OPINI
Tantangan Jenderal Dudung Sebagai Kasad
Oleh Selamat Ginting, pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta. Jakarta, FNN - Spekulasi tentang siapa yang akan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) akhirnya terjawab. Dudung Abdurachman (DAR) menjadi pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menduduki posisi KSAD. Ia menggantikan Jenderal Andika Perkasa, KSAD sebelumnya. Andika menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Jenderal DAR abituren (lulusan) Akademi Militer (Akmil) 1988-B memang sejak awal menjadi favorit kuat untuk menjadi KSAD dibandingkan dengan pesaingnya, seperti Letjen Teguh Arief Indratmoko (1988-A), Letjen Arif Rahman (1988-B), dan Letjen Eko Margiyono (1989). Diperkirakan empat nama inilah yang disorongkan Mabes TNI kepada Presiden untuk dipilih menjadi KSAD. Jadi keputusan Presiden Jokowi sesungguhnya bukan kejutan bahkan sudah diperkirakan sejak awal. Apalagi pada era reformasi, dari 12 KSAD sebelumnya, separuhnya berasal dari Panglima Kostrad (enam orang), kemudian sisanya dari Wakil KSAD (tiga orang), Sekjen Kemhan (satu orang), Sesmenko Polhukam (satu orang), dan Kepala BAIS TNI (satu orang). Sehingga propabilitas Pangkostrad untuk menjadi KSAD lebih besar. DAR memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan KSAD. Ia terbilang cukup lama bertugas di satuan lapangan (batalyon infanteri) sekitar 13 tahun, sejak 1989. Ia kenyang menjalani berbagai operasi militer, baik saat menjadi komandan peleton, kepala seksi operasi, komandan kompi, wakil komandan batalyon hingga menjadi komandan batalyon di Lampung. Ia juga pernah menjadi komandan Kodim, dua kali. Di Lubuk Linggau dan Palembang, Sumatra Selatan. DAR kemudian menjadi perwira pembantu madya di Mabesad. Lalu menjadi Asisten Personel Kasdam Wirabuana. Setelah itu Komandan Resimen Induk Kodam Sriwijaya. Pada jabatan perwira tinggi, DAR menduduki jabatan beragam, mulai Wakil Gubernur Akmil (2015-2016). Namun sempat parkir selama satu tahunan (2016-2017) sebagai perwira tinggi khusus KSAD. Akhirnya, ia kembali mendapat jabatan sebagai Wakil Asisten Teritorial KSAD (2017-2018). Setelah itu menjadi Gubernur Akmil (2018-2020) dengan pangkat mayor jenderal. Dari situlah ia kemudian dipercaya menjadi Panglima Kodam Jayakarta selama sembilan bulan hingga Mei 2021. Promosi kembali menjadi Panglima Kostrad dengan pangkat letnan jenderal. Ia menduduki jabatan Pangkostrad selama enam bulan (Mei 2021-November 2021). Hingga pada Rabu 17 November 2021, ia mendapatkan surat keputusan presiden menjadi KSAD. Lalu, apa catatan dan tantangan terhadap KSAD Jenderal DAR? Pertama, secara legal-formal DAR telah menjadi KSAD. Selayaknya semua pihak dapat menerima keputusan Presiden Jokowi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU. Prajurit TNI-AD tentu wajib mendukungnya sepanjang DAR berada dalam garis Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Hal ini penting agar sebagai KSAD baru, DAR dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal demi kepentingan TNI, bangsa, dan negara. Kedua, sesuai dengan fungsi utama TNI AD, sebagai KSAD DAR bertugas melakukan pembinaan kesiapan tempur satuan jajarannya serta pembinaan teritorial. Wajib hukumnya KSAD menguasai pembinaan satuan meliputi aspek doktrin, personel, materiil, perlengkapan, keuangan, dan lain-lain. Ketiga, DAR sebagai KSAD menjadi pemimpin terdepan dalam pembinaan personel. Ia harus bisa membentuk, memelihara, dan meningkatkan jati diri prajurit sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara professional. Keempat, DAR sebagai KSAD harus bisa mendekatkan diri dengan rakyat apa pun identitas rakyat tersebut. Ini sebagai wujud TNI adalah tentara rakyat. Sehingga prajurit TNI-AD bersama-sama rakyat bekerja untuk kepentingan rakyat. Kelima, sebagai tentara nasional, DAR harus berorientasi pada tugas negara, tidak boleh partisan, apalagi terpancing masuk dalam kancah politik praktis. Keenam, sebagai tentara professional, DAR harus menguasai manajemen pembinaan doktrin, pendidikan, dan latihan. Termasuk uji ketrampilan siap tempur. Ketujuh, sebagai KSAD DAR harus menguasai konsep pertahanan di era industry 4.0. Memahami dunia ketahanan dan pertahanan global dan penguasaan dunia siber yang mumpuni.
Dedolarisasi, Tembakan Maut Taliban ke Amerika
Oleh: Anwar Hudijono SEJAK mengusir Amerika Serikat (AS) dan gengnya dari bumi Afghanistan medio Agustus 2021, Taliban terus melucuti Amerika Serikat. Yang paling gres adalah melarang penggunaan dolar AS untuk kegiatan transaksi di dalam negeri. Langkah Taliban ini ibarat pedang bermata dua. Mata pertama mengarah ke dalam yaitu benar-benar menghancurkan komprador (antek) Amerika yang paling banyak menyimpan dolar seperti para pejabat korup, buzzer, inteljen domestik. Mempersulit AS membantu kelompok-kelompok bughat (pembangkang) di Afghanistan yang melawan pemerintah Taliban. Termasuk ISIS-K dan gerombolan Ahmad Syah Masoed. Taliban tahu persis, pada dasarnya Amerika tidak pernah legawa atas kekalahannya. Pasti menyimpan dendam kesumat yang membara. Akan bekerja sama dengan pihak manapun yang melawan Taliban. Amerika punya prinsip, “musuh dari musuhku adalah kawanku”. Untuk itu, sangat mungkin ISIS-K yang semula musuh Amerika kini jadi sekutunya. Seperti dulu Taliban adalah sekutu Amerika melawan Uni Soviet di Afghanistan. Setelah Soviet hengkang, ganti Amerika memusuhi Taliban. Amerika selalu memainkan kartu dengan dua sisi yang gambarnya sama. Contoh lain, Presiden Irak Saddam Husein adalah sekutu kental Amerika untuk memerangi Iran selama 8 tahun. Setelah gagal, ganti Saddam yang dilibas. Sikap Amerika itu habis manis sepah dibuang. Lihat nasib Presiden Filipina Ferdinand Marcos. Nasib penguasa Iran Shah Reza Pahlevi. Begitu pula nasib Osama bin Laden. Benar kata Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei bahwa Amerika itu tidak pernah mencari sahabat. Hanya mencari jongos untuk melayani kepentingan Amerika. Kesetiaan satu-satunya Amerika itu hanya kepada Israel. Tidak jelas mana yang juragan dan mana yang jongos. Seluruh Dunia Mata pedang Taliban kedua jelas mengarah ke jantung Amerika. Salah satu kekuatan utama Amerika adalam mata uang dolarnya. Dengan dolarnya, bisa mengendalikan seluruh dunia. Selama beberapa dekade, dolar AS sangat dominan dalam aktivitas perdagangan internasional. Sekitar 60 persen dari seluruh cadangan mata uang asing dunia dalam bentuk dolar AS. Bau dolar menyengat di seluruh permukaan bumi. Dolar bukan sekadar alat transaksi. Tapi bagi Amerika dolar juga merupakan alat politik untuk mencekeramkan imperialnya di seluruh dunia. Suttlement dolar dijadikan alat menindas negara lain. Kasus terakhir Venezeula yang terus melawan Amerika. Dolar melakukan tekanan sehingga nilai uang Venezeula terjun bebas. Harga sekotak tissu Rp 1,2 juta. Kayaknya Indonesia juga pernah mengalami pada masa akhir Presiden Soeharto 1997-1998 dan masa akhir Presiden Soekarno tahun 1965-1966. Sebenarnya dunia sudah mulai muak dengan