OPINI
.jpeg)
Jusuf Wanandi Menyibak Tabir CSIS?
Oleh Nuim Hidayat, Anggota MIUMI dan MUI Depok DALAM buku Jusuf Wanandi, ‘Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998’ (Penerbit Buku Kompas, 2014), banyak fakta yang terungkap tentang hubungan CSIS dengan 20 tahun pemerintahan Soeharto. Meski buku ini banyak memuji Benny Moerdani, tapi peristiwa-peristiwa monumental yang diungkap Jusuf menarik disimak. Jusuf menceritakan dalam bukunya bahwa setelah meninggalkan Benny dan CSIS, pada 1998, setelah lengser dari kepresidenan, Soeharto bertemu lagi dengan Benny. Pertemuan itu terjadi atas jasa Tutut, pada 15 Desember 1998 di rumah Sigit, belakang jalan Cendana, Jakarta. Di dalam pertemuan itu Soeharto bertanya kepada Benny tetang apa yang terjadi sebenarnya pada dirinya. Mengapa ia dilengserkan dan seterusnya. Benny menceritakan semuanya. Ia bercerita selama satu setengah jam—semua hal yang Benny simpan sejak pertemuan terbuka terakhir mereka, lebih dari 10 tahun yang lalu. “Bapak sekarang tahu, karena Bapak tidak percaya pada kami,” jawab Benny maksudnya ABRI. “Kami adalah dasar dari kekuasaan Bapak, tetapi kemudian Bapak tidak lagi percaya pada kami, dan malah lebih percaya kepada Habibie dan ICMI. Dan semua pembantu yang Bapak percayai—Harmoko, Ginanjar Kartasasmita, Akbar Tanjung—ternyata pengkhianat. Ini salah besar. Lihat apa yang terjadi. Militer pun sekarang sudah semakin ‘hijau’ (dalam arti perwira non-muslim atau yang kurang ‘saleh’ tidak lagi mendapat kesempatan) di bawah Feisal Tanjung. Karena Bapak tidak percaya kepada saya, Bapak juga tidak percaya kepada ABRI, walaupun kami selalu mendukung Bapak. Dan setia,” tulis Jusuf. Jusuf melanjutkan kisahnya: “Soeharto terdiam. Namun ketika Benny menyebut nama jenderal ‘dicurigai’, ia mengambil pena dan kertas dan membuat catatan.” Benny mengatakan bahwa “lima dari sepuluh Pangdam adalah hijau. Bapak tidak bisa mengandalkan mereka.” Mereka berdua berdamai. Soeharto menyempatkan melayat ke rumah Benny dan membaca doa di depan jenazahnya ketika Benny mendahuluinya. Daftar itu, Benny menceritakan kepada kami kemudian, diberikan kepada Wiranto yang ketika itu menjabat sebagai Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan di bawah kepemimpinan Habibie. Ketika daftar itu sampai ke tangan Wiranto, ia tidak perlu didorong lagi. Dalam waktu satu bulan, kelima nama yang terdapat dalam daftar milik Benny akhirnya diganti.” (halaman 388) Jusuf Wanandi, kakak kandung Sofjan Wanandi, adalah pendiri koran The Jakarta Post. Ia mengakui kedekatan hubungannya dengan Daoed Joesoef, Benny Moerdani, Jacob Oetama dan Fikri Jufri. Tentang Daoed Joesoef, diceritakan: “Daoed Joesoef, Ketua Dewan Direktur selama lebih dari 30 tahun, adalah pemikir strategis utama kami. Setelah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Soeharto, ia kembali dengan lebih yakin mengenai pentingnya peran yang dimainkan CSIS sebagai think tank bagi bangsa dan masyarakat. Ia masih terus menulis dan berceramah mengenai masalah-masalah strategis.” Jusuf mengakui bahwa di awal pemerintahannya Soeharto tidak dekat dengan Islam. “Selama 20 tahun pertama pada masa kekuasannya, Soeharto sangat hati-hati untuk tidak membiarkan Islam menjadi kekuatan politik. Di akhir tahun 1980-an, Presiden Soeharto membuang pendirian ini dalam rangka menggalang dukungan untuk menyingkirkan ABRI sebagai penopang utama kekuasannya. Perubahan inilah yang kelak membawa kejatuhan Soeharto.” Kelompok CSIS (Centre for Strategic and International Studies) yang diakui Jusuf Wanandi sebagai kelompok China dan Katolik, memang sejak 1988 sangat kecewa kepada Soeharto yang meninggalkan CSIS. Tokoh pendiri CSIS ini menyatakan: “Pada Maret 1988, tidak lama setelah kabinet baru terbentuk, Presiden Soeharto memutuskan segala hubungan dengan CSIS yang sudah terjalin begitu lama. Memo yang saya tulis yang mengusulkan agar ia mendelegasikan wewenang eksekutif menjadi korban dari perebutan kekuasaan yang lebih luas. Presiden Soeharto memang sudah tidak peduli kepada kami, tetapi kejatuhan Benny Moerdani setelah Sidang MPR 1988 telah menentukan nasib kami.” (halaman 340) Lebih lanjut Jusuf menyatakan: “Dari sebuah lembaga yang dianggap ‘dekat’ dengan Soeharto dan think tank yang memberi legitimasi pada kekuasaannya, yang dikelola oleh ‘keturunan Tionghoa dan Katolik’, kini menjadi lembaga yang menentang Soeharto. Setelah 20 tahun, saya sadar bahwa saya tidak lagi dalam posisi menasihati Soeharto mengenai apa yang terbaik bagi kepentingan negara. Awalnya kami terkejut ketika mendengar bahwa para menteri diperintahkan untuk tidak lagi berhubungan dengan kami. Beberapa jenderal yang dekat dengan kami juga mulai menjaga jarak. Mereka juga dilarang memberikan proyek bisnis kepada adik saya Sofjan. Jenderal Tjokropranolo juga pernah diperingatkan oleh Soeharto mengenai hal ini ketika ia menjabat sebagai Panglima Kostrad. Kami juga dilarang untuk diundang pada pembukaan KTT APEC pada tahun 1994 dan KTT Non Blok pada tahun 1992.” Benny Moerdani yang dianggap tokoh-tokoh Islam sebagai musuh utama tahun 1980-1990an, selain CSIS, kecewa besar terhadap Presiden Soeharto yang mencopotnya sebagai Panglima ABRI dan Panglima Kopkamtib. Pak Harto memindahkan posisi Benny menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ‘sedikit kekuasaannya’ pada Maret 1988. Presiden mengangkat Feisal Tanjung sebagai Panglima ABRI. Jusuf Wanandi memberi catatan tentang Benny yang ingin terus memegang kekuasaan di negeri ini: “Selain itu, ada beberapa kendala yang harus diatasi Benny. Salah satunya adalah agama yang dianutnya: memang pencalonan itu bisa terjadi, tetapi sebagai umat Katolik, tidak mungkin ia menjadi presiden. Benny tak akan mengubah kepercayaannya. Benny sangat jelas pendiriannya mengenai keimanannya. Saya ingat, dalam suatu acara makan malam bersama Benny, hadir Harry Tjan, saya, dan sejumlah redaktur senior yang berkawan dekat dengan Benny, seperti Jacob Oetama dari Kompas dan Fikri Jufri dari Tempo. Fikri mungkin sudah terpengaruh oleh anggur merah sambil menangis berkata kepada Benny, ‘Mengapa Pak Benny tidak menjadi muslim? Kami akan memilih Bapak menjadi presiden republik ini.’ Yang lain terdiam mendengar ucapan Fikri. Kami sudah mengenal Benny dengan baik, tetapi dia temperamental dan tidak dapat ditebak. Benny memandang Fikri dan berkata, ‘Memangnya saya semurah itu melepas kepercayaan saya hanya untuk mengejar jabatan? Tidak akan pernah’.” CSIS sebagai think tank Soeharto sejak akhir tahun 1960 sampai 1988, sebagaimana sering diungkap para tokoh Islam, bukanlah ungkapan yang mengada-ada. Jusuf Wanandi dalam bukunya ini mengakuinya. Ia mengatakan terus terang: “Meski demikian, sampai akhir tahun 1980-an kami di CSIS cukup nyaman dalam hubungan kami dengan Soeharto. Kami adalah sebuah think tank yang memberikan masukan kepada presiden. Kami bukan bagian dari pemerintah, tetapi kami mempunyai hubungan khusus yang memberikan kami akses dan perlindungan. Ketika Benny Moerdani menjadi Panglima ABRI, ia menjadi orang terkuat nomor dua di negeri ini. Ia menjadi pelindung kami setelah Ali Moertopo meninggal. Peran saya dan kawan-kawan senior di CSIS antara lain adalah menulis memo kepada Presiden Soeharto, pekerjaan yang saya dan kolega saya telah lakukan sejak tahun 1971.” (halaman 313) Ketika Benny digeser menjadi Menhankam, di saat yang bersamaan Soeharto menyatakan kepada kabinetnya: “Saya tidak mau ada hubungan apapun lagi dengan CSIS dan saya perintahkan kalian juga demikian.” Menanggapi pemutusan hubungan Soeharto dengan CSIS (dan beralih ke Habibie dan ICMI) ini Jusuf Wanandi menyatakan: “Bagi saya ini menandakan awal dari berakhirnya Orde Baru. Bukan karena ia mencampakkan kami, melainkan karena Presiden Soeharto tampaknya sudah kehilangan arah.” (lihat halaman 295-296) CSIS yang merupakan lembaga pemikir yang pro-Barat, mengakui bahwa mereka punya kerja sama dengan RAND Corporation, lembaga think tank berbasis di California, Amerika Serikat, yang dikenal anti Islam militan. “RAND Corporation sangat membantu CSIS,” terang Jusuf. Meski ia tidak mungkin meniru sepenuhnya RAND, Jusuf menyatakan, “Namun, kekuatan intelektual, proses penelitian dan pengawasan, pendekatan dan kerja sama kolektif dan studi interdisiplin yang diterapkan RAND Corporation sangat mengesankan dan saya ingin menerapkannya di CSIS.” Jusuf dan kawan-kawannya di CSIS, memainkan partai Golkar untuk menguasai politik di Indonesia. “Satu-satuya cara kami mendukung Golkar, kami tegaskan, adalah kalau kami yang mengelola panitia pemilu Golkar sehingga kami dapat memilih calon yang ditampilkan dalam pemilihan dan tidak mengandalkan kader yang ada yang umumnya lemah. Soeharto setuju. Ali Moertopo memberikan kepada saya untuk melaksanakannya. Ia memberi saya sebuah gedung di sebelah gedung lain yang kelak menjadi kantor CSIS untuk mengelola Badan Pengendalian Pemilu (Bappilu) Golkar. Saya menyeleksi 50 orang dari kelompok aktivis sebagai penghubung Golkar di daerah. Pada Maret 1971, Pak Ali memberi kami modal untuk menerbitkan harian Suara Karya untuk menyebarluaskan pesan-pesan Golkar. Penerbitan perdana terjadi tiga hari kemudian, persis pada hari Supersemar. Tidak tahu bagaimana caranya, dengan Sumiskum sebagai penerbit dan Rahman Tolleng, sebelumnya redaktur Mingguan Mahasiswa di Bandung, sebagai pemimpin redaksi, kami berhasil meluncurkannya.” Kedekatan Ali Moertopo dengan kelompok Katolik CSIS, karena sejak awal ia tidak suka kepada Islam atau syariat Islam. Pada Sidang MPRS 1968, Ali Moertopo menyarankan kepada Soeharto agar menolak GBHN yang dirumuskan MPRS yang dipimpin oleh Jenderal Nasution dan Subchan. Ali dkk. berhasil melobi Soeharto yang ‘baru mengenal politik’ saat itu. “Pak,” demikian kata Ali Moertopo, ”Bapak tidak bisa menerima usulan Badan Pekerja karena semuanya dibuat oleh Nasution dan oknum ABRI berhaluan kanan. Bapak tidak bisa menerima ini karena dalam konsep-konsep tersebut diselipkan perumusan penerapan syariah Islam.” Ali mengutip contoh pasal mengenai hak asasi manusia yang melarang orang beralih agama. Jika ini dimasukkan ke dalam GBHN, berarti UUD kita berlawanan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang salah satu pasalnya menjamin kebebasan untuk beralih agama.” (lihat halaman 113) [] Kini lakon yang sama dengan orang yang berbeda namun semuanya adalah kader Beni Murdani yaitu Luhut panjaitan, Hendroprijono, dan beberapa jendral merah tua berkuasa saat ini bersama Jokowi. (*)
.jpeg)
Hancur-Hancuran Pindah Ibu Kota Negara
