintah di masa pandemi, ternyata pengusaha fasilitas kesehatan bersama para pejabat terkait (juga yang tak terkait) justru meraup keuntungan besar dari proyek kesehatan penanganan Covid 19. Kondisi ini tidak bisa ditoleransi karena mempraktekkan asas "mencari kesempatan dalam kesempitan" adalah suatu kekejian. Aneh sebenarnya, mengapa Presiden yang justru mengumumkan penurunan harga, padahal penetapan tarif baru tersebut hanya berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan No AK 02.02/1/3843/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT-PCR yang mulai berlaku terhitung tanggal 27 Oktober 2021. Terhadap dugaan bahwa terjadi skandal dalam program pemeriksaan RT-PCR ini, maka semestinya Presiden Jokowi segera memerintahkan jajarannya untuk melakukan pemeriksaan atau pembenahan tata kelola keuangan yang dinilai publik mencurigakan tersebut. Jika Presiden diam saja, maka wajar jika publik dapat berpandangan jangan-jangan Presiden juga menikmati keuntungan dari permainan harga pemeriksaan PCR tersebut. Audit dan pemeriksaan menyeluruh harus segera dilakukan. Menarik data KPK bahwa 70 persen pejabat di masa pandemi ternyata meningkat harta kekayaannya, termasuk para menteri apakah Luhut, Prabowo, Johni Plate, ataupun Yaqut Cholil Qaumas. Bagaimana keadaan harta Presiden Jokowi ? *) Analis Politik dan Kebangsaan
Dagelan yang Tak Mengundang Kelucuan
Oleh Ady Amar *) ORANG boleh menyebut ini dengan aneh bin ajaib, saat logika hukum coba dinafikan, dan itu tanpa aturan hukum. Setidaknya itu bisa terlihat dalam persidangan pembunuhan tanpa proses hukum (unlawful killing) atas tewasnya 6 syuhada laskar Front Pembela Islam (FPI), di mana tokoh utama dalam pusaran kasus itu, Habib Rizieq Shihab, dianggap sebagai pihak yang tidak perlu diminta kesaksiannya. Unlawfil killing atas tewasnya 6 syuhada itu tidak terlepas dari Habib Rizieq, bahkan kasus itu seolah bagai prangko yang menempel pada amplop, mustahil terpisahkan. Tentu jika kasus itu kita bedah secara obyektif, bersandar pada kaidah hukum itu sendiri. Habib Rizieq mestinya menjadi pihak utama yang "wajib" didengar kesaksiannya, baik oleh Komnas HAM, polisi, dan jaksa, karena mereka yang terbunuh itu sedang mengawalnya. Hal biasa santri mengawal ulama/kyainya, sebagaimana yang dilakukan 6 anak muda itu. Dalam tugas pengawalan itulah peristiwa pembunuhan tragis itu terjadi, yang mustahil bisa dihilangkan dari memori publik. Penembakan yang terjadi di Km 50 tol Jakarta-Cikampek, pada 7 Desember 2020, yang dikenal dengan Tragedi Km 50. Tepat diseberang tempat kejadian terdapat rest area, yang kini sudah tidak bisa ditemukan lagi, dibongkar-diratakan dengan tanah. Jejak rest area yang seolah ingin dikubur bersama para syuhada, yang mustahil bisa "terkubur" dengan nyenyak. Kasus itu pastilah akan terus menghantui siapa saja yang terlibat dalam upaya penghilangan nyawa anak manusia, baik aktor intelektual maupun eksekutornya. Kasus Tragedi Km 50 sudah hampir setahun, tapi baru Senin, 18 Oktober 2021 diangkat ke pengadilan. Dua terdakwa unlawful killing dihadirkan, Ipda Yusmin Ohorella dan Briptu Fikri Ramadhan. Satu lagi terdakwa yang semestinya dihadirkan di persidangan, yaitu Ipda Elwira Priadi Z, tapi keburu meninggal dunia, pada 4 Januari 2021. Meski luput di sidang pengadilan dunia, mustahil bisa lolos di pengadilan akhirat kelak. Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dipilih sebagai tempat disidangkannya dua terdakwa tadi. Menyita perhatian publik, terutama para keluarga yang kehilangan anak-anaknya. Mereka, para keluarga korban, menantikan keadilan yang sebenarnya. Meski tampaknya itu sulit bisa didapat, bahkan bisa terjadi sebaliknya. Bukan keadilan yang didapat, justru kekecewaan. Sidang pengadilan ini dihadirkan bak dagelan dan lucu-lucuan, setidaknya itu yang disampaikan Aziz Yanuar, SH, salah seorang pengacara pihak keluarga. Tendensi pengadilan dengan corak "dagelan", menjadi wajar jika lalu Habib Rizieq Shihab, yang masih berada di tahanan Bareskrim Polri, meminta agar Komisi III DPR RI, memanggil pihak-pihak berkompeten, diantaranya jajaran Kapolri, Jaksa Agung, Komnas HAM, Menkopolhukam dan bahkan Presiden, untuk memastikan sidang pengadilan berjalan fair. Semestinya tanpa diminta pun Wakil Rakyat wajib mengawal jalannya persidangan, agar keadilan semestinya bisa dihadirkan. Permintaan sewajarnya itu tampaknya belum akan direspons positif, setidaknya signal respons itu belum terdengar. Semoga itu bukan ibarat tangan menangkap angin yang tanpa hasil. Melihat kecenderungan jalannya persidangan, di mana tersangkanya adalah polisi, dan penyelidiknya pun polisi. Layaknya semacam jeruk makan jeruk. Ditambah lagi, jaksa penuntut umum (JPU), juga menghadirkan mayoritas saksi yang juga polisi. Melihat "pemandangan" demikian, jika lalu muncul sikap skeptis, tentu menjadi wajar. Seperti Menghafal Skenario Konstruksi peristiwa coba dibangun, alur kronologi dikisahkan dengan detail, sampai laku diuraikan secara rinci, itu agar Majelis Hakim bisa menerima argumen yang dibangun tim JPU. Maka dimunculkan sesosok saksi bernama Ratih, yang mengatakan melihat samurai dari hasil penggeledahan di mobil warna abu-abu milik laskar FPI. Lalu, Ratih menceritakan dengan ingatannya yang sungguh super, meski pada saat tertentu ia mengatakan bahwa ia tidak ingat karena peristiwa sudah cukup lama. Terbangun dari lelap tidur di warung tempatnya bekerja, cerita Ratih dimulai, ia mendengar bunyi rem mobil yang seperti mengerem mendadak. Ia melihat laki-laki dengan celana pendek membawa pistol menghampiri mobil warna abu-abu milik laskar FPI, sambil mengetuk-ngetukkan pistolnya di kaca mobil, sambil berseru kasar, keluar... keluar... Maka 4 orang keluar dari pintu sebelah kiri. Satu dari 4 orang itu diperintah tiarap. Lanjut cerita Ratih, lelaki bercelana pendek itu lalu menggeledah mobil dan menemukan 4 ponsel genggam. Luar biasa saksi Ratih ini, yang bahkan di kegelapan malam/dini hari pun bisa melihat dengan jelas samurai, dan bahkan ponsel sampai jumlahnya segala. Ingatan Mbak Ratih cukup rapi sebagai saksi. "HP yang diambil ada 4, yang memeriksa saya sudah lupa berapa orang soalnya sudah lama. Yang di dalam mobil diperiksa, ada 2 orang, yang satu diseret keluar mobil dan yang satu dibawa dengan mobil polisi," ujar Ratih dalam kesaksiannya. Saksi kedua pun dihadirkan. Namanya, Eis Asmawati binti Solihan. Ia sohib si Ratih, yang bekerja di warung yang sama. Ternyata Eis punya penemuan lain. Ia katakan, bahwa ia melihat ada 4 buah samurai. Beda dengan si