OPINI
Mati Rasa dan Mati Gaya Ala Jokowi
Menarik mengupas tulisan lempar batu sembunyi tangan dari Adian Napitupulu, aktifis 98 yang kini berada dalam lingkar kekuasaan. Dalam paparannya pemilik panggilan kakek ini, seolah-olah menegaskan wacana penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden bukan berasal dari Jokowi. Oleh: Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI ADIAN secara tersurat mengatakan bergulirnya isu penundaan pemilu 2024 yang menjadi bola panas dan menimbulkan resistensi secara nasional, lebih disebabkan oleh empat unsur. Pertama, dari orang-orang yang ingin mencari muka sebagaimana yang pernah dilansir Jokowi sendiri. Kedua, dari release beberapa lembaga survey yang dianggap mewakili aspirasi dan keinginan rakyat. Ketiga, dari para petinggi partai yakni Zulkifli Hasan-PAN, Airlanggga Hartarto-Golkar dan Muhaimin Iskandar-PPP. Keempat dari pelbagai pernyataan para menteri yang notabene menjadi pembantu presiden. Pemaparan pentolan organ gerakan Forkot saat menjelang bergulirnya gerakan reformasi, seperti menjadi penguatan alibi atau setidaknya menjadi bagian dari parade dukungan terhadap Jokowi yang berusaha menolak terseret-seret usulan presiden 3 periode dan segala macam modusnya. Pernyataan Adian menjadi semacam iringan paduan suara dari yang pernah dilontarkan Luhut Binsar Panjaitan beserta orang-orang di seputar Istana, organisasi APDESI dan banyak lagi penganut dan penjilat kepentingan kekuasaan lainnya. Menjadi layak ditelisik, bisa dibilang ahistoris dan cenderung mengalami amnesia politik. Analisa anggota DPR RI dari Fraksi PDIP ini secara tersirat mengatakan Jokowi tidak berinisiasi, tidak bersalah dan tidak bertanggungjawab terhadap bergulirnya rencana politik yang kental dengan premis kejahatan konstitusi. Secara tidak langsung Adian juga ingin memberi kesan ke publik bahwasanya Jokowi begitu polos, tidak terlibat dan jujur mengatakan apa adanya tentang polemik dan kotroversi itu yang begitu penuh distorsi. Aldian sepertinya ingin menegakkan kembali citra diri Jokowi yang identik sederhana, merakyat dan pro wong cilik, yang semakin hari semakin terus tergerus dan runtuh akibat ulah kebijakan politiknya sendiri. Lebih dari itu dan menjadi penting juga, aktifis yang mendirikan komunitas Bendera dan Pospera ini. Mengusik sikap PDIP yang direpresentasikan oleh Ketua umum, sekjend dan bahkan kadernya yang menjadi ketua DPR RI. Baik Megawati Soekarno Putri, Hasto Kristianto dan Puan Maharani, berulangkali menyampaikan penolakan terhadap apapun keinginan dan anasir politik yang menginginkan penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan jabatan presiden dan segala retorika dan jastifikasi didalamnya. Apakah ini bisa dinilai sebagai pembangkangan kepada Megawati dari Adian sebagai kader sekaligus petugas partainya yang lain?. Atau bisa jadi ungkapan Adian sebagai sinyal telah terjadi pergeseran sikap PDIP dari Menentang menjadi akomodatif terhadap konten penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan presiden yang sudah semakin terlihat konspiratif. Mungkin saja itu bisa dimaklumi dan dibenarkan, karena politik itu juga berarti peluang dan kesepakatan. Rakyat hanya bisa menunggu akhir skenario sikap politik PDIP yang sesungguhnya. Modifikasi Disfungsi Sayangnya, ikhtiar aktifis yang dinilai lincah dan gesit bermanuver memainkan entitas politik sebagian besar eksponen 98 ini, tak cukup berwibawa dan bermakna mengatrol politik bunglon Jokowi. Narasi tendensius Adian yang justru mengarah pada kelompok kepentingan yang ada dalam lingkungan kekuasaan maupun yang memiliki agenda ingin merebut kekuasaan. Tak mampu menyelamatkan muka presiden yang telah hilang dan sebelumnya sering ditampar berkali-berkali. Betapapun sejak awal, Jokowi mengatakan tak kepikiran dan tak ada niat menjadi presiden untuk perode ketiga. Meskipun telah berkepanjangan dan menuai respon keras dari rakyat, Jokowi memberikan statemen agar semua menteri mengentikan wacana penundaan pemilu. Rakyat belum lupa dan tak akan pernah lupa, saat dalam kampanye pilpres 2014 dan 2019, Jokowi menghembuskan topan angin surga. Propaganda mengadakan mobil Esemka, membuka jutaan lapangan kerja, membatasi utang negara, menolak impor, menciptakan kesejahteraan buruh tani nelayan, kartu sehat, kartu cerdas, kartu sejahtera, dan segunung janji yang terlontar tanpa beban dan dosa. Semuanya alhamdulillah tak ada yang terealisasi, lain janjinya lain pula kenyataannya. Tanpa malu dan harga diri, malah bangga seolah-olah penuh prestasi. Jokowi sebagai presiden sudah dianggap sebagai pemimpin yang terbiasa melanggar janji. Mulai dari janji kampanye hingga janji upaya-upaya kongkrit mengatasi pandemi, krisis dan kompleksitas permasalahan bangsa. Selain tak terbukti menunaikan janji, Jokowi oleh mahasiswa, buruh tani nelayan, akademisi dan dunia usaha berbasis ekonomi kerakyatan serta hampir seluruh rakyat Indonesia, dijuluki *\"King Of Lip Service\"*. Ambisi dan orientasi kepentingan politiknya tak bisa lagi ditutupi kamuflase dan manipulasi. Ditambah lagi tabiat Jokowi yang sering menggunakan tangan dan meminjam mulut orang lain, sering menjadikannya ahli membuat tameng dalam melindungi citra dan kepentingan politik tersembunyi. Apapun wacana dan kebijakan yang dianggap kontroversi dan mengancam eksistensi kekuasaan baik dalan tatanan usulan maupun yang sudah menjadi regulasi. Selalu saja ada upaya mencari kambing hitam dan para pencuci piring kotor. Jokowi harus sesuai dengan identifikasi dan klasifikasi sebagai orang bersih meskipun dipenuhi kotoran dan dibentuk dari pencitraan semu. Tak bisa dicegah, Jokowi akhirnya dikenal publik lihai dan piawai menjadikan setiap orang atau kelompok tertentu menjadi korban ambisi kepentingan politiknya. Mirisnya lagi, tidak hanya membersihkan tangan kotornya, Jokowi juga cekatan membangun kesan pahlawan dalam dirinya dari konflik yang merugikan kepentingan rakyat, keberadaan dan eksistensi NKRI, oleh perilaku kekuasaannya. Episode dari drama penundaan pemilu, memperpanjang jabatan presiden dan berujung amandemen UUD 1945 terkait presiden 3 periode. Semakin membuktikan Jokowi menjadi sosok yang sudah tak pantas lagi menjadi pemimpin dan tak ada lagi yang bisa dipercaya dari mulut maupun tindakannya. Jokowi tak ubahnya barang rongsokan yang betapapun dimodifikasi tetap tak berfungsi, apalagi sampai bisa bermanfaat. Kalaupun ada pemaksaan dan rekayasa apapun yang dilakukan, presiden boneka itu hanya akan menjadi kelinci percobaan yang mengalami eksperimen modifikasi disfungsi. Jokowi yang meskipun telah didandani dengan kosmetik paling canggih dan berbiaya tinggi sekalipun. Tak akan pernah menjadi keindahan yang hakiki dan sejati. Pikirannya tak disertai batin, bahasanya terpisah dari jiwa dan tindakannya tanpa spiritual. Meminjam istilah Rocky Gerung, kedunguan tidak akan berubah hanya oleh karena harta dan jabatan. Begitupun kepintarannya tak akan bermakna dengan menjadi penghianat dan pelacur politik kekuasaan. Di tengah deru bising mesin kebohongan kekuasan dan produk-produk politik kemunafikan. Jokowi menjadi contoh kasus, sirkus dan akrobat politik tak selamanya menghibur dan pasti ada batas masanya. Begitupun pesona pencitraan akan memudar seiring kesadaran tak lagi melulu membutuhkan kecantikan dan keelokan. Bius sihir massal dalam diri jokowi, perlahan mulai menipis. Jokowi tak mampu lagi menyembunyikan Watak asli yang semakin menyeruak. Setelah hampir 8 tahun berkuasa, Jokowi kini telah mati rasa dan mati gaya di hadapan rakyat, negara dan bangsa. Mati rasa dan mati gaya yang pada akhirnya menjadi korban dan kebusukan dari sebuah citra. (*)
Buzzer Pusing, Mahasiswa Kadrun atau Terpapar Radikalisme?
