OPINI
Panti Muhammadiyah dalam Bahaya
Oleh M. Rizal Fadillah - Permerhati Politik dan Kebangsaan KEANEHAN hukum di negeri ini menyebabkan masyarakat menjadi terancam dan aset umat dapat hilang. Inilah yang terjadi terhadap aset Muhammadiyah berupa Panti Asuhan di Jl. Mataram 1 Bandung. Menerima hibah wasiat dari H. Salim Rasyidi dengan sertifikat Hak Milik diserahkan dan hingga kini dipegang oleh Muhammadiyah. Difungsikan sebagai Panti Asuhan sebagaimana amanat H. Salim Rasyidi. Setelah H. Salim Rasyidi meninggal dunia tiba-tiba terbit Sertifikat baru atas nama Mira Widyantini puteri mantan Ketua Mahkamah Agung Purwoto Gandasubrata, tetangga di Jl. Mataram. Peralihan jual beli tersebut tanpa sepengetahuan Muhammadiyah sebagai pemegang hak. Terjadilah sengketa yang pada tingkat peradilan pertama di PN Bandung Muhammadiyah memenangkan perkara. Pada tingkat Banding Muhammadiyah dikuatkan kemenangannya. Mahkamah Agung menguatkan pula di tingkat Kasasi. Inkracht. Lalu permohonan eksekusi dikabulkan dan dilakukan eksekusi. Secara hukum tanah dan bangunan yang digunakan sebagai Panti Asuhan tersebut dimiliki dan dikuasai oleh Muhammadiyah. Dan pengasuhan pun berjalan dengan baik. Tiba-tiba Dra. Mira Widyantini, M.Sc mengajukan Peninjauan Kembali dan anehnya Majelis Hakim MA memenangkan PK itu. Anak-anak Panti harus hengkang. Akan tetapi Petapan Eksekusi dinilai cacat hukum sehingga Muhammadiyah mengajukan perlawanan. Saat ini masih berjalan di tingkat Kasasi. Muhammadiyah melaporkan ke Polisi atas dugaan pemalsuan surat. Dihentikan karena kurang bukti. Muhammadiyah sedang menyiapkan bukti-bukti lanjutan yang diperlukan dengan kemungkinan pelaporan baru. Eksekusi justru akan segera dilakukan oleh PN Bandung untuk proses yang sebenarnya belum tuntas. Pemaksaan dipastikan akan menimbulkan reaksi keras. Fakta yang terkuak adalah bahwa jual beli antara Dra. Mira Widyatini, MSc dengan H. Salim Rasyidi yang telah uzur adalah berisi keterangan palsu. PN Bandung akan melakukan eksekusi. Muhammadiyah mempertahankan dan melawan. Segala potensi segera dikerahkan. Masalahnya bukan Muhammadiyah tidak patuh hukum, tetapi ada hukum yang salah. Bagaimana suatu akta jual beli yang berisi keterangan palsu, dapat disahkan dan dibenarkan lalu menjadi dasar kekuatan eksekutorial. Kepolisiann pun telah menyampaikan dan membuktikan kepalsuan tersebut. Suatu kejanggalan hukum lain adalah Kepolisian tidak mampu memanggil Notaris padahal saksi kunci itu memungkinkan menjadi tersangka. Aturan kekebalan hukum Notaris yang tidak tersentuh adalah kezaliman hukum. Jika Notaris yang tidak bisa dipanggil Polisi, Jaksa, dan Pengadilan apa yang terjadi jika Notaris adalah bagian dari kejahatan itu sendiri? Perlu diuji serius baik secara akademik maupun yudisial proteksi atau kekebalan hukum luar biasa seorang Notaris sehingga Polisi, Jaksa, dan Pengadilan pun harus \"bertekuk lutut\" pada kekebalannya ? Apa dasar hukum Majelis Kehormatan Notaris (MKN) menjadi lembaga \"super body\"? Panti Asuhan Muhammadiyah di Jalan Mataram No 1 Bandung beserta anak-anak Panti asuhannya dalam keadaan bahaya. Menjadi target dan agenda eksekusi Pengadilan. Padahal secara agama dan hukum baik secara personal maupun institusional tidak melakukan penyimpangan apapun. Muhammadiyah wajar untuk melawan dan meluruskan kezaliman hukum yang kasat mata tersebut. *) Bandung, 28 Maret 2022
Apa Salah Dokter Terawan?
