OPINI
Wes Wayahe Denny Siregar
Oleh Ady Amar, Kolumnis DENNY Siregar (Densi) hari-hari ini seharusnya mengalami kecemasan, was-was, atau bahkan muncul rasa takut oleh sebab yang ia buat. Dan itu tentang penghinaan atau ujaran kebencian. Karenanya, tidak menutup kemungkinan ia akan menyusul menemani Ferdinand Hutahaean di penjara. Kasus ujaran kebencian sudah dilaporkan lebih dari satu setengah tahun lalu, tapi mengendap. Dilaporkan di Polres Tasikmalaya, yang ditangani Polda Jawa Barat. Setelah itu dilempar lagi ke Polda Metro Jakarta. Tampaknya di Polda Metro kasus ini mulai serius ditindaklanjuti. Ibarat arisan waktunya Densi dapat bagiannya. Wes wayahe Densi kehilangan kesaktiannya. Menjadi tidak sakti lagi, seperti saat lalu yang seolah manusia tak tersentuh hukum. Kesaktian bisa ditentukan oleh seberapa besar seseorang dipakai jasanya, itu untuk hal apa saja. Tidak terkecuali jasa sebagai pendengung atau biasa disebut buzzer sekalipun. Semacam kontrak yang disudahi oleh beberapa sebab. Bukan semata periode kontrak disudahi karena habis waktunya. Tapi lebih pada efektivitasnya dirasa sudah sulit bisa diharapkan. Atau bahkan era sudah berubah, sehingga kontrak mesti diputus sepihak. Diputus begitu saja. Maka kesaktiannya pun akan pudar seiring diputus kontraknya. Densi memang jumawa. Ia lupa bahwa semuanya bisa berakhir kapan saja. Soal waktunya tidak ada yang tahu. Seperti nyawa Densi yang ia tidak tahu kapan akan disudahi Tuhan. Menjadi salah besar jika menganggap, bahwa kontrak yang dipunya masih panjang. Merasa jasanya masih dibutuhkan. Bersandar pada keyakinan, bahwa ia sudah bekerja dengan baik, justru itu bisa buat sesal berkepanjangan. Tanda-tanda akan dihentikannya masa kontrak Densi tampak dengan kasusnya yang ngendon sekian lama itu akan diangkat. Setelah kasus Densi diangkat, bisa jadi mereka yang bermasalah dengan ujaran kebencian dan apalagi penodaan agama akan juga dicokok satu persatu. Ade Armando, seorang staf pengajar UI, itu punya kasus mengendap tentang penodaan agama, dan itu sejak tahun 2017. Pun Rudi S. Kamri yang bersama Ferdinand Hutahaean, mereka berdua melakukan ujaran kebencian pada mantan Wapres Jusuf Kalla. Sampai sekarang mereka tampak adem ayem belum tersentuh hukum. Begitu juga Abu Janda, Eko Kuntadhi dan lainnya. Polisi memang banyak melakukan tunggakan kasus. Tapi cepat atau lambat pastilah satu persatu akan diselesaikan. Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, tampak serius dalam mengedepankan hukum yang tidak tebang pilih. Kasus ditangkapnya Ferdinand Hutahaean, itu membuktikan gebrakan serius Kepolisian. Santri Cilik yang Terzalimi Apa salah santri cilik penghafal al-Qur\'an kok harus dihina dengan ujaran kebencian. Densi seperti orang kalap yang semua lapisan diusiknya. Semua yang berbau agama (Islam) disasarnya. Tak terkecuali para santri cilik itu. Densi mencomot foto Santri Pesantren Tahfiz Qur\'an Daarul Ilmi, Tasikmalaya. Foto para santri dengan memakai atribut tauhid, itu dicomot Densi, tentu tanpa izin. Ditambahkan caption berbunyi: ADEK2KU CALON TERORIS YANG ABANG SAYANG, itu sebagai judul narasi panjangnya yang menghina santri dan sekaligus lembaga pesantren. Maka Forum Mujahid Tasikmalaya, melaporkan aksi jahat Denny Siregar. Pelaporan atas unggahan di media sosialnya, tanggal 27 Juni 2020. Memang perlu bertahun kasus tertentu itu bisa diproses. Tapi ada juga kasus yang cuma dalam hitungan hari bisa langsung ditangkap pelakunya dan kasusnya diproses. Kasus Sesajen di seputaran Gunung Semeru, itu bisa jadi contoh. Sesajen yang dibuang dan ditendang, karena dianggap bukan ajaran agama, itu ternyata lebih perlu diangkat atau didahulukan kasusnya, ketimbang kasus penodaan agama. Umat Islam diminta terus bersabar. Penghinaan pada santri cilik itu kasusnya belum diproses, semata karena pelakunya sakti. Maka, kasus menjadi semacam diabaikan. Kesaktian pastilah tidak berlaku selamanya. Ada batasnya. Tanda-tandanya sudah mulai tampak. Tidak terlalu lama lagi \"kontrak\" itu akan disudahi, dan proses hukum atasnya akan dilakukan. Kepolisian pastilah akan menyelesaikan kasus ini dengan profesional. Memang Wes Wayahe Denny Siregar. (*)
