OPINI
Pembangunanisme Ganjar versus Pembangunan Manusia Anies - Bagian 1
Oleh Abdurrahman Syebubakar - Kritikus Sospol & Inisiator Majelis Habaib Progresif KENDATI beririsan pada tataran praksis, mazhab pembangunanisme (developmentism) dan pembangunan manusia (human development) berbeda secara diametral pada tataran paradigmatik dengan pilihan kebijakan dan dampak yang berbeda pula. Pembangunanisme berorientasi pada kemajuan infrastruktur fisik di bawah kendali oligarki dan pemburu rente ekonomi. Rakyat dipandang sebagai obyek pembangunan semata. Kemaslahatan hidup mereka disandarkan pada kemudahan akses terhadap infrastruktur fisik yang ditujukan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, dengan mantra trickle-down effect (efek menetes ke bawah), tingkat kesejahteraan rakyat diasumsikan terkerek secara otomatis. Dari segi perangkat lunak pembangunan indikator utama pembangunanisme adalah kecerdasan instrumental dan keterampilan teknis-teknokratis sumber daya manusia (SDM) yang bermuara pada produktifitas tenaga kerja. Dengan kata lain, SDM diperlakukan sebagai faktor produksi dan subordinat pertumbuhan ekonomi lewat proyek-proyek infrastruktur mercusuar. Selain itu, motif dan orientasi pembangunanisme, sejalan dengan pendekatan pembangunan SDM, bersifat ekonomistik utilitarian. Dalam praktiknya, SDM (termasuk di dalamnya kalangan intelektual) dijadikan pelayan bagi kepentingan relasi antara penguasa dan pengusaha. Sehingga, yang mendominasi ruang publik adalah kaum intelektual tukang atau intelektual kelas kambing, meminjam istilah Romo Mangun, untuk menggambarkan perselingkuhan akademisi dengan kekuasaan hingga tidak bisa berpikir dan bersikap obyektif. Dengan demikian, pembangunanisme berjarak cukup jauh dari motivasi pembebasan, (liberating spirit) dan pemberdayan rakyat (people empowerment). Bahkan bersebarangan dengan kedua aspek maha penting tersebut. Ia menelantarkan isu-isu sentral dan fundamental pembangunan, mulai dari demokrasi substantif, lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, kemiskinan, kerentanan dan ketimpangan, corak kelembgaan ekonomi-politik dan kepemimpinan, penegakan hukum, hingga daya rusak oligarki dan korupsi. Sementara itu, mazhab pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan. Tujuannnya, menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyat untuk menikmati kehidupan yang panjang, sehat, berilmu pengetahuan dan kreatif (Mahbub ul_Haq). Lebih jauh, Amartya Sen (1999), peletak landasan konseptual pembangunan manusia, mendefinisikan pembangunan sebagai kebebasan (development as freedom). Bagi Sen, kebebasan (baik kebebasan positif maupun kebebasan negatif) tidak saja menjadi tujuan utama pembangunan, tetapi juga sarana penting untuk mencapai tujuan-tujuan lainnya. Pembangunan manusia bertumpu pada rasionalitas substantif yang menembus perkara pokok pembangunan (core issues of development). Dan, pada gilirannya, mendorong lahirnya kebijakan dan kebajikan publik (public virtue) yang bervisi jangka panjang, memberdayakan dan berkeadilan bagi semua, terutama rakyat kecil. Perbedaan pembangunanisme dan pembangunan manusia mensyaratkan strategi, pilihan kebijakan, pendekatan dan langkah langkah berbeda. Hasil