OPINI
Di Bawah Bendera Oligarki (DBO)
Di Bawah Bendera Oligarki, sepintas sangat jauh berbeda dengan Di bawah Bendera Revolusi yang menjadi buah pikir Soekarno. Buku yang terkesan dianggap \"kitab suci\" banyak kalangan Marhaenis dan kiri itu, lebih tekun mengupas pergulatan ideologi, suasana revolusi dan kebangkitan nasionalisme. Sementara kalau bicara oligarki, bisa dipastikan identik dengan neo kolonialisme dan neo imperialisme yang menguasai \"objective gigeven\" sekaligus yang ditentang Putra Sang Fajar dan The Founding Fathers lainnya. Oleh: Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktivis Yayasan Human Luhur Berdikari NAMUN sesungguhnya, secara esensi keadaan negara Di Bawah bendera Oligarki saat ini, memiliki situasi seperti bangsa Indonesia yang masih dalam penjajahan fisik. Ia hanya berbeda judul, berbeda kemasan dan berbeda jaman. Sementara isinya, suasana kebatinan, kondisi obyektif dan subyektif yang dialami rakyat, persis memiliki kesamaan. Buku Di Bawah Bendera Revolusi yang menuangkan saripati nilai-nilai sosio nasionalisme, sosio demokrasi dan Ketuhanan. Lebih banyak menggambarkan tentang bagaimana kapitalisme yang merupakan hawa nafsu dari sebuah sistem yang jahat. Penguasaan sumber daya alam, adanya perbudakan, upaya menciptakan kebodohan dan kemiskinan rakyat dalam suatu negara, telah menjadi realitas dari apa yang disebut Soekarno sebagai \"exploitation de l\'long par long, ekspoitation de l\'homme par homme\". Termasuk nasionalisme sebagai perkakasnya Tuhan, juga lunglai ketika liberalisasi dan sekulerisasi beringas merasukinya. Revolusi atau Tenggelam Selamanya Begitu kuatnya cengkeraman oligarki mengengam Indonesia. Nyaris tak ada sektor-sektor kehidupan rakyat yang tidak bisa lepas dari pengaruhnya, dari dominasi dan hegemoni oligarki. Apa yang disebut sebagai masa kegelapan bangsa saat berada dalam jaman kolonialime, kini seperti hadir kembali di era modern. Kehidupan sosial ekonomi, sosial politik, sosial hukum, sosial budaya dan sosial kemanan hancur luluh berantakan. Kesengsaraan hidup dan penderitaan rakyat menjadi manifestasi dari kegagalan membangun kedaulatan dalam bidang politik, kemandirian dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Gejala agama sebagai candu masyarakat juga mulai digalakkan kaum atheis. Kekayaan alam dirampok oleh asing maupun aseng, jurang si miskin dan kaya semakin curam, serta terlalu banyak penghianat yang menjual negara dan memecah belah bangsa. Rakyat pribumi bumiputera atau marhaen menjadi budak di negeri sendiri. UUD 1945, Pancasila dan NKRI dalam proses \"take down\". Berada pada bibir kemelut konflik sosial krusial dan terpapar virus disintegrasi bangsa yang akut. Kebhinnekaan dan kemajemukan yang tersusun dalam rangkaian kedamaian, menjadi artifisial dan rentan menjadi huru-hara tak terkira. Semua yang terkesan indah dan yang baik dalam permukaan keindonesiaan, sejatinya adalah semu dan penuh kepalsuan. Keharmonisan dan keselarasan cenderung berdurasi singkat. Kebanyakan komponen bangsa dijangkiti pandemi hipokrit dan mental inlander. TNI, Polri, Ulama, Intelektual, mahasiswa, buruh, nelayan dan petani, serta semua pemilik sah negeri ini. Nyaris skeptis, takut dan atau memilih menjual diri menjadi barang dagangan yang murah. Hanya sedikit dari mereka yang mampu mewujudkan keberaniannya, meski harus menempuh jalan merdeka atau mati, jika memilih dalam kesadaran kritis dan sikap perlawanan. Bersikap untuk bangkit melawan atau diam tertindas, menjadi pilihan yang maha berat. Karena memang sangat mustahil jika berhadapan dengan kekuatan oligarki yang memiliki segalanya. Rakyat dibungkam dan tak dapat melawannya. Oligarki dengan semua uang dan instrumen kekuasaannya, melalui aparat dan birokratnya, ditambah politisi dan para buzzer yang dibayar. Semakin melanggengkan kolonialisme dan imperialisme modern di bumi nusantara ini. Akankah Indonesia berubah menjadi negara koloni baru?. Mungkinkan NKRI akan tenggelam dan tinggal kenangannya yang tersisa?. Hanya rakyat Indonesia sendiri yang mampu menjawabnya. Adakah ini menjadi momentum dan keberanian rakyat Indonesia melakukan perubahan dan penyelamatan bangsa. Jika tak ingin suatu saat NKRI tidak ada lagi dalam peta dunia. Seperti kata Soekarno, suatu saat akan hilang tenggelam suatu bangsa karena tak ada keberanian dalam dirinya. Hanya ada pilihan revolusi atau mati. Sebuah revolusi Di Bawah Bendera Oligarki. (*)
Api Bandung Menghangatkan Purnawirawan
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan Tanggal 24 Januari 2022 di area Monumen Perjuangan Jawa Barat depan Kampus UNPAD para Purnawirawan TNI-Polri mendeklarasikan berdirinya organisasi yang menghimpun kebersamaan para Purnawirawan untuk menjaga spirit perjuangan sebagaimana saat aktif sebagai tentara atau aparat negara. Dengan bermotto \"old soldier never die\" organisasi tersebut diberi nama Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia (FPPI). Pendirian organisasi atau forum adalah hal yang biasa, demikian juga forum Purnawirawan. Akan tetapi jika dilihat dari latar belakang pembentukannya, maka Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia ini menjadi agak istimewa. Dibentuk dan dihadiri oleh beberapa Purnawirawan Perwira Tinggi seperti Kivlan Zein, Slamet Subiyanto, Soenarko, Robby Win Kadir, Nasuha, Koen Priyambodo dan lainnya juga \"vokalis\" seperti Sugeng Waras, Ruslan Buton, dan M Saleh. Dari sambutan-sambutan yang bersemangat juang berlatar belakang spanduk bergambar Jenderal Soedirman tersebut, para Purnawirawan itu melihat bahwa kondisi negara saat ini sangat memprihatinkan yang ditandai oleh : Pertama, otoritarianisme dimana pengelolaan negara tidak berbasis pada penghormatan atas asas kedaulatan rakyat. Oligarkhi mendominasi dan mengendalikan politik, ekonomi, hukum, dan lainnya. Kedua, kondisi ekonomi yang timpang dimana segelintir orang menguasai banyak aset negara dan rakyat. Rakyat susah berhadapan dengan korporat yang senang dan senantiasa bersenang-senang. Jalur bisnis yang menjadi jalan bagi kaum imperialis. Ketiga, Pancasila dan UUD 1945 yang tidak dijalankan dengan utuh dan menyeluruh, murni dan konsekuen, serta lebih pada sloganistik yang bertentangan dengan perilaku dan praktek kehidupannya. Ambivalensi dan penghianatan oleh penyelenggara negara. Keempat, nilai-nilai persatuan dan kemanusian yang terdegradasi, rentan perpecahan akibat serangan masif semburan fitnah. Pelanggaran HAM yang dipertontonkan terang-terangan termasuk pembunuhan 6 laskar FPI. Pelanggaran HAM harus dihentikan dan pelanggar HAM harus dihukum. Kelima, TNI dan Polri harus kembali kepada jati diri sebagai pembela dan pengawal rakyat bukan mengabdi kepada penguasa yang berkuasa sesaat. Menempatkan diri sesuai dengan fungsinya bukan multi-fungsi yang merambah kemana-mana. Para Purnawirawan bertekad untuk berjuang \"sampai titik darah penghabisan\" dalam rangka menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Mengingatkan seluruh elemen bangsa agar tidak menjual atau menggadaikan kedaulatan negara kepada para penjajah politik, ekonomi, dan budaya. Pertahanan dan keamanan negara yang harus selalu dijaga. Kematian adalah kehidupan panjang untuk membangun monumen kemuliaan bukan monumen kehinaan dan penghianatan. Monumen Juang adalah api Bandung yang menghangatkan atau membakar semangat perjuangan dulu, kini, dan esok. Panglima Besar Jenderal Soedirman telah banyak memberi pelajaran dan keteladanan. Old soldier never die ! (*)
Jin Buang Anak, Istilah yang Dipelintir (Bukan) SARA