Oleh Asyari Usman - Jurnalis Senior FNN, Pemerhati Sosial Politik. SAAT ini tampaknya sedang berlangsung diskusi berat di kalangan gerombolan buzzer (Rombuz) penguasa. Ada satu hal yang sangat merepotkan mereka. Yaitu, demo mahasiswa yang berlangsung di banyak kota: Makassar, Jakarta, Bogor, Semarang, Cirebon, sampai Tasikmalaya. Sangat menegangkan. Sebab, demo masif mahasiswa itu bisa saja menjalar ke seluruh pelosok Indonesia. Bila ini terjadi, para penguasa dipastikan akan ambil posisi siaga satu. Sampai hari ini masih terkendali. Tapi, situasi bisa berkembang sangat cepat. Yang tak terduga dan yang tak diinginkan, bisa saja terjadi. Rombuz adalah salah satu sayap penguasa yang ditugaskan untuk menyerang lawan dengan berbagai stigma. Biasanya, stigma yang selalu manjur itu adalah “radikalisme”, “terorisme”, “kadrun”, dll. Nah, mau disebut apa para mahasiswa yang turun ke jalan sekarang ini? Terpapar radikalisme? Tak masuk akal publik. Apalagi harus dikaitkan dengan rencana aksi terorisme, semakin ngawur. Bagaimana kalau mereka disebut “kadrun”? Sebutan ini kalau disematkan ke mahasiswa mungkin sebagian mereka akan merasa terpojok. Persoalannya kapan pula mahasiswa kemasukan “kadrun”? Tak pernah terdengar selama ini. Bisa saja dilabeli “kadrun”. Tapi “kadrun” untuk singkatan “Kesatuan Aksi Desak Dia Turun”. Senjata makan tuan. Mau ejek mahasiswa dengan “kadal gurun”, malah menjadi keren. Rombuz harus berpikir keras. Mereka sudah dibayar untuk segera mencap mahasiswa senegatif mungkin agar tidak lagi turun ke jalan. Sekarang ini Rombuz sedang buka-buka arsip untuk mencari kalau ada seorang mahasiswa yang pernah bertemu dengan Munarman. Atau kalau ada yang pernah mampir ke Petamburan. Kalau mereka tak punya ‘file’ seorang mahasiswa yang pernah jumpa Munarman atau mampir di Petamburan, minimal mahasiswa yang pernah pergi umrah. Yang pernah menginjakkan kaki di gurun Arab Saudi. Supaya bisa disebut “kadrun”. Ketua Rombuz, Denny Siregar, mungkin akan memutuskan bahwa mahasiswa yang pernah ikut pegajian kampus, bisa dilabeli “terpapar radikalisme”. Lumayan! Yang penting, ada satu-dua yang bisa disebut “kadrun” dan “terpapar radikalisme”. Sehingga, bisa dicap seluruh mahasiswa yang ikut demo di berbagai kota itu sebagai mahasiswa radikal dan kadrun. Bagaimana, bung Denny? Bisa dicoba ini kayaknya. Siapa tahu, para mahasiswa menjadi malu tampil demo setelah dicap kadrun dan terpapar radikalisme.[] 09 April 2022
Ha ha ha Pendeta Palsu Ketakutan
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan PENDETA palsu itu bernama Saifudin Ibrahim alias Abraham ben Moses. Palsu karena omongannya bukan khas pendeta tapi preman jalanan. Mulut kotor penista agama ini berhalusinasi seolah-olah ia paling tahu tentang agama. Murtadin nyebelin yang lagi ketakutan lompat sana lompat sini itu mungkin kini sedang di Brooklyn atau Austin ataupun di Wisconsin. Atau lagi ngumpet di Pom Bensin. Tampil dengan gagah berani menunjukkan diri sebagai jagoan yang tidak ada rasa takut. Semua ditantang bahkan yakin tidak akan bisa ditangkap. Menyiarkan visual diri dari beberapa tempat ada studio, kebun hingga alun-alun. Saifudin sangat jumawa. Akan tetapi kini si pendeta palsu ini kelihatan ketakutan setelah diburu FBI sebagai bagian kerjasama Interpol dengan Kepolisian Indonesia. Belum ada fatwa mati seperti Salman Rushdi sudah gemetar. Dia mulai sadar bahwa Amerika baru memproduk UU penghapusan Islamophobia. Kerjasama Interpol dapat membuat Saifudin diekstradisi. Penjara sudah menanti dan \"napoleon-napoleon\" siap mengeksekusi. Mulai ia menjerit-jerit \"Yesus tolonglah saya\" \"saya sedang menantikan Yesus itu\", serunya. Ciut juga nyali si tersangka sambil ngomong \"saya dalam pelarian dari kota ke kota sepertinya saya paranoid\". Ha ha pendeta palsu yang merasa sudah melebihi nabi itu kini pusing tujuh keliling. Oleh umat Kristennya sendiri perilaku mencaci maki keyakinan agama lain itu tidak dibenarkan. Bahkan pelaporan Kepolisian atas ujaran penodaan agama tersebut di antaranya adalah dari komunitas Kristiani. Lalu Saifudin berjuang untuk apa dan untuk siapa? Terhadap tersangka Saifudin Kepolisian telah menerbitkan red notice dan ia sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Federal Bureau of Investigation (FBI) memungkinkan untuk segera menangkap dan selanjutnya mengekstradisi pulang ke Indonesia. Saifudin nampaknya bukan akan berbahagia membongkar \"oleh-oleh\" hasil piknik, tetapi terancam pasal-pasal aturan pidana atas perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik. Ada Pasal 156 a KUHP yang mengancam penistaan agama penjara 5 tahun dan ada pula Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengenai ujaran kebencian berdasarkan SARA yang dikaitkan Pasal 45a ayat (2) yang mengancam penjara 6 tahun. Saifudin sesumbar untuk memakai Lawyer Amerika untuk menghindari penangkapan. Akan tetapi setelah ditangkap nanti lalu diekstradisi, maka Lawyer Amerika itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hai Pudin, tahukah akan nasehat bahwa kalau kau caci bapa orang lain sama saja kau caci bapamu sendiri. Orang yang kau caci akan mencaci serupa. Nah karenanya jangan kau hinakan agama orang lain, sebab saat itu engkau sedang menghinakan agama mu sendiri. Nah Pudin, bila kau yakin akan pertolongan Tuhan tak perlu mahal-mahal sewa Lawyer segala. Pertanggungjawabkan saja ocehan tak bermutu mu itu di ruang pengadilan. Pulanglah dengan ksatria ke Indonesia, jangan sembunyi atau lompat sana lompat sini. Penampilan sok jagoan padahal pengecut, omongan berdalil padahal banyak dalih. Dusta atau hoax. Horee bisa kena \"bikin keonaran\" menurut UU No 1 tahun 1946 lho. Pudin sang pendeta palsu paranoid gemetar ketakutan seperti tikus kepergok mencuri keju. Pudin teh jelema gelo nu make baju agama--Pudin itu orang sinting yang memakai baju agama. Bandung, 9 April 2022.