dolar. Apalagi setelah Amerika menjadikan suttlement dolar untuk alat politik imperialnya. Dunia semakin mafhum bahwa dolar itu alat penipuan dahsyat. Bagaimana tidak, sebuah negara setor dalam bentuk emas tapi diganti dengan uang kertas dolar AS. Bagi pakar eskatologi Islam Syekh Imran Hosein, mata uang kertas telah menghancurkan sistem perekonomian dunia. Penuh ketidak-adilan. Begitu seenaknya membuat mata uang kertas negara lain kian hari kian merosot. Mata uang kertas telah menghancurkan mata uang dirham yang merupakan sunah Rasulullah. Muaknya dunia terhadap dolar sudah direalisasi dengan dedolarisasi alias menghilangkan peran dolar dalam transaksi bilateral negara. Misalnya, dalam transaksi perdagangan antara China dengan Rusia. Tahun 2015 dolar menyumbang 90 persen transaksi kedua negara. Pada tahun 2020 turun menjadi 50 persen saja. China dengan Jepang sudah membahas penggunaan mata uang negara masing-masing. Iran menetapkan pembayaran minyaknya kepada India dengan emas. Negara-negara yang tergabung dalam kelompok BRICs yaitu Brasil, Rusia, China, India, Afrika Selatan kini juga mempromosikan penggunaan mata uang nasional mereka sendiri dalam transaksi perdagangan satu sama lain. Demikian pula beberapa negara Asean seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam sudah menyepakati penggunaan mata uang masing-masing dalam perdagangan bilateral. Langkah ini mengarah untuk berlaku bagi sesama anggota Asean. Langkah dedolarisasi Taliban ibarat menuang minyak di sekam yang terbakar. Mempercepat dedolarisasi (hancurnya dolar) di seluruh dunia. Jika Afghanistan yang miskin, terseok-seok karena memikul beban timbunan masalah yang diwariskan Amerika berani melakukan dedolarisasi, mengapa negara yang lebih mapan tidak berani? Taliban menghujamkan pedangnya pada momentum yang tepat. Saat ini, ekonomi Amerika sedang limbung. Utangnya mencapai sekitar 28,4 triliun dolar AS atau setara Rp 404.000 triliun. Pengangguran yang membengkak. Mengalami defisit anggaran. Kemiskinan melonjak. Ketimpangan pendapat menajam. Sebanyak 1 persen penduduk menguasai aset ekonomi 99 persen penduduk. Jika AS hendak mengatasi masalah ekonominya dengan mencetak dolar pasti akan percuma jika dolarnya sudah tidak laku di pasar internasional. Selama ini dolar diburu untuk transaksi perdagangan internasional dan aktivitas lain. Menuju Pax Judaica Chris Hedges, veteran wartawan terkemuka AS mengatakan, hilangnya dolar sebagai mata uang cadangan global sangat mungkin akan menjadi tanda babak terakhir kekaisaran Amerika. Kalkulasinya begini, hilangnya dolar sebagai mata uang cadangan dunia akan langsung menaikkan biaya impor. Hal ini mengakibatkan pengangguran tingkat era depresi. Mau tidak mau imperium Amerika akan melakukan kontraksi secara dramatis. Ketika ekonomi memburuk, akan memicu hipernasionalisme yang akan diekspresikan melalui fasisme. Tanda-tanda itu sudah ada dengan semakin radikalnya kubu supremasi kulit putih Kristen. Penduduk yang murka akan dibelokkan kepada kambing hitam. Kemungkinan yang jadi kambing hitam China dan Rusia. Pada puncak frustrasi inilah Amerika bisa kalap seperti dulu ketika frustrasi karena markas militernya, Perl Harbour dihancurkan Jepang. Amerika membalas secara membabi buta dengan menjatuhkan nuklir di dua kota Jepang, Hirosima dan Nagasaki. Nah, apakah ini awal terjadinya malhamah? (Perang super besar yang belum pernah terjadi sebelumnya). Yang jelas mahlamah itu nubuwat akhir jaman. Syekh Imran Hosein melihat, kehancuran Amerika dalam skenario kubu Dajjal. Sang Tangan Kegelapan. Sebab, tidak akan terjadi Pax Judaica (Kekaisaran Yahudi) selama masih ada Pax Americana. Obesi Yakjuj dan Makjuj sebagai pengikut Dajjal adalah menguasai dunia dari Yerusalem. Tahap awal sudah tercapai dengan dukungan Presiden Trump menjadikan Yerusalem ibukota Israel. Tahap berikutnya menghancurkan Amerika dengan melumpuhkan dolar dan menggiring negara itu masuk di palagan malhamah. Bagaimana semua akan terjadi hanya Allah yang tahu. Rabbi a’lam. Hanya tampaknya Amerika memiliki tanda-tanda apa yang diperingatkan oleh Allah. “Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu (agar mentaati Allah), tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam (negeri) itu, maka sepantasnyalah berlaku terhadapnya perkataan (hukuman Kami), kemudian Kami binasakan sama sekali (negeri itu). (Quran: Al Isra 16). Rabbana atina min laundka rahmah wa hayyik lana min amrina rasyada ( Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kamu dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami.) Astaghfirullah. Rabbi a’lam. Anwar Hudijono, Veteran Wartawan tinggal di Sidoarjo
Mempermainkan Agama
By M Rizal Fadillah Ini potret Abu Janda yang seenaknya "njeplak" soal agama dan ketuhanan. Dibawa ke ruang main-main, menampilkan sosok yang lemah dalam beragama dan orang menjadi bertanya Abu Janda itu agamanya apa ? Plintat-pliintut. Adalah setelah menikah dengan Wynona Riesa secara Islam, Abu Janda melakukan upacara Melukat di Bali. Menurut Abu Janda "Melukat di Pasiraman Sebatu tempat bersemayam Dewi Gangga Om Swastiyastu, Rahajeng Siang, Dumogi Rahayu, Om Tangga Dewi". Upacara ritual mandi membersihkan diri ini disebarkan fotonya. Abu Janda berfilsafsat tentang ketuhanan. "Tuhan itu SATU cara memanggilnya saja beda-beda. Yang percaya beda agama beda Tuhan itu cuma kadrun". Jika ini yang menjadi pandangan Abu Janda tentang Tuhan dan agama, maka bisa dimaklumi kontroversi bahkan kegilaan pikiran dalam memojokkan agamanya. Dengan ritual Hindu itu banyak yang bertanya kok muslim melakukan ritual Hindu ? Sebenarnya tak perlu aneh, mungkin jika ia melakukan ritual berputar putar mengelilingi api pun sah sah saja, toh menurut Abu Janda cuma beda panggilan Tuhan saja. Untuk ini panggilan Tuhannya adalah "An Naar". Mengenaskan bagi seorang muslim, tetapi bagi muslim abal-abal hal demikian menjadi biasa saja. Mempertontonkan kebodohan dalam beragama. Teringat Sukmawati yang juga saat masih beragama Islam gemar melakukan ritual Hindu dan ternyata di penghujung usianya ia berpindah menjadi Hindu. Mungkin itu lebih baik daripada menjadi muslim tetapi menistakan Islam. Abu Janda sering mengejek muslim, bahkan menistakan Islam. Berkudran kadrun adalah kegemarannya. Kini ia bangga dan menyengaja "bertoleransi" atau bahkan bermain-main dengan agama. Ia lupa urusan agama bukan semata relasi manusiawi. Ada keterkaitan Ilahi. Hidayah. Bukan hal mustahil di penghujung hayat Abu Janda juga menjadi kaum murtadin. Hidayah Allah tak terduga. Bermain-main dalam agama (istihzaa) merusak keimanan. Syekh Ali Fauzan dalam Syarah terhadap Kitab Thahawiyah menyatakan pembatalan keislaman itu banyak di antaranya juhud (pengingkaran), syirik, dan mempermainkan agama atau syi'ar-syi'ar agama meskipun tidak mengingkari. Karakter orang munafik memang sering mempermainkan agama. Soal ritual Melukat yang dijalani Abu Janda adalah hak dan lebih dari itupun haknya pula. Tetapi melecehkan orang yang membedakan agama dan ketuhanan adalah sebuah kejahilan. Nah Abu Janda, selamat berlibur, selamat beritual-ritual. Salamun 'ala manit taba'al huda. *) Pemerhati Politik dan Keagamaan