Mengadu ke KPK Dilaporkan ke Polisi, Belajar Hukum Lagi Bos
By M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebanggaan MENGABDI membabi buta menyebabkan hilang kesehatan pemahaman hukum. Main labrak dan berharap perlindungan atau dukungan kekuasaan. Laporan Ketua Umum Jokowi Mania (Joman) Immannuel Ebenezer kepada Kepolisian atas pelaporan atau pengaduan dosen UNJ Ubaidillah Badrun ke KPK adalah melabrak hukum. Jikapun Kepolisian menerima, maka tetap tidak boleh memprosesnya. Kasus yang diadukan oleh masyarakat atau dilaporkan ke KPK harus diproses lebih dulu, setelah berujung hasil, baru terbuka upaya hukum berikut. Termasuk \"laporan palsu\". Itupun harus dilakukan dari pihak Terlapor yang dalam hal ini Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Bukan pihak lain seperti Immanuel Ebenezer. Apalagi mengaitkan dengan delik fitnah. Delik fitnah adalah \"klacht delict\" atau delik aduan, boss. Pengaduan masyarakat ke KPK atas dugaan korupsi yang dilakukan seseorang terbuka seluas-luasnya atas dorongan dan perlindungan Undang-Undang. UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur peran serta masyarakat untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 41). Anggota masyarakat memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi (Pasal 41 ayat 2 butir a). Demikian pula terjamin pelapor/pengadu untuk memperoleh perlindungan hukum (Pasal 41 ayat 2 butir e). Bahkan Pemerintah harus memberi penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi (Pasal 42 ayat 1). KPK pun gencar berkampanye meminta anggota masyarakat untuk menjadi \"whistle blower\" dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi. Atas dasar ini jika ada pelapor atau anggota masyarakat yang melakukan pengaduan masyarakat kepada KPK maka ia tidak bisa dikriminalkan. Pelaporan Immanuel atas Ubeidillah Badrun adalah salah kaprah, salah langkah, dan salah proses hukum. Kepolisian harus menutup pintu. Apalagi dengan alasan \"fitnah\" dan mengganggu \"anak Presiden\" tentu tidak berdasar sama sekali. Bahkan Ketua Joman itu bisa saja dikualifikasikan telah melakukan perbuatan yang menghalangi pengungkapan kasus korupsi. Pelaporan Dosen UNJ bukanlah fitnah tetapi bagian dari peran serta masyarakat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Status Gibran dan Kaesang sebagai anak Presiden tidak boleh menghalangi pengusutan. Mereka adalah warganegara yang berkedudukan sama di depan hukum. KPK harus obyektif, adil, jujur, dan berani dalam melakukan penegakan hukum. Gibran dan Kaesang Pangarep lebih baik mengklarifikasi dan menjawab laporan KPK tersebut jika dipanggil oleh penyidik KPK. Bukan menggunakan tangan lain untuk menghalangi proses hukum. Apalagi kriminalisasi lapor melapor. Jika demikian maka bukan mustahil langkah publik nantinya adalah melaporkan Immanuel Ebenezer atas perbuatan menghalangi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ingat kembali amanat Reformasi yaitu berantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) ! Status sebagai anak Presiden tidak boleh menjadi halangan. (*)
Queen Elizabeth II Jaga Marwah Kerajaan
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan MENURUT Tribunnews.com kemarin, Ratu Britania Raya Elizabeth II tanggal 13/1/2022 copot seluruh gelar militer dan patronage-nya dari Prince Andrew, puteranya, karena sang putra terlibat olah-sex dengan wanita bukan istrinya. Tugas Queen untuk jaga marwah kerajaan, berapa mahal cost-nya pun harus dibayar. Ini value system sebagai warisan peradaban yang harus dipelihara. Kita tentu ada warisan peradaban seperti ini, tapi kebanyakan elit memilih fight, sampai bertemu di pengadilan, kata seorang elit. Laporan- laporan ke kepolisian, atau KPK, yang menyangkut Kongsi Besar, perusahaan besar, atau konglomerasi, biasanya melibatkan elit. Misalnya materi percakapan video Haris Azhar dan Fathiya. Elit somasi Haris Azhar dan Fathiya, tapi pejuang muda ini tak bergeming. Perkara ini masih dalam proses, tapi mayoritas publik cenderung mempercayai Haris dan Fathiya. Ini konsekuensi