OPINI
Potensi Korupsi Dana Hibah KONI untuk Kontrak Pemain
Seberapa besar dana hibah yang diduga diselewengkan oleh tiga KONI Daerah (DKI Jakarta, Jabar, dan Jatim) sebagai tiga besar saat PON 2008, 2012, dan 2016, tentu pihak berwenang yang lebih tahu. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN PADA 26-27 Januari 2022, KON I Jawa Timur akan menyelenggarakan Pemilihan Calon Ketua Umum pengganti Erlangga Satriagung yang telah berakhir masa jabatannya. Nama M. Nabil yang selama ini menjabat Ketua Harian masuk sebagai calon “tunggal”. Sebagai Ketua Harian KONI Jatim, ternyata ada kebijakan yang sempat disoal oleh Ketua PBSI Jatim Wijanarko Adi Mulya menjelang persiapan atlet bulu tangkis Jatim untuk PON XX Papua, seperti dilansir Detik.com, Selasa (21 Sep 2021 20:01 WIB).Belasan atlet dan pelatih yang akan diberangkatkan belum menerima honor. Jumlah anggaran yang belum turun dari KONI Jatim ketika itu mencapai Rp 360 juta. Pihaknya menyayangkan kebijakan KONI Jatim, yang belum membayar hak atlet dan pelatih.“Kita perlu jelaskan bahwa kebijakan KONI (Jatim) untuk tidak membayarkan hak atlet dan pelatih. Ada sebagian bulan Januari sampai Maret, sebagian lagi Januari sampai April,” kata Wijanarko kepada wartawan di GOR Sudirman, Surabaya, Selasa (21/9/2021). Wijanarko menambahkan, setelah PBSI Jatim menerima informasi dari para atlet dan pelatih, pihaknya sudah berupaya menjembatani. Sebab, dua minggu lagi para atlet dan pelatih akan berjuang membawa nama Jawa Timur di PON XX Papua. Menurutnya, Penprov (Pengurus Provinsi PBSI Jatim) mendapatkan laporan dari atlet. “Kita menjembatani antara atlet, pelatih dan KONI. Itu yang kita sayangkan betul. Di mana jenis komunikasi sudah dilakukan oleh Penprov untuk menjembatani masalah ini. Paling tidak, ada solusi. Agar anak-anak ini bisa bertanding dengan lega dan tidak ada beban,” lanjutnya.“Ini kan pasti menyangkut target, di mana atlet-atlet kami disuruh meraih medali emas, tapi dari segi mental masih terganggu oleh kebijaksanaan KONI, tanda kutip yang menurut PBSI nyeleneh di mana cabor-cabor mulai berlatih mulai Januari,” tambah Wijanarko.Sejak dibentuknya Puslatda itu, pihaknya sudah menyampaikan, beberapa atlet bulu tangkis Jatim ada yang tergabung di Pelatnas dan beberapa klub bulu tangkis nasional. Hal tersebut sangat menguntungkan bagi para atlet untuk mempersiapkan diri dan KONI Jatim.“Kita sudah menyampaikan bahwa tim inti kita ini ada di pelatnas, di Djarum Kudus, di Exis Jakarta, di Jayaraya Jakarta. Itu kan malah seharusnya menjadi keuntungan dan kelebihan dan menurut kami seharusnya KONI (Jatim) berterima kasih kepada klub-klub besar yang terus membina atlet, mempersiapkan diri selama pandemi ini,\" ungkap Wijanarko.Kalau memang harus ditarik di Surabaya pun, sebenarnya harus ada surat resmi dari KONI kepada Penprov untuk melaksanakan apa yang diinginkan KONI. Itu yang Penprov tidak terima sampai hari ini, tidak ada surat masuk dari sana. \"Saya menyayangkan kejadian ini, terjawab itu by lisan dan by WA (WhatsApp). Padahal dari awal 2020 itu, Penprov sudah rajin komunikasi dengan KONI, apa yang diinginkan KONI, sehingga kita laksanakan dengan baik,\" imbuh Wijanarko. Itulah sebagian contoh kebijakan KONI Jatim yang mencuat menjelang PON XX Papua lalu. Masih ada kebijakan lainnya yang mengandung unsur dugaan korupsi yang hingga kini masih belum ditindaklajuti oleh aparat penegak hukum, seperti KPK, Kejaksaa, dan Polri. Sejak Jum’at (6/3/2020) sebuah rekomendasi beredar di KPK, Kejaksaan, dan Polri. Sejenis “perintah” agar melacak proses Kontrak Atlet yang menggunakan Dana Hibah Olahraga dari KONI Provinsi. Isinya menyangkut penyalahgunaan dana tersebut. Kabarnya, target pertama adalah Kontrak Atlet yang tampil pada PON 2016 di Bandung. Ada tiga KONI Provinsi menjadi sasaran ketiga lembaga penegak hukum itu. Yakni: KONI Jatim, Jabar, dan DKI Jakarta. Aroma korupsi terkuat dilakukan ketiganya. Berdasar jejak digital yang ditulis Kompas.com (11/02/2016, 20:07 WIB), terungkap adanya praktek “kontrak atlet” antar provinsi dalam gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) 2016, September 2016. Atlet renang nasional, Indra Gunawan mengaku masih menunggu dana yang akan digunakan untuk latihan dan persiapan menjelang membela kontingan Jawa Timur di arena PON 2016, September 2016. Indra Gunawan, 27, yang kini bermukim dan berlatih di Bali mengaku mengalami kendala dana untuk berlatih secara maksimal. “Dana untuk suplemen, try out, training camp, dan juga peralatan tak pernah turun hingga saat ini,” kata Indra yang dikontrak Jawa Timur bersama beberapa atlet nasional lainnya seperti Glenn Victor Sutanto. Ia menyebut, bahkan untuk melakukan tes fisik di Surabaya pun, Januari 2016, Indra tak bisa datang karena terkendala dana. “Pemberitahuan terlalu mepet, sehari sebelumnya. Belum lagi ada kendala dana,” ungkap Indra. Indra Gunawan merupakan peraih satu-satunya medali emas buat tim renang Indonesia di ajang SEA Games di Singapura, Juni 2015. Ketika itu Indra meraih medali emas untuk nomor 50 meter gaya dada. Indra yang dikontrak Jatim setelah pindah dari Sumatera Utara mengaku tidak bermasalah dengan gaji bulanan dari KONI Jawa Timur. “Meski waktunya tidak teratur, namun gaji bulanan selalu saya terima,” kata ayah dua anak ini. Berita yang ditulis Kompas.com itu merupakan salah satu petunjuk adanya praktek Kontrak Atlet antar provinsi. Yang banyak Kontrak Atlet untuk PON 2008, 2012, dan 2016, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Untuk mengambil atlet angkat besi, Eko Yuli Wirawan misalnya, Jatim mesti membayar Kaltim dengan mahar Rp 300 juta. Nominal berkisar Rp 200 juta hingga Rp 500 juta juga dikeluarkan untuk 15 atlet lain yang pindah ke Jatim. Melansir Tirto.id (23 September 2016), diantara mereka ada lima atlet boling dari Jabar, yakni Oscar, Billy Muhammad Islam, Fachry Askar, Putri Astari, dan Tannya Roumimper. Jatim juga telah berhasil membajak perenang pelatnas, Ressa Kania Dewi dan Glen Victor Susanto. Kabarnya mahar dua atlet ini di atas Rp 600 juta. Untuk melobi perenang andalan Jabar lain, Triady Fauzi Sidiq, Jatim bahkan sempat menego Rp 780 juta. Namun, tawaran itu ditolak oleh KONI Jabar. Semakin besar prestasi dan potensi si atlet mendapat medali maka semakin juga mahal “uang pembinaannya”. Kegilaan tawaran mutasi atlet memang sudah kelewat batas. Pecatur andalan Jabar, Irene Kharisma Sukandar bahkan sempat “dibeli” Jatim Rp 1 miliar pada 2013. Surat kontrak antara Irene dan KONI Jatim sudah dibuat. Tapi, transaksi ini gagal karena Jabar menang saat