Presidential Treshold Buka Peluang Capres Boneka dan Kompromi Tak Sehat
Makassar, FNN - Pemberlakuan Presidential Treshold (PT) untuk mengajukan calon presiden pada Pemilu, dinilai dapat membuka lahirnya calon presiden boneka dan kompromi-kompromi politik yang tak sehat untuk bangsa. Penilaian itu disampaikan Senator asal Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung, saat menjadi narasumber pada Focus Group Discussion (FGD) dengan tema 'Presidential Treshold dan Ancaman Oligarki Pemecah Bangsa' yang diselenggarakan di Kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Selasa (16/11/2021). Menurut dia, hal itu bukan tak mungkin terjadi. Sebab, saat ini saja, ketika tujuh partai politik berkoalisi, seolah menutup kemungkinan munculnya calon presiden selain yang mereka ajukan. "Muncul-lah calon boneka yang kompromistis. Nanti kamu kalah, tapi kamu akan mendapat posisi Menteri Pertahanan. Begitu kira-kira contohnya," kata Tamsil. Dalam pengamatannya, itulah cara kerja oligarki dalam mencengkram bangsa ini. Menurut Tamsil, jika saja oligarki ini mau menunjukkan taring kuasanya, ia bisa saja serampangan menjadikan seseorang untuk menjadi presiden. "Oligarki ini kalau mau menunjukkan taringnya, bisa saja diambil orang gila di jalan, dia dandani lalu dijadikan Presiden. Begitulah, karena dia punya kontrol, ada remote yang bisa dia mainkan kapan saja dia mau," katanya. Tamsil melanjutkan, dalam konteks memperbaiki arah perjalanan bangsa, maka amandemen konstitusi ke-5 merupakan solusi komprehensif. Hal ini biasa terjadi di banyak negara di dunia. "Konstitusi ini, UUD 1945 ini bukan kitab suci. Kenapa kita takut mengamandemen kalau ada kelemahan di dalamnya. Tak ada alasan untuk tidak mengamandemen, karena di banyak negara pun hal itu terjadi," ucapnya. DPD RI sendiri, sudah menyiapkan langkah strategis dan taktis menyikapi Presidential Treshold yang menjadi sumber penghambat anak bangsa potensial bisa diajukan sebagai calon presiden. "Kami mempertimbangkan untuk menempuh judicial review terhadap aturan Presidential Treshold ini. Jangan sampai Presidential Treshold ini membuat partai politik ini teramat berkuasa dan yang lain warga kelas dua. Maka, kita butuh calon independen. Kalau presiden diajukan oleh partai peserta pemilu, maka juga kita ingin peserta pemilu non-parpol bisa memiliki hak mengajukan presiden," papar dia. Menurut Tamsil, momentum amandemen konstitusi ke-5 harus dimaknai sebagai upaya untuk memperbaiki dan mengoreksi arah perjalanan bangsa. "Amandemen konstitusi ini kita sikapi secara positif. Kita ingin semua punya kesempatan sama dalam bangsa ini. Kita berharap dapat menghasilkan pemimpin legitimate," kata dia. Narasumber lainnya yang merupakan dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UMI, Fahri Bachmid senada dengan Tamsil, jika oligarki sudah teramat menguasai negeri ini. "Oligarki ini sulit dilihat, tapi bisa dirasakan bahwa operasi oligarki itu ada. Segala sesuatunya sudah di-remote dan di-setting sedemikian rupa sesuai kepentingan yang diinginkan," tutur dia. Dari catatannya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak sebanyak 12 kali permohonan judicial review secara potensial dan aktual dari mereka yang dirugikan atas keberadaan Presidential Treshold. "Alasannya, ini dalam rangka mengafirmasi dan memperkuat sistem presidensiil. Padahal, negara besar di dunia, kiblat demokrasi, sebut saja Amerika Serikat misalnya, mereka memiliki ciri multi partai juga, tetapi tak pernah menerapkan Presidential Treshold," kata Fahri. Fahri menegaskan jika daya hancur dan destruktif Presidential Treshold lebih tinggi daripada manfaatnya. "Pembelahan ekstrem dan polarisasi konfrontatif yang mereduksi fakta demokrasi substantif yang kita bangun, itu yang terjadi di lapangan," ujarnya. Presidential Treshold yang didasari penguasaan partai politik pada jumlah kursi di parlemen atau perolehan suara pada pemilu membuat mereka menjadi ugal-ugalan dalam bertindak. Suara aspirasi rakyat tak lagi didengar. Penolakan Omnibus Law salah satu bukti nyatanya. "Seluruh rakyat menolak. Tapi, mereka menguasai 80 persen kursi dan akhirnya lolos. Segelintir partai bisa memutuskan apapun yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak," ujarnya. Ia sependapat jika Presidential Treshold harus ditiadakan. Ia pun mendorong DPD RI untuk mengambil peran lebih dan mengawal hal ini. "Bagaimana kalau DPR tidak punya political will untuk menolkan Presidential Treshold? Harapan kita ada di MK. DPD RI punya legal standing," harap dia. Dari hasil kajiannya, Presidential Treshold memang wajib ditiadakan. "Dari naskah amandemen 1-4, tidak sama sekali menginginkan adanya pranata pembatasan dalam kontestasi politik. Titik tumpunya adalah setiap warga negara punya hak mencalonkan presiden. Hak konstitusionalnya hak rakyat bukan hak presiden. Parpol itu alat," tegas dia.(ran)
Mosi Tidak Percaya PII kepada Menteri Nadiem Makarim
Oleh: Rafani Tuahuns Kepada Nadiem Makarim Sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset & Teknologi. “Salah kaprah Pendidikan, salah kiprah Kementrian”. Percepatan Pembangunan Pendidikan Nasional, merupakan satu hal mendesak bagi masyarakat pelajar Indonesia, di tengah-tengah masa depan yang akan penuh dengan persaingan baik tingkat nasional dengan bonus demografi, ataupun persaingan di tingkat global. Orientasi pada kemajuan pendidikan dan reformasi pendidikan serta digitalisasi sejak awal kepemimpinan Joko Widodo – Ma’ruf Amin menjadi tema yang kerap diusung dalam rumusuan rumusan formulatif Presiden dan Wapres. Penunjukan Nadiem Makarim pada periode kedua Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset & Teknologi alasannya karena telah berhasil dalam melakukan perubahan teknologi informasi di Indonesia dengan membangun Gojek. Kepercayaan ini dipertaruhkan Jokowi agar terjadi akselerasi teknologi di bidang pendidikan Nasional. Termasuk memudahkan para pelajar dalam mengakses pendidikan, sehingga tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang tak mendapatkan pendidikan yang baik, bermutu, sebagaimana yang tertera dalam RPJMN 2020- 2024 yang berfokus pada pembangunan dan peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan. Namun hingga saat ini, di tengah situasi pandemi yang semestinya menjadi ruang bagi Menteri mantan CEO perusahaan teknologi raksasa Indonesia itu untuk membuktikan kepiawaiannya menggunakan teknologi untuk mengakselerasi bidang pendidikan, justru malah berbanding terbalik. Nadiem Makarim dalam kebijakannya, tak mampu memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pembangunan di bidang pendidikan. Alih alih, Nadiem malah berkutat pada program-program jargonistik yang tak tentu arah. Data BPS yang dirilis pada 2020 setidaknya telah menunjukan Kesenjangan pendidikan antar kelompok ekonomi masih menjadi permasalahan dan semakin lebar seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Kesenjangan pendidikan juga masih tinggi apabila dibandingkan antar wilayah. Pembelajaran berkualitas juga belum berjalan secara optimal dan merata antar wilayah. Sejumlah langkah sudah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sayangnya, upaya yang dilakukan belum dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Semenjak ditetapkannya sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan RI, kebijakan Nadiem Makarim banyak menuai kontroversi, dan penolakan oleh berbagai elemen masyarakat baik praktisi, akademisi dan organisasi. Pasalnya beberapa Program yang dirumuskan Nadiem Makarim dirasa terlalu besar mengeluarkan anggaran namun tidak sesuai dengan orientasi pendidikan nasional yang termuat dalam Sisdiknas. Salah satu program yang sangat kontroversi diawal jabatannya sebagai menteri ialah Program Organisasi Penggerak, dimana anggaran yang dicanangkan dalam program tersebut berkisar sekitar Rp 595 miliar yang dialokasikan untuk 156 ormas. Dalam lampiran peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud tertuang skema pembiayayaan dibuat dengan dengan tiga kategori yaiut Gajah (Kategori I) dengan jumlah Rp 20 miliar, Macan (Kategori II) Rp 5 Miliar dan Kijang (Kategori III) Rp 1 miliar. Persoalan yang kemudian keliru ialah hampir sebagian besar penerima hibah tersebut tidak kredibel karna terdapat lembaga-lembaga CSR yang semestinya sudah menjadi tugas mereka menggunakan dana perusahaan dalam berkolaborasi memajukan pendidikan, justru masuk dalam institusi yang mendapatkan “jatah” dari anggaran pendidikan. Selain itu, baru-baru ini Nadiem juga membuat program boros anggaran yang tak sadar kondisi masyarakat pelajar, seperti program pengadaan laptop yang nilainya mencapai Rp 17 triliun. Secara sekilas, mungkin ini merupakan hal baik karena memberikan fasilitas belajar kepada anak didik, namun sayangnya infrastruktur teknologi lainnya tidak mencukupi. Layanan internet Indonesia masih sangat timpang antara di kota dan pedesaan. Pengadaan laptop hanya akan menambah lebar jurang kualitas pelajar di kota dan desa. Hal ini juga menunjukkan bahwa Nadiem sangat lemah memahami apa dan untuk apa pendidikan Nasional itu. Lain halnya ialah pengadaan harga satuan laptop yang diluar nalar dengan bandrol 10 juta/laptop dengan spesifikasi mesin dibawah standar. Terakhir yang tak kalah borosnya dari agenda nadiem ialah renovasi ruang kerja yang bernilai fantastis dan tidak masuk akal dengan menghabiskan angka sebesar Rp 5 miliar. Klarifikasi pihak kemendikbud atas itu ialaha proses renovasi yang dilakukan ialah keseluruhan dua lantai gedung A keseluruhan lantai. Namun dengan anggaran yang sebesar itu tentu saja hal itu sangat disayangkan karna berlebihan dalam penganggaran renovasi. Salah kaprah kebijakan Nadiem Makarim sebagai mendikbud tidak hanya pada pengalokasian anggaran yang tidak masuk akal. Tetapi juga melalui kebijakan kebijakan yang apolitis dan inkonstitusional dengan adanya Permendikbud Nomor 28 tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Kemendikbudristek yang mengahpuskan Badan Standar Nasional Pendidikan, padahal jika kita pahami BSNP merupakan produk dari UU Sisdiknas 2003 sebagai pedoman konstitusi pendidikan nasional Indonesia. Selain dari ragam kebijakan dan program nadiem makarim yang penuh dengan kontroversi, PB PII mencatat beberapa apologi Mendikbudristek sebagai bentuk indikasi dari ketidaksiapan dan kegagalannya mengelola Kebijkakan. Catatan pertama adalah perumusan Kamus Sejarah Indonesia Jilid II yang menghilangkan beberapa peran tokoh agama yang berjuang melakukan perlawanan terhadap bangsa Kolonial. Hal tersebut kemudian memicu respon dari berbagai kelompok masyarakat dan ormas Islam. Pasca dari itu nadiem makarim menyampaikan permohan maafnya dengan mendatangi salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia. Bukan hanya itu, catatan kedua apologi nadim datang ketika sempat hilangnya frasa agama dalam draf peta jalan pendidikan Indonesia 2020-2035. Hal tersebut mengundang banyak kekecewaan masyarakat yang meyakini pendidikan agama sebagai bagian dari kurikulum pendidikan yang sesuai dengan jalan dan cita-cita pendidikan nasional. Atas kegaduhan tersebut kemudian Nadiem Makarim melakukan klarifikasi serta menjanjikan frasa agama tidak akan terhapus dari Peta Jalan Pendidikan Nasional. Catatan terakhir, klarifikasi Nadiem Makarim dilakukan saat Mendikbud menetapkan Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler yang sangat diskriminatif dan tidak berkeadilan. Pasalnya dalam Permen tersebut memuat beberapa syarat sekolah penerima Dana Bos yang mengenyampingkan prinsip prinsip pemarataan, terutama Pasal 3 ayat (2) huruf d yang mendapatkan banyak penolakan dari masyarakat tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler yang tertera ketentuan sekolah yang memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama tiga tahun terakhir. Tiga kasus tersebut setidaknya kami mencatat kinerja menteri Nadiem Makarim yang tidak benar-benar memahami pendidikan nasional khususnya untuk membangun kualitas dan menyelesaikan persolaan ketimpangan yang terjadi di pendidikan Indonesia yang sesuai dengan amanat RPJM 2020-2024. Offside dalam Pandemi Sejak Presiden menyatakan secara resmi kasus Corona di Indonesia pada 2 Maret 2020, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menetapkan Surat Edaran Pembelajaran jarak jauh pada 24 Maret 2020. Namun keputusan tersebut faktanya telah memberikan persolan baru di daerah-daerah, khususnya masyarakat pedesaan dan pelosok. Setidaknya ada dua persoalan yang kemudian menjadi fundamental dalam Pembelajaran jarak jauh. Pertama, kebijakan PJJ tidak dibarengi dengan kurikulum alternative yang dapat memudahkan pihak sekolah ataupun orangtua (keluarga) mengawal proses pembelajar bersama-sama, sehingga pada tatanan praktik banyak pihak yang kecolongan dalam mengawal PJJ. Kedua, PJJ memaksa pemindahan ruang belajar dari luring ke daring, hal tersebut sejatinya tidak relevan dengan kondisi masyarakat di pelosok yang belum siap dengan fasilitas yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran jarak jauh. Hal lainnya yang kemudian menjadi sorotaan di awal pandem ialah cost pendidikan yang naik karna biaya yang perlu dikeluarkan oleh masyarakat untuk kuota internet walaupun kemudian pada 27 Agustus 2020 Nadiem Makarim merilis surat keputusan tentang bantuan internet pelajar. Dampak dari kebijakan pendidikan jarak jauh yang tidak utuh ialah produksi angka putus sekolah. Rilis riset ISEAS-Yusof Ishak Institut pada 21 Agustus 2020 mencatat 69 juta pelajar kehilangan akses pendidikan di Indonesia alasannya tidak lain karena Pembelajaran jarak jauh hanya memudahkan keluarga yang mampu semata. Kegagalan Nadiem dalam membaca kondisi nyatanya bukan hanya terjadi di era PJJ, namun di semester ini Mendikbud merilis surat edaran Pembelajaran Tatap Muka Terbatas, dengan alasan mencegah terjadinya learning loss. Lagi-lagi kebijakan Nadiem gagal menjadi solusi