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan AKHIRNYA DPR mengetuk palu persetujuan untuk UU Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur. Banyak pihak menilai pengesahan RUU ini tergesa-gesa, dipaksakan, dan sama sekali bukan untuk kepentingan rakyat. Pemerintahan Jokowi sangat berambisi dan telah sukses menaklukan DPR. Hanya Fraksi PKS yang masih bersikap beda. Fraksi yang merdeka dan memiliki martabat. Waspada akan akibat buruk dari perpindahan itu bagi rakyat, bangsa, dan negara. Negara ini memang sudah hancur-hancuran dimana kedaulatan rakyat sudah dihabisi. Rakyat hanya sekedar untuk diatasnamakan. Wakil Rakyat mati kutu di depan Pemerintah. Teriakan keras pada persidangan hanya pencitraan semata. Perpindahan Ibu Kota Negara hampir dipastikan tidak menyerap aspirasi rakyat. Bahkan rakyat telah terang-terangan ditelikung mentah-mentah. DPR berubah menjadi Dewan Perwakilan Rezim. Rakyat berhak marah atas kongkalikong Pemerintah dengan DPR dalam upaya menggoalkan Undang-Undang yang sarat dengan kepentingan. Kejahatan terberat adalah membunuh Ibukota lama dan berspekulasi dengan ibukota baru. Spekulasi soal sumber dan kondisi keuangan, spekulasi kemampuan untuk memindahkan pegawai pemerintahan, spekulasi mengenai status sosial penduduk Ibu Kota Negara baru, dan yang paling berbahaya adalah spekulasi tentang keamanan Ibu Kota Negara tersebut. Rakyat dipaksa patuh dan menuruti keputusan Pemerintah yang diberi stempel oleh DPR. Ini adalah cara mengelola negara khas kolonial. Penguasa yang memaksa dan berwajah penjajah. Rakyat pribumi ditempatkan sebagai budak yang harus taat. Pertanyaan mendasar adalah untuk siapa Ibu Kota Negara baru itu ? Siapa yang mampu membeli tanah dan membangun rumah dan gedung-gedung disana ? Siapa yang mampu membangun jaringan usaha di area yang benar-benar baru ? Pribumi atau pendatang kah ? Etnis apa mereka itu? Jokowi tentu tahu jawaban pasti dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan demi itulah ia berjuang untuk memenuhi ambisinya. Ibu Kota Negara adalah proyek besar yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Tidak ada hubungan signifikan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Bahkan sebaliknya dapat menjadi ruang perampokan kekayaan negara. Lahan subur untuk menanam pohon korupsi dan kolusi. Aset negara yang terjual atau tergadaikan. DPR terus melanjutkan kebiasaan buruk dalam membuat UU sebagaimana UU KPK, Minerba, Perpu Pandemi, hingga UU Cipta Kerja. Diam-diam, minim masukan publik, masa bodoh atas reaksi rakyat, serta hanya berorientasi pada kepentingan korporat dan oligarkhi. UU dibuat untuk merugikan rakyat. Kini UU IKN sama juga, bahkan lebih parah. Pemerintah Jokowi dan DPR bergabung bersama mengabaikan dan membohongi rakyat. Pindah Ibu Kota Negara dianggap sama dengan kucing memindahkan anak-anaknya. Menggigit leher si anak yang tak berdaya. Rakyat bisa dibohongi satu atau dua kali, akan tetapi tidak bisa dibohongi selamanya. Ada momen saat ia mampu untuk berdiri dan menunjukkan kedaulatannya. (*)
Presidenku Kehilangan Rasa Malu
Peribahasa \"Nila setitik rusak susuk sebelanga\" mungkin tak cukup lagi menggambarkan suasana batin presiden yang terkenal cuek dan planga-plongo ini. Namun pesan moral keagamaan \"Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka\", akan terasa lebih pas menusuk tajam relung-relung jiwanya. Sang presiden tak lagi dapat berkilah, \"Saya ndak tahu\" atau \"Kok saya yang ditanya\". Terutama ketika rakyat pada akhirnya terusik dan punya rasionaliasasi sendiri menjawab rasa keingintahuannya. Sambil membatin, menghela napas dan berujar dalam hati, presidenku telah kehilangan rasa malu. Tak punya rasa malu lagi untuk 2 periode, 3 periode atau mungkin untuk selamanya. Oleh: Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktivis Yayasan Human Luhur Berdikari. MUNGKIN hanya pembangunan infra struktur yang bisa dinilai sebagai satu keberhasilan meski menjadi polemik dan kontroversi. Sebabnya, beberapa proyek jalan tol dan pembangunan jalur kereta api cepat Jakarta Bandung dinilai terlalu banyak masalah. Selain setelah jadi langsung dijual murah, beberapa yang sedang dikerjakan terancam mangkrak. Program berbiaya besar dan sarat utang yang menjadi proyek mercusuar rezim itu, dipenuhi kongkalikong bisnis rente dan korupsi. Selebihnya, hampir sebagian besar program pembangunan baik saat dikampanyekan dalam pilpres maupun ketika direalisasikan. Bisa dibilang tidak sesuai harapan dan kenyataannya. Justru bukan komitmen dan konsisten dalam menepati janji, presiden malah banyak mengeluarkan kebijakan ironi. Membuat rakyat mengalami kesengsaraan hidup yang berkepanjangan. Bahkan, saat masih diliputi pandemi sekalipun. Presiden yang dipundaknya nasib seluruh rakyat dipertaruhkan. Memang terlihat sibuk kerja. Masalahnya kerja apa dan untuk siapa?. Pembangunan untuk kemakmuran dan keadilan rakyat atau hanya semakin membesarkan para cukong dengan korporasi borjuasinya?. Pemimpin untuk negara kesejahteraan atau rezim kekuasaan yang otoriter dan represif. Kerja-kerja Memalukan Alih-alih menghasilkan pembangunan dengan kinerja yang memuaskan. Pemerintahan justru tampil dengan perilaku yang banyak bicara sedikit kerja. Saking banyaknya bicara ketimbang kerja, keseharian rezim ini selalu diwarnai omong kosong, tidak ilmiah dan penuh kebohongan. Segunung janji-janji terlontar saat kampanye, namun dimanipulasi setelah menjabat presiden. Janji memberantas korupsi, janji Esemka, janji stop impor, janji bank tani, janji ingin dikritik dan kangen didemo dan masih banyak lagi janji yang bagi rakyat hanya sebuah mimpi. Seperti lidah tak bertulang, bukannyamenepati menepati janji, presiden dan para pembantunya malah rajin beretorika yang lain. Gegara rezim ini, negara terus mengeluarkan biaya besar untuk semua yang tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan rakyat. Konstitusi dipakai untuk melanggengkan kekuasaan dan sebesar-besarnya merampok uang rakyat. Buat yang mengejar harta dan kedudukan, silahkan bergabung menjadi bagian dari oligarki. Sementara yang menentang tinggal pilih kriminalisasi atau mati. Mumpung