proses gugatan di Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI).Dalam setiap penyelenggaraan PON pasti terjadi Transfer Atlet Nasional antar provinsi yang menggunakan Dana Hibah Olahraga dari Pemprov. Padahal, Dana Hibah Olahraga Provinsi itu targetnya untuk Pembinaan Atlet Daerah. Penyelewengan Dana Hibah Olahraga Daerah semakin besar dilakukan oleh KONI Provinsi di posisi 3 besar PON 2008, 2012, dan 2016. Ketiga besar PON itu adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Ketiga daerah dipastikan melakukan penyelewengan Dana Hibah Olahraga dari Pemprovnya. Untuk fee transfer dan kontrak atlet nasional dari provinsi rival. Nilainya terbanyak dibanding daerah lain. Penyelewengan yang dilakukan KONI Provinsi tersebut berkedok permainan kontrak pemain. Kabarnya, KPK dan Kejaksaan sedang “membidik” tiga KONI Daerah (DKI Jakarta, Jabar, dan Jatim) sebagai tiga besar saat PON 2008, 2012, dan 2016.Ketiga daerah peserta kontingen PON 2008, 2012, dan 2016 itu yang banyak kontrak atlet nasional milik provinsi lain. Karena, dana Hibah Olahraga dilarang digunakan untuk bayar fee transfer dan kontrak pemain. UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, PP Nomor 16, 17, dan 18 Tahun 2007 sudah memastikan dana Hibah Olahraga hanya untuk Pembinaan Atlet Daerah. Bukan Dana Transfer Atlet! Langgar Hukum! Coba kita simak Pasal 9 UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahgaraan Nasional, Bagian Kedua mengenai Alokasi Pendanaan. Pasal 9 (1)Dana yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya dapat dialokasikan untuk penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi: a.olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi; b.pembinaan dan pengembangan olahraga; c.pengelolaan keolahragaan; d.pekan dan kejuaraan olahraga; e.pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga; f.peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga; g.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; h.pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan; i.pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan; j.pembinaan dan pengembangan industri olahraga; k.standardisasi, akreditasi dan sertifikasi; l.pencegahan dan pengawasan doping; m.pemberian penghargaan; n.pelaksanaan pengawasan; dan o.pengembangan, pengawasan, serta pengelolaan olahraga profesional. (2)Tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya kita simak juga PP Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan, Bab XII mengenai Pendanaan Keolahragaan. Pasal 69 (1)Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (2)Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 70 (1)Sumber pendanaan keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan. (2)Sumber pendanaan keolahragaan dapat diperoleh dari: a.masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; b.kerja sama yang saling menguntungkan; c.bantuan luar negeri yang tidak mengikat; d.hasil usaha industri olahraga; dan/atau e.sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 71 (1)Pengelolaan dana keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. (2)Dana keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 72 Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 71 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam setiap penyelenggaraan PON, dipastikan terjadi transfer atlet nasional antar provinsi yang menggunakan Dana Hibah Olahraga dari Pemprov untuk KONI Provinsi. Kabarnya, ini terjadi di ketiga provinsi yang disebut di atas tadi. Dari jejak digital pula diketahui, Pemprov Jatim mengucurkan anggaran Rp 208 miliar untuk KONI Jatim pada 2015. Jumlah itu meningkat tajam jika dibandingkan pada 2014 yang hanya Rp120 miliar. Seperti dilansir Bhirawa.com, Senin (2/2/2015), menurut Ketua Umum KONI Jatim Erlangga Satriagung, anggaran dari Pemprov Jatim meningkat karena KONI Jatim memiliki sejumlah angenda yang membutuhkan uang cukup besar. Yakni, penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) V di Banyuwangi, tryout cabang olahraga (Cabor) untuk persiapan PON Jabar 2016 dan penambahan cabor di Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda). “Banyak program yang membutuhkan anggaran cukup besar. Tahun 2015 ini ada Porprov dan cabor-cabor mulai banyak tryout sebagai persiapan PON 2016,” kata Erlangga, Senin (2/2/2015). Seberapa besar dana hibah yang diduga diselewengkan oleh tiga KONI Daerah (DKI Jakarta, Jabar, dan Jatim) sebagai tiga besar saat PON 2008, 2012, dan 2016, tentu pihak berwenang yang lebih tahu. Sebab, semua bukti skandal Dana Hibah KONI Provinsi itu sudah di tangan institusi penegak hukum! Penuturan Indra Gunawan tentang “transfer” atlet yang para atlet alami di Indonesia tersebut bisa menjadi pintu masuk untuk menegakkan aturan tentang pengelolaan dana hibah. Jangan hanya demi ambisi dan prestasi semata, daerah menghalalkan segala cara. Alhasil, prestasi olahraga Indonesia pada tataran internasional juga ikut berdampak akibat minimnya regenerasi. Sudah saatnya para penegak hukum berlaku adil dengan mengusut tuntas kesalahan pengelolaan dana hibah untuk masalah transfer atlet ini. Dan, pada sisi lain, daerah harus serius menggunakan dana hibah ini untuk proses regenerasi atlet! Kalau mulus tanpa manuver politik, semua KONI Daerah siap-siap dijerat terkait Dana Hibah yang diselewengkan untuk fee transfer atlet. Modusnya, pengembalian Sisa Dana dari Kwitansi tersebut menggunakan Rekening Pribadi Bendahara Umum KONI Provinsi. Tujuannya, supaya tidak terlacak. Kwitansi berstempel KONI Provinsi itu Bernilai A, yang diterima atlet 1/3A - 1/2A, sisanya wajib dikembalikan. Kabarnya, bukti skandal Dana Hibah KONI Provinsi itu sudah di tangan institusi penegak hukum. Termasuk Kwitansi dan Rekaman Video. (*)
Bahaya Ibu Kota Negara Baru Bernama Nusantara
