OPINI
Erick Thohir Ingatkan Pelaku UMKM Disiplin Keuangan Terkait Pinjaman
Jakarta, FNN - Menteri BUMN Erick Thohir mengingatkan kepada para pelaku UMKM agar disiplin keuangan terkait pinjaman yang mereka peroleh untuk berusaha.\"Kita harus ingatkan UMKM untuk disiplin keuangan, mana modal kerja untuk usaha dan mana yang untuk makan. Kadang-kadang akhirnya baru untung sedikit dipakai untuk hal-hal yang konsumtif. Ini yang mesti disiplin di UMKM,\" ujar Erick Thohir dalam diskusi daring di Jakarta, Sabtu.Menteri BUMN itu berpesan kepada para ibu nasabah PT Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar), mengingatkan kepada mereka agar pinjaman usaha yang mereka peroleh tidak digunakan untuk hal-hal konsumtif dan hanya diperuntukkan bagi modal kerja usaha mereka.Hal ini dikarenakan kalau pinjaman tersebut dibelanjakan untuk hal-hal konsumtif, maka uang pinjaman yang mereka peroleh tidak akan berputar.\"Utang itu kalau untuk untuk hal-hal yang produktif tidak apa-apa, tapi kalau utang untuk hal-hal yang konsumtif itu yang bahaya,\" kata Erick Thohir.Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi para ibu nasabah PT Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) yang berhasil membuka 7,1 lapangan pekerjaan di desa-desa pada masa pandemi COVID-19.Erick Thohir mengatakan bahwa Program ibu-ibu Mekaar yang tadinya 5,6 juta nasabah sekarang menjadi 12,7 juta nasabah, naik 7,1 juta nasabah pada saat pandemi COVID-19.\"Ketika di perkotaan melepas pegawai, di desa-desa membuka lapangan pekerjaan sebanyak 7,1 juta pekerjaan karena masing-masing ibu nasabah Mekaar tersebut membuka satu lapangan pekerjaan,\" ujar Erick.Menteri BUMN menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat yang berhasil membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat membantu masyarakat lainnya di masa pandemi saat ini. (mth)
Anggaran Jumbo untuk Pemilu Tidak Demokratis
Aturan penjaringan kandidat sangat menentukan demokratis atau tidak demokratisnya Pemilu kita. Jika pada bagian mendasar ini aturannya tidak demokratis, maka sulit mengatakan Pemilu kita demokratis, sebagus apapun kerja KPU dan setinggi apapun anggaran yang diberikan. Oleh: Tamsil Linrung, Anggota DPD RI NEGERI ini seperti telah kehilangan akal sehat. Di tengah situasi ekonomi bangsa yang memprihatinkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan rencana anggaran penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebesar Rp 76,6 triliun. Meski angka ini telah merosot tajam dari 119 triliun yang menjadi usulan awal, namun tetap saja naik tiga kali lipat dibanding dana Pemilu 2019. Kita memahami banyak perubahan yang mengharuskan KPU menangguk beban anggaran. Sebut saja, misalnya, jumlah pemilih diperkirakan bertambah hingga 15 juta orang, yang juga berarti penambahan Tempat Pemungutan Suara, personel KPU, dan efek domino lainnya. Tapi, apa iya harus 300 persen? Sebagai pembanding, anggaran Pemilu tahun 2014 adalah 15,6 triliun, naik sebesar 61 persen pada 2019, yakni 25,59 triliun. Sayangnya, peningkatan anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas pelayanan kepemiluan. Pengalaman Pemilu 2019 setidaknya dapat menjadi tolak ukur. Anggaran naik, tapi jumlah permasalahan Pemilu ikut naik, banyak, dan pelik. Sebutlah indikasi kecurangan di sana-sini, sistem informasi penghitungan suara yang keliru, 894 petugas yang meninggal dan 5.175 yang mengalami sakit, adanya suara pemilih yang hilang, dan seterusnya. Lagi pula, esensi diadakannya pemilu serentak adalah penghematan anggaran. Tetapi, KPU terlihat kurang memahami esensi ini. KPU begitu bersemangat berbicara anggaran namun tak kelihatan gregetnya mengevaluasi Pemilu bobrok yang telah diselenggarakan. Barangkali, ada baiknya KPU, Bawaslu, dan seluruh badan penyelenggara Pemilu ikut mendorong proses pemilu agar lebih demokratis secara substansial. Saat ini, ramai warga negara menggugat presidential threshold. Saya dan beberapa kolega dari DPD RI, salah satunya. Tapi kita tak pernah mendengar atau setidaknya jarang sekali suara KPU dalam konteks itu. Padahal, nyawa demokrasi ada di sini. Apa gunanya menjaga proses Pemilu demokratis bila metode penjaringan kandidat tidak demokratis? Itulah sebabnya DPD RI sebagai lembaga memutuskan untuk ikut ambil bagian dalam uji materi pasal 222 UU Pemilu, pasal yang mengatur tentang presidential threshold. Keputusan lembaga itu telah disepakati oleh anggota DPD dalam Sidang Paripurna ke-8 Masa Sidang III Tahun 2021-2022, Jumat 18 Februari 2022. Langkah