OPINI
Sebanyak 61 UMKM Maluku Ikuti Expo di Makassar
Ambon, FNN - Sebanyak 61 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Provinsi Maluku akan mengikuti expo bertema \"Maluku Baileo Exhibition\" di Makassar, Sulawesi Selatan pada 4-6 Februari 2022.\"Sudah terkonfirmasi sebanyak 61 UMKM yang akan diberangkatkan untuk mengikuti Maluku Baileo Exhibition di Makassar, pada 4-6 Februari,\" kata Ketua Panitia penyelenggara, Azis Tuny, di Ambon, Sabtu.Azis yang juga Ketua HIPMI Maluku itu menyatakan selain pameran UMKM yang berlangsung salah satu maal di Kota Makassar, juga akan diadakan forum bisnis dan investasi pada 5 Februari, diikuti 300 peserta baik dari kota Makassar, pelaku usaha di Jakarta dan Indonesia Timur.\"Forum bisnis yang bertujuan mempublikasikan peluang dan potensi investasi di Maluku ini akan dihadiri pimpinan asosiasi pengusaha di antaranya Ketua Hipmi Pusat Mardani H. Maming, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, serta dua hingga tiga orang menteri,\" katanya.Dia berharap setelah expo tersebut akan ada Kerjasama lebih konkrit berdasarkan kluster bidang investasi seperti sektor perikanan dan kelautan, pertambangan, pertanian dan pariwisata.Sedangkan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Maluku Widya Pratiwi Murad Ismail menilai Maluku Baileo Exhibition merupakan komitmen dan kolaborasi berbagai pihak untuk mengenalkan Maluku ke tingkat Nasional.\"Suksesnya kegiatan ini tergantung dari kita sendiri, harus ada komitmen bersama untuk maju. Ini kesempatan pertama yang harus kita tunjukkan ke tingkat nasional bahwa Maluku juga mampu,\" ujarnya.Dia juga menyatakan keinginannya untuk terus mendorong dan memajukan perkembangan UMKM yang ada di Maluku, sekaligus dapat meningkatkan ekonomi nasional.\"Kemajuan UMKM di Maluku menjadi tanggung jawab kita semua, kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi,\" katanya.Maluku Baileo Exhibition diinisiasi oleh Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) sebagai bentuk percepatan pembangunan ekonomi karena terdampak pandemi COVID-19.\"Kegiatan ini merupakan inovasi dan inisiasi pemprov Maluku bersama BUMN dan perbankan untuk pengembangan pasar khususnya produk UMKM, perikanan dan sektor potensial lainnya di tingkat nasional,\" kata Ketua TGPP Hadi Bassalamah. (mth)
Kendaraan Wisata Listrik Surakarta Banyak Diminati Wisatawan
Solo, FNN - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surakarta menyebutkan kendaraan wisata berbahan bakar listrik banjir diminati masyarakat dan wisatawan sejak beroperasi pada awal tahun ini.\"Permintaan banyak sekali, yang inden luar biasa,\" kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta Hari Prihatno di Solo, Jawa Tengah, Sabtu.Ia mengatakan untuk saat ini kendaraan yang dikhususkan bagi wisatawan tersebut hanya beroperasi di hari-hari tertentu yakni hari Sabtu, Minggu, dan hari libur lain.Dalam satu hari, lanjut dia, kendaraan dengan kapasitas tujuh penumpang tersebut beroperasi sebanyak tiga kali dengan tiga rute wisata yang sudah disediakan oleh Pemkot Surakarta.\"Ada empat unit yang kami operasikan, dua yang lain untuk cadangan. Sejauh ini permintaan yang paling banyak rute Manahan,\" katanya.Terkait tingginya permintaan masyarakat tersebut, ia berharap agar instansi terkait yakni Dinas Pariwisata bisa menambah objek wisata yang bisa dikunjungi wisatawan.\"Harapannya Dinas Pariwisata menyediakan tempat-tempat itu, kami menyediakan transportasinya. Kalau perlu membuat space baru, misalnya di Plaza Manahan ada foto booth-nya,\" kata Hari.Pada kesempatan yang sama Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa mengatakan perlu kesadaran dari pengguna jalan yang lain untuk menyukseskan operasional kendaraan wisata tersebut.\"Kalau kita tidak bisa memberi pelayanan kepada wisatawan, sebagai tuan rumah yang baik, kendaraan mbleyer (memainkan gas) ketika diminta memberikan jalan untuk kendaraan wisatawan maka kita dianggap tidak ramah,\" katanya.Ia mengatakan pemerintah juga butuh dukungan masyarakat untuk menyukseskan sektor pariwisata.\"Agar kita bisa mendatangkan wisatawan maka lebih ramah. Dampaknya juga ke sektor lain, pernak-pernik lain, ini akan menumbuhkan ekonomi Surakarta,\" kata. (mth)