Oleh M. Rizal Fadillah , Pemerhati Politik dan Kebangsaan PERPINDAHAN Ibu Kota Negara memiliki tiga pertanyaan mendasar yaitu apa urgensinya, mengapa harus dari nol, dan untuk kepentingan siapa. Soal urgensi penting karena dirasakan tidak terlalu mendesak untuk bersusah payah \"membuang\" uang membangun Ibu Kota Negara baru. Mengapa tidak dibangun di lokasi yang sudah ada Kota atau Kabupaten yang potensial untuk dikembangkan. Benarkah pemindahan itu demi kesejahteraan rakyat atau sekedar untuk memenuhi keinginan elit kekuasaan dan pemilik modal? Ketika semua samar dan bukan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, maka pemindahan Ibu Kota Negara hanya ajang mainan kelompok kepentingan yang diam-diam menggandeng wakil-wakil rakyat untuk berkonspirasi. Cara memproses dan memutuskan UU seperti maling yang takut ketahuan cukup membuktikan bahwa memang telah terjadi konspirasi brutal. Rakyat ditutup suara dan aspirasinya. Ibu Kota Baru itu bernama Nusantara, nama yang tidak kreatif dan inovatif. Bukan tidak bagus maknanya tetapi tidak bernuansa baru. Terlalu banyak nama Nusantara. Gedung DPR, lagu Koes Plus, hingga gedung bioskop. Sejarawan menyatakan Nusantara terasa Jawa-sentris jika dikaitkan dengan sejarah Kerajaan Majapahit. Sejarah politik juga mengenal tokoh PKI yang bernama Dipa Nusantara Aidit. Disamarkan dengan DN Aidit. Ketua CC PKI ini nama lamanya Achmad Aidit yang masa kecil atau mudanya khatam Qur\'an dan sering menjadi muadzin. Setelah berada dalam pergaulan politik berganti nama dengan nama baru Dipa Nusantara Aidit. Jadilah ia komunis yang dekat dengan RRC. Pemberontakan G30S PKI dikendalikan atau sekurangnya sepengetahuan dari Partai Komunis China. Rakyat bertanya siapa \"penghuni\" Ibu Kota Negara baru nantinya. Di samping eksodus pegawai pemerintahan pusat tentu juga banyak \"penduduk baru\". Pebisnis atau konglomerat sudahlah pasti. Ditambah dengan orang-orang kaya yang mampu membeli fasilitas dan perumahan di \"kota baru\" itu. Diprediksi mereka bukanlah pribumi. Pintu \"impor\" terbuka dan diaspora paling masif biasanya berasal dari daratan China. Akankah Ibu Kota Negara baru ini menjadi Singapura baru dengan mayoritas penduduk yang berwajah \"bukan melayu\" ? Inilah tantangan baru atau mungkin disain baru. Karenanya perencanaan harus terbuka dengan pola pengendalian yang ketat. Mengingat rezim kini sangat berorientasi pada investasi, tidak jelas kebijakan yang pro-pribumi, serta bersahabat erat dengan Pemerintah RRC termasuk PKC, maka rasanya skeptis adanya pengendalian ketat tersebut. Lalu mungkinkah ada pihak yang sengaja memilih nama Nusantara agar cepat mengasosiasi dengan Dipa Nusantara? Semua pasti akan membantah, tetapi dapat dipercayakah para pemimpin yang mudah atau biasa berbohong dan gemar menipu rakyat? Moga pindah Ibu Kota Negara baru bukan kebohongan baru dengan misi baru yang memberi ruang baru bagi para taipan untuk menguasai sebesar-besar aset negeri. Jika Nusantara hanya sebagai tahapan menuju penjajahan baru, maka bahaya semakin nyata. Wajar jika kini rakyat keras menolak pindahnya Ibu Kota Negara. Semakin tergambar bahwa Nusantara bukan akan membawa berkah tetapi justru menjadi malapetaka bagi anak bangsa. (*)
Hei Kribo, Sebenarnya Apa yang Kau Cari?
Oleh Ady Amar, Kolumnis TIDAK jelas apa yang dimaui lelaki satu ini, yang tiba-tiba muncul bak petir menyambar sana-sini. Hadir buat bising dan gaduh. Itulah lelaki berambut gimbal, yang mempolulerkan diri dengan sebutan Habib Kribo. Selanjutnya, cukuplah disebut si kribo. Tak perlulah ada embel-embel lain. Tidak jelas apa yang dicarinya. Awal mula, ia muncul lewat video. Disasarlah Habib Bahar bin Smith. Lagak si kribo menantang-nantang. Seolah menantang bayangan, tanpa muncul wujud manusia yang ditantangnya. Setelah menghantam Habib Bahar dan juga Habib Rizieq Shihab, lewat video yang diviralkan, panggung seolah disediakan untuknya. Ia melompat ke panggung elit. Masuk ke pusaran utama mereka yang selama ini berhadapan dengan tokoh dan ulama yang kritis pada rezim. Maka foto tampangnya berduaan bersama Abu Janda viral. Juga foto keroyokan dengan mereka yang biasa disebut buzzer senior. Tampak di antaranya, DS, EK dan lainnya. Foto disebar seolah ingin mengabarkan, ia ada di barisan mana. Ada pula foto yang tersebar, ia menggunakan topi Santa dengan wajah nyengir sumringah. Juga foto ikoniknya saat menggendong anjing pudel, yang juga viral. Seolah itu pun bentuk penegasan, ia manusia bebas lepas tanpa melekat aturan agama. Buatnya, memelihara anjing bukan hal terlarang. Tidaklah perlu dimasalahkan, ia memilih di posisi mana, di barisan siapa. Itu pilihannya. Maka resiko apapun pastilah sudah diperhitungkan. Sebenarnya bukan ada di barisan mana si kribo bermukim, tapi lebih pada soal yang ditimbulkan, bicara pada wilayah tidak seharusnya. Bicara agama tanpa pemahaman yang benar. Bicara asal bicara. Sebuah potongan video seuprit, tampak saat ia dihadapkan dengan Dr. Eggi Sudjana, berdialog soal agama. Saat si kribo menyamakan Sifat Allah yang 99 (Asmaul Husna) dengan Trinitas dalam agama Nasrani, Eggi pun menyebutnya bodoh, maka ia ngacir tinggalkan arena dialog. Nyaris berkesudahan adu jotos. Ada pula video yang diunggah si kribo, menghantam Arab, etnisnya sendiri. Ia katakan, bahwa Arab itu tidak ada apa-apanya jika di sana tidak ada Ka\'bah. Tambahnya, bahwa tidak ada ilmuwan lahir dari bangsa Arab. Bicara dengan nalar jongkok, itu jadi andalannya. Ia seakan punya tugas khusus, \"mengobrak-abrik\" ajaran Islam yang sudah baku. Ia menutup mata, atau bisa jadi mata hati pun tertutup, sehingga tak tampak meski begitu banyak ilmuwan lahir di dunia Arab. Bahkan saat Barat masih tidak tahu cara mandi dan menggosok gigi yang benar. Sepertinya ia bagian dari proyek yang akhir-akhir ini tampak mengecilkan Arab. Jika mungkin, bahkan Arab pun dianggap tidak ada. Arab sepertinya jadi sasaran antara, sedang yang disasar sebenarnya adalah Islam. Di negeri ini, beberapa tahun belakangan, hal-hal kontroversial yang nyerempet menghina agama (Islam) menjadi subur. Lahannya dibuat menjadi luas, dan dengan suplai pupuk yang lebih dari cukup. Maka, bermunculanlah serombongan manusia dengan kepentingannya masing-masing ambil peran. Hanya bermodal nekat, dengan mencaci agamanya, atau bahkan Tuhannya. Dan si kribo, pendatang baru, itu langsung meroket tinggi. Rombongan yang justru datang paling awal, tampak tertinggal jauh oleh kenekatannya. Si kribo ini, seperti orang berjalan tanpa rambu. Nekat tanpa berpikir sedikit pun, bahwa ulahnya itu tidak berhenti di dirinya. Ia seperti orang mabuk yang tanpa menenggak minuman keras. Si kribo seolah manusia yang keluar dari batu. Pantas jika ia abai pada latar belakang etnisnya, dan hal lain yang lebih spesifik yang menempel di dirinya. Ia tidak perlu berpikir pada apa yang keluar dari mulutnya, itu bisa menyinggung atau bahkan menyakiti keluarga besarnya, Bani Alawi. Seolah tidak jadi masalah buatnya, jika ia ujarkan ajaran agama yang tidak sebagaimana ajaran datuk moyangnya dulu mengajarkan. Bersandar pada sikap cuek bebek jadi andalannya. Lidah tak bertulang yang dipunya makin menjadi-jadi. Los tanpa kontrol. Seolah untuk masuk dikalangan itu, ia harus tampil dengan bacot lebih \"gila\". Selama ini memang ia berhasil memerankan peran semestinya. Bahkan terkesan kebablasan. Ia sepertinya akan terus memproduk ujaran kebencian dan penodaan agama, sesuai seleranya. Karena, maaf, ilmu agamanya yang cetek dan ia harus tampil tiap hari memproduk narasi lewat video. Maka yang muncul adalah ocehan yang dikarang dengan tidak sebenarnya. Ia bicara perlunya muslim toleran pada non muslim. Dan jika ajaran agamanya itu membatasi \"ruang\" ia untuk mensosialisasikan diri dengan non muslim, maka ia lebih baik keluar dari Islam. Buat apa agama mengekang membatasinya. Astaghfirullah. Tidaklah perlu heran jika kedepan, si kribo akan terus memproduk ujaran kebencian dan bahkan penodaan agama. Kualitas ujarannya makin hari akan makin ngaco dengan tingkat kualitas menyakitkan yang juga makin kuat. Zen Assegaf, nama si kribo itu. Nama yang indah dan dari marga terhormat. Tapi sayang ia tidak berpikir, bahwa nama indahnya yang juga menempel marga, itu mestinya dijaga dengan sebaik-baiknya. Tapi tidak dengannya. Sepertinya tidak ada yang bisa menghentikannya, kecuali dari mulutnya itu ia akan terjerembab jatuh, dan itu akan menyakitkan. Kita tunggu saja. (*)
Kualifikasi Artifisial PT Nol Persen
Oleh Radhar Tribaskoro, Presidium KAMI Di dalam demokrasi, setiap orang berhak dipilih dan memilih. Penjelasannya sederhana, bila rakyat berdaulat maka rakyat berhak terlibat dalam mengelola negara. Keterlibatan itu dituangkan dalam hak memilih dan dipilih. Pada dasarnya hak itu bersifat universal, namun pembatasan boleh diberikan untuk menjamin bahwa hak dipergunakan secara efektif dan bertanggungjawab. Pembatasan atas hak memilih telah dilakukan dengan banyak alasan. Di awal demokrasi hak memilih hanya diberikan kepada orang bermilik (orang yang punya kekayaan), orang biasa (seperti tukang sado, buruh tani, petani kecil, dsb) tidak punya hak itu. Di Amerika Serikat, diperlukan hampir 250 tahun agar perempuan boleh ikut mencoblos. Namun sekarang, hak memilih di Amerika Serikat, dan seluruh dunia, sudah bersifat universal bagi mereka yang dianggap telah dewasa (di atas 17 tahun di Indonesia, di atas 18 tahun di Amerika). Hak memilih memiliki trend yang semakin lama semakin meluas. Trend tersebut perlu juga dimaknai bahwa dengan semakin moderen dan maju suatu bangsa, semakin mudah pula bagi warganegara untuk terlibat dalam pengelolaan negara. Ini sebuah prinsip empiris. Prinsip di atas mestinya berlaku juga untuk hak dipilih. Kita tidak menyangkal bahwa seorang pejabat memikul tanggung-jawab yang besar. Wajar bila pejabat yang dipilih memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Kemampuan itu terbaca dari track record kandidat. Soekarno misalnya, dipilih menjadi presiden karena semua orang mengakui tidak ada orang lain yang lebih berjasa dari dia dalam proses memerdekakan Indonesia dari kolonialisme. Soeharto tujuh kali dipilih menjadi presiden karena ia dianggap berjasa menyingkirkan PKI dan menggalakkan pembangunan. Kita juga bisa menerima Gus Dur menjadi presiden karena ia adalah pemimpin oposisi terkuat terhadap rejim Orde Baru. Tetapi bagaimana bila presiden dipilih secara langsung? Di dalam pemilihan langsung keputusan akhir berada di tangan pemilih. Pemilih pada umumnya sudah pasti sulit menilai kualifikasi seorang kandidat. Padahal kualifikasi itu sangat penting, sebab jabatan presiden tersedia hanya untuk satu orang. Kualifikasi calon presiden? Menurut hemat saya seorang calon presiden setidaknya harus memenuhi kualifikasi kepemimpinan, ideologis dan profesional. Semua kualifikasi itu dapat diuji oleh partai politik. Oleh karena itu saya tidak bermasalah bila calon presiden diusulkan oleh partai politik, sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945 ayat 6A butir 2. Kedudukan partai politik dalam hal ini mirip dengan kedudukan underwriter di bursa efek. Partai politik melakukan seleksi ketat capresnya dan berusaha keras \"menjual\" capres itu untuk dipilih rakyat. Kualifikasi Artifisial Presidential Threshold Di bursa efek, suatu perusahaan underwriter dapat bersindikasi dengan underwriter lain untuk kesuksesan pemasaran sahamnya. Namun, sindikasi itu tidak boleh menjadi syarat atau kewajiban bagi emiten. Sindikasi seperti itu akan merusak prinsip fairness yang membentuk permintaan dan penawaran di pasar saham. Di dalam teknis ekonomi sindikasi yang dipaksakan itu akan menyebabkan munculnya sifat-sifat monopolistik di lantai bursa. Presidential threshold mirip dengan sindikasi underwriter di bursa efek. Presidential threshold merupakan kualifikasi artifisial dalam bursa pemilihan presiden. Disebut artifisial karena kualifikasi itu tidak memiliki fungsi yang meningkatkan kualitas pemilu maupun calon terpilih. Efeknya justru sebaliknya. Presidential threshold menyebabkan jumlah capres menyusut dan sifat monopolistik yang melekat di dalamnya menyebabkan kualitas capres yang ditawarkan juga menurun. Lebih dari itu, presidential threshold membuat hak warganegara untuk menjadi calon presiden menyusut. Dengan presidential threshold 20%, secara teoretis, paling banyak menghasilkan 4 pasang capres. Dalam kondisi paling ekstrim koalisi pemerintahan yang menggabungkan 82% kekuatan partai politik di DPR dapat menciptakan satu pasang calon berhadapan dengan \'kotak kosong\'. Kondisi di atas bertentangan dengan prinsip empirik \"Semakin moderen suatu bangsa, hak memilih dan dipilih mestinya semakin meluas.\" Mahkamah Konstitusi seharusnya mencegah terjatuhnya sistem pemilu Indonesia ke dalam bursa monopolistik oligarki. Karena kalau tidak, demokrasi akan punah. Indonesia akan dipimpin oleh penguasa yang tidak mencintai rakyat, namun bersetia kepada oligarki yang memenangkan dirinya. (*)
UU IKN Disahkan: Mungkin Sudah Terlambat Selamatkan Indonesia
Oleh Asyari Usman, Jurnalis Senior, Pengamat Sosial-Politik UU tentang Ibu Kota Negara (IKN) sudah disahkan oleh DPR. Itu mereka lakukan dengan cara buru-buru seperti pengesahan UU Cipta Kerja Omnibus Law. Pengesahan ini merupakan indikasi betapa dalamnya tancapan kekuasaan para cukong alias oligarki bisnis. Dahsyat! Disahkan dalam sidang paripurna yang berlangsung relatif lancar. Hanya PKS yang menolak. Mungkin kita sudah terlambat untuk menyelamatkan Indonesia dari penguasaan total para cukong dan kaki-tangan mereka yang ada di semua lini. UU IKN yang baru disahkan itu sangat berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena memindahkan ibu kota jauh ke Kalimantan sana, sama dengan memindahkan kekuasaan penuh negara ini ke tangan para cukong itu. Semasih di Jakarta pun mereka, oligarki bisnis tersebut, sudah sangat berkuasa. Pindah ke Penajam Paser, maka penguasaan mereka atas Indonesia menjadi sempurna. Pusat kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan kekuasaan-kekuasaan lainnya akan bulat seratus persen berada dalam kendali cukong. DPR akan lebih mudah digiring. Begitu juga lembaga-lembaga lain. Baik yang sangat terhormat, terhormat, mau pun yang tidak terlalu terhormat, semuanya berada di dalam “tembok kekuasaan oligarki”. Kelihatannya, inilah tujuan pemindahan ibu kota. Semua pemegang kekuasaan akan berada dalam jangkauan CCTV cukong. Di lokasi baru ini, cukong-cukong lebih mudah mengabsen para ketum partai, para menteri, dan para pejabat tinggi lainnya. Semua mereka berada di satu komplek dan satu atap. Mereka akan sangat jauh dari kebisingan para demonstran. Bisa jadi tidak akan pernah ada lagi aksi-aksi unjuk rasa. Sebab, IKN baru itu nanti pastilah akan dijadikan kawasan ekslusif. Tidak bisa dimasuki para pendemo yang mengganggu penguasa. Aspek yang paling penting untuk kita pikirkan adalah masa depan NKRI. Kita semua perlu kritis: apa urgensi pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta? Mengapa Presiden Jokowi bersikeras harus pindah? Tidak ada satu pun penjelasan yang logis dan dapat diterima. Apalagi dilihat dari kondisi keuangan negara yang sangat parah. Pekerjaan pemindahan yang berbiaya mahal itu menjadi tidak layak diteruskan. Yang dipicu oleh proyek ini adalah kecurigaan dan kekhawatiran tentang masa depan bangsa dan negara. Selama ini banyak orang yang percaya bahwa ibu kota baru dibuat untuk China (RRC). Jika ditengok awal kemunculannya, siapa-siapa yang terlibat, dan situasi politik yang melatarbelakanginya, wajar orang curiga, terutama terhadap China. Negara komunis-ekspansionis ini diduga kuat memiliki agenda terselubung dalam pemindahan ibu kota Indonesia. Pantas dicurigai bahwa Beijing ingin memperkuat kekuasaan di negara ini setelah lokasi ibu kota pindah ke Kalimantan Timur. Kecurigaan ini wajar muncul karena beberapa hal. Pertama, preferensi Jokowi terhadap China. Kedua, China memiliki jutaan ‘receptor’ dan ‘adaptor’ yang membuat mereka bisa cepat membangun kekuatan politik di negara ini. Ketiga, China telah dan akan membelit Indonesia dengan utang-utang tambahan yang sangat diperlukan oleh rezim. Rakyat dan ratusan tokoh bangsa mencemaskan pemindahan ibu kota ke Penajam Paser. Banyak yang mengkhawatirkan kedaulatan negara bisa lepas ke tangan asing, baik dalam arti faktual maupun kontekstual. Bapak-Ibu di DPR yang terhormat. Rakyat paham sepenuhnya apa yang terjadi. Rakyat setiap saat memantau perkembangan. Jangan sangka rakyat bisa dibodohi dan dibungkam begitu saja. Rakyat tahu kedaulatan sedang terancam gara-gara blunder besar kalian. Kalian sedang menyulut perlawanan rakyat. Kepada rakyat yang empunya negara ini, semoga saja kita belum terlambat untuk melakukan upaya penyelamatan Indonesia. Tapi, bisa jadi kita sudah terlambat. Wallahu a’lam.[]
Anies Menyapa Kebencian Dengan Prestasi
Semakin Anies difitnah dan dibully, semakin publik menaruh simpati dan empati terhadapnya. Semakin Anies direndahkan, semakin tinggi penghargaan yang disandangnya. Begitulah segala siasat dan framing jahat diarahkan ke Anies, figur yang memiliki trah pahlawan nasional itu, terus mengaktualisasi diri dengan karakter humanis..Caci maki dan hujatan diresponnya dengan keberhasilan program pembangunan. Anies menyapa kebencian dengan pelbagai prestasi, penghargaan dan dukungan warga yang bahkan tersebar melampaui batas wilayah Jakarta. Oleh: Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktivis Yaxasan Human Luhur Berdikari GUBERNUR DKI yang struktur pengalamannya banyak mengenyam dan mengisi waktunya dengan dunia pendidikan. Tentu saja mampu membangun kostruksi kepemimpinan yang terencana, terukur dan memberi solusi bagi permasalahan Kota Jakarta dan warganya. Berbekal wawasan luas dan ditempa ujian kepemimpinan dan birokrasi sebelumnya. Anies yang pernah menjadi Rektor Universitas Paramadina dan menteri pendidikan, berhasil melaksanakan program pembangunan yang berbasis ilmu pengetahuan, pemanfaatan teknologi dan menata keharmonisan antara masyarakat dengan ekosistem lingkungan. Sebagai figur pemimpin yang terus bertumbuh dan berkembang. Anies Risyad Baswedan juga tak luput merawat demokrasi dan interaksi sosial politik lainnya pada ranah publik. Kemampuannya dalam mengelola dinamika warga Jakarta membuat Anies didaulat sebagai pemimmpin yang memiliki kemampuan mendengar suara rakyat dan teguh mewujudkan aspirasi sekecil-kecilnya rakyat jelata. Anies juga membuktikan kebhinnekaan dan kemajemukan bukan sekedar slogan dan narasi simbolik semata. Prinsip-prinsip kesetaraan itu juga dituangkan dalam pembangunan yang mampu menjangkau semua kalangan tanpa teehalang oleh sekat suku, agama, ras dan antar golongan. Pendiri Indonesia Mengajar itu mampu mengelaborasi kepemimpinan dengan pembangunan yang menyejahterakan dan berkeadilan. Sejauh ini tanpa dinding oligarki dan jeruji tirani. Jadi yang masih penasaran dengan terus menyimpan dan mengumbar iri dengki terhadap Anies. Sebaiknya segera merekonstruksi kemanusiaannya sendiri. Agar dapat menikmati hidup dengan cara yang sehat dan bahagia tanpa kebencian dan dendam politik kesumat. Jangan jadi seperti kalimat satir, susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah. Karena Anies tak akan jatuh seperti sampah hanya karena direndahkan. Begitupun pujian kepada Anies, tak akan membuatnya bisa bertengger di puncak langit. Sejatinya Anies hanyalah orang biasa tapi diberikan kesempatan untuk bekerja luar biasa. Kepemimpinan Anies seperti \"given\" bukan hanya untuk mengemban amanah penderitaan rakyat semata, lebih dari itu memikul tanggungjawab dirinya sendiri di mata Tuhan. Teruslahlah berketetapan hati memajukan kota dan membahagiakan warga Jakarta. Karena baik buruknya mengurus Jakarta tak ubahnya seperti mengurus Indonesia. Tetaplah Anies menjadi humanis meski dikelilingi dan dijejali atmosfer antagonis. Anies yang meluas dicintai rakyat, sepertinya memahami makna diksi \'terbentur-terbentur, terbentuk. (*)
Kemanusiaan di Usia Senja