karena tidak utuhnya kebijakan yang dirumuskan, hasilnya PTMT malah membuat klaster-klaster baru Corona di sekolah-sekolah. Dari 432.335 satuan pendidikan yang melakukan PTMT tercatat hanya 9,93% atau sebanyak 40.593 yang mememiliki kesiapan belajar, dan 43,69 % atau sebanyak 188.880 satuan pendidikan terindikasi telah terjadi kasus Positif. Kekhawatiran Klaster kasus Covid-10 di satuan pendidikan juga sempat diungkapkan oleh P2G, pasalnya hasil pantauan P2G dari September hingga November ada sekitar 20 daerah yang sekolahnya terpaksa menghentikan PTM karena ada siswa atau guru positif Covid-19. Keseriusan Nadiem dalam melakukan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas telah kontradiktif dengan praktik pengawalan serta memberikan jaminan kesehatan kepada Pelajajar dan guru. Bagaimana tidak dalam kriteria wajib PTM pemerintah hanya memasukkan kategori Guru yang telah divaksin 100%, sedangkan vaksin pelajar dalam hal itu tidak masuk di dalamnya. Maka wajar jika kemudian Vaksinasi Pelajar berjalan dengan lambat,yagn hanya baru dapat dilakukan pada 143.535 pelajar. Yang lebih rentan dari kebijakan PTMT ialah Indonesia dinilai belum mencapai standar positivity rate WHO bahwa kondisi daerah aman jika angka penularan sudah di bawah 5%. Melalui serangkaian catatan-catatan yang telah diutaran tersebut kemudian kami menilai Kemendikbudristek hari ini menjadi “disfungsi” dengan 4 Indikasi: Kebijakan-kebijakan yang dihadirkan mendikbud tidak dapat beradaptasi dengan masyarakat sekitar, dampaknya ialah semakin memperpanjang ketimpangan pendidikan Kota dan Desa. Mendikbud tidak memiliki Goal attainment yang utuh dalam menyusun konsepsi pendidikan di masa yang akan datang, setiap program dan kebijakannya selalu bersifat jargonistik dan tidak memiliki daya subtansial. Beberapa hal tersebut dapat terlihat dari agenda POP dan bagi bagi laptop yang syarat dengan Intrik dan boros anggaran, PJJ atau PTMT yang tidak pernah utuh penyelenggaraannya dan patut di evaluasi. Kebijakan Mendikbud tidak mampu melakukan harmonisasi antara kelompok masyarakat yang timpang padak akhirnya produk dari kebijakan yang ada gagal melakukan integrasi. Mendikbud tidak memiliki proses Latensi yang baik, sebagian besar agenda bersifat reaksionis dan tidak mengindahkah nilai-nilai dan norma yang telah lama menjadi orientasi pendidikan nasional. Atas dasar persoalan-persolan tersebut, Pengurus Besar (PB) Pelajar Islam Indonesia (PII) sebagai Kelompok yang terorganisir dari organisasi pelajar, mahasiswa dan masyrakat yang peduli terhadap pendidikan menilai Kinerja Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim tidak mencapai hasil yang memuaskan dan salah kaparah dalam memaknai Pendidikan yang utuh hasilnya. Secara kelembagaan kiprah Kemendikbudristek telah melenceng jauh dari tugas-tugasnya. maka dengan ini kami menuntut agar Presiden Jokowi segera melakukan: Evaluasi Kinerja Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI secara menyeluruh. Bentuk Unit Kerja di bawah Presiden yang terkonsentrasi pada persoalan ketimpangan dan Digitalisasi Pendidikan. Bebaskan biaya Pendidikan dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi di masa pandemik dan PPKM. Tingkatkan Kesejahteraan guru honorer dan Guru di Pelosok Negeri Meminta MA untuk melakukan pengujian terhadap Permendikbud Nomor 28 tahun 2021. Penulis Adalah Ketua Umum Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII)
Atas Nama Konstitusi, Rakyat Ditipu Lagi
Oleh: Yusuf Blegur Heboh bisnis pengadaan alat tes PCR di kalangan pejabat saat pandemi, hingga masalah banjir besar Sintang Kalimantan Barat, menjadi bukti ada persoalan dalam semangat dan manifestasi konstitusi. Bercermin dari UU Omnibuslaw dan RUU HIP yang mendapat penolakan luas dari rakyat, konstitusi negeri ini memang sarat kepentingan bisnis. Ia menjadi perwujudan konspirasi jahat antara pemilik modal, birokrasi, dan politisi, meskipun mendapat perlawanan rakyat dalam ranah tinjauan akademis sekalipun dan gelombang aksi unjuk rasa publik. Konstitusi terus melenggang berlaku, meski mengkhianati kepentingan dan hajat hidup banyak orang, bahkan hingga merusak alam dan ekosistem lingkungan. Atas nama undang-undang, keserakahan menguasai sumber daya alam dan menumpuk harta semakin tak terkendali. Dalam perlindungan konstitusi, gurita bisnis tak bisa dihentikan siapa pun. Konstitusi menyimpan perangai ambisius dan arogan, disusupi kekuatan pembajak negara. Produk hukum yang dibiayai rakyat, dinikmati hanya oleh oligarki politik dan ekonomi. Faktanya, berulangkali rakyat tertipu lagi. Menarik dan kepentingannya begitu mendesak untuk dibahas dan ditegakkan nilai-nilai substansinya. Beberapa produk undang-undang dari eksekutif yang kemudian disetujui legislatif. Kian kemari bukan saja tidak aspiratif dan jauh dari menunjukkan kedaulatan rakyat dalam proses penyelenggaraan negara. Produk undang-undang baik yang berasal dari inisiasi maupun usulan pemerintah yang disahkan DPR. Telah menjadi ajang pembunuhan demokrasi, ekploitasi sumber daya alam yang barbar dan penuh konspirasi perampokan kekayaan negara. Belakangan semakin marak dan terkesan dibuat sistematik kelahiran undang-undang yang kental dengan liberalisasi dan sekulerisasi bukan hanya dalam aspek ekonomi politik, namun sudah menjalar dalam pelbagai bidang. Daya rusaknya juga sudah menyentuh ruang spiritual bangsa, pada kebudayaan dan keagamaan. Belum lama, pemerintah melalui kementerian pendidikan mengeluarkan Permedikbudritek Nomor 30 Tahun 2021. Sebuah peraturan yang nyata-nyata mengangkangi etika, norma dan adab baik dalam ranah sosial maupun agama. Nadiem Makarim menteri pendidikan yang berlatarbelakang pebisnis, berupaya melakukan liberalisasi jika tidak bisa disebut legalisasi kebebasan seks dikalangan pelajar. Kebijakan yang seperti gayung bersambut dan terkesan berkesinambungan dengan kepemimpinan Yaqut Qoumas Cholil pada kementerian agama yang kerapkali melakukan sekulerisasi agama. Konstitusi di Indonesia seperti ingin menampilkan realitas liberalisasi dan sekulerisasi dari keharmonisan ideologi kapitalisme dan komunisme. Tak peduli pada kerusakan alam dan mengancam keselamatan rakyat. Memanfaatkan konstitusi yang proses pembahasan dan ketuk palunya sudah dikuasai kapitalisme transaksional dalam parlemen. Undang-undang positif negara tidak lagi sekedar menjadi proteksi dari legitimasi kehendak rakyat. Malah rakyat menjadi korban manipulasi dan dikebiri undang-undang. Mirisnya, kongsi bisnis yang sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme kuat menyelimutinya. Pubik secara telanjang dipertontonkan bagaimana para pengusaha bersama pejabat dan politisi bergumul dalam kenistaan kongsi dagang. Konstitusi seperti menjadi sub koordinat dari monster industrialisasi kapitalis, tanpa mengindahkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Tidak tanggung-tanggung, membaurnya pengusaha dan penguasa. Semakin menunjukan arogansi dan kesewenang-wenangan konspiratif itu. Seakan menentang kekuasaan Tuhan, merendahkan