OPINI
Turunnya Presiden Tergantung Cara Naiknya
Oleh Michael Attarturk Sampurno - Pemerhati Sejarah Kepemimpinan Nusantara. Saya tiba-tiba ingat, potrait masa lalu Bung Karno diawal masa kemerdekaan bersama Dwitunggal Mohammad Hatta dari Minangkabau, gegap gempita bersama ephoria rakyat yang begitu haus akan sebuah nama kemerdekaan. Soekarno-Hatta, adalah proklamator berdirinya bangsa bernama Indonesia. Soekarno sebagai presiden pertamanya, yang begitu sangat dielu-elukan rakyat, karena ciri khas pidatonya yang berapi-api membakar semangat bangsa Indonesia yang baru berdiri. Namun, 20 tahun kemudian tiba-tiba semuanya berubah. Pasca kudeta gagal PKI (Partai Komunis Indonesia) pada tahun 1965. Figur dan sosok Soekarno yang awalnya begitu di elu-elukan, kondisinya berbalik arah 180 derjat. Menjadi tumpuan kemarahan masyarakat, karena dianggap terlalu membela dan menganak emaskan PKI yang jelas merusak dan mau merubah negara Indonesia yang berKeTuhanan Yang Maha Esa menjadi negara Komunis atas dukungan Peking dan Moskow. Tahun 1945 di elu-elukan sebagai tokoh Proklamator, di tahun 1965 di buru-buru karena kudeta gagal PKI terhadap bangsa Indonesia. Tiba-tiba saya teringat Soeharto. Dimana, pada tahun 1965 namanya muncul begitu harum dan juga dielu-elukan rakyat seluruh Nusantara. Karena dianggap atas keberaniannya, berhasil secara taktis dan strategis menumpas balik dan menggagalkan kudeta PKI di tahun 1965. Dimana tabiat PKI ketika itu sudah sangat meresahkan dan menakutkan. Melakukan teror, caci maki, dan menyebar kebencian terhadap apa saja yang berbau agama khususnya Islam. Berbekal Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret), Mayjend Soeharto ketika itu di tunjuk sebagai Pangkokamtib (Pangkima Komando Keamanan dan Ketertiban), dan selanjutnya mulus mengatarkannya menjadi Presiden Indonesia ke-dua selama 32 tahun lamanya. Nasib Soeharto hampir sama dengan pendahulunya Soekarno. Di elu-elukan pada tahun 1965, sebagai Jendral patriot penyelamat bangsa dari ancaman pemberontakan komunis, berubah 180 derjat di tahun 1998, menjadi sasaran kemarahan rakyat atas krisis moneter dengan isu KKN, sampai akhirnya Soeharto dengan gentleman mengundurkan diri dari jabatan Presiden melalui reformasi 98. Tiba-tiba saya teringat Prof Eng BJ Habibie. Seorang genius yang namanya begitu harum sebagai ahli pesawat terbang didunia. Tak sampai setahun menjadi Wakil Presiden Soeharto, BJ Habibie lalu diangkat menjadi Presiden RI ke-3 melalui Sidang paripurna Istimewa MPR-RI. BJ Habibie yang di anggap anti tesa dari kepemimpinan Soeharto yang di cap militeristik, akhirnya juga tidak bertahan lama. Prof BJ Habibie, dilantik melalui sidang istimewa MPR RI (1998), namun juga di berhentikan melalui sidang istimewa MPR (1999) dengan isu lepasnya provinsi ke 27 Timor Leste dari pangkuan ibu pertiwi. Tiba-tiba saya teringat KH Abdurrahamn Wahid alias GusDur. Cucu pendiri Ormas Islam terbesar di Indonesia NU yaitu KH Hasyim Asyari. Mantan ketua PBNU ini, kemudian jadi Presiden RI yang ke-4 melalui politik poros tengah gagasan tokoh reformasi Prof Amien Rais. Faksi poros tengah ini adalah faksi di parlemen bentukan Amien Rais Cs. Untuk menjegal Megawati dari PDIP waktu itu menjadi Presiden. Begitu juga nasib Gus Dur. Ahli fiqih ini, naik jadi Presiden melalui dukungan faksi poros tengah (1999) namun juga di jatuhkan (impeachmant) melalui poros tengah ini juga atas isu Bulog Gate (tahun 2001) Berbagai macam isue yang berkembang saat itu. Suasana politik pro dan kontra hingga adu kekuatan massa juga tak terelak kan. Ada yang bilang pelengseran Gus Dur otaknya adalah Amien Rais, tapi ada juga yang mengatakan skenario Megawati agar mulus jadi Presiden. Dan siapa yang menjatuhkan Gus Dur ketika itu, tetap jadi misteri sampai saat ini. Tiba-tiba saya teringat Megawati. Ketua Umum PDIP yang terkenal dengan jargon Partai Wong Cilik. Megawati juga puteri Soekarno. Dan akhirnya berhasil jadi Presiden RI yang ke-5 menggantikan Gus Dur (2002) hingga habis masa jabatan tahun 2004. Nasib Megawati juga hampir sama. Naik jadi Presiden menggantikan (atasannya) Gus Dur, berhenti jadi Presiden karena kalah dalam pemilihan oleh (mantan anak buahnya) sendiri Pak SBY. Tiba-tiba saya teringat Jendral TNI Soesilo Bambang Yudhoyono. Menantu mantan komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhi Wibowo. SBY naik jadi Presiden RI yang ke-6 melalui Pilpres secara langsung pertama kali di Indonesia mengalahkan para mantan atasannya seperti Megawati dan Wiranto. SBY menjabat dua periode (2004-2014), dan mengakhiri masa jabatannya sesuai amanah konstitusi UUD 1945, bahwasanya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal dua periode per-lima tahun. Tiba-tiba saya ingat Joko Widodo atau familiar di kenal Jokowi. Menjadi Presiden ke-7 RI pada tahun 2014 menggantikan SBY. Dan sampai saat ini masih menjabat memasuki periode ke-dua nya. Jokowi berhasil menjadi Presiden yang ke-7 ini sangat penuh dengan dinamika politik yang luar biasa. Dari Walikota Solo yang adem dan homogen, meloncat jadi Gubernur DKI seiring dengan isu mobil Esemka, dan menjadi Presiden RI mengalahkan Prabowo Subianto pada Pilpres 2014. Saya tak bisa berbicara banyak tentang sepak terjang seorang yang bernama Jokowi. Di elu-elukan bak dewa di kelompok Cebong, namun di caci maki di kelompok kampret alias kadrun. Namun yang jelas, sejak kepemimpinan Jokowi ini, harmonisasi kebangsaan kita sedikit berbeda. Bangsa ini tiba-tiba berubah