terbalik rezim yang alami defisit kepercayaan. Iwan Smule dan 23 kawannya dari Prodem laporkan Luhut dan Erick Tohir ke kepolisian terkait kolusi dan nepotisme. Seseorang dari bangku penonton teriak, Smule stop bikin gaduh. Charachter jauh dari Queen Elizabeth II. Ubedilah Badrun, the rising star. Pembawaannya tenang dan academic. Badrun datang ke KPK melaporkan dua putra Presiden yang diduga terlibat dalam PT yang tergolong Kongsi Besar dengan anggota keluarga owner PT SM yang terkait kasus pembakaran hutan. Reaksi sejauh ini cuma ada yang laporkan Badrun ke polisi. Lepas dari tinjauan hukum, rangkaian event hukum ini sebenarnya bentuk lain konflik politik. Establishment vis a vis the majority of the people. Yang.menjadi rallying appeal ternyata justice. Rallying appael tak lahir dari rakerda atau rakernas, tapi dari jalanan. Dalam situasi seperti ini pada tahun 1965 Menlu Subandrio berpidato, teror harus dilawan dengan kontra teror. Dia nenjadi pengucap pertama teror sebagai diksi politik. Lalu dibentuk Barisan Sukarno. Tapi usaha ini gagal membendung Orde Baru. Tahunya Orba copas habis modus defence Orla. Orba membentuk semacam Barisan Sukarno. Tapi gagal membendung Reformasi. Sekarang? Saya ingat lagu Oslan Husein 1960-an Si Nandi-Nandi. Sebaris lyricnya; Kuciang balang baranak balang. (Aha kuciang balang). (*)
Ibarat Sepakbola, Ubedilah Badrun Menghadapi Tim Hantam Kromo
By Asyari Usman, Jurnalis Senior FNN dan Pengamat Sosial-Politik SANGAT prihatin melihat atau membaca reaksi para pendukung Jokowi terhadap laporan Ubedilah Badrun ke KPK perihal dugaan pencucian uang dan KKN yang melibatkan Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep. Rata-rata reaksi mereka menunjukkan bahwa kedua putra Jokowi itu tidak boleh dicurigai. Tidak boleh ada dugaan melakukan penyimpangan. Reaksi robotik seperti ini hanya membuat Kang Ubed –panggilang untuk Ubedilah Badrun— tampak seperti tim Manchester United atau Manchester City bermain melawan tim Hantam Kromo. Yaitu, tim yang kerjanya hanya mengincar kaki-kaki lawan supaya bisa ditekel jatuh. Begitu kira-kira kalau dikiaskan ke lapangan bola. Seperti apa reaksi robotik itu? Sebagai contoh tindakan Immanuel Ebenezer, ketua relawan JokMan (Jokowi Mania), yang melaporkan balik Kang Ubed ke Polisi. Dengan alasan fitnah terhadap keluarga Jokowi. Atau, coba simak ribuan komentar pendukung Gibran dan Kaesang di unggahan video atau artikel maupun berita tentang ini. Semua komentar menyarankan lapor balik ke Polisi. Banyak pula yang hanya asal komentar dengan caci-maki terhadap Kang Ubed. Mereka tidak mau menyisihkan waktu untuk menelaah dokumen laporan Kang Ubed atau penjelasan dosen UNJ ini di sejumlah kanal Youtube, termasuk kanal Refly Harun. Pak Dosen sangat akademik dalam menyiapkan laporannya ke KPK itu. Tidak asal lapor. Ada alur berpikir yang terstruktur dengan analisis yang berbasis data dan pengalaman empiris. Kang Ubed membangun konstruksi kecurigaan terhadap aliran dana ke perusahaan anak-anak Jokowi itu melalui penelitian yang cermat. Semuanya didasarkan pada metodologi ilmiah dan kerangka logika akal sehat. Bukan kecurigaan yang berangkat dari kecerobohan. Para pendukung dan buzzer Jokowi sebaiknya menyimak dengan pikiran jernih penjelasan Kang Ubed. Pahami alasan pelaporan itu. Bacalah dengan saksama keterangan yang dimuat di banyak media. Dosen UNJ ini tidak sembarangan menyusun mozaik berbagai peristiwa aneh di seputar bisnis Gibran dan Kaesang. Miris melihat tindak-tanduk para pendukung Jokowi. Pentolan relawan sekelas Immanuel (Noel) pun bisa tergiring melakukan langkah keliru. Apa urusan dia ini melaporkan balik suatu delik aduan. Begitu juga para penyanjung Jokowi yang lain. Seenaknya berkomentar bahwa Kang Ubed itu dosen koplak. Bahkan dikatakan goblok. Atau mengatakan, “Kalau dosennya saja begini, bagaimana mahasiswanya?” dan lain sebagainya. Padahal, Kang Ubed menguraikan dengan sangat terang-benderang tentang tindakan berisiko yang dia lakukan. Dia menggunakan bahasa yang standar dan mudah dipahami. Mungkinkah para pendukung Jokowi memang seperti digambarkan dalam perumpamaan di atas? Bahwa Kang Ubed, kalau diibaratkan seperti pertandingan sepakbola, sedang berhadapan dengan tim Hantam Kromo (tim yang bertandingan dengan tugas mencederai lawan) untuk merebut kemenangan. Mereka tidak perlu bermain dengan kualitas yang memukau.Yang penting banyak lawan yang tersungkur. Perkara belakang. Tak peduli “asbun”, yang penting lawan luka-luka. Biar kalah skor tapi menang laga otot. Begitulah tim Hantam Kromo.[]