Sependek pengetahuan saya, baru kali ini, seorang Dokter, dipecat secara permanen, dalam suatu Majelis besar atas nama seluruh Dokter se-Indonesia, yang disebut Muktamar IDI. Oleh: Tifauzia Tyassuma, President di Ahlina Institute, Medical Doctor, Scientist in Nutritional Neuroscience and Predictive Epidemiology IKATAN Dokter Indonesia (IDI) sebaiknya bicara. Klarifikasi secara terbuka. Alasan mengapa Dokter Terawan Agus Putranto mendapat hukuman dikeluarkan secara permanen dari IDI. Ini hukuman yang luar biasa berat. Dan saya menyesalkan, mengapa Para Dokter yang hadir pada Muktamar IDI, Sampai Hati menyebarluaskan video tentang keputusan Rapat Tertutup tersebut, ke sosial media. Anda, siapapun juga Anda, Dokter yang hadir, yang menyebarluaskan video dalam Rapat tertutup Muktamar IDI. Terlepas dari apapun permasalahan antara IDI dengan Dokter Terawan, Anda, Dokter X, yang pertama kali menyebarluaskan video itu, dan kalian, para Dokter yang menyebarluaskan Video itu keluar dari arena Muktamar, Kalian itu Biadab! Bayangkan kalau hal ini terjadi pada kalian sendiri. Ini preseden yang betul-betul buruk! Rapat Tertutup adalah Rapat Tertutup. Masa kalian Dokter-Dokter tidak tahu menjaga etika dan moral obligatory? Dokter dalam Sumpah Dokter, wajib melindungi Dokter lain, seperti saudara kandung. Kalian tega makan daging teman sendiri. Dokter Terawan telah menerima hukuman berat sekali, Tidak Bisa Praktek Seumur Hidup! Dan, masih kalian tambahi lagi: Nama Baiknya Tercemar! Kalau IDI tidak segera bicara, akan banyak sekali spekulasi muncul di luar. Spekulasi pertama dari saya adalah ini: \"Adakah hubungan keputusan IDI ini dengan Vaksin Imunoterapi Nusantara? Adakah tekanan dari Industri Farmasi, agar Vaksin Imunoterapi Nusantara gagal lahir?\" IDI supaya kalian tahu, Dokter Terawan ini dibenci teman-teman Dokter sendiri, tetapi dicintai pasien-pasiennya. Dicintai Rakyat Indonesia yang menaruh harapan besar akan lahirnya Vaksin Imunoterapi Nusantara (VIN). Kepada Dokter Terawan, pesan saya: 1. Metode Brainwashed Therapy atau DSA versi Terawan, ditegakkan Validitasnya dengan Penelitian Randomized Controlled Trials (RCTs) dengan Metodologi dan Protokol yang ketat. Ini saja kekurangan Dokter Terawan yang belum dipenuhi. Apabila RCT berhasil membuktikan bahwa metode ini berhasil menyembuhkan atau mengurangi tanda dan gejala defect pada Otak, maka tidak ada satu orang pun yang bisa mengabaikan metode ini. Dan metode ini, apabila berhasil dibuktikan dengan RCT, adalah Legacy yang luar biasa, bagi murid-murid Anda, Para Dokter Radiologi Intervensi. Usul saja, berikan saja nama Terawan Brain Therapy (TBT). Dengan catatan: Sudah di RCT. Dari syarat suatu Intervensi, metode Anda sudah memenuhi dua dari tiga syarat VIA, Valid - Important - Applicable. Important dan Applicable sudah, Valid- nya yang harus ditegakkan dengan RCT. RCT, Dok T, kuncinya adalah RCT. 2. Lanjutkan perjuangan Vaksin Imunoterapi Nusantara. Rakyat menunggu dengan harapan dan doa. IDI harus tahu, Dokter Terawan saat ini menjadi semacam Pahlawan bagi Rakyat. Dengan kesediaan pasang badan untuk pembuatan Vaksin Imunoterapi Nusantara (VIN), di-bully dihajar, dihambat sana-sini, sampai tidak jelas lagi sekarang, bagaimana nasib VIN yang ditunggu-tunggu rakyat. VIN dan Dokter Terawan, sudah menjadi Ikon Perlawanan Rakyat terhadap oligarki Industri Farmasi dan Penguasa. Apapun itu, DSA, atau Terawan Brain Therapy ini, juga sudah melekat di hati para pasien dan mantan pasiennya, terutama yang merasakan manfaatnya. Sekali lagi, dalam soal DSA-nya Dokter Terawan ini, saya juga tidak sepenuhnya sejalan dengan beliau. Tetapi dalam soal pemecatan Dokter Terawan oleh IDI secara permanen, di dalam Muktamar IDI, acara yang melibatkan seluruh Dokter di Indonesia, baik yang hadir maupun yang tidak, adalah suatu bentuk kesewenang-wenangan terhadap dua pihak: 1) Pihak Dokter Terawan; 2) Pihak Dokter-Dokter yang secara umum tidak banyak memahami permasalahan sesungguhnya, dan mungkin juga tidak sepakat ketika acara Muktamar yang akbar, digunakan untuk menghukum seorang Teman Sejawat, atas nama Dokter seluruh Indonesia. Pelanggaran Etika, kalau IDI mendakwa Dokter Terawan melakukan Pelanggaran Etika Berat, sehingga layak dijatuhi hukuman mati atas Kartu Anggota IDI-nya, sering, atau beberapa kali terjadi, dan dilakukan oleh Para Dokter. Sependek pengetahuan saya, baru kali ini, seorang Dokter, dipecat secara permanen, dalam suatu Majelis besar atas nama seluruh Dokter se-Indonesia, yang disebut Muktamar IDI. Seharusnya kalaupun ada masalah IDI dengan Dokter Terawan, diselesaikan secara tertutup di ruang Pengurus Besar, bukan di ruang Muktamar. IDI harus tahu, Anda bukan Lembaga yang harum namanya, pun bukan Lembaga yang disukai rakyat. Dan Dokter, secara umum, bukan orang yang disukai Rakyat, dibutuhkan iya, disukai tidak. Akibat cap arogansi yang belum juga luntur sampai saat ini. IDI, dalam Muktamar ini, lagi-lagi menunjukkan arogansi profesi Dokter, kali ini bahkan kepada saudara sekandungnya sendiri, sesama Dokter sendiri. Sekarang sudah muncul tagar #saveDokterTerawan. Selanjutnya bukan hanya Aburizal Bakrie yang akan bertestimoni. (*)
