OPINI
KPK Ayo Periksa Menteri Agama
By M Rizal Fadillah RAPAT Kerja Kemenag dengan Komisi VIII membongkar anggaran 21 Milyar untuk diseminasi pembatalan haji 2021. Benar apa yang dikemukakan anggota Fraksi Demokrat bahwa diseminasi tidak diperlukan apalagi dengan biaya Rp 21 Milyar. Publik termasuk jama'ah dengan pengumuman pembatalan saja sudah paham. Ada pandemi dan ada pula otoritas Saudi yang hingga saat itu tidak membuka visa haji. Lalu Rp 21 Milyar untuk apa? Mengumpulkan jama'ah juga tidak, baik di daerah maupun di pusat. Sayangnya Menteri Yaqut Cholil Qoumas tidak mengklarifikasi atas penggunaan dana tersebut di depan rapat Komisi VIII sehingga wajar jika kini muncul pertanyaan publik, terjadi korupsi kah? Dana haji yang besar memang rawan penyimpangan. Meskipun dana haji itu kini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bukan berarti telah terjamin keamanan pemanfaatan. Saat muncul isu penggunaan untuk infrastruktur saja telah mengguncangkan jama'ah dan umat Islam. Perlu kejelasan Rp 21 Milyar yang digunakan untuk diseminasi pembatalan itu menggunakan dana apa dan untuk alokasi apa saja. Dibandingkan dengan korupsi trilyunan jumlah Rp 21 Milyar itu kecil, tetapi jika dengan puluh atau ratus juta maka itu sangat besar. Lagi pula korupsi itu tidaklah memandang besaran jumlah karena yang penting adanya kerugian negara dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Perlu diselidiki apakah ada penyimpangan hukum dari kasus diseminasi ini? Ayo KPK atau Kejaksaan Agung periksa Menteri Agama. Pembatalan yang sudah jelas merugikan jama'ah ternyata kini terindikasi merugikan negara pula. Ke kantong dan rekening siapa saja dana itu mengalir? Bahaya jika begitu mudahnya uang rakyat digasak dengan mengatasnamakan kegiatan agama. Teringat saat Menteri Agama dulu Suryadarma Ali yang tersangkut kasus penggunaan dana haji hingga harus mendekam di penjara. Awalnya menganggap sama sekali tidak melakukan penyalahgunaan. Seluruhnya dilakukan sesuai prosedur. Akan tetapi setelah didalami oleh PPATK dan untuk kemudian KPK turun tangan, maka terbuktilah bahwa apa yang dilakukan Menteri Agama itu adalah keliru. Menteri melakukan tindak pidana korupsi. Komisi VIII DPR yang telah memulai mempertanyakan harus pula menindaklanjuti temuan ini, karena saat pertemuan terbuka dengan Menteri Agama Yaqut ternyata belum mendapat jawaban yang jelas dan memuaskan. Bila Menag meyakini dirinya bersih, maka ia dan jajarannya harus siap untuk diperiksa baik oleh PPATK, KPK, ataupun Kejaksaan Agung. Selamat bersih-bersih, Gus Yaqut. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Keterlaluan, Bully dan Pelecehan Seksual di KPI
By Asyari Usman SUNGGUH tak disangka, tak diduga. Kalau itu benar terjadi. Di satu lembaga bergengsi yang menggunakan intelektualitas sebagai ujung tombak tugasnya, diduga telah terjadi perbuatan yang sangat memalukan. Lembaga itu adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. Perbuatan tercela yang diduga berlangsung bertahun-tahun di situ adalah perundungan (bullying), pelecehan seksual, penganiayaan dan penghinaan. Korbannya adalah seorang laki-laki yang berinisial MS. Kemarin, 1 September 2021, MS akhirnya melepaskan semua yang dipendamnya selama tujuh tahun. Dia membuat rilis media yang mirip surat terbuka. Ditujukannya rilis media itu kepada Presiden Jokowi dengan harapan bisa menolong agar dia mendapatkan keadilan. Benar-benar mencengangkan isi “curhat” MS itu. Dia dikeroyok oleh delapan orang staf KPI lainnya yang diduga melakukan perundungan, pelecehan, dan penganiayaan serta penghinaan terhadap dirinya. Menurut pengakuan MS, dia sangat terpukul. Diikuti oleh stress berat. Itu semua karena dia merasa tak berdaya untuk melawan keroyokan 8 (delapan) orang staf KPI itu. Wakil Ketua KPI, Mulyo Hadi Purnomo, menegaskan pimpinan KPI tidak akan mentoleransi perbuatan yang dialami MS. Korban akan diberi perlindungan hukum. Dan dia meminta agar penegak hukum menindaklanjuti klaim MS. Sikap awal KPI ini sangat tepat. Apalagi, MS harus mendekam dalam penderitaan selama tujuh tahun di tempat kerjanya sendiri. KPI adalah salah satu lembaga terhormat dengan tugas yang sangat terhormat pula. KPI bertugas memantau konten siaran televisi. Untuk mengawal agar tayangan televisi Indonesia tidak tercemar oleh pornografi, adegan kekerasan ekstrem, adegan-adegan SARA, dan konten-konten yang dapat merusak moral bangsa. Misi KPI adalah membangun watak dan jatidiri bangsa yang beriman dan