Sebanyak 61 UMKM Maluku Ikuti Expo di Makassar
Ambon, FNN - Sebanyak 61 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Provinsi Maluku akan mengikuti expo bertema \"Maluku Baileo Exhibition\" di Makassar, Sulawesi Selatan pada 4-6 Februari 2022.\"Sudah terkonfirmasi sebanyak 61 UMKM yang akan diberangkatkan untuk mengikuti Maluku Baileo Exhibition di Makassar, pada 4-6 Februari,\" kata Ketua Panitia penyelenggara, Azis Tuny, di Ambon, Sabtu.Azis yang juga Ketua HIPMI Maluku itu menyatakan selain pameran UMKM yang berlangsung salah satu maal di Kota Makassar, juga akan diadakan forum bisnis dan investasi pada 5 Februari, diikuti 300 peserta baik dari kota Makassar, pelaku usaha di Jakarta dan Indonesia Timur.\"Forum bisnis yang bertujuan mempublikasikan peluang dan potensi investasi di Maluku ini akan dihadiri pimpinan asosiasi pengusaha di antaranya Ketua Hipmi Pusat Mardani H. Maming, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, serta dua hingga tiga orang menteri,\" katanya.Dia berharap setelah expo tersebut akan ada Kerjasama lebih konkrit berdasarkan kluster bidang investasi seperti sektor perikanan dan kelautan, pertambangan, pertanian dan pariwisata.Sedangkan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Maluku Widya Pratiwi Murad Ismail menilai Maluku Baileo Exhibition merupakan komitmen dan kolaborasi berbagai pihak untuk mengenalkan Maluku ke tingkat Nasional.\"Suksesnya kegiatan ini tergantung dari kita sendiri, harus ada komitmen bersama untuk maju. Ini kesempatan pertama yang harus kita tunjukkan ke tingkat nasional bahwa Maluku juga mampu,\" ujarnya.Dia juga menyatakan keinginannya untuk terus mendorong dan memajukan perkembangan UMKM yang ada di Maluku, sekaligus dapat meningkatkan ekonomi nasional.\"Kemajuan UMKM di Maluku menjadi tanggung jawab kita semua, kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi,\" katanya.Maluku Baileo Exhibition diinisiasi oleh Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) sebagai bentuk percepatan pembangunan ekonomi karena terdampak pandemi COVID-19.\"Kegiatan ini merupakan inovasi dan inisiasi pemprov Maluku bersama BUMN dan perbankan untuk pengembangan pasar khususnya produk UMKM, perikanan dan sektor potensial lainnya di tingkat nasional,\" kata Ketua TGPP Hadi Bassalamah. (mth)
Kendaraan Wisata Listrik Surakarta Banyak Diminati Wisatawan
Solo, FNN - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surakarta menyebutkan kendaraan wisata berbahan bakar listrik banjir diminati masyarakat dan wisatawan sejak beroperasi pada awal tahun ini.\"Permintaan banyak sekali, yang inden luar biasa,\" kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta Hari Prihatno di Solo, Jawa Tengah, Sabtu.Ia mengatakan untuk saat ini kendaraan yang dikhususkan bagi wisatawan tersebut hanya beroperasi di hari-hari tertentu yakni hari Sabtu, Minggu, dan hari libur lain.Dalam satu hari, lanjut dia, kendaraan dengan kapasitas tujuh penumpang tersebut beroperasi sebanyak tiga kali dengan tiga rute wisata yang sudah disediakan oleh Pemkot Surakarta.\"Ada empat unit yang kami operasikan, dua yang lain untuk cadangan. Sejauh ini permintaan yang paling banyak rute Manahan,\" katanya.Terkait tingginya permintaan masyarakat tersebut, ia berharap agar instansi terkait yakni Dinas Pariwisata bisa menambah objek wisata yang bisa dikunjungi wisatawan.\"Harapannya Dinas Pariwisata menyediakan tempat-tempat itu, kami menyediakan transportasinya. Kalau perlu membuat space baru, misalnya di Plaza Manahan ada foto booth-nya,\" kata Hari.Pada kesempatan yang sama Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa mengatakan perlu kesadaran dari pengguna jalan yang lain untuk menyukseskan operasional kendaraan wisata tersebut.\"Kalau kita tidak bisa memberi pelayanan kepada wisatawan, sebagai tuan rumah yang baik, kendaraan mbleyer (memainkan gas) ketika diminta memberikan jalan untuk kendaraan wisatawan maka kita dianggap tidak ramah,\" katanya.Ia mengatakan pemerintah juga butuh dukungan masyarakat untuk menyukseskan sektor pariwisata.\"Agar kita bisa mendatangkan wisatawan maka lebih ramah. Dampaknya juga ke sektor lain, pernak-pernik lain, ini akan menumbuhkan ekonomi Surakarta,\" kata. (mth)
