OPINI

BMKG Prakirakan Hujan Guyur Sebagian Wilayah Indonesia

Jakarta, FNN - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan situasi cuaca secara umum di Indonesia mengalami hujan dengan intensitas beragam pada Kamis.Dilansir dari laman www.bmkg.go.id, situasi hujan di sebagian wilayah disebabkan adanya siklon tropis Tiffany di bagian Utara Australia dengan kecepatan angin maksimal 40 knot bergerak ke arah barat. Sistem ini diprakirakan mengalami penurunan intensitas dalam 24 jam ke depan.Sebagai dampaknya wilayah Jambi dan Palembang berkabut dan Sumatera bagian Selatan diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sementara Sumatera bagian utara diprakirakan cerah berawan.Beralih ke wilayah Kalimantan secara umum diprakirakan terjadi hujan khususnya di wilayah Pontianak, Tanjung Selor. Samarinda diperkirakan terjadi hujan disertai dengan petir.Situasi cuaca di wilayah Jawa umumnya diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang hampir di seluruh wilayah. Masyarakat di Yogyakarta perlu mewaspadai adanya potensi hujan yang disertai dengan petir.Kondisi cuaca di Sulawesi juga diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Wilayah Palu diperkirakan hujan disertai petir.Selanjutnya wilayah Bali dan Nusa Tenggara diprakirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan khususnya pada wilayah Denpasar tapi perlu diwaspadai potensi hujan yang dapat disertai dengan petir.Wilayah Indonesia Timur diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Ternate dan Ambon sedangkan pada wilayah Manokwari dan Jayapura diperkirakan hujan deras. (mth)   

Mulai Ngelindur Ingin Sampai 2027

Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan ADALAH Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menyatakan keinginan agar Presiden diperpanjang masa jabatan hingga tahun 2027. Alasannya di samping dapat membenahi dampak pandemi juga menyiapkan perpindahan ibukota negara. Konon itu merupakan aspirasi para pengusaha dan membaca hasil survey.  Ungkapan Menteri Bahlil ini tidak jelas apakah inisiatif sendiri atau pesanan dari ruang istana. Pertanyaan muncul mengingat Presiden tidak membantah atau mengomentari \"aspirasi\" ini. Sejak awal sebenarnya sudah terasa adanya keinginan perpanjangan ini. Ketika pandemi melandai isu perpanjangan itu reda hingga tiba-tiba kini Bahlil Lahadalia berujar tentang perpanjangan hingga 2027 tersebut.  Bagi rakyat Indonesia keinginan untuk perpanjangan masa jabatan Presiden hingga 2027 itu adalah \"ngelindur\" karena : Pertama, melanggar UUD 1945 yang membatasi masa jabatan Presiden hanya dua periode saja. Pelanggaran antara tiga periode dengan memperpanjang tiga tahun sama saja. Rakyat dapat mendesak Sidang Istimewa MPR atas dasar pelanggaran Konstitusi.  Kedua, Presiden yang gagal atau tidak mampu tetapi masih mencoba untuk memperpanjang masa jabatan sama saja dengan bunuh diri. Kebodohan pemimpin bangsa yang dipertontonkan secara terang-terangan. Bagai orang yang sempoyongan bangun dari tidurnya lalu mengoceh \"aku ingin jadi raja lagi\".  Ketiga, menipu rakyat dengan alasan yang dibuat-buat. Alasan pindah ibukota negara, trend survey, aspirasi pengusaha atau alasan lainnya hanya tipu-tipu rakyat saja. Kepentingan pribadi dan oligarkhi dibahasakan sebagai aspirasi atau program penting. Bullshit, omong kosong.  Bahlil tentu bukan bodoh atau bahlul dalam melempar isu, mesti ada nuansa atau kecenderungan yang menjadi misi dan tendensi. Bahlil adalah Menteri Jokowi. Dua status yang melekat atas lemparan isu ini yaitu pendompleng atau penjilat. Pendompleng karena jika Presiden tambah tiga tahun, maka Menteri juga ikut. Penjilat lebih mudah lagi untuk difahami.  Kini dengan adanya semangat untuk memperpanjang masa jabatan, maka rakyat berhak pula bersemangat untuk memperpendek masa jabatan. Sebelum 2024 Presiden sudah mundur. Jika memperpanjang artinya melanggar Konstitusi akan tetapi jika memperpendek maka itu sangat Konstitusional. Pasal 7A, 7B dan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 telah mengaturnya.  (*)