Kursi Jokowi Digoyang-goyang
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan BACALAH media sosial niscaya ditemukan fenomena politik baru sebagai efek dari aksi mahasiswa 28 Maret dan 1 April. Agenda berikut 11 April masih ditunggu. Sasaran aksi adalah menohok langsung Presiden soal perpanjangan masa jabatan baik penundaan Pemilu maupun amandemen tiga periode. Berbeda dengan aksi aksi sebelumnya seperti aksi menentang RUU KPK dan RUU Cipta Kerja yang juga cukup besar diikuti pelajar, mahasiswa atau pun buruh, semua berhasil dipatahkan walau dengan sedikit kerusuhan yang dipicu diduga oleh perusuh buatan. Aksi kali ini justru mengarah langsung kepada singgasana. Istana dengan melempar isu dan merekayasa dukungan soal penundaan Pemilu dan pengubahan masa jabatan Presiden membawa target perjuangan menjadi lebih fokus. Kursi Presiden yang digoyang. Cepat atau lambat desakan mundur atau dimundurkan akan semakin bergaung. Aksi pun menemukan momentum untuk mempercepat perubahan. Rekayasa untuk tetap berkuasa justru berhadapan dengan desakan mempercepat turun dari kekuasaan. Masalah sudah sangat menumpuk untuk memicu dan mendorong gerakan. Hutang luar negeri menembus angka 7000 trilyun, kebijakan penanganan pandemi beraroma bisnis, penzaliman aktivis Islam, IKN yang babak belur dalam pembiayaan, Kereta Cepat yang mangkrak, ruang bangkit PKI, serta perpanjangan yang dipastikan melanggar Konstitusi. Presiden mulai meragukan loyalitas dan kinerja menteri. Marah-marah yang dipertontonkan sebagai pencitraan palsu. Terindikasi bermitra dengan paranormal dalam pengambilan kebijakan. Pegangan pada Kepolisian mulai goyah mengingat instansi ini sedang berat menjawab tuduhan pelanggaran HAM, demikian juga dengan TNI yang dihubungkan dengan gonjang-ganjing PKI akibat langkah KSAD dan Panglima. Mahasiswa telah berteriak, membuat riak dan bersemangat gerak. Setelah lama dibungkam pandemi, kini ada keberanian untuk beraksi kembali. Geliatnya memberi harapan pada rakyat. Patung kuda adalah tempat untuk mulai menggoyang kursi Istana. Presiden terpaksa harus mengatur ritme isu perpanjangan masa jabatan. Namun belum berniat menghentikan agenda. Kursi Presiden sejak lama rapuh. Istana tidak pernah kuat. Topangan oligarki itu yang memanipulasi kekuatan. Tapi disadari tidak akan mampu menopang selamanya karena ada rayap yang membuat kursi semakin rapuh. Rayap itu kini mulai mengganas. Kursi menjadi mudah untuk digoyang-goyang. Dan bahayanya, mahasiswa peka dengan keadaan ini. Presiden panik atas ketidaksolidan oligarki karena realitanya mereka sedang berebut kue kepentingan di usia senja kekuasaannya. Rakyat ingin berubah lalu mencari celah. Tiga titik lemah yang dapat menjadikan kursi semakin goyah. Pertama menyinggung umat dengan membiarkan penodaan agama dan menuduh umat Islam radikal. Neo PKI memanfaat momen. Kedua, harga kebutuhan pokok rakyat yang terus meroket. Rakyat tidak berdaya dan dapat berbuat nekat. Buruh gerah atas berbagai tekanan. Ketiga, nafsu ingin berkuasa terus. Penghianatan Konstitusi yang berkonsekuensi. Aksi-aksi mahasiswa, umat Islam, buruh atau elemen lainnya akan terus menggoyang-goyang Jokowi yang semakin tidak nyaman duduk di atas kursi. Kursi yang didapat dahulu dengan cara menggoyang-goyang suara. Suara kardus yang berbau kakus. Bandung, 8 April 2022
.jpeg)
KTT G20, Indonesia di Simpang Jalan?
Oleh Raden Baskoro Hutagalung - Forum Diaspora Indonesia KECOLONGAN dalam perang Rusia-Ukraina, menjadikan Amerika berhitung ulang dalam hal memainkan hegemoni politiknya di wilayah Asia Pasifik. Kenapa ada kata “kecolongan” Amerika dalam perang Rusia - Ukraina? Karena kalau kita menyimak perang Uni Soviet dengan Afghanistan di masa perang dingin yang lalu, Amerika berhasil menggalang Taliban sebagai proxy Amerika dalam melawan Uni Soviet sehingga Uni Soviet kalah perang, hengkang, ekonominya terpuruk dan selanjutnya negara super power itu runtuh. Berbeda dengan saat ini. Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin, lebih dahulu merangkul Cechnya bergabung dan memerangi Ukraina. Dan kita sesama ketahui bahwa Cechnya adalah salah satu negara Islam pecahan Uni Soviet yang cukup disegani di kawasan Balkan bahkan oleh Rusia itu sendiri. Saat ini, boleh dikatakan, dunia Islam ibarat bandul dari perseteruan dua kutub kekuatan global Amerika Cs versus Rusia-China dkk. Artinya kalau dipahami, dunia Islam saat ini mempunyai posisi penentu dari persiteruan dua kekuatan ini. Siapa yang lebih dulu merangkul Islam, maka akan mendapatkan tambahan kekuatan positif yang signifikan. Untuk itulah, Amerika menggalang sebuah resolusi dengan menjadikan 15 Maret sebagai “Hari Anti Islamphobia”. Amerika bersama dunia akan memerangi siapa saja yang menyebarkan Islamphobia berupa kebencian, ketakutan, kecurigaan kepada dunia Islam. Tentu, resolusi ini tidak lain adalah berupa sebuah “soft treatment” Amerika dalam membuka pintu konsolidasi bersama dunia Islam. Dimana, untuk wilayah Asia-Pasifik, Indonesia adalah sasaran utama yang akan dirangkul Amerika. Namun permasalahannya adalah Amerika tentu sudah sangat tahu, bagaimana Indonesia saat ini jauh berbeda dengan era Presiden sebelumnya. Indonesia saat ini, sudah menjadi “Underbow” nya China komunis. Hal ini diperkuat dengan banyak kebijakan baik dalam dan luar negeri Indonesia yang “mengekor” dan menguntungkan China komunis. Atau lebih sederhananya adalah berafiliasi kepada China. Makanya, perhelatan KTT G20 yang akan di laksanakan di Indonesia akan menjadi batu ujian berat bagi diplomasi luar negeri Indonesia. Karena Amerika, melalui juru bicara kementrian luar negerinya telah menyatakan tidak akan hadir di KTT G20, kalau Rusia ikut hadir. Sedangkan Rusia saat ini sedang mendapatkan hukuman sanksi-sanksi dari Amerika dan sekutunya atas invansi militer Rusia ke Ukraina. Permasalahan ini jangan anggap sepele. Ketidakhadiran Amerika di KTT G20 akan berdampak besar dan mungkin saja bisa berakibat KTT G20 batal atau malah bubar jalan. Sedangkan kita tahu KTT G20 ini, salah satu event bergengsi negara besar di dunia dimana saat ini, Indonesia mendapat giliran menjadi presidensianya selama 2 tahun. Ini akan menjadi masalah besar, karena Menteri Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan bahwa event KTT G20 ini adalah kegiatan ekonomi bukan politik. Artinya