Musnahkan dan Hancurkan Oligarki
Adalah hak rakyat untuk mengubah atau menghentikan pemerintahan tirani, dan mengganti dengan pemerintahan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Karena, karakter pemimpin tirani tidak bisa diterima untuk memimpin bangsa yang merdeka. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih ISTANA bersama pasukannya terus bermanuver untuk memperpanjang masa jabatan dan akan berspekulasi untuk bisa kembali berkuasa untuk 3 periode. Istana meminta intelijen melakukan kerja mengukur reaksi masyarakat, lakukan Tes The Water, sebagai umpan cepat mendapatkan reaksinya, dan koordinasikan secara senyap untuk memunculkan gelombang rakyat dukungan memperpanjang masa jabatan dan atau jabatan 3 periode Ulah tersebut berkaitan dengan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 2024. Berhubungan dengan nasib dirinya dan oligarki, akan selamat makin kuat atau bernasib fatal berantakan. Jika Jokowi lengser dari jabatannya, berganti rezim pro rakyat. Nasib oligarki akan kalang kabut pilihannya kabur. Sementara antek antek mantan penguasa akan berhadapan dengan hukum dan harus menjadi pesakitan atau bisa jadi hrs berhadapan dengan hukuman mati. Manuver akan terus dilakukan oleh oligark sampai menemukan jalan skenario aman bisa melahirkan dan meneruskan legacy orang nomor satu di Indonesia itu yang bisa mengamankan kekuasaannya. Manuver untuk mengamankan Presiden dan oligark akan mengecil atau membesar tergantung reaksi rakyat. Kondisi seperti harus di lawan, singkirkan rasa takut untuk melawan Oligarki. Watak oligarki yang agile, adaptif, oportunis, sebuah organisasi yang telah kehilangan sentuhan spirit equality (persamaan), karena terbenam dalam jerat kekuasan segelintir orang. “Daya rusak yang ditimbulkan oligarki meliputi banyak dimensi. Tidak saja dalam moral politik yang saat ini makin terabaikan dan melahirkan petualang-petualang politik tanpa etika, seenaknya mencabut hak hak rakyat. Bukan saja merusak pelaksanaan rule of law, namun juga kerusakan lingkungan fatal dengan kerugian material dan immaterial yang fantastis. Tidak saja merenggut hakekat demokrasi substansial, namun pula menggerus rasa keadilan sosial, dengan wataknya yang tirani. Prince whose character is thus marked by every act which may define a Tyrant, is unfit to be the ruler of a free people. (Seorang Pangeran yang karakternya ditandai oleh setiap tindakan yang dapat mendefinisikan seorang Tiran, tidak layak untuk menjadi penguasa rakyat bebas). Adalah hak rakyat untuk mengubah atau menghentikan pemerintahan tirani, dan mengganti dengan pemerintahan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Karena, karakter pemimpin tirani tidak bisa diterima untuk memimpin bangsa yang merdeka. Oligarki saat ini jelas adalah musuh bersama bagi kita. Dengan eksistensinya yang kerap tersamar, mereka sejatinya adalah “imagined enemy. Untuk itu diperlukan penguatan kesadaran bagi siapa saja akan bahaya oligarki ini. Kita lawan untuk dimusnahkan . Cabut mandat untuk penguasa tirani musnahkan, singkirkan, tenggelamkan dan hancurkan Oligarki. (*)
.jpeg)
Anies Jangan Seperti Jokowi Ya!
Membela dan melindungi rakyatnya jauh lebih prinsip dan utama ketimbang kepada asing dan aseng. Taat pada konstitusi, menghormati dan menghargai entitas keagamaan serta setia pada cita-cita proklamasi kemerdekaan RI, itu mutlak. Mengukir prestasi itu harus, bukan menambang basa-basi dan segunung janji yang tak ditepati, apalagi menjadi industri kebohongan publik. Harga diri pemimpin sebagai pribadi dan sebagai sebuah bangsa, selayaknya lebih utama dari nyawa sendiri, bukan malah dengan gengsi tanpa nurani dan budi pekerti. Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI DUKUNGAN dan harapan rakyat Indonesia yang begitu besar kepada Anies Baswedan untuk menjadi presiden, tidak terlepas dari suasana psikologi dan emosi rakyat pada keadaan negara yang ambyar selama hampir delapan tahun ini. Animo, antusias dan apresiasi kepada Anies seakan seiring sejalan dengan kekecewaan sekaligus rasa frustasi dari penyelenggaraan negara selama 2 periode kepemimpinan Jokowi. Euforia terhadap Anies bisa dibilang menjadi kontemplasi terhadap kekacauan dan semrawutnya tata kelola negara dibawah rezim pemerintahan Jokowi. Ekspektasi rakyat yang tinggi kepada pemimpin yang jujur, adil dan melindungi semua anak bangsa. Sepertinya tumpah ruah meniadi energi yang mengalir pada figur Anies. Bahkan saat sebelum pemilu 2024 digelar, rakyat menginginkan agar gubernur Jakarta itu sesegera mungkin menjadi presiden. Anies yang demokratis, pluralis dan humanis semakin mencuat dibandingkan dengan Jokowi yang terkesan otoriter, Machiavellis dan tanpa integritas. Rakyat terlanjur menganggap Anies sebagai antitesis seorang Jokowi. Anies menjadi pemimpin ideal membawa harapan baru kebaikan Indonesia, yang pantas menggantikan Jokowi presiden yang selama ini dirasakan gagal total. Figur Anies dan Jokowi pada akhirnya menjadi aspek komparatif sekaligus indikator dari bagaimana contoh kepemimpinan nasional yang ideal dan berhasil atau sebaliknya bagaimana justru pemimpin yang malah menyengsarakan