Circle of Time

Oleh Ridwan Saidi, Budayawan RAGAM hias dengan materi kayu jati seperti foto di atas yang saya temukan di Condet, Jakarta Timur, adalah  circle of time atau putaran waktu. Sesuai putaran waktu, semua bergerak ciclis balik ke titik semula. Ketika posisi politik Presiden Suharto melemah,13 orang menterinya menyatakan mundur dari kabimet kecuali beberapa, antara lain Fuad Bawazier dan Subijakto Tjakrawardaya. Orang tambah kaget ketika Ketua DPR Harmoko, yang memprakarsai pencapresan Pak Harto pada SU MPR Maret 1998, bersama Wakil-wakil Ketua DPR, menéken pernyataan minta Pak Harto mundur. Usaha Pak Harto bikin Dewan Reformasi gagal karena Nurcholish Madjid yang dicalonkan jadi Ketua menolak. Presiden Jokowi memutuskan stop ekspor batubara dari 1/1 sampai 31/1 2022. Menko Luhut minta sampai 10/1 saja dan 11/1/2022 ekspor lagi. Lalu Mentri ESDM merespons Luhut, ekspor batubara stop sampai 31/1/2022. Debat ini mestinya tidak berlangsung di ruang  publik. Karena publik mengalami kesulitan bertepuk tangan, untuk yang mana? Ibu Mega Ketua Umum PDIP mengkritik DPR yang banyak meloloskan RUU yang tak sesuai UUD. Ibu juga mengkritik orang-orang yang ambil keuntungan dari proyek ini itu. Tak jelas ke mana arah kritik. Tak apa-apa, ini musim kritik dan berbeda, yang mirip melawan. Usai Mega, tampil Ketua Umum Nasdem Surya Paloh kecam power game berbasis money.  Power is money. But time is not money anymore. Makanya banyak orang kalau janji semaunya. Sebagai old timer saya tak tahu ada money power. Kami hanya tahu politik itu profesi. Kami harus profesional dalam menjalankan fungsi. Para pendukung Bung Karno mulanya membuat Barisan Sukarno, tapi perlawanan Orde Baru gigih, Barisan Sukarno memudar, tapi tak ada Sukarnois yang ikut hajar Bung Karno. Ini bukan manifestasi pejah gesang nderek Bung Karno. Ini moral politik. Old timers bilang politieke fatsoen. Suatu hari eks Ketua PWI Machbub Djunaidi bilang ke saya, Wan lu bolé kata-kataiin gué, gué ga marah, tapi jangan lu kata-katain Bung Karno.  Gaduh politik sundut kemelut ekonomi,  kemelut ekonomi sundut gaduh politik. Vice versa, bahasa Betawinya priyuk. Baru saja muncul kabar Presiden Jokowi berniat jual dua kapal perang RI. No comment. Berita seperti ini sudah berkomentar sendiri. Dan biarlah berita itu jadi penutup CABE kali ini.  (*)

Telkomsel Ajak Pelanggan Segera Beralih ke Jaringan 4G

Surabaya, FNN - Operator telekomunikasi PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mengajak para pelanggannya yang masih menggunakan jaringan generasi ketiga atau 3G untuk segera beralih memanfaatkan jaringan 4G agar mendapatkan layanan yang lebih maksimal.Vice President Network Service Management Telkomsel Area Jawa Bali Juanita Erawati dalam keterangannya di Surabaya, Rabu, menjelaskan dengan menggunakan jaringan 4G, pelanggan lebih banyak mendapat keuntungan dari sisi kualitas jaringan dan kejernihan suara saat bertelepon.\"Apalagi jika melakukan panggilan video call dengan kolega maupun keluarga, tidak terjadi buffering meski berada di lokasi terpencil,\" katanya.Menurut Juanita, era transformasi digital sulit dihindari oleh siapa saja. Segala sendi kehidupan berjalan begitu cepat dan hal ini tidak lepas dengan dukungan teknologi komunikasi yang saat ini berada di era jaringan 4G. Bahkan mulai merambah teknologi jaringan 5G yang sudah dilakukan Telkomsel.  Ia menambahkan pada era transformasi digital yang bergulir saat ini, kualitas jaringan adalah kunci bagi seluruh mitra bisnis. Telkomsel melakukan akselerasi dalam pengembangan bisnis dan meningkatkan efisiensi dalam proses operasional bisnis.\"Sehingga terkait hal ini, kami akan terus berupaya menyediakan jaringan terbaik guna mendukung digital connectivity dengan kualitas yang optimal serta memberikan pelayanan yang maksimal bagi pelanggan,\" ujarnya.Sehubungan dengan komitmen itu, Telkomsel telah melakukan peningkatan teknologi jaringan secara bertahap sejak Februari 2021 dan diperkirakan selesai hingga April 2022.Juanita memastikan bahwa Telkomsel mengalihkan teknologi 3G yang saat ini sedang diimplementasikan di beberapa lokasi dengan pemanfaatan teknologi 4G LTE secara menyeluruh dalam penyelenggaraan jaringan bergerak selular.\"Dengan optimalisasi jaringan, kami dapat menghadirkan kualitas jaringan broadband yang lebih cepat dan andal dalam rangka mendukung aktivitas dan transformasi digital operasional bisnis,\" tambahnya. Juanita mengatakan selama ini jumlah pelanggan Telkomsel Area Jawa Bali yang masih mengandalkan jaringan 3G pada kisaran 16 persen dan lebih banyak berada di wilayah Jember, Jawa Timur.Seiring dengan optimalisasi jaringan, Telkomsel secara masif telah mengedukasi sekaligus mengajak pelanggan 3G untuk segera pindah ke jaringan 4G.Untuk peningkatan teknologi jaringan, Juanita mengatakan saat ini sudah mencapai 99,5 persen dengan 15.013 titik lokasi. Pelanggan 3G yang sudah bermigrasi ke 4G mencapai 70 persen.\"Target kami seluruh pelanggan 3G bisa migrasi ke 4G seluruhnya pada akhir tahun 2022,\" tambahnya.Sementara cakupan area jaringan 4G Telkomsel Area Jawa Bali hingga saat ini mencapai 98.80 persen dengan didukung sebanyak 14.935 BTS.Sebagai operator paling Indonesia, tambah Juanita, pelanggan 3G mau tidak mau harus segera beradaptasi dengan teknologi yang jauh lebih baik. Selain itu, suatu saat nanti teknologi 3G sudah ditinggalkan operator atau tidak digunakan lagi.\"Sebenarnya bagi pelanggan 3G tidak sulit beralih ke teknologi 4G. Yang penting ponselnya harus ponsel 4G dan Telkomsel juga membantu menyediakan ponsel 4G bekerja sama dengan produsen ponsel dengan harga terjangkau,\" ujarnya. (mth) 