Antara Sajadah dan Haram Jadah
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat menyusun paket wisata yang Ramah Muslim sehingga kunjungan wisatawannya meningkat. Oleh: Hilda Ansariah Sabri, Pemerhati Pariwisata & Halal Industry SAYA kontan tergelak ketika Sapta Nirwandar, Wakil Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif di era Presiden SBY 2011-2014 menjelaskan pada tamunya soal benchmark Bali dan Bangkok yang sama-sama banyak dikunjungi Muslim Traveler. ”Bali destinasi wisata yang mayoritas penduduknya Hindu, sedangkan Bangkok tujuan wisata yang mayoritas penduduknya beragama Budha,” kata Sapta. Keduanya sama-sama tujuan wisata populer dunia, namun Thailand dikunjungi sedikitnya 5,2 juta wisatawan Muslim (2018) dan Indonesia kala itu hanya menerima sekitar 3,4 juta wisatawan Muslim dunia. ”Padahal kita tahu di Bangkok yang memproklamirkan diri sebagai Negara Ramah Muslim itu juga menyajikan banyak pilihan pelayanan bukan hanya menyediakan sajadah tetapi juga yang dianggap haram jadah seperti pertunjukkan striptease yang bertentangan dengan ajaran agama”. Antara sajadah dan haram jadah jadi obrolan asyik di meja makan yang membuat saya jadi ingin menelaah lebih dalam mengapa sih Indonesia Negara Muslim terbesar di dunia hanya dapat separuh dari kunjungan wisman yang datang ke negri tetangga? Di WA Group jika saya bicara soal peluang mengembangkan halal tourism langsung saja ada teman sesama Muslim yang alergi dan menuduh ingin mengkotak-kotakkan wisata. Persis seperti pejabat maupun publik di negri ini yang dengan santai menyebut sport tourism, Healh Tourism, MICE Tourism, Marine Tourism tapi enggan menyuarakan halal tourism. Saya jadi bisa menandai bahwa di negri ini yang konsisten menyebut halal tourism antara lain adalah Wapres Ma’ruf Amin dan Sapta Nirwandar. Di Bali, banyak tokoh dan public figure yang coba-coba bicara halal tourism langsung di bully oleh pejabat, publik maupun lawan politik setempat karena masih reluctant untuk menggaungkan halal tourism lagi. Padahal halal tourism tidak bisa diartikan mau menghalalkan sebuah destinasi. Secara definisi, halal tourism seperti marine tourism saja, artinya fokus dalam memberikan pelayanan tambahan (extended service). Kalau marine tourism pelayanan tambahannya menyangkut ke diving, snorkling, boat dan lainnya. Kalau Indonesia mau memproklamirkan sebagai Negara Ramah Muslim maka harus memberikan pelayanan berkaitan dengan penyediaan makanan halal yang wajib dikonsunsi umat Islam serta tempat ibadah karena umat Islam dalam sehari harus beribadah lima kali. Halal tourism harus diumumkan dan dipromosikan pula karena negara-negara non Muslim justru kini makin gencar mempromosikan diri sebagai Negara Ramah Muslim. Kalau dulu Hongkong, Singapura, Taiwan, Korsel dan Jepang yang berlomba menjaring wisatawan Muslim dunia. Kini DinarStandar mencatat pada 2019 Perancis menerima 4,9 juta Muslim Traveler, Spanyol dikunjungi 7,6 juta Muslim, Rusia 5,6 juta Muslim Traveler juga dan semua itu negara–negara non Muslim. Mereka berlomba menjaring wisatawan Muslim karena untuk pengeluaran 5 outbound Muslim traveler terbesar adalah Arab Saudi yang mencapai US$24,3 miliar, UEA US$ 17,2 miliar, Qatar US$14,2 miliapr, Kuwait US$ 13 miliar, Indonesia US$ 11,2 miliar. Pada 2018, RI menerima 15,8 juta wisman dan 3,4 juta diantaranya adalah Muslim Traveler, Singapura mendapatkan 18,7 wisman termasuk 4,1 juta Muslim, Thailand menerima 38,2 juta wisman diantaranya ada 5,2 juta Muslim Traveler Sebagai penggerak ekonomi, Muslim Traveler yang tahun ini jumlahnya masih 160 juta orang maka tahun 2026 akan menjadi 230 juta orang versi DinarStandar. Pengeluarannya tahun itu akan mencapai US$ 300 miliar dimana US$180 miliar diantaranya adalah sistem pembayaran online. Siapa yang diuntungkan kalau RI tidak mendua dalam.membranding diri dengan halal tourism? tentunya pemerintah sendiri dan para pengusaha Muslim maupun non Muslim yang gerak cepat ( gercep) dan mampu menyediakan fasilitas restoran halal lengkap dengan fasilitas Mushola “Indofood apa milik pengusaha Muslim ? kan bukan tapi produknya mie Instant merajai pasar negara dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI),” kata Sapta Nirwandar yang juga pendiri Halal Lifestyle Center (IHLC). Bersama Bank Indonesia dan DinarStandard, IHLC sudah merilis Laporan Pasar Halal Indonesia 2021/ 2022. Saya jadi ingat isi WA Anton Thedy, pendiri dan pemilik jaringan TX Travel di dalam dan luar negri yang awal tahun 2022 ini punya resolusi membuka usaha Restoran Padang di Bali. Sedikitnya 12 bulan sudah Anton tinggal di Bali dan sebagai pengusaha travel agent yang baru bangkit lagi di era New Normal pandemi COVID-19, dia tahu persis wisman domestik mencari restoran Padang sebagai jaminan halal. Seperti Spanyol, Perancis, Rusia, Thailand, dan Singapura yang tidak termasuk dalam organisasi OKI tapi bisa menikmati kue halal tourism di berbagai belahan dunia, Anton Thedy dan pengusaha daerah di seluruh Indonesia juga bisa meraup untung dari pasar Halal di Indonesia. Untuk itu tidak ada alasan bagi Pemprov, Pemkab maupun pemkot untuk tidak ikut mensosialisasikan Perjalanan Ramah Muslim karena setiap daerah dengan mayoritas penduduknya non Muslim juga dapat menarik kunjungan wisatawan Muslim seperti yang terjadi selama ini pada destinasi utama Bali. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat menyusun paket wisata yang Ramah Muslim sehingga kunjungan wisatawannya meningkat. Sebagai contoh, Kalimantan Selatan dengan event Haul Guru Sekumpul menjaring 3 juta Wisatawan dari dalam dan luar negri. Dengan demikian provinsi ini dapat mengembangkan paket wisata Ramah Muslim. Di Provinsi itu, Gubernur Kalsel yang di panggil dengan sebutan Paman Birin bisa mendorong kalangan UMKM dapat mengemas paket wisata Ramah Muslim, mengembangkan Fashion Modest dari Kain Sasirangan dan Aksesoris khusus dari daun Purun dan mempromosikan Banjar Baru sebagai pusat kuliner nasi kebuli. Perjalanan Ramah Muslim dapat mendongkrak kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Kesamaan pemahaman, visi dan misi serta kegiatan promosi yang dilakukan secara kontinyu dapat mewujudkan suatu daerah mensejahterakan masyarakatnya dari dampak berganda ( multiplier effect) yang diciptakan sektor ini. Halal tourism itu pilihan, sama juga dengan pelayanan dengan membentangkan sajadah atau membuat tempat maksiat haram jadah, misalnya. Wisatawan memiliki pilihan dan halal tourism adalah extended services yang sampai saat ini kurang sosialisasi atau bahkan enggan disosialisasikan. Kalau saja alm Gusdur, Presiden RI terdahulu masih hidup maka komentarnya bisa dipastikan beliau berkata \"Wong cuma memberikan pilihan, Gitu aja kok repot ?” (*)
Dua Anak Usaha BUMN Dorong Inklusi Keuangan di Indonesia
Jakarta, FNN - Dua anak usaha BUMN, PT Finnet Indonesia (Finnet) yang merupakan subsidiary dari PT Telkom Indonesia dan PT Pos Finansial Indonesia (Posfin) yang merupakan subsidiary dari PT Pos Indonesia (Persero), bekerja sama mendorong inklusi keuangan di Indonesia.\"Kami optimis kerja sama Finnet dan Posfin ini mampu memberikan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,\" ujar Direktur Business & Marketing Finnet Irena Aldanituti dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.Hal senada dikemukakan Chief Executive Officer Posfin Setyo Budianto yang menyampaikan bahwa kolaborasi antara Finnet dan Posfin merupakan bentuk kerja sama yang sangat efektif guna mentransformasi ekonomi Indonesia menuju arah yang lebih baik.