kemanusiaan hingga melawan semesta alam. Kejahatan Konstitusional Banjir besar Sintang Kalimantan Barat yang belum pernah terjadi selama lebih 20 tahun ini. Merupakan bukti tak terbantahkan, bahwasanya kecerobohan pemerintah atas nama konstitusi dan pembangunan telah merusak siklus keseimbangan alam dan menimbulkan kesengsaraan rakyat. Distorsi kebijakan dari deforestasi dan pertambangan. Alih-alih membangun lumbung pangan, pemerintah justru merusak alam dan mengancam keberlangsungan habitat didalamnya. Lucunya, proyek serampangan itu ditangani menteri pertahanan keamanan, bukan oleh menteri pertanian yang berkompeten pada ranah ketahanan pangan. Serupa tapi tak sama dengan nasib buruh yang terus terjepit ditengah bengisnya industrialisasi dan cekaknya pemenuhan kebutuhan pokok hidup. Termasuk UU Minerba dalam Omnibuslaw yang memadukan daya cengkeram pengusaha dan birokrasi guna memuluskan upaya menguasai sumber daya alam demi kepentingan bisnis semata. Mengabaikan kedaulatan negara dan memarginalkan kepentingan khalayak. Semua ini tidak lebih dari landasan negara harus tetap berjalan demi investasi dan pembangunan nasional. Tak sedikitpun rasionalisasi yang mengangkat harkat hidup rakyat sesungguhnya. Tak lebih baik dari pemerintahan orde baru yang mengusung konsep developmentalisme. Rezim yang bertolakbelakang dari semangat dan mengkhianati reformasi ini. Tak peduli terhadap eksploitasi alam membabi-buta dan seberapa besar dampaknya bagi nasib rakyat dan kelestarian alam. Masa bodoh dengan dampak masa depan generasi penerus negara dan bangsa. Dalam benaknya, yang penting asal bisa mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dan mengamankan kepentingan ekonomi politik oligarki. Membangun dinasti kekuasaan yang dibagi-bagi buat kepentingan keluarga, partai politik dan relasi loyalisnya. Begitulah konstitusi dipraktikkan. Dalih usang dan perangai dari rezim kekuasaan, ketimbang peran sebagai aparatur pemangku kepentingan publik yang amanah. Sebagai contoh, rakyat sudah pasti bisa menduga, dalam kasus PCR yang melibatkan Luhut dan Erick Tohir sebagai menteri dan berpengaruh pada presiden. Akan menemui jalan buntu jika mengangkat masalahnya dari aspek undang-undang yang berlaku. Seperti sebelumya yang terjadi pada Luhut dalam soal pertambangan di Papua. Jalan konstitusi merupakan jalan sia-sia, karena telah menjadi jalur dan sarana kejahatan terselubung bagi para penguasa. Tidak ada etika, norma dan kepantasan moral yang menopang pejabat dalam menyiasati undang-undang. Konstitusi bukan sekedar dapat dibeli, lebih dari itu konstitusi yang lahir dan dirawat dari konspirasi gelap institusi pemerintahan dan para borjuasi korporasi. Hukum telah mengalami disfungsi, mewujud sebagai alat kekuasaan bukan alat negara. Perlahan larut menjadi rahim kejahatan konstitusional. Pada akhirnya rakyat semakin sadar dan cerdas. Menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan haknya. Tidak lagi bisa mengandalkan konstitusi. Hukum negara telah terbiasa menghukum rakyat tanpa keadilan. Sebaiknya tidak berlaku bagi para pejabat meski nyata-nyata melakukan tindakan inkonstitusional. Bukan lagi, satir hukum tumpul ke atas tajam kebawah. Bahkan semakin agresif menikam dan membunuh kalangan bawah. Sampai kapan rakyat terus tertipu melalui konstitusi?. Jawabnya hanya ada pada rakyat sendiri. Diam terus tertipu atau bangkit dalam kesadaran dan perlawanan?. Penulis, Pegiat Sosial dan Aktifis Yayasan Human Luhur Berdikari.
Keonaran di Media Massa?
By M Rizal Fadillah AKHIRNYA Mahkamah Agung memutus Kasasi Habib Rizieq Shihab dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara. Semula PN Jakarta Timur menghukum HRS 4 tahun akibat menyebarkan berita bohong hasil test SWAB dan berita bohong tersebut telah menyebabkan keonaran. Bagi Mahkamah Agung ternyata keonaran itu hanya di media massa. "Meskipun terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita bohong akan tetapi akibat terbitnya keonaran dari perbuatan terdakwa hanya di tataran media massa. Tidak terjadi konflik jiwa/fisik atau harta benda" kata Jubir MA Andi Samsan Nganro. Majelis Kasasi diketuai oleh Suhadi dan anggota Suharto dan Soesilo. Menggembirakan karena hukuman HRS semula 4 tahun berkurang menjadi 2 tahun dengan dakwaan melanggar Pasal XIV ayat (1) UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Putusan PN Jakarta Timur yang diperkuat oleh PT DKI Jakarta dinilai tidak adil sehingga HRS mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Menyedihkan karena alasan Putusan MA adalah bahwa perbuatan HRS menyebabkan terjadinya keonaran di media massa. Bagaimana bisa disebut keonaran pada media massa ? Apa yang dimaksud dengan keonaran ? Penjelasan Pasal XIV ayat (1) UU No 1 tahun 1946 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan keonaran adalah bukan saja kegelisahan dan mengguncangkan hati jumlah penduduk yang tidak sedikit tetapi lebih jauh dari itu yakni kekacauan. Pasal XIV sama dengan "Verordening No 18 Van het Militair Gezag". HRS tidak menyebarkan bohong, tidak ada unsur "kesengajaan" dan nyatanya sama sekali tidak menimbulkan kekacauan. Jika ada pro dan kontra di media massa maka itu tidak bisa masuk dalam unsur delik. Ini rumusan yang mengada ada dan dipaksakan. Jika ada pro dan kontra itu hal lazim saja. Lagi pula "keramaian" di media massa bisa merupakan buatan buzzer. Maklum kasus HRS ini sarat dengan muatan politik. Ramainya bahasan dalam media massa bukanlah suatu keonaran. Betapa kacaunya hukum jika dimaknai demikian. Media memiliki aturan tentang hak jawab dan dugaan pelanggaran hukum di media massa dilakukan pemeriksaan awal oleh Dewan Pers. Itupun yang menjadi terperiksa adalah media. Terhadap media elektronik ada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Informasi (ITE). Keonaran apa yang terjadi di media massa ? Tidak ada. Pasal 14 UU No 1 tahun 1946 menegaskan keonaran itu "di kalangan rakyat". Keonaran atau kekacauan itu terjadi di dunia nyata. Bahkan lazim ada korban jiwa atau fisik. Mahkamah Agung dengan Putusan ini telah membuat Jurisprudensi yang sangat buruk. Kebohongan Presiden Jokowi soal Esemka, tidak impor beras, uang ribuan trilyun di kantong, ekonomi meroket, KA cepat tidak menggunakan dana APBN dan banyak kebohongan lainnya yang tersebar di media massa telah menimbulkan "keonaran". Jika tafsir MA terhadap HRS dibenarkan, maka Jokowi terancam delik yang sama. Jokowi dapat diseret ke Pengadilan, berbaju oranye dan diborgol, lalu dengan UU No 1 tahun 1946 Hakim harus memutuskan minimal penjara 2 tahun sebagaimana Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung. Jokowi telah membuat keonaran di media massa. HRS semestinya bebas sebagaimana bebasnya Jokowi ! *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Habib Rizieq Shihab, Pencarian Keadilan yang Belum Selesai