Ratih yang hanya melihat 1 samurai. Bisa jadi pandangan mata satu orang dengan yang lain tidak sama. Yang satu bisa melihat dari kejauhan benda kecil (ponsel) dengan baik sampai pada jumlahnya, tapi pada kesempatan yang sama ia tidak bisa melihat jumlah benda yang lebih besar (samurai) dengan baik. Pengelihatan jadi dikesankan sama dengan hafalan pada skenario sebuah drama, yang terkadang lupa diingat dengan baik. Setidaknya itu yang dikesankan para saksi. Tugas pengacara nantinya yang bisa mengulik satu persatu apa yang disampaikan para saksi yang dihadirkan. Tapi satu hal yang semua tahu, bahwa membawa senjata tajam apalagi senjata api, itu hal yang terlarang bagi laskar FPI. Waktu nantinya yang bisa menjawab semuanya. Jika pengadilan dunia tidak menghadirkan rasa keadilan, maka pastilah di pengadilan akhirat semua pihak yang turut andil dalam pelenyapan nyawa anak manusia, akan menerima konsekuensi atas perbuatannya. Pernyataan Pak Syuhada, ayah dari salah satu korban, Faiz Ahmad Syaikhu, yang mengatakan dengan penuh kecewa dan geram, "Sidang abal-abal itu tidak akan sedikit pun memenuhi rasa keadilan. Justru sebaliknya, semakin menambah (rasa) kezaliman di mata rakyat." Perasaan Pak Syuhada, itu bisa jadi mewakili perasaan keluarga para korban lainnya, yang merasakan kesumpekan hati melihat keadilan sedang tidak berpihak pada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. (*) *) Kolumnis
Membonsai Umat Islam
Oleh Yusuf Blegur Setelah beberapa dekade, gelombang stigma intoleran, radikalis dan fundamentalis menerpa umat Islam, kini isu khilafah dicap sebagai konsep negara yang berbahaya, tak kalah dahsyatnya dibuat seperti wabah yang menjangkiti perspektif politik Islam. Islam terus menerus dibentuk dan dipaksa dengan framing jahat konspirasi global. Seakan tiada tempat bagi gerakan kesadaran dan peran Islam dalam peradaban dunia modern. Islam hanya diberi ruang ritual keagamaan, namun tidak bagi eksistensi politik. Kemenangan Taliban di negara Afganistan yang dipimpin khilafah, tidak serta-merta membuat dunia berhenti mengecap Islam sebagai negara teroris. Justru semakin membuat kewaspadaan terhadap Islam semakin meningkat. Fragmentasinya juga berimbas di Indonesia. Sentimen keislaman semakin subur dengan agitasi dan propaganda bahaya khilafah di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Indonesia termasuk negara yang paling terdampak signifikan dari upaya membangun stereotip umat dan agama Islam. Islam terkesan menjadi agama dengan populasi yang eksklusif, tertutup dan tidak ramah terhadap komunitas luar. Padahal Islam adalah agama yang mengusung konsep 'rahmatan lil a'lamin'. Agama yang visioner dan futuristik yang menembus batas dimensi lahiriah dan spiritual. Agama wahyu Ilahi yang meretas kehidupan dunia dan akherat. Globalisasi kemudian bersikeras mencoba menurunkan anti tesis nilai-nilai Islam dalam program-progam dunia bertajuk demokratisasi, HAM, lingkungan, perubahan iklim, perdagangan bebas dsb. Secara tidak langsung menjadi kesepakatan internasional yang harus diikuti oleh negara-negara dunia ketiga termasuk umat Islam didalamnya. Umat Islam tanpa sadar dipaksa keluar dan meninggalkan syariat Islam. Tak ubahnya populasi yang hidup diluar habitatnya. seperti ikan yang dipisahkan