Hidup memang tidak memberi kemewahan untuk menjaga kebenaran. Atau memberi kebebasan untuk memilih antara yang benar dan salah. Hidup sering membawa seorang berada di persimpangan jalan. Saat menjadi pilihan sulit antara menyelamatkan hidup atau kehormatan. Oleh Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktivis Yayasan Human Luhur Berdikari BEGITU banyak orang menganggap pekerjaan adalah terkait soal rezeki. Kelayakan pekerjaan hanya dapat diukur dan diakui dari seberapa tinggi status sosialnya. Orang kemudian ramai memburu pekerjaan yang berujung kepada kepemilikan harta dan jabatan. Persfektif hidup yang kemudian menjadi budaya itu, menempatkan materi dan kebendaan lainnya menjadi standar pengakuan dan penghargaan pada setiap orang. Harta dan jabatan perlahan menjadi tujuan hidup. Alih-alih menjadikan pekerjaan sebagai harga diri dan tanggung jawab kepada Tuhan. Pekerjaan justru dijadikan simbol keangkuhan, arogansi dan alat penindasan, meski hanya sekedar skrup-skrup kapitalisme dan menjadi sampah materialisme. Soal-soal harga diri dan martabat, tak ada kolerasi yang signifikan dengan prinsip-prinsip dan nilai. Hanya ukuran kekayaan yang boleh dibilang sebagai syarat menentukan drajat seseorang. Bukan pada menghadirkan Tuhan dalam segala aktifitas dan apapun pekerjaannya. Terutama pada saat agama dianggap sebagai candu masyarakat. Menempatkan agama sebagai penghalang kebebasan, sebagai penghambat ekspresi dan pantangan mencicipi nikmat duniawi. Secara masif dan eskalatif, mayoritas tersekap dalam kanal besar kapitalisne dan modernitas. Orang miskin yang minoritas merupakan penyakit sosial yang rendah dan harus dieliminasi. Sementara orang kaya menjadi cita-cita dan keharusan bagi yang memujanya. Jadilah populasi manusia sebagai konunitas hewan paling ganas yang memburu dan memangsa kemanusiaan. Perangkap kehidupan memang tersebar hampir di setiap jalan. Ada yang menjajakan kenikmatan dan semua pesona mengumbar birahi. Meskipun menyimpan lubang hitam yang dalam, sekelebat pandangan terlihat menarik dan menggoda. Begitu menggebu keinginan merasakan atau memilikinya, maka nasehat dan peringatan dianggap kebisingan. Budak Nafsu Jalan menyusuri kejayaan status sosial terlanjur ramai dan penuh sesak. Bukan hanya hiruk pikuk dan penuh kegaduhan, keserakahan dan nafsu menguasai tumbuh kembang secara global. Sedikit orang yang mau dan mampu menjejaki jalan kesunyian dan lorong-lorong kesadaran. Memaknai kesendirian dalam keramaian. Begitu juga kearifan bersama dalam mengelola ambisi pribadi. Saat pasar raya kepentingan tak mampu lagi menampung hasrat setiap orang, maka benih-benih perseteruan mulai membuncah. Dalam suasana itu, keharmonisan dan keselarasan semakin tergusur. Setiap orang mulai abai pada kebersamaan meski berada dalam suasana menyatu. Bersuara lantang dalam senandung persatuan dan kesatuan, namun tak memaklumi perbedaan yang hakiki. Ketika sudut pandang berjarak, mengatasinya lebih sering dengan menggagas friksi dan distorsi. Dinamika geliat kebhinnekaan dan kemajemukan ternoda dilumuri dengan premis kebencian dan permusuhan. Sejatinya manusia berperang dengan pasukan nafsu dan amarah sebagai panglimanya. Konflik dalam lintasan vertikal dan horisontal, menjadi transaksi sosial yang tak memiliki batasan kejenuhan. Malah menjadi modul dan strategi kekuasaan. Perselisihan dan pertarungan sesama dijadikan sarana memperoleh kekayaan dan jabatan. Lupa dan meremehkan dampak dan ongkos sosial yang begitu besar untuk memulihkannya. Adanya yang memerintah dan diperintah, juga kehadiran pemimpin yang memegang amanat dan rakyat yang manut dan tak berdaya. Begitu ada gejala penyimpangan kekuasaan. Tanpa memiliki visi kekuasaan sebagai alat untuk mendesain dan mengkreat idealisme. Maka yang terjadi hanyalah sekedar subyek dan obyek. Pelaku dan korban, sebagaimana potret realitas penguasa dan rakyat yang tertindas. Sayup-sayup terdengar di kedalaman sosial masyarakat kecil dan lemah. Derita mereka yang teraniaya, terusir dan tergusur. Rakyat yang mengidap kedzoliman rezim harus menyimpan amarah yang tersekat. Dalam gelombang luka dan duka haru biru. Sembari terus mengikuti arus jaman dan pesarnya perubahan. Sejatinya kemanusiaan telah memasuki fase yang ringkih, dalam interaksi kepada sesama, terhadap semesta alam dan keyakinan Ketuhanannya. Kebenaran dan keadilan semakin tercerabut dari setiap jiwa. Orang menjadi begitu egois dan menganut Machiavellis. Manusia yang berakal dan beretika tak ubahnya menjadi hewan kanibal. Manusia seperti telah kehilangan kemanusiaannya sendiri. Bagai ruh bergentayangan mencari wadah lahiriah yang ideal. Berusaha menemukan jasad yang tangguh tempat berlindung komitmen dan konsistensi pada nilai-nilai. Terlebih saat manusia semakin sulit membedakan batasan yang benar dan salah. Ketika materi dan kebendaan lainnya menjadi tujuan, dan hakekat kemanusiaan menjadi ilusi dan basa-basi. Terlebih saat kemanusiaan berada di usia senja keberadaban. (*)
Tiga Kelompok Jenderal Calon Pangkostrad
Jakarta, FNN - \"Pimpinan TNI mau pilih Panglima Kostrad berasal dari mana? Profesional, lulusan Akmil terbaik, atau yang dekat dengan Presiden Jokowi?” kata Selamat Ginting di Jakarta, Rabu (19/1/2021). Pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengungkapkan, ada tiga kelompok calon kuat panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Pertama, kelompok jenderal profesional dan berpengalaman di Kostrad. Kedua, kelompok jenderal lulusan Akademi Militer (Akmil) terbaik. Ketiga, kelompok jenderal yang terkoneksi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sedangkan kelompok keempat adalah kelompok di luar ketiganya. “Pimpinan TNI mau pilih Panglima Kostrad berasal dari mana? Profesional, lulusan Akmil terbaik, atau yang dekat dengan Presiden Jokowi?” kata Selamat Ginting di Jakarta, Rabu (19/1/2021). Profesional dan Berpengalaman Menurut Selamat Ginting, kelompok pertama, adalah Mayor Jenderal (Mayjen) Achmad Marzuki (55 tahun) dan Mayjen Agus Suhardi (56,5 tahun). Keduanya bertugas di Kostrad selama sekitar 23 tahun. Marzuki abituren (lulusan) Akmil 1989, saat ini sebagai Asisten Teritorial (Aster) Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Sedangkan Agus Suhardi, abituren Akmil 1988-A, saat ini sebagai Panglima Kodam Sriwijaya di Sumatra Selatan. “Marzuki sebelum menjadi Aster KSAD, adalah Panglima Kodam Iskandar Muda di Aceh. Ia pernah menjadi Inspektur Kostrad, Panglima Divisi Infanteri (Divif) 3 Kostrad. Dua kali dengan pangkat mayjen menduduki jabatan di Kostrad,” ujar Selamat Ginting yang berpengalaman meliput di lingkungan militer selama lebih dari 25 tahun. Marzuki, lanjutnya, mengawali karier militernya pada 1990 di Batalyon Infanteri (Yonif) 503 Brigade Infanteri (Brigif) 18, Divif 2 Kostrad. Ia termasuk perwira tinggi Angkatan Darat yang paling banyak tugas operasi tempurnya sekitar 12-13 kali. “Marzuki sangat layak menjadi Panglima Kostrad dengan beragam tugas dan jabatannya di Kostrad. Profesional dan berpengalaman,” ungkap Ginting. Ada pun Agus Suhardi, hanya pada saat pangkat mayor, dia