Oleh Ady Amar, Kolumnis Jin buang anak, itu sekadar istilah untuk menyebut satu tempat yang jauh dan terpencil. Boleh juga jika mau ditambah, karena jauh dan terpencil, maka ia menyeramkan. Tentu menyeramkan itu tidak berarti ada jin apalagi kuntilanak atau genderuwo di sana. Sekadar istilah, itu bukan makna sebenarnya. Bukan seolah itu benar-benar tempat jin buang anak. Adalah hal biasa, jika istilah itu jadi sebutan keseharian untuk penyebutan suatu tempat yang sulit dijangkau. Bahkan, istilah itu kerap jadi _guyonan_ pada seseorang yang lokasi tempat tinggalnya jauh dan sepi, lalu disebut dengan tempat jin buang anak. Istilah apapun itu memang mudah dipelintir menjadi seolah itu penghinaan. Itu lebih pada siapa yang berbicara dan dalam konteks apa ia berbicara. Maka ribut-ribut, seperti sengaja diributkan, itu yang hari-hari ini mengena pada Edy Mulyadi. Beritanya seolah dibuat besar mengalahkan berita besar lainnya, yang memang besar. Maka, Edy Mulyadi, seorang jurnalis senior yang kebetulan memilih bersikap kritis pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Maka pilihannya memakai \"istilah\" untuk menggambarkan sesuatu yang jarak tempuhnya jauh, itu dengan \"jin buang anak\" ditarik menjadi masalah besar. Seolah istilah yang disampaikannya itu mengandung unsur SARA. Maka, pada kasus tertentu penyebutan pada suatu istilah, itu pun bisa (dianggap) berunsur SARA. Meski tidak ditemukan sedikit pun unsur SARA. Tetap ditarik pada delik, dan itu kriminalisasi. Menakutkan. Maka, pilihan narasi dan penggunaan istilah pada mereka yang acap bersinggungan dengan rezim, itu mesti hati-hati dan disampaikan dengan bahasa terukur. Tidak bisa bebas seperti mereka yang (sepertinya) kebal hukum, yang boleh seenaknya mengumbar narasi, bahkan sampai _nerobos_ unsur SARA sekalipun. Kepekaan menggunakan sebuah istilah, itu perlu. Sepertinya kepekaan itu agak kendor dipunya seorang Edy Mulyadi. Karenanya, istilah \"jin buang anak\" seolah jadi kejahatan luar biasa, yang pelakunya jadi bulan-bulanan pihak yang tidak suka dengan gaya narasi yang dipilih Edy Mulyadi dalam aksi-aksinya selama ini yang kritis. Maka, momen istilah yang digunakan atas penolakan ditetapkannya Ibu kota negara (IKN) di Kalimantan, itu dipelintir pihak-pihak yang tidak menyukai pandangan politiknya. Dan istilah yang sebenarnya biasa-biasa saja, bisa dibuat menjadi kesalahan luar biasa. Korban Istilah Sikap Edy Mulyadi memang ksatria. Ia meminta maaf, jika ujarannya itu dianggap menyakiti warga Kalimantan. Sikapnya itu tidak perlu harus menunggu lama, atau setelah didesak-desak berbagai pihak. Edy Mulyadi tidak _mempeng_ merasa tidak bersalah. Menganggap apa yang disampaikannya itu cuma sekadar istilah untuk menggambarkan sesuatu tempat yang jauh atau terpencil. Pilihannya untuk sesegera mungkin meminta maaf, itu mestinya disikapi dengan baik. Dengan legowo. Pilihan Edy Mulyadi meminta maaf, itu bagian dari kebesaran hatinya. Beda jauh dari Arteria Dahlan, yang pada awalnya menolak untuk meminta maaf pada etnis Sunda. Dan kemudian karena desakan berbagai pihak, mungkin juga desakan Ketua Umum partainya, PDIP, ia lalu meminta maaf. Apa yang disampaikan Arteria itu bukan istilah, tapi narasi yang jelas, bahwa ia keberatan bahasa Sunda digunakan di internal kalangan Sunda sendiri pada saat-saat rapat. Narasinya itu tafsir tunggal yang tidak bisa disangkal, bahwa ada unsur ketidaksukaan. Jadi tentu lebih dahsyat, jika ditarik pada proses hukum, dibanding istilah yang disampaikan Edy Mulyadi. Tapi setelah Arteria meminta maaf, maka berbagai protes masyarakat di Jawa Barat nyaris mereda. Meminta maaf itu bentuk toleransi dahsyat, meski ia sebenarnya (bisa) dinilai tidak bersalah. Tapi seorang Edy Mulyadi memilih berdamai, itu sikap terpuji. Ia tidak ingin persoalan ini disalah tafsir tidak sebenarnya. Mestinya, sikapnya itu disambut warga Kalimantan, khususnya para pemimpin daerah, baik sipil maupun politik, terutama para Ketua Adat (Dayak) dengan uluran tangan tulus. Janganlah kita yang sudah lebih dari tujuh dekade merdeka, tapi masih baperan membawa hal-hal remeh menjadi sesuatu. Istilah apapun itu mestinya tetap istilah yang tidak boleh ditarik pada sesuatu yang tidak semestinya. Apalagi ditarik pada politik karena unsur suka atau tidak suka. Istilah \"jin buang anak\" janganlah dianggap, seolah itu penghinaan. Justru jadikan itu modal pemecut, bahwa Kalimantan bukanlah tempat untuk jin buang anak. Selesai. Banyak kasus besar tengah membelit negeri ini. Tentu itu bukan kasus istilah yang diujarkan Edy Mulyadi, yang seupil yang hari-hari ini digoreng dahsyat dianggap mampu menutup kasus-kasus besar dan seksi yang bertebaran. Edy Mulyadi sedang \"disembelih\" oleh mereka yang tidak menyukai langkah politiknya. Media mainstrim pun mengadili dengan tidak sebenarnya. Menghilangkan peran mengajarkan pada publik, yang belum mampu membaca sebuah istilah, apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana mesti menyikapinya. Kasihan Edy Mulyadi, dijebak oleh sebuah istilah yang pasti bukan SARA, tapi maknanya ditarik sekenanya. (*)
Edi Mulyadi, Prabowo dan Suku Dayak, Bersandar di Ibu Kota Baru
Entahlah, sampai kapan kekuasaan terus menggunakan pengalihan isu. Ketidakmampuan mengatasi pelbagai problem bangsa, rezim kerapkali menutupinya dengan masalah-masalah yang tidak urgens, kotor dan menjijikan. Rekayasa sosial dan politik itu, selain mengaburkan masalah mendasar dan krusial. Juga beresiko tinggi berdampak konflik horisontal dan disintegrasi bangsa. Oleh: Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktivis Yayasan Human Luhur Berdikari RAMAI di dunia maya terkait pernyataan Edi Mulyadi soal Macan mengeong dan tempat Jin buang anak. Statemen itu ditujukan kepada Prabowo dan daerah Kalimantan Timur yang menjadi ibu kota baru. Omongan yang viral itu sesungguhmya hanya menjadi sisipan atau bagian dari rangkaian pesan terkait polemik dan kontroversi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara. Menariknya, yang jadi heboh bukan pembahasan masalah mendasar dan krusial dari sikap menteri pertahanan RI dan pemindahan ibu kota negara, yang debatebel dengan persoalan kedaulatan negara, situasi ekonomi politik, dan dampaknya terhadap kelangsungan kehidupan rakyat dan NKRI. Seolah-olah mengabaikan permasalahan-permasalah prinsip itu, alih-alih justru masalah Macan mengeong yang dialamatkan ke Prabowo dan penyebutan Kalimantan Timur sebagai tempat Jin buang anak, yang mengemuka. Dengan tidak menghilangkan rasa hormat kepada Prabowo dan warga Kalimantan Timur. Kalau memperhatikan struktur pembahasan materi secara secara utuh dari narasi yang disampaian Edi Mulyadi. Pada substansinya lebih mengangkat hal-hal yang terkait sistem, kebijajakan dan orientasi politik pembangunan. Termasuk pola kepemimpinan yang memahami aspek-aspek geografis, geopolitis dan geostrategis. Sebagai salah satu contoh, misalnya penempatan Ibu kota negara yang tidak boleh terletak dekat dengan perbatasan negara atau mudah dijangkau dari potensi musuh atau serangan dari luar. Hal itu penting sebagai faktor utama keamanan negara. Tidak seperti Jakarta yang berada pada posisi sentral dan dikelilingi buffer zone sebagai pelindung. Dalam hal ini, gugatan terhadap seorang Prabowo yang menteri pertahanan itu, patut menjadi perhatian. Apalagi Prabowo termasuk sosok yang paling lantang bicara nasionalisme dan utamanya menjaga kedaulatan dan pertahanan NKRI. Prabowo lah yang sering mengusung tagline Indonesia akan menjadi Macan Asia atau wacana NKRI bubar tahun 2032. Wajar saja jika Edi Mulyadi membawa representasi itu pada persoalan pemindahan ibu kota dengan sosok Prabowo. Kemudian, menyoal Jin buang anak yang tertuju pada wilayah Kalimantan Timur oleh lontaran Edi Mulyadi. Pada hakekatnya tidak ada tendensius atau motif tertentu untuk merendahkan, melecehkan atau menghina warga Kalimantan Timur. Ungkapan Jin buang anak yang terucap spontan itu hanya merupakan ilustrasi atau padanan kata kalau tidak bisa dibilang satir terhadap kondisi geografis ibu kota baru tersebut. Istilah Jin buang anak itu, telah menjadi perumpamaan umum yang sering dipakai publik untuk menggambarkan tempat yang jauh, sulit dijangkau dan mungkin melalui medan yang berat jika ditempuhnya. Jangankan di Kalimantan, dibeberapa tempat di Pulau Jawa pun masih banyak daerah yang bisa disebut tempat Jin buang anak. Bahkan kalau mau jujur, di wilayah yang berada dan tidak jauh dari jabodetabek masih ada tempat yang relatif susah aksesnya atau terisolir dan seperti lokasi Jin buang anak. Jadi, mengenai tempat Jin buang anak ini seperti yang disampaikan Edi Mulyadi memang tidak ada maksud buruk atau itikad jelek, termasuk pada wilayah Kalimantan Timur. Sehingga tidak perlu mendapatkan reaksi yang berlebihan dari siapapun. Kebisingan Menutupi Masalah Mendasar dan Krusial Pemindahan