dan dampaknya pun berbeda, bahkan bisa berbanding terbalik jika penekanan strategi dan pilihan kebijakan tertukar diantara keduanya. Di Indonesia, pembangunanisme berlaku sejak lama, terutama di masa Orba, dan berlanjut pasca reformasi. Kemudian, mengristal dengan karakter yang makin ekstraktif dan brutal sejak Presiden Jokowi berkuasa pada 2014. Kata \'pembangunan\' dijadikan mantra yang siap membuldozer siapa saja yang menghalanginya, termasuk wong cilik basis pendukung Presiden Jokowi. Mereka yang mempertahankan dan menuntut hak asasinya atas tanah dan sumber penghidupan yang layak, dianggap melawan pembangunan dan dikriminalisasi. Bahkan menerima tindakan represif aparat negara yang seharusnya mengayomi rakyat. Watak rakus dan laku represif rezim Jokowi atas nama pembangunan tercermin dalam pilihan kebijakannya yang jauh dari semangat pemberdayaan dan pembebasan. Sejumlah peraturan perundang undangan dan proyek infrastruktur mercusuar di era Presiden Jokowi tidak lebih dari turunan Peta Jalan (Roadmap) para taipan oligarkis dalam mengeruk kekayaan Indonesia dan mengeksploitasi sumberdaya rakyat. Sebut saja Omnibus Law, pengebirian KPK, UU Minerba, kereta cepat Jakarta-Bandung, pembangunan Bandar Udara Kertajati, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan, semuanya atas nama pembangunan, yang bermuara pada kepentingan oligarki dan elit kekuasaan. Bahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar pernah melontarkan pernyataan yang bertentangan dengan tugasnya untuk melestarikan hutan dan lingkungan hidup. \"Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi,\" tulis Menteri Siti melalui twitter (3/11/2021). Alih-alih berdampak positif terhadap kesejahteraan rakyat, Peta Jalan Oligarki yang dijalankan atas nama pembangunan justru menguras uang rakyat dan menyebabkan tumpukan utang negara. Konsekuensi logisnya, untuk mengisi kas negara dan bayar utang, selain mengambil utang baru (gali lubang tutup lubang), pemerintah merampas hak-hak dasar rakyat melalui berbagai beleid dan instrumen kebijakan yang tidak masuk akal dan melanggar konstitusi. Baru baru ini, Presiden Jokowi mewajibkan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat permohonan jual beli tanah. Dalam hal ini, pemerintahan tidak saja mengingkari hak setiap warga negara untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa dipungut biaya (asas universalitas), sesuai amanat konstitusi, tetapi juga menghukum mereka dengan mencabut hak-hak konstitusional lainnya. Pada saat yang sama, tarif pajak pertambahan nilai (PPN) naik dari 10% menjadi 11%, harga-harga kebutuhan pokok dan biaya hidup melambung, di saat rakyat terpukul dampak pandemi COVID-19. Tak ayal, rakyat makin sengsara. Belum lagi menyebut residu sosial, ekonomi dan lingkungan dari proyek-proyek infrastruktur ala pembangunanisme terhadap generasi masa depan Indonesia. Mirisnya, mazhab pembangunanisme dengan daya rusak yang dalam dan luas juga dijadikan panduan oleh para kepala daerah. Terlebih kepala daerah dari barisan parpol pendukung pemerintah, seperti Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. * ___________________________ *) Pendekatan pembangunan Ganjar vs Anies dibahas pada bagian II tulisan ini).