beringas, permisif, sinis, fasis, dan penuh rasa kebencian. Tapi yang terpenting dalam penulisan ini adalah, bagaimana kita memotrait sebuah sejarah bangsa yang penuh dinamikanya masing-masing. Yang menariknya adalah ; Ada satu karakter, kesamaan, dan bentuk ulang persamaan dari bagaimana naik dan turunnya seorang presiden di Indonesia. Yaitu : “Turun dan berhentinya seorang Presiden di Indonesia, tergantung bagaimana cara mereka mendapatkan jabatan Presiden itu”. Mari kita lihat secara seksama satu persatu. Soekarno jadi Presiden, atas kehendak para pejuang dan tokoh bangsa hingga Soekarno di culik ke rengas dengklok agar segera memprolakmirkan kemerdekaan Indonesia. Tak perlu menunggu janji manis Jepang yang mau beri kemerdekaan. Maka jadilah Soekarno-Hatta menjadi Presiden yang di elu-elukan rakyat. Namun lihat bagaimana turunnya Soekarno. Juga atas desakan dan tekanan para Jendral dan tokoh bangsa saat itu. Pasca peristiwa Kudeta gagal PKI, nama Soekarno dikait-kaitkan dengan PKI dan menjadi muara kebencian masyarakat. Sampai pada sidang MPRS 1967 Soekarno di berhentikan atas desakan dan demonstrasi besar-besaran mahasiswa, pelajar, dan tokoh agama se-nusantara. Selanjutnya begitu juga dengan Soeharto. Melalui pengajuan dirinya untuk mendapatkan mandat Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) mengambil alih kekuasaan Soekarno, menstabilkam kondisi sosial politik negara dan menumpas habis PKI dan antek-anteknya mendapat simpati masyarakat. Namun lihat Soeharto turun. Naik melalui pengajuan diri dapat mandat Supersemar, turunnya pun melalui pengunduran diri setelah di demo besar-besaran oleh mahasiswa yang minta reformasi atas dukungan Amerika dan sekutunya. Demo reformasi ini juga ada yang mengatakan di tinggangi oleh pembalasan dendam para anak-anak PKI yang sakit hati karena di tumpas dan di kungkung mati Soeharto semasa berkuasa. Selanjutnya Gus Dur, naik jadi Presiden melalui poros tengah Amien Rais, turunnya pun melalui manuver politik poros tengah Amien Rais Cs. Selanjutnya BJ Habibie. Naik jadi presiden melalui sidang paripurna istimewa, turunnya juga melalui sidang paripurna istimewa. Selanjutnya Megawati, naik jadi Presiden menggantikan atasannya Gus Dur, turun juga di gantikan oleh anak buahnya SBY. Sedikit berbeda dengan SBY, naik jadi Presiden melalui Pilpres dan konstitusional, turunnya juga secara konstitusional habis masa jabatan dua periode. Lalu bagaimana dengan Jokowi ? Naiknya melalui apa ? Turunnya juga melalui apa? Kalau melihat kepada sejarah. Seperti apa yang di tulis diatas. Seorang Presiden RI dalam sejarahnya, akan turun dari jabatan akan sama dengan bagaimana caranya mendapatkan jabatan itu. Kembali kepada Jokowi, silahkan tuangkan pendapat dan analisanya masing-masing. Apakah akan turun? Lanjut periode ? Perpanjangan periode? Habis masa jabatan ? Atau naik melalui berita Esemka turun melalui berita Esemka? Wallahu’alam. Surabaya, 18 maret 2022. Sumber: www.fnn.co.id
Gawat Darurat Negeri Dukunkrasi
Oleh Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan MASIH buntut dari lakon \"Kendi Nusantara\" yang pemeran utamanya adalah Joko Widodo dengan pemain lain yaitu para dukun nusantara. Perannya \"gaib\", ada yang sekedar komentar, terlibat, maupun menerawang. Spiritualitas dan mistik sulit dibantah sebagai warna atau nuansa dari ritual \"Kendi Nusantara\". Gaib juga peran Jokowi apakah menyewa dukun, petugas dukun, atau sudah menjadi dukun. Menurut paranormal Mbah Mijan yang berkumpul saat ritual \"Kendi Nusantara\" bukan hanya manusia, tetapi juga sosok tak kasat mata. Sesepuh gaib yang hadir. Menurutnya IKN baru di Penajam ini \"direstui\" atau \"diizinkan\" oleh yang gaib. Persatuan Dukun Nusantara (Perdunu) yang berkedudukan di Banyuwangi juga turut mendukung. Ritual yang dipimpin Jokowi menurut Ketua Persatuan Dukun Nusantara Gus Abdul Fatah Hasan adalah pas untuk siklus 100 tahunan. Baru 100 tahun kemudian akan muncul tokoh lagi seperti Jokowi. \"Zaman leluhur kehidupan manusia ini bergandengan dengan alam supranatural sehingga diperlukan keselarasan dan harmonisasi alam milik manusia dan alam lain\", demikian Gus Abdul Fatah. Seorang praktisi spiritual Ki Surau menegaskan bahwa ritual \"Kendi Nusantara\" yang melibatkan Gubernur seluruh Indonesia ini adalah usulan dari salah satu dukun asal Solo Jawa Tengah. Menurut Ki Surau dukun asal Solo tersebut selalu memberi kekuatan secara spiritual kepada Presiden Jokowi. Yang lucu adalah ungkapan dukun asal Medan Ki Bedul Sakti bahwa ritual Jokowi hampir gagal jika tidak diselamatkan olehnya. Terjadi insiden baik Gubernur pingsan maupun perubahan cuaca drastis adalah akibat dari penghuni gaib yang marah. Bagi Ki Bedul Sakti hampir gagalnya ritual itu disebabkan oleh penghianatan Anies. Gubernur DKI ini tidak membawa tanah keramat tetapi tanah biasa. Menurut Ki Bedul, Anies Baswedan ditakuti oleh sekawanan bangsa Jin. Jokowi yang dekat dengan dunia mistik atau klenik adalah persoalan sendiri bagi bangsa ini. Teringat ketika pelantikan dahulu bulan Oktober 2019, ruang gedung DPR juga diisi oleh makhluk gaib seperti Nyi Loro Kidul, Nyi Blorong, dan Jin Kahyangan. Adalah Ki Sabdo yang mengundang atau \"memasok\" atas perintah Jokowi. Itu menurut pengakuannya. Menjadi persoalan sendiri karena memang berbahaya jika kebijakan pemerintahan atau kenegaraan tidak didasarkan pada pertimbangan yang masuk akal, tetapi atas nasehat, masukan, atau bimbingan dari para dukun atau praktisi spiritual. Terbuka benturan dengan pandangan sehat rasional dan keagamaan. Kekuasaan dukun yang dominan akan melengkapi krasi-krasi yang sudah melekat pada Pemerintahan Jokowi seperti korporatokrasi, buzzerkrasi, dan kleptokrasi. Kini dukunkrasi adalah fenomena baru yang terkuak, terbuka dan terdeklarasi. Kekuasaan dukun dapat mereduksi input-input rasional dan bijak dalam memimpin negeri. Kondisi ini menyebabkan negara ada dalam keadaan gawat darurat. Dukunkrasi nyata-nyata bertentangan dengan prinsip demokrasi yang dianut bangsa dan rakyat Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Jokowi janganlah menyerupai kehidupan masa lalu seperti Fir\'aun yang dikelilingi oleh elemen oligarki Haman, Bal\'am, dan Qarun. Kahin dan tukang-tukang sihir. Fir\'aun adalah leluhur bagi penguasa zalim, pendusta, paganis dan tidak beriman. Indonesia maju tidak sama dengan Indonesia mundur. Maju mundur sama juga hancur. Jokowi harus membawa Indonesia itu maju. Jika tidak, sebaiknya mundur teratur. Rakyat bahagia dan akan sangat bersyukur. (*)
Kalau Megawati Setuju Puan Wapres, Tiga Periode Jokowi Bisa Gol
Bu Mega tampaknya dilanda kecamuk pikiran. Beliau ingin mewariskan langkah politik yang tidak dikutuk rakyat. Menerima tawaran wapres dengan tebusan tiga periode Jokowi, pastilah akan dicela. Akan dicerca habis sebagai bentuk egoisme yang merusak bangsa dan negara. Oleh: Asyari Usman, Wartawan Senior FNN KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sedang digoyang dengan tawaran yang sangat menggoda hati. Puan Maharani akan duduk sebagai wakil presiden kalau Bu Mega dukung Jokowi tiga periode atau penundaan pemilu. Inilah formula yang sedang disodorkan di belakang layar. Sumber yang sangat bisa dipercaya mengatakan, tawaran ini sangat serius. Adalah seorang menteri senior Jokowi yang melakukan operasi untuk menundukkan Bu Mega. Tawaran ini cukup nekat. Tidak saja nekat di pihak yang menawarkan, melainkan membuat pihak yang ditawari bisa menjadi nekat juga menerima. Soalnya, kalau Puan pasti menjadi wapres maka akan banyak berkurang beban pikiran Bu Mega berkenaan dengan karir politik Puan. Tidak hanya itu (wapres) yang dijanjikan. Ada juga pernak-pernik lain yang akan sangat menawan. Wapres untuk Puan itu mahar utamanya. Ada lagi hadiah-hadiah pengiring. Diplomasi kursi wapres untuk Puan pada pilpres 2024 diperkirakan bisa berhasil. Tawaran ini kelihatannya sedang dipertimbangkan dengan serius oleh pihak Bu Mega. Memang diakui sangat berat untuk diterima. Sejauh ini, permukaan PDIP menampakkan penolakan keras. Kalau Megawati menerima tawaran wapres untuk Puan, itu berarti target untuk menunda pemilu 2-3 tahun atau mengubah UUD (pasal 7) agar presiden bisa duduk tiga periode, hampir pasti akan berhasil. Tawaran ini memang menimbulkan gejolak di dada. Kepala pun bisa pusing. Sebenarnya, Bu Mega sudah tegas dan lugas. Beliau menolak usul tiga periode maupun penundaan pemilu/pilpres 2024. Menurut Bu Mega, kedua skenario itu akan merusak disiplin dalam berdemokrasi. Persoalannya, apakah Bu Mega bisa teguh? Itulah yang menjadi masalah. Sebab, banyak sekali alasan pragmatis dan praktikal yang lebih berat timbangannya. Kondisi pribadi Bu Mega dan situasi politik internal partai beliau itu lebih berpihak ke tawaran posisi wapres. Artinya, Jokowi tiga periode atau perpanjangan 2-3 tahun. Bu Mega tampaknya dilanda kecamuk pikiran. Beliau ingin mewariskan langkah politik yang tidak dikutuk rakyat. Menerima tawaran wapres dengan tebusan tiga periode Jokowi, pastilah akan dicela. Akan dicerca habis sebagai bentuk egoisme yang merusak bangsa dan negara. Namun, di sisi lain, ada desakan “now or never”. Dalam arti, Puan mau menjadi wapres sekarang atau tak akan pernah sampai kapan pun. Sangat ruwet. Ruwet, di usia dan gejolak politik nasional yang bersuasana “on the brink”. Di ujung tanduk. Dan tanduknya kelihatan sudah terasah tajam. Perlu kontemplasi yang mendalam. Tetapi, tidak harus perenungan yang disertai kendi yang diisi tanah dan air dari 34 DPW PDIP. Lebih santailah. Hanya sekadar memutuskan setuju atau tidak Jokowi tiga periode dengan Wakil Presiden Puan Maharani. Medan, 17 Maret 2024. (*)
Minyak Goreng, Kematian dan Balap Motor
Oleh: E. Firmansyah, Ahli Sastra Universitas Negeri Jakarta (UNJ) MEDIA massa Tanah Air akhir-akhir ini diramaikan oleh berbagai berita utama terkait kelangkaan minyak goreng, perhelatan balap motor/MotoGP, Ibu Kota Negara Nusantara, dan wacana penundaan pemilu. Akan tetapi dari berbagai berita tersebut, topik antri minyak goreng dan riuh rendahnya perhelatan balap motor seolah saling berlomba untuk mendapat perhatian masyarakat. Pemberitaan kedua topik berita tersebut bahkan kini mulai masuk babak baru yang amat menarik perhatian. Di satu sisi, perhelatan balap motor makin kuat gaungnya dengan parade para pembalap motor di depan Istana Negara. Presiden Joko Widodo mengambil perhatian penuh, memberi dukungan yang luar biasa dengan mengistimewakan kehadiran para pembalap di Istana. Di sisi lain, nun jauh di Kalimantan Timur, ada berita yang tidak kalah penting dan perlu mendapat perhatian khusus mestinya, karena sudah mulai ada seorang ibu yang meninggal dunia beberapa waktu setelah antri minyak goreng. Ini perlu perhatian khusus, karena berlarut-larutnya masalah kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng mulai merenggut nyawa manusia, warga negara Indonesia. Tentunya kita ingat amanat konstitusi tentang perlunya, \"melindungi segenap tumpah darah Indonesia\". Sungguh ironi perkembangan kedua berita tersebut. Pemerintah dan semua pihak terkait perlu bahu-membahu mengatasi kelangkaan minyak goreng supaya tidak berlarut-larut yang dikhawatirkan akan mengakibatkan bertambahnya korban-korban baru. Tentu saja dengan tidak mengesampingkan begitu saja perhelatan MotoGP untuk menyelamatkan wajah Indonesia di mata internasional dan dampak ekonomi yang diharapkan. Sebagai Ahli Sastra Universitas Negeri Jakarta (UNJ), saya secara personal menangkap realitas itu dalam bentuk puisi berikut ini: Minyak Goreng, Nyawa Rakyat, dan Balap Motor Media masa ramai Susul menyusul berita Antre minyak goreng dan persiapan balap motor Ya, sesekali diselingi berita bagi-bagi lahan di IKN Dilema memang, Bagaimana upaya agar ibu-ibu lebih tertarik membeli tiket balap motor daripada mendapat kupon belanja minyak goreng murah Perlu kerja keras untuk mendapatkanya Kerja! Kerja! Kerja! Keras! Keras! Keras! Memang teramat susah Perlu kerja kreatif Bagaimana mas Menteri ekonomi kreatif ? Agar ibu-ibu itu bisa paham Menonton balap motor beserta gemerlap persiapan dan pelaksanaannya Jauh lebih penting dari hanya sekadar mendapat minyak goreng murah, begitukah? Konon balap motor yang sukses Dapat melambungkan nama Indonesia Investasi melaju kencang Pariwisata menjulang Ekonomi bangsa melesat bak roket Rusia menuju Ukraina Dilema itu pun perlu Kerja kreatif dan inovatif Di bidang pendidikan Dipandang perlu perubahan kurikulum mendasar Agar mampu menghasilkan generasi cerdas Sesuai amanat, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, Kelak nantinya lahir generasi ibu-ibu cerdas Yang mengerti, Menonton balap motor Itu jauh lebih penting dibanding hanya sekadar mendapat minyak goreng murah Dilema keduanya itu Perlu upaya semua pihak Semua media masa perlu berlomba menunjukkan kepiawaian Menyajikan berita yang gencar Pagelaran menonton balap motor Jauh lebih penting dan bergengsi Daripada mengantre minyak goreng yang amat sepele Antri balap motor Harus lebih panjang dibanding Antri minyak goreng Itu tanda sukses yang patut dipuji Semua jenis usaha Baik itu swasta Milik pemerintah terlebih lagi, Perlu menunjukkan jati diri Berpartisipasi melambungkan gemerlap balap motor Segala upaya tentu ditandai Agar mendapat bumbu di kemudian hari Pawai pembalappun disediakan hari Keberhasilan balap motor adalah bukti, Tepati janji-janji kampanye, Sebagai bakti pada negeri Kelangkaan minyak goreng bisa diurus nanti-nanti Pegawai negeri juga perlu berpartisipasi Beli tiket balap adalah bukti Bakti padamu negeri Mari sisihkan uang minyak gorengmu Untuk menonton balap motor yang jauh lebih berarti Kekuasaan pun Nampaknya perlu diperpanjang Agar balap motor yang sukses dan gemerlap bisa merata di seluruh pelosok negeri Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa Memberi kekuasaan yang diberkati Dilema menjadi pergi Kesejahteraan dan keadilan sosial merata tak lagi mimpi Nah loh nyatanya masih mimpi ya? Jakarta, 17 Maret 2021. (*)
Berpihak Pada Oligarki Hati Hati Jokowi Bisa Tergelincir Minyak Goreng
Pada saat yang sama Menteri Lutfi mengakui telah menjual 415 juta liter minyak goreng murah ke luar negeri. Hal ini menambah runyam persoalan yang melilit minyak goreng, menambah berat beban harga yang harus ditanggung rakyat. Oleh Djony Edward, Wartawan Senior FNN HARGA minyak goreng beberapa hari belakangan semakin licin, tidak bisa diatur, dan cenderung membuat para ibu-ibu pusing tujuh keliling. Kalau di Januari 2022 harga minyak goreng kemasan masih di level Rp14.000, bahkan di Februari 2022 turun menjadi Rp11.500, maka di bulan Maret 2022 harga itu semakin liar. Di beberapa daerah harga minyak goreng kemasan itu melesat sampai Rp50.000, bahkan ada yang menjual sampai Rp70.000. Ratusan, bahkan ribuan ibu-ibu harus mengantre mengular di berbagai daerah, seolah mengingatkan kita pada zaman PKI rakyat antre untuk mendapatkan beras. Ketika harga minyak diturunkan, minyak pun ikut hilang di pasaran. Melihat situasi yang tidak menentu tersebut, akhhirnya Pemerintah memutuskan sejumlah kebijakan terkait melambungnya harga minyak goreng di pasar. Dalam sebuah rapat internal terbatas di Istana Merdeka pada Selasa (15/3), Presiden Jokowi memutuskan. Pertama, harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan diserahkan dengan harga keekonomian atau diserahkan kepada pasar. Artinya, tanpa HET, harga minyak diserahkan kepada keinginan para pengusaha. Kedua, untuk harga minyak curah ditetapkani Rp14 ribu per liter disaat harga minyak sawit hasil produksi di kisaran Rp15.000. Artinya Pemerintah mensubsidi penjualan minyak curah. Ketiga, Polri diperintahkan untuk mengawasi distribusi dan penerapan harga minyak goreng sebagaimana yang telah diputuskan Pemerintah. Melihat gestur kebijakan Pemerintah terkait kenaikan harga minyak goreng di seluruh Indonesia sangat jelas, bahwa Pemerintah pro kepada pengusaha, pro kepada oligarki. Sebaliknya Pemerintah mengorbankan rakyat untuk bisa membeli harga minyak goreng lebih mahal, sesuai harga yang dikehendaki oligarki. Padahal jika melihat struktur produksi minyak sawit mentah (crude palm oil--CPO) pada 2021, menurut Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian Dedi Junaedi, mencapai 49,71 juta ton. Sementara kebutuhan konsumsi CPO untuk minyak goreng (food) dan biodiesel pada 2021 tak lebih dari 14,81 juta ton. Artinya, produksi sangat melimpah. Artinya, Pemerintah punya kendali yang kuat untuk menentukan harga yang sangat murah untuk rakyat. Tapi mengapa akhirnya Pemerintah memutuskan kebijakan mencabut HET minyak goreng kemasan ke pasar, melepas harga kepada pengusaha? Ini jelas sebuah kebijakan yang pro pengusaha, pro-oligarki. Cilakanya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sempat mengatakan bahwa dirinya tak akan mencabut karena ketersediaan stok minyak CPO sangat melimpah. “Orang sedang berspekulasi bahwa pemerintah akan mencabut HET yang tidak akan saya cabut dan kita punya minyak yang sangat banyak, kita tahu minyaknya sekarang di mana, kalau mereka tidak keluarkan akan kami tidak tegas,” kata Lutfi kepada Bisnis Indonesia, Selasa (8/3). Lain yang diucapkan, lain pula yang diputuskan. Menteri Perdagangan akhirnya malah mencabut HET. Selain menelan ludah sendiri, Lutfi malah akhirnya mengorbankan rakyat untuk menanggung harga minyak yang tinggi. Dus, membela teman-temannya para pengusaha CPO. Lantas mengapa harga minyak goreng melesat di luar kendali, pada saat stok minyak goreng melimpah? Ekonom senior Faisal Basri berpendapat kenaikan harga minyak goreng yang berujung pada kelangkaan stok barang seperti saat ini adalah ulah kebijakan Pemerintah sendiri. Dengan Program B20 (20% kandungan CPO) untuk pembuatan minyak biosolar dalam negeri, yang marjinnya lebih tinggi ketimbang untuk minyak goreng atau makanan. Faisal mengatakan konsumsi CPO di dalam negeri yang sebelumnya didominasi oleh industri pangan, kini menjadi industri biodiesel. Lonjakan tajam terjadi sejak 2020 dengan diterapkannya Program B20 (20% kandungan CPO dalam minyak biosolar). Bahkan belakangan mulai diterapkan Program B30. \"Biang keladi yang bikin kisruh minyak goreng ini pemerintah karena meninabobokkan pabrik biodiesel,\" kata Faisal. Konsumsi CPO untuk biodiesel naik tajam dari 5,83 juta ton tahun 2019 jadi 7,23 juta ton tahun 2020. Di sisi lain, konsumsi CPO untuk industri pangan turun dari 9,86 juta ton pada 2019 jadi 8,42 juta ton di 2020. Pola konsumsi CPO dalam negeri seperti itu dinilai akan terus berlanjut dan diperkirakan porsi untuk biodiesel akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan porsi CPO dalam biodiesel lewat Program B30 atau bahkan lebih tinggi lagi. \"Jadi karena wajib, konsumsinya naik, sawitnya kan tidak meningkat secepat kebutuhan biodiesel (jadi) diambil dari minyak goreng ini, industri pangan ini,\" bebernya. Faisal menyebut pengusaha lebih cenderung menyalurkan CPO-nya ke pabrik biodiesel karena pemerintah menjamin perusahaannya tidak bakal merugi. Pasalnya ada kucuran subsidi yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) jika harga patokan di dalam negeri lebih rendah dari harga Internasional. Sebaliknya, jika CPO dijual ke pabrik minyak goreng, pengusaha tak mendapatkan insentif seperti itu. \"Dana BPDPKS dinikmati oleh pengusaha besar. Subsidi biofuel ini 79,04%, rakyatnya cuma dapat 4,73%. Jadi ini gila Pemerintah ini, tidak ada keberpihakannya kepada rakyat,\" tuturnya. Faisal mengatakan hingga kini sudah puluhan triliun rupiah mengalir subsidi ke pabrik biodiesel dari dana sawit yang dikelola oleh BPDPKS. Setidaknya ada 22 pengusaha sawit yang disebut menikmati kebijakan ini. \"Sekarang pemerintah lebih mengedepankan buat energi, buat perut urusan belakangan. Makanya buat energi dimanja, buat perut tidak dimanja,\" imbuhnya. \"Jadi jangan cepat menyalahkan pengusaha juga karena pengusaha tidak dilarang untuk dapat untung, tentu saja pengusaha akan mencari bidang yang untungnya lebih banyak. Untungnya lebih banyak kalau dia jual ke biodiesel. Yang membuat seperti itu siapa? Ya pemerintah. Jadi pemerintah ini salah kelola, pemerintah yang tidak bisa memerintah,\" ujarnya. Pada saat yang sama Menteri Lutfi mengakui telah menjual 415 juta liter minyak goreng murah ke luar negeri. Hal ini menambah runyam persoalan yang melilit minyak goreng, menambah berat beban harga yang harus ditanggung rakyat. Jika melihat struktur permasalahan melonjaknya harga minyak goreng, jelas dipicu oleh Pemerintah sendiri. Ditambah lagi stok CPO yang melimpah, namun Pemerintah mengedepankan kepentingan pengusaha dalam mengambil keputusan, menambah terang benderang bahwa Pemerintah Jokowi mengedepankan kepentingan oligarki, pada saat yang sama meminggirkan keentingan rakyat yang berhak mendapatkan harga minyak goreng yang murah. Jika demikian, hati-jati, Jokowi akan tergelincir oleh licinnya harga minyak goreng...! Sebenarnya ada beberapa solusi yang bisa ditempuh Pemerintah agar terlihat pro rakyat. Pertama, menambah stok CPO untuk kebutuhan minyak goreng dan makanan. Bentuknya macam-macam, antara lain menahan produksi CPO untuk maksud tersebut. Kedua, saat ini harga CPO di pasar global sedang naik seiring meletusnya perang Rusia-Ukraina. Dimana kedua negara juga termasuk produsen minyak nabati dunia, karena keduanya sibuk berperang, maka pasokan minyak nabati dari kedua negara mengalami kekurangan, dan ini ikut memicu kenaikan harga CPO. Harusnya kenaikan harga CPO ini bisa dimanfaatkan untuk menyejahterakan rakyat, dan bukan untuk menambah tebal kantung konglomerat. Ketiga, Pertamina dikabarkan telah memiliki 10 miliar liter CPO (fame) untuk siap diubah menjadi biodiesel. Menteri BUMN bisa saja meminta Pertamina melepas sebagian fame miliknya untuk membantu memperbanyak produksi minyak goreng. Semua potensi kebijakan itu ada pada genggaman Pemerintah, tapi mengapa Pemerintah malah memutuskan mencabut HET? Biar rakyat yang menilainya...!
Periksa Kegilaan Syaifudin dan Tangkap Kembali
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan BANYAK yang menyatakan malas menanggapi ocehan tidak bermutu dan ngawur orang yang mengaku pendeta yang murtad dari agama Islam. Syaifuddin Ibrahim atau Abraham ben Moses namanya. MUI minta tangkap dan proses hukum Syaifuddin. PGI juga kesal atas ulah pendeta yang tukang provokasi dan kontroversial ini. Kini melalui media sendiri murtadin itu menyatakan agar kurikulum pesantren diubah karena menyebabkan terorisme dan radikalisme, menghapus 300 ayat Qur\'an, serta melarang haji jika ia menjadi Menag. Menurutnya haji hanya menguntungkan Saudi. Ia seenaknya menyebut umat Islam \"kadrun\" dan \"sontoloyo\". Memang keterlaluan Syaifudin ini. Dua pelanggaran telah ia lakukan. Pertama pelanggaran akal sehat, artinya ia memang terganggu ingatannya atau gila. Kedua, melanggar hukum karena ia melakukan penodaan agama. Untuk pertama sebaiknya disiapkan kamar tempat perawatan di Rumah Sakit Jiwa dan untuk kedua diproses hukum atas kejahatan yang dilakukannya. Seperti sejawatnya M Kece dan Paul Zhang, Syaifudin dalam melakukan penyerangan agama itu seperti ada disainer atau sutradaranya. Sekurang-kurangnya ada protektor. Misi yang diemban adalah untuk mengacaukan dan membuat kegaduhan di kalangan umat atau masyarakat. Media sosial dianggap sebagai sarana yang strategis untuk membangun kekacauan tersebut. Pendeta sontoloyo seperti Syaifudin ini harus diberangus bersama-sama baik oleh MUI maupun PGI atau lembaga keagamaan lainnya. Proses hukum yang dijalankan dan sanksi yang ditetapkan harus mampu memberi efek jera. Bukan merangsang untuk mengulangi perbuatan. Syaifudin adalah teroris dan radikalis. Minimal menjadi orang yang tak suka pada perbedaan atau intoleran. Pemerintah tidak boleh membiarkan makhluk seperti ini. Keberadaannya harus dibatasi dan jika bisa, dieliminasi. Saatnya membuktikan bahwa bukan hanya umat Islam yang diburu dan dikriminalisasi. Paul Zhang dan Syaifudin harus ditangkap, diproses dan dihukum berat. Agar ada rasa takut dan tidak menjadi residivis maka ke depan sebaiknya sanksi atas perbuatan pidana penodaan agama diubah dan ditingkatkan menjadi 10 (sepuluh) tahun. Ancaman 5 (lima) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 156 a KUHP saat ini dianggap terlalu ringan dan tidak efektif. Syaifudin atau Abraham ben Moses pernah dihukum 4 tahun pada tahun 2017 atas delik penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ungkapan pendeta gila Syaifudin termasuk kualifikasi Islamophobia. Mengingat juga tanggal 15 Maret lalu PBB menyatakan perang melawan Islamophobia, maka inilah momentum untuk menyeret kembali pendeta gila itu ke ruang pengadilan dimana pun ia berada. Abraham Moses adalah penjahat yang harus di penjara kembali. Tangkap segera meskipun jika kini si murtadin itu berada di luar negeri. (*)
.jpeg)
Massa Aksi Melawan Oligarki
Kehidupan dunia tak akan pernah lepas dari siklus sejarah. Peradaban manusia selalu diwarnai konflik antara yang hak dan batil. Dari masa primitif dan jaman jahiliyah hingga era modern, manusia senantiasa dalam pertarungan kebenaran melawan kejahatan. Tak hanya terjadi pada fase kegelapan, kebiadaban tetap bisa hadir dalam suasana pencerahan di tengah berlangsungnya doktrin agama sekalipun. Oleh: Yusuf Blegur, Mantan Presidium GMNI BEGITU pun Indonesia yang menjadi irisan dari gejolak dan peperangan dunia. Realitas global yang menjadi episentrum kapitalisme. Membuat isi dunia baik negara maupun populasinya, berbondong-bondong mengejar materi. Memburu kenikmatan dunia, menghalalkan segala cara demi harta dan jabatan. Harus ada ordo superior dan imperior, menaklukkan kelas-kelas miskin dan marginal atau lumpen proletar. Berambisi memenuhi kepuasaan yang tak akan pernah diraih sepanjang waktu hingga menemukan ajalnya. Mengusung Pancasila, UUD 1945 dan NKRI, tak membuat bangsa ini serta merta menjadi negara kesejahteraan. Bukan hanya gagal mewujudkan kemakmuran dan keadilan. Kekuasaan justru menghadirkan banyak konflik dan tragedi kemanusiaan. Sifat-sifat manusia seakan telah memasuki substansi kebinatangan. Perdamaian hanya bisa diwujudkan dengan peperangan. Orang dan komunitas yang kuat semakin ganas memangsa yang lemah. Unjuk kekuasaan penuh ambisi menaklukan peradaban, mempertontonkan kekuasaan menindas yang lemah, membuat yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. Ketuhanan Yang Maha Esa semakin terabaikan, Keuangan terus leluasa dan menjadi idola. KRL-KKN Mendorong \"People Power\" Saat konsep politik yang memisah relasi negara dan agama mengalami kegagalan dan kebuntuan. Rakyat Indonesia yang sejatinya kaya spiritual dan kental mewarisi nilai-nilai religi. Kini kian terpuruk dan menuju titik nol bahkan minus dari ideal, menjurus kebangkrutan moral bangsa yang diikuti jatuhnya ekonomi, politik dan hukum secara nasional. Terancam menjadi negara gagal, huru-hara terus mengintai dan kehidupan rakyat diambang kehancuran. Bahkan di negeri ini tak boleh ada sedikitpun dan terlihat ruang keberadaban. Mencuatnya pelaporan Ubedilah Badrun terhadap Gibran Rakabuming Putra dan Kaesang Pangarep ke KPK atas dugaan keterlibatan KKN. Menjadi titik tolak dan triger menggugat problematika yang menjadi sumber masalah negara yang belum dituntaskan dari agenda reformasi. Setelah dua bulan lebih belum ditindaklanjuti KPK, isu KKN menjadi salah satu faktor penting adanya kegelisahan \"silent mayority\". Gugatan praktek-praktek KKN yang menyuburkan oligarki, menjadi semacam respon puncak atas distorsi penyelenggaraan negara yang telah mengalami krisis multidimensi. Karut marutnya pemerintahan yang berakibat pada kesengsaraan rakyat. Semakin menyiratkan kekuasaan oligarki yang begitu dominan dan hegemoni terhadap pemerintahan. Rezim benar-benar dibawah ketiak oligarki dan rakyat meniadi korban dari kesewenang-wenangan penyelenggaraan negara. Produk UU KPK, omnibus law, IKN, JHT dan semua upaya penghianatan konstitusi termasuk usulan penundaan pemilu 2024 demi kepentingan oligarki. Ditambah dampaknya terhadap kelangkaan bahan pangan, korban penggusuran dan perampasan lahan untuk industri dan pertambangan, serta pelbagai penderitaan hidup rakyat akibat praktek-praktek KKN yang berlindung dalam oligarki. Miris melihat ibu-ibu antri minyak goreng berdesak-desakan, terjatuh sakit hingga menyebakan kematian. Kelangkaan dan mahalnya sembako serta kebutuhan rakyat lainnya, menegaskan betapa negara dalam keadaan bahaya dan perlu langkah-langkah penyelamatan dari semua anak bangsa. Meski rezim lebih sibuk mengangkat sekulerisasi dan liberalisasi baik negara maupun agama, sembari gemar melebur dalam ritual klenik kesesatan. Komite Rakyat Lawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KRL-KKN) telah terbentuk, untuk mengawal tindak lanjut KPK pada laporan ubedilah Badrun dosen UNJ dan aktifis 98 itu. Pada akhirnya membentuk lokomotif sekaligus membersamai semua gerbong kesadaran kritis dan gerakan perlawanan rakyat yang semakin eskalatif dan akumulatif. KRL-KKN mewujud rumah solideritas bagi setiap elemen gerakan yang memperjuangkan perubahan dan kehidupan yang lebih baik. Mahasiwa, aktifis 98, buruh, rakyat korban penggusuran dan perampasan tanah, dan semua anak bangsa yang mengalami penindasan rezim boneka oligarki. Seperti memenuhi panggilan dan mengikuti siklus sejarah, KRL-KKN yang dimotori Aktifis 98, mahasiswa, buruh dan elemen gerakan kesadaran kritis dan perlawanan lainnya yang beradal dari rakyat tertindas. Seakan kembali menemukan momentum kebangkitan nasionalisme seluruh anak bangsa. Bersama rakyat, ada panggilan moral dan darah juang yang ingin mengembalikan Indonesia kepada jalan yang sesuai dengan amanat penderitaan rakyat. Menemukan kembali arah dan tujuan negara bangsa ini pada relnya sesuai Panca Sila, UUD 1945 dan NKRI serta cita-cita proklamasi kemerdekaan. Pada akhirnya saat ekonomi, politik dan hukum menjauhkan rakyat dari kemakmuran dan keadilan. Saat negara gagal menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya, sementara rezim kekuasan berlaku otoriter dan diktator, menggunakan konstitusi dan institusi pemerintahan sebagai legalitas dan legitimasi alat penindasan. Maka tak ada kata lain, tak ada narasi lain dan tak ada penjelasan lain. Kecuali rakyat bersatu turun ke jalan merobohkan setan yang berdiri mengangkang. Bergerak dalam kekuatan ekstra parlementer, menggalang semua kekuatan melawan tirani oligarki. Menghidupkan kembali revolusi, seraya menciptakan barisan dan gelombang massa aksi. Sebuah gerakan \"people power\" melawan oligarki dan menjadikan KKN sebagai musuh bersama. Seluruh rakyat Indonesia kini berada dalam situasi dan kondisi, bangkit melawan atau diam tertindas. Salam perjuangan, salam KRL-KKN. (*)
.jpeg)
Anies Tak Terbendung, Itu Kan Kata Anda
Oleh Asyari Usman, Jurnalis Senior FNN “Waduh, Abang ini tak yakin ya Anies akan menang pilpres 2024? Soalnya, judul tulisan kali ini terlihat pesimistis?” Bukan tidak yakin. Justru sangat yakin. Yakin Anies akan duduk di kursi presiden. Tapi, saya tetap memberikan ruang untuk sesuatu yang bisa saja berlawanan dengan keyakinan itu. Miriplah dengan “margin of error” (MoE) di dunia survei. Ada celah keliru. Saya sisakan sedikit untuk “MoE” itu. Ada saja kemungkinan yang tak diinginkan bisa terjadi. Sejauh ini, semua indikasi mengantarkan kita ke keyakinan tentang kemenangan Anies. Dengan gonjang-ganjing ekonomi-sosial-politik yang sedang terjadi, pilihan untuk perbaikan multi-krisis ini adalah Anies Baswedan. Mau dibolak-balik kayak apa pun juga, pilihan yang realistik itu cuma dia. Tak mungkin orang yang paham bagaimana cara Anies membangun lahir-batin Jakarta, akan melihat orang lain. Hari ini, yang perlu diperbaiki adalah kekeruhan sosial yang menyebabkan bangsa ini terbelah. Anies, in-sya Allah, bisa mengatasi masalah ini. Sebab, beliau paham sekali mengapa pembelahan sosial (social disharmony) terjadi. Dan paham pula bagaimana cara mengatasinya. Hari ini, perencanaan dan prioritas pembangunan fisik memakai konsep cakar ayam. Bisa dimulai dari kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Dari segala arah. Seperti cakaran ayam. Apa yang teringat, dibangun. Apa yang teringin, dibangun. Apa yang terbanyang, dibuat. Cara seperti ini harus dihentikan. Presiden haruslah paham apa yang sangat diperlukan rakyat. In-sya Allah, Anies tahu apa yang menjadi prioritas Indonesia. Hari ini, kualitas infrastruktur kita memang perlu ditingkatkan. Tapi, pemerintah tidak paham apa-apa saja yang sedang mendesak untuk dibangun atau diperbaiki. Jadi, rezim ini membangun berdasarkan selera priadi. Belum lagi kita bicara ketidakadilan. Penegakan hukum yang tebang pilih. Proses pembuatan legislasi yang sok-sok cepat tapi akhirnya melanggar konstitusi. Dan lain sebagainya. Hari ini, korupsi merajalela. Tapi, lembaga antikorupsi dilemahkan. KPK menjadi tidak independen. Para penyidik garis lurus dibuang. Banyak lagi masalah yang tak bisa dijelaskan dalam tulisan satu-dua halaman. Intinya, negara ini dikelola secara ugal-ugalan. Pemerintahan dijalankan sekehendak hati. Kita semua tahu solusinya adalah presiden yang memiliki kecakapan (kapabalitas), kemampuan (kapasitas), dan kehormatan (integritas). Anies memenuhi ketiga aspek ini. Pun kalau dilihat dari berbagai standar lain, seperti kebolehan komunikasi sosial-politik, Anies tetap berada di urutan teratas. Begitu juga kemampuan komunikasi internaaional, Anies boleh dikatakan “at the best level”. Di atas semua aspek ini, banyak yang menyimpulkan bahwa Anies tak terbendung. Unstoppable! Ini yang Anda dan saya yakini dengan bukti-bukti yang konkret. Tetapi, bisa saja orang lain mengatakan: “siapa bilang Anies tak terbendung? Itu kan kata Anda”. Pernyataan ini benar sekali. Karena memang Anies akan dirintangi. Akan dijegal. Dengan segala cara. Dia mungkin akan dijadikan musuh bersama (common enemy). Semua mereka akan berkumpul. Ada penjahat bisnis, koruptor, penjahat hukum, penjahat politik, penjahat konstitusi, penjahat demokrasi, hingga penjahat narkoba. Bisakah mereka gagalkan Anies? Di atas kertas sangat bisa. Kita tidak bicara tentang skenario Yang Maha Kuasa. Kita hanya melihat apa yang dimiliki Anies dan apa yang dimiliki para penjahat itu. Gerombolan penjahat yang ingin membuat Indonesia lebih hancur lagi paham betul bahwa Presiden Anies Baswedan akan menjadi penghalang mereka. Jadi, sebelum Anies menghalangi mereka, merekalah yang lebih dulu menghalangi Anies agar tidak masuk ke Istana. Mereka itu memiliki kekuatan uang yang tak terbatas. Kecuali makar Allah SWT menghendaki yang lain, mereka bisa menang dengan mudah. Mereka akan menjegal Anies dengan uang besar itu. Semua akan mereka beli. Mulai dari para ketua umum partai, para pejabat tinggi yang menyelenggarakan dan mengawasi pemilihan umum, hingga para pemilih yang datang ke TPS. Wallahu a’lam.[]