selagi masih punya jabatan dan kewenangan. Oligarki tumbuh semakin besar dan kuat mencengkeram rakyat hingga tunduk dan tak berdaya. Pengaruhnya mewabah menjangkiti wilayah eksekutif dan legislatif pemeeintahan. Tampil dengan bahasa dan perilaku kekuasaan, jadilah pemerintahan yang sekarape dewe dalam mengelola negara. Rezim yang menjadi boneka bagi para cukong dan menjadi monster bagi rakyatnya. Faktanya, pemerintahan menjadi representasi gerombolan elit tanpa harga diri dan martabat. Terutama presidennya, pun tak lagi memiliki simpati dan empati bagi setiap persoalan rakyat dan krisis kebangsaan. Omnibus law yang memalukan karena inkonstitusional bersyarat, UU IKN yang dipaksakan dan maraknya KKN di lingkungan pemerintahan . Merupakan contoh nyata dari tidak sedikit masalah negara yang vulgar menunjukkan betapa rezim ini dalam kebobrokan menahun. Semua kebijakan pemerintahan yang dilandasi dan menjadi motif membangun dinasti kekuasaan yang tirani dan pengumpulan sebanyak-banyaknya harta haram jadah. Hanya mengembangbiakan populasi dari ternak oligarki. Habitatnyapun hanya dipenuhi dan sesak dengan para penjilat, penghianat dan penista agama. Tidak cukup KKN menghiasi lingkungan istana, kementeriaan hingga pemerintahan daerah dan dalam partai politik. Negara kini diguncang dengan aroma busuk KKN yang melibatkan keluarga presiden. Pelaporan Ubedilah Badrun seorang dosen sekaligus aktifis 98, ke KPK terkait dugaan korupsi yang dilakukan Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep yang merupakan putra-putra presiden. Semakin mengokohkan rentetan daftar hitam kebohongan presiden yang terlanjur dijuluki publik \"The King Of Lip Service\". Stempel tukang bohong terhadap janji-janji politik tentang kejujuran dan keadilan semakin sempurna takala disinyalir kasus Korupsi menjerat keluarganya sendiri. Presiden seperti ditampar dan terasa kehilangan muka keseluruhan. Rasa malu yang terus menyelimuti, betapapun citra diri dipoles dengan susah payah dan ongkos yang mahal. Peribahasa \"Nila setitik rusak susuk sebelanga\" mungkin tak cukup lagi menggambarkan suasana batin presiden yang terkenal cuek dan planga-plongo ini. Namun pesan moral keagamaan \"Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka\", akan terasa lebih pas menusuk tajam relung-relung jiwanya. Sang presiden tak lagi dapat berkilah, \"Saya ndak tahu\" atau \"Kok saya yang ditanya\". Terutama ketika rakyat pada akhirnya terusik dan punya rasionaliasasi sendiri menjawab rasa keingintahuannya. Sambil membatin, menghela napas dan berujar dalam hati, presidenku telah kehilangan rasa malu. Tak punya rasa malu lagi untuk 2 periode, 3 periode atau mungkin untuk selamanya. (*)
Nampol Giring, Semacam Anies Berguru pada H. Agus Salim
Oleh Ady Amar, Kolumnis ANIES Baswedan, jika ditilik intelektualitasnya, tentu di atas rata-rata. Bahkan dianggap kecerdasan sempurna. Manusia seperti Anies di negeri ini cukup banyak. Bisa dilihat dalam beragam kepakaran. Tapi satu hal kelebihan Anies lainnya ada pada kualitas emosionalnya (emotional equality). Tidak banyak yang menyamainya. Setidaknya belum tampak ada yang menyamainya. Bolehlah disebut bahwa penilaian ini subyektif. Tidak masalah. Tapi silahkan tunjukkan tokoh politik yang punya kualitas emosi menyamai Anies Baswedan. Anies dikuyo-kuyo mereka yang tidak menyukainya, entah oleh sebab apa, tiap waktu. Mereka melihat Anies dengan sikap yang sudah terbentuk dengan penilaian buruk. Anies tampak tidak ada baik-baiknya. Karya dan, karenanya berjibun penghargaan didapat, itu tidak menyurutkan pandangan dalam melihat Anies sedikit bergeser lebih baik. Jika saja kritik yang dilempar itu konstrukrif, dan itu pada pencapaian kerja-kerjanya, tentu itu nutrisi. Tapi yang disasarkan pada Anies cuma ungkapan tidak sepatutnya, cenderung fitnah. Tak ketinggalan umpatan rasis dihunjamkan. Menjadi miris melihat Ketua Umum PSI, Giring Ganesha, yang di acara ulang tahun ke-7 partainya, dan di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sempat-sempatnya mengatakan Anies sebagai gubernur pembohong. Umpatan penuh kebencian. Sepertinya ia tidak merasa sungkan di hadapan Jokowi melakukan hal di luar kepatutan. Memang sih tidak disebut nama Anies Baswedan di sana. Tapi saat Giring \"menggiring\" dengan sebutan menteri pecatan. Maka jelas pidato politiknya itu merujuk pada Anies Baswedan. Dunia serasa sudah terbalik, bagaimana mungkin mantan rektornya--Anies pernah sebagai Rektor Universitas Paramadina--itu disebutnya pembohong. Jika ditanya, Anies berbohong pada hal apa, pastilah Giring akan gelagapan bisa beri bukti. Dalam bahasa agama Giring ini su\'ul adhab tidak punya adab. Anehnya, pidato politiknya yang berapi-api, yang penuh caci maki dan fitnah, itu tanpa isi. Nggedabrus. Dan sepertinya Jokowi asyik mendengarkan pidato macam itu. Karena tampak sesekali ia terkekeh dibuatnya. Giring berhasil menghibur Jokowi, meski dengan cara mengumpat Anies. Seperti sebuah penegasan, mengapa seorang Anies Baswedan mesti diperlakukan demikian. Nampol Elegan dan Cerdas Ada lagi adegan susulan yang dibuat Giring. Sidak melihat persiapan arena balap mobil Formula E, di Ancol. Ia perlu sampai buat video. Seolah laporan pandangan mata. Mengabarkan bahwa ia sedang sidak, dan tidak menemukan adanya pembangunan sirkuit balap. Ia cuma menemui lumpur dan beberapa ekor kambing. Bahkan adegan ia terperosok lumpur pun diabadikan. Berharap bisa jadi bahan buli Anies. Tambahnya, ia tidak menemukan pekerja atau adanya alat-alat berat di lokasi. Padahal perhelatan dilaksanakan bulan