\"Membangun inklusi keuangan di Indonesia juga merupakan mimpi kami di Posfin. Salah satu upaya yang kita lakukan yaitu dengan menguatkan Pospay ini, kami terus berkolaborasi dengan Finnet Indonesia untuk meningkatkan layanan yang kami miliki,\" ujar Setyo.Finnet yang telah terhubung dengan lebih dari 80 Bank, 122 biller, 12 payment partner, 46 e-commerce partner dan 7 negara dipercaya akan mampu berkontribusi lebih terhadap nilai dan benefit pada aplikasi yang dikelola langsung oleh Posfin, yaitu Pospay Agen. Sebagai platform digital dengan skema jaringan bisnis keagenan, Pospay Agen mampu mengakomodasi kebutuhan layanan jasa payment point online banking dan layanan jasa kurir logistik (Lo-Fintech) yang dapat diakses secara multi-screen and multi-devices, mulai dari android smartphone, perangkat EDC dan online website.Peran Finnet di Pospay Agen adalah menghadirkan fitur layanan Source of Fund (sumber dana) Giropos pada payment gateway Finnet secara host-to-host. Dengan demikian pengguna akan diberikan kemudahan untuk bertransaksi melalui saldo Finpay Money maupun saldo Giropos di Pospay Agen.Pospay Agen sendiri pada 2021 telah memiliki lebih dari seratus ribu agen yang tersebar di 34 provinsi dan telah melayani lebih dari sembilan juta pelanggan di Indonesia.Solusi yang ditawarkan diantaranya solusi pembayaran dan struktur berlaba. Pospay menawarkan keuntungan kepada agennya melalui keuntungan yang diperoleh dari skema korgen. Spesifikasi utama untuk level korgen yang pertama adalah berbadan hukum.Selain itu Pospay juga telah memiliki kantor di wilayah kerjanya dan jaringan keagenan, serta melakukan perikatan dengan perusahaan dalam bentuk perjanjian. (mth)
Nyanyian Ubedilah Badrun, dan Gibran Pun Ra Popo
Oleh Ady Amar, Kolumnis CUMA kata nekat yang pantas disematkan pada Ubeidilah Badrun. Nekat tidak main-main. Nekat tingkat tinggi. Tentu ia sudah berhitung. Tidak asal nekat. Sebab yang disasar ini perkara yang menyangkut anak orang nomor satu di negeri ini. Bukan seorang, tapi dua orang sekaligus diborong dilaporkannya. Gibran Rakabuming Raka, yang Walikota Surakarta. Dan sang adik Kaesang Pangarep. Dua anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu dilaporkan ke KPK. Ubeidilah menduga ada sejumlah kejanggalan arus dana yang masuk ke perusahaan yang dikelola putra Jokowi. Dugaan itu lalu diujinya dengan pelaporan ke KPK. Ubeidilah tentu punya perhitungannya sendiri saat mengungkap hal super sensitif itu. Istana pastilah serasa disambar petir. KPK pun dibuat salah tingkah. Maju kena, mundur pun kena. Pilihan sulit. KPK di posisi tidak nyaman. Laporan itu wajib direspons, itu seharusnya. Tidak merespons maka seolah ada disrkiminasi hukum di sana. Tapi publik sudah menaruh pesimis, mustahil KPK berani memasuki wilayah \"seram\" itu. Laporan Ubeidilah disampaikan dan diterima KPK, Senin, 10 Januari 2022. Maka, semua berpulang pada kerja KPK menindaklanjuti laporan itu. \"Bukti-bukti sudah kami berikan ke KPK, tentu saja sebagai bukti permulaan ya. Karena nanti bukti utamanya kan KPK yang mengungkap,\" ucap Ubeidilah. Bola panas di tangan KPK. Diteruskan atau dibuat mandek, itu soal lain. Jika saja publik pesimis laporan itu tidak akan diteruskan, itu hal wajar. Contoh sudah nyata ada. Kasus Ahok jadi contoh. Kasusnya dibuat tidur, tidak bergerak. Karenanya, Adhie M. Massardi dari Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) perlu menyodoknya kembali, agar KPK berani menyelesaikan kasus Ahok yang mandek itu. Ubeidilah Badrun tidak berpikir atas statusnya sebagai dosen Fisip Universitas Negeri Jakarta (UNJ), yang rawan dipermasalahkan. Prediksi filsuf Rocky Gerung, sedikitnya ia akan dipecat. Hal ini pun mestinya sudah dipikirkannya. Sekali lagi, kenekatan yang dimainkan Ubeidilah, yang aktivis \'98, itu pastilah penuh perhitungan. Meski nalar sehat sulit mengonotasikan keberanian macam apa yang dimainkan. Dari pikirannya muncul kesimpulan, darimana Kaesang Pangarep, yang baru saja kerja, tapi bisa dapat pinjaman uang dari perusahaan ventura sampai Rp 90 miliar lebih. Uang dengan nilai fantastis itu untuk memborong saham. Ubeidilah Badrun memberikan dokumen penyerta, tetapi itu tetap perlu diuji. Langkah Ubeidilah, ini tidak bisa diterima Immanuel Ebenezer, ketua Joko Mania (Joman). Immanuel Ebenezer bisa disebut pendukung Jokowi paling militan, melaporkan balik Ubeidilah ke Polda Metro Jaya. Ubeidillah dianggap menyebar fitnah. Katanya, \"Kalau hanya mencari popularitas atas dasar laporan hoax saja, tapi tak mau tanggung jawab ya repot. Dia harus berani pikul beban itu.