Profesor Asep Warlan, Cendekiawan Kritis dari Bandung
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Keagamaan GURU Besar Hukum Tata Negara Universitas Katolik Parahiyangan (Unpar) Bandung Prof. Dr. H. Asep Warlan Yusuf, SH, MH pada tanggal 15 Maret kemarin telah dipanggil ke Hadirat Ilahi Rabbi. Inna lillahi wa inna ilaihi roojiuun. Dikuburkan sore hari di Pekuburan Umum Maleer Bandung. Diantarkan oleh berbagai kalangan baik unsur Pemerintahan, kampus, ormas keagamaan, maupun lembaga kemasyarakatan dan anggota masyarakat lainnya. Dari banyaknya pengantar tergambar bahwa masyarakat merasa kehilangan tokoh Bandung, Jawa Barat bahkan Nasional yang sederhana, cerdas, dan agamis ini. Prof Asep dirasakan sebagai aset akademik, umat dan bangsa. Pergaulan yang luas lintas kalangan, kultur, dan agama menempatkan almarhum sebagai figur yang menyenangkan banyak orang. Prof Asep Warlan termasuk cendekiawan langka. KH Athian Ali Da\'i yang memimpin shalat jenazah di masjid tempat tinggalnya menyatakan kesaksian bahwa almarhum adalah orang yang baik dan shaleh. Warga mengamini. Sebagai ahli Prof Asep banyak diminta pandangan dan masukan berbagai instansi Daerah maupun Pusat. Banyak pembahasan Raperda maupun Rancangan Undang-Undang yang melibatkan almarhum. Analisis akademiknya tajam dan kritis dengan selalu berorientasi pada kemanfaatan masyarakat. Berprinsip dan berintegritas. Saat penulis hendak menerbitkan buku yang menyinggung Presiden dengan judul \"Saatnya Mundur\" beberapa tokoh dan akademisi yang diminta untuk memberi pengantar menyatakan keberatan. Prof Asep Warlan lah yang dengan cepat menyatakan kesediannya. Baginya sepanjang argumen dapat dipertanggungjawabkan ia siap mendukung secara akademis. Kebenaran harus diperjuangkan. Banyak kiprah keagamaan yang digelutinya antara lain dalam Perhimpunan ANNAS dan Yayasan Percikan Iman. Sebagai sesama Dewan Pakar ANNAS penulis terkesan pada semangat juang almarhum yang selalu tampil didepan pada kiprah kegiatan pelurusan akidah ummat. Sepanjang untuk kepentingan da\'wah Prof Asep selalu hadir dan siap berperan. Mulai dari rapat-rapat hingga kegiatan mudzakarah dan pembinaan ummat. Keilmuan yang mumpuni di bidang Hukum Ketatanegaraan dikontribusikan bagi pengembangan da\'wah. Masih teringat ketika ditanyakan sempatnya beliau selalu hadir dalam kegiatan ANNAS yang berorientasi da\'wah, jawabannya adalah da\'wah, sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya, merupakan lahan jihad untuk membela agama. Ini adalah kesempatan, katanya penuh semangat. Kini cendekiawan kritis dan mujahid itu telah tiada, dijemput Malaikat untuk melanjutkan perjalanan menuju tempat indah di Surga Jannatun Naim. Selamat jalan Prof Asep, jalan mu sudah tepat. Jalan lurus Ilahi yang dituntunkan oleh Nabi. (*)
.jpeg)
Ibukota Kendi
Oleh M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan RITUAL Kendi Nusantara telah dilaksanakan dengan suasana \"khusyu\" untuk tidak menyebut \"mistis\" atau \"klenik\". Ada juga yang menyatakan \"irasional\" untuk tidak menyebut \"primitif\" dan \"bodoh\". Slogan Indonesia Maju nyatanya Indonesia bergerak mundur. IKN baru yang konon akan menjadi \"smart city\" indikasinya justru diawali oleh perilaku \"stupid citizens\". Gubernur membawa tanah dan air, mau maunya. Rasanya terpaksa. Seperti perintah Raja yang sedang minta simbol kepatuhan adipati. Filosofi bisa dibuat-buat padahal tidak ada relevansinya. Dengan mengumpulkan tanah dan air lalu memasukkan ke dalam kendi, maka menjadi hebat kah Indonesia ? Makmur dan sejahtera rakyat kah? Mimpi kalee. Meskipun didalam do\'a dan ungkapan mengaitkan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, Tuhan mana yang mengajarkan ritual tanah dan air dalam kendi? Karena Presiden dikenal sebagai muslim yang dalam hal ini bertindak sebagai \"komandan upacara\" maka sebagian rakyat muslim dapat melihat siapa sebenarnya sang Presiden itu. Hakekatnya Allah SWT sendiri yang semakin memperlihatkan \"wajah\" nya melalui fenomena perjalanan kepemimpinan yang semakin semrawut. Mutakhir adalah ritual Kendi Nusantara di tengah hutan untuk keselamatan, kesuburan, kemakmuran atau lain-lainnya dari Ibu Kota Negara baru. Sangat mistis. Awalnya dahulu saat pelantikan Presiden 20 Oktober 2019, mistik-mistik juga mewarnai. Paranormal Ki Sabdo \"mengawal\" pelantikan dengan \"memasok\" makhluk halus seperti Nyi Loro Kidul, Nyi Blorong, dan Jin Kahyangan. Pengakuan Ki Sabdo \"ritual\" itu atas perintah Jokowi. Saat itu tidak ada komentar dari Presiden dibiarkan publik untuk menilai dan menduga kemistikan tersebut. Ki Sabdo dibiarkan ngoceh dari awalnya khidmah melayani hingga nantinya mengutuk keras karena merasa \"tidak dibayar\". Meramalkan Jokowi akan jatuh. Kini dalam kasus IKN baru, Jokowi terang-terangan mengomando ritual mistik. Rakyat melihat dan membaca. Dunia ikut mengintip. Berkemah di titik nol di tengah hutan membuat rakyat mengurut dada dan berujar Presiden kurang kerjaan. Mistik dan kebodohan kok diperlihatkan. Membela dan mengabdi untuk tanah air itu dengan bekerja dan berkorban. Bukan dengan memerintahkan para adipati mengumpulkan tanah dan air untuk kemudian memasukkan ke dalam kendi. Apalagi realitanya tanah dan air di negeri ini justru telah habis dibagi bagi untuk para kroni. Tersisa tinggal 2 kg tanah dan 1 liter air yang secara simbolis dibawa oleh para Gubernur seluruh Indonesia. Indonesia sebagai Negara Kesatuan harus berbasis persatuan dengan kesadaran rasional akan pentingnya untuk bersatu melawan kaum penjajah yang telah menguras tanah dan air Indonesia saat ini. Tidak bisa diselesaikan hanya dengan menyatukan tanah dan air dalam kendi. Janganlah NKRI diubah oleh Pak Jokowi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara Kendi Republik Indonesia. NKRI itu harga mati. Hidup Kendi....! (*)
POPULER