Ketua DPD Sebut Akan Kawal Pengisian Kepemimpinan Daerah

Jakarta, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan bahwa pihaknya akan mengawal segala pengisian kepemimpinan daerah, termasuk Papua, setelah Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal meninggal dunia pada 21 Mei 2021.\"Saya pikir pengisian jabatan publik yang lowong tidak boleh terlalu lama karena pemerintah pusat dan daerah mempunyai sejumlah agenda besar sehingga membutuhkan posisi seorang wakil gubernur yang bisa membantu mendistribusikan pekerjaan-pekerjaan,\" kata LaNyalla dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.Pernyataan tersebut dia sampaikan ketika bertemu dengan tokoh Papua Kenius Kogoya di kediaman Ketua DPD RI, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu.Dalam pertemuan tersebut, Kenius Kogoya menyampaikan dinamika politik daerah Papua, terutama yang terkait dengan pengisian jabatan Wakil Gubernur setelah Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal meninggal dunia.Kenius mengatakan bahwa nama dirinya termasuk menjadi salah satu calon dari enam calon yang diusung oleh Partai Golkar Provinsi Papua.\"Sampai saat ini belum ada perkembangan signifikan terkait dengan pengisian jabatan wagub yang lowong. Saya berharap DPD RI ikut mendorong hal ini agar prosesnya cepat,\" ucap Kenius.Selain menyampaikan perihal dinamika politik, Kenius juga membahas harapannya terkait dengan anak-anak Papua yang sudah membuat bangga daerah dan Indonesia mendapat penghormatan yang layak.\"Kami berharap pemerintah memberi penghormatan dan kepercayaan kepada anak-anak Papua untuk membangun daerahnya sendiri. Karena kami sudah membuktikan bahwa kami mampu mengharumkan nama Indonesia salah satunya lewat acara PON XX lalu,\" katanya.Kenius yang juga merupakan Sekretaris Umum KONI Papua menjelaskan bahwa sebelum PON XX berlangsung, banyak pihak yang pesimis dengan kemampuan Papua menggelar perhelatan besar itu.Akan tetapi, pada akhirnya seluruh bangsa Indonesia bahkan dunia angkat topi dengan acara yang meraih kesuksesan besar.\"Awalnya banyak komentar negatif terkait PON Papua. Banyak yang bilang tidak akan sukses, ada yang bilang juga pasti menjadi klaster penyebaran virus corona, ternyata itu semua tidak benar,\" ucapnya.Kenius menegaskan bahwa anak-anak Papua membuktikan rasa tanggung jawab mereka yang tinggi dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan.\"Acara PON yang merupakan konsumsi internasional berjalan baik. Bahkan, isu-isu adanya konflik dan penyerangan dari kelompok bersenjata juga nihil. Itu bukti bahwa anak Papua bisa,\" ucapnya. (mth)

BRIN: Satelit LAPAN-A1 Masih Berfungsi Setelah Mengudara 15 Tahun

Jakarta, FNN - Pelaksana tugas Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Erna Sri Adiningsih mengatakan satelit LAPAN-Tubsat/LAPAN-A1 masih berfungsi meski telah mengudara selama 15 tahun.\"Saat ini satelit LAPAN-Tubsat/LAPAN-A1 masih berfungsi secara terbatas karena usia yang sudah menua,\" kata Erna saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.Meski satelit LAPAN-A1 sudah berumur 15 tahun tepatnya pada 10 Januari 2022, namun sistem bus satelit masih baik, dan kamera resolusi rendah masih berfungsi. Erna menuturkan satelit tersebut masih digunakan untuk melakukan riset dan eksperimen pengendalian satelit berorbit rendah atau satelit LEO (Low Earth Orbit) dan juga riset komponen satelit oleh periset di Pusat Teknologi Satelit.Tepat pada 10 Januari 2007 satelit LAPAN-A1/LAPAN-Tubsat diluncurkan menggunakan Roket PSLV C-07 di Sriharikota, India.Sebagai salah satu satelit LEO tertua di dunia, LAPAN-A1 telah mengorbit selama 15 tahun dan mengitari Bumi sebanyak 81.108 kali.⠀Umur LAPAN-A1 diprediksi hanya berkisar 2-3 tahun. Namun hingga saat ini, satelit itu telah menginjak usia 15 tahun. Satelit LAPAN generasi pertama tersebut masih mengorbit dan mampu menerima sinyal dari stasiun bumi, walaupun beberapa muatan sudah tidak bekerja secara optimal.LAPAN-Tubsat/LAPAN-A1 adalah suatu satelit mikro yang dikembangkan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) bekerja sama dengan Universitas Teknik Berlin (Technische Universität Berlin; TU Berlin).Wahana tersebut dirancang berdasarkan satelit lain bernama DLR-TUBSAT, namun juga menyertakan sensor bintang yang baru.Satelit LAPAN-Tubsat yang berbentuk kotak dengan berat 57 kilogram dan dimensi 45x45x27 sentimeter itu digunakan untuk melakukan pemantauan langsung situasi di Bumi seperti kebakaran hutan, gunung berapi, banjir, menyimpan dan meneruskan pesan komunikasi di wilayah Indonesia, serta untuk misi komunikasi bergerak.LAPAN-A1 membawa satu kamera beresolusi tinggi dengan daya pisah 5 meter dan lebar sapuan 3,5 kilometer di permukaan Bumi pada ketinggian orbit 630 kilometer serta satu kamera resolusi rendah berdaya pisah 200 meter dan lebar sapuan 81 kilometer.Sebagai satelit pengamatan, satelit LAPAN-A1 dapat digunakan untuk melakukan pemantauan langsung kebakaran hutan, gunung meletus, tanah longsor dan kecelakaan kapal maupun pesawat.Tapi pengamatan banjir akan sulit dilakukan karena kamera tidak bisa menembus awan tebal yang biasanya menyertai kejadian banjir. (mth)   