kehidupan rakyat. Anies menjadi tumpuan dan sandaran pada kehidupan ekonomi dan politik yang lebih baik pada rakyat, negara dan bangsa. Sementara Jokowi merupakan contoh presiden buruk dan paling buruk dari yang pernah ada yang memimpin Indonesia. Selama menjabat gubernur Jakarta Anies danggap berhasil memajukan kotanya dan membahagiakan warganya. Setidaknya Anies telah memenuhi sebagian besar kampanye dan janji politiknya saat mencalonkan gubernur Jakarta. Pelbagai prinsip-prinsip dasar dan syarat kepemimpinan dan korelasinya dengan upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat telah ditunaikan Anies. Dari membangun kehidupan yang demokratis, egaliter dan menjunjung keberagaman. Sentuhan pembangunan menjadikan Jakarta sebagai kota modern, manusiawi dan tanpa meningggalkan kompleksitas masalah. Hingga mampu mengangkat derajat sosial kehidupan masyarakat bawah menjadi jauh lebih baik, mengokohkan Anies sebagai pemimpin yang bukan saja dipenuhi prestasi dan penghargaan, lebih dari itu sebagai pemimpin yang dicintai rakyatnya. Karakter dan kiprah kepemimpinan Anies seperti itu sangat jauh berbeda dengan kenyataan keberadaan Jokowi selama menjadi presiden. Jokowi dinilai rakyat hanya mampu membangun industri janji palsu dan kebohongan publik. Mantan gubernur Jakarta separuh jalan itu hanya bisa memproduksi kebutuhan dan kepentingan oligarki. Membuat segelintir yang kaya makin kaya dan mayoritas yang diambang dan sudah miskin semakin miskin. Selain menghasilkan pembangunan infra struktur yang berantakan dan hutang yang membuat ekonomi nasional meradang. Presiden yang sering diasosiasikan sebagai boneka Para cukong yang dikenal dengan sembilan Naga, malah sibuk menghancurkan keharmonisan dan keselarasan kehidupan sosial budaya dan sosial keagamaan, tentunya disamping karut-marutnya kehidupan ekonomi dan politik bangsa. Jokowi pada akhirnya menjadi mimpi buruk sekaligus preseden buruk dari penyelengaraan pemerintahan yang menghianati Panca Sila, UUD 1945 dan NKRI. Oleh karena itu, besar harapan seluruh rakyat Indonesia kepada Anies Baswedan untuk menjadi presiden. Belajar dari pengalaman Jokowi, Anies harus mampu menjadi pemimpin yang amanah dan istiqomah pada tujuan-tujuan kemaslahatan rakyat, negara dan bangsa. Pemimpin yang tahu diri dan beradab, mampu menempatkan fungsi pelayanan dan pengabdian dirinya kepada seluruh rakyat Indonesia. Taat pada konstitusi, menghormati dan menghargai entitas keagamaan dan setia pada cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jangan biarkan rakyat terus menjadi korban penipuan dari janji-janji politik dan komitmen kebangsaan yang berkelindan dengan kehidupan rakyat yang penuh penderitaan. Seminimal mungkin, Anies jangan seperti Jokowi. Anies boleh mengambil yang baik dari Jokowi, Itupun kalau ada yang baik. Sepertinya tidak ada, karena mainstream Jokowi yang kuat pada oligarki, lebih membahayakan keberadaan dan eksistensi Indonesia. Pastinya, Anies harus belajar dari banyaknya kesalahan dan daya rusak Jokowi pada negeri ini. Wallahua\'lam bishawab.
Mabes Polri Akhirnya “Melawan” Jokowi
Pertanyaan selanjutnya, mengapa Jokowi “membolehkan” Sekretariat Presiden membeli merek Quechua Arpenaz dari Prancis? Apa industri kecil-menengah di Indonesia belum ada yang mampu memproduksinya? Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN PENGARAHAN tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Nusa Dua, Bali, pada Jumat, 25 Maret 2022, berbuntut panjang. Setidaknya, tudingan Presiden Joko Widodo yang menyebut seragam Polri-TNI masih impor justru diklarifikasi telah sesuai dengan ketentuan Pemerintah. Seperti dilansir dari Tempo.co, Jumat (25 Maret 2022 13.06 WIB), Mabes Polri menyatakan, pengadaan seluruh seragam dan atribut yang digunakan aparat kepolisian telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo memastikan, pengadaannya memedomani arahan Presiden. Ia tidak merinci apakah memang seragam hingga sepatu yang digunakan polisi saat ini adalah hasil impor. “Kalau Polri pengadaan mendukung kebijakan pemerintah dan memedomani arahan Bapak Presiden,\" katanya, Jumat, 25 Maret 2022. Presiden Jokowi melihat rinci pengadaan barang dan jasa di pemerintahan pusat, daerah, sampai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tak hanya yang skala makro tapi juga mikro. Jokowi mengaku miris karena pengadaan ini masih banyak diisi oleh barang-barang dari luar Polri. \"Cek yang terjadi, sedih saya belinya barang-barang impor,\" kata Jokowi sambil geleng-geleng kepala dalam acara tersebut. Untuk pengadaan barang dan jasa, Jokowi menyebutkan anggaran modal pemerintah pusat mencapai Rp 526 triliun. Pemerintah daerah lebih besar lagi yaitu Rp 535 triliun. Sementara di BUMN yaitu Rp 420 triliun. Menurutnya, kalau saja 40 persen dari total anggaran modal pengadaan ini bisa dialihkan untuk produk lokal, maka bisa memicu pertumbuhan ekonomi di pusat dan daerah sampai 1,71 persen. Sehingga, pemerintah tiodak usah cari investor lagi dan diam saja seraya konsisten membeli barang-barang yang diproduksi di pabrik dan UMKM lokal. “Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini,” tegas Jokowi. Jokowi lalu menyinggung beberapa contoh pengadaan seperti CCTV yang harus diimpor, padahal ada yang diproduksi di dalam negeri. \"Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju, buat CCTV saja beli impor,\" katanya. Kemudian, seragam dan sepatu tentara hingga polisi yang dibeli dari luar negeri, di saat produksi lokal ada di mana-mana. Belum lagi impor alat kesehatan yang di dalam negeri ada, tapi masih membeli produk impor. \"Jangan diteruskan,\" kata Jokowi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kebijakan impor beras, gula, kedelai, dan bahan pangan lainnya yang terjadi selama ini? Apakah Jokowi tidak pernah melarangnya, atau malah mendiamkannya? Apakah lahan pertanian kita sudah habis sehingga produksi pertanian jadi sangat berkurang? Kalau CCTV saja masih impor, bagaimana dengan tenda yang dipakai Jokowi berkemah di titik nol calon Ibu Kota Negara (IKN) bermerk Quechua Arpenaz? Jokowi berkemah Senin hingga Selasa, 14-15 Maret 2022. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, dalam kegiatan kemah, Jokowi dan para pejabat memakai tenda seperti kegiatan kemah pada umumnya. Tenda itu merupakan inventaris Sekretariat Presiden. Tenda tersebut tidak baru, melainkan sisa penanganan bencana gempa bumi Poso 2018 lalu yang tidak terpakai. Kasetpres Heru menjelaskan, tenda yang digunakan Jokowi bermerk Quechua Arpenaz. Merek yang sama juga digunakan oleh para menteri dan pejabat lainnya. “Sama sisa stok jaman dulu juga,” ujar Heru. Cobalah tengok tenda bermerk Quechua Arpenaz ini dari mana asalnya. Tenda yang digunakan Jokowi memicu rasa penasaran sebagian orang. Tenda yang digunakan Jokowi merupakan jenis inflatable air, Quechua Arpenaz ini merek dagang Prancis. Ini adalah tenda yang mampu menampung hingga empat orang. Tenda ini memiliki ruang tidur dan ruang tamu yang luas. Ruang tamu ini juga disetel berdiri agar memudahkan para tamu. Bahan yang digunakan tenda ini dapat mengurangi panas dengan ventilasi mekanik. Tenda ini juga dapat menahan angin hingga 60 km/jam, dengan berat 20 kilogram. Mengutip CNBC Indonesia (16 March 2022 09:15), harga tenda tersebut, berdasarkan penelusuran dari sejumlah lapak toko online berkisar Rp 10 jutaan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Jokowi “membolehkan” Sekretariat Presiden membeli merek Quechua Arpenaz dari Prancis? Apa industri kecil-menengah di Indonesia belum ada yang mampu memproduksinya? Cobalah Googling dan ketik “industri tenda untuk kemah Indonesia”. Di sini muncul sekitar 160.000 hasil (0,44 detik). Beragam jenis tenda mulai harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah semua ada di sini. Sangat ironis jika tenda saja harus beli merek luar seperti Quechua Arpenaz dari Prancis. Industri pertahanan seperti Pindad Bandung saja mampu bikin senjata yang menang kompetisi dengan negara lain, masa’ jahit tenda kemah saja tidak mampu, malah beli merek dagang asing. “Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju buat CCTV saja beli impor,” tandas Jokowi, kesal dengan nada tinggi. Keliatan sekali Jokowi sangat marah dan kesal. Yang kena damprat adalah menteri yang paling doyan gunakan APBN untuk belanja impor. Antara lain Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Kemendikbud Ristek, dan BUMN. Namun, mengapa yang “ditegur” secara terbuka justru terkait seragam Polri dan TNI? Jokowi jelas mulai “bermain api” dengan institusi yang selama ini terkesan berada di belakang Jokowi dan koleganya. Sebelum berbicara soal impor-imporan itu, seharusnya Jokowi berkaca diri terlebih dahulu. Sehingga, tidak sampai kena “skakmat” seperti diucapkan oleh Kepala Divisi Humas Polri di atas. “Kalau Polri pengadaan mendukung kebijakan pemerintah dan memedomani arahan Bapak Presiden,\" kata Irjen Dedi. (*)
Merekayasa Kudeta Terhadap Konsitusi
Jika ada partai yang mendukung dan melakukan gerakan mengkhianati UUD 1945, jelas partai tersebut wajib dibubarkan, sebab sudah terbukti melakukan pengkhianatan. Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Pancasila MASIH ingat di benak kita dengan #2019 Ganti Presiden #polisi dengan garang membubarkan acara deklarasi di Tugu Pahlawan dan disiapkan kelompok yang berseberangan untuk diadu-domba. Masih ingat juga bagaimana Achmad Dani yang tidak bisa ikut karena tidak bisa keluar dari hotel Majapahit di jalan Tunjungan Surabaya yang saat itu puluhan angkot bayaran menutup jalan Tunjungan agar Acmad Dhani tidak bisa ikut deklarasi di Tugu Pahlawan. #2019 Ganti Presiden #tidak ada pelanggaran hukum bahkan konstitusi menjamin berkumpul, berserikat mengeluarkan pendapat. Ini berbeda dengan sekarang, isu penundaan pemilu dan presiden tiga periode jelas melanggar konstitusi. Pasal 7 UUD 1945: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Jadi, kalau ada yang coba-coba untuk mengkudeta Konstitusi harusnya polisi menangkap mereka yang menyebarkan isu dan bahkan memasang bahlio, mengumpulkan masa, membuat deklarasi dukung-mendukung, tetapi polisi membiarkan bebas melanggar konstitusi. Ada grand desain untuk melakukan pengunduran pemilu demi kepentingan oligarki, perdebatan antara Luhut Binsar Pandjaitan dan para pakar tentang big data, sudah