Antara Sajadah dan Haram Jadah
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat menyusun paket wisata yang Ramah Muslim sehingga kunjungan wisatawannya meningkat. Oleh: Hilda Ansariah Sabri, Pemerhati Pariwisata & Halal Industry SAYA kontan tergelak ketika Sapta Nirwandar, Wakil Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif di era Presiden SBY 2011-2014 menjelaskan pada tamunya soal benchmark Bali dan Bangkok yang sama-sama banyak dikunjungi Muslim Traveler. ”Bali destinasi wisata yang mayoritas penduduknya Hindu, sedangkan Bangkok tujuan wisata yang mayoritas penduduknya beragama Budha,” kata Sapta. Keduanya sama-sama tujuan wisata populer dunia, namun Thailand dikunjungi sedikitnya 5,2 juta wisatawan Muslim (2018) dan Indonesia kala itu hanya menerima sekitar 3,4 juta wisatawan Muslim dunia. ”Padahal kita tahu di Bangkok yang memproklamirkan diri sebagai Negara Ramah Muslim itu juga menyajikan banyak pilihan pelayanan bukan hanya menyediakan sajadah tetapi juga yang dianggap haram jadah seperti pertunjukkan striptease yang bertentangan dengan ajaran agama”. Antara sajadah dan haram jadah jadi obrolan asyik di meja makan yang membuat saya jadi ingin menelaah lebih dalam mengapa sih Indonesia Negara Muslim terbesar di dunia hanya dapat separuh dari kunjungan wisman yang datang ke negri tetangga? Di WA Group jika saya bicara soal peluang mengembangkan halal tourism langsung saja ada teman sesama Muslim yang alergi dan menuduh ingin mengkotak-kotakkan wisata. Persis seperti pejabat maupun publik di negri ini yang dengan santai menyebut sport tourism, Healh Tourism, MICE Tourism, Marine Tourism tapi enggan menyuarakan halal tourism. Saya jadi bisa menandai bahwa di negri ini yang konsisten menyebut halal tourism antara lain adalah Wapres Ma’ruf Amin dan Sapta Nirwandar. Di Bali, banyak tokoh dan public figure yang coba-coba bicara halal tourism langsung di bully oleh pejabat, publik maupun lawan politik setempat karena masih reluctant untuk menggaungkan halal tourism lagi. Padahal halal tourism tidak bisa diartikan mau menghalalkan sebuah destinasi. Secara definisi, halal tourism seperti marine tourism saja, artinya fokus dalam memberikan pelayanan tambahan (extended service). Kalau marine tourism pelayanan tambahannya menyangkut ke diving, snorkling, boat dan lainnya. Kalau Indonesia mau memproklamirkan sebagai Negara Ramah Muslim maka harus memberikan pelayanan berkaitan dengan penyediaan makanan halal yang wajib dikonsunsi umat Islam serta tempat ibadah karena umat Islam dalam sehari harus beribadah lima kali. Halal tourism harus diumumkan dan dipromosikan pula karena negara-negara non Muslim justru kini makin gencar mempromosikan diri sebagai Negara Ramah Muslim. Kalau dulu Hongkong, Singapura, Taiwan, Korsel dan Jepang yang berlomba menjaring wisatawan Muslim dunia. Kini DinarStandar mencatat pada 2019 Perancis menerima 4,9 juta Muslim Traveler, Spanyol dikunjungi 7,6 juta Muslim, Rusia 5,6 juta Muslim Traveler juga dan semua itu negara–negara non Muslim. Mereka berlomba menjaring wisatawan Muslim karena untuk pengeluaran 5 outbound Muslim traveler terbesar adalah Arab Saudi yang mencapai US$24,3 miliar, UEA US$ 17,2 miliar, Qatar US$14,2 miliapr, Kuwait US$ 13 miliar, Indonesia US$ 11,2 miliar. Pada 2018, RI menerima 15,8 juta wisman dan 3,4 juta diantaranya adalah Muslim Traveler, Singapura mendapatkan 18,7 wisman termasuk 4,1 juta Muslim, Thailand menerima 38,2 juta wisman diantaranya ada 5,2 juta Muslim Traveler Sebagai penggerak ekonomi, Muslim Traveler yang tahun ini jumlahnya masih 160 juta orang maka tahun 2026 akan menjadi 230 juta orang versi DinarStandar. Pengeluarannya tahun itu akan mencapai US$ 300 miliar dimana US$180 miliar diantaranya adalah sistem pembayaran online. Siapa yang diuntungkan kalau RI tidak mendua dalam.membranding diri dengan halal tourism? tentunya pemerintah sendiri dan para pengusaha Muslim maupun non Muslim yang gerak cepat ( gercep) dan mampu menyediakan fasilitas restoran halal lengkap dengan fasilitas Mushola “Indofood apa milik pengusaha Muslim ? kan bukan tapi produknya mie Instant merajai pasar negara dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI),” kata Sapta Nirwandar yang juga pendiri Halal Lifestyle Center (IHLC). Bersama Bank Indonesia dan DinarStandard, IHLC sudah merilis Laporan Pasar Halal Indonesia 2021/ 2022. Saya jadi ingat isi WA Anton Thedy, pendiri dan pemilik jaringan TX Travel di dalam dan luar negri yang awal tahun 2022 ini punya resolusi membuka usaha Restoran Padang di Bali. Sedikitnya 12 bulan sudah Anton tinggal di Bali dan sebagai pengusaha travel agent yang baru bangkit lagi di era New Normal pandemi COVID-19, dia tahu persis wisman domestik mencari restoran Padang sebagai jaminan halal. Seperti Spanyol, Perancis, Rusia, Thailand, dan Singapura yang tidak termasuk dalam organisasi OKI tapi bisa menikmati kue halal tourism di berbagai belahan dunia, Anton Thedy dan pengusaha daerah di seluruh Indonesia juga bisa meraup untung dari pasar Halal di Indonesia. Untuk itu tidak ada alasan bagi Pemprov, Pemkab maupun pemkot untuk tidak ikut mensosialisasikan Perjalanan Ramah Muslim karena setiap daerah dengan mayoritas penduduknya non Muslim juga dapat menarik kunjungan wisatawan Muslim seperti yang terjadi selama ini pada destinasi utama Bali. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dapat menyusun paket wisata yang Ramah Muslim sehingga kunjungan wisatawannya meningkat. Sebagai contoh, Kalimantan Selatan dengan event Haul Guru Sekumpul menjaring 3 juta Wisatawan dari dalam dan luar negri. Dengan demikian provinsi ini dapat mengembangkan paket wisata Ramah Muslim. Di Provinsi itu, Gubernur Kalsel yang di panggil dengan sebutan Paman Birin bisa mendorong kalangan UMKM dapat mengemas paket wisata Ramah Muslim, mengembangkan Fashion Modest dari Kain Sasirangan dan Aksesoris khusus dari daun Purun dan mempromosikan Banjar Baru sebagai pusat kuliner nasi kebuli. Perjalanan Ramah Muslim dapat mendongkrak kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Kesamaan pemahaman, visi dan misi serta kegiatan promosi yang dilakukan secara kontinyu dapat mewujudkan suatu daerah mensejahterakan masyarakatnya dari dampak berganda ( multiplier effect) yang diciptakan sektor ini. Halal tourism itu pilihan, sama juga dengan pelayanan dengan membentangkan sajadah atau membuat tempat maksiat haram jadah, misalnya. Wisatawan memiliki pilihan dan halal tourism adalah extended services yang sampai saat ini kurang sosialisasi atau bahkan enggan disosialisasikan. Kalau saja alm Gusdur, Presiden RI terdahulu masih hidup maka komentarnya bisa dipastikan beliau berkata \"Wong cuma memberikan pilihan, Gitu aja kok repot ?” (*)
Dua Anak Usaha BUMN Dorong Inklusi Keuangan di Indonesia
Jakarta, FNN - Dua anak usaha BUMN, PT Finnet Indonesia (Finnet) yang merupakan subsidiary dari PT Telkom Indonesia dan PT Pos Finansial Indonesia (Posfin) yang merupakan subsidiary dari PT Pos Indonesia (Persero), bekerja sama mendorong inklusi keuangan di Indonesia.\"Kami optimis kerja sama Finnet dan Posfin ini mampu memberikan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,\" ujar Direktur Business & Marketing Finnet Irena Aldanituti dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.Hal senada dikemukakan Chief Executive Officer Posfin Setyo Budianto yang menyampaikan bahwa kolaborasi antara Finnet dan Posfin merupakan bentuk kerja sama yang sangat efektif guna mentransformasi ekonomi Indonesia menuju arah yang lebih baik.\"Membangun inklusi keuangan di Indonesia juga merupakan mimpi kami di Posfin. Salah satu upaya yang kita lakukan yaitu dengan menguatkan Pospay ini, kami terus berkolaborasi dengan Finnet Indonesia untuk meningkatkan layanan yang kami miliki,\" ujar Setyo.Finnet yang telah terhubung dengan lebih dari 80 Bank, 122 biller, 12 payment partner, 46 e-commerce partner dan 7 negara dipercaya akan mampu berkontribusi lebih terhadap nilai dan benefit pada aplikasi yang dikelola langsung oleh Posfin, yaitu Pospay Agen. Sebagai platform digital dengan skema jaringan bisnis keagenan, Pospay Agen mampu mengakomodasi kebutuhan layanan jasa payment point online banking dan layanan jasa kurir logistik (Lo-Fintech) yang dapat diakses secara multi-screen and multi-devices, mulai dari android smartphone, perangkat EDC dan online website.Peran Finnet di Pospay Agen adalah menghadirkan fitur layanan Source of Fund (sumber dana) Giropos pada payment gateway Finnet secara host-to-host. Dengan demikian pengguna akan diberikan kemudahan untuk bertransaksi melalui saldo Finpay Money maupun saldo Giropos di Pospay Agen.Pospay Agen sendiri pada 2021 telah memiliki lebih dari seratus ribu agen yang tersebar di 34 provinsi dan telah melayani lebih dari sembilan juta pelanggan di Indonesia.Solusi yang ditawarkan diantaranya solusi pembayaran dan struktur berlaba. Pospay menawarkan keuntungan kepada agennya melalui keuntungan yang diperoleh dari skema korgen. Spesifikasi utama untuk level korgen yang pertama adalah berbadan hukum.Selain itu Pospay juga telah memiliki kantor di wilayah kerjanya dan jaringan keagenan, serta melakukan perikatan dengan perusahaan dalam bentuk perjanjian. (mth)
Nyanyian Ubedilah Badrun, dan Gibran Pun Ra Popo
Oleh Ady Amar, Kolumnis CUMA kata nekat yang pantas disematkan pada Ubeidilah Badrun. Nekat tidak main-main. Nekat tingkat tinggi. Tentu ia sudah berhitung. Tidak asal nekat. Sebab yang disasar ini perkara yang menyangkut anak orang nomor satu di negeri ini. Bukan seorang, tapi dua orang sekaligus diborong dilaporkannya. Gibran Rakabuming Raka, yang Walikota Surakarta. Dan sang adik Kaesang Pangarep. Dua anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu dilaporkan ke KPK. Ubeidilah menduga ada sejumlah kejanggalan arus dana yang masuk ke perusahaan yang dikelola putra Jokowi. Dugaan itu lalu diujinya dengan pelaporan ke KPK. Ubeidilah tentu punya perhitungannya sendiri saat mengungkap hal super sensitif itu. Istana pastilah serasa disambar petir. KPK pun dibuat salah tingkah. Maju kena, mundur pun kena. Pilihan sulit. KPK di posisi tidak nyaman. Laporan itu wajib direspons, itu seharusnya. Tidak merespons maka seolah ada disrkiminasi hukum di sana. Tapi publik sudah menaruh pesimis, mustahil KPK berani memasuki wilayah \"seram\" itu. Laporan Ubeidilah disampaikan dan diterima KPK, Senin, 10 Januari 2022. Maka, semua berpulang pada kerja KPK menindaklanjuti laporan itu. \"Bukti-bukti sudah kami berikan ke KPK, tentu saja sebagai bukti permulaan ya. Karena nanti bukti utamanya kan KPK yang mengungkap,\" ucap Ubeidilah. Bola panas di tangan KPK. Diteruskan atau dibuat mandek, itu soal lain. Jika saja publik pesimis laporan itu tidak akan diteruskan, itu hal wajar. Contoh sudah nyata ada. Kasus Ahok jadi contoh. Kasusnya dibuat tidur, tidak bergerak. Karenanya, Adhie M. Massardi dari Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) perlu menyodoknya kembali, agar KPK berani menyelesaikan kasus Ahok yang mandek itu. Ubeidilah Badrun tidak berpikir atas statusnya sebagai dosen Fisip Universitas Negeri Jakarta (UNJ), yang rawan dipermasalahkan. Prediksi filsuf Rocky Gerung, sedikitnya ia akan dipecat. Hal ini pun mestinya sudah dipikirkannya. Sekali lagi, kenekatan yang dimainkan Ubeidilah, yang aktivis \'98, itu pastilah penuh perhitungan. Meski nalar sehat sulit mengonotasikan keberanian macam apa yang dimainkan. Dari pikirannya muncul kesimpulan, darimana Kaesang Pangarep, yang baru saja kerja, tapi bisa dapat pinjaman uang dari perusahaan ventura sampai Rp 90 miliar lebih. Uang dengan nilai fantastis itu untuk memborong saham. Ubeidilah Badrun memberikan dokumen penyerta, tetapi itu tetap perlu diuji. Langkah Ubeidilah, ini tidak bisa diterima Immanuel Ebenezer, ketua Joko Mania (Joman). Immanuel Ebenezer bisa disebut pendukung Jokowi paling militan, melaporkan balik Ubeidilah ke Polda Metro Jaya. Ubeidillah dianggap menyebar fitnah. Katanya, \"Kalau hanya mencari popularitas atas dasar laporan hoax saja, tapi tak mau tanggung jawab ya repot. Dia harus berani pikul beban itu.\" Gak ngerti apa yang dimaksudnya dengan \"tidak mau bertanggung Jawab\" dan \"pikul beban\" itu. Tapi yang pasti laporan baliknya pada polisi, itu pastilah langkah mengaburkan substansi atas laporan Ubeidilah ke KPK. Apa urusannya dengan Immanuel Ebenezer ini. Mestinya biarkan semua berproses. Ubeidilah mesti bertanggung jawab atas \"nyanyian\" pencucian uang yang dilakukan dua bersaudara putra Jokowi itu. Ikut campurnya Immanuel itu offside. Gibran saja, pihak yang \"dituduh\", itu bersikap tenang-tenang saja. Katanya santai khas Gibran, \"Aku salah po ra (Saya salah apa tidak?). Salah yo detik ini ditangkap wae ra popo (Jika salah saat ini ya ditangkap saja tidak apa-apa). Penak tho? (Enak kan?).\" Karenanya, sikap Immanuel mempolisikan Ubeidilah, itu berlebihan. Wong yang bersangkutan saja tidak merasa terusik. Tapi tidak dengannya yang seolah muncul tidak saja sebagai pembela Jokowi, tapi juga keluarga Jokowi. Immanuel mestinya mendesak KPK untuk secepatnya memproses laporan Ubeidilah Badrun. Itu jika ia yakin bahwa apa yang dituduhkan pada dua anak Jokowi itu tidak benar. Itu baru langkah tepat. Biarkan semuanya berproses. Membuktikan benar tidaknya memang tugas KPK. Masalahnya ada pada penyikapan untuk diungkap. Jika temuannya itu tidak benar, maka tuduhan pada dua pangeran putra Presiden Jokowi itu gugur dengan sendirinya. Sedang Ubeidilah Badrun mestilah siap dengan konsekuensi yang dibuat. (*)
Lanjut Usut Denny Siregar
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan PELIMPAHAN kasus Denny Siregar dari Polda Jawa Barat ke Polda Metro Jaya memberi harapan untuk lanjutan proses penanganan kasus pelanggaran UU ITE. Dasar pelimpahan adalah karena \"locus delicti\" cuitan atau postingan akun facebook Denny tanggal 27 Juni 2020 berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Pelapornya sendiri adalah Forum Mujahid Tasikmalaya. Laporan berkenaan dengan tulisan panjang Denny Siregar yang berjudul \"Adek2ku Calon Teroris yg Abang Sayang\" disertai dengan foto santri-santri cilik Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Ilmi Tasikmalaya. Pihak Polda Metro Jaya berjanji akan menindaklanjuti secara profesional \"Kami akan menangani secara profesional. Sekarang masih dilakukan pendalaman oleh Penyidik\". Rupanya cukup lama kasus ini mengendap dan Denny Siregar pun masih terus gencar berkoar-koar merepresentasi karakter buzzer dengan mengecilkan arti laporan kasusnya. Apalagi proses pemeriksaan kasus ini ternyata merayap bahkan tiarap tidak bergerak. Tidak jelas sudah berapa saksi yang telah diminta keterangan apakah saksi ahli atau saksi fakta. Jika proses berlanjut dan Denny sendiri diperiksa, maka ini artinya ada \"political will\" yang berubah. Faktor kemungkinannya dapat beragam apakah kebijakan Kapolri baru yang lebih tegas, keseimbangan tindakan antara \"Islam\" dan \"buzzer istana\", atau ada konfigurasi baru dalam pertarungan \"inner circle\". Apapun itu, penanganan terhadap Denny Siregar dan sebelumnya, Hutahaean akan menjadi indikator penting. Apalagi jika Abu Janda atau Ade Armando ternyata ikut juga \"dilibas\". Polisi membangun citra baru. Meredam pandangan buruk dari rakyat yaitu ketidakadilan, mempermainkan hukum, dan aparat negara yang bergeser menjadi aparat Pemerintah atau bahkan, aparat Presiden. Meringkus Denny Siregar dalam kasus \"Santri Calon Teroris\" ini sangat mudah, yang sulit adalah Denny untuk sembunyi dan mengelak. Termasuk beralasan bahwa foto santri hanya sebagai ilustrasi. Penyidik tentu tidak bodoh. Rumusan delik akan terpenuhi dengan sempurna. Denny masih mampukah bergaya ketika esok sudah berbaju oranye atau duduk sebagai pesakitan? Sadarkah para penikmat kekuasaan itu bahwa dunia ini berputar? Kesombongan dipastikan berbalas kehinaan. (*)
Polda Jatim Tetapkan Penendang Sesajen di Semeru Sebagai Tersangka