\" Gak ngerti apa yang dimaksudnya dengan \"tidak mau bertanggung Jawab\" dan \"pikul beban\" itu. Tapi yang pasti laporan baliknya pada polisi, itu pastilah langkah mengaburkan substansi atas laporan Ubeidilah ke KPK. Apa urusannya dengan Immanuel Ebenezer ini. Mestinya biarkan semua berproses. Ubeidilah mesti bertanggung jawab atas \"nyanyian\" pencucian uang yang dilakukan dua bersaudara putra Jokowi itu. Ikut campurnya Immanuel itu offside. Gibran saja, pihak yang \"dituduh\", itu bersikap tenang-tenang saja. Katanya santai khas Gibran, \"Aku salah po ra (Saya salah apa tidak?). Salah yo detik ini ditangkap wae ra popo (Jika salah saat ini ya ditangkap saja tidak apa-apa). Penak tho? (Enak kan?).\" Karenanya, sikap Immanuel mempolisikan Ubeidilah, itu berlebihan. Wong yang bersangkutan saja tidak merasa terusik. Tapi tidak dengannya yang seolah muncul tidak saja sebagai pembela Jokowi, tapi juga keluarga Jokowi. Immanuel mestinya mendesak KPK untuk secepatnya memproses laporan Ubeidilah Badrun. Itu jika ia yakin bahwa apa yang dituduhkan pada dua anak Jokowi itu tidak benar. Itu baru langkah tepat. Biarkan semuanya berproses. Membuktikan benar tidaknya memang tugas KPK. Masalahnya ada pada penyikapan untuk diungkap. Jika temuannya itu tidak benar, maka tuduhan pada dua pangeran putra Presiden Jokowi itu gugur dengan sendirinya. Sedang Ubeidilah Badrun mestilah siap dengan konsekuensi yang dibuat. (*)
Lanjut Usut Denny Siregar
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan PELIMPAHAN kasus Denny Siregar dari Polda Jawa Barat ke Polda Metro Jaya memberi harapan untuk lanjutan proses penanganan kasus pelanggaran UU ITE. Dasar pelimpahan adalah karena \"locus delicti\" cuitan atau postingan akun facebook Denny tanggal 27 Juni 2020 berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Pelapornya sendiri adalah Forum Mujahid Tasikmalaya. Laporan berkenaan dengan tulisan panjang Denny Siregar yang berjudul \"Adek2ku Calon Teroris yg Abang Sayang\" disertai dengan foto santri-santri cilik Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Ilmi Tasikmalaya. Pihak Polda Metro Jaya berjanji akan menindaklanjuti secara profesional \"Kami akan menangani secara profesional. Sekarang masih dilakukan pendalaman oleh Penyidik\". Rupanya cukup lama kasus ini mengendap dan Denny Siregar pun masih terus gencar berkoar-koar merepresentasi karakter buzzer dengan mengecilkan arti laporan kasusnya. Apalagi proses pemeriksaan kasus ini ternyata merayap bahkan tiarap tidak bergerak. Tidak jelas sudah berapa saksi yang telah diminta keterangan apakah saksi ahli atau saksi fakta. Jika proses berlanjut dan Denny sendiri diperiksa, maka ini artinya ada \"political will\" yang berubah. Faktor kemungkinannya dapat beragam apakah kebijakan Kapolri baru yang lebih tegas, keseimbangan tindakan antara \"Islam\" dan \"buzzer istana\", atau ada konfigurasi baru dalam pertarungan \"inner circle\". Apapun itu, penanganan terhadap Denny Siregar dan sebelumnya, Hutahaean akan menjadi indikator penting. Apalagi jika Abu Janda atau Ade Armando ternyata ikut juga \"dilibas\". Polisi membangun citra baru. Meredam pandangan buruk dari rakyat yaitu ketidakadilan, mempermainkan hukum, dan aparat negara yang bergeser menjadi aparat Pemerintah atau bahkan, aparat Presiden. Meringkus Denny Siregar dalam kasus \"Santri Calon Teroris\" ini sangat mudah, yang sulit adalah Denny untuk sembunyi dan mengelak. Termasuk beralasan bahwa foto santri hanya sebagai ilustrasi. Penyidik tentu tidak bodoh. Rumusan delik akan terpenuhi dengan sempurna. Denny masih mampukah bergaya ketika esok sudah berbaju oranye atau duduk sebagai pesakitan? Sadarkah para penikmat kekuasaan itu bahwa dunia ini berputar? Kesombongan dipastikan berbalas kehinaan. (*)