jelas bagaimana peran Menko Marinves ini sebagai inisiator penundaan pemilu dan presiden tiga periode. Sebagai pejabat negara jelas dengan terang-terangan melanggar hukum, dan berkhianat pada UUD negara. Bukannya dalam sumpah jabatan akan setia pada konstitusi negara dan segala peraturan selurus-lurusnya. Teks sumpah jabatan menteri: \"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara\". Teks sumpah jabatan presiden: \"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa”. Jadi. jelas ide untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden dan pejabat negara bukan hanya melanggar konstitusi tetapi mengingkari sumpah atas nama Allah, pengkhianatan terhadap sumpah jabatan jelas telah pupus etika dan moralnya. Begitu juga dengan Anggota DPR yang ikut mendukung menunda pemilu dan memperpanjang jabatan juga merupakan pengkhianatan terhadap Allah dan sumpah jabatan. Teks sumpah Anggota DPR sebagai berikut: \"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota DPR dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sudah jelas merupakan pengkhianatan pada UUD 1945, sebab tidak dijadikan pedoman mengambil kebijakan UUD 1945 yang mengatur jabatan Presiden di khianati. Jika ada partai yang mendukung dan melakukan gerakan mengkhianati UUD 1945, jelas partai tersebut wajib dibubarkan, sebab sudah terbukti melakukan pengkhianatan. Rekayasa untuk perpanjangan masa jabatan Presiden tampak dengan mulai tumbuhnya baliho dukungan dan mulai ada operasi untuk membentuk opini masyarakat melalui deklarasi bayaran. Bagaimana negara dalam keadaan bahaya justru aparatnya tidak melakukan tindakan dan pencegahan. Di sini kita bisa membandingkan ketika deklarasi #2019 Ganti Presiden #yang tidak melanggar konstitusi itu justru dilakukan tindakan represif, perlu dilakukan perlawanan oleh rakyat yang setia terhadap konstitusi dan Pancasila maka perlu digalakkan lagi #2024 Ganti Presiden #jelas demi tegaknya konstitusi. (*)
Lelaki Perasa dan Perempuan Perkasa
Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI PROPAGANDA dunia selalu menempatkan kaum lelaki sebagai satu-satunya makhluk penuh jasa dan perkasa. Pikiran, ucapan dan tindakannya terlanjur dijuluki pemilik dominasi dan hegemoni yang digdaya. Sejak muda penuh dinamika, menjadi kepala rumah tangga hingga menjabat kepala negara. Populasi maskulin itu memang selalu unggul dan dianggap paling menentukan dan berkuasa. Hakikatnya sering dilupakan, bahwasanya Tuhan telah menciptakan perempuan sebagai kekuatan kehidupan dunia. Tidak sekadar mengandung dan melahirkan bayi, perempuan secara historis filsafat dan historis materialisme menjadi awal peradaban manusia. Divonis lemah karena lebih dominan menggunakan hatinya ketimbang logika. Sejatinya wanita adalah pekerja nyata seumur hidupnya dengan seluruh ketulusan, pengobanan jiwa dan raga. Sebagai anak, istri dan sekaligus sebagai seorang ibu, kemuliaan amanah itu tak akan sanggup dipikul semua pria. Beban Sosial ekonomi, sosial politik, sosial budaya dan sosial agama begitu berat membebani pundaknya. Melampau batas dari sekedar mengurus mahligai pernikahan dan memenuhi persoalan angka dan biaya. Peran dan fungsinya sebagai pondasi yang menopang keluarga, katakter feminim itu juga vital memengaruhi pembentukan anak soleh-soleha sebagai tunas bangsa. Saat krisis tak terhingga menyelimuti sampai ke tulang sumsum, semua pemuda dan orang dewasa penuh pertimbangan hanya bisa terlena dan pasrah menikmati suasana. Emak-emak berani tampil untuk bersuara dan bersikap kritis pada penguasa. Gigih dan militan aksi turun ke jalan menghadapi mara bahaya, mewakili seluruh rakyat yang penuh nestapa dan derita. Mengambil alih peran aktifis pergerakan, politisi dan mayoritas mahasiswa, betapa Indonesia kekinian yang sesungguhnya hanya ada realitas lelaki perasa dan perempuan perkasa. *) Tulisan ini didedikasikan untuk Fatia Maulidiyanti Kontras, emak-emak ARM dan aktifis organisasi pergerakan serta semua kesadaran kritis dan gerakan perlawanan yang dipelopori oleh kaum ibu dan perempuan Indonesia.
Anies Baswedan – Puan Maharani “Kartu Mati”?
Namun, di tengah jalan, 2001, Gus Dur dipaksa lengser oleh MPR juga dengan rekayasa hukum seolah terlibat kasus Buloggate dan Brunaigate. PKB sebagai partai pengusungnya nyaris tidak ada pembelaan sama sekali. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN WACANA memasangkan Anies Baswedan dengan Puan Maharani pada Pilpres 2024 ditawarkan oleh Puan sendiri saat diwawancarai CNN Indonesia. Dalam politik mungkin saja hal itu bisa terjadi. Apalagi jika Presidential Threshold 20 persen masih tetap dipertahankan dan didukung oleh PDIP yang salah satu Ketua DPP-nya adalah Puan Maharani. Sebagai Gubernur DKI Jakarta yang tidak punya kendaraan, jelas tawawan Puan ini sangat menggiurkan Anies Baswedan. Bahkan, sebelum menyatakan kesediannya bila dipasangkan dengan Anies, Puan juga sudah menjawab isu soal dirinya ditawari menjadi Wakil Presiden menggantikan Ma’ruf Amin. Tujuannya, agar sikap PDIP yang kukuh menolak penundaan pemilu menjadi goyah. “Itu juga saya bingung ya caranya gimana, caranya pakai apa, karena di aturannya nggak ada kayak