Oleh Ady Amar *) MUNGKIN dikhususkan hanya pada Habib Rizieq Shihab seorang saja, yang dipenjarakan dengan tuduhan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Tampaknya itu tidak berlaku pada orang lain, yang juga sama-sama melanggarnya. Mengapa hukum menjadi tidak adil dikenakan padanya. Hukum, sekali lagi, seolah diada-adakan pada kasus prokes untuknya, tidak pada yang lain dalam kasus yang sama. Setidaknya itu yang tampak. Hanya mengucap kalimat pendek, "baik-baik saja", saat ditanya tentang kesehatan dirinya, dan itu sebelum hasil tes PCR atasnya didapat. Tentu ia tidak bermaksud berbohong. Salahnya di mana ucapannya itu. Habib Rizieq merasa tidak sakit, tubuhnya merasakan baik-baik saja, lalu kesalahannya di mana atas jawaban yang ditanyakan para juru warta di RS Ummi, Bogor. Setelah hasil tes PCR keluar, dinyatakan positif, maka ia memilih tinggal di rumah untuk pemulihan (karantina). Alasan yang dikemukakan jaksa penuntut umum (JPU) di pengadilan tingkat pertama, bahwa karena ucapan "baik-baik saja" itu menimbulkan keonaran, meski JPU tidak mampu menunjukkan bukti keonaran yang ditimbulkannya. Tapi justru itu yang dipakai majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur memutus hukumannya menjadi 4 tahun, dari tuntutan JPU 6 tahun. Lalu, upaya banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta dilakukan. Dan seperti PN Jakarta Timur, hukuman atasnya tetap menjadi 4 tahun, tanpa ada pertimbangan meringankan lainnya. Seolah PT Jakarta hanya "mengangguk" mengiyakan saja atas putusan pengadilan tingkat pertama. Lanjut, kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dipilih Habib Rizieq dalam mencari keadilan. Dan, MA, Senin (15/11) memutus dengan meringankan 2 tahun dari sebelumnya 4 tahun. Argumen meringankan MA, bahwa keonaran yang ditimbulkan itu hanya sebatas atau ada di media sosial. Putusan MA, yang meringankan 2 tahun, itu pun sulit bisa dijelaskan. Sedahsyat apa keonaran yang ditimbulkan oleh pernyataan "baik-baik saja" di media sosial itu, yang sampai ia harus dipenjarakan 2 tahun. Di media sosial adalah hal biasa jika perdebatan dua pihak yang berseberangan, itu sampai tingkat ketidak patutan. Itu biasa saja. Tidaklah salah jika lalu orang menyebut, itu semacam suka-suka hukum dikenakan pada Habib Rizieq Shihab, meski tanpa pijakan hukum yang semestinya. Seperti orang satu ini memang ditarget, dan mesti dipenjarakan. Kasus prokes yang tidak semestinya, itu pun dipakai jalan memenjarakannya. Di penjara sehari pun ia tidak pantas, itu setidaknya yang disampaikan salah satu pengacaranya, Aziz Yanuar. Gas pol dengan putusan MA itu, dengan tanpa perlu pikir-pikir atas putusan itu, Habib Rizieq lewat pengacaranya memilih mengajukan peninjauan kembali (PK) pada MA. Ini akhir pencarian keadilan yang dipunyai, dan itu yang dipilihnya. Semoga keadilan dunia bisa ia dapatkan, dan itu dari kasus yang menurut pakar hukum tata negara, Refly Harun, jangankan dihukum sehari, dihadirkan di pengadilan saja Habib Rizieq itu tidak pantas. Kasat mata keadilan tampak tidak berpihak padanya, kata dizalimi pantas disandingkan pada Habib Rizieq Shihab. Pencarian keadilan hukum di dunia memang akan berhenti pada hasil putusan PK nya nanti. Setelah itu keadilan Tuhan yang ia harapkan, dan itu pasti akan didapatkan: keadilan seadil-adilnya. (*) *) Kolumnis tetap FNN
Tokoh Alternatif dalam Muktamar NU-34 Lampung: Jusuf Kalla!
Oleh: Abdul Malik Said PERTARUNGAN berat dua kandidat calon Ketum PBNU pada Muktamar-34 NU pada Desember 2021 nanti antara Said Agil Sirodj (SAS) versus Yahya Cholil Staquf (YS). Kedua kandidat ini memiliki mesin penggerak secara sistematis progresif dan The Big Buzzer Power yang masing-masing menguasai dan memiliki jurusan jitu, pola tingkah, cara kelola, dan strategi komando The Big Power New Order's. Kalkulasi politis kekuasaan dan kekuatan basis the order man's (Oligarki atau Chines Communis) akan berpihak kepada Yahya Cholil Staquf, karena Staquf itu sosok pemberani dengan jelas dan terang benderang menyerang dan merendahkan Islam dan Bangsa Arab. Kini Oligarki mendaulat Staquf terlebih dahulu dalam kepemimpinan di Ormas terbesar ini (Nahdlotul Ulama) meski Staquf itu dalam cengkraman Zionis Yahudi. Amerika - Israel tentu akan pasang badan dalam pertempuran di Muktamar Desember mendatang. Laga Muktamar merupakan ajang perhelatan dua super power China versus Israel-Amerika, bukan pergantian kepemimpinan di tubuh NU yang terhormat ini. Kalau ini benar adanya, tentunya pemilik hak suara dari PWNU dan PCNU menjadi sasaran tembak dengan peluru-peluru Dolar, Yuwan dan Rupiah yang menuju sasaran tembaknya. Mungkinkah ini terjadi? Selayang pandang, ternyata hotel-hotel sudah take over, adakah DP hajat Muktamar? Tebaran janji-janji manis sudahkah On Line? Nasib Jam'iyyah NU di ambang kehancuran. Para ulama dan kiai sudah banyak kehilangan marwahnya demi Hubbu Ad Dun-Ya Wal Jaah, mereka tak lagi berfikir untuk mengembalikan Jati Diri Jam'iyyah NU berlandaskan pada Qonun Asasi dan Khitthoh 1926. Dari dua kandidat tersebut, muncul sosok yang sangat diperhitungkan dan digadang-gadang oleh semua pihak baik dari Politisi, Ekonom, Legislatif, Yudikatif dan pula Eksekutif, bahkan dari kalangan kaum Nahdliyin baik yang ada di struktural. Terlebih di kultural di kalangan para kiai, ulama, tuan guru dan habaib seluruh Indonesia, karena beliau adalah orang NU dan pernah menjadi Pengurus NU, juga beliau berkontribusi pada pembangunan Gudung PBNU di Jakarta. Siapakah sosok yang digadang-gadang, yang dielu-elukan tersebut? Dialah: H. Muhammad Yusuf Kalla. Wah, berita munculnya nama JK nama julukan beliau, yang merupakan kandidat baru ini menjadi tranding topik hampir di semua Medsos. Gegap-gempita dan gembira sambutan kedatangan kandidat baru ini bak Nabi Muhammad SAW disambut oleh kaum Ansorin Madinah dengan Thola'al Badru Alaina. Telah tiba bulan purnama pada kita kaum Nahdliyin. Secercah harapan NU untuk bersinar kembali pada masanya. JK bak bulan purnama yang bersinar terang-benderang di Tubuh Jam'iyyah Nahdlotul Ulama yang mampu mengendalikan secara Amanah dengan rasa Adil, Tawassut, Tawazun, Tasamuh ala Thoriqoh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Rahmatan Lil Alamin. Ketokohan dan leadership JK di Negeri ini sangat berpengaruh besar baik di dalam maupun luar negeri. JK yang pernah menjadi Pengurus NU ini mendapatkan mandataris kaum Nahdliyin untuk menyelamatkan Jam'iyyah NU ini dari pengaruh Liberal, Sekuler, Syi'ah, Zionis Yahudi, Komunis China/PKI. Berita JK semakin menggelora, mungkin bisa menjadikan pusing para kandidat dan khususnya Oligarki pemegang instrumen dalam Muktamar NU Ke 34 di Lampung nanti. Segala upaya tentunya akan dilakukan demi golnya sang jagoan dalam gelanggang Muktamar. Sasak sana sasak sini, sogok sana sogok sini. Tipu daya mereka berjalan seiring putarnya jarum jam dinding, terus atur strategi menangkan jago ordernya dan kalahkan jago mereka. Menuju Tahun 2024 Pemilihan Presiden Republik Indonesia. Kalau sudah begini, masih adakah NKRI? Lalu NU di mana, dan apa posisi keberadaannya? HM Yusuf Kalla lebih baik dari dua kandidat yang papan atas calon Ketum PBNU saat ini. Penulis Adalah Pengasuh PP HAQ An-Nahdliyah, Sidoarjo