Nyalakan Api Revolusi
Pilpres saat ini tidak akan bisa melepaskan diri dari budaya transaksi politik jual-beli partai dan suara, magnet kendalinya tetap oleh Oligarki, dengan kata lain, sampai pada penentuan kemenangan untuk setiap Capres pada 2024 harus tunduk dengan bandar hitam Oligarki. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih TIKET Pilpres 2024 saat ini dalam realitas kuasa politik masih ada di tangan para cukong hitam Oligarki. Ada Pilpres 2024 sekarang atau kapanpun jika Pilpres berlangsung, gerombolan cukong hitam Oligarki berpotensi sebagai pemenangnya. Gerombolan mereka telah mempersiapkan segala cara dan bentuk kecurangan agar bisa memenangkan Pilpres 2024. Mereka ingin rezim penguasa tetap saja sebagai bonekanya Oligarki adalah kelompok kecil yang mempengaruhi, bahkan menentukan kebijakan negara. Oligarki terdiri dari dua kelompok, yaitu elit penguasa dan pengusaha papan atas, yang memiliki sumber finansial sangat besar dan bisa membeli semua instrumen politik untuk kepentingan politik dan ekonominya. Penguasa dan pengusaha – ekonom senior Rizal Ramli menyebutnya sebagai PengPeng – ingin mengamankan kepentingannya ke depan. Secara hukum aman, kepentingan politik berkelanjutan, dan nasib bisnis para pengusaha terjaga, bahkan berkembang. Paska upaya rekayasa perpanjangan masa jabatan atau masa jabatan Presiden tiga periode ada perlawanan dari rakyat. Cukong hitam Oligarki harus berpikir ulang super hati-hati untuk memilih dan memenangkan calon Presidennya pada Pilpres 2024. Calon Presiden yang menjadi pilihannya dalam pemilu nanti pasti harus dalam radar kendalinya. Untuk mempertahankan kepentingan politik dan bisnis mereka, salah kalkulasinya yang terjadi bisa sebaliknya. Saat ini Oligarki dipaksa untuk bersikap realistis, mereka akan merapat dan memberi dukungan kepada calon yang potensial menang. Siapapun calon yang harus dimenangkan, bagi cukong hitam Oligarki, mutlak harus menjaga dan mengamankan kepentingan mereka – adalah aman secara hukum, politik dan ekonomi. Jika mereka salah atau terlambat mengambil langkah yang tepat, maka ini akan menjadi bumerang bagi masa depan mereka, baik masa depan politik maupun masa depan ekonomi. Bahkan, resiko hukum menjadi bayang-bayang ancamannya. Sejak awal sudah dirancang koalisi partai gemuk (non PKS dan Partai Demokrat) kekuatan politik telah mencapai 82 %. Seandainya bisa dipertahankan oleh oligarki, itu artinya Pilpres 2024 saat ini sudah selesai. Inilah yang kini sedang dimainkan Muhaimin Iskandar (PKB) ditengarai setelah menjadi pion Luhut Binsar Pandjaitan untuk perpanjangan masa jabatan gagal di tengah jalan. Dalam rumor politik, Muhaimin juga gagal membuka lapak jualan partainya untuk Capres pada Pilpres 2024. Paska tuntutan bergelombang Yudisial Review Presidential Threshold (PT) 20 % menjadi 0 % semua dirontokkan (ditolak MK) – penentuan Capres harus mentaati PT 20 %, maka kendaraan partai adalah menjadi persyaratan mutlak bagi semua Capres. Koalisi besar yang saat ini masih dalam kendali oligarki berpotensi akan pecah dengan mulai muncul Capres Puan Maharani, Prabowo Subianto, Muhaimin Iskandar (adalah kader dari pemilik partai). Sementara, AA LaNyalla Mahmud Mattaliti, Ganjar Pranowo, Gatot Nurmantyo dan Anies Baswedan (non partai). Terkait dengan partai akibat PT 20 % gagal menjadi PT 0 % – adalah hanya para tataran peluang bagi partai untuk buka lapak bagi Capres yang mau membeli partainya untuk maju Capres 2024 – otomatis berpotensi koalisi besar partai di pemerintahan bisa retak dan bubar. Pilpres saat ini tidak akan bisa melepaskan diri dari budaya transaksi politik jual-beli partai dan suara, magnet kendalinya