Tebak-tebak Siapa Pembawa Keuntungan Materi ala Megawati

Apakah Budi Gunadi Sadikit termasuk “benalu” seperti yang disebut oleh Megawati dan Hasto, selain Erick dan Luhut, tersebut? Plus jaringan bisnis mereka seperti kelompok Oligarki? Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN DALAM pidatonya di puncak perayaan HUT PDIP ke-49, Senin (10/1/2022), Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP PDIP, menyesalkan adanya sejumlah kelompok yang memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk mencari keuntungan materi. Namun, sayangnya ia tak menjelaskan secara detail ihwal kelompok tersebut. “Di luar hal itu, ada juga suatu kelompok kepentingan yang bertindak bagaikan benalu yang menginduk pada inangnya,” ungkap Megawati. “Atas nama pandemi mereka masih saja mencari keuntungan materi,\" kata Megawati, mengutip KOMPAS TV, Senin (10/1/2022 | 12:16 WIB). Pernyataan serupa juga disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto kemudian menyindir harga PCR yang sampai membuat Presiden Joko Widodo turun tangan. Menurutnya, apa yang disampaikan Presiden ke-5 itu sebenarnya sebagai kritik autokritik sebagai bangsa. “Termasuk bagi PDIP sendiri. Dan, kita lihat mengapa untuk menurunkan biaya PCR itu harus presiden yang turun tangan. Setelah presiden turun tangan baru itu turun,\" kata Hasto dalam kesempatan yang sama. Hasto mengatakan, ungkapan Megawati bukan hanya pada pemerintahan, tapi juga untuk internal partai. Sekaligus mengingatkan kita untuk tidak mengambil keuntungan di masa pandemi. \"Kenapa kemudian ada berbagai persoalan terkait, ini sebagai autokritik, ini terkait dengan bansos sehingga di tengah pandemi ini yang disampaikan Bu Mega tadi kritik autokritik bagi bangsa,” ujar Hasto. Tapi, juga termasuk bagi kader PDIP, sehingga di tengah pandemi ini yang kita kedepankan semua bukan kemudian menggunakan pandemi ini untuk kepentingan kelompok atau orang per orang kepentingan memperkaya diri. “Tetapi murni hasrat kemanusiaan untuk menyatu dengan rakyat itu,\" kata Hasto lagi. Sehingga Megawati tadi menyampaikan dalam kondisi krisis termasuk yang maha hebat sekalipun kuncinya adalah persatuan dengan rakyatnya. Tapi. kuncinya juga bagaimana pemimpin ini kokoh dalam prinsip. “Bagaimana pemimpin ini memberikan arah. Bagaimana pemimpin ini terus memberikan kepemimpinan yang solutif,\" lanjut Hasto. Megawati menilai bahwa kinerja pemerintahan Presiden Jokowi sudah amat maksimal dalam menangani pandemi Covid-19. \"Kalau saya lihat Pak Jokowi sampai ke daerah-daerah ketemu masyarakat. Saya itu dua tahun enggak pernah ke luar dari rumah ini, karena dijaga anak-anak saya. Hanya boleh Zoom,\" katanya. Selain itu, kata dia, dunia internasional pun sudah mengakui, Pemerintah Indonesia ini cakap dalam menangani pandemi Covid-19. Megawati memuji langkah Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin. “Presiden Jokowi dan Wapres Ma\'ruf Amin, mampu mengatasai cobaan yang begitu berat. Sinergi dan konesivitas terus membangun. Dunia juga mengakui keberhasilan pemerintah menanggulangi Covid-19,\" lanjutnya. Siapa Mereka Wakil Ketua F-PDIP DPR RI Hendrawan Supratikno menyebut, sosok benalu yang dimaksud Megawati dan Hasto ini yaitu penguasa dan pengusaha atau meminjam istilah Rizal Ramli: \"Peng-Peng\". “Kelompok yang tega mengkonversi penderitaan sebagai lahan perburuan rente. Siapa saja yang memenuhi kriteria ini, bisa penguasa pengusaha, bisa pengusaha penguasa,” ungkap Hendrawan. Menurut Hendrawan. para benalu itu mengambil untung di tengah situasi pandemi Covid-19. Caranya, kata dia, dengan menggunakan praktik bisnis bernuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Dengan menggunakan praktik-praktik bisnis yang penuh nuansa KKN,” ujarnya, seperti dilansir Detik.com, Senin (10/1/2022). Hendrawan menilai pernyataan Megawati soal pihak mencari keuntungan sudah jelas. Ia menyebut Megawati memang selalu mengingatkan pada para kadernya agar melawan tindakan \'mumpungisme\' dan parasitik di tengah kondisi memprihatinkan saat ini. “Apa perlu tafsir lagi? Rasanya sudah jelas, ya. Kepemimpinan politis harus tumbuh berbarengan dengan kepemimpinan moral-etis, sebab kalau tidak, politik tidak akan mampu melahirkan transformasi peradaban,” tegasnya. Jika menyimak narasi di atas, setidaknya ada beberapa point pernyataan “memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk mencari keuntungan materi” itu. Yakni: Harga PCR, Kepemimpinan, dan Benalu. Penentuan harga tes Covid-19 dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) yang awalnya sampai Rp 2,5 juta itu diputuskan bersama di Rapat Terbatas yang dihadipi Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin. Hal itu disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir setelah namanya diseret-seret terlibat “skandal bisnis” PCR bersama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Erick menegaskan bahwa dirinya tidak mendapat keuntungan pribadi atas bisnis PCR, seperti apa yang telah digembor-gemborkan publik. Pasalnya, kebijakan tes PCR bagi pengguna transportasi tersebut merupakan keputusan Ratas yang dihadiri Presiden, Wapres, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan. Apakah Budi Gunadi Sadikit termasuk “benalu” seperti yang disebut oleh Megawati dan Hasto, selain Erick dan Luhut, tersebut? Plus jaringan bisnis mereka seperti kelompok Oligarki? Coba kita simak berapa keuntungan bisnis PCR yang diungkap oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan bersama LaporCovid-19, ICW, YLBHI, dan Lokataru pada 31 Oktober 2021. Koalisi tersebut mengungkapkan data-data berikut: (a) Seluruh rangkaian perubahan tarif pemeriksaan PCR, setidaknya lebih dari Rp 23 triliun uang yang berputar dalam bisnis tersebut; (b) Total potensi keuntungan yang didapatkan sekitar Rp 10 triliun lebih; (c) Saat ada ketentuan yang mensyaratkan penggunaan PCR untuk seluruh moda transportasi, perputaran uang dan potensi keuntungan yang didapat meningkat tajam; (d) Kondisi tersebut menunjukkan, Pemerintah gagal memberi jaminan keselamatan bagi warga. Koalisi juga menyebutkan data berikut: (a) Anggaran penanganan Covid-19 sektor kesehatan pada 2020, sebesar Rp 99,5 triliun. Namun, realisasinya hanya 63,6%; (b) Tahun 2021, anggarannya lebih besar, Rp 193,9 triliun. Namun, pada 15 Oktober, hanya terserap 53,9%; (c) Ada dua masalah menurut Koalisi: Pertama, penurunan harga PCR karena sejumlah barang yang telah dibeli, baik oleh pemerintah maupun perusahaan tersebut akan memasuki masa kadaluarsa. Pemerintah membantu penyedia jasa untuk menghabiskan reagen PCR. Sebab, kondisi tersebut pernah ditemukan ICW saat melakukan investigasi bersama Klub Jurnalis Investigasi. Kedua, ketertutupan informasi mengenai komponen biaya pembentuk harga pemeriksaan PCR. Dalam sejumlah pemberitaan, BPKP dan Kementerian Kesehatan tidak pernah menyampaikan informasi apa pun mengenai jenis komponen dan besarannya. Sejak Oktober 2020 lalu, harga reagen PCR hanya sebesar Rp 180.000. Ketika Pemerintah menetapkan harga Rp 900.000, maka komponen harga reagen PCR hanya 20 persen. Komponen harga lainnya tidak dibuka secara transparan. Dengan demikian, penurunan harga menjadi Rp 900.000 juga tidak memiliki landasan yang jelas. Begitu pula dengan penurunan harga PCR menjadi Rp 350.000 juga tidak dilandaskan keterbukaan informasi. Artinya, kebijakan yang diambil sejak Oktober 2020, mengakomodir sejumlah kepentingan kelompok tertentu. Nah, sekarang jelas kan siapa yang dimaksud Megawati dan Hasto dengan benalu dan kelompok tertentu itu? Apakah termasuk Madom Bansos? (*)