tidak sempat bertugas di Kostrad. Selebihnya ia malang melintang di Kostrad. Ia mengawali dinas militernya pada 1989 di Yonif Lintas Udara (Linud) 501, Brigif 18, Divif 2 Kostrad. “Pernah menjadi komandan peleton, komandan kompi, dua kali menjadi komandan batalyon, asisten operasi Divif 1, komandan Brigif Linud, Kepala Staf Divif 1 dan Divif 2 sampai Panglima Divif 2 Kostrad. Namun, Agus Suhardi kalah banyak dalam tugas operasi dibandingkan Marzuki. Jadi, Agus Suhardi juga sangat layak menjadi Pangkostrad. Profesional dan berpengalaman pula,” jelas Ginting. Lulusan Terbaik Kelompok kedua, menurut Selamat Ginting, adalah perwira tinggi lulusan Akmil terbaik. Ada dua orang, yakni Mayjen I Nyoman Cantiasa (54,5 tahun), lulusan terbaik Akmil 1990 dan Mayjen Teguh Pudjo Rumekso, lulusan terbaik Akmil 1991. Mayjen Cantiasa, kini menjadi Panglima Kodam Kasuari di Papua Barat. Sedangkan Mayjen Teguh Pudjo (54 tahun), saat ini sebagai Panglima Kodam Mulawarman di Kalimantan Timur. Cantiasa yang berasal dari Korps Infanteri Komando Pasukan Khusus (Kopassus), pernah tugas di Kostrad sebagai komandan peleton dan komandan kompi di Yonif Linud 328 Brigif 17, Divif 1 Kostrad. “Usai bertugas di Yonif 328 Kostrad, Cantiasa malang melintang tugas di Kopassus hingga menjadi Komandan Jenderal Kopassus. Jadi, Cantiasa juga punya peluang menjadi Pangkostrad,” ujar Selamat Ginting. Ada pun Mayjen Teguh Pudjo, lanjut Ginting, memang belum pernah bertugas di Kostrad. Namun bukan berarti dia tidak punya peluang. Jenderal Dudung Abdurachman, misalnya, belum pernah tugas di Kostrad, namun bisa menjadi Pangkostrad. Begitu juga dengan sejumlah pangkostrad lainnya. “Teguh Pudjo adalah perwira spesialis intelijen tempur. Ia pernah menjadi Komandan Pusat Kesenjataan Infaneri serta Komandan Pusat Penerbang Angkatan Darat. Ia tetap punya pelaung menjadi Pangkostrad.” Koneksi Presiden Jokowi Selamat Ginting mengungkapkan, kelompok ketiga adalah jenderal yang terkoneksi dengan Presiden Jokowi karena pernah menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Jokowi. Mereka adalah Mayjen Agus Subiyanto (54,5 tahun) dan Mayjen Maruli Simanjuntak (52 tahun). Agus Subiyanto, abituren Akmil 1991 dari Infanteri Kopassus, pertama kali terkoneksi dengan Jokowi, saat ia menjadi Komandan Kodim di Solo, Jawa Tengah pada 2009-2011. Saat itu Jokowi masih sebagai Walikota Solo. Ia kembali terkoneksi dengan Jokowi sebagai Komandan Paspampres pada 2020-2021. Kini ia menjadi Panglima Kodam Siliwangi di Jawa Barat. Agus Subiyanto pernah tugas di Kostrad pada 2011 sebagai Wakil Asisten Operasi Divisi Infanteri 2/Kostrad. Di Kopassus, antara lain pernah menjadi Komandan Batalyon 22 Grup 2 Kopassus dan Kepala Penerangan Kopassus. “Ia masih tergolong lulusan muda, yakni abituren Akmil 1991 bersama Mayjen Teguh Pudjo. Peluang Mayjen Agus Subiyanto besar, karena dia darah biru istana. Presiden Jokowi tentu berkepentingan Panglima Kostrad adalah orang yang dikenalnya dengan baik,” ungkap Ginting. Sedangkan Mayjen Maruli Simanjuntak merupakan calon Pangkostrad paling muda. Abituren Akmil 1992 dari Korps Infanteri Kopassus ini pernah menjadi Komandan Detasemen Tempur Cakra pada 2002. Detasemen ini merupakan gabungan Kopassus dan Kostrad. Selebihnya, Maruli lama bertugas di Kopassus. Antara lain sebagai Danyon 21 Grup 2/Sandi Yudha (2008-2009), Komandan Sekolah Komando Pusdikpassus (2009-2010), Wakil Komandan Grup 1/Para Komando (2010-2013), Komandan Grup 2/Sandi Yudha (2013-2014), serta Asisten Operasi Danjen Kopassus (2014). Ia tergolong perwira tinggi yang paling lama terkoneksi dengan Presiden Jokowi. Bisa dilihat dari sejunlah jabatan yang harus dekat dengan keluarga Jokowi. Antara lain sebagai Komandan Grup A Paspampres (2014-2016), Komandan Korem di Solo (2016-2017), Wakil Komandan Paspampres pada 2017-2018. Selain itu Kepala Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) IV/Diponegoro (2018), serta Komandan Paspampres (2018-2020). “Kini Maruli menjadi Panglima Kodam Udayana sejak November 2020. Dari track record terkoneksi dengan Presiden Jokowi, maka Mayjen Maruli darah biru sekali. Dia calon paling favorit dan paling popular untuk menjadi Pangkostrad dibandingkan calon lain,” ungkap Ginting. Strategis Sementara kelompok keempat, bukan kelompok yang diprediksi untuk menjadi pangkostrad. Mereka ini adalah para panglima Kodam maupun mantan panglima Kodam, khususnya dari Korps Infanteri. Dalam sejarah Kostrad, seluruh panglimanya berasal dari Korps Infanteri. Antara lain Mayjen Muhammad Nur Rahmad, dan Mayjen Ainurrahman. Keduanya abituren Akmil 1988-A. Saat ini Mayjen Nur Rahmad sebagai Kepala Staf Kostrad. Sebelumnya menjadi Panglima Kodam Tanjungpura (2019-2021), serta Asisten Pengamanan KSAD (2017-2019). Sedangkan Kepala Staf Kostrad sebelumnya, yakni Mayjen Ainurrahman juga pernah menjadi Panglima Divif 1 Kostrad. Kini sebagai Asisten Operasi KSAD. Sayangnya, Ainur belum pernah menjadi Panglima Kodam. Siapa pun Presidennya, tentu sangat berkepentingan dengan Panglima Kostrad. Kostrad merupakan satuan militer terbesar di TNI. Kostrad sebagai komando utama TNI merupakan satuan pemukul strategis. Memiliki sekitar 40-an batalyon tempur, bantuan tempur, dan bantuan administrasi. (*)
.jpeg)
Rakyat Harus Bicara Politik
Oleh Abdurrahman Syebubakar, Majelis Habaib Progresif MULAI dari melonjaknya harga bahan pokok, gas elpiji, tarif listrik dan jalan tol hingga menggunungnya utang luar negeri dan pemindahan ibu kota oligarki adalah produk politik para politikus melalui proses politik. Pertimbangan dan kepentingan politik menentukan lahirnya produk politik. Langsung maupun tidak langsung, produk politik berdampak terhadap kehidupan seluruh rakyat dan kelak menentukan nasib anak cucu kita. Dan perlu dicatat, para politikus yang melahirkan produk politik lahir dari rahim rakyat melalui pemilu lima tahunan. Proses politik ini terjadi di lingkup entitas politik bernama negara bangsa yang melahirkan para politikus untuk mengatur urusan politik. Jangankan dalam relasi kepentingan dan kebijakan publik, kondisi keseharian kita tidak lepas dari politik. Seperti kata Aristoteles bahwa \"manusia berhubungan dengan manusia lain dalam relasi politik\". Dalam buku \"Politics\" nya, sang Filsuf Yunani ini mengungkapkan, \"man is by nature a political animal\", manusia pada hakekatnya adalah makhluk politik. Agama sekalipun, yang di dalamnya menyangkut urusan pribadi dan hubungan transendental manusia dengan tuhan-nya, tidak luput dari politik. Baik politik dalam arti terbatas, untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti ajaran agama yang diyakini, maupun kaitannya dengan upaya meraih dan mempertahankan kekuasaan politik atas nama (syiar dan tegaknya) agama di ruang publik. Mahatma Gandhi (1922), bapak pendiri India pernah bernubuah: “Aku tidak bisa membagi sebuah pekerjaan apakah itu sosial, ekonomi, politik, dan religius murni ke dalam kompartemen yang kedap air. Semuanya terkait dan saling mempengaruhi. Aku tidak tahu ada sebuah agama yang berpisah dari aktivitas manusia [termasuk politik]” Semua agama bisa tegak dan menyebar ke sembarang tempat berkat politik. Islam, misalnya, sejak kehadirannya 14 abad silam, selalu bersentuhan dengan masalah politik, meskipun tidak ada kesepakatan tentang konsep dan rumus politik, terutama dalam hubungannya dengan agama. Terlepas dari keterbelahan dalam memaknai hubungan Islam dan politik, politik Islam adalah politik adiluhung (virtuous politics) yang bertujuan menghadirkan rahmatan lil ‘aalamin (keberkahan bagi seluruh alam semesta) dengan strategi ‘amr ma’ruf nahi mungkar (menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran). Kendati diperhadapkan dengan realitas semesta politik dengan dampak luas bagi kehidupan rakyat, kini dan mendatang, sebagian warga tidak peduli dengan politik (a-politik). Bahkan mengaku alergi membicarakannya (anti-politik). Padahal, menghindar dari obrolan politik adalah politik. Sikap diam merupakan simbol persetujuan terhadap apapun yang dilakukan oleh para politikus. Silence implies consent (diam adalah persetujuan), kata para ahli komunikasi politik. Perlu digarisbawahi, bicara politik tidaklah identik dengan meraih dan mempertahankan kekuasaan atau jabatan. Bicara politik juga bukan barang mewah yang menjadi hak prerogatif politikus, pun kaum terpelajar dan para aktivis. Tapi, hak yang melekat pada diri setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Dalam banyak kasus, mereka yang enggan bicara politik adalah manusia-manusia pragmatis, atau lebih buruk lagi, kaum oportunis, yang hanya mementingkan kepentingan dan kenyamanan diri sendiri. Kamus kehidupan mereka tidak mengenal kosa kata tanggungjawab moral dan sosial kendati berasal dari kalangan terdidik dan status sosial ekonomi mapan. Barisan pendukung militan dari politikus yang sedang berkuasa juga seringkali menghindar dari perbincangan politik. Sebab, tidak ingin mendengar suara sumbang tentang penguasa idola mereka. Sebaliknya, mereka bersemangat menceritakan dan menyebar berita tentang prestasi dan kehebatan sang penguasa idola. Pun dengan senang hati mereka menyimak cerita tentangnya, asalkan tanpa cela. Seperti halnya kelompok oposan, menjadi pendukung penguasa juga pilihan politik. Politik status quo. Bagi pendukung penguasa, politik yang benar hanya politik versi penguasa. \"The king can do no wrong,\" penguasa tidak bisa dan tidak boleh salah. Kelompok ini hanya \"mengizinkan\" ruang publik diisi perbincangan politik ala penguasa. Selainnya, tabu bagi mereka. Padahal, penguasa, entah presiden atau kepala daerah, adalah produk politik, yang sesak dengan urusan politik. Campur aduk antara politik kebajikan (good politics) dan politik nista (bad politics). Untuk memperoleh kekuasaan, penguasa berpolitik. Kesehariannya dalam mengelola, mempertahankan dan memperluas jangkauan kekuasaan juga politik. Bahkan, seringkali menghalalkan segala cara sesuai nubuat Niccolo Machiavelli, arsitek realisme politik abad renaisans asal Italia. Presiden masuk gorong-gorong, ternak kodok, melepas burung, mancing pakai sendal jepit, lempar sembako dari dalam mobil, berswafoto di lokasi bencana, semuanya aksi politik. Tepatnya politik pencitraan. Akhirul kalam, it\'s all about politics. Politik meluber ke segala penjuru secara dinamis. Dus, rakyat tidak bisa dan tidak perlu menghindar dari perbincangan politik. (*)
Legislator Kotim Prihatin Guru Ditangkap Mengedarkan Narkoba
Sampit, FNN - Anggota Komisi III DRPD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Riskon Fabiansyah mengaku prihatin mengetahui ada seorang guru yang ditangkap karena diduga mengedarkan sabu-sabu.\"Kami sangat menyayangkan tentunya dengan kejadian kasus salah satu oknum tenaga pendidik kita yang terlibat masalah narkoba. Guru tentunya mempunyai beban moril untuk memberikan suri tauladan yang baik untuk murid-muridnya, baik dari sisi akidah maupun akhlak. Bukan sebaliknya,\" kata Riskon di Sampit, Rabu.Politisi muda Partai Golkar menilai, kejadian ini menjadi peringatan bagi dunia pendidikan di Kotawaringin Timur. Ini menunjukkan bahwa bahaya narkoba sudah mulai masuk ke sendi pendidikan.Jika tidak dicegah dan ditangani serius, tidak menutup kemungkinan ke depan akan ada siswa atau siswi yang bisa menjadi korban narkoba juga.Riskon menyambut baik keinginan Bupati Halikinnor yang memerintahkan Dinas Pendidikan sebagai pemangku kepentingan pembinaan dunia pendidikan secepatnya bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional dan Polres Kotawaringin Timur untuk melakukan tes urine kepada tenaga pendidik.Langkah ini sebagai upaya pencegahan bahaya narkoba, khususnya di kalangan tenaga pendidik. Hal ini dianggap penting karena tenaga pendidik berperan penting dalam mendidik dan membentuk karakter generasi muda.Untuk jangka panjang, Riskon menyarankan Dinas Pendidikan memasukkan mata pelajaran pilihan tentang bahaya narkoba dalam kurikulum sekolah. Tujuannya sebagai pencegahan dini dengan memberi pemahaman kepada pelajar tentang bahaya narkoba.\"Itu bisa dilakukan bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait seperti BNN, Polres, LSM Sikat Narkoba yang konsen di bidang sosialisasi bahaya narkoba sebagai bentuk pencegahan penyebaran narkoba di Kotim, khususnya dunia pendidikan,\" demikian Riskon.Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur menangkap 10 orang diduga terlibat peredaran narkoba di Sampit, salah satunya adalah DS (46) yang diketahui berstatus aparatur sipil negara (ASN) bertugas sebagai guru di sebuah sekolah di Kecamatan Cempaga.\"Dia berperan sebagai sub bandar, berarti ada bandar di atasnya. Ini masih kami dalami kasusnya untuk ditelusuri lebih jauh,\" kata Kapolres AKBP Sarpani.Ada tujuh kasus yang diungkap dalam 18 hari terakhir dengan tersangka sebanyak 10 orang, terdiri dari tujuh laki-laki dan tiga perempuan. Total barang bukti yang disita 86,27 gram senilai Rp172. 540.000.Sepuluh orang tersangka tersebut adalah S (54), I (49), HW (45), M (40), MK (40), M (45), S (52), H (45), MSA (29) dan DS (46). Tersangka S dan H merupakan suami istri, sedangkan DS merupakan guru. (sws)
POPULER