bertakwa. Pastilah orang-orang yang bekerja di situ memiliki mentalitas yang terbaik. Mulai dari komisioner sampai ke jenjang terbawah sekali pun. Pastilah semua orang di KPI masuk dengan berbekal akal sehat dan pendidikan formal plus pendidikan moral. Sangatlah mengejutkan ketika ada seorang staf yang dirundung dan dilecehkan secara terus-menerus selama bertahun-tahun. Dan tanpa ada tindakan apa pun dari struktur organisasi KPI. MS pernah melaporkan penderitaannya itu ke kepolisian. Namun, petugas kepolisian di Jakarta Pusat cenderung anggap enteng. Korban malah disarankan melapor ke atasannya. Padahal, tidak ada keharusan suatu dugaan tindak pidana harus dilaporkan ke atasan lebih dulu. Polisi menolak, kata MS. MS menuruti saran Pak Polisi. Dia menceritakan penderitaannya kepada atasan di KPI. Tapi, atasan hanya memindahkan MS ke ruangan kerja lain yang diasumsikan dihuni oleh orang-orang baik. Sangat mengherankan mengapa si atasan tidak mengambil tindakan yang lebih serius untuk melindungi MS. Padahal, korban menceritakan semuanya kepada Pak Atasan. Termasuk menyebutkan nama-nama delapan (8) staf yang membully, melecehkan dan menganiaya. Kali kedua, pada 2020, MS mengadu lagi ke kepolisian. Tetapi, kata dia, petugas malah meminta nomor-nomor telefon pelaku agar Pak Petugas bisa menelefon langsung para terduga pelaku perbuatan tak bermoral itu. MS harus bisa mendapatkan keadilan dari penderitaannya itu. Sebaliknya, para terduga pelaku harus dihukum pidana sesuai dengan dugaan kejahatan yang mereka lakukan. Di atas itu semua, orang-orang seperti ini tidak layak melanjutkan pekerjaan mereka di KPI. KPI adalah lembaga yang mengemban tugas untuk menjaga moralitas bangsa. Kedelapan orang yang mengeroyok MS akan menjadi beban KPI jika mereka terus diberikan keistimewaan. Jika penyelidikan penegak hukum membuktikan kesalahan delapan orang itu, mereka tidak lagi layak menyandang atribut KPI. Mereka tidak punya tempat lagi di lembaga yang terhormat ini.[] 2 September 2021 (Penulis wartawan senior)
Koalisi Obesitas
Oleh Ady Amar OBESITAS itu kegemukan yang berlebihan, pastilah tidak nyaman dipandang mata. Bagi yang bersangkutan merasa terbebani dengan overweight-nya. Bahkan bisa menjadi sumber berbagai penyakit. Semua ingin menghindarinya, berupaya "memerangi" dengan berbagai cara, guna mencapai tubuh proporsional. Tapi bagi rezim penguasa, koalisi politik dibuat mayoritas, dan itu penguasaan parlemen, bahkan dibuat gemuk, atau pantas disebut koalisi obesitas. Pada tubuh seseorang obesitas itu musuh, tapi justru itu diadopsi penguasa, dan itu pastilah memperlemah oposisi. Koalisi obesitas itu melemahkan demokrasi, itu pernyataan tidak salah. Tentu jika koalisi dimaknai hanya untuk kepentingan memuluskan kebijakan-kebijakan yang sampai pada tingkat tidak bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Partai politik pun yang tergabung dalam koalisi, yang memuluskan kebijakan bagi kalangan tertentu, itu sama dengan bekerja bukan pada kepentingan rakyat yang diwakilinya. Koalisi mayoritas yang bukan ditujukan pada kepentingan rakyat, itu sama dengan perselingkuhan tidak sah pada tujuan konsep negara modern, yang fungsinya jelas diatur pada tataran legislatif, eksekutif dan yudikatif. Perselingkuhan dalam konsep negara modern itu lebih pada kooptasi eksekutif atas legislatif bahkan atas yudikatif, sehingga peran utama legislatif pada check and balance tereduksi pada kepentingan eksekutif. Peran legislatif dengan sendirinya melemah. Pun peran yudikatif acap diselingkuhi kepentingan eksekutif. Politik menjelma jadi panglima, bukan lagi hukum. Maka istilah negara hukum, itu hanya sebatas teori ideal jauh panggang dari api. Semua dibuat jadi mungkin dengan adanya koalisi obesitas, yang merujuk pada penguasaan parlemen (legislatif) oleh eksekutif. Maka semua keinginan eksekutif/pemerintah akan mudah diwujudkan, dan itu atas persetujuan mayoritas parlemen yang telah dikuasai. Koalisi obesitas itu lebih pada bagi-bagi kue kekuasaan eksekutif pada legislatif, yang itu diwakili oleh partai politik yang tergabung dalam koalisi. Maka partai politik jadi rebutan, didekati atau bahkan mendekati penguasa yang sedang berkuasa (eksekutif). Semacam simbiosis mutualisme dimana kepentingan antara partai politik dan penguasa tidak dapat dihindari. Suara rakyat hanya diperebutkan saat pemilihan legislatif (Pileg) lima tahunan. Rakyat memilih figur tertentu, dan hanya sampai disitu. Setelah itu figur-figur yang terpilih diikat oleh partai politik. Maka suara pemilih di-take over oleh kebijakan partai politik, menjadi kepentingan partai politik, yang seolah bekerja untuk kepentingan rakyat, yang itu hal mustahil bisa diwujudkan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat, tapi setelah itu bekerja untuk partai politik. Kekuatan partai politik seolah lebih besar dibanding suara rakyat yang memilihnya. Sebuah paradoks eksistensial ditampakkan. Memuluskan Amandemen Demokrasi itu suara rakyat, bukan suara partai politik. Tapi saat ini menjadi sebaliknya, seolah suara rakyat itu diwakili partai politik, yang tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Kepentingan partai politik tidak identik dengan apa yang dikehendaki rakyat, tapi lebih pada kepentingan elit partai politik yang melebur menjadi bagian dari partai penguasa. Maka kepentingan penguasa untuk menguasai parlemen itu diikhtiarkan dengan koalisi obesitas. Makin gemuk makin seksi buat penguasa guna mewujudkan kepentingannya. Tidak dicukupkan 50 % plus 1, itu mayoritas. Koalisi yang dibangun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mutlak menguasi parlemen. Sudah 427 kursi dikuasai, dan itu sama dengan 74% suara parlemen. Koalisi penguasa yang terdiri dari PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB dan PPP. Apakah dicukupkan 74 % itu saja penguasaan rezim atas parlemen. Rasanya tidak, justru ingin dibuat koalisi lebih obesitas, makin gemuk makin seksi, jika ingin sekaligus menguasai mayoritas suara MPR yang 2/3 itu. Maka diundanglah partai lain, yang bisa mencapai ukuran ideal, dan itu terbaca, yang tidak lain guna tujuan amandemen UUD 1945. Maka pendatang baru yang dipinang masuk dalam barisan koalisi adalah PAN. Dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan ketua umum dan Sekjen partai koalisi, PAN diundang. Tampak dengan suka cita PAN menyambutnya. Sebentar lagi dimungkinkan ada reshufle kabinet, itu agar PAN dapat juga kecipratan kuenya. Apakah dengan bergabungnya PAN itu angka 2/3 suara mayoritas MPR itu sudah tercapai. Ternyata belum cukup, kurang 3 kursi lagi. Dan itu bisa diambilkan dari suara DPD, dan itu perkara mudah. Maka dengan 2/3 suara partai penguasa, maka amandemen UUD 1945 pastilah akan mulus tanpa hambatan. Pasal-pasal yang dikehendaki untuk adanya perubahan akan dengan mudah dicapai. Jabatan Presiden bisa dibuat 3 (tiga) periode, atau setidaknya lama jabatan Presiden akan ditambah beberapa tahun, dan itu karena kerja Presiden tidak efektif disebabkan pandemi Covid-19. Koalisi obesitas ini pantas diibaratkan dengan tubuh seseorang yang mengalami obesitas. Sama-sama buruk, bahkan dampak dari koalisi obesitas, itu lebih buruk dari seluruh negeri yang warganya mengalami obesitas. Inilah demokrasi semu menuju rezim totaliter, yang bekerja tidak untuk kepentingan rakyat... Wallahu a'lam. *) Kolumnis
Jiwa Kenegarawanan Otentik
By M Rizal Fadillah PIDATO kebangsaan Prof. Dr. KH Haedar Nashir, M.Si sangat menarik. Terutama saat menyoroti rencana MPR untuk melakukan amandemen kelima yang berkaitan dengan Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN). Haedar mencium adanya kepentingan pragmatis yang melatar belakangi agenda amandemen tersebut. Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menyatakan bahwa ketika kini tumbuh kembali gagasan amandemen UUD 1945, seyogyanya difikirkan dengan hikmah kebijaksanaan yang berjiwa kenegarawanan otentik. Dua hal penekanan dari narasi ini yaitu hikmah-kebijaksanaan dan kenegarawanan otentik. Hikmah-kebijaksanaan berhubungan dengan kerakyatan. Artinya orientasi pengambil keputusan politik harus pada kepentingan rakyat bukan kepentingan Presiden, Partai Politik, atau Wakil Rakyat. Apapun agenda politiknya inilah yang harus menjadi basis. Tanpa orientasi pada kepentingan rakyat maka semuanya menjadi sewenang-wenang. Demokrasi yang dicuri atau dikhianati. Kenegarawanan otentik merujuk pada sejarah dimana para pendiri negara dahulu menyusun aturan dasar itu berdasarkan pandangan yang jauh ke depan. Memberi panduan bernegara dari generasi ke generasi tidak berdasar kepentingan pendek untuk diri, kelompok atau partainya. Sinergi dibangun atas dasar kompromi-kompromi. Demi berbangsa dan bernegara yang baik sesuai dengan filsafat dan otentisitas bangsa Indonesia sendiri. Musyawarah untuk mufakat. "Belajarlah dari empat kali amandemen di awal reformasi yang mengandung sejumlah kebaikan dan kemajuan, tetapi menyisakan masalah lain yang membuat Indonesia kehilangan jati dirinya yang asli" demikian Haedar memandang perjalanan politik pragmatis. Kehilangan keaslian jati diri. UUD 1945 dan implementasinya telah terkoyak-koyak, tak berwibawa, dan melenceng jauh. "Apalagi jika wacana amandemen UUD 1945 berorientasi kepentingan pragmatis jangka pendek. Sebab, itu jelas bertentangan dengan spirit reformasi, Pancasila dan UUD 1945 yang telah dibangun 76 tahun lalu". Apa yang diagendakan hanya nafsu untuk memperbesar kekuasaan oligarkhi bukan demi rakyat, karenanya hal ini bertentangan dengan spirit reformasi yang menginginkan demokratisasi berkeadaban. Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 produk 76 tahun lalu, artinya Pancasila yang semestinya dimaknai luhur serta UUD 1945 yang asli. Membangun kenegarawanan yang otentik bukan seenaknya mengamandemen UUD 1945 tetapi mengembalikan pada semangat "the founding fathers" saat menyusun UUD 1945. MPR yang berdaulat sebagai lembaga negara tertinggi, GBHN yang diamanatkan untuk dijalankan oleh Mandataris MPR, keterwakilan golongan, Presiden orang Indonesia asli, serta DPR yang kuat dan tidak terkooptasi oleh permainan Presiden. Inilah otentisitas itu. Ketua Umum PP Muhammadiyah ini tidak ekstrim atau radikal dalam mengajak kembali ke UUD 1945 asli, akan tetapi bahwa adanya keharusan untuk kembali kepada jiwa kenegarawanan yang otentik adalah absolut. Kiranya para pengambil keputusan politik diharapkan lebih arif dan bijaksana dalam berkhidmat pada kepentingan rakyat untuk dimensi yang panjang. Mengokohkan fondasi aturan dan panduan demi generasi yang akan datang. Negarawan selalu bekerja keras untuk kehidupan bangsa yang lebih baik. Bukan menggemukkan diri dan membagi-bagi kekuasaan kepada para pengekor dan penjilat. Rakyat sebenarnya sudah ingin berteriak keras meski yang diteriaki itu orang-orang tuli dan buta. "Stop amandemen UUD 1945 dan kembali ke UUD 1945 asli !". *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Kerumunan dan Jokowi
Dalam sistem Demokrasi, Jangan pernah berhenti mengkritik konstruktif terhadap Jokowi, karena dia adalah seorang Presiden, sebagai Kepala Pemerintahan yang juga Kepala Negara, yang apa bila ada kekeliruan atau kesalahan dibiarkan bisa membahayakan Negara! Oleh Sugengwaras SAYA menghimbau, agar semua orang yang dekat, para pembantu, para penegak hukum, para stake holder dan seluruh rakyat Indonesia memahami dan menyadari hal ini Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit Oleh karenanya jangan pernah mencoba menyerah, serta jangan pernah menyerah untuk mencoba Jangan katakan kepada Allah aku punya masalah, tapi katakan pada masalah aku punya Allah yang maha segalanya! Juga pahami, karena keberaniannya yang luar biasa, akhirnya ketakutan sendiri, dan karena ketakutannya yang amat sangat akhirnya berubah menjadi sangat berani ! Hukum yang mengikat dan memaksa, belum bisa membuat seratus persen, benar terasa adil, dan adil terasa benar Oleh karenanya, marilah kita selalu menyeimbangkan dunia dan akhirat, doa dan tindakan Seimbang bukan berarti sama berat atau sama besar, tapi tergantung situasi dan kondisi serta masalah yang dihadapi Konkritnya, amat lemah dan sangat vulgar, apa yang dipertontonkan para penegak hukum dalam proses persidangan maupun tindakan hukum saat ini HRS dan JOKOWI yang sama+sama mengakibatkan kerumunan namun faktanya mendapatkan perlakuan tindakan hukum yang jauh dan sangat berbeda. Kerumunan di Bandara Sukarno Hatta saat penjemputan HRS yang juga dibolehkan Profesor Mahfud MD selaku Menkopolhukam, kerumunan di Petamburan saat HRS menikahkan putrinya termasuk yang di Mega Mendung, juga dugaan Kebohongan laporan kondisi kesehatan HRS saat di RS UMMI, beda tipis dengan kerumunan yang diakibatkan oleh Presiden Joko Widodo saat pemberian bansos dan sembako di Prabumulih, Palembang, Bekasi dan Cirebon serta kebohongan Jokowi atas beberapa janjinya terhadap rakyat saat pilpres. Saya yakin tidak ada yang bodoh para petugas dan para penegak hukum.. HRS adalah rakyat biasa yang kebetulan sebagai Ulama Besar yang diteladani banyak umat Islam. Jokowi adalah seorang Presiden, yang merupakan figur dan simbol Negara. Secara etika dan wibawa, bagaimanakah pandangan kita saat melihat seorang Presiden melempar lempar sembako kepada rakyatnya sehingga terjadi rebutan, desak desakan, injak injakan hanya karena ingin mendapatkan segepok sembako, atau antri antrian untuk divaksin agar terpenuhi persyaratan dan lolos dari kesulitan bebagai hal? Juga terkait penghentian kasus penembakan oleh kepolisian terhadap 6 orang laskar FPI pengawal HRS di Km 50 jalan tol Japek, dimana yang semula Kom nas HAM RI bekerja secara profesional, tiada angin, tak ada hujan tiba tiba lantang berteriak memperkuat pernyataan POLRI atas telah terjadinya tembak menembak itu. Demi Allah, demi hukum, demi agama, bangsa dan negara, jangan bohongi dan bodohi rakyat ! Kepada KAPOLRI, tanpa mengurangi rasa hormat, buka kembali kasus KM 50 itu Tanpa ada pamrih apapun aku akan masuk sebagai Tim Pembela pihak HRS sebagai solidaritas saya sesama WNI yang didzolimi Sebagai mantan Prajurit yang pernah melatih penembak mahir, dadaku mendidih membiarkan dan melupakan kebohongan dalam peristiwa ini Hadapilah secara ksatria permohonan saya ini agar borok Polisi terkoyak dan kembali bersih untuk layak Polisi menjadi kebanggaan yang dicintai dan disegani rakyatnya... *) Purnawirawan TNI AD
Amandemen, Alat Elit Bertransaksi
Oleh Tony Rosyid (Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa) ELIT politik makin jauh dari aspirasi dan harapan rakyat. Siapa elit politik itu? Mereka diantaranya yang duduk di eksekutif dan legislatif. Atau pengendali mereka. Mereka kerja sendiri sesuai kepentingannya. Lalu, di mana kepentingan rakyat? Tetap ada, tetapi kepentingan elit lebih utama. Atas nama rakyat ramai hanya saat pemilu. Mendengarkan aspirasi rakyat terjadi hanya ketika kampanye. Selebihnya, agenda mereka seringkali bukan menjadi agenda rakyat. Revisi UU KPK dan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang mendapat protes masif dan didemo oleh massa dari berbagai elemen bangsa, mulus-mulus saja. Alasan apa mereka mengesahkannya? Adakah ada kepentingan rakyat disitu? Anda pasti tahu jawabannya. RUU HIP yang juga diprotes, hingga hari ini tidak dicabut keberadaannya di prolegnas. Seperti sedang menunggu di tikungan. Ada waktu yang tepat, bahas. Rakyat lupa, lanjut lagi. Sak karepmu dewe! Sekarang, hangat isu amandemen. Lobi-lobi tingkat elit terus bergerilya. Sejumlah orang ngotot dan sedang cari dukungan. Kabarnya, sudah ada sepertiga anggota DPR yang siap mengusulkan. Syarat sudah terpenuhi. Lobi masih terus dilakukan untuk menentukan apa saja yang akan diamandemen. Untuk sementara, ada tiga kelompok. Pertama, kelompok yang tidak setuju dengan amandemen. Salah satunya PKS. Kedua, setuju amandemen tapi terbatas. Terbatas artinya tidak membahas periode jabatan presiden. Ketiga, setuju amandemen, tapi diperluas batasannya. Bagaimana pendapat rakyat? Gak didengar. Giliran suara, dipakai. Giliran aspirasi, No way. Para elit rajin survei jelang pemilu. Kenapa untuk memutuskan UU yang akan menentukan nasib rakyat dan berpotensi mengubah struktur negara ini, tak ada survei? Elit politik gak nanya kepada rakyat: apakah rakyat setuju atau tidak terhadap amandemen ini. Mestinya, tanya dulu kepada rakyat. Lakukan survei kualitatif dan juga kuantitatif. Kualitatif, tanya dan ajak bicara para akademisi, agamawan, tokoh masyarakat, LSM, dan orang-orang yang kempeten di bidangnya. Biarlah mereka memberi pandangan, gali pemikiran-pemikiran cerdas mereka. Tanya juga kepada rakyat secara umum melalui survei kuantitatif. Berapa persen yang setuju, dan berapa persen yang menolak. Jangan asal amandemen. Nafsu sekali untuk amandemen! Amandemen ini akan menjadi ajang para elit, terutama parpol untuk negosiasi. Buat kepentingan siapa? Ya kepentingan mereka lah. Gak mungkin untuk kepentingan emak lu. Kalau sudah nego, ya liar. Siapa yang bisa kontrol? Civil society sudah makin melemah. Siapa yang menjamin kalau amandemen tidak merambah ke pembahasan presiden tiga periode? Meski Pak Jokowi sendiri tegas menolaknya. Siapa yang menjamin amandemen tidak digiring untuk mengubah jabatan presiden menjadi delapan tahun? Siapa yang menjamin amandemen tidak mengembalikan pemilihan presiden ke sidang MPR? Intinya, amandemen kali ini akan liar. Sulit dikontrol dan dikendalikan Hukum yang berlaku adalah lu dapat apa, gue dapat apa. Fraksi-fraksi di DPR dan parpol akan bermanuver. Di sisi lain, rakyat sedang menderita akibat dampak covid. Kenapa tidak prioritaskan saja dulu pada dua hal. Pertama, bagaimana covid ini segera berakhir. Kedua, bagaimana pertumbuhan ekonomi digenjot lagi, agar utang negara terbayar, dan ekonomi rakyat berputar. Dua hal ini jika sukses, cukup membuat rakyat gembira. Silahkan amandemen, tapi jangan sekarang. Entar setelah 2024. Setelah semua habis periodenya. Setelah situasi politik tidak lagi tegang.
Mengapa Jokowi Gagal Meraih Prestasi Dalam Isu Perubahan Iklim
Perbankan tidak pernah sejalan dengan visi pemerintah Oleh Salamuddin Daeng Perbankan di Indonesia tidak memiliki visi yang sejalan dengan komitmen pemerintah. Perbankan Indonesia layaknya lintah darat yang berorientasi bunga yang mencekik. Lebih dari itu tidak ada visi perbankan dalam masalah masalah lingkungan hidup dan masalah keadilan sosial. Bagaimana mungkin pemerintah dapat meraih komitmen besar di bidang lingkungan hidup tanpa melibatkan masyarakat dan dunia usaha? Sementara keterlibatan mereka butuh dukungan perbankan. Bagaimana mungkin pemerintah bisa meraih konsensus climate change, sementara sumber pembiayaan untuk meraihnya tidak disediakan oleh perbankan ? Bagaimana mungkin dunia usaha terlibat jika isu penurunan emisi, sementara isu perubahan iklim ini didesain sebagai isu yang berbiaya mahal oleh perbankan? Akibatnya agenda ini hendak disukseskan dengan cara memeras keuangan BUMN. Akibatnya pemerintah jalan sendiri dan bank hanya mencari celah untuk mengambil keuntungan secara sepihak dari kebijakan pemerintah namun tidak dalam rangka mendukung visi besar pemerintah. Seperti pepatah kesempatan dalam kesempitan. Idiom dunia tukang kredit ; Anda butuh uang? Bank menyediakan. Tapi anda dicekik. Bukan untuk mendukung tujuan anda tapi untuk menjerat leher anda. Bayangkan sebagian besar kredit perbankan indonesia hanya dialokasikan bagi tambang energi kotor dan pembangkit energi fosil. Tidak ada dukungan perbankan membiayai energi bersih. Sementara BUMN yang ditugaskan pemerintah untuk meningkatkan bauran energi tidak punya modal, tidak punya uang, dan usahanya pun berjalan tertatih tatih. Akibatnya tidak ada satu pun usaha di bidang energi yang layak yang memenuhi aspek studi kelayakan, yang menguntungkan secara ekonomi dalam berbagai skala usaha, yang dapat dikerjakan oleh masyarakat, koperasi, UMKM, dan juga oleh BUMN. Hanya usaha energi kotor yang layak, karena memang sudah establish, konglomerasi energi kotor kian kaya, mendapatkan karpet merah dari perbankan, fasilitas kredit mudah, dukungan perbakkan dan dukungan keuangan lainnya. Padahal lima tahun lebih sudah waktu yang dilalui Presiden Jokowi untuk memenuhi komitmennya pada perjanjian internasional dalam bidang lingkungan hidup. Presiden menandatangani COP 21 Paris tahun 2016 di hadapan pemimpin dunia. Perjanjian ini juga telah disyahkan menjadi UU melalui DPR. Sebuah komitmen bersama internasional untuk menurunkan emisi karbon, yang merupakan penyebab kerusakan lingkungan nomor satu saat ini. Komitrmen yang baik dalam rangka memperbaiki kualitas hidup.manusia dam kualitas hidup bangsa Indonesia. Lalu mengapa presiden Jokowi tidak bisa mengatur bank? Perbankkan ini tunduk pada siapa. *) Peneliti AEPI
Awas, Ketua MPR Bambang Soesatyo Kunci Tiga Periode
By Asyari Usman SALAH seorang figur politik yang berpotensi menghancurkan reformasi Indonesia adalah Bambang Soesatyo (Bamsoet). Dia menjabat sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Bamsoet bisa merusak bangsa ini karena dia ada pada posisi untuk menjadi fasilitator keinginan Jokowi untuk duduk sebagai presiden tiga periode. Atau setidaknya diperpanjang sampai 2027 lewat Tap MPR. Akhir-akhir ini wacana (gagasan) untuk mengubah (mengamandemen) UUD 1945 semakin gencar dibicarakan. Memang tujuan tunggal amandemen adalah untuk menghidupkan kembali pedoman pembangunan nasional dalam bentuk Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang dulu disebut GBHN. Tetapi, sidang MPR dengan agenda tunggal penyusunan PPHN itu sangat mungkin dibajak untuk membicarakan masa jabatan presiden. Ini yang sangat berbahaya. Memang Bamsoet menegaskan selama ini MPR tidak pernah membahas masa jabatan presiden. Dan dia juga mengatakan Jokowi tidak ingin amandemen melebar ke pembahasan masa jabatan presiden tiga periode. Yang menjadi masalah ialah, di Indonesia ini 95% politikus tidak bisa dipercaya. Lidah mereka bisa ditumbuhi tulang khusus untuk menipu rakyat. Yaitu, tulang tiga periode. Hari ini Bamsoet mati-matian menjamin tidak akan terjadi tiga periode jabatan presiden. Namun, ketika nanti sidang berjalan, dia bisa dengan enteng berkilah bahwa sebagian besar anggota MPR menghendaki pembahasan tiga periode. Dan Bamsoet pun ketuk palu tiga periode atas kehendak rakyat yang diwakili sekian ratus anggota MPR. Perlu diingat bahwa gerakan tiga periode itu punya kronologi yang sangat rapi. Pertama, lembaga “surpay” abal-abal menurunkan hasil penelitian bahwa rakyat senang dengan kinerja Jokowi. Lebih 66% responden puas (Maret 2021). Kemudian, dimunculkan Komunitas Jokpro 2024 (Juni 2022) yang mendukung Jokowi tiga periode bersama Prabowo. M Qodari, penggagas Jokpro, mengatakan dia mendukung Jokowi tiga periode. Jokowi sendiri membiarkan Jokpro melakukan kegiatan. Setelah itu, Bamsoet menjumpai Jokowi di Istana Bogor (13/8/2021). Mereka membicarakan proses amandemen untuk menampung PPHN. Di situlah, kata Bamsoet, Jokowi menegaskan dia tidak mau amandemen tunggal melebar ke periodisasi jabatan presiden. Setelah itu, Jokowi mengumpulkan para ketum dan sekjen parpol koalisi pemerintah, termasuk ketua umum PAN, Zulkifli Hasan, sebagai anggota baru. Para pengamat menafsirkan pertemuan ini sebagai konsolidasi amandemen tiga periode. Dengan bergabungnya PAN, koalisi hanya kekurangan 3 anggota MPR untuk meloloskan tiga periode. Tentu mencari 3 kursi itu akan sangat mudah. Jangankan 3, mencari 300 pun tidak masalah bagi konsorsium bandar tiga periode. Tapi, sekali lagi, kunci amandemen tiga periode itu ada di tangan Bamsoet. Dia sudah sangat berpengalaman. Dia ada pada posisi untuk membuka pintu amandemen tiga periode. Dan dia juga bisa menutup rapat pintu itu, kalau dia tidak sedang “silau mata”. Jadi, hati-hatilah dengan Bamsoet. Beliau termasuk politikus yang tidak bisa dipercaya. (Penulis wartawan senior)
Pekerja Pribumi Harus Dilindungi
By M Rizal Fadillah ABDUL Ghani Baradar pemimpin Afghanistan di depan pertemuan IATA yang dihadiri pejabat dan pengusaha Saudi Arabia serta utusan anggota IATA menyatakan dengan tegas "Silahkan inves dan mengelola kekayaan Afghanistan termasuk hotel yang memang negara kami minus perhotelan dengan catatan adil dalam bagian dan tenaga kerja wajib dari pribumi Afghanistan". Pernyataan Baradar tersebut menyebar di berbagai media yang memberi gambaran realisasi jaminan bahwa Taliban kini telah berubah. Menampilkan sosok yang siap bekerjasama dengan banyak pihak. IATA langsung atau tidak berhubungan dengan pengembangan destinasi wisata setiap anggota. Kehadiran dan tawaran Afghanistan tentu menarik bahkan unik. Suatu negara yang rentan konflik bahkan seperti tak pernah sepi dari perang kini siap untuk menjadi destinasi wisata dan menjadi bagian dari lalu lintas transportasi udara dunia yang terbuka. Investasi perhotelan diundang. Artinya Pemerintahan Baradar lebih siap untuk menjamin keamanan dan stabilitas. Afganistan sebagai wilayah "keras" kini menawarkan persahabatan. Taliban bukan teroris yang menakutkan. Itulah sekurangnya yang dipesankan Baradar. Ia ingin dunia hadir ke negerinya dengan penuh sukacita menikmati alam dan kehidupan sosial yang ramah. Yang lebih penting dalam pesannya adalah proteksi untuk pekerja pribumi. Sebesar apapun investasi namun tidak boleh menggusur lapangan kerja bagi warga Afghanistan sendiri. Komitmen Pemerintahan Taliban ini patut digaris bawahi. "Kami takut kelak di akhirat nanti diminta pertanggungjawaban kalau sampai mengizinkan tenaga kerja asing sementara rakyat kami jadi pengangguran, betapa kami zalim karena kekayaan Afghanistan adalah sepenuhnya milik rakyat Afghanistan" Di tengah membanjirnya TKA asal China ke Indonesia, nampaknya pesan ini cukup menohok. Indonesia bekerja keras merayu kehadiran investor, akan tetapi disayangkan paketnya adalah tenaga kerja asing yang menyertai. Sementara angka pengangguran angkatan kerja cukup tinggi dan suara kritik untuk menyetop banjirnya TKA China tersebut dianggap angin lalu saja. Rezim atau oknum pendukung yang masih berteriak Taliban harus diwaspadai bahkan dijauhi karena radikalisme atau terorisme yang dikhawatirkannya haruslah mulai berkaca diri. Perlindungan lemah pekerja pribumi dan membuka kran kedatangan masif TKA China adalah wajah buruk pemimpin bangsa. Wajah buruk dan kriminal rezim bagaikan teroris yang membawa bom bunuh diri yang sedang meneror para pekerja pribumi. Wajah yang jauh lebih buruk daripada wajah Taliban yang dituduh dan dijelekkan kemana-mana. Ketika Afghanistan membuka dan mengundang investasi, maka ayolah pengusaha hebat Indonesia berinvestasi di Afghanistan. Hanya saja satu catatan janganlah berinvestasi dalam beternak kodok dan cebong di sana. Afghanistan adalah negeri ahlus sunnah wal jama'ah yang jumhur ulama tidak membolehkan untuk makan kodok apalagi cebong ! *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Waspada Proxy War
Oleh Sugengwaras Bangsaku bangsaku, bangsamu bangsamu (China), Agamaku agamaku, agamamu agamamu (Islam). Proxy war (perang non militer) tidak kalah bahayanya dibanding perang fisik bersenjata ! Ini dulu sering disinggung dan diingatkan oleh para tokoh militer Indonesia, termasuk Jendral Gatot Nurmantyo , namun tak kurang yang menganggap abal abal dan mencari sensasi Tahun 2001 saat saya sebagai Kepala Departemen Operasi yang juga sebagai Dosen Sesko TNI, bersama siswa Sesko TNI dan rombongan, mengadakan kunker / studi banding ke Vietnam (Selatan). Layaknya kunker kunker ke negara negara lain, sudah ada kordinasi sebelumnya antar negara terkait agenda / susunan acara selama kunker. Tapi menjadi luar biasa saat kunker ke Vietnam ini ada acara yang diluar apa yang telah dikordinasikan sebelumnya, dimana pihak Vietnam dengan hormat mohon kesediaan Indonesia untuk bisa memenuhi acara ini. Sebagai tamu dan demi nama bangsa Indonesia ketua tim kami, LetJen JS menyetujui dan mempersilahkan delegasi Vietnam untuk mengatur dan memulai acara tersebut ( acara tanya jawab, di forum formal, diluar dugaan kita, yang tidak biasa dilakukan di negara negara lain). Salah satu pertanyaan yang cukup menggigit adalah pertanyaan dari seorang Jendral Vietnam yang secara vulgar menanyakan tentang bagaimana pandangan Indonesia terhadap Vietnam, apakah tergolong sebagai musuh? Menyikapi pertanyaan ini, Jendral JS, ketua tim delegasi Indonesia, dengan hati hati tapi penuh wibawa menunjuk ke saya untuk menjawab pertanyaan jendral Vietnam itu (saya yang ketiban sampur, membenarkan strategi Letjen JS yang menunjuk saya untuk meladeni Jendral Vietnam itu, karena di samping sebagai KADEPOP juga dalam keadaan pangkat saya Kolonel / Pamen, sehingga ada alasan memaklumi ika ada kurang tepatnya menjawab Esensi jawaban saya : Indonesia menyadari letak geografi dan geostrategi serta bentuk fisik negara kepulauan yang banyak celah dan kerawanan, yang terdiri dua pertiga lautan dan sepertiga daratan, dengan mayoritas populasi penduduk di P Jawa Oleh karenanya, Indonesia telah merumuskan kunci kunci jawaban untuk mencegah, menangkal dan menyelesaikan, jika terjadi infiltrasi atau invasi atau kombinasi keduanya, baik secara fisik maupun non fisik, kapanpun, dari manapun, bagian manapun, di mana pun, dalam bentuk apapun dan kekuatan seberapapun, mulai dari kawasan udara, laut hingga menyentuh ujung paling luar daratan, untuk menggagalkan, menghancurkan dan meniadakan bahaya / ancaman nyata dari musuh Ini penting, tapi lebih penting bangsa Indonesia akan senantiasa menciptakan, menjaga dan memelihara perdamaian, persahabatan, persaudaraan dan kenyamanan kesemua negara dan bangsa disekitar keliling Indonesia, termasuk Negara Vietnam Jadi dari pandangan kami bangsa / NKRI, Vietnam adalah tetangga kami, saudara kami dan sahabat kami, untuk menatap masa depan dunia yang lebih baik ! Entah salah atau benar, yang penting sudah saya laksanakan perintah atasan saya untuk menjawab pertanyaan Jendral Vietnam itu Diluar dugaan, setelah penerjemah mengakhiri penjelasanya kepada audensi, terdengar tepuk tangan meriah dari kedua belah pihak, Indonesia dan Vietnam,disertai jabatan erat dan rangkul rangkulan selesai acara pokok... Saudara saudaraku sebangsa dan setanah air, bukan watak dan karakter saya untuk pamer atau narsis tentang kejadian kecil ini Saya bermaksud untuk mengambil hikmahnya karena bagi orang orang yang lebih mengerti dan lebih tahu, jawaban tadi monoton, tidak relevan dan tidak berlaku untuk saat ini, dianggap usang, kuno ketinggalan kereta api, ketinggalan jaman, tidak tahu perkembangan dan dinamika peradaban dunia saat ini Apalagi jika disinggung masalah bahaya laten komunis kebanyakan akan menganggap preettt... Marilah kita bersikap, mantan PKI dan anak cucunya, harus kita bina dan arahkan, manfaatkan, jangan terus dicurigai apalagi didiskriminasi, namun tetap waspada, karena pihak ketiga apalagi yang berideologi komunis maupun seolah berpindah haluan kapitalis, yang senantiasa ingin melemahkan dan menghancurkan NKRI melalui landasan, doktrin, ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia PANCASILA, dengan cara menggerigit sedikit demi sedikit, mengoyak, merobek lewat Undang Undang, perpu atau tindakan tertutup dan terbuka seperti membuat gaduh, kebohongan, penjungkirbalikan fakta sejarah, penghasutan, pengelabuhan, diskriminasi, kriminalisasi maupun adu domba serta pecah belah umat Islam, karena mau tidak mau, suka tidak suka umat Islam adalah aset terbesar NKRI Bisa jadi, kasus Mohamad Kece, ustad Waloni dan ustad UAS merupakan bagian dari skenario ini Apalagi HRS, solidaritas sesama WNI untuk kebenaran dan keadilan harus kita tunjukkan Tidak ada hakim yang kuat, tidak ada pemerintahan yang kuat, kecuali yang jujur, benar dan adil, bersama sama rakyat ! Rumus saya hanya satu...jika pihak lain masih mau mendengar, melihat dan merasakan sesuatu yang jujur, benar dan adil, layak kita hormati Namun jika sudah berpikiran dan bertindak bak IBLIS, harus kita imbangi dan lawan bak MEMBASMI IBLIS ! Jika cara cara hukum, tulisan dan tindakan tindakan konstitusi tetap diabaikan, kita harus siap REVOLUSI...!!! Oleh karenanya, saya menghimbau, semua saudara saudaraku, apapun suku dan agamamu, waspada dan hati hatilah, tetap pelihara kesatuan dan persatuan bangsa, jangan terpengaruh atau terhasut hal hal yang tidak jelas yang dapat merugikan orang lain dan diri sendiri, dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika yang berlandaskan Pancasila yang dikumandangkan 18 Agustus 1945 MERDEKA....!!! Penulis adalah Purn. TNI AD, Panglima TRITURA, Ketua DPD APIB Jabar, Pengaping / Pembina KAMI Jabar, Pemerhati Pertahanan dan Keamanan NKRI.
POPULER