Ubedilah Badrun dan Taring Firli Bahuri

Apakah Firli berani membongkar dan menindak benalu-benalu kekuasaan yang dimaksudkan Megawati? Tanpa takut? Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Presidium KAMI HARI-hari ini pada awal 2022 adalah hari-hari menggemparkan. Ubeidilah Badrun, tokoh mahasiswa \'98, melaporkan anak-anak Presiden Joko Widodo ke KPK. Laporan itu memuat klaim data adanya \"abuse of power\" yang dilakukan anak-anak Jokowi dengan melindungi PT. SM, perusahan pembalak hutan di Sumatera Selatan, dari perkara hukumnya. Ini terkait juga dengan adanya kecurigaan asal modal anak-anak Jokowi yang terungkap di publik, ketika mereka membeli saham sebuah perusahan Frozen Food senilai Rp 92 miliar, November lalu. Uang darimana? Kegemparan awal tahun ini terkait korupsi, juga datang dari statement Megawati Soekarnoputri, ketua umum PDIP, tanggal 12/1, dalam rakernas PDIP ke 49 di Jakarta. Megawati mengatakan adanya penguasa yang merampok atau memperkaya diri diantara penderitaan rakyat di masa pandemi dan atas nama pandemi. Penguasa perampok itu benalu, kata Mega. Benalu adalah istilah buruk sekali. Menyetir pidato Bung Karno yang terkenal, Megawati mengatakan bahwa lebih sulit melawan kejahatan dari bangsa sendiri daripada bangsa asing. Untuk itu Megawati meminta seluruh anak bangsa menghancurkan benalu dalam kekuasaan yang ada saat ini. Tindakan Ubeidilah dan pernyataan Megawati ini telah menghiasi berbagai media nasional. Isu korupsi, \"abuse of power\" dan benalu kekuasaan telah menjadi sentral isu. Dan itu perlu diperhatikan serius sebagai pesan kuat bagi terbentuknya sebuah tatanan sosial yang pro pada rakyat. Bagaimana kita memaknai dua tokoh ini dengan isu yang sama? Pertama, soal melaporkan anak-anak Jokowi ke KPK oleh Ubeidilah haruslah dipandang serius. Sebab, Ubedilah adalah sosok yang konsisten sejak menjadi tokoh mahasiswa tahun 90 an akhir, yang terlibat dalam penggulingan Soeharto dengan tema ANTI KORUPSI dan Nepotisme. Kemudian, Ubeidilah adalah dosen sebuah perguruan tinggi yang terlatih dalam mencari dan memverifikasi data. Dengan sosok seperti itu maka, laporannya yang disampaikan ke KPK mempunyai kredibilitas yang harus ditindaklanjuti. Kedua, isu benalu dalam kekuasaan bukan dilontarkan orang-orang oposisi, melainkan oleh Megawati. Siapa yang berani menangkap Megawati dengan tuduhan keonaran atau kebohongan?? Tuduhan benalu di masa pandemi ini sangat serius untuk dimaknai. Kita bisa memaknainya bahwa Mega sudah berubah. Setidaknya itu yang diucapkan Rocky Gerung dalam wawancara yang dipandu Hersubeno Arief kemarin, di FNN Network-Rocky Gerung Official. Rocky mengucapkan selamat kepada Megawati dan berharap Megawati serius berubah. Memang pandangan Rocky sekali ini terlihat mengalir tidak deterministik. Rocky adalah filsuf bukan ideolog, setidaknya untuk kasus Megawati dan Benalu ini. Statemen Megawati soal benalu ini juga paralel dengan statemen Megawati lainnya, yang mengecam, yakni: 1) pemerintah menaikkan harga-harga kebutuhan pokok yang membebani rakyat. 2) DPR yang banyak membuat UU yang bertentangan dengan UUD 45. 3. Menolak rencana kelompok kekuasaan yang ingin memperpanjang jabatan Jokowi sampai 2027. Ubeidilah dan Megawati Soekarnoputri bersinergi dalam isu kekuasaan yang bersih dan pro rakyat. Ini adalah tahun yang menggemparkan dan menggembirakan. Ubeidilah yang mewakili aspirasi kaum oposisi dan milenial progresif dan Megawati yang mewakili bagian kekuasaan telah mencapai sinergi, setidaknya dalam satu isu, yakni hancurkan koruptor. Persoalannya adalah tergantung pada KPK. Firli Bahuri sebenarnya sudah mempunyai arah yang sama dalam isu menghancurkan korupsi, ketika menyinggung politik uang dan demokrasi, ketika dia merespon isu PT 0%. Kemudian Firli berani menangkap Azis Syamsuddin, wakil ketua DPR-RI yang selama ini ditenggarai sebagai sosok sentral mafia kasus. Lalu apakah Firli mempunyai taring yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan kasus yang mengarah pada keluarga presiden? Apakah Firli berani membongkar dan menindak benalu-benalu kekuasaan yang dimaksudkan Megawati? Tanpa takut? Firli harus membuktikan dirinya bersih. Saat ini. Ketika selama ini pegiat-pegiat anti korupsi, seperti ICW, menuduh Firli sebagai sosok yang buruk. Pembuktian diri sendiri mendapatkan momentum ketika sosok seperti Ubeidilah dan Megawati sudah mengawali awal tahun 2022 dengan isu anti korupsi. Itu dukungan besar bagi KPK. Tinggal Firli menunjukkan taringnya, taring KPK. (*)

Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat: Pembunuhan Sadis Enam Pengawal HRS di KM-50 Tol Jakarta-Cikampek