dari gestur politik Indonesia berdasarkan statemen “Lord Opung” ini jelas tampak bahwa, Indonesia akan enggan untuk menolak kedatangan Rusia. Sedangkan Rusia adalah sekutu kuatnya China komunis dimana Indonesia sejak pemerintahan hari ini terafiliasi. Dampak seandainya Amerika memang tak hadir dalam KTT G20 dimana Rusia hadir, pasti akan diikuti oleh negara lainnya sekutu Amerika seperti Inggris, Prancis, Italy, Kanada, Jepang, India, Korsel, di luar Turkey. Kalau ini terjadi, berarti Indonesia siap-siap akan “dicap” negara pendukung invansi militer Rusia ke Ukraina. Yang tentunya akan berdampak kepada pergaulan internasional dan sanksi global. Bisa-bisa Indonesia diisolasi, disisihkan, dan setelah itu pasti dijatuhi sanksi khas ala Amerika. Dan bisa tidak mungkin, Amerika akan memainkan pengaruhnya untuk menjatuhkan pemerintahan hari ini. Seperti Pakistan baru-baru ini. Yang dianggap terlalu pro China, akhirnya ditumbangkan Amerika melalui proxynya di Pakistan. Begitu juga sebaliknya, kalau Indonesia menolak Rusia. Tentu juga akan berdampak terhadap hubungan bilateral dan China komunis. Sudah tentu China komunis akan tersinggung berat kalau sekutu utamanya Rusia diperlakukan seperti itu. Dan China komunis pasti juga punya cara untuk menekan pemerintahan Indonesia. Kesimpulannya adalah. Di sini akan dilihat kemampuan diplomasi luar negeri, wibawa, dan kepemimpinan pemerintahan hari ini. Apakah mampu melewati batu sandungan ini. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan pemerintahan hari ini. Apakah sejago mengobok-obok rakyatnya selama ini ? Atau memang jago kandang? Wait and see. Perth-Australia, 8 April 2022
Pandemi Berpotensi Membunuh Negara
Maka pada 2024 mendatang, penting sekali untuk memilih Pemimpin yang kriterianya 3I. Imannya tinggi. Ilmunya tinggi. Imunnya tinggi. Orang yang sudah selesai dengan dirinya. Oleh: Dr. Tifauzia Tyassuma, Akademisi dan Pakar Epidemiologi DENGAN penemuan Metode Genetic Engineering, salah satu yang disebut oleh Gain-of Function di tahun 2007, kurang lebih penjelasannya: Penelitian gain-of function melibatkan suatu metode yang disebut reverse genetic, sebuah metode genetika molekuler, yang memungkinkan virus chimeric (virus buatan manusia, yang dibuat dengan menggabungkan dua atau lebih fragmen virus), yang telah mengalami modifikasi urutan asam nukleat tertentu dalam gen melakukan evolusinya tak ubah seperti virus alami yang berkembang di alam (Tyassuma & Pasiak, Pandemi Pembelah Peradaban, 2022). Seperti saya sampaikan sejak Maret 2020: Pandemi ini tidak hanya berpotensi membunuh manusia. Pandemi ini juga berpotensi membunuh negara. Dan saat ini sudah mulai terjadi, dengan adanya Dampak multidimensional, yang saya sebut sebagai 5C: Coronavirus - Comorbidity - Catastrophy - Calamity - Chaos. Kerusakan Multidimensional dari aspek Kesehatan: peningkatan penyakit klinis (Comorbiditas) dan kehancuran Public Health Service; Kerusakan dalam berbagai aspek penting bagaikan puting beliung menghasilkan Catasstrophy: ekonomi, sosial, politik, tatanan kehidupan masyarakat; Calamity: bencana alam dan pangan yang tidak diantisipasi karena defisit keuangan negara dan ketidaksiapan rakyat; Chaos: kekacauan dan huru-hara yang memicu tindakan Barbarisme, Penjarahan, Kriminalitas, KDRT dan Kekerasan Sosial (KS). Pandemi sejalan dengan data sejarah yang termuat dalam Kitab Suci, terjadi berkali-kali dalam ribuan tahun. Contoh paling penting menjelang Kelahiran Rasulullah SAW pada 570 M, Mekkah hampir diserang pasukan gajah Raja Abraha, yang ditahan dan dibunuh oleh Pandemi akibat bakti Yersinia Pestis dan Virus Variola, yang dibawa melalui tanah kering oleh burung ababil. Selama 63 tahun Rasul SAW hidup pun, Pandemi masih melanda tanah Arab, yang dibawa Pasukan perang dan pedagang dari Eropa, Afrika, dan Cina, yang saat itu sedang berkecamuk berbagai pandemi. Dunia saat ini sedang diambang Perang Dunia III, menurut pendapat saya, sudah terjadi yang dimulai dengan senjata biologi dalam bentuk Pandemi COVI-19 yang menjadi pemicu dari PD III, yang ditandai dengan agresi Rusia ke Ukraine pada 24 Februari 2022, PD III adalah suatu keniscayaan. Bila melihat sejarah, selama abad 20, terjadi dua kali Perang Dunia, PD I pada 1914 dan PD II pada 1931. Sebelum terjadi PD II, Dunia dilanda Pandemi yang Hebat, yaitu Spanish Flu atau Flu Burung H1N1 pada 1918-1921, yang sudah menginfeksi 500 juta orang dan menewaskan 100 juta orang. Sepuluh tahun kemudian terjadilah PD II. Pada Abad 21 sudah berjalan 22 tahun, melihat pola Perang Dunia pada abad 21, maka Perang Dunia III tinggal tunggu waktu. Kali ini senjatanya berbeda: 1) Senjata Biologi dalam bentuk Virus; 2) Nuklir. Dampak dari Pandemi berupa krisis Multidimensional yang memicu Perang Dunia III, akan berlangsung kurang lebih 10 tahun. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia mengalami double burden. Pemerintah yang lemah, dan Rakyat yang Lemah. Keduanya: Lemah secara Iman, Lemah secara Ilmu, dan Lemah secara Imun. Apa yang harus disiapkan: Mode Bertahan, dengan memperkuat 3I : Iman - Ilmu - Imun. Imunitas di sini bukan hanya imunitas kesehatan tapi juga Imunitas Ekonomi, Mental, Sosial, dan Spiritual. Ketiganya sangat penting untuk diperkuatkan, karena itu adalah kekuatan terakhir yang dimiliki suatu bangsa. Ketika Negara tidak punya Pemimpin yang kuat, negara harus punya Rakyat yang kuat. Perkuat Rakyat dengan 3I tadi. Maka pada 2024 mendatang, penting sekali untuk memilih Pemimpin yang kriterianya 3I. Imannya tinggi. Ilmunya tinggi. Imunnya tinggi. Orang yang sudah selesai dengan dirinya. Selama 10 tahun ke depan nanti, Rakyat Bertahan dengan Total Football. Catenaccio. Bertahan habis-habisan, dengan modal 3I. Masa itu gunakan untuk melakukan penguatan 5K: Kendali diri, Konsolidasi, Kolaborasi, Kohesi, dan Kerjasama. Indonesia harus Joint the Club. Indonesia sudah tidak bisa lagi jadi Non Blok. Memilih kekuatan mana yang akan dijadikan tempat merapat atau berlindung: Aliansi Australia, United Kingdom, United States (AUKUS), yaitu sebuah pakta keamanan trilateral antara Australia, Britania Raya, dan Amerika Serikat (AS). Atau dengan Aliansi Sosialis-Komunis Rusia-China-Korut. (*) Catatan: Tulisan berupa ringkasan materi yang disampaikan Dr. Tifauzia Tyassuma dalam GELORA Talks pada Rabu, 5 April 2022.
Ketika IKN Menjadi Olok-olok Dunia
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan AMBISI ingin pindah Ibukota Negara ke Penajam Kaltim bukan saja menjadi gonjang-ganjing di dalam negeri tetapi juga menjadi olok-olok tajam di luar negeri. Di dalam negeri memang mendapat penentangan keras. Dari kritik aspek historis, studi kelayakan, keamanan, hingga keuangan dan bahkan mistisisme. Terakhir dilakukan uji maretiel UU IKN kepada Mahkamah Konstitusi. Hengkangnya investor potensial Jepang yang menarik kembali komitmennya dipastikan membuat dampak psiko-ekonomik besar terhadap investor asing lainnya. Saudi maupun China masih dalam tahap janji dan membingkai harapan. Opsi \"edarkan kencleng\" dilempar Kepala Otorita yang tentu saja menjadi bahan tertawaan. Di media luar negeri juga olok-olok dan skeptisme ditulis secara tajam sebagai efek dari batalnya investasi SoftBank Jepang sebesar US 32,5 Billion. Tulisan Abhioday Sidodia di TFI Global menarik dengan judul \"Indonesia wants to build a new capital city. Problem is, it doesn\'t have money\". John Mc Beth dalam Asia Times menyatakan \"Indonesia\'s new capital on shaky financial ground\". Aljazeera mengangkat tulisan Aisyah Llowellyn \"Crowdfunding a capital : Indonesia is unusual pitch raises eyebrows\". Ambisi ingin pindah Ibukota negara ternyata dimodali \"teu boga duit\" atau \"doesn\'t have money\". Bak orang miskin yang banyak keinginan. Ketika mengalami kegoyahan finansial \"shaky financial ground\" sudah pasti kegagalan di depan mata. Apalagi dengan cara tidak lazim, urunan masyarakat \"unusual pitch\" maka dunia pun ikut tersenyum melihat kebodohan ini dengan mengangkat alis \"raises eyebrows\". Hadeuh. Luhut dan Jokowi mulai bingung atas kemungkinan mangkrak bahkan gagal proyek yang tidak pakai fikiran cerdas ini. Atau program ini memang sekedar nasehat dukun? Untuk menghibur diri nampaknya perlu mengupload foto \"mesra\" dengan Pangeran Salman atau Xi Jinping seolah-olah dana akan membanjir dari Saudi atau China. Padahal Luhut dan Jokowi lupa bahwa itu masih janji dan kalau kebanjiran pun artinya dapat menenggelamkan. Masalahnya Jokowi, Luhut dan konco-konco lainnya itu masa jabatannya tinggal dua tahun. Sementara investor saat ini \"kagak punye\" atau \"belom ade\". Tahapan kini mungkin baru komat kamit dan jampe-jampe. Diprediksi 2024 belum apa-apa baru urug-urug atau menyelesaikan permasalahan lahan. Suku Dayak saja masih minta referendum. Jokowi selesai masa jabatan, maka ambisi IKN juga selesai. Nanti prioritas bukan masalah pindah Ibu Kota Negara lagi tetapi membenahi hutang jor-joran Pemerintah dan menstabilkan kehidupan ekonomi, hukum, dan politik. Mungkin saja sibuk juga untuk membongkar kolusi dan korupsi rezim Jokowi. Mengubah dari moto \"negara adalah aku\" menjadi \"negara harus memenjarakan kamu\". Al Jazeera mengutip pandangan Sri Murlianti, dosen Universitas Mulawarman mengenai program urunan \"crowdfunding\". Menurutnya \"It\'s hard enough for people to buy cooking oil and other basic necessities, and now they are going to be asked to pay for the new capital too? It\'s a mess\". Ya berantakan! Memalukan agenda pindah IKN nyatanya tanpa perhitungan yang matang dan terlebih tanpa persetujuan rakyat secara keseluruhan. Pindah IKN lebih pada kemauan dan kepentingan oligarki semata. Untuk proyek besar tanpa melibatkan partisipasi rakyat dijamin bakal mengalami kegagalan. Rakyat akan masa bodoh atau tidak mau tahu. Rakyat yang masih mengalami berbagai kesulitan belum merasa perlu akan pindahnya IKN. Undang-Udang diketuk buru buru dan sembunyi sembunyi. Jokowi \"ngebet\" ingin punya istana baru seperti anak kecil yang perlu \"ngebela-belain\" dengan bikin kemah-kemahan segala. Badut. Sementara itu dunia ikut geli dalam mengikuti. Ada yang senyum dan adapula yang ketawa-ketiwi. Ah, Jokowi..Jokowi. You really can\'t manage your country, sir. Bandung, 7 April 2022
“Membaca” Maksud Jenderal Andika Perkasa
Yang dilihat itu keterpengaruhannya. Mulai dari tes kita lihat, begitu lulus tes kita lihat. Begitu pendidikan kita lihat. Begitu naik pangkat/tingkat kita lihat. Begitu lulus, naik pangkat, mau sekolah kita lihat, diawasi terus. Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN STATEMENT Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa soal anak keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) boleh mendaftar sebagai prajurit TNI telah memicu “kontroversi” di kalangan masyarakat. Ada yang mendukung pernyataan Jenderal Andika itu, juga tidak sedikit yang menolaknya. Sebaiknya, kita coba cermati dulu pernyataan Jenderal Andika yang tayang di YouTube, Rabu (30/3/2022) di medsos itu. Pernyataan tersebut disampaikannya saat memimpin rapat penerimaan Taruna Akademi TNI, Perwira Prajurit Karier TNI, Bintara Prajurit Karier TNI dan Tamtama Prajurit Karier TNI Tahun Anggaran 2022. Awalnya, Jenderal Andika bertanya kepada Direktur D BAIS TNI Kolonel A Dwiyanto soal aturan yang tercantum pada nomor 4. “Oke, nomor 4 yang mau dinilai apa? Kalau dia ada keturunan dari apa?” tanya Panglima TNI melalui YouTube Jenderal Andika Perkasa. “Pelaku kejadian tahun 65-66,” jawab Kolonel Dwiyanto. “Itu berarti gagal, bentuknya apa itu? Dasar hukumnya apa?” timpal Andika. “Izin TAP MPRS Nomor 25 (Tahun 1966),” jawab Kolonel Dwiyanto. “Oke sebutkan apa yang dilarang TAP MPRS,” pinta Andika. Kolonel Dwiyanto kemudian menjelaskan bahwa yang dilarang TAP MPRS ialah ajaran komunisme, organisasi komunis maupun organisasi underbow dari komunis tahun 1965. Andika lantas memintanya untuk membuka kembali isi dari TAP MPRS. Andika menegaskan kalau tidak ada diksi pelarangan untuk underbow atau keturunan komunis dalam TAP MPRS. “Saya kasih tahu nih, TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Satu menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang, tidak ada kata-kata underbow segala macam, kedua, menyatakan komunisme, leninisme, marxisme sebagai ajaran terlarang, itu isinya,” tegas Andika. “Ini adalah dasar hukum, legal ini, tapi tadi yang dilarang itu PKI, kedua adalah ajaran komunisme, lenisisme, marxisme, itu yang tertulis. keturunan ini melanggar TAP MPRS, dasar hukum apa yang dilanggar sama dia?” sambungnya. Kolonel A Dwiyanto langsung menjawab tidak ada yang dilanggar apabila TNI menerima calon prajurit dari keturunan PKI. Andika menegaskan kalau dirinya patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Kalau misalkan adanya pelarangan keturunan PKI untuk masuk menjadi prajurit TNI, maka harus ada aturan hukumnya. “Jadi jangan kita mengada-ada, saya orang yang patuh peraturan perundang-undangan yang ada, kalau kita melarang pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya tak ada lagi keturunan dari apa, tidak, karena saya menggunakan dasar hukum,” ujarnya. “Oke? Hilang (aturan) nomor 4,” tegas Andika. Pegiat hak asasi manusia menyambut baik pernyataan Panglima TNI yang menegaskan bahwa keturunan anggota atau simpatisan PKI boleh menjadi prajurit sebagai upaya untuk mengakhiri diskriminasi sosial. Jenderal Andika dinilai telah berupaya meluruskan kekeliruan pemahaman segelintir masyarakat bahwa Tap MPRS 25 Tahun 1966 melarang keturunan kader atau simpatisan PKI untuk masuk dalam pemerintahan atau menjadi tentara. “Ini seharusnya menjadi momentum rekonsiliasi politik nasional agar stigma buruk dan diskriminasi terhadap keturunan PKI bisa disudahi,” tutur Wakil Direktur Organisasi Pembela HAM Imparsial, Ardi Manto Adiputra. Ardi mengatakan komunisme kerap menjadi isu politik untuk meraup suara dan dukungan menjelang pemilihan umum. Peneliti Human Rights Watch (HRW) Andreas Harsono menilai bahwa Andika telah bersikap tepat. “Itu bagus sekali karena ia mengingatkan kita bahwa TAP MPRS itu tidak melarang keturunan PKI untuk berbakti kepada negara ini. Bahwa sejatinya tidak ada aspek hukum yang melarang anak-cucu orang komunis untuk bekerja buat negara,” tambahnya. Menurutnya, isu komunisme dan PKI serta potensi kebangkitannya selama ini masih kerap digaungkan segelintir kelompok dan tokoh untuk melarang diskusi pelanggaran HAM 1965 atau peredaran buku yang dianggap “berbau komunisme”, terutama menjelang peringatan peristiwa 30 September. Hal itu pun diakui Ilham Aidit, putra mantan Ketua PKI D.N. Aidit kepada BenarNews pada 2016. Ilham sempat mengaku, ia pernah gagal menjadi pegawai negeri sipil (PNS) karena berstatus putra pimpinan PKI. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo bahkan berulang kali menyuarakan kebangkitan PKI dan menyerukan masyarakat untuk menonton kembali film G30S/PKI yang dibuat pada era Presiden Soeharto, kendati dikritik banyak pihak. Pasalnya, dari sejumlah lembaga survei masih menyatakan bahwa PKI dan potensi kebangkitannya masih menjadi isu yang laku di tengah masyarakat, selain LGBT dan agama. “Mengurangi sentimen negatif masyarakat tentu tidak secepat itu. Tapi jika mau maju, pernyataan Jenderal Andika itu harus didukung. Seperti halnya kala ia menghapus tes keperawanan,” lanjut Andreas. Kepercayaan masyarakat terhadap ancaman dan kebangkitan PKI, antara lain, terlihat dari hasil tilik Media Survei Nasional (Median) pada September tahun lalu yang menyatakan bahwa 46,6 persen masyarakat masih percaya bahwa PKI bakal bangkit. Salah satu parameter yang diyakini masyarakat menjadi kebangkitan PKI, merujuk survei, adalah keberadaan tenaga kerja asal China di Indonesia. Keluarga penyintas peristiwa 1965 Pipit Ambarmirah, dikutip dari BBC Indonesia, mengapresiasi keputusan Andika dan TNI secara keseluruhan yang disebutnya, “kemajuan bagi keluarga 1965”. “Positive thinking, berarti baik kalau dia (Andika) seperti itu,” ujar Pipit. Upaya penghapusan diskriminasi terhadap keturunan kader dan simpatisan PKI sempat beberapa kali diupayakan, salah satunya yaitu saat membentuk Simposium Nasional: “Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan” di Jakarta pada April 2016. Namun alih-alih beroleh titik terang penyelesaian, kegiatan itu mendapat tentangan, salah satunya lewat gelaran simposium tandingan, dua bulan setelahnya. Dalam Perspektif Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD), Senin, 04 April 2022, Jam 13.30 sd 14.30 WIB: “Seleksi TNI Underbouw dan atau Keturunan PKI Menurut Para Jendral Purnawirawan”, ada penjelasan mantan Kepala BAIS Laksamana Muda (Purn) Soleman B. Ponto yang menarik. Menurut Laksamana Ponto, kalau kita perhatikan apa yang terjadi kemarin itu di dalam ruang rapat ketika Panglima bertanya, mengapa orang ini tidak lulus. Lalu si kolonel menjawab, karena dia anak PKI katanya. Kemudian Panglima menjawab, anak PKI boleh mendaftar. Kemudian muncul persepsi bahwa anak PKI boleh masuk TNI. Padahal judulnya itu, anak PKI boleh mendaftar masuk TNI. “Dibacanya anak PKI dan keturunannya boleh masuk TNI. Nah, ini yang bikin ramai,” ungkap Laksamana Ponto. Jadi, dari sini ia akan meluruskan dulu bahwa untuk mendaftar ]jadi anggota TNI itu tidak melihat itu anaknya siapa. “Siapa saja, yang penting warga NKRI, ya itu boleh mendaftar,” tambahnya. Nah, persyaratan mendaftar itu sudah tertuang dalam pasal 28 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI itu. Sangat jelas di situ. Tidak ada persyaratan di situ bahwa kecuali keturunan anak anggota PKI, tidak ada. “Saya tahun 1973 juga mendaftar, tidak ada persyaratan itu. Jadi, apa yang disampaikan panglima itu, dia hanya menegaskan dan mengingatkan kembali si Kolonel ini lupa atau tidak melihat aturan, sebenarnya tidak ada aturan itu. Karena secara aturan hukum memang itu tidak ada,” tegas Ponto. Yang dilihat itu keterpengaruhannya. Mulai dari tes kita lihat, begitu lulus tes kita lihat. Begitu pendidikan kita lihat. Begitu naik pangkat/tingkat kita lihat. Begitu lulus, naik pangkat, mau sekolah kita lihat, diawasi terus. Jadi, keterpengaruhan kalau di BAIS tidak hanya Eki (ekstrim kiri) saja. Tapi, juga Eka (ekstrimis kanan), dan Ela (ekstrimis lainnya). “Itu diawasi terus-menerus, apalagi ada yang ingin memberontak. Itu ada alat pengawasan seperti itu sehingga untuk lolos kecil sekali kemungkinannya,” ungkap Laksamana Ponto. Karena pengawasannya berlapis-lapis, sehingga kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan panglima, saya kira itu hanya penegasan untuk menjawab si Kolonel ini. Dan saya yakin juga si Kolonel ini salah dan asal jawab saja dia. Kalau bintang empat tanya ke Kolonel ya si Kolonel ini panik juga. Makanya ketika ditanya kenapa tidak lulus, ya jawaban yang paling cepat itu: “Anak PKI!” Dipikir mungkin panglima merespon, oh ya ya benar. Nanti ketika dilitsus bukan dilihat dia itu siapa, anak keturunan siapa. “Tapi dilihat keterpengaruhannya Eka, Eki, atau Ela. Itu saja,” tegas Soleman Ponto. (*)
.jpeg)
Indonesia Terbelah Tiga?