DPD ini mungkin merupakan sejarah pertama di dunia di mana lembaga legislatif yang sejatinya merupakan pembuat UU ikut menggugat UU tersebut. Namun, langkah ini harus ditempuh setidaknya karena tiga hal. Pertama, upaya atau usul DPD memasukkan usulan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke dalam prolegnas 2022 tidak diakomodir oleh DPR dan pemerintah. Kedua, sebagai upaya DPD untuk mengakomodir aspirasi masyarakat dan beberapa elemen organisasi kemasyarakatan yang diperoleh dalam banyak kegiatan, antara lain rapat dengar pendapat, FGD, kunjungan kerja, dan lain-lain. Ketiga, sebagai upaya DPD menegakkan demokrasi secara substansial dalam proses Pemilu Indonesia. Kita berharap, KPU tidak hanya menjadi lembaga penyelenggara teknis pelaksanaan Pemilu, tetapi juga lembaga yang mendorong dan menggaransi Pemilu berlangsung demokratis pada semua tahapan, termasuk tahapan penetapan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam kaitan ini, pandangan KPU terhadap presidential threshold perlu kita dengarkan. Aturan penjaringan kandidat sangat menentukan demokratis atau tidak demokratisnya Pemilu kita. Jika pada bagian mendasar ini aturannya tidak demokratis, maka sulit mengatakan Pemilu kita demokratis, sebagus apapun kerja KPU dan setinggi apapun anggaran yang diberikan. Biang kerok di tahap penjaringan kandidat adalah presidential threshold yang mewajibkan pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki sekurang-kurangnya 25 persen kursi di DPR atau 20 persen suara sah nasional dalam Pemilu Legislatif (periode sebelumnya). Analisis tentang dampak buruk syarat ambang batas ini telah banyak didiskusikan dalam berbagai forum. Namun, yang paling substansial adalah presidential threshold nyata-nyata tidak tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pun, tidak ada frasa dalam konstitusi kita yang dapat menjadi pijakan presidential threshold. Semangat konstitusi dalam konteks Pemilu adalah membuka seluas-luasnya ruang partisipasi rakyat untuk mengajukan calon pemimpin, sementara semangat presidential threshold begitu membatasi. Pertentangan ini merupakan beban moral bagi kita semua untuk meluruskannya, demi demokrasi yang sehat. Jadi, debat yang seharusnya dibangun adalah debat yang menjurus ke arah substansi, yakni tentang demokratisasi atau konstitusionalitas sebuah aturan, bukan melulu mengedepankan anggaran. Pengajuan anggaran jumbo oleh KPU melabrak nalar kita semua. Dalam situasi ekonomi bangsa yang memprihatinkan, KPU seharusnya kreatif melahirkan gagasan-gagasan efesiensi, bukan sebaliknya. (*)
.jpeg)
Alhamdulillah Banyak Sekali Relawan Anies, Tapi Perlu Hati-Hati
Oleh Asyari Usman, Jurnalis Senior FNN PULUHAN atau mungkin ratusan, juta orang ingin agar Anies Baswedan (ABW) terpilih menjadi presiden berikutnya. Sejalan dengan indikasi jajak pendapat publik yang menunjukkan Anies sedang ‘trendy’, eforia pembentukan kelompok atau komunitas relawan untuk Anies 2024 pun semakin marak. Di mana-mana muncul semangat untuk mengantarkan Anies ke kursi presiden. Anies menjadi fokus harapan untuk menyelamatkan Indonesia yang sekarang berantakan di tangan Presiden Jokowi. Segala aspek kehidupan menjadi amburadul. Rakyat tampaknya menyadari kekeliruan mereka memilih Jokowi. Karena itu, pilpres 2024 harus milik Anies. Ini yang mungkin mendorong masyarakat di seluruh pelosok Indonesia untuk ikut memastikan kepresidenan Anies setelah Jokowi. Jangan sampai rakyat tertipu dan ditipu lagi. Proses pilpres wajib dikawal ketat. Promosi Anies harus digencarkan. Partisipasi rakyat untuk Anies Presiden 2024, luar biasa. Tidak ada pengerahan. Semuanya inisiatif sendiri. Kalau ada biaya, mereka tanggung sendiri. Yang sangat menarik, banyak sekali komunitas relawan yang tidak terkoneksi atau berkomunikasi sama sekali dengan lingkaran Anies. Mereka tampil spontan. Dan di sana-sini, mereka muncul seadanya. Misalnya, ada yang cuma sendirian atau beberapa orang membawa poster dukungan untuk Anies. Banyak deklarasi dukungan. Menjamur di segala pelosok. Singkat cerita, suasana yang ada saat ini bagaikan kampanye pilpres ABW. Di level lain, komunitas penulis untuk Anies pun sedang ‘booming’. Komunitas penulis sangat penting bagi seorang figur yang diidolakan seperti Anies. Sebab, mereka adalah orang-orang yang membuat deskripsi dan perspektif tentang Anies. Dari segala sisi. Tulisan-tulisan mereka dibaca oleh masyarakat luas melalui berbagai platform portal online dan media sosial. Para penulis menjadi salah satu ‘outlet’ yang sangat krusial bagi ABW. Mereka, dengan konten dan ragam penyampaian, bisa mempengaruhi pemilih, khususnya ‘floating mass’ alias massa yang belum punya preferensi. Yang belum menentukan pilihan. Komunitas penulis dan juga komunitas relawan sangat diperlukan Anies. Tetapi, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Dan ini sangat mendasar sekali terkait dengan pengelolaan pemerintahan di bawah Presiden Anies Baswedan, kelak. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengerucutkan sorotan ke komunitas penulis. Maksud saya, Anies sebaiknya aktif melihat dan mendalami motif para penulis meskipun dia, secara pribadi, kenal baik dengan mereka. Saya punya pengalaman pribadi yang, menurut hemat saya, sangat memprihantikan. Ada penulis yang bermentalitas “katak di bawah tempurung”. Dia kelihatan ingin mendominasi kedekatan dengan Anies. Penulis itu sangat piawai dan cendekia. Dia kelihatan punya banyak sumber informasi yang “well-placed” –yaitu orang-orang yang berada di pusaran politik Indonesia. Sumber tingkat tinggi, lebih-kurang. Tak perlu dan tak boleh saya sebutkan identitas penulis dimaksud. Cukuplah saya gambarkan gelagat dia yang bisa merugikan Anies. Penulis itu mungkin merasa “Anies is mine”. Anies itu saya punya. Yang lain tak boleh berada lebih dekat ke “milik saya itu”, begitu kira-kira. You’re not allowed to come close to him. Anda tak boleh dekat dengan dia (Anies). Padahal, saya tidak bermaksud untuk dekat atau menjadi akrab dengan ABW. Saya hanya ingin menyapa saja. Karena, saya dengar, Anies pernah membaca tulisan-tulisan saya. Menjelang Pilkada DKI 2017, mohon maaf terpakasa mengatakan ini, saya sangat aktif membantu Anies dalam bentuk tulisan. Bisa digoogling keyword “Asyari Usman Anies Baswedan”. Pernah suatu hari saya meminta nomor HP/WA Anies kepada teman penulis itu. Dia bilang, dia harus kasih tau Anies dulu. Saya tunggu-tunggu, sampai hari ini teman tersebut tidak mengatakan apa-apa. Kalau pun dia berikan, tidaklah mungkin akan saya salahgunakan. Saya tidak mungkin meminta apa-apa dari Anies. Saya juga pahamlah kesibukan luar biasa seorang gubernur. Konon pula gubernur Jakarta. Tak mungkinlah saya bombardier Anies dengan dering telefon atau chat WA. Mentalitas “Anies is mine” itu bisa merugikan ABW. Orang akan menyangka Anies tidak mau dihubungi, tidak mau berkomunikasi, dan sangkaan-sangkaan negatif lainnya. Saya yakin Anies akan melayani tegur-sapa sewajarnya. Dan inilah yang saya maksudkan. Bukan ingin mendekat seperti si penulis itu. Wallahu a’lam. Boleh jadi teman penulis itu ingin menjadi “sole agent” (agen tunggal) untuk Anies. Orang lain tak boleh kenal Anies. Kalau tulisan ini bisa sampai ke HP Pak Anies, saya hanya ingin berpesan: berhati-hatilan terhadap orang-orang yang merasa paling berhak kenal dengan Ente, Pak. Saya tak tahu persis apakah Ente pernah mengatakan kepada penulis itu agar tidak memberikan nomor HP Ente kepada orang lain, khususnya kepada saya. Rasa-rasanya tak mungkin. Sebetulnya, ada cara lain untuk terhubung dengan ABW. Saya kenal dengan sejumlah orang tinggi yang kenal baik dengan Pak Gub. Bisa saja saya “manfaatkan” beliau-beliau itu. Tapi, jalur ini tidak akan saya lakukan karena ada kesan kebelet mau jumpa Anies. In-sya Allah tidak akan saya lakukan. Selain itu, saya juga –kalau mau-- bisa saja mampir ke Balai Kota dan terobos langsung ke kantor Anies. Somehow, ABW tahu juga kok nama saya. Tapi, cara kedua ini pun tidak baik. I’m old enough to avoid such a dignity-degrading act. Jadi, sekali lagi, ABW perlu hati-hati. Saya merasa kurang enak diperlakukan seperti oportunis oleh si penulis. Saya memang bukan siapa-siapa bagi Ente, Pak Gub. Tapi, sekecil apa pun saya di mata si penulis –boleh jadi juga di mata Ente—tentunya Ente tidak menginginkan “bad image” dalam pandangan saya, apalagi “unpleasant and hostile perception”. Alhamdulillah, sampai detik ini saya tidak punya “bad intention”. Tak mungkin saya berada di barisan Anies Presiden 2024 dengan pikiran kotor tentang Ente.[]
Penyebab Konflik yang Mendasar Adalah Ketidak-adilan
Dalam setiap ajaran agama, tentu ada nilai dan norma untuk mewujudkan hidup bernegara yang baik, damai, dan sejahtera. Oleh: Bambang Sulistomo, Ketua Umum IP-KI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia KARL Marx pernah bilang bahwa agama itu candu bagi masyarakat. Mereka selalu ketagihan lari ke agamanya jika merasaa tertindas, manusia itu tidak berani melawan penindasan. Masalah konflik di dunia ini penyebabnya yang paling mendasar adalah ketidak adilan, sehingga orang yang beragama sama juga bisa berbeda pendapat tentang keadilan. Konflik klasik mengapa muncul gerakan Protestan, gerakan Syiah dan sebagainya, itu semua diakibatkan terjadinya ketidak adilan tersebut. Jadi kalau sudah ada negara yang mampu menegakkan hukum yang adil, tidak ada penindasan, ketidak adilan, artinya negara itu sebenarnya sudah menjalankan perintah Tuhan (melalui agama) untuk menegakkan keadilan, kemanusiaan, kebenaran, kejujuran, (sehingga rumah ibadah jadi sepi). Jadi konflik di Timur Tengah, dulu di Irlandia Utara, di Afrika Selatan, di India dan sebagainya. Antar sesama pengikut keagamaan sering konflik, sumber utamanya adalah ketidak adilan. Tidak ada agama apapun di dunia ini yang mengajarkan kemunafikan, fitnah, kebohongan, ketidak adilan, penindasan, itu sebabnya ada golongan yang sebenarnya ingin berkuasa secara otoriter, paling benci pada gerakan keagamaan yang menuntut keadilan. Lihat saja masa Ferdinand Marcos di Filipina yang dilawan oleh Kardinal Sin, lihat rezim Apartheid di Afsel yang dilawan oleh para pendeta yang mendukung Nelson Mandela. Juga bagaimana Resolusi Jihad para ulama di Jawa yang membangkitkan perlawanan pada penindasan para penjajah. Jadi, jangan khawatir jika ada tokoh umat beragama di manapun yang mengajak umatnya untuk melawan ketidakadilan. Dalam setiap ajaran agama, tentu ada nilai dan norma untuk mewujudkan hidup bernegara yang baik, damai, dan sejahtera. Jika saja para pemimpin umat beragama mengajak umatnya untuk hidup bernegara dengan baik, misalnya dengan menegakkan hukum dan keadilan, memberantas korupsi yang menyebabkan ketimpangan sosial ekonomi dan kemiskinan; Memberantas praktek jual beli hukum, jabatan dan kehormatan yang menyebabkan rusaknya moral birokrasi, politisi dan penegak hukum, mari kita ajak saja para pemimpin umat beragama untuk berjuang agar nilai dan norma agama apapun akan diwujudkan untuk mempersatukan semua umat beragama negeri ini. Salam. (*)
Bisik-Bisik Tetangga, Kini Mulai Memilih Anies
Oleh: Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktivis Yayasan Human Berdikari Anies terasa menghentak kesadaran publik dan elit politik. Gubernur Jakarta itu menjadi berbeda dengan kebanyakan pemimpin lainnya. Anies menegaskan, bahwasanya pembangunan itu tak semestinya melenyapkan dimensi humanisme. Bagaimanapun upaya menciptakan kesejahteraan dan keadilan pada masyarakat melalui pembangunan, semua menjadi tak berarti sama sekali jika dilakukan dengan cara mengabaikan kemanusiaan. Apalagi dengan cara kekerasan dan pendekatan keamanan, sungguh terlalu. SEPERTI kerinduan yang dalam dan hasrat yang tak terbendung, rakyat terlihat tak sabar agar secepatnya pilpres 2024 digelar. Selain kondisi yang begitu tak terkira dari karut-marutnya negara bangsa. Ditambah sulitnya menemukan pemimpin yang mampu mengemban amanat penderitaan rakyat. Rakyat benar-benar mendesak membutuhkan figur pemimpin yang memiliki kejujuran, kecakapan kerja dan tanggungjawab menunaikan amanah yang diberikan kepadanya. Bagaikan air bah yang tak terbendung lagi, suara dan kedaulatan rakyat seperti tumpah-ruah menghendaki Anies Baswedan yang gubernur Jakarta itu, sesegera mungkin menjadi presiden Indonesia. Senyap mengukir prestasi dan pelbagai keberhasilan program pembangunan. Anies tuntas melaksanakan sebagian besar tugas menata kota Jakarta tanpa hingar bingar pencitraan. Anies terbukti merubah Jakarta menjadi kota yang modern tanpa mengabaikan sisi-sisi humanis di dalamnya. Anies memiliki kesabaran dan kesantunan dalam melayani warga Jakarta. Dengan banjir hujan kritik, hujatan kebencian dan fitnah, Anies bergeming dan malah fokus mengurus kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Kerendahan hati dan kesantunan itu yang tetap menuntun Anies teguh dan kokoh membuahkan kebaikan bagi Jakarta dan warganya. Tak cukup sekedar maju kotanya bahagia warganya, Anies tahu betul bagaimana cara memanusiakan manusia. Hal-hal yang demikian itu membuat bahkan sebagian besar rakyat jatuh hati dan tak mudah berpaling dari Anies. Saking banyaknya, keberhasilan dan prestasi Anies semakin susah diukur dengan deret hitung dan angka. Anies melampaui batas dari sekedar pembangunan fisik semata. Pemimpin yang sarat intelektual dan kandungan religi itu, mampu membangun kesadaran spiritual bukan hanya warga Jakarta, melainkan juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Anies menyatukan pikiran dan rasa pada masyarakat akan pentingnya hubungan pembangunan