Juni 2022. Lihat polanya bisa buat geleng kepala. Mengapa ia mesti repot-repot melakukan--pakai istilah--sidak segala. Halu seolah ia pejabat. Lagian, bukannya PSI tidak setuju adanya balap Formula E itu. Mengapa mesti repot-repot sidak segala. Sebagai politisi Giring tampak mentah, dan jam terbangnya memang baru seuprit. Video \"sidaknya\" itu bukannya mendapat simpati, tapi justru kebalikan yang didapat. Sumpah serapah netizen. Narasi meletakkan kata \"sidak\" tidak pada tempatnya, bisa jadi senjata makan tuan: emang loe sapa? Halu seorang Giring jadi pejabat beneran, jadi bahan bulian dengan sadisnya. Tak sepatah kata pun narasi muncul dari Anies menanggapi sidak-sidakan itu. Tapi cukup direspons pejabat terkait, yang mengatakan bahwa sirkuit akan mulai digarap awal Februari. Giring kecele. Hebatnya Anies \"membalas\" Giring dengan candaan. Ya cukup dengan candaan yang cerdas, elegan, menghibur. Publik pun menilai cukup nunjek. Tampak kualitas emosi seorang Anies menuntun intelektualitasnya dengan terukur. Maka, kreativitas menjadi penting dihadirkan. Sebuah video yang dibuat tidak sampai semenit: Dua anak muda nongkrong sambil bermain gitar. Sebuah lagu \"Biarkan\", yang pernah dipopulerkan Giring saat masih bergabung dengan band Nidji. Lalu muncullah seseorang mirip \"Anies Baswedan\"--diperankan Anies Baswedan--menghampiri dua remaja itu sambil mengatakan, Eh mas... mas... ini waktu bekerja. Jangan menyanyi di sini. Dua anak muda itu langsung ngeluyur sambil mengucap maaf dan awas kejeblos, Pak! Anies membuat pesan pada anak muda kapan waktu bekerja, dan kapan waktu santai. Dan lagu yang dinyanyikan dan lalu dihentikan, itu jelas sasarannya. Pesan syantik Anies, tanpa hati terluka. Itulah kecerdasan intelektual yang beriringan dengan emosi yang terjaga. Dan, Minggu malam (16/Januari), Anies hadir di Jakarta International Stadium (JIS). Acara check sound system. Beberapa kali artis band diundang untuk hal yang sama. Sebelumnya, grup band Padi. Kali ini yang diundang grup band Nidji, tentu minus Giring. Band Nidji versi baru. Tampil dengan vokalis barunya. Mengundang Nidji, publik mengatakan, ini juga tampolan Anies yang elegan dan cerdas. Senin paginya (17/Januari), lewat Instagram pribadinya @aniesbaswedan mengunggah tampilan grup band Nidji. \"Spektakuler! Melihat penampilan band Nidji saat uji coba sound system JIS semalam, sambil inspeksi 93% ketuntasan pembangunan stadion. Musiknya menggelegar, suaranya merdu, tidak ada sumbang-sumbangnya.\" \"Suara merdu, tidak ada sumbang-sumbangnya\", itu narasi elegen dan cerdas. Narasi menampol, yang tidak perlu pakai gaya orator ngotot tanpa isi. Memang hak Anies sebagai pendengar yang merasakan bahwa suara vokalis Nidji, yang malam itu tampil, suaranya merdu, tidak ada sumbang-sumbangnya. Satire H. Agus Salim Mengajarkan Anies mengingatkan pada H. Agus Salim saat menerima hinaan tentang jenggotnya yang diserupakan kambing. Namun, ia bisa mengembalikan cacian untuk membungkam mereka yang mencacinya. Melihat Anies Baswedan, sepertinya ia belajar dari H. Agus Salim. Atau memang pada tahapan tertentu, tahapan kolaborasi cantik antara intelektualitas dan emosi, maka seseorang mampu menghadirkan sikap berkualitas. Baiklah sedikit kisah tentang H. Agus Salim patut dihadirkan di sini. Ia yang kebetulan memakai jenggot, model jenggot yang diserupakan kambing. Maka pada rapat Syarikat Islam (SI), saat itu SI pecah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, diketuai HOS Cokroaminoto dan H. Agus Salim, dan kelompok kedua dalam bayang-bayang direbut anak-anak muda pimpinan Muso. Saat tampil memberikan sambutan pada sebuah acara SI, maka muncul suara dari barisan belakang embek... embekk... (suara khas kambing dari kelompok Muso). H. Agus Salim berdiri di podium dengan tenang, dan lalu ia bertanya pada panitia yang mengundangnya, \"Apakah selain manusia yang diundang, adakah ikut diundang gerombolan kambing, karena saya mendengar suara kambing mengembek\". Sejak itu tidak lagi terdengar suara mengembek-embek. H. Agus Salim berhasil membungkam mereka yang tidak suka dengannya dengan intelektualitas yang dibimbing kualitas emosi yang baik. Ia disebut kambing yang mengembek-embek, ia pun mampu membaliknya dengan menyebut yang mengembek-embek itu tak ubahnya binatang kambing. (Memang ada beberapa versi tentang kisah H. Agus Salim dan Kambing ini. Tapi substansinya sama, kemampuan H. Agus Salim menjinakkan \"gerombolan kambing\"). Anies tampaknya memakai gaya satire H. Agus Salim, meski bisa jadi tanpa disadarinya. Bisa dilihat dari video saat mengusir dua remaja yang menyanyikan lagu yang pernah dipopulerkan Giring, saat masih bersama band Nidji. Itu satire keren. Tapi pada kesempatan lain, mengundang band Nidji untuk menyimbolkan tidak ada masalah apa-apa dirinya dengan grup band itu. Maka, ia perlu mengapresiasi formasi baru band Nidji, dengan satire berkelas: suaranya merdu tidak ada sumbang-sumbangnya. Tampaknya gaya komunikasi model satire yang makjleb itu terus akan dipakai Anies. Efektif untuk membungkam mereka yang tidak pernah menghormati politik akal sehat. (*)
Mencatat Kegagalan Presiden Joko Widodo
Dengan demikian Menko Kemaritiman dan Invertasi Luhut Binsar Pandjaita gagal dalam usaha meningkatkan investasi, iklim investasi dan juga menjalin kemitraaan internasional serta market intelijen dan lain sebagainya. Oleh: Natalius Pigai, Aktivis HAM, Peneliti, Penyelidik, Statistisi & Teknokrat Birokrat 18 Tahun Investasi Menurun Sejak 2018 BERDASARKAN Data BPS 2021, Investasi di Indonesia sejak tahun 2018 tidak mengalami peningkatan, jika dilihat dari data BPS menunjukkan Investasi di Indonesia tiap tahun mengalami penurunan. Penurunan Investasi tersebut dapat dilihat berikut: 1). Tahun 2018 sebanyak 29 307,91 juta dolar AS. 2). Kemudian tahun 2019 sebanyak 28 208,76 juta dolar AS. 3). Pada tahun 2020 sebesar 28 666,30 juta dolar AS. Jumlah investasi tersebut dilihat dari Penanaman Modal Asing baik dari USA, Kawasan Asia, Kawasan Afrika, Eropah dan Kawasan Amerika lainnya. Investasi asing juga hanya didominasi oleh Tiongkok dan Hongkong. Jumlah tersebut di atas adalah investasi murni tidak termasuk Sektor Minyak & Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis atau sektor, Investasi Porto Folio (Pasar Modal) dan Rumah Tangga 2) Proyek dalam unit yang sudah berlangsung lama. (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2021). Dengan demikian Menko Kemaritiman dan Invertasi Luhut Binsar Pandjaita gagal dalam usaha meningkatkan investasi, iklim investasi dan juga menjalin kemitraaan internasional serta market intelijen dan lain sebagainya. Gagal Tata Tambang Indonesia sebagai negara produsen dan pengekspor bahan-bahan tambang seperti Batubara, Timah, Bauksit, Nikel, Tembaga, maupun Emas, terdapat fakta bahwa Indonesia juga tempat yang ramai dengan kegiatan pertambangan rakyat skala kecil yang masih dikenal sebagai PETI (Pertambangan Tanpa Izin). Namun Luhut gagal revitalisasi kegiatan pertambangan rakyat yang sebagian telah berusia ratusan tahun tersebut dianggap merugikan negara karena statusnya yang tanpa izin, tidak membayar royalti, menyebabkan keresahan sosial dan merusak lingkungan. Jumlah mereka mencapai lebih dari 1.000 lokasi di berbagai daerah di Indonesia, dan kegiatan mereka menjadi gantungan hidup bagi sekitar 2 juta warga Indonesia. Hasil-hasil pertambangan di Indonesia yang sebagian (besar) kemudian diekspor tersebut diproduksi di pertambangan-pertambangan modern berskala besar seperti Freeport Indonesia (tembaga) di Papua, Vale (nikel) di Sulawesi Selatan, PT Aneka Tambang (bauksit; dulu di pulau Bintan-Kepulauan Riau, dan sekarang di Kalimantan Barat), PT Timah (timah) di Bangka Belitung, PT Kaltim Prima Coal atau Adaro (batubara) di Kalimantan Timur, dst. Sebagian dari mereka adalah perusahaan multinasional yang menanamkan modalnya tidak hanya di Indonesia, namun juga di belahan lain dunia. (Sumber: Hanan Nugroho, Bappenas 2020). Dugaan Keterlibatan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Bidang Kemariitiman dan Investasi yang membawahi Kementerian Pertambangan dan Energi dimana Perusahan miliknya PT. Toba Sejahtera ikut berinvestasi dalam pengelolaan Blok Wabu Papua jika benar cenderung subjektif dan menyalahi aturan hukum dan moral. (Sumber: Walhi dan Kontras 2021). (*)
Satu Orang Meninggal Akibat Bencana Banjir dan Longsor di Probolinggo
Probolinggo, FNN - Seorang warga atas nama Sunijar (60) ditemukan meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor yang terjadi di Desa Gunggungan Kidul, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Senin (17/1) malam.\"Pagi ini korban bencana bernama Sunijar ditemukan di Dusun Gunungmalang sudah dalam kondisi meninggal dunia,\" kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Probolinggo Sugeng Suprisayoga saat dihubungi per telepon di Probolinggo, Selasa.Awalnya ada dua korban yang dilaporkan hilang saat kejadian bencana banjir dan longsor di Desa Gunggungan Kidul, Kecamatan Pakuniran, namun satu korban sudah ditemukan dalam kondisi selamat dan satu korban ditemukan meninggal dunia.Hujan deras yang mengguyur Probolinggo selama beberapa jam menyebabkan debit air sungai cukup deras hingga menyebabkan dua jembatan antardusun terputus karena badan jembatan tidak kuat menahan terjangan derasnya arus sungai.\"Dua jembatan terputus dan satu warung rusak berat akibat banjir di Dusun Pancor dan Dawuhan di Desa Gunggungan Kidul, sehingga akses untuk kedua dusun tersebut tidak bisa,\" katanya.Selain itu, areal persawahan dikabarkan rusak diterjang banjir dan tiang listrik PLN juga roboh akibat bencana yang terjadi di desa setempat, namun pendataan masih terus dilakukan.\"BPBD Probolinggo masih melakukan pendataan lanjutan terhadap warga yang terdampak banjir dan longsor di Desa Gunggungan Kidul karena sementara data yang diterima awal masih belum lengkap,\" katanya.Sementara itu, tidak hanya banjir dan tanah longsor, angin puting beliung juga melanda Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo yang menyebabkan puluhan rumah mengalami kerusakan ringan hingga berat.Koordinator Tim Reaksi Cepat BPBD Probolinggo Aris Setyawan mengatakan sebanyak 73 rumah rusak dan banyak pohon tumbang akibat bencana angin puting beliung di Kecamatan Besuk.\"Satu orang mengalami luka-luka akibat tertimpa reruntuhan rumah yang diterjang angin puting beliung, namun sudah diberikan perawatan medis pada Senin (17/1) malam dan diperbolehkan pulang,\" katanya . (mth)
DPRD Belitung Optimistis KTT G20 Tingkatkan Investasi Daerah