Oleh Raden Baskoro Hutagalung - Forum Diaspora Indonesia BULAN Ramadhan yang seharusnya menjadi bulan yang tenang bagi ummat Islam Indonesia, sepertinya ibarat air sungai Mahakam yang tenang di atas, tetapi menyimpan arus kuat di bawahnya yang setiap saat bahkan bisa menggelamkan kapal tanker sekalipun. Kenapa demikian? Karena kesulitan ekonomi serta akrobatik para politisi bangsa inilah yang membuat suasana seakan tak bisa tenang. Belum reda kelangkaan minyak goreng yang bikin pusing emak-emak ibu rumah tangga, tiba-tiba BBM pertamax dan kelangkaan solar melanda. Tidak hanya itu, kisruh upaya suatu kelompok yang ingin “memaksakan” perpanjangan periode pemerintahan juga semakin masif. Tolak ukurnya adalah mobilisasi para perangkat desa dan juga stateman dari para pejabat aktif negara yang arahnya semakin jelas menuju ke sana. Kondisi pro dan kontra ini, puncaknya akan membelah bangsa ini setidaknya menjadi tiga kelompok besar. Di antaranya adalah : Pertama, kelompok yang ingin berupaya “memaksakan kehendaknya” untuk memperpanjang masa jabatan Presiden atau menjadikan jabatan Presiden menjadi tiga periode atau bahkan mungkin bisa tanpa batas. Kenapa ada kata-kata “memaksakan kehendak” di sini? Karena prosesi perpanjangan atau menambah periode jabatan Presiden secara aturan hukum harus melalui amandemen konstitusi UUD 1945. Padahal secara prinsip hukum tata negara, melakukan amandemen konstitusi itu sama saja dengan “upaya merubah bentuk negara” (Prof Sri Soemantri :2001). Sedangkan kita semua tahu, salah satu amanat reformasi 1998 yang juga meng amandemen UUD 1945 secara radikal itu adalah membatasi masa kekuasaan Presiden dimasa Orde Baru. Lalu saat ini, demi ambisi kekuasaannya, ada sekelompok manusia di Indonesia mau kembali balik ke belakang ? Lalu apa gunanya reformasi 1998? Kelompok manusia pertama ini adalah terdiri dari para kaki tangan oligharki yang tentu adalah kelompok yang paling menikmati syurga kekuasaan hari ini. Para loyalis Presiden dan “Lord Opung” sebagai komandannya. Jadi tak usah heran, banyak ucapan para menteri, tokoh politik (ketua partai), pengamat opportunis, dan media massa berpacu padu menyuarakan upaya pemaksaan kehendak perpanjangan masa jabatan dan menambah periodesisasi jabatan Presiden. Karena mereka semua pasti akan ketakutan, tidak siap, masa jabatan dan kekuasaan yang mereka pegang dan nikmati hari ini akan berakhir. Kenapa tidak siap dan takut? Berarti sudah begitu banyak dosa dan kesalahan yang mereka lakukan selama menjabat. Apakah itu dosa korupsi, dosa kriminalisasi, dosa mengintimidasi, dosa merampok kekayaan negara, serta dosa menjadi pengkhianat bangsa demi menjilat oligharki di belakangnya. Kalau mereka tak melakukan dosa dan kejahatan, tentu kelompok ini akan legowo dan menerima apa adanya amanat konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara kita ini. Meskipun juga ada beberapa oknum yang “terpaksa” ikut mendukung karena sedang mengalami “rawat jalan” kasus dengan penegak hukum. Tersandera oleh dosanya sendiri. Kedua, adalah kelompok yang ingin Pemilu dan Pilpres tetap dijalankan sampai 2024. Kelompok kedua ini terdiri dari dua versi juga. Versi pertama adalah mereka yang sebelumnya adalah bahagian dari kekuasaan oligharki saat ini, tetapi juga bernafsu, berambisi untuk menjadi pemegang utama tampuk kekuasaan. Versi mereka ini adalah seperti dari kelompok PDIP yang ingin memajukan Puan Maharani jadi Capres, kelompok Gerindra yang ingin memajukan Prabowo sebagai Capres 2024, dan beberapa nama yang muncul aktif membranding dirinya menjadi Capres 2024 seperti Erick Thohir, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Sedangkan versi kedua adalah, mereka yang berpikiran linear, kaca mata kuda, main aman, bagaimana ikut lurus sesuai amanat konstitusi semata alias netral pasif. Kelompok ini biasanya berasal dari kalangan ASN, birokrat, kelompok middle trap, wiraswasta, dan akademisi. Kelompok kedua ini, tidak mau terlibat kisruh perpanjangan masa jabatan atau penambahan periode masa jabatan Presiden, karena mereka juga sudah punya orientasi sasaran sendiri, dan juga tak mau melakukan akrobatik politik yang “radikal” melalui upaya pemaksaan kehendak mengamandemen UUD 1945. Namun tetap, kelompok kedua ini cenderung adalah kelompok opportunis semata yang hidup normatif saja (silent majority). Ketiga, adalah kelompok yang sudah tak sabar dan berharap justru Pemilu dan Pilpres dipercepat. Bagaimana proses percepatannya, apakah itu dengan cara konstitusional atau semi konstitusional seperti 1965 dan 1998. Ketika terjadi peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto, dari Soeharto ke BJ Habibie menjadi fase awal era reformasi. Kenapa kelompok ketiga ini begitu ingin percepatan Pemilu atau Pilpres. Karena kelompok ketika ini adalah kelompok yang tertindas, termarginalkan, dan menjadi korban dari tangan besi penguasa hari ini. Kelompok ketiga ini juga berasal dari kelompok masyarakat yang rasional, kritis, dan agresif, kecewa melihat kerusakan yang terjadi sejak rezim hari ini berkuasa. Intinya adalah : Kelompok ketiga ini adalah gabungan dari banyak kelompok masyarakat yang rasional, patriotik, religius, intelektual, akademisi, keluarga besar purnawirawan TNI, masyarakat adat, serikat buruh-pekerja, PA 212, kelompok Islam, mahasiswa, kalangan grass root dan tengah, hingga emak-emak militan. Meskipun kelompok ketiga ini identik dengan pendukung 02 masa Pilpres 2019 yang lalu, namun sekarang ini mereka sudah berkolaborasi dengan berbagai macam elemen kekuatan masyarakat yang semakin hari, semakin besar tak terbendung. Kelompok