Intelektualitas (Mestinya) Mendahului Elektabilitas
Oleh Ady Amar *) BALIHO "Kepak Sayap Kebhinekaan" dengan foto Puan Maharani, menyebar di banyak kota/kabupaten seluruh Indonesia. Tema itu sepertinya sulit dipahami banyak orang. Semacam sekadar menggelorakan semangat. Maka, tidak perlulah bertanya lebih jauh lagi, sulit bisa mendapat jawaban memuaskan. Ada lagi baliho yang lebih rasional menghiasi pelosok negeri. Tema disesuaikan dengan kondisi yang ada, "Jaga Iman, Jaga Imun" dengan tetap foto Puan Maharani menyembul, tapi dibuat lebih Islami. Puan tampil dengan kerudung. Meski temanya lebih jelas, tentu lebih untuk menyemangati rakyat yang tengah menghadapi pandemi Covid-19, yang melumpuhkan sendi perekonomian, khususnya masyarakat kecil. Meski kritik muncul, betapa uang begitu banyak dibuang untuk sekadar memaksa orang menengok senyum simpul wajahnya pada baliho. Seolah berharap berbalas senyum rakyat. Harapan yang pastinya sulit didapat. Mana mungkin perut melilit dan pikiran kusut, diharap untuk membalas senyum. Jika masih bisa tersenyum, itu manusia istimewa. Atau justru menemui manusia yang senyum di sana-sini tanpa sebab, cengegesan tersebab hilang akal. Evaluasi atas penyebaran baliho pastilah dibuat. Jika efektif, maka gerakan semarak baliho akan diteruskan dengan tema-tema disesuaikan. Jika tidak, maka dicari cara lain untuk mengundang simpati guna merebut hati rakyat. Tentu ini bukan pekerjaan mudah dan murah. Ini semacam membuat konten yang bisa dinikmati banyak pihak, dan itu kerja kreatif. Tidak mudah menundukkan hati rakyat, maka semua cara dilakukan. Terkadang perlu bantuan konsultan kreatif untuk meng- create ide sesuai yang diinginkan rakyat. Semua untuk elektabilitas, agar bisa terkerek tinggi. Membidik hati rakyat bukanlah perkara mudah. Tapi juga bisa tampak mudah, seperti yang dilakukan Joko Widodo (Jokowi), saat mencalonkan diri jadi Gubernur DKI Jakarta, cuma cukup masuk gorong-gorong, dan itu jadi berita menjual. Itu tampak hal mudah dan murah, yang berbuntut elektabilitas jadi tinggi. Jokowi dapat momen tepat. Rakyat melihat ia pemimpin merakyat, tentu itu kerja konsultan politiknya. Laku manusia ingin jadi pemimpin, di tingkat apa pun, itu harus sampai memutus urat malu segala. Ia akan membuat atraksi tidak biasa. Sebuah upaya mengaduk hati rakyat. Memakai Pola Lama Puan Maharani, lagi-lagi menimbulkan tanggapan kurang sedap dari berbagai pihak. Itu saat ia berhujan-hujanan dengan dua petani perempuan sedang menanam padi. Atraksinya itu memang tidak biasa. Tidak ada petani yang menanam padi sambil berhujan-hujanan. Reaksi kritik menertawakan pun bermunculan. Tampaknya tim kreatifnya tidak sedikit pun punya pengetahuan dasar kapan waktu tepat bercocok tanam di sawah itu. Sehingga dengan berhujan-hujan, itu seolah bisa dilihat sebagai laku heroik membela nasib petani. Tidak jelas membela itu pada hal apa. Puan dihadirkan seperti gambar yang ditempel tanpa punya makna, justru terlihat sebagai karya pencitraan yang "kasar", seolah ingin mengulang gaya Joko Widodo masa lalu. Gorong-gorong versi baru itu dengan menanam padi di sawah sambil hujan-hujanan. Padahal mestinya sebagai Ketua DPR RI, Puan Maharani bisa membela petani dengan kebijakan yang berpihak. Memastikan ketersediaan pupuk yang acap langka dan harga yang terus dimainkan, dan menjaga agar tidak terjadi impor beras saat memasuki masa panen, dan seterusnya. Banyak cara lebih elegan mendulang elektabilitas. Kebijakan berpihak, justru itu yang dibutuhkan petani. Bukan cuma dialog di sawah dengan pertanyaan seadanya, dan berharap diberitakan. Puan memilih ke sawah, itu seolah ia ingin mengulang kisah Sang Kakek, Soekarno, yang turun dari delman saat melihat petani mencangkul di sawah padahal hari menuju senja. Terjadi dialog dengan petani bernama Marhaen, yang lalu jadi inspirasi sebagai ajarannya, Marhaenisme. Laku Soekarno itu tentu bukan pencitraan. Tidak ada orang yang menguntitnya dengan kamera segala. Laku dan momennya pun tidak dipaksa untuk mengikutinya. Mengalir sewajarnya dan tercatat, dikenang dalam sejarah panjang. Puan ingin mengulang peruntungan kisah kakeknya, seolah waktu bisa diputar kembali untuk membantu menaikkan elektabilitasnya. Pilihan model turun ke sawah ini juga dibarengi dengan baliho ucapan selamat datang pada Puan Maharani di beberapa kota yang disinggahi, yang berpose memakai capil ala petani dengan pemandangan sawah membentang luas. Berbagai Pola Mendekati Rakyat Pola yang dilakukan Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan tentu dengan caranya masing-masing. Semua berharap dan bermuara pada elektabilitas, dan itu yang diharapkan. Maka pola yang diyakininya terus diasah, dan akan bisa terlihat dengan jelas. Pola yang dibangun Prabowo, itu lebih pada namanya yang masyhur, karena beberapa kali mengadu peruntungan menjadi presiden, meski takdir tidak berpihak. Tapi namanya kadung terkenal, dan menjadikan elektabilitasnya tinggi. Ditambah jabatan selaku Menhankam RI, jabatan yang makin melambungkan namanya. Sedang Ganjar, lebih digadang-gadang sebagai kelanjutan dari Presiden Jokowi, itu jika rencana tiga periode Jokowi sulit bisa terlaksana. Ganjar lalu jadi alternatif pilihan para penyokong Jokowi. Ganjar juga dianggap Wong Jowo asli, dan karenanya tingkat elektabilitasnya tinggi. Ganjar pun disebut sebagai simbol nasionalis, meski penyebutan itu mengada-ada dan mudah dipatahkan. Maka, rakyat seantero negeri pun bisa melihat apa yang dikerjakan Ganjar selama dua periode selaku Gubernur Jawa Tengah. Terlihat apa yang dikerjakannya, dan bisa dinilai dengan obyektif. Jika gaya merakyatnya jadi unggulan seorang Ganjar, maka juga perlu disingkap apakah kebijakan pemerintahannya juga berpihak pada rakyat kecil. Provinsi Jawa Tengah masih tidak beranjak sebagai provinsi paling miskin kedua di Pulau Jawa, setelah Provinsi Banten. Realitanya demikian. Sedang Anies Baswedan, bisa pula dilihat dari kerja-kerja nyatanya selaku Gubernur DKI Jakarta. Penyebutan namanya sebagai Gubernur Indonesia, itu seolah ia mampu melewati batas teritorialnya. Pembangunan Jakarta di tangan Anies tampak berbinar dan sulit bisa dibantah mereka yang bekerja dengan modal nyinyir pada apa saja yang dihadirkannya. Berbagai penghargaan dalam negeri dan internasional di dapat Anies dan Provinsi DKI Jakarta susul menyusul, seolah sudah tidak lagi menjadi berita yang perlu diangkat. Maka, melihat Anies Baswedan dengan segala prestasi yang diukir itu tidak bisa dilihat ujug-ujug, tapi melihatnya pada pemenuhan janji-janji kampanyenya, yang dipenuhinya satu per satu. Dan itu untuk kesejahteraan warganya. Meski tanpa rekayasa segala, elektabilitas Anies Baswedan selalu ada di tiga besar. Dan itu atas kerja-kerja terukurnya. Maka bisa dikatakan, intelektualitas seorang Anies itu mendahului elektabilitasnya. Kerja Anies itu lalu diikuti elektabilitas. Itu kesan yang ditimbulkan, dan yang setidaknya sampai pada masyarakat seantero negeri... Wallahu a'lam. (*) *) Kolumnis
POPULER