ibu kota negara yang baru memang sangat dipaksakan. Selain beraroma kepentingan borjuasi korporasi berbalut oligarki. Kebijakan yang proses pembahasan dan legislasinya serampangan itu. Terlalu beresiko mengundang bahaya dan resiko tinggi. Selain dampak lingkungan fisik dan sosial budaya akibat dari konsep pembangunan yang tidak berbasis riset dan kajian kompeten. Publik masih ingat saat, Penajam Paser Utara dilanda banjir besar yang tidak surut hampir selama 1 bulan. Sepertinya rezim ini gagal fatal membangun pranata sosial dan pranata lingkungan bahkan sebelum Ibu kota baru dibangun. Pembabatan hutan, mengikis kekayaan adat dan menggusur kearifan lokal, menjadi alas kapitalisme berwujud kota mercusuar rezim. Belum lagi Anggaran pembangunan berbiaya hampir 500 triliun itu, 52%nya kini dibebankan pada ABN. Lagi, aksi tanpa kemaluan rezim yang awalnya tidak akan menggunakan APBN untuk proyek dengan akomodasi nyaman dan mewah bukan buat pribumi bumiputra. Di lain sisi, sosok Prabowo yang meninggalkan catatan hitam dan kelam bagi pendukungnya saat memilih bergabung dengan rezim Jokowi. Bukan hanya menggugurkan karakter kepemimpinannya semata. Tak lagi dipercaya sebagai sosok negarawan yang tegas dan berwibawa. Pendukungnya dan atau sebagian besar rakyat kini menganggapnya pecundang berjiwa kerdil. Menghapus kepribadiannya yang sempat dielu-elukan rakyat sebagai pemimpin negara yang mengaum bagai Macan di Asia. Prabowo kini macan yang mengeong ketika menghadapi realitas kebangsaan dan perbagai persoalan yang menimbulkan penderitaan rakyat. Boleh jadi satir Edi Mulyadi benar adanya, bahwasanya Prabowo telah jauh berubah. Berubah karena kekuasaan dan kekuasaan yang merubahnya. Dengan demikian, bagi Prabowo dan warga Kalimantan Timur. Manakah yang lebih merendahkan, melecehkan dan menghina baik kepada Prabowo maupun Warga Kalimantan Timur?. Perampasan lahan hutan dan dampaknya yang telah membunuh peradaban lokal dan ekosistem lingkungan. Serta kedok oligarki dan borjuasi korporasi yang sejatinya adalah neo kolonialisme dan imperialisme. Mereka semua itu yang berpotensi menghancurkan NKRI?. Atau istilah Macan mengeong dan tempat itu yang harus dihadapi dengan perang?. Bangkitlah seluruh rakyat Indonesia. Sadarlah dan gunakan akal sehat. Tetaplah mampu membedakan mana yang responsif dan mana yang reaksioner. Jangan biarkan terus negeri ini diselimuti kebisingan yang menutupi masalah mendasar dan krusial. Semoga logika tidak ikut jungkir balik juga. (*)
.jpeg)
Nusantara: Ibukotanya Oligarki
Oleh: Gde Siriana, Direktur Eksekutif INFUS MESKIPUN Undang-Undang (UU) Ibukota Baru telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI), rencana pemindahan ibukota baru tetap menyisakan banyak masalah. Seharusnya proyek ibukota baru mendapatkan dukungan dari mayoritas rakyat, bukan semata keinginan Presiden dan elit-elit partai politik (parpol). Pengesahan UU Ibu Kota Negara (IKN) oleh DPR tidak dapat dikatakan telah mencerminkan kehendak mayoritas rakyat Indonesia. Gugatan terhadap UU Covid-19 dan UU Cipta Lapangan Kerja yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukkan bahwa DPR-RI tidak lagi merepresentasikan suara rakyat. Hal-hal yang prinsip dari UU ibukota baru tersebut adalah pertama, apakah UU Ibukota Baru tersebut merupakan jawaban atau solusi dari persolan Indonesia khususnya masalah ibukota Jakarta hari ini? Seperti misalnya kepadatan penduduk, ketimpangan pembangunan ekonomi, efektifitas kerja birokrasi pemerintah pusat dan keberlanjutan lingkungan. Kalau itu masalahnya, yang dibutuhkan adalah relokasi pusat pemerintahan. Bukan memindahkan ibukota seperti yang dilakukan rezim pemerintahan Jokowi sekarang. Dan sesungguhnya ide relokasi pusat pemerintahan sudah ada di era Orde Baru. Kala itu Presiden Soeharto telah merencanakan untuk merelokasi pusat pemerintahan ke wilayah Jonggol di Kabupaten.Bogor, Jawa Barat. Bahkan waktu itu telah disiapkan lahan seluas 30.000 hektar. Konsep inilah yang juga dijalankan oleh Malaysia dengan terintegrasinya pemerintahan di Putera Jaya, yang berjarak hanya 25 km dari ibukota Kuala Lumpur, kurang lebih sama dengan jarak dari Monas ke Cibubur, di Bogor, Jawa Barat. Perbedaannya, rezim Soeharto tumbang pada Mei 1998 sebelum sempat merealisasikan Jonggol, sebagai pusat pemerintahan baru. Sebaliknya PM Malaysia Mahatir Muhammad waktu itu mampu melewati krisis moneter 1997-1998 dan meneruskan pembangunan Putera Jaya. Jika solusi tersebut adalah pindah ibukota atau hanya relokasi pusat pemerintahan, di mana lokasinya yang dikehendaki rakyat? Pertanyaan berikutnya, apa nama ibukota baru atau pusat pemerintahan baru tersebut? Ini tidak dapat diputuskan oleh presiden dan elit-elit parpol saja tanpa didahului oleh proses yang terbuka dan partisipatif. Dan untuk mendapatkan legitimasi rakyat untuk memindahkan ibukota, sangat mungkin diperlukan proses panjang bertahun-tahun. Juga harus diselesaikan dulu persoalan sosial-politik dalam hal pembelahan yang terjadi di masyarakat hari ini jika bangsa ini ingin mengambil keputusan besar. Jika hanya merupakan keinginan presiden dan elit parpol, nasib ibukota baru akan seperti ibukota baru Myanmar karena tidak didukung rakyat. Berbeda dengan Brasilia yang sukses menjadi ibukota baru Brasil, karena didukung rakyat, serta prosesnya panjang dan bertahap sehinga perencanaannya pun juga matang. Akar ibukota Brasília berasal dari tahun 1789, ketika revolusioner Joaquim José da Silva Xavier, juga dikenal sebagai Tiradentes yang menjadi martir bagi kemerdekaan Brazil, pertama kali mengusulkan gagasan untuk memindahkan ibu kota dari pesisir Rio de Janeiro ke lokasi terpusat di pedalaman Brasil. José Bonifacio (politisi Brasil), mengingatkan kembali ibukota baru sebagai simbol kemerdekaan Brasil, yang kemudian nama Brasilia pertama kali diusulkan tahun 1822 bertepatan dengan kemerdekaan Brasil. Ide tersebut baru disetujui Kongres tahun 1891. Pada tahun berikutnya,1892, kongres menyetujui sebuah ekspedisi untuk melakukan survei di dataran tinggi Brasil bagian tengah dan menetapkan batas-batas ibukota baru. Ekspedisi tersebut termasuk astronom, insinyur, militer, dokter, ahli botani dan banyak ilmuwan lainnya. Tahun 1946 konsep ibukota baru tersebut masuk dalam konstitusi Brasil. Dan akhirnya tahun 1956, di bawah Presiden Juscelino Kubitschek Brasilia secara resmi dibangun sebagai ibukota baru Brasil. Saat bersamaan Soekarno pun mewacanakan ibukota baru Palangkaraya tahun 1957. Bahwa di dalam konsep ibukota baru Brasilia ada konsep-konsep kota modern, ekonomi dan keberlanjutan lingkungan itu merupakan faktor teknis saja. Prinsipnya adalah ibukota baru Brasil merupakan amanat rakyat sebagai simbol kemerdekaan Brasil. Kedua, Rencana pemindahan Ibukota tidak tepat dilakukan saat ekonomi Indonesia sedang sulit. Fokus pemerintah saat ini seharusnya konsiten menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Ibarat orang yang terkena stroke sedang memulihkan staminanya dan kemampuan motoriknya, tidak mungkin untuk disuruh berlari kencang. Dia hanya sanggup jalan perlahan menuju jalan normal. Perlu waktu lebih lama agar bias berjalan cepat atau berlari. Begitulah tahapannya. Saat ini keuangan Negara sedang berat dan ekonomi belum pulih. Tetapi tiba-tiba dipaksa membangun mega proyek ibukota baru. Selain itu, kapasitas rejim Jokowi dalam pembangunan ekonomi telah menunjukkan prestasi yang tidak bagus. Periode pertamanya hanya stagnan di pertumbuhan 5%. Itu telah terjadi sebelum pandemi Covid-19. Dan hari ini banyak BUMN menanggung beban berat utang. Banyak pula infrastruktur yang dikerjakan tanpa pertimbangan prioritas kebutuhan dan tanpa perencanaan yang matang, sehingga tidak fisibel untuk dikerjakan, meleset anggarannya atau tersendat pelaksanaannya, misalnya kereta cepat Jakarta-Bandung. Bahkan proyek yang sudah selesai pun seperti bandara Kertajati, karena sejak awal tidak memperhatikan biaya operasional dan mekanisme pemeliharaannya, sementara kehadirannya tidak dirasakan manfaatnya oleh pengguna bandara sehingga mengancam keberkelanjutan bandara. Jadi proyek ibukota baru seharusnya dikerjakan oleh rejim yang menunjukkan konsistensi dan prestasi yang mengesankan