ketiga ini adalah mereka yang selama rezim berkuasa saat ini merasakan ketidak adilan di berbagai bidang. Baik dalam hal ketidakadilan hukum, ekonomi, sosial budaya hingga hak/hak dalam menjalankan ibadahnya saja juga dikebiri rezim saat ini. Situasi bangsa Indonesia saat ini juga bagaikan kombinasi masa 1965 dan 1998. Keterbelahan yang bisa terjadi karena dendam dan sejarah ideologi seperti kelompok Islam-TNI Versus PKI. Maupun karena alasan opportunitis pragmatis semata dan ketidakadilan. Kalau dalam teori konflik Herman Fisher itu mengatakan bahwa, konflik di tengah masyarakat itu terjadi oleh dua hal yaitu ; karena “identity conflict” berupan konflik identitas, hak, ego, ideologis, dan SARA serta karena “distribution conflict” yaitu konflik distribusi ekonomi, distribusi keadilan, dan distribusi kesejahteraan. Ketiga kelompok ini mempunyai massa, arus, power, dan kelebihannya masing-masing. Dan mesti dicatat, keterlibatan kekuatan global dan elit oligharki juga sangat kuat di sini. Jadi, pertarungan tiga kelompok ini akan terus bergulat untuk saling mempengaruhi dan menaklukkan satu sama lain. Siapa yang akan memenangkan pertarungan ini? Biarlah waktu yang akan menjawabnya. Namun sebagai rakyat, kita hanya bisa berharap, agar peralihan kekuasaan apapun itu, tetap seminimal mungkin dapat dihindarkan. Karena apapun itu namanya sebuah konflik, pasti yang akan jadi korban adalah masyarakat itu sendiri. Dan semoga Ramadhan ini memberikan inspirasi, motivasi kepada kita semua untuk memberikan yang terbaik buat bangsa dan negara kita. InsyaAllah. (05 Maret-2022. Penulisl menetap di Perth Australia).
Jika Kemaruk Kuasa, Mari Ramai-ramai Tampar Muka Jokowi
Oleh Syafril Sjofyan - Pemerhati Kebijakan Publik, Sekjen FKP2B, Aktivis 77-78 SEKITAR Juni 2021. Hampir setahun yang lalu. Ketika Presiden Jokowi diisukan ingin memperpanjang masa jabatan hingga tiga periode, seketika ia membantah dan menolaknya bahkan dengan raut wajah serius Jokowi menyatakan bahwa ada tiga kemungkinan orang yang mendorong agar menjabat tiga periode yaitu pertama, ingin “menampar muka saya” kedua, “mencari muka” dan ketiga, “ingin menjerumuskan saya”. Setelah itu wacana tiga periode padam. Awal tahun 2022, Kembali wacana itu menyala. Diawali oleh menterinya Jokowi. Bahlil, Menteri Investasi. Sang Menteri berada dibawah Koordinasi, Menko Maritim dan Investasi. Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian bergema oleh petinggi Partai yang secara berturut-turut Ketum Golkar, PAN, PKB melontarkan kata serempak ingin menunda Pemilu ke 2027. Alasan mirip hampir seragam. Hanya beda momen. Benang merahnya diakui sendiri. Sebelumnya mereka ketemuan dengan Luhut Binsar Panjaitan. Bantah?. Tidak, LBP juga akhirnya “mengakui” karena ada big data, milik pribadi 110 jutaan katanya. Wow. Pengakuan Big Data akhirnya heboh dan koit sendiri, setelah dibantah para ahli IT. Bukan jutaan, cuma 10,000 an. Kemudian beberapa Lembaga survei muncul dengan hasil 70 persen an rakyat tidak setuju penundaan Pemilu ataupun 3 periode. Kandas?. Ternyata tidak. Muncul APDESI (konon ormas “bodong” alias tidak berbadan hukum). Nah Ketua Dewan Pembina Apdesi “bodong” itu baru enam bulan. Masih anyar. Ternyata Luhut Binsar Panjaitan sendiri. Hah. Konon lagi katanya masing- masing kepdes dapat 10 juta. Kalau ribuan hadir, heh di kali sendiri. Total nya banyak juga ya. Di berbagai daerah muncul baliho dukungan, termasuk biaya operasi bawah tanah untuk makar konstitusi. Biayanya jelas sangat besar. Dana dari mana?. Sponsornya berduit...dugaan netizen, di negara Wakanda. Dana berasal dari Konglo/ Mafia Migor atau dari memeras atau nyolong atau hasil untung PCR. Ini mah dugaan yang berseliweran. Kecuali KPK punya nyali untuk menyelidiki dan menyidik kebenarannya. Seperti kata Jokowi sendiri bahwa dukungan tiga periode itu “menampar muka saya” karenanya ketika banyak dukungan, maka yang terjadi adalah mereka itu Menteri Bahlil, petinggi partai Golkar, PAN dan PKB serta Luhut Binsar Panjaitan beramai-ramai mencari muka, menjerumuskan Jokowi dan sedang menampar-nampar muka Jokowi. Termasuk para Kepdes Apdesi “direkayasa” untuk ikut menampar muka Jokowi. Lalu. Jokowi ditahun ini tidak selugas di tahun 2021. Jokowi mengeluarkan kata bersayap. Patuh Konstitusi. Karena demokrasi tidak bisa menghentikan wacana tersebut katanya. Heboh!. Sang Menko dan menteri Bahlil dan Ketum PKB semakin lantang, berani “menampar-nampar” Jokowi berkali-kali. Masalahnya apa Jokowi menikmati si “pencari muka” alias si penjilat. Penjilat pantat sampai licin heh basah. Bah… apa Jokowi juga menikmati “muka nya ditampar-tampar” beramai-ramai?. Bisa bonyok hingga terjerumus. Kata orang bijak; orang biasa takkan khawatir kehilangan. Si Pembesar khawatir kehilangan kedudukannya, Si Peng-peng (menurut Rizal Ramli Peng-Peng, Penguasa yang sekaligus Pengusaha) khawatir kehilangan hartanya, Selebriti khawatir kehilangan kesohorannya, dan kalau sampai kemudian terjadi kehilangan, itu akan menimbulkan duka. Nah bagi si Pembesar akan menggunakan kekuasannya untuk tetap bertahan di “singgasana” empuk. Jika hanya jika, ternyata Jokowi “kemaruk kuasa”, untuk bertahan di singasana. Jokowi perlu ditampar mukanya tidak saja oleh yang mendukung dan menjilat, tapi ditampar oleh rakyat banyak yang tidak setuju penundaan Pemilu atau tambah periode. Menurut beberapa survei diatas 70 %. Waduh betapa hancurnya “muka” Jokowi. Bukan lagi bonyok, bisa nyungsep ditampar 70 persen lebih. Wow 200 juta an penduduk. Pasti dia mengakhiri kekuasaan dengan tidak husnul khotimah. Eling!. Bandung, 6 April 2022
POPULER