kota dengan masalah-masalah kemanusiaan. Pembangunan yang dilakukan sepatutnya tidak bertentangan dengan tujuan utamanya, yaitu menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Program-program pembangunan yang mampu menangkap dan mewujudkan aspirasi dan psikologi rakyat untuk meraih kesejahteraan dan keadilan sosial. Jakarta yang lebih manusiawi dengan sarana dan prasarana fisik yang layak dan memadai, sistem transportasi terpadu yang aman dan nyaman serta kebijakan-kebijakan pemvrop DKI lainnya yang memadukan serapan teknologi dan ramah akomodasi layanan publik. Membuat kerja-kerja Anies tak berhenti sampai di situ saja. Anies juga mengokohkan dirinya sebagai pemimpin yang demokratis dan egaliter di Indonesia. Pria rendah hati yang pernah menjadi rektor Universitas Paramadina dan menteri pendidikan, mampu menjadi contoh bagaimana demokrasi bisa dikembangkan secara lebih sehat, rasional dan berkeadaban di tengah kompleksitas persoalan ekonomi, politik dan hukum. Bahwa kritik otokritik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari interaksi dan pergaulan sosial dalam ranah negara bangsa. Tidak hanya sebatas sesama masyarakat, antara pemimpin dan rakyatnya juga mengedepankan rasa saling menghormati dan menghargai. Anies menyadari sesungguhnya disebut pemimpin itu karena ia memang menjadi pelayan rakyat. Pemimpin tak berarti apa-apa tanpa kehadiran rakyatnya. Sebagai Gubernur Jakarta yang berada dalam ruang terbuka Indonesia. Sejatinya pikiran, perkataan dan tindakan Anies di Jakarta, telah menyentuh suasana kebatinan seluruh rakyat Indonesia. Anies yang senyumnya memesona dan karyanya membahana, kini semakin banyak dirumpi bukan hanya oleh kalangan emak-emak. Terlebih dari para lansia, veteran pejuang, dan mayoritas lapisan sosial yang tak berpunya dan rentan yang begitu memprihatinkan, seperti buruh, petani dan nelayan, tak terasa telah disentuh kebijakan Anies juga. Seluruh rakyat di seantero negeri, semakin tak bisa lepas perhatian dan fokusnya pada Anies. Suasana politik yang semakin panas menjelang pilpres 2024, terus membawa nama Anies menyelimuti tiap-tiap perkampungan dan perumahan serta gedung-gedung perkantoran dan pabrik baik di desa maupun di kota. Anies tak luput, ikut serta menjadi bagian dari kehangatan desas-desus dan pembicaraan rakyat di seluruh negeri. Tak hanya maraknya deklarasi dukungan Anies, memelih Anies sebagai presiden RI menjadi harga mati bagi rakyat, sebagaimana semangat pada NKRI dan Panca Sila. Seperti yang didendangkan biduan Elvie Sukaesih, pesohor pelantun lagu dangdut yang merakyat itu. \"Bisik-bisik tetangga kini mulai terdengar selalu, hingga menusuk di hatiku\". Bisik-bisik tetangga itu, kini mulai ramai dan terdengar selalu, memilih Anies di pilpres 2024. In syaa Allah. (*)
Syekh Junaid alBatawi Menurut Buya Hamka
Oleh Ridwan Saidi, Budayawan SUATU hari Buya Hamka meminta aku datang ke rumahnya sekitar tahun 1980. Kebetulan, aku ingin kebih jauh mendengar tentang Syekh Junaid alBatawi dari beliau, karena Buya pernah menulis tentang Syekh Junaid di majalah Panji Masyarakat. Ridwan, tahun 1930-an Buya lama di Mekkah dan sempat bertemu dengan pemukim2 yang alami jaman Syekh Junaid. Buya simpulkan almarhum ini Syaikhul Masyaikh. Kamu Betawi, Ridwan, mesti tau ini. Dirangsang Buya aku mencari info tentang Syekh Junaid dari laporan2 Snouck Hurgronje. Saya juga omong2 dengan sejarahwan Belanda Aku juga berkunjung ke rumah keluarga Guru Mansur di Jembatan Lima. Guru Mansur ponakan Syekh Junaid. Pemukim2 Andunusi disebut Belanda Kontingen Jawa di Mekkah. Sejak pemberontakan Ahmad Rifangi 1856 di Pekalongan, lalu Tambun 1869, dan Puncaknya Cilegon 1883 Belanda mulai curiga pada Kontingen yang dianggapnya memberi darah segar pada pelawan2 Belanda. Belanda tau kalau tokoh Kontingen itu Syekh Junaid alBatawi. Syekh Junaid lahir di Jembatan Lima pada tahun 1810-an. Diperkirakan tahun 1830-an Syekh Junaid dan isteri mulai mukim di Mekkah. Beliau dikaruniai anak dua putra dan dua putri. Kelak seorang putrinya dinikah oleh Al Mishri, ulama dan penulis. Al Mishri nenyaksikan seorang Betawi nama Bapa Slamet dilantik Daendels sebagai pejabat tinggi Nederlands Indie Batav, Perancis. Bapa Slamet artinya bin Slamet. Akhirnya Belanda nenugaskan Snouck Hurgronye untuk bertemu dengan Syekh Junaid al Betawi. Belanda sudah menerima laporan bahwa Syekh Junaid dipercaya Kerajaan sebagai satu2nya orang Non Hejaz dan satu2nya Andunisi yang nenjadi Imam Masjidil Haraam, dan Syekh Junaid pun mendapat izin mengajar di serambi Masjidil Haraam. Claim a/n pemda DKI yang sebut2 nama lain tak berdasar. Saya ber-tanya2 kenapa kok dari pemda DKI bisa terbit omongan yang a-historis. Snouck Hurgronye tiba dii Makkah 1894. Selama hampir setahun ikhtiar mau bertemu Syekh Junaid, tapi Syekh Junaid menolak. Snouck akhirnya balik naar Holland pada 1895. Sebagai anak Betawi aku berusaha pahami Syekh Junaid. Dalam bahasa Betawi Syekh Junaid alBatawi itu parku. Keras berpegang pada prinsip yang diyakininya. Keterangan foto di atas Buya Hamka, kanan, dan RS kiri, tahun 1980. (*)