dalam pembangunan ekonomi. Keberhasilan pembangunan ekonomi inilah yang kelak akan menjadi sumber pembiayaan baru bagi ibukota baru. Pembangunan ibukota baru juga seharusnya bukan karena didorong kepentingan legacy (warisan) rejim semata, agar dikenang sebagai rejim yang mendirikan ibukota baru dan menutupi semua kekurangan dan kejahatan yang terjadi selama rejim itu berkuasa. Perlu melihat contoh Piramida Mesir yang dikagumi dunia dan hingga kini masih dikunjungi banyak wisatawan, tetapi tetap tidak menghilangkan sejarah kelam Firaun. Terkait pembiayaan pembangunan ibukota baru, pemerintah tidak dapat meyakinkan rakyat, bahkan terlihat adanya agenda sendiri-sendiri di kabinet Jokowi. Menkeu Sri Mulyani menyatakan bahwa dari anggaran PEN yang hampir Rp.456 triliun, Rp.178 triliun dianggarkan untuk penguatan pemulihan ekonomi, di mana salah satu pos penerimanya adalah Kementerian PUPR. Dari pos tersebutlah akan digunakan untuk pembangunan jalan di ibukota baru (19 Januari 2022). Anehnya Menko Perekonomian Airlangga membantah dana PEN akan digunakan untuk ibukota baru, melainkan dari dana Kementerian PUPR, meskipun tidak dijelaskan dari mana sumber dana di Kementerian PUPR tersebut (24 januari 2022). Artinya ini menunjukkan ketidakjelasan sumber dana pembangunan ibukota baru karena memang sejatinya kondisi keuangan negara sedang sulit dan tidak fisibel untuk membangun mega proyek ibukota baru. Sri Mulyani sangat mungkin berkata jujur, bahwa dari anggaran kementerian manapun, selama negara tidak mendapatkan sumber pendapatan baru, maka pembangunan ibukota baru berasal dari sumber-sumber pendapatan hari ini, yang mana prioritasnya adalah untuk penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi. Ketiga, jaminan atas realisasi pemindahan ibukota tidak cukup melalui undang-undang. Ibukota negara seharusnya ditetapkan dalam konstitusi seperti halnya bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan. Bahkan wilayah dan batas-batas Republik Indonesia pun harus ditetapkan dalam konstitusi, sebagai “sertfikat” yang sah bahwa rakyatlah yang memiliki tanah air Indonesia. Nuansa kepentingan oligarki sangat kuat di balik agenda pemindahan ibukota. Nuansa kepentingan oligarki inilah yang dapat mempengaruhi situasi politik di masa depan yang dapat membatalkan rencana pindah ibukota. Tidak ada jaminan bahwa rezim berikutnya paska Jokowi akan melanjutkan pembangunan ibukota baru atau memindahkan ibukota Jakarta. Harus dapat dibedakan antara tahap membangun sebuah kota untuk menjadi ibukota baru dan realisasi pemindahan ibu kota. Misalnya, pembangunan ibukota baru dapat saja diteruskan dengan menggunakan APBN, tetapi tidak serta merta kemudian juga akan terjadi pemindahkan ibukota. Dengan kata lain, APBN telah dimanfaatkan hanya untuk membangun sebuah kota baru di Kalimantan, di mana yang paling diuntungkan dari pembangunan tersebut adalah para pengembang besar. Berbagai pihak telah mengungkapkan kepemilikan atau pengelolaan lahan tanah oleh sekelompok korporasi di wilayah ibukota baru. Bahkan grup-grup pengembang besar sudah membangun banyak properti di sana. Sejak diumumkan wacana ibukota baru beberapa tahun lalu sudah terjadi kenaikan harga properti seperti apartemen misalnya, dengan demikian sudah terjadi capital gain yang menguntungkan para pengembang besar. Apalagi dengan pengesahan UU ibukota baru, maka kenaikan harga properti sudah demikian tinggi. Dengan kata lain, natinya jika jadi atau tidak ibukota pindah, para pengembang besar sudah menikmati keuntungan dari penjualan properti di sana. Hal-hal yang dapat membatalkan perpindahan ibukota misalnya jika ada beberapa kali upaya judicial review (JR) terhadap UU ibukota baru, yang mana prosesnya memakan waktu yang panjang, di saat bersamaan pembangunan ibukota baru terus berjalan. Tetapi kemudian sangat mungkin endingnya adalah MK mengabulkan gugatan terhadap UU ibukota karena tekanan dari perubahan angin politik. Pembangunan ibukota baru dapat sudah jauh berjalan tetapi pada akhirnya batal memindahkan ibukota. Dan properti para oligarki di sana sudah terjual mahal. Jakarta hari ini bukanlah sekedar ibukota Indonesia. Jakarta hari ini adalah Sunda Kelapa yang diperebutkan berbagai bangsa sejak dulu. Tidak terhitung berapa banyak nyawa dari pasukan Padjadjaran, Banten, Cirebon, Demak dan Mataram yang mati demi mempertahankan atau memperebutkan Sunda Kelapa. Jakarta juga kota proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jakarta dalam sejarahnya telah ditakdirkan menjadi kota revolusioner. Dan Soekarno pernah mengatakan jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sangat mungkin wacana pindah ibukota Soekarno tahun 1957 terinspirasi oleh ibukota revolusionernya Brasilia yang mulai dibangun tahun 1956. Tetapi Soekarno menghadapi banyak pemberontakan seperti DI/TII yang baru dapat diselesaikan di awal tahun 60-an. Selanjutnya ekonomi Indonesia terus memburuk dan juga terjadi peristiwa G30S/PKI yang akhirnya menjatuhkan kekuasaan Soekarno tanpa sempat memindahkan ibukota. Juga terjadi di era Soeharto, konsep kota administratif pusat pemerintahan di Jonggol tidak sempat direalisasikan karena krisis moneter 1997 dan akhirnya rejim Orde Baru pun keburu tumbang. Melihat kedua peristiwa tersebut, apakah rezim Jokowi juga akan ikut tumbang sebelum Ibu Kota Negara baru terwujud? (*)
Ugal-ugalan Ibu Kota Negara Baru
Minimnya partisipasi masyarakat dalam pembahasan RUU IKN melecut kecurigaan rakyat bertambah besar. Pembahasan yang tergesa-gesa pada akhirnya berpotensi melalaikan masyarakat yang terkena dampak. Alasan itu pula yang menjadi salah satu dasar bagi sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Kalimantan Timur menolak pemindahan ibu kota. Oleh: Tamsil Linrung, anggota DPD RI PINDAH Ibu Kota Negara (IKN) itu biasa. Tidak sedikit negara di dunia melakukannya. Yang tidak biasa adalah ngotot, memaksakan kehendak tanpa melihat urgensi dan momentumnya. Inilah sebenarnya sumber persoalan kita. Ketika APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) masih defisit, ekonomi belum stabil, dan Covid-19 masih mengancam, kebijakan memindahkan Ibu kota terasa tidak relevan. Rakyat berhak curiga. Apalagi, memori kolektif mereka mencatat sejumlah pembangunan infrastruktur yang mengecewakan. Ada yang tidak efektif, ada yang tidak tepat sasaran, dan ada pula yang terancam mangkrak. Celakanya, sebagian dari duit pembangunan itu diperoleh dengan cara utang. Sudah utangnya menumpuk, eh, infrastruktur yang dihasilkan tidak maksimal. Pemerintah seharusnya sensitif, menjawab kecurigaan rakyat dengan penjelasan komprehensif. Bukan justru ugal-ugalan mengetok palu bersama DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). DPD (Dewan Perwakan Daerah) memang menjadi bagian dari keputusan tersebut. Namun, DPD memberi catatan kritis dan telah disampaikan secara terbuka dalam beberapa tulisan dan pemberitaan. Pemindahan IKN adalah pekerjaan besar, masif, dan multi kompleks sehingga memerlukan perencanaan yang matang. Ini bukan saja tentang membangun kawasan, tetapi juga membangun peradaban. Peluangnya besar, tapi itu sebanding dengan risikonya. Bila tidak direncanakan dan dikelola dengan baik, risiko dipastikan akan lebih dominan ketimbang peluangnya. Paceklik ekonomi membuat potensi risiko itu membesar. Tak percaya? Tengok situasi berikut. Aset ibu kota lama nyatanya akan dioptimalkan pemerintah sebagai salah satu sumber merogoh cuan, demi menyuplai . Caranya beragam. Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, Encep Sudarwan memberi sinyal, “Aset DKI Jakarta tidak selalu dijual, namun juga dapat dikerjasamakan dengan pemberian waktu 30 tahun atau beberapa tahun, dan duitnya digunakan di IKN.” (katadata.com). Proses pengalihan aset tentu rawan karena membuka celah korupsi. Apalagi, nilai aset DKI Jakarta begitu besar dan entah berapa yang akan dialihkan. Kementerian Keuangan mencatat, dari total aset negara sebesar Rp 11.098 triliun, sebanyak Rp 1.000 triliun di antaranya berada di Jakarta. Ini berbahaya. Apalagi, kita punya sejarah korupsi yang bikin bulu kuduk berdiri. Ya, bahkan dana bantuan sosial bagi rakyat miskin saja ditilap oleh Menteri Sosial Juliari Batubara, salah satu dari 7 menteri terbaik Jokowi menurut survei Charta Politika. Dulu, Presiden Jokowi mengatakan pembiayaan IKN tidak akan membebani APBN. Belakangan, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, 4 Februari 2020, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, dari Rp 466 triliun total dana pembanguna n IKN, sebanyak Rp89 triliun menggunakan APBN. Angka itu lalu berubah lagi. Pemerintah mengakui skema IKN Nusantara akan lebih banyak mengeruk APBN, yakni sebesar 53,3 persen dari total dana. Lalu apa jaminannya pernyataan-pernyataan ini tidak berubah lagi? Janji yang terpungkiri ini mengingatkan kita pada proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Janji yang terpungkiri seolah menjadi salah satu khas Jokowi selama memimpin. Terhadap perubahan sumber dana IKN, media massa menyebut Presiden Jokowi meralat janjinya. Lalu apa bahasa sederhana meralat janji? Ironisnya, sumber dana buat menambal biaya pembangunan IKN Nusantara salah satunya dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi, sebesar Rp178 triliun. Ini jelas keterlaluan. Bagaimana mungkin dana penanggulangan kondisi darurat pandemi Covid-19 digunakan untuk pendanaan lain di luar peruntukannya? RUU APBN 2022 telah diketok pada November 2021 lalu. Kita tahu, untuk mengubah alokasi anggaran proyek nasional diperlukan mekanisme APBN Perubahan. Pengumuman penggunaan APBN tanpa melalui APBN Perubahan adalah contoh etika pengelolaan keuangan negara yang tidak elok. Boleh jadi situasi ini menjadi persoalan hukum. Yang aneh, latar belakang pemilihan Penajam Paser Utara (PPU) sebagai lokasi IKN Nusantara tidak ditemukan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Padahal, sangat penting bagi pemerintah mengungkap dan membahasnya, sehingga masyarakat dapat memahami secara jernih. Akibatnya, spekulasi tidak bisa dihindari, seiring beredarnya data terkait IKN di tengah masyarakat. Terhadap 256.000 hektar lahan IKN, misalnya, ternyata dominan dimiliki oleh hanya segelintir elit Jakarta. Meski bentuknya HGU (Hak Guna Usaha) dan merupakan lahan milik negara, tetapi tetap saja perlu kompensasi tertentu bila negara ingin mengambilnya kembali. Suplai listrik IKN Nusantara juga demikian. Spekulasi rakyat mengarah kepada kepentingan China di balik keterlibatan China Power pada PLTA.(Pembangkit Listrik Tenaga Air) Sungai Kayan. Padahal, PLTA ini belum beroperasi. Namun rakyat tetap saja mengaitkannya, karena Kepala Staf Presiden Moeldoko pernah menyebut PLTA Sungai Kayan adalah salah satu penyuplai listrik IKN. Minimnya partisipasi masyarakat dalam pembahasan RUU IKN melecut kecurigaan rakyat bertambah besar. Pembahasan yang tergesa-gesa pada akhirnya berpotensi melalaikan masyarakat yang terkena dampak. Alasan itu pula yang menjadi salah satu dasar bagi sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Kalimantan Timur menolak pemindahan ibu kota. Sejumlah akademisi menilai, pembahasan dan pengesahan UU IKN tidak lazim, terkesan tertututup, tergesa-gesa, sehingga berpotensi cacat secara prosedural formil maupun materil. Salah satu yang dipersoalkan adalah status ambigu Ibu Kota Negara yang berbentuk otorita, yakni lembaga pemerintah setingkat kementerian. Padahal, nomenklatur otorita tidak dikenal dalam aturan perundang-undangan. Tentang hal ini, DPD RI telah mengingatkan. Kini, pemerintah harus siap menghadapi gugatan rakyat di Mahmakah Konstitusi (MK). Din Syamsuddin, Faisal Basri dan sejumlah tokoh sudah mulai bersiap-siap melakukannya. Saya pribadi mendukung langkah itu. Selain karena merupakan hak konstitusional warga negara, gugatan ke MK sekaligus menjadi penyeimbang agar produk legislasi kita berkualitas dan tepat sasaran. Semoga hasilnya tidak seperti UU Cipta Kerja _Omnibus Law_ yang diputus MK bertentangan dengan UUD 1945. Agar kita yang diamanahi duduk di kursi legislatif tetap punya muka. (*)
Salam Pancasila dan Aroma yang Semakin Komunistis
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan KETUA BPIP Yudian Wahyudi muncul kembali dan semakin gigih memperjuangkan salam Pancasila yang menurutnya sebagai jalan tengah dari salam berdasarkan agama yang beragam. Bahkan salam Pancasila konon akan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan. Ada gejala \"over dosis\" dalam mengeksplorasi bahkan mengeksplotasi Pancasila. Atau ini hanya kamuflase untuk suatu misi terselubung? Kita jadi teringat misi terselubung tokoh komunis DN Aidit dahulu. Ketua CC PKI ini setahun sebelum melakukan upaya kudeta untuk mengganti ideologi Pancasila melalui gerakan makar yang dikenal dengan G 30 S PKI justru terlebih dahulu membuat buku berjudul \"Aidit Membela Pantjasila\". Buku ini menggambarkan bahwa seolah-olah DN Aidit adalah seorang tokoh yang mendukung dan siap menjadi pembela terdepan atas ideologi Pancasila. Sebenarnya Dipa Nusantara Aidit tidak mampu juga menyembunyikan misinya. Dalam pidato tahun 1964 ia menyatakan bahwa Pancasila sementara dapat mencapai tujuannya sebagai penunjang bagi kesatuan dan dalam rangka Nasakom. Jika Nasakom telah terealisasi maka Pancasila tidak akan ada lagi. Demikian ujarnya. Salam Pancasila dapat beraroma komunis jika memang targetnya mengeliminasi salam agama. Meski tidak berani secara terang-terangan menyatakan bahwa salam Pancasila itu untuk mengganti salam agama, akan tetapi praktek politik sering berbeda dengan teori atau argumentasi. Komunis sangat mahir dalam berkelit atau berdalih. Salam Pancasila dinilai mengada-ada dan jika hal itu direalisasikan maka secara sistematis dapat menghapus salam berdasarkan keagamaan. Dikhawatirkan Yudian Wahyudi memang bersemangat untuk meminggirkan salam keagamaan tersebut. Salam Pancasila pertama kali disampaikan oleh Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Sukarnoputeri di Istana Negara tanggal 12 Agustus 2017. Bila mengaitkan salam Pancasila dengan salam kebangsaan Soekarno, maka hal itu tidak tepat. Soekarno tidak pernah melontarkan salam Pancasila. Yang ada pekik \"merdeka\". Lagi pula Soekarno konsisten dengan salam keagamaan yang sesuai agama yang dianut Soekarno sendiri, Islam. \"Sebagai orang Islam saya menyampaikan salam kepada saudara-saudara sekalian \'Assalamu \'alaikum warahmatullahi wa baarokatuhu\". Lalu ia melanjutkan: \"Sebagai warga negara Republik Indonesia saya menyampaikan kepada saudara-saudara baik yang beragama Islam, baik yang beragama Hindu Bali, baik yang beragama lain, kepada saudara-saudara sekalian saya menyampaikan salam nasional, merdeka ! \". Nah sangatlah jelas bahwa salam Pancasila itu \"bid\'ah\", tidak berbasis historis, serta secara politis menafikan salam agamis. Ini artinya sama saja dengan menebar aroma yang semakin berbau komunistis. Komunis selalu bergerak diam-diam tetapi masif dan sistematis. Waspadai dan tolak salam Pancasila. (*)
Api Itu Tak Pernah Padam
Sebuah Catatan Ideologis dan Jejak Seorang Aktifis Islam Nasionalis. Oleh: Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktivis Yayasan Human Luhur Berdikari BELAKANGAN ini nasionalisme sering dihadap-hadapkan dengan agama. Dinamika umat Islam Islam cenderung dipoles sebagai ancaman keberagaman. Agama Islam terus dieksploitasi dengan framing kekerasan dan terorisme yang mengancam eksistensi PancaSila dan kelangsungan NKRI. Seiring itu, dengan masih mengidap sistem politik yang memisah relasi agama dengan negara. Fakta-fakta kegagalan menghadirkan kemakmuran dan keadilan bagi rakyat sepanjang republik berdiri. Membuat Islam dan pemberlakuan hukum syariat sebagai alternatif solusi problem kebangsaan, sering dijadikan kambing hitam, justifikasi dan upaya penghianatan terhadap Panca Sila, UUD 1945 dan NKRI. Sekelumit Perjalanan Penulis Tahun 1991, keluargaku pindah dari daerah Semper Timur Cilincing Tanjung Priok Jakarta Utara. Setelah hampir 12 tahun menempati salah satu bangunan di dalam kawasan perkantoran dan pergudangan yang tak lagi aktif, milik Mr. Tong Djoe seorang Taipan kenamaan era Soekarno dan Soeharto jauh sebelum era 9 Naga muncul. Melalui bantuan atasan pada tempat ayahku bekerja, yaitu Nelson Tobing seorang purnawirawan perwira tinggi ABRI dan Guntur Soekarno Putra (putra sulung Bung Karno dari Fatmawati). Ayahku