dari air. Selain terus melakukan ekspansi prinsip-prinsip dasar kapitalisme (penguasaan bahan baku, produksi dan distribusi pasar) pada seluruh dunia. Persaingan dan pertarungan ideologi kapitalis dan sosialis yang direpresentasikan oleh Amerika Serikat dan China beserta sekutunya masing-masing. menempatkan kedua mainstream itu sebagai pemain utama dunia. Sepertinya globalisasi yang mengusung sekulerisasi dan liberalisasi. Melanjutkan kembali era perang dingin saat Amerika Serikat dan Uni Soviet berseteru. Saat ini dunia diselimuti kecenderungan "proxy war" atau perang asimetri. Dunia modern membuka diri terhadap berlangsungnya perang "Chemical, Biologycal, Radio Active and Explosive" (CBRE) dan Siber. Sebuah situasi dimana bukan saja perang informasi dengan memanfaatkan era digitalisasi. Namun memungkinkan penggunaan senjata biologis saat terjadi konflik antar negara. Situasi perang yang jika benar-benar terjadi dapat menciptakan pemusnahan massal umat manusia. Dunia kini berada dalam pusaran pengaruh kekuatan Amerika dengan dukungan negara-negara seperti Inggris, Perancis, Italia dll. Begitupun dengan China yang didukung Rusia, Korea Utara, India dll. Sejalan dengan bergulirnya waktu, polarisasi keduanya tidak sekedar memasuki pertarungan ideologi semata. Melainkan memperebutkan pengaruh dan penguasaan ekonomi, politik dan sistem pertahanan keamanan. Skema yang dibutuhkan untuk mengatur dan mengelola masyarakat dunia. Dua kutub dominan itu merangsek bersinggungan mengambil posisi sebagai poros tunggal kehidupan dunia. Dunia dalam satu kendali atau penguasaan kelompok dan kepentingan tertentu. Sebut saja Kaum free mansion, illuminati, gerakan anti Tuhan dll. Dunia disiapkan memasuki era 'new order'. Fase hegemoni dan dominasi tidak sekedar bertumpu pada persoalan ideologi semata. Lebih dari itu ia menyasar pada hal-hal yang substansial meliputi aspek geografis, geopolitis dan geostrategis. Dimana penguasaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi lainnya begitu strategis dan menjadi target utama. Lewat perang dagang yang berkolerasi erat dengan lembaga-lembaga dunia, korporasi besar dan bank dunia seperti IMF dan ADB yang menggulirkan manajemen hutang internasional. Ada kecenderungan pengaruh global yang dipimpin oleh kekuatan 'non state'. Dunia terasa dalam konstelasi peperangan kolonialisme dan imperialisme modern. Oleh satu kendali dan oleh satu penguasaan kelompok atau kepentingan tertentu. Islam Sebagai Potensi Sekaligus Ancaman Di tengah-tengah keberadaan Islam sebagai agama doktrin dan peradaban manusia. Islam dilihat dunia khususnya oleh kekuatan kapitalis dan komunisme. Tidak sekedar sebuah ajaran yang rasional dan transedental. Umat Islam menjadi lebih menarik ditempatkan sebagai pasar dan komoditi yang menggiurkan. Islam di satu sisi sebagai satu potensi, dilain sisi menjadi ancaman terhadap keberlangsungan sistem yang dibangun dari pemikiran manusia dan ideologi kontemporer. Bagi urusan dunia yang digerakkan oleh distribusi modal dan sektor industrial. Islam dengan populasi yang semakin tumbuh dan luas sebarannya di dunia. Menjadi rentan korban eksplorasi dan eksploitasi globalisasi. Kegagalan negara-negara dengan mayoritas umat Islam membangun sistem nilai dan syariat Islam. Membuat