begitu,” kata cucu Bung Karno itu. Puan menegaskan pergantian kepemimpinan di Indonesia punya mekanisme tetap. Dia heran jika ada pihak yang mengusulkan ide-ide di luar konstitusi dengan gampangnya. “Jadi dua periode, setiap periode itu ada mekanismenya, aturannya, sesuai UU kemudian mau ganti-ganti seenaknya itu dari mana aturannya, saya belum tahu. Coba kasih tahu saya aturannya kayak gimana. Kok terlalu gampang, kemudian mengganti dan menego sesuatu hal yang sangat luar biasa,” tegas Puan. Dalam wawancara tersebut, Puan Maharani juga bicara soal dugaan orang-orang di sekitar Presiden Joko Widodo yang mencoba mempengaruhi isu soal penundaan pemilu. Puan menyebut kemungkinan itu terbuka. “Ya mungkin saja, bisa saja, karena ya mungkin dengan menunjukkan data, kemudian mengatakan Indonesia masih membutuhkan Pak Jokowi, kemudian Indonesia masih membutuhkan pemimpin yang sekarang dalam masa sulit seperti ini karena pandemi COVID-19 yang masih ada, dan lain-lain dan sebagainya, itu mungkin saja,” kata Puan, Rabu (23/3/2022). Menurut Puan, tidak mungkin seorang presiden itu sepertinya terkungkung sendiri tidak punya teman atau tidak punya lingkungan yang datang dari berbagai macam kalangan. “Namanya lingkungan presiden, itu pasti semuanya mau dekat presiden dan semuanya bisa memberikan masukan atau kemudian memberikan data atau hal-hal yang menurut yang bersangkutan itu akan mempengaruhi presiden,” tambahnya. Puan yakin Jokowi merupakan sosok yang punya pendirian. Dia juga yakin, Jokowi akan menjaga perasaan dan harapan rakyat. “Yang bisa saya sampaikan adalah saya meyakini bahwa Presiden Jokowi itu pasti mempunyai keteguhan hati untuk bisa menjaga apa yang (telah) menjadi amanah dan amanat rakyat Indonesia,” ujar Puan. Puan Maharani menawarkan peluang berduet dengan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Puan menegaskan dirinya tidak memiliki masalah, apalagi sampai bermusuhan dengan Anies. “Mungkin saja (duet dengan Anies), nggak ada yang tidak mungkin di politik. Semua dinamika itu bisa terjadi. Ya tinggal kita lihat lagi tahun depan-lah bagaimana ceritanya, cerita-cerita politik,” kata Puan, Rabu (23/3). Puan tak memungkiri kerap bertemu dengan Anies secara tak sengaja. Mantan Menko PMK itu juga tak menutupi soal lancarnya komunikasi dengan Anies. “Saya sering, suka juga secara tidak sengaja bertemu dengan Pak Anies dalam acara-acara. “Komunikasinya, jika ada perlu suka berkomunikasi dan jika ada acara juga komunikasi. Kok jadi kesannya saya musuhan begitu sama Pak Anies, nggak-lah,” tegasnya. Mengapa tiba-tiba Puan melontarkan dan menawarkan dirinya untuk menjadi pasangan Anies Baswedan kelak pada Pilpres 2024 nanti? Padahal, selama ini PDIP terkesan “memusuhi” Anies terkait kebijakannya? Mengapa Puan lebih tertarik pada Anies ketimbang Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, atau Menhan Prabowo Subianto? Harus diakui, elektabilitas tiga pejabat ini masuk tiga besar. Puan jelas masih di bawah mereka. Dengan menggaet Anies, “nilai jual” Puan jelas bakal terdongkrak. Namun, ini belum tentu bagi Anies. Bisa jadi, Anies bakal ditinggal pendukung fanatiknya, seperti halnya setelah Prabowo bergabung dengan Koalisi Pemerintah. Kalaupun akhirnya pasangan Anies – Puan ini menang Pilpres 2024, posisinya Anies “belum tentu aman”. Bisa saja suatu saat nanti, Anies dilengserkan dari jabatan Presiden dan digantikan Puan yang sebelumnya Wapres. Ingatlah, bagaimana Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang melalui rekayasa kasus Buloggate dan Brunaigate, dipaksa lengser dan digantikan oleh Megawati Soekarnoputri (Ketum DPP PDIP) yang sebelumnya Wapres. Apalagi, Anies yang secara politik tidak punya kendaraan (parpol). Gus Dur yang saat itu masih menjabat Ketum NU “dimanfaatkan” suara pengikutnya untuk kepentingan Pemilu 1999. Dalam pemilihan presiden di MPR, suara Gus Dur mengungguli Megawati. Ia pun ditetapkan MPR yang diketuai Amien Rais sebagai Presiden ke-4 dengan Wapres Megawati Soekarnoputri. Namun, di tengah jalan, 2001, Gus Dur dipaksa lengser oleh MPR juga dengan rekayasa hukum seolah terlibat kasus Buloggate dan Brunaigate. PKB sebagai partai pengusungnya nyaris tidak ada pembelaan sama sekali. Pelajaran dan pengalaman politik seperti itulah yang seharusnya dibaca dan dipelajari dengan cermat oleh Anies Baswedan dan para pendukungnya. Jadi, jangan mudah tergiur dengan tawaran manis dari Puan Maharani. Dapat dipastikan, sejarah itu akan berulang. Namun, tentunya dalam format yang berbeda disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Jasmerah! (*)
Diplomasi Racun Israel