New Mangkrak Metropolis
Oleh Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan PIDATO yang dipuji oleh pemuja Jokowi adalah singgungan bahwa IKN Penajam adalah New Smart Metropolis. Melihat track record sebelumnya soal hebat dan luar biasanya Esemka atau spektakuler nya Kereta Cepat Bandung Jakarta, nampaknya omongan pak Jokowi sulit untuk dipercaya. New Smart Metropolis berpeluang sama dengan New Mangkrak Metropolis atau bahkan New Bangkrut Metropolis. Program pindah Ibu Kota Negara bukanlah kemauan rakyat dan bangsa Indonesia tetapi lebih pada kehendak Istana dan lingkungan oligarkhinya. Usulan referendum mengemuka untuk menguji benarkah rakyat menginginkan pindah Ibu Kota Negara ? DPR menyetujui, tetapi semua juga tahu posisi DPR kini dalam relasinya dengan Eksekutif. Proses penetapan UU IKN secara tergesa gesa dan \"asal-asalan\" cukup menjadi bukti. Mangkrak atau bangkrut adalah prediksi atas dasar pengalaman empirik. Program Pemerintah yang dikritisi rakyat bahkan dicurigai tentu tidak akan nyaman untuk dikerjakan, bahkan dekat pada kegagalan. Apalagi pandemi pun masih sulit untuk diprediksi usainya. Tahapan krusial, antara lain : Pertama, pra-konstruksi yang menyangkut perundang-undangan dan rencana pembiayaan. UU yang diproduk dilakukan gugatan ke MK oleh berbagai elemen masyarakat. Sementara rencana pembiayaan hampir 500 Trilyun yang awalnya konon tidak menggunakan dana APBN kini menjadi terbuka. Terasa betapa beratnya kelak pemenuhan pembiayaan IKN baru tersebut. Kedua, saat konstruksi. Sebagaimana proyek ambisius lain seperti Kereta Cepat Cina yang ternyata belepotan karena waktu yang tidak tepat dan biaya yang terus membengkak, maka pembangunan IKN baru diduga jauh lebih rumit lagi. Agenda \"enak-enakan\" menjual gedung-gedung di Jakarta untuk ikut membiayai sangat tidaklah rasional. Masalah yang dihadapi bukan saja menjadi membangun IKN baru, tetapi persoalan \"bumi hangus\" gedung Pemerintah di Jakarta. Ketiga, pasca pembangunan IKN maka SDM yang harus dipindahkan membutuhkan ASN berjiwa \"relawan\". Ketika biaya hidup bertambah karena perpindahan yang jauh dan berada di \"daerah baru\", maka dimungkinkan banyak yang enggan pindah dan memilih \"resign\". Merekrut ASN baru bukan solusi. Artinya persoalan akan muncul. Kemudahan fasilitas di Jakarta tidak akan cepat tergantikan dan terbarukan. Rakyat tidak akan berkontribusi untuk menolong, karena itu bukan kemauannya. Sebaliknya rakyat akan menghukum atas kebijakan bodoh dan sembrono yang berbasis ambisi kepentingan tersebut. Presiden dan oligarki harus siap menerima sanksi. Proyek pindah IKN adalah judi terbesar rezim Jokowi. Belum lagi jika ternyata Pemerintah tidak mampu membuat IKN \"ramai\" dan \"dinamis\" bahkan akhirnya IKN baru menjadi \"kota mati\" maka sia-sialah pengorbanan dan enerji yang terbuang percuma. Ujungnya Ibu Kota Negara akan kembali lagi ke Jakarta. \"Ke Jakarta aku kan kembali Walaupun apa yang kan terjadi\", kata Koes Plus. Jadi bukan seperti pidato Jokowi bahwa IKN baru adalah New Smart Metropolis melainkan bakal menjadi New Mangkrak Metropolis atau New Bangkrut Metropolis.(*)
Percakapan Telpon Itu
Masalahnya bukan pada bisa atau tidak. Masalahnya ada pada hukum agama yang tidak membolehkan. Jadi saya kira tidak ada yang mau menikahkan karena itu melanggar aturan agama. Oleh: Imam Shamsi Ali, Presiden Nusantara Foundation SUATU siang lagi santai nonton Olimpiade Musim dingin yang sedang berlangsung di China telpon saya tiba-tiba berdering. Nampaknya seseorang dari NJ dengan nomor (908) menelpon. Saya sempatkan angkat telpon karena nampaknya bukan spam. Ternyata seorang perempuan Indonesia. P (penelpon) S (Saya/Shamsi). P: Hello, ini pak Imam Shamsi Ali? S: Iya benar. Maaf dengan siapa? P: Maaf pak Imam mengganggu waktunya. Nama saya…. dari NJ. S: Tidak apa. Ada yang saya bisa bantu? P: Iya pak Imam. Boleh minta tolong? Saya ada sepupu yang mau menikah. Apakah pak Imam bisa menikahkan? S: Iya, saya kebetulan NY State Officiant (penghulu di New York). P: Calon isteri sepupu saya itu kebetulan Muslim pak Ustadz. S: Oh…maksudnya kenapa kalau Muslim? Yang saya nikahkan memang Muslim. P: Maaf pak Ustadz.. sepupu saya Katolik. Apakah pak Ustadz bisa menikahkan? S: Oh… jadi maksudnya sepupunya Katolik dan ingin menikah dengan wanita Muslimah? P: Iya benar. S: Maaf. Agama Islam tidak membenarkan seorang wanita Muslimah menikah dengan pria non Muslim P: Oh ya? Kok diskriminatif begitu? S: Iya.. Maaf, Anda agamanya Katolik? P: Iya benar. S: Apakah Anda tidak tahu kalau agama Anda, Katolik, juga tidak membenarkan? P: Saya kira tidak begitu. S: Apakah Anda pernah mempelajari agama Anda? P: Saya rajin ke gereja sih… S: Ke gereja ya ke gereja. Tapi pernahkah Anda belajar agama Anda secara serius? P: Tidak sih. S: Ya begitulah. Agama itu perlu dipelajari. Ilmu tentang keyakinan dan agama kita penting. P: Oh begitu ya. S: Untuk informasi saja, ternyata agama Anda tidak saja melarang perkawinan antara wanita Katolik dengan pria non Katolik. Tapi memang melarang seorang Katolik, pria maupun wanita, kawin dengan non Katolik. Apakah itu diskriminasi menurut Anda? P: …. (Diam). S: Karenanya kalau Anda menilai Islam diskriminatif karena melarang wanita Muslimah menikah dengan pria non Muslim, maka Katolik lebih diskriminatif. Tapi bagi kami itu bukan diskriminasi. Tapi memang itulah ajaran yang menjadi acuan hidup kami. P: Maaf pak Imam! S: Iya nggak apa. Saya hanya mau jelaskan bahwa sebuah aturan agama tidak harus dihakimi dengan penghakiman negatif. Tuduhan Diskriminasi misalnya. P: Tapi pak Imam. Apakah ada Imam yang bisa menikahkan? S: Masalahnya bukan pada bisa atau tidak. Masalahnya ada pada hukum agama yang tidak membolehkan. Jadi saya kira tidak ada yang mau menikahkan karena itu melanggar aturan agama. P: Oh begitu ya pak Imam. S: Iya memang begitu. P: Terima kasih pak Imam. S: Iya… Maaf kalau tidak bisa membantu ya. Itulah percakapan telpon yang terjadi antara saya dan seorang penelpon siang itu. Semoga ada manfaat yang dapat kita ambil. Insya Allah! NYC, 13 Februari 2022. (*)
.jpg)
Anies, Memilih Demokrasi Sejati atau Memenangkan Pilpres 2024?
Oleh: Yusuf Blegur, Pegiat Sosial dan Aktivis Yayasan Human Berdikari Sebagian besar begitu reaksioner terhadap tulisan \"Menakar Perkawinan Politik Anies dan Puan\". Sikap spontan yang apriori dan skeptis itu, menohok menampilkan penolakan Anies berpasangan dengan Puan dalam pilpres 2024. Meski baru wacana dan upaya penjajakan, tampaknya menjadi penting dan prinsip untuk mengeksplorasi paradigma dan dinamika demokrasi pada umumnya dan pilpres 2024 khususnya. Terlebih agar tidak ada lagi ekspektasi yang berlebihan dan kekecewaan yang dalam seperti yang sudah-sudah. Betapa dalam demokrasi itu, politik ideal adalah satu hal, realitas politik adalah hal lain. Sebagaimana dirilis Kitabullah Al Quran, yang diturunkan ke bumi sebagai petunjuk dan pembeda dalam kehidupan manusia, begitu juga dalam ranah demokrasi utamanya soal politik. Pilpres dan pemilu lainnya tak luput juga dari apa yang disebut dualisme. Dalam demokrasi, keinginan dan kedaulatan rakyat sangat berbeda kenyataannya dengan kepentingan politik tertentu. Sroerti menegaskan betapa berjaraknya antara nilsi-nilai dengan tindakan. Rakyat dihadapkan pada hal-hal yang ideal dan realisme. Pun, umat Islam bisa memilih dan menentukannya dengan konsekuensinya masing-masing, mendorong Anies menjalankan demokrasi, atau memenangkan pilpres 2024?. Sesungguhnya rakyat Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya, terlalu sering dihadapkan pada kekecewaan dan hampir frustasi saat menghadapi demokrasi yang dibangga-bangggakan dan dianutnya sendiri. Begitu besar ekspekstasi dan cita-citanya, namun hanya keprihatinan yang di dapat dari pemilu ke pemilu. Saban pemilu dan pilpres, rakyat terutama umat Islam, berujung hanya menjadi sapi perahan dari pesta orang-orang berduit dan berkuasa. Mulai dari partai politik, anggota DPR-MPR, DPD, walikota-bupati, gubernur hingga presiden. Sejauh ini rakyat belum mendapatkan hasil yang terbaik dan memuaskan. Alih-alih memperjuangkan kebutuhan rakyat, mewujudkan kemakmuran dan keadilan. Produk pemilu yang memiliki legalitas dan legitimasi rakyat itu, justru dipenuhi rekayasa kecurangan dan manipulasi. Selain melahirkan pemimpin yang tiran dan dzolim. Belajar dari pengalaman demokrasi kapitalistik yang sekuler dan liberal yang selama ini diikuti rakyat. Seharusnya ada kesadaran refleksi dan