Belitung, Babel, FNN - DPRD Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, optimistis pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Development Working Group (DWG) G20 di daerah itu pada 7-9 September mendatang akan meningkatkan investasi yang masuk ke daerah itu.\"Kami yakin KTT G20 akan mendongkrak investasi Kabupaten Belitung di berbagai sektor,\" kata Ketua DPRD Belitung, Ansori di Tanjung Pandan, Selasa.Menurut dia, dipilihnya Belitung sebagai salah satu tuan rumah rangkaian pelaksanaan KTT G20 merupakan sebuah kebanggaan tersendiri sekaligus kesempatan berharga untuk mempromosikan potensi unggulan daerah itu.\"Salah satunya adalah mempromosikan potensi pariwisata Belitung kepada dunia internasional,\" ujarnya.Maka dari itu, lanjut dia, Pemerintah Kabupaten Belitung diminta untuk mempersiapkan kegiatan tersebut dengan sebaik mungkin.\"DPRD Belitung mendukung sepenuhnya dan siap memberikan bantuan demi suksesnya acara ini karena telah menjadi tanggung jawab bersama jajaran forkopimda daerah untuk menyukseskan event internasional ini,\" katanya.Dia berharap, dalam pertemuan tersebut pemerintah daerah dapat menyajikan data mengenai potensi dan keunggulan daerah kepada para delegasi yang hadir guna menarik minat mereka untuk berinvestasi di daerah.\"Harus ada semacam promosi sektor-sektor unggulan kita baik perikanan, pertanian dan pariwisata sehingga tertarik untuk berinvestasi di daerah kita,\" ujarnya.Dikatakan dia, pasalnya negara yang hadir pada acara tersebut seperti Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Rusia, Prancis, China, Turki, dan Uni Eropa.\"Sehingga ini menjadi sesuatu kesempatan berharga bagi kita untuk mempromosikan Beli ke mancanegara,\" katanya. (sws)
Alissa Wahid: Tidak Boleh Mengambil Hak Beragama Orang Lain
Jakarta, FNN - Koordinator Jaringan Nasional Gusdurian Indonesia Alissa Wahid mengatakan tidak boleh mengambil hak beragama orang lain dan memaksakan ajaran agamanya karena hal itu tidak sesuai ajaran agama dan dapat melukai rasa kebangsaan dan nilai-nilai toleransi.Hal itu disampaikannya terkait dengan kasus perusakan sesajen yang dinilai mencoreng hak kebebasan beribadah dan berkeyakinan individu seseorang, serta melukai nilai keberagaman dan toleransi yang telah tumbuh subur di Indonesia.\"Jadi bukan soal sesajen itu haram atau tidak. Kita bisa berbeda pendapat soal itu (sesajen), tapi yang jelas tidak boleh mengambil hak orang lain. Dan ketika ada orang memaksakan ajarannya kepada orang lain di negara ini, nah itu merupakan pelanggaran,\" ujarnya di Sleman, demikian dalam keterangan tertulis yang diterima Selasa.Perempuan yang baru saja terpilih menjadi Ketua Tanfidziyah PBNU 2022 – 2027 ini melihat ada beberapa hal menarik yang ditemui pada insiden merusak sesajen yang lalu, yaitu banyaknya kelompok yang mendukung aksi tidak beradab, intoleran dan bahkan hingga menjadi perdebatan di kalangan warganet.\"Kenapa banyak yang mendukung? Karena mereka menganggap sedang menjalankan perintah agama. Tapi dia juga lupa, bahwa menghormati hak orang lain itu termasuk perintah agama juga,\" ucapnya.Demikian juga termasuk perintah untuk menaati peraturan, membangun kehidupan bersama yang baik dan membangun kemaslahatan umat, menurutnya adalah semata-mata juga bagian dari ajaran agama. Karena tidak etis jika ujaran atau perilaku yang demikian, dianggap sebagai kebebasan berpendapat, berekspresi dan berpikir.“Dalam Al Quran tertuang, ‘la iqro hafidzin’, yaitu tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Itu panduan, jadi kebebasan berpendapat itu betul, tapi tidak sama dengan bertindak semau-maunya,” tegasnya.Perempuan yang merupakan putri sulung dari Presiden RI ke-4 (alm) KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu lebih lanjut mengatakan, di dalam Al Quran Surat Al Maidah ayat 8 dikatakan ‘Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa’.\"Seseorang yang berlaku intoleran, tidak memahami kaidah hidup beragama yang sudah digariskan di dalam Islam. Soal keadilan itu sudah jelas sekali tertuang di dalam Al Quran,\" jelas AlissaIa kembali menegaskan, agar masyarakat tidak semata-mata mentafsirkan sesuatu secara tekstual atau mempedomani satu perintah saja untuk dipraktikan, namun tidak memahami makna dan nilai dibaliknya, sehingga tidak mendapatkan kaidah hidup beragama yang sudah diwariskan dalam ajaran Islam. \"Jadi tidak bisa kita hanya mempedomani satu perintah saja tentang memberantas kemusyrikan. Dan kebanyakan orang itu seringkali hanya berhenti di praktiknya tapi tidak paham nilainya,\" ujarnya.Untuk itu, Alissa juga mengingatkan setidaknya ada dua hal yang dapat dilakukan kelompok moderat agar bersikap bijak ketika menghadapi fenomena kasus intoleransi dan ujaran kebencian atas nama agama.“Yang pertama, tokoh moderat serta pemuka agama perlu menyampaikan pendapatnya, karena kalau tidak berpendapat itu kemudian seakan-akan menjadi hal yang dianggap benar. Sehingga tokoh moderat dan pemuka agama perlu menasihati dan meluruskan pemahaman keagamaan yang dangkal seperti itu,\" tuturnya.Yang kedua menurutnya, perlunya memperkuat hubungan antar-kelompok masyarakat yang masih ingin merawat bangsa Indonesia karena dirinya melihat masih banyak kelompok yang maunya merawat kelompoknya saja.\"Jadi itu penting kita bersuara dengan lantang bahwa kita tidak ingin tindakan seperti ini tumbuh subur di Indonesia. Saya berharap hal ini akan dapat menghimpun dan menimbulkan suara yang lantang menolak praktik intoleransi di bumi pertiwi,\" ucapnya.Di sisi lain, ia mengharapkan peran aktif pemerintah dalam mendorong upaya melindungi bumi pertiwi dari praktik intoleransi dan ujaran kebencian atas nama agama, suku bahkan ras, guna menciptakan lingkungan yang baik bagi penerus bangsa kedepannya.\"Dari sisi pemerintah juga perlu adanya penindakan tegas dan menjadikan kasus intoleransi tadi menjadi pelajaran, serta memperkuat barisan sebagaimana telah adanya RAN-PE (Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstrimisme berbasis kekerasan) dan Peta Moderasi Beragama,\" ungkapnya. Terakhir, dirinya berpesan kepada seluruh pihak untuk bekerja sama menyukseskan apa yang tertuang dalam dua perangkat besar tersebut. Ini demi memastikan masyarakat memiliki pandangan keagamaan yang berbasis keadilan, keseimbangan, menaati konstitusi dan melindungi martabat kemanusiaan dan kemaslahatan bersama.\"Kalau moderasi beragama itu menebar benihnya, maka panennya adalah praktik keagamaan yang moderat, sementara RAN-PE fokus pada ekstremisme dengan atau tanpa kekerasan, jadi di hulu dan hilirnya dapet,\" katanya mengakhiri. (sws)