Janji Presiden untuk menangani perkara ini secara transparan, adil dan dapat diterima publik hanya mungkin jika Pengadilan HAM digelar sesuai dengan UU No 26 tahun 2000. Oleh: Abdullah Hehamahua, Ketua Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Pengawal HRS PADA 3 Januari 2022 Polda Jawa Barat telah menetapkan Habib Bahar bin Smith (HBS) sebagai tersangka dengan dugaan kasus penyebaran berita bohong terkait pembunuhan enam pengawal Habib Rizieq Syihab (HRS) di KM 50 Jalan Tol Jakarta – Cikampek. Dari penelitian dan kajian yang dilakukan, TP3 menemukan bahwa pembunuhan sadis tanpa prikemanusiaan terhadap enam pengawal HRS memang benar-benar didahului dengan penyiksaan oleh aparat negara, sebagaimana dinyatakan oleh HBS dalam ceramahnya. Atas \"dugaan penyebaran berita bohong\" tersebut, HBS dijerat dengan Pasal 14 ayat 1 dan 2 UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 KUHP, dan atau Pasal 15 UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 KUHP, dan atau Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45a UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 KUHP. Sehubungan dengan penetapan HBS sebagai tersangka dan demi tegaknya hukum dan keadilan di bumi NKRI, dengan ini TP3 menyatakan sikap sebagai berikut; 1. HBS ditangkap bukan karena penyebaran berita bohong, namun HBS ditangkap justru karena penyampaian fakta yang sesungguhnya. Dia ditangkap dan ditahan karena mengungkit kasus KM 50 yang telah diupayakan sedemikian rupa untuk ditutup (cover up) dan dibungkam oleh penguasa, dengan berbagai cara dan rekayasa.  2. Jika penegak hukum benar-benar ingin menegakkan hukum dan keadilan, maka yang harus diusut untuk dijadikan tersangka telah menyebarkan berita bohong justru para aparat itu sendiri, yaitu  Polda Metro Jaya, Pangdam Jaya, KOMNAS HAM dan BIN. a. POLDA Metro dan Pangdam Jaya karena dalam Konferensi Pers pada tanggal 7 Desember tahun 2020 , secara bersama-sama mengabarkan kepada publik bahwa keenam pengawal HRS telah dibunuh karena melakukan penyerangan dan  perlawanan kepada petugas Polda Metro Jaya yang sedang bertugas. TP3 telah melakukan wawancara terhadap enam pengawal HRS yang selamat dari upaya pembunuhan di KM 50. Kesaksian mereka membuktikan hal yang sebaliknyalah yang terjadi; b. KOMNAS HAM menyatakan dan melaporkan telah melakukan penyelidikan. Padahal ternyata yang mereka lakukan hanyalah pemantauan. Laporan yang diterbitkan KOMNAS HAM sarat dengan rekayasa dan kekeliruan, karena berangkat dari asumsi dan bukan fakta. Bahkan KOMNAS HAM pantas dianggap terlibat merekayasa laporan guna melindungi para pelaku kejahatan kemanusiaan; c. BIN menyatakan bahwa anggota BIN yang tertangkap basah sedang melakukan pengintaian di Mega Mendung adalah bukan anggota BIN. Padahal bukti-bukti yang ada meyakinkan TP3 bahwa mereka adalah anggota BIN. 3. Kebohongan lain yang perlu diusut adalah cerita Polda Metro Jaya yang digaungkan oleh KOMNAS HAM perihal pembunuhan terhadap para pengawal HRS di dalam mobil Xenia  No. B 1519 UTI, di mana disebutkan mereka dibunuh karena berusaha merebut senjata petugas. Setelah dilakukan rekonstruksi oleh TP3 atas dasar narasi yang disampaikan oleh KOMNAS HAM, maka “cerita karangan sarat rekayasa busuk” tersebut tidak mungkin bisa dibenarkan. (Buku Putih TP3 halman 160 dan seterusnya). 4. Kebohongan yang lain yang direkayasa aparat negara dan KOMNAS HAM adalah perihal rekayasa barang bukti yang diinsinuasikan bahwa barang bukti tersebut adalah milik korban pembunuhan (Buku Putih TP3 halaman 168 dan seterusnya). 5. Buku Putih TP3 perihal Pelanggaran HAM Berat atas Pembunuhan Enam Pengawal HRS adalah merupakan hasil penelitian TP3 yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku yang merupakan bagian dari rangkaian ikhtiar TP3 mencari dan mengungkap kebenaran secara tertulis. Buku tersebut telah banyak membeberkan fakta dan analisis yang belum pernah dimuat media masa, terutama media mainstream. Temuan-temuan dan hasil kajian TP3 yang dipaparkan dalam buku tersebut dapat dijadikan dasar bagi penegak hukum yang jujur dan adil untuk menuntaskan peristiwa pembunuhan enam pengawal HRS. Janji Presiden untuk menangani perkara ini secara transparan, adil dan dapat diterima publik hanya mungkin jika Pengadilan HAM digelar sesuai dengan UU No 26 tahun 2000. Terlepas dari berbagai upaya rekayasa penguasa untuk menutupi (cover up) kasus pembunuhan sadis di KM 50, TP3 akan terus berjuang untuk memberi pemahaman dan kesadaran kepada publik dan instansi yang kompeten, baik dalam maupun luar negeri, bahwa apa yang dilakukan oleh aparat negara terhadap enam laskar pengawal HRS adalah benar-benar suatu pelanggaran HAM Berat (crime against humanity). TP3 juga siap memberikan klarifikasi secara komprehensif ke publik dan melakukan dialog kepada semua pihak, terutama para otoritas penegak hukum, sehingga proses hukum dapat dituntaskan. Demikianlah Siaran Pers TP3 ini kami sampaikan demi tegaknya hukum dan keadilan bagi sesama anak bangsa di bumi NKRI. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa melindungi segenap tumpah darah dan tanah air Indonesia, termasuk anak-anak bangsa yang sedang berupaya menuntut tegaknya hukum dan keadilan bagi enam orang pengawal HRS dan juga terhadap Habib Bahar bin Smith. Jakarta, 11 Januari 2022. (*)    