Surabaya, FNN - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur menetapkan pria berinisial HF yang merupakan pelaku penendang sesajen di Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, sebagai tersangka kasus penistaan agama.\"Status yang bersangkutan sudah sebagai tersangka,\" ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko saat merilis kasus tersebut di Surabaya, Jumat.HF ditangkap di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Kamis (13/1) malam, pukul 22.30 WIB. \"Untuk konstruksi hukumnya, pasal yang kami kenakan adalah Pasal 156 dan 158 KUHP. Untuk proses pemeriksaan dilaksanakan di Polda Jatim,” kata perwira menengah Polri tersebut.Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim Kombes Pol Totok Suharyanto menyampaikan dari keterangan awal tersangka, ponsel yang digunakan untuk merekam kejadian itu adalah miliknya sendiri.Termasuk di antaranya yang mengunggah video tersebut ke media sosial adalah dirinya sendiri. “Jadi yang digunakan menurut keterangan awal dari tersangka handphone yang bersangkutan. Kemudian dia minta bantuan teman yang di lokasi itu untuk mengambil dan mevideokan. Hasil video itu diunggah ke grup WA,” katanya.Dikonfirmasi soal motif tersangka melakukan penendangan tersebut, ia menyatakan jika hal itu karena spontanitas pemahaman keyakinan tersangka.\"Sementara karena spontanitas karena pemahaman keyakinan saja. Barang bukti yang (disita) pertama saja yang di lokasi hasil olah TKP. Yang kedua rekaman video dan ponselnya. Tersangka yang lain nanti akan menyusul,\" tutur dia. Terpisah, tersangka HF menyatakan permintaan maafnya pada masyarakat Indonesia, namun ia tak menjelaskan motif tindakannya.\"Seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, kiranya apa yang kami lakukan dalam video itu dapat menyinggung perasaan saudara, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya,\" kata dia.Sebelumnya, viral video seorang memakai rompi hitam memaki pemakaian sesajen di kawasan Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang. Dalam video tersebut, ia membuang sesajen di depannya, bahkan ada yang ditendang.DPD Prajaniti Hindu Indonesia Jawa Timur juga melaporkan pria yang menendang sesajen di lokasi bencana Gunung Semeru ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim, pada Senin (10/1). (sws)
Jokowi di Bawah Lima Tekanan Berat
By Asyari Usman, Jurnalis Senior FNN dan Pengamat Sosial-Politik. PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) saat ini berada pada posisi yang sangat rentan. Beliau sedang menghadapi lima (5) tekanan berat. Sekaligus. Kelima tekanan serius ini akan mempengaruhi cengkeraman kekuasaan Jokowi. Bisa pula berbahaya kalau orang yang menjadi presiden pada 2024 bukan figur yang dia idamkan. Dan mimpi Jokowi tentang 2024 sangat mungkin buyar. Semua skenario politik yang sedang direncanakannya mulai terganggu. Dan sangat mungkin kelima tekanan itu akan menjadi “natural disaster” (bencana alam)-nya kekuasaan Jokowi. Tekanan pertama adalah soal dua putra Jokowi, yaitu Gibran Rakabuming Raka (walikota Solo) dan Kaesang Pangarep, yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelapor, Ubeidillah Badrun (dosen UNJ), meminta agar KPK menyelidiki dugaan “money laundering” (pencucian uang) dan KKN antara kedua terlapor dengan perusahaan yang terlibat pembakaran hutan, PT BMH, yang induknya adalah PT SM. PT BMH digugat oleh Kementerian Lingkungan Hidup agar membayar ganti rugi sebesar Rp7.9 triliun. Namun yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA) hanya Rp78.5 miliar. Setelah itu, ada aliran dana yang patut diduga bermasalah dari BMH atau SM ke perusahaan milik anak-anak Jokowi. Laporan ini akan membuat Jokowi gerah. Pastilah. Walaupun, menurut banyak orang, KPK kemungkinan besar akan menjelaskan “berbagai alasan” untuk tidak melanjutkan laporan yang menyeret kedua anak Presiden itu. Tetapi, tekanan psikologis laporan ke KPK ini akan memperbesar beban pikiran Jokowi. Sebab, Jokowi juga menghadapi tekanan kedua. Yaitu, tekanan politik dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Mega mengisyaratkan bahwa beliau tidak akan membiarkan Ganjar Pranowo maju sebagai capres seperti diinginkan Jokowi. Sebelum ini, Bu Mega tegas menolak upaya Jokowi untuk menjabat tiga periode atau memperpanjang jabatan sampai 2027 tanpa pemilu. Bu Mega juga mengecam sejumlah pejabat yang menangguk di air keruh pandemi Covid-19. Ini tampaknya terkait dengan bisnis PCR yang diperkirakan menghasilkan laba super besar untuk beberapa pejabat tinggi. Dua menteri Jokowi diduga terlibat. Tekanan ketiga adalah gugatan terhadap “presidential threshold” (PT) 20% yang dilancarkan oleh berbagai tokoh bangsa. Para penggugat menuntut supaya PT-20% dihapuskan. Kalau dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi nol persen, berarti keinginan “paksa” Jokowi agar Ganjar Pranowo (GP) menjadi presiden bisa gagal. Jokowi sangat berkepentingan Ganjar menjadi presiden untuk melanjutkan kebijakan dia selama ini dan sekaligus menjaga karir Gibran serta Bobby Nasution. Ada lagi tekanan keempat. Yaitu, gambaran tentang nasib buruk berbagai proyek megalomania yang ingin direalisasikan Jokowi. Termasuk, dan terutama, proyek pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Penajam Paser, Kalimantan Timur. Sangat besar kemungkinan proyek ini akan dihapuskan oleh presiden yang bukan Ganjar Pranowo. Kalau ini terjadi, Jokowi akan merasa dipermalukan. Akhirnya, tekanan kelima. Yaitu, desakan publik agar kasus pembantaian KM-50 diusut tuntas. Desakan ini sangat mungkin menjadi kenyataan setelah Jokowi tidak lagi duduk sebagai presiden dan penggantinya bukan Ganjar. Pembunuhan semena-mena terhadap 6 (enam) pengawal Habib Rizieq yang sejauh ini tidak ditangani dengan serius oleh penegak hukum, bisa jadi akan diinvestigasi ulang. Ini bisa membuat stress Jokowi. Sebab, penyelidikan ulang bisa menjalar bebas ke mana-mana. Termasuk bisa menyerempet para mantan kelas tinggi, nantinya. Itulah lima tekanan berat yang dihadapi Presiden Jokowi saat ini. Tekanan dari Bu Mega adalah yang terberat bagi Jokowi. Sebab, manuver Bu Mega akan membuat semua jalan buntu. Tidak hanya buntu, boikot dari Bu Mega bisa pula mencelakakan Jokowi setelah dia tidak lagi duduk sebagai presiden.[]
Kejati Kalbar Panggil Lima Saksi Dugaan Korupsi Penerimaan Pajak BPD
Pontianak, FNN - Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat memanggil lima orang saksi terkait dugaan korupsi penerimaan pajak pada Unit Instalasi Pendapatan Daerah Balai Karangan pada Badan Pendapatan Daerah (BPD) Provinsi Kalbar.\"Hari ini Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalbar memanggil lima orang saksi, namun hanya satu saksi yang memenuhi panggilan yaitu Kepala PT Jasa Raharja Cabang Kalbar (Persero),\" kata Kepala Kejati Kalbar, Masyhudi dalam keterangan tertulisnya di Pontianak, Kamis malam.Dia menjelaskan, saksi diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi atas penyalahgunaan penerimaan pajak pada UIPPD Balai Karangan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 atas Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang tidak terkutip dan atas pajak kendaraan bermotor, denda dan tunggakan yang tidak disetorkan ke kas daerah.\"Dalam tahap penyelidikan telah ditemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh aparatur negara dan ditemukan potensi kerugian negara sebesar Rp1,5 miliar,\" ungkapnya.Dia menambahkan, selanjutnya terhadap perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan.Masyhudi menambahkan, Kejati Kalbar sepanjang tahun 2021 telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp10,9 miliar dari kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) yang ditanganinya.\"Sebanyak Rp10,9 miliar keuangan negara yang berhasil diselamatkan itu, dari total 58 tipikor yang kami tangani, yakni sebanyak 25 kasus ditangani oleh Kejati Kalbar, dan sebanyak 33 perkara ditangani oleh Kejari,\" katanya.Masyhudi menambahkan, dalam penanganan kasus tipikor pihaknya tidak main-main, dan siapapun yang terlibat akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.\"Kami akan memberikan tuntutan yang maksimal bagi pelaku atau para tipikor sesuai dengan tingkat kesalahannya dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga bisa memberikan efek jera,\" katanya. (sws)
KPK Amankan Rp1,4 Miliar dari OTT Bupati Penajam Paser Utara
Jakarta, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang sekitar Rp1,4 miliar dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas\'ud (AGM) dan kawan-kawan.\"Seluruh pihak yang diamankan beserta barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1 miliar dan rekening bank dengan saldo Rp447juta serta sejumlah barang belanjaan dibawa ke Gedung Merah Putih (KPK) untuk dilakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan,\" kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan kronologi tangkap tangan Abdul Gafur dan kawan-kawan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.Dalam OTT, tim KPK telah menangkap 11 orang pada hari Rabu (12/1) sekitar pukul 19.00 WIB di wilayah DKI Jakarta dan Kalimantan Timur, yaitu Abdul Gafur, Nis Puhadi alias Ipuh (NP) dan Asdar (AD) selaku orang kepercayaan Abdul Gafur, Nur Afifah Balqis (NAB) dari pihak swasta/Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan, Plt. Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara Mulyadi (MI).Selanjutnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro (EH), Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Jusman (JM), Welly (WI) yang merupakan istri Mulyadi, Achmad Zuhdi alias Yudi (AZ) dari pihak swasta serta Supriadi alias Usup (SP), dan Rizky (RK) selaku orang kepercayaan Abdul Gafur.Alex menjelaskan bahwa pada hari Rabu (12/1) KPK mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan dugaan penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diduga telah ada kesepakatan sebelumnya dan diberikan oleh para rekanan yang mengerjakan proyek serta perizinan usaha di Kabupaten Penajam Paser Utara.Tim KPK selanjutnya bergerak dan berpencar ke beberapa lokasi untuk menindaklanjuti informasi tersebut, di antaranya yang berada di Jakarta dan Kalimantan Timur.\"Sebelumnya pada hari Selasa (11/1) di salah satu kafe Kota Balikpapan dan di daerah sekitar Pelabuhan Semayang Balikpapan diduga atas perintah AGM melalui NP sebagai salah satu orang kepercayaannya melakukan pengumpulan sejumlah uang dari beberapa kontraktor melalui MI, JM, dan staf di Dinas PUPR Kabupaten Penajam Paser Utara,\" ungkap Alex.Adapun uang dalam bentuk tunai yang terkumpul sejumlah sekitar Rp950 juta. Setelah uang terkumpul, Nis Puhadi kemudian melaporkan kepada Abdul Gafur bahwa uang siap untuk diserahkan kepada Abdul Gafur.Abdul Gafur, kata Alex, lalu memerintahkan Nis Puhadi agar uang dengan jumlah Rp950 juta di dibawa ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, Nis Puhadi dijemput Rizky dan mendatangi rumah kediaman Abdul Gafur di Jakarta Barat untuk menyerahkan uang yang dibawanya tersebut.\"Tidak lama kemudian, AGM mengajak NP dan NAB untuk bersama-sama mengikuti agenda AGM di Jakarta. Setelah itu mereka pergi ke salah satu mal di Jakarta Selatan dengan membawa uang sejumlah Rp950 juta,\" katanya.Atas perintah Abdul Gafur, Nur Afifah lantas menambahkan uang sejumlah Rp50 juta dari uang ada yang ada di rekening bank miliknya sehingga uang terkumpul sejumlah Rp1 miliar dan dimasukkan ke dalam tas koper yang sudah disiapkan Nur Afifah.Ketika AGM, NP, dan NAB berjalan keluar dari lobi mal, tim KPK seketika itu langsung mengamankan AGM, NP, dan NAB dan pihak lainnya beserta uang tunai sejumlah Rp1 miliar.Bersamaan dengan itu, lanjut Alex, tim KPK juga turut mengamankan beberapa pihak di Jakarta, yaitu MI, WL, dan AZ. Sementara itu, tim KPK yang berada di Kalimantan Timur mengamankan SP, AD, JM, dan EH.Selain itu, tim KPK juga menemukan uang yang tersimpan dalam rekening bank milik Nur Afifah sejumlah Rp447 juta yang diduga milik Abdul Gafur yang diterima dari para rekanan.KPK total menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada tahun 2021—2022.Sebagai penerima, yaitu Abdul Gafur Mas\'ud, Mulyadi, Edi Hasmoro, Jusman, dan Nur Afifah Balqis, sedangkan sebagai pemberi adalah Achmad Zuhdi alias Yudi. (sws)
POPULER