Pansus-Pemerintah Setuju RUU IKN Dibawa dalam Rapat Paripurna DPR
Jakarta, FNN - Rapat Kerja (Raker) Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Pansus RUU IKN) DPR RI bersama pemerintah dan DPD RI pada Selasa dini hari menyetujui RUU tersebut untuk diproses lebih lanjut dalam pengambilan keputusan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.\"Apakah RUU IKN yang sudah dibahas dapat disetujui dan diproses lebih lanjut untuk pembicaraan Tingkat II,\" kata Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat memimpin Raker Pansus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa dini hari.Lalu seluruh anggota Pansus RUU IKN menyetujui RUU tersebut untuk diproses dalam pengambilan keputusan Tingkat II. Sementara itu hanya Fraksi PKS yang tegas menolak RUU IKN dibawa dalam Rapat Paripurna DPR untuk diambil keputusan.Doli mengatakan, pengambilan keputusan tersebut diambil setelah Pansus mendengarkan pendapat akhir fraksi yang mayoritas menyetujui RUU IKN, pendapat DPD RI dan pandangan pemerintah.Menurut dia, Tim Ahli Pansus sudah selesaikan merumuskan draf RUU IKN hasil masukan dari fraksi-fraksi dan DPD RI yang disampaikan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU IKN yang berlangsung pada Selasa pagi hingga malam.\"Jadi draf RUU IKN sudah disiapkan, nanti bisa ditandatangani fraksi-fraksi, DPD RI, dan pemerintah,\" ujarnya.Ketua Panja RUU IKN Saan Mustofa dalam Raker tersebut menyampaikan laporan kinerja Panja membahas RUU tersebut, antara lain ada beberapa substansi yang dikembalikan ke Panja untuk dibahas.Menurut dia substansi-substansi tersebut seperti kelembagaan Ibu Kota Negara, pendanaan dan anggaran, rencana induk, pertanahan, dan pasal-pasal relevan dibahas di Panja.\"Pembahasannya di Panja dilakukan dengan sistem klaster yaitu kelembagaan, pendanaan dan anggaran, rencana induk, pertanahan, dan pasal-pasal relevan.Saan menjelaskan, Panja juga menyepakati perlunya pengaturan terkait hak-hak nilai budaya dan pemberdayaan masyarakat setempat yang perlu diatur dalam RUU IKN.Selain itu menurut dia, Panja memutuskan bahwa kedudukan kantor perwakilan negara sahabat dan organisasi asing diharapkan bisa ditempat di IKN Nusantara selambat-lambatnya 10 tahun sejak pemindahan ibu kota. (sws)
Pasangan Terlucu
By M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan PILPRES 2024 mulai hangat di tahun 2022 ini. Berbagai konfigurasi pasangan mewarnai media sosial baik itu pasangan rasional maupun abal-abal. Ada Prabowo-Puan, Ganjar-Erick Thohir, dan Anies-AHY. Ada pula Rizal Ramli-Gatot, Airlangga-Ganjar, Anies-Khofifah, Luhut-Muhaimin atau yang mutakhir adalah Prabowo-Jokowi. Nah yang terakhir inilah yang disebut pasangan terlucu. Bukan berarti Prabowo dan Jokowi itu pelawak akan tetapi jika keduanya berpasangan ya lucu saja. Dua orang yang dalam Pilpres 2019 bertarung keras sampai berdarah-darah justru pada tahun 2024 berpasangan. LGBT politik namanya. Anak cucu bangsa akan tertawa terpingkal-pingkal karena kakek mereka melakukan hal yang bodoh dan melecehkan martabat bangsa dan negara. Sumber daya manusia yang seolah-olah habis hingga kering kerontang. Pasangan Prabowo-Jokowi adalah pasangan \"rongsokan\" yang dipaksakan. Pertama, penyiasatan publik yang terpaksa diterima dengan mengelus dada. Ketika Presiden dilarang memperpanjang masa jabatan tiga periode maka disiasati dengan bergeser menjadi Wakil Presiden. Hal yang dibolehkan ini merupakan upaya untuk mempertahankan kekuasaan dengan sedikit tipu muslihat. Kedua, Jokowi maju sendiri karena kekhawatiran. Perpanjangan boneka oligarkhinya takut \"tidak bisa dipegang\" atau gagal memenangkan pertarungan karena kasus korupsi yang menderanya. Yang sulit terhapus adalah dugaan suap 500 ribu US Dollar dalam kasus e-KTP. Ketiga, konstelasi dukungan taipan yang berbeda. Pasangan Prabowo-Jokowi belum tentu mendapat support maksimal dari taipan. Mengendalikan Prabowo lebih sulit ketimbang mengendalikan Jokowi saat menjadi Presiden. Sebagai Wapres tentu sudah tidak berguna lagi untuk dicengkeram. Keempat, era pendukung kabur. Pendukung Prabowo sudah lama lari \"blingsatan\" setelah merasa terkhianati oleh langkah \"strategi\" sendiri di Kabinet yakni sembunyi di ketiak Jokowi. Sementara pendukung Jokowi dipastikan segera kabur karena enggan terdegradasi dengan hanya menjadi pendukung Calon Wakil Presiden. Pasangan yang pernah diusung Qadari \"JokPro 2024\" dan kini dideklarasikan Sekber Prabowo Jokowi ini akan menjadi pasangan paling kontroversial dan terlucu. Jika terus menggelinding atau digelindingkan, maka rakyat Indonesia akan disuguhi tarian politik yang semakin menyebalkan. Prabowo bukan Prabowo 2019. Harapan memiliki Presiden hebat dan mampu membawa perubahan signifikan terjawab sudah dengan jelas bahwa hal itu tidak mungkin. Sementara \"pasangannya\" Jokowi adalah figur yang membawa beban hutang berat pada rakyat. Hutang LN, hutang pelanggaran HAM, hutang KKN, serta hutang penunaian sejuta janji. Pasangan Prabowo-Jokowi adalah musibah berkelanjutan bagi negeri. (*)
POPULER