umat Islam dunia terombang-ambing dan gamang layaknya populasi ternak. Dipelihara, dikembang-biakkan sesuai kebutuhan dan dimanfaatkan oleh kelompok dan komunitas tertentu. Sebagian diproyeksikan untuk diperjual-belikan dan menjadi peliharaan, sebagian lagi disembelih sebagai hewan potong untuk dikonsumsi. Seperti itu kira-kira fenomena umat Islam dianatomikan dan direkonstruksi dunia. Begitu pun umat Islam di Indonesia. Selain sistem politik yang sekuler dan pemimpin-pemimpin yang kental sebagai sub-koordinat atau menjadi agen kapitalisme dan komunisme. Tidak jauh berbeda dengan muslim di negara lain. Diidentifikasikan dalam demografi kelas sosial, wilayah dan jumlah. Tetap dalam posisi termarjinalkan. Tak peduli sebagai mayoritas dan minoritas atau bentuk negara. Bahkan termasuk dikawasan negara-negara Islam di kawasan timur tengah dan jazirah Arab sekalipun. Umat Islam mengalami kebuntuan dalam menderifikasi dan mem-breakdown konsep-konsep keagamaan Islam dalam membangun peradaban dunia. Terlebih terkait sistem ekonomi syariah umat. Islam justru menjadi menjadi 'captive market' dari industrialisasi yang ditopang oleh ideologi di lslam. Mirisnya, secara langsung dan tidak langsung umat Islam menjadi 'human resources' sekaligus mesin-mesin penggerak industri kapitalis dan komunis dunia. Umat Islam benar-benar telah mewujud sebagai korban dari apa yang disebut eksploitasi manusia atas manusia dan eksploitasi bangsa atas bangsa. Larut dari apa yang menjadi keniscayaan globalisasi. Melalui orientasi materlialistik dan kebendaan. Sistem kapitalisme dan komunisme memapar umat Islam dalam pelbagai lapisan. Gaya hidup hedonis mulai menjalar dari masyarakat Islam yang awam, intelektual, para pejabat hingga tidak sedikit Ulama sekalipun. Sebagian besar umat Islam mulai tercerabut pola pikir, ucapan dan tindakannya dari aqidahnya. Umat Islam begitu berjarak dan semakin menjauh dari syariat Islam sendiri. Benar apa yang kemudian dilansir Al Quran dan sunah, umat Islam akan diserang oleh pandemi modern yang sebenarnya berupa kecintaan pada dunia dan takut akan kematian (Wahn). Sekulerisasi dan liberalisasi terlalu dalam melingkupi pola hidup umat Islam. Umat Islam mengalami kemunduran tidak hanya karena kekuatan musuh-musuh Islam yang agresif dan penuh siasat semata. Lebih dari itu keterpurukan umat Islam juga lahir dari distorsi dalam lingkungannya sendiri. Selain tidak menjaga serta merawat barisan dan ukuwah Islamiyah. Tidak sedikit umat Islam yang menggadaikan dan menjual aqidahnya demi harta dan kedudukan. Bahkan untuk menghancurkan saudara Islamnya sendiri. Akhirnya terbukti dan menjadi kenyataan pahit bahwa musuh-musuh Islam itu tidak berasal dari kalangan kafir, komunis dan zionis yahudi saja. Orang-orang Islam yang oleh Al Quran disebut tergolong munafik dan fasik semakin nyata muncul seiring waktu bergulir. Mungkin ini yang disebut masa jahiliyah hadir kembali ditengah peradaban manusia modern?. Apakah umat Islam harus mengalami titik nadir dalam degradasi kehidupan keagamaanya. Sampai kapan dunia begitu leluasa membonsai umat Islam?. Adakah keberanian khususnya di Indonesia untuk menghadirkan kebangkitan umat Islam?. Wallahu a'lam bishawab. Penulis, Pegiat Sosial dan Yayasan Human Luhur Berdikari.
POPULER