evaluasi, betapa pemilu yang sarat transaksional dan materialistik itu tidak terus menerus menghianati kedaulatan rakyat. Rakyat menjadi sangat dibutuhkan saat menjelang pemilu. Usai itu hanya ada eksploitasi baik kekayaan alam maupun hak asasi manusia. Rakyat pada akhirnya menjadi korban penindasan para pemimpin, politisi dan pejabat dari manipulasi pemilu yang di lahirkan dan dibiayai oleh rakyat juga. Semestinya juga ada kesadaran kritis dan perlawanan merubahnya, bahwasanya pilpres dan pemilu-pemilu lainnya telah dibajak oleh oligarki yang mewujud kepemilikan modal dan borjuasi korporasi. Ini bukan semata soal taktis dan strategi, ini juga bukan hanya sekedar esensi dan substansi demokrasi. Lebih dari itu, Anies dituntut untuk menciptakan keselarasan dan keharmonisan, antara kesadaran ideal spiritual dengan kesadaran rasional material. Akankah ada standar nilai yang menjadi landasan dari sebuah proses dan hasil yang diperoleh. Demikian juga harapan dan keinginan rakyat luas, termasuk umat Islam terhadap figur Anies. Dengan segala persfektif dan sudut pandang yang beragam, dengan aneka obyektifitas dan subyektifitas pada pemimpin yang simpati dan empati rakyat begitu mewabah luas. Akankah proyeksi politik Anies pada pilpres 2024 teraktualisasi, atau hanya sekedar obsesi?. Selain dalam cengkeraman oligarki, fenomena semua pilpres juga memunculkan betapa kepentingan global sangat dominan. Umat Islam seakan tak berdaya dan tak ada pilihan untuk sesungguhnya mewujudkan dan menikmati pilpres 2024 dari proses demokrasi yang sehat, termasuk memilih presiden idamannya. Rakyat atau umat Islam, haruskah terus menerus larut dan terpaksa merasakan pemilu yang pilu. Memilih demokrasi yang semu atau memenangkan pilpres 2024 dengan segala kelenturan menyikapinya. Anies, sanggupkah mengedepankan moral untuk sejatinya menjadi pemimpin, atau tak lebih dari sekedar boneka kekuasaan oligarki, demi menduduki kursi nomor satu di republik ini. (*)
Hutahaean Memang Lemah
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan AKHIRNYA Ferdinand Hutahaean duduk juga sebagai pesakitan di ruang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meski mengaku mualaf tetapi KTP Hutahaean masih mencantumkan agama Kristen. Status ini mendasari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Ketika pegiat twitter ini tak berkutik, ia mencoba berlindung dengan status mualafnya, padahal yang tersinggung berat dan marah atas cuitannya adalah umat Islam. Cuitan yang membuat keriuhan bahkan keonaran adalah \"Kasihan sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih Allahku luar biasa, maha segalanya, Dialah pembela ku selalu. Allahku tak perlu dibela\". Pasal 1 UU No 1 tahun 1946, Pasal 45 A UU ITE, dan Pasal 156 a KUHP telah siap untuk menerkam pegiat medsos eks aktivis Partai Demokrat ini. Ternyata Allah tidak lemah. Ferdinand lah yang lemah. \"Allahmu ternyata lemah\" katanya, tapi bukan menohok umat Islam, lalu kepada siapa ? Menjadi makan buah simalakama baginya. \"Allahmu ternyata lemah\" bisa menyinggung umat Kristen juga. Meskipun demikian sudah tepat JPU tetap berpegang pada KTP bahwa Hutahaean adalah Kristen. Ketika warganet ramai mereaksi cuitannya, maka Ferdinand menghapusnya \"saya hapus biar ga brisik org sprt lu. Ngga diapa2in tapi merasa diapa2in wkwkwk\". Akan tetapi bagi Jaksa Penuntut Umum \"wkwkwk\" itu menjadi bukti kesengajaan ejekan yang dapat menimbulkan keonaran. Memang Hutahaean harus serius bersiap-siap untuk menghuni jeruji besi..wkwkwk. Meski ia beralasan bahwa cuitannya didasari pada kegamangan pada dirinya sendiri, namun dengan menyudutkan Allah dan dipublikasikan adalah salah besar. Hutahaean memancing \"huru-hara\". Allah ternyata tidak lemah, justru Hutahaean yang kini \"terkulai lemah\". Allah tidak perlu dibela, Hutahaean yang butuh pembela di persidangan..wkwkwk. Bagi umat dan rakyat Indonesia tidak penting Hutahaean mau Kristen atau Islam. Rasanya tidak berguna sosok Ferdinand Hutahaean yang gemar nyinyir, berbaju buzzer dan cuat cuit tak bermutu. Kecuali berubah total untuk menjadi orang yang baik dan rendah hati. Faktanya Hutahaean yang biasa menyakiti kini sedang sakit sebagai pesakitan. Pengadilan hanya ruang sempit untuk mengadili diri, ruang lebar itu ada pada keluasan jiwa sendiri untuk mau belajar membersihkan hati. Bukan pura-pura belajar untuk kemudian lebih pandai menipu kembali. Selamat menikmati perjalanan mendaki. Anda telah membuat onar dan menista agama. Tidak penting Muslim atau Kristen. (*)
POPULER