mendapat uang kerohiman dari Mr. Tong Djoe usai tempat tersebut dijual dan tak bisa ditempati lagi. Dari uang itu, keluargaku membeli sebidang tanah dan membangun rumah di daerah perkampungan Kranji Bekasi Barat Kota Bekasi dan tinggal hingga saat ini. Tepat di tahun 1993 saat usiaku 20 tahun dan setelah 2 tahun tinggal di Kranji, aku dipercaya menjadi ketua Karang Taruna tingkat rw kurun waktu 1993-1996. Hanya aku dan beberapa orang yang berusia 20 tahun dan di atasnya, selebihnya banyak pengurus dan anggota karang taruna yang masih usia SMA bahkan ada yang SMP. Ketika aktif di Karang Taruna inilah aku benar-benar bercengkerama dan bergelut lebih dalam dengan dunia Islam. Aktifitas dalam Karang Taruna itu dan pengajian di beberapa majelis ta\'lim, benar-benar membuka ruang akomodasi dan asupan pembelajaran nilai-nilai Islam. Melalui aktivitas Karang Taruna di Kranji, aku dkk. gencar dan marak menyelenggarakan kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), selain kegiatan sosial lainnya dalam berbagi dan membantu kalangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masyarakat Kranji. Ada yang menarik saat intens menyelenggarakan kegiatan peringatan hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wassalam, Isra Mi\'rad, 1 Muharram dan perbagai kegiatan keislaman lainnya. Dengan usia muda yang minim bekal pengalaman, populasi warga perkampungan yang lebih banyak jenjang ekonomi menengah ke bawah dan tiadanya akses atau jejaring ke birokrasi maupun tokoh atau pemimpin-pemimpin sosial dan politik. Alhamdulillah komunitas belia dan masih hijau ini tetap semangat dan berhasil menghidupkan syiar dan dakwah di lingkungan. Cukup menggemparkan dan mengusik banyak kalangan di luar antusiasme euforia umat Islam. Karang Taruna yang digerakkan oleh notabene kumpulan bocah ingusan, mampu menghadirkan para ulama, kyai dan habaib yang dianggap radikal dan fundamental saat itu. Penceramah gahar dan anti Soeharto semacam KH. Abu Hanifah, KH.Habib Idrus Jamalulail, KH. Ahmad Sumargono, Habib Metal dll hadir di kampung Kranji. Saya dibantu kawan yang memiliki mobil Suzuki Carry, berdua yang menjemput dan mengantarkan kembali para dai itu kerumahnya saat acara. Kegiatan tabiqh akbar yang dihadiri ribuan jamaah tak mampu ditampung di musholla dan jalan-jalan kecil pemukiman itu. Setiap kegiatannya memberi warna, api Islam itu seakan selalu hadir di setiap musim kekuasaan dan beragam perangai rezim. Kotbah yang berisi agitasi dan propaganda sebagaimana Soekarno-Hatta dan para \"the founding farhers\" yang mengobarkan api perlawanan kolonialisme dan imperialisme yang mengambil peran untuk melahirkan kemerdekaan Indonesia. Tidak hannya menarik massa dari Kranji dan Bekasi saja, warga Jabodetabek juga kerap menghadiri kegiatan-kegiatan tersebut. Tentu saja termasuk tekanan intimidasi dan teror psikologis dari aparat dan birokrasi setempat tak luput menghampiri. Wilayah Kranji khususnya dan Bekasi pada umumnya yang dianggap basis Golkar dan PPP saat itu, sudah pasti menimbulkan reaksi pejabat politik dan pemerintahan, terhadap kegiatan keagamaan penuh spirit amar maruf nahi munkar, meski hanya dilakukan Karang Taruna selevel rw di masa ORBA. Apalagi konten ceramahnya berisi, kalau tidak anti Soeharto ya menolak sistem negara sekuler liberal yang berbungkus Panca Sila dan UUD 1945 saat rezim Soeharto masih begitu kuat dan represif. Saya, terutama yang dianggap \"otak\" dari semua kegaduhan kegiatan rohis itu, selalu diawasi dan menjadi langganan dipanggil aparat saat sebelum dan usai, bahkan ketika ribuaan jamaah sudah hadir dan ulama menjelang naik mimbar tabliq akbar itu. Tak kurang babinsa, bimaspol, kodim dan polres hingga lurah dan camat (mungkin juga menjadi perhatian bupati) sering menginterogasi saya. Lucunya, entah karena kepolosan dan atau semangat yang menggebu-gebu karena ikut andil dalam syiar Islam, bukannya takut, kami yang dianggap masih ABG malah jadi tambah bersemangat. Kami semua juga tak percaya namun sekaligus bangga, hanya dengan beberapa anak pelajar mengumpulkan uang dari donasi warga lingkungan yang seadanya, dapat membuat acara fenomenal dan heboh yang logikanya harus menggunakan sumber daya dan pendanaan besar. Alhamdulillah dan in syaa Allah, mungkin karena ada hidayah dan pertolongan Allah yang tak mungkin dalam pandangan manusia, kami bisa mewujudkannya jika Allah berkehendak. Tanaman Aqidah dan Ghiroh Islam Menjadi pengalaman yang luar biasa dan tak akan pernah terhapus dari memori spiritual. Sebelum aktif menjadi ketua Karang Taruna RW 02 di Kelurahan Kranji, saya lebih dulu mengenyam pendidikan di Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS) pimpinan Rachmawati Soekarno Putri. Bahkan mulai dari SMP hingga SMA, sudah diberikan buku-buku Soekarno dan tokoh-tokoh pemikir dunia. Karena itu saya seperti s udah menjadi poduk YPS dan kader Rachmawati Soekarno Putri. Melalui YPS saya banyak belajar tentang nasionalisme, pertumbuhan kebudayaan dan perbandingan ideologi-ideologi dunia. Sebelum menjadi mahasiswa, saya berkesempatan belajar dari mentor Bachtiar Ginting yang Islam sosialis (Bagin-pernah Sekjend LKN era orde lama) Yano Bolang, Dicky Soeprapto, Simon Tiranda, John Leumingkeas, dan termasuk berinteraksi dengan Dahlan Ranuwihardja yang nasionalis religius dan pernah Ketum PB HMI. Hanya Bagin yang bisa memengaruhi Cara berpikir dan bertindak saya sampai saat ini, tatkala menggumuli persfektif kebangsaan dari kalangan nasionalis dan relgius itu. Seiring waktu ketika saya memasuki dunia kampus dan aktifitas pergerakannya. Saya mulai punya banyak kawan dan komunitas aktifis. Sebagai mahasiswa yang keluarganya dikenal dekat dengan keluarga Bung Karno. Saya merasa itu salah satu keberuntungan tersendiri, karena dekat dengan salah satu magnit politik nasional. Terlebih dengan HM. Taufik Qiemas yang membantu menyelesaikan sarjana saya, ketika bea siswa saya dicabut setelah melawan Prof. Sri Soemantro Martosuwignyo dan Tjokropranolo selaku Rektor dan Ketua Yayasan Untag Jakarta. Taufiq Qiemas juga yang membatu sarjana adik-adik saya dan menawarkan saya sebahai komisaris BUMN dan mengambil program S2 ditahun 2001, meskipun saya menolaknya dengan halus. Saat itu saya sudah disebut-sebut sebagai anak asuh taufik Qiemas. Mungkin karena ayah saya sudah dianggap seperti kerabat keluarga Bung karno dan sedikit status aktifis yang ada. Dinamika aktifitas saya cenderung akrab dan hangat dengan putra-putri presiden pertama RI itu. Apalagi ketika menjadi Ketua Senat Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta periode 1996-1997, aktif di Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ) era 1996-1998 dan terpilih menjadi Presidium GMNI jeda 1999-2002. Masa-masa itu, saya terlanjur lebih dicap sebagai aktifis nasionalis dan Soekarnois. Citra itu lebih kental dan dominan ketimbang latar belakang lainnya. Meski ayah saya asli Alor-NTT dimana keluarganya begitu majemuk dan memilik Fam Blegur yang sebagian muslim dan sebagian lainnya non muslim. Saya bersama kakak dan adik, terlalu kuat dibentuk oleh kulutur Betawi asli yang didapat dari Ibu saya. Betapapun makna kebhinnekaan dan kemajemukan sudah tertanam dari keluarga ayah saya, termasuk dari kakek saya Kapitan Ibrahim Amu Blegur, pemimpin di Pulau Pantar. Bagian dari wilayah NTT yang mayoritasnya non muslim. Saya terus tumbuh dan berkembang justru dibangun oleh pondasi keIslaman hingga menjadi seorang aktifis pergerakan. Kiprah itu bisa dilihat saat banyak mengikuti majelis ta\'lim dan interaksi dengan para guru baik dari kalangan kyai, ustad maupun para habaib. Disamping itu juga pernah menjadi ketua dan pengurus remaja Islam musholla dan masjid di lingkungan tempat tinggal. Saat di kampus saya juga pernah menjadi pengurus Mahasiswa Masjid Ar-Roofi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Hampir 7 tahun aktif di Masjid yang didirikanoleh Yayasan Amal Bakti Muslim Panca Sila milik Soeharto. Di masjid Ar-Roofi ini saya pernah menjadi marbot (yang digaji kampus dan merupakan konversi bea siswa) selama 2 tahun, sebelum terus larut bergerilya kota sebagai aktifis gerakan mahasiswa 98. Padatnya aktifitas kemahasiwaan itu, membuat saya tak bisa mengindar dari tugas sebagai Ketua DPP HIMAH Al Wasliyah, sayap organisasi kemahasiswaan organisasi Islam Al Wasliyah. Pun demikian, pelbagai keintiman dan kedalaman menyelami pembelajaran Islam itu, tak melengserkan karakter nasionalis yang kadung melekat. Sampai saat ini saya masih kental dianggap kader GMNI yang nasionalis dan Soekarnois oleh banyak kalangan relasi. Kini setelah melewati jejak rekam itu, tatkala memasuki usia yang tak muda lagi. Saya terasa berat dan sulit menghilangkan tabiat pergerakan itu. Terutama sebagai bagian dari kesadaran sosial warga negara dan pernah menjadi aktifis. Sejauh ini belum pernah menemukan dan mengalami realitas ketika nadionalis dan agama khususnya Islam dipertentangkan seperti sekarang ini. Equivalen dengan Panca Sila dan UUD 1945 yang marginal. Islam seolah-olah menjadi musuh negara yang justru ada sebagai mayoritas dan ikut membidani kelahiran NKRI dengan energi dan pengorbanan besar. Saya tidak tahu apakah ini karena konspirasi jahat global atau memang sekedar begitu sontoloyo pengelola lokal negeri ini. Saya tidak tahu dan tidak perduli lagi seperti apa julukan kepada saya soal keberadaannya di pendulum ideologi itu. Apakah ada di kanan, atau di tengah, atau mungkin di kiri yang Marxis. Bagaimana karakeristik saya sebagai seorang nasionalis atau Islam atau mungkin kiri sekalipun yang diyakini tertentu identik sebagai sosialisme dalam Islam. Saya juga mengalami tudingan penghianat di kalangan nasionalis atau teralienasi dari barisan nasionalis soekarnois. Apapun tendensi semua itu mengarah, saya hanya tahu saya seorang muslim. Bahkan saat sebelum dilahirkan, pada usia 4 bulan ketika masih janin dalam kandungan, sesungguhnya saya telah berkomitmen Islam. Saya dan seluruh umat Islam di dunia hakekatnya telah melakukan konsensus sekaligus ikrar hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Ta\'Ala dan keimanannya kepada ajaran Islam, jauh sebelum mengenal ideologi dan belajar paham-paham lain, saat terlahir dan melakukan \"show of force\" kesombongannya di muka bumi ini. Alhamdulillah dan in syaa Allah, saya menjunjung tinggi keberadaan Panca Sila dan NKRI. Berusaha menyatu dalam setiap ikhtiar membela dan memperjuangkan masa depan Indonesia sekuatnya dari penjajajahan imperilaisme dan kolonialisme gaya baru. Akan tetapi lebih utama dari itu, saya juga tak akan bisa memaafkan diri sendiri jika melihat dan membiarkan ada penindasan terhadap umat Islam yang republik ini lahir dari rahimnya. Mungkin inilah sekedar catatan ideologis dari seorang aktifis Islam yang nasionalis yang terus dirundung kegelisahan dan kegetiran dari disparitas agama dan nasionalis yang teeus berseteru. Sementara di sisi yang lain, predator atas nama kapitalisme dan komunisme menjadi maut dan siap memangsa negeri ini mulai dari pondasi, pilar dan struktur kebangsaan yang ada. Pada akhirnya, ditengah tradisi memelihara kesadaran kritis dan eling. Saya lebih memilih berada di luar \"comport zone\" dan tetap menghindari berada dalam sistem kekuasaan, dengan siapapun rezimnya hingga akhir hayat. Penulis lebih memilih jalan pengabdian sebagai Pekerja sosial Masyarakat (PSM) yang sudah digeluti lebih dari 20 tahun di bawah Kementerian Sosial RI. Sambil konsisten menyampaikan aspirasi arus bawah, sesekali berkreasi menggugat dan membangun perlawanan bersama elemen perubahan lainnya. Tak lagi seperti masih menjadi aktifis pergerakan, saya sekarang hanya mampu bersuara lantang dan tajam melalui kata-kata yang tertulis. Aneka tulisan yang berusaha mengangkat rasa Islam esensi dan substantif, juga menyengat beraroma nasionalis. Terimakasih, semoga dapat memberi hikmah siapapun yang membacanya. Terlepas sisi baik buruknya dan makna hitam putih goresannya yang tertuang.(*)
.jpeg)
Presiden Versus Pancasila
Bagai pertarungan imajiner yang terasa nyata, seperti yang terjadi pada UUD 1945. Presiden terus mecabik-cabik dan mengoyak NKRI. Kali ini, spartan dan simultan terus menggoncang sembari melancarkan pukulan bertubi-tubi kepada Pancasila. Pancasila yang sudah lama hidup segan mati tak mau, kelihatan akan menemui kematian yang sesungguhnya di tangan presiden. Ambisi dan agenda kemenangan presiden semakin sempurna untuk menaklukan NKRI seutuhnya. Oleh Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari PERTARUNGAN kepala negara dan dasar negara sekaligus falsafah negara, masih berlangsung dan belum diputuskan secara absolut pemenangnya. Duel hidup mati presiden melawan Panca Sila itu terus berlangsung alot, disaksikan di seluruh penjuru tanah air dan seantero dunia. Sambil menunggu hasil akhirnya, ada baiknya penonton melihat statistik head to head keduanya. Presiden sebagai penantang dipenuhi catatan jam terbang tinggi. Diantaranya masih babak belur menghadapi pukulan bayangan oligarki sebelumnya. Kemudian selalu menghindar dari serbuan kebohongan janji-janji yang dibuat sendiri, terakhir sering diuntungkan wasit yang memenangkannya, entah karena suap atau mengatur keputusan dari uang korupsi. Sementara di sisi lain, fakta Panca sila, sangat minim pengalaman, tak pernah uji coba, dan dipenuhi banyak rekor kegagalan. Berikut skor pertandingan yang sudah terbukti meskipun belum menjadi hasil akhir. Pertama, presiden mengeluarkan jurus sekuler dan liberal yang menyebakan peran agama melemah. Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila ke satu rontok. Hanya ada keuangan yang maha kuasa. Presiden unggul dan mengalahkan sila ke satu Pancasila. Kedua, karena menggunakan gaya pertarungan otiriter dan represif. Presiden tidak mengenal kompromi dan cenderung machiavellis. Rakyat dikorbankan dan tak ada lagi humanisme. Hanya ada Bengis dan dzolim. Sekali lagi, sila ke dua Panca Sila berupa Kemanusian yang adil dan beradab nyungsep, kalah lagi. Ketiga, dengan mengonsumsi buzzer, aparat penjilat dan para pencari muka. Presiden memiliki suplemen stamina pembelahan tapi bukan massa otot, melainkan memecah sosial dan psiko politik. Presiden bersama pelatih dan krunya mampu mengurai konsentrasi, persatuan dan kesatuan bangsa. Lagi-lagi sila ketiga persatuan Indonesia dalam Panca Sila itu kalah. Degradasi sosial dan disintegrasi nasional mulai menyiksa Pancasila. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan/perwakilan dalam hikmah dan kebijaksanan, tak berlaku. Hanya ada demokrasi kapitalistik dengan sistim transaksional. Uang yang berbicara mengalahkan Pancasila. Pada Sila keempat, Pancasila sudah kelihatan bonyok dan babak-belur. Figur yang membawa badan tak lagi menapak dan sanggup berdiri dalam hikmat kebijaksanaan. Pancasila kalah yang keempat kalinya. Presiden melakukan manipulasi dan kamuflase perhitungan angka di babak ini. Kelima, ini yang paling buruk, sebuah pertandingan bak kompetisi hidup yang ketat. Tak ada keadilan, hanya ada siapa yang kuat dia pemenangnya. Tak ada keadilan tak ada keberadaban. Begitupun yang lemah, akan tertindas, sengsara dan terpinggirkan selamanya. Sila kelima Pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, hancur oleh kekuatan dan kekuatan presiden. Padasila yang terakhir ini, Pancasila sudah luka, berdarah-darah dan beresiko pada kematian. Pancasila sudah dalam posisi kalah KO oleh presiden. Entahlah, apakah akan ada pertandingan ulang untuk kedua dan atau ketiga. Karena belum jelas akan adanya tanding ulang. Siaran lansung menyatakan bigmatch pertarungan presiden Pancasila, dimenangkan mutlak oleh sang presiden. Secara keseluruhan, Pancasila tumbang di tangan presiden. Penonton baik domestik maupun internasional, pada akhirnya harus mengurut dada dan menghela napas. Shock dan kaget bukan kepalang. Hanya 5 ronde waktu yang singkat Pancasila hancur lebur. Selain kecewa dan frustasi karena berharap pemenang idealnya Pancasila. Penonton juga harus puas menyaksikan pertarungan yang tidak fair, tidak seimbang dan betapa presiden dengan leluasa mengalahkan Pancasila. Lebih miris lagi, Selain waktu yang singkat, penonton lokal juga harus menguras anggaran besar untuk membeli ongkos tiket pertarungan bersejarah hanya untuk kemengan dan kejayaan presiden dan kroninya itu. Di sudut lain, sang promotor berpakaian oligarki dan borjuasi korporasi, sedang santai berkipas-kipas kesenangan sambil menghitung keuntungan yang maha besar itu. Penonton hanya bisa tertunduk lesu menyaksikan \"The winner takes it all\", seperti senandung ABBA, band legendaris asal Swedia. (*)
Bacaan Akhir Pekan: 9 Realita Kematian
Fir’aun yang sangat berkuasa mati. Qarun yang sangat kaya mati. Nuh yang lama hidup mati. Yusuf yang ganteng juga mati. Orang-orang baik dari kalangan nabi, sahabat Rasul, dan mereka yang saleh mati. Orang-orang jahat, termasuk para penjilat seperti Haman juga mati. Olehg: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation SALAH satu keniscayaan hidup yang tak terhindarkan adalah kenyataan bahwa segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup “makhluk” (ciptaan) pasti berakhir. Yang abadi, tiada akhir selamanya hanya Dzat Yang Maha Pencipta. “Semua yang ada di alam semesta akan berakhir (faniah). Dan kekallah Wajah Tuhanmu yang Maha Tinggi lagi Maha Mulia” (Ar-Rahman: 26-27). Karenanya perlu kita pahami tentang sebuah realita kehidupan yang dikenal dengan istilah “al maut\" (kematian) itu. Karena sesunggguhnya kematian adalah satu dari sekian peristiwa yang paling nampak (riil) dalam hidup manusia. Tapi pada saat yang sama banyak di antara manusia yang lalai, bahkan tidak peduli. Berikut beberapa realita dari peristiwa kematian yang diabadikan dalam Al-Quran maupun hadits-hadits Rasulullah SAW. Pertama, bahwa kematian itu Sesungguhnya adalah proses alami (natural process) dan menjadi bagian integral (integral part) dari kehidupan itu sendiri. Artinya ketika ada kehidupan realitanya ada kematian. Dan kalau berani hidup juga berarti siap untuk mati. Allah menegaskan ini dalam Al-Quran: “Dia Allah Yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik dalam amalan” (Al-Mulk: 2). Kematian adalah bagian dari putaran kehidupan (cycle of life) yang bersifat menyeluruh (wholly in nature). Dan seorang Mukmin tidak memisahkan di antara fase-fase kehidupan. Sehingga semua proses dan tingkatan yang terjadi dalam hidupnya menjadi konsep kesatuan yang terintegrasi (integrated). Kedua, kematian itu adalah sebuah kepastian yang diyakini oleh semua makhluk. Dan karenanya kematian identik bahkan memang salah satunya dimaknai sebagai “al-yaqiin” atau keyakinan. Al-Quran menegaskan: “dan sembahlah Tuhanmu hingga keyakinan (ajal) tiba kepadamu” (al-Hijir: 99). Kenyataan ini dapat terlihat pada kenyataan bahwa kerap kali orang-orang kuat dan sehat menyadari bahwa mereka akan mati. Hanya saja mereka lalai dan salah persiapan. Mereka lebih mempersiapkan pekuburan yang mewah ketimbang mempersiapkan amalan bagi keindahan hidupnya di alam kubur. Al-Qur’an menegaskan: “mereka mengetahui hal-hal lahir dari kehidupan (materialis). Tapi kehidupan Akhirat mereka lalai” (Ar. Rum: 7). Ketiga, walaupun kematian itu nyata, tapi pada sisi lain ternyata misterius. Seringkali menjadikan manusia tergeleng-geleng seolah kebingungan. Pasti terjadi tapi membingungkan tentang “when, where, how\" (kapan, di mana, dan bagaimana). Artinya kematian itu tidak diketahui kapan akan terjadi, di mana akan terjadi dan bagaimana akan terjadi. Ada teman yang pernah mengirimkan uang ke kampung untuk dipersiapkan baginya pekuburan keluarga. Ternyata rumah abadinya tetap di Long Island NY. Baru-baru ini juga seorang jamaah, peserta kajian Al-Qur’an Jumat pagi, mengirimkan foto cucunya yang meninggal padahal baru berumur 4 bulan. Ketika saya tanya sakit apa? Ternyata bukan karena sakit. Bahkan malamnya masih video call dan sehat disusui ibunya. Keesokan subuh sang anak yang mungil itu telah tiada. Penyebab dan waktu kematian ternyata menjadi bagian dari misteri itu. Al-Quran menegaskan: “dan tidak seorangpun yang tahu apa yang akan dikerjakan di esok harinya. Dan tidak seorangpun tahu di bumi mana akan meninggal dunia” (Luqman: 34). Keempat, kematian itu adalah peristiwa yang pasti terjadi dan tak mungkin terhindarkan. Kerap kita dengan perasaan “kemampuan” yang ada pada kita merasa bahwa kemampuan itu akan menghindarkan kita dari realita ini. Kenyataannya terkadang justeru usaha untuk menghindar itu malah jadi jalan bagi kematian untuk menemui kita. Al- Quran menegaskan: “dan katakan (wahai Muhammad) bahwa sesungguhnya kematian yang kalian berusaha berlari darinya niscaya akan menemuimu” (Al-Jumu’ah: 7). Beberapa waktu lalu ada seseorang yang karena kemampuan finansialnya, ketika sakit terbang jauh ke Jerman. Ternyata karena penerbangan yang memakan waktu dan cukup melelahkan itu, sebelum sempat ditangani oleh Dokter Jerman beliau lebih awal ditemui oleh malaikat maut. Berusaha untuk selamat dari kematian. Tapi kematian ternyata menunggu di tempat yang diasumsikan sebagai pelarian dari kematian. Kelima, kematian itu tidak memilih-milih (indiskriminatif). Siapa saja dan apapun keadaannya ketika memang waktunya telah tiba akan mati. Kaya miskin, kuat lemah, sehat sakit, tua muda, dan seterusnya tidak menjadi penghalang bagi kematian. Fir’aun yang sangat berkuasa mati. Qarun yang sangat kaya mati. Nuh yang lama hidup mati. Yusuf yang ganteng juga mati. Orang-orang baik dari kalangan nabi, sahabat Rasul, dan mereka yang saleh mati. Orang-orang jahat, termasuk para penjilat seperti Haman juga mati. Keenam, kematian itu terjadwal secara rapih. Artinya kematian itu jadwalnya fixed. Ketika jadwal tiba maka pasti terjadi. Tidak bisa diundur dan juga tidak bisa dimajukan. Al-Quran menegaskan: “dan ketika ajalnya tiba mereka tidak bisa meminta penundaan dan juga tidak bisa meminta percepatan” (Al-A’raf: 34). Ketujuh, di saat kemarian terjadi maka sungguh berat dan menyakitkan (painful). Ketika sakarat (sakratul maut) dan ketika nyawa dicabut maka itu adalah momen-momen tersulit dalam kehidupan seorang insan. Pertama, karena itu momen perpisahan dari dua hal yang menyatu begitu lama. Perpisahan antara jasad dan ruh. Kedua, karena di momen itu terbuka benteng pemisah antara “alam fisikal” dan “alam gaib”. Seseorang yang sakarat ketika menengok ke belakang akan sedih (painful) karena melihat mereka yang dicintai akan ditinggalkan. Tapi ketika menengok ke depan nampak alam baru (kubur) yang belum dipersiapkan dengan baik (menyesal). Tapi yang juga memang berat dan pedih adalah ketika ruh/nyawa seseorang dicabut. Salah satu ayat yang menjelaskan sakarat kematian itu adalah: “dan datanglah masa sakarat itu. Yang kalian dahulunya berusaha hindarkan” (Qaf: 19). Rasulullah sendiri menggambarkan keperihan ketika ruh seseorang dicabut: “perumpamaan rasa sakit ketika nyawa dicabut bagaikan tiga ratus kali tebasan pedang”. Kedelapan, kematian adalah kejadian yang hanya akan terjadi sekali dalam hidup manusia. Karenanya ketika seseorang telah berhadapan dengan kenyataan itu dia ingin agar kematian itu dilambatkan. Bahkan ingin untuk dikembalikan lagi ke kehidupan ini untuk berbuat yang lebih baik. Al-Quran menegaskan: “wahai Tuhanku sekiranya Engkau melambatkan kematianku sekejap agar aku bisa bersedekah dan menjadi bagian dari orang-orang yang saleh. Dan Allah tidak akan melambatkan kematian seseorang ketika ajalnya telah tiba” (Al-Munafiqun: 10-11). Pada ayat lain Allah berfirman: “hingga datang kematian kepada seseorang di antara mereka, dia berkata: wahai Tuhanku kembalikanlah aku. Agar aku dapat berbuat kebajikan atas apa yang telah aku tinggalkan (sia-siakan)” (Al-Mukminun: 99-100). Kesembilan, kematian adalah ukuran sikap bijak dan kepintaran seseorang. Bayangkan ketika seseorang sadar bahwa dia pasti mati. Tapi kenyataan hidupnya mengatakan seolah hidup ini untuk selamanya. Itulah prilaku zholim pada diri dan bentuk kebodohan yang luar biasa. Karenanya Rasulullah SAW bersabda: “orang yang bijak/pintar itu adalah yang selalu melakukan penghisaban (mengukur) diri sendiri dan berbuat untuk kehidupan setelah kematiannya” (At-Tirmidzi). Demikian beberapa realita kematian yang perlu untuk menjadi renungan sekaligus nasehat untuk kita semua. Tentu peringatan ini tidak menjadikan kita “down” (melemah) dalam perjuangan membangun dunia kita. Justeru kematian itu mendorong kita untuk lebih giat dan sungguh-sungguh dalam beramal (ibadah) sebagai bagian dari persiapan kita menghadapi realita terbesar hidup kita. Semoga! Jamaica City, 21 Januari 2022. (*)
POPULER