E-Fishery Raih Pendanaan Seri C Senilai 90 Juta Dolar AS

Jakarta, FNN - Start-up agritech Indonesia, eFishery hari ini mengumumkan pendanaan seri C senilai 90 juta dolar AS yang dipimpin oleh Temasek, SoftBank Vision Fund 2, dan Sequoia Capital India, dengan partisipasi dari investor lainnya, yaitu the Northstar Group, Go-Ventures, Aqua-Spark, dan Wavemaker Partners.\"Pendanaan baru ini akan digunakan untuk mengembangkan perusahaan, ekspansi regional, dan mencapai target kami untuk menjadi perusahaan teknologi akuakultur terdepan. Kami sangat senang dapat bermitra dengan Temasek, SoftBank Vision Fund 2, dan Sequoia Capital India, yang kami yakini dapat menambah nilai signifikan pada platform kami,\" kata Gibran Huzaifah, Co-founder dan CEO eFishery dalam siaran pers pada Selasa.eFishery akan menginvestasikan pendanaan seri C ini untuk menumbuhkan tim, memperkuat produk dan operasional bisnisnya di Indonesia, dan berekspansi ke pasar regional. Melalui solusinya yang berbasis teknologi, eFishery memodernisasi teknik budidaya sehingga hasil budidaya menjadi lebih baik.eFishery berambisi untuk mengakuisisi 1 juta pembudidaya dalam waktu 3-5 tahun ke depan.Pendanaan akan digunakan untuk meningkatkan platform dan layanan serta memperkuat produk digital eFishery dan menjadikannya \"koperasi\" digital bagi pembudidaya ikan dan udang.eFishery juga bertujuan untuk berekspansi secara regional dengan menargetkan 10 negara teratas dalam produksi akuakultur, seperti India dan China.Anna Lo, Investment Director dari SoftBank Investment Advisers eFishery mempelopori adopsi teknologi untuk pembudidaya ikan dan udang lokal dengan platform end-to-end yang mendukung peningkatan produktivitas di seluruh rantai pasok, mulai dari teknologi, pasokan pakan, produksi budidaya, hingga penjualan produk segar hasil panen, kata Anna.\"Kami senang dapat bermitra dengan eFishery dan mendukung mereka untuk menyediakan produk pangan hasil perikanan yang andal dan berkelanjutan ke Indonesia dan wilayah lainnya.\"  Sejak didirikan tahun 2013 di Bandung, ribuan smart feeders telah digunakan dan melayani lebih dari 30.000 pembudidaya dari 24 provinsi di Indonesia. Di puncak pandemi, eFishery meningkatkan jaringannya sepuluh kali lipat sejak Desember 2020, dan memperkuat adopsi layanan penjualan pakan serta ikan hasil budidaya.\"Dengan pasar sebesar 20 miliar dolar AS serta rantai pasok yang kompleks dan terfragmentasi, akuakultur menjadi salah satu peluang terbesar dan paling menarik di Indonesia. Hal itu yang menjadikan kerja sama dengan eFishery, sebagai pemimpin pasar di sektor ini, menjadi menarik,\" kata Aakash Kapoor, VP, Sequoia India.Rangkaian inovasi yang eFishery ciptakan diantaranya eFarm dan eFisheryKu. eFarm merupakan platform online yang menyediakan informasi lengkap dan mudah dipahami mengenai operasional tambak udang pembudidaya, sedangkan eFisheryKu merupakan platform terintegrasi dimana pembudidaya ikan dapat membeli berbagai keperluan budidaya, seperti pakan ikan, dengan harga yang kompetitif.Pembudidaya juga dapat mengajukan permodalan melalui eFund, yang menghubungkan pembudidaya ikan secara langsung dengan institusi keuangan. Komponen utama dari eFund adalah Kabayan (Kasih, Bayar Nanti), sebuah layanan yang memberikan pembudidaya ikan modal produktif yang dapat digunakan untuk membeli sarana produksi budidaya dengan sistem pembayaran tempo.Keseluruhan proses dilakukan secara praktis melalui aplikasi eFisheryKu. Hingga saat ini, lebih dari 7.000 pembudidaya telah didukung oleh layanan ini, dengan total pinjaman yang disetujui melebihi Rp400 miliar.\"Kami fokus menghadirkan solusi untuk meningkatkan produktivitas pembudidaya. Melalui pengenalan teknologi yang baru, kami merampingkan usaha budidaya ikan dan udang, menjadikan industri ini lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Sebagai contoh, teknologi kami di hilir, eFeeder, mampu mempercepat siklus panen dan meningkatkan kapasitas produksi hingga 26 persen,\" ​​​​​​​ kata Gibran.Gibran mengatakan pihaknya juga menghubungkan pembudidaya langsung dengan pembeli melalui teknologi kami di hilir, eFresh, sehingga meningkatkan daya jual mereka. \"Hasilnya, solusi kami mampu menurunkan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan pembudidaya hingga 45 persen.\"“Hal terpenting yang selalu kami ingat adalah visi kami, yaitu memberi makan masyarakat global melalui akuakultur, karena akuakultur merupakan sumber protein hewani yang paling efisien dan bernutrisi tinggi. Di tahun 2050, akan ada 10 miliar orang yang harus diberi makan, dan kami siap untuk mempersiapkan sektor ini untuk dapat memberi makan dunia,” pungkas Gibran. (mth)