Oleh M Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan Apapun alasan dan upaya Israel untuk diterima dalam pergaulan dunia fakta tak bisa menghapus bahwa Israel adalah negara penjajah. Menduduki wilayah dan merampok habis kekayaan warga Palestina. Dunia masih termangu-mangu atas perilaku jahat Israel itu. Israel menjadi model dari negara kolonial dalam kehidupan modern. Zionis Israel sangat intensif kasak kusuk untuk membuka hubungan diplomatik dengan berbagai negara dunia. Memanfaatkan momentum apapun yang ada. Negara Timur Tengah menjadi target utama untuk mendukung kepentingan diplomatiknya. Kini Asia Tenggara juga dibidiknya. Israel itu terkenal pintar sekaligus licik. Indonesia tengah dirayu. Memanfaatkan Pemerintahan Jokowi yang lemah dan mudah dikendalikan. Pemerintah ini juga kurang bersahabat dengan umat Islam. Hal ini menjadi celah bagi agresivitas diplomasi negara zionis Israel. Masih ingat kita \"pertemuan\" Menhan Prabowo dengan Itay Tagner Kuasa Usaha Israel di Bahrain saat acara Manama Dialogue ke 17 tahun 2021. Israel pun merayakannya. Kemudian pembukaan Museum Holocaust di Minahasa sebagai ruang kampanye zionis Israel untuk mencari simpati. Kelicikan dan kemunafikan yang dipertontonkan. Menjadi korban dari kekejaman untuk menutupi perilaku diri sebagai penjajah yang kejam. Sebelumnya beberapa tokoh telah diundang ke Israel untuk mendengarkan bisikan racun membuka jalan bagi hubungan diplomatik yang lebih erat. Kemarin tanggal 20-24 Maret 2022 diadakan pertemuan antar Parlemen di Nusa Dua Bali. Israel tentu hadir karena tidak mau kehilangan momen. Mengutus Avi Ditcher (Partai Likud) dan Nira Spak (Partai Yesh Atid). 114 th Inter Parliamentary Union Assembly and Other Related Meetings tersebut dihadiri oleh 33 Ketua Parlemen dan 35 Wakil Ketua Parlemen. Untuk hasil nampaknya tidak begitu signifikan selain membangun kerjasama dan persahabatan yang lebih kuat. Yang menarik adalah aksi bendera Israel oleh kedua wakilnya. Avi Ditcher dan Nira Spak yang memegang bendera Israel Bintang David di antara jajaran bendera peserta IPU. Keduanya didampingi kiri kanan oleh petugas berpakaian adat Bali. Bukti bahwa mereka benar benar hadir pada meeting Bali tersebut. \"Terimakasih Indonesia atas sambutan hangat delegasi Israel ke Konferensi Internasional Parliamentary Union di Bali \" kata akun twitter @AviKaner. Indonesia harus tetap mendukung Palestina yang terjajah. Tidak membuka jalan bagi pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Segencar apapun upaya Israel itu. Kemerdekaan Palestina adalah harga mati. Bangsa Indonesia akan menentang Pemerintah yang diam-diam membuka jalan untuk hubungan diplomatik. Zionis Israel itu pintar sekaligus licik. Biasa menyuntik vaksin tetapi sebenarnya untuk membunuh. Diplomasi racun Israel sangat berbahaya. Bandung, 25 Maret 2022
Rakyat Butuh Subsidi Migor Pemerintah Malah Ajak Sumbangan Dana IKN
Lebih baik Jokowi meminta sumbangan dari pejabat yang harta kekayaannya terus meroket di tengah pandemi, atau para pengusaha kelapa sawit yang semakin tajir di bulan-bulan ini. Oleh: Jajang Nurjaman, Koordinator Center for Budget Analysis (CBA) BAIK pemerintah maupun masyarakat sedang mengalami kesulitan. Rakyat begitu sengsara karena harga minyak goreng (Migor) meroket, sedangkan pemerintah teriak-teriak kekurangan dana pemindahan ibu kota negara (IKN). Berdasarkan data Kemendag, rata-rata harga migor curah hari ini Rp 18.100 dan premium Rp 25.400 per liter. Beda jauh dengan harga migor di Malaysia yang stabil di kisaran Rp 8.500 per liter. Anehnya bukannya fokus menangani harga migor yang selangit, pemerintah malah ikut merengek soal dana pemindahan IKN. Seperti tidak punya rasa empati atas kesulitan ibu-ibu, pemerintah malah minta masyarakat membuat patungan dana IKN. Pemerintah seperti tidak ada puasnya membuat masyarakat jadi lebih miskin. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berjanji dana IKN tidak akan membebani APBN, apalagi menyusahkan rakyat, hanya dibutuhkan sekitar Rp 93 triliun atau setara 20 persen dari total rencana dana awal Rp 466,9 triliun. Janji itu kemudian berubah, penggunaan dana APBN menjadi 53,5 persen dan anggaran IKN juga belum pasti, perkiraan akan meroket butuh sampai Rp 700 triliun. Jika pemerintah masih tetap ngotot untuk menggalang dana IKN Nusantara dari masyarakat sebaiknya jangan menggunakan kata Nusantara karena bisa merusak citra agung nama Nusantara yang dihormati. Pakai saja nama koin untuk Jokowi sebagai pemimpin negara atau koin untuk Luhut (Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan) sebagai penanggung jawab investor yang gagal menarik investor untuk IKN. Presiden Jokowi sendiri jangan cuma meminta sumbangan dari rakyat yang sedang mengalami kesulitan karena pandemi dan harga migor yang meroket. Lebih baik Jokowi meminta sumbangan dari pejabat yang harta kekayaannya terus meroket di tengah pandemi, atau para pengusaha kelapa sawit yang semakin tajir di bulan-bulan ini. Contoh pejabat yang harta kekayaannya terus naik di tengah pandemi, seperti Luhut yang katanya sangat dermawan sampai-sampai banyak menyumbang alat PCR. Atau bisa juga dari 500 pengusaha kelapa sawit yang selama ini menguasai 8,5 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Para pengusaha ini layak dimintai sumbangan karena semakin tajir melintir berkat lahan yang sebenarnya milik negara. Jika masih tidak cukup juga patungan koin dari masyarakat dan pejabat serta pengusaha tajir melintir, Pemerintah bisa kerja sama dengan KPK dan aparat penegak hukum untuk kembali membuka kasus-kasus besar. Banyak kotak pandora kasus korupsi yang bisa bermanfaat bagi APBN, seperti kasus kardus durian dan sebagainya. (*)
POPULER