tetap oleh Oligarki, dengan kata lain, sampai pada penentuan kemenangan untuk setiap Capres pada 2024 harus tunduk dengan bandar hitam Oligarki. Sampai di sini harus dipahami bagaimana caranya agar setiap Capres pada Pilpres 2024 bisa lepas dari genggaman Oligarki. Menghancurkan peran oligarki rasanya mustahil dengan cara-cara konstitusional yang semuanya ditolak rezim boneka saat ini. Satu satunya jalan keluar adalah dengan kekuatan People Power dan atau Revolusi untuk mengatasi kebuntuan tersebut. Maka seruan Kobarkan dan Nyalakan Revolusi jangan di maknai semata perbuatan makar tetapi itu adalah jalan keluar untuk menyelamatkan Indonesia. (*)
Ruhut Menjadi Kribo
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan LHO bukankah Ruhut saat ini berambut tipis kok menjadi kribo ? Ya, tapi ini bukan persoalan fisik apalagi urusan rambut melainkan sifat dan sikap. Maksudnya adalah bahwa Ruhut Sitompul sedang mengikuti dan mendukung pandangan Zein Assegaf alias Habib Kribo. Karena dengan menyamakan diri inilah maka Ruhut menjadi Kribo. Ucapan tidak bermutu dan ketakutan sendiri Zein Assegaf alias Zein Kribo berkaitan dengan kekhawatiran bahwa Anies Baswedan akan menjadi Presiden pada Pilpres 2024. \"Negara akan hancur\", kata Kribo he hee hancur apanya. Halusinasinya terus muncul \"gerakan radikal akan tumbuh subur jika Anies jadi Presiden\" Kribo menggigil ketakutan hebat. Kribo berteori dan mulai menghasut eh memotivasi \"Besok kalau anda mau pilih Presiden, pilih yang didukung Jokowi. Istilah kalau jaman Nabi, Kira-kira yang awam ini kita ikut orang yang bener. Siapa sekarang kita punya orang bener. Siapa kita punya Presiden terbaik? Adalah Jokowi\". Ga jelas maksudnya apakah Jokowi disamakan dengan Nabi? Pikiran kriting eh kribo seperti itu yang diamini dan dipuji Ruhut. \"Aku kasih nilai 100 waspada, waspada waspadalah NKRI harga mati. Pancasila Ideologi Negara Indonesia tercinta yang harus terusss kita lestarikan. Syukron Habieb Kribo. Merdeka\", kata Ruhut Sitompul. Belum juga masuk tahapan Pilpres namun Ruhut dan Kribo sudah gemetaran. Mungkin sejawat lainnya seperti Denny Siregar dan Abu Janda juga mengalami penyakit yang sama. All out berusaha untuk menghancurkan Anies Baswedan yang dianggap lawan. Rupanya kubu mereka tidak siap untuk berkompetisi secara sehat. Maklum bisanya hanya pintar sembunyi di ketiak kekuasaan. Kolam cebong bergolak hebat. Jokowi melemah cengkeramannya. Partai koalisi tidak lagi solid karena masing-masing mencari posisi untuk 2024. Oposisi justru semakin kuat. Buzzer belingsatan dan berkomentar ngawur. Maklum panik. Ya contohnya Habib Kribo dan Ruhut itu. Jika Anies atau lainnya dari kubu non-Jokowi menjadi Presiden, maka terbayang wajah-wajah kecut para buzzer sedang menggali kuburannya sendiri. Kasihan. Habib Kribo ini adalah wajah kribo pemikiran keagamaan. Konon Syi\'ah? Aneh keturunan Arab justru membenci Arab. Sangat dangkal pemahaman keagamaannya. Masa si Kribo pernah menyamakan Asmaul Husna dengan Trinitas dan mendalilkan pelacur lebih ibadah di depan Tuhan karena melacur itu mencari makan. Kribo dan teman temannya gemar meneriakkan Kadrun kepada umat Islam. Persis seperti PKI dahulu menyerang umat dengan sebutan Kadal Gurun (Kadrun). Para buzzer dan penista agama itu lupa bahwa perilaku memberi status dan melecehkan itu sama saja dengan deklarasi bahwa dirinya adalah Qirdun atau monyet. Ingatlah ketika menyebut orang sebagai Kadrun anda adalah Qirdun. Allah mengutuk Yahudi menjadi Qirdun alias monyet karena mereka melanggar Syari\'at berebut ikan di hari Sabtu. Nah, baiknya para buzzer itu sadar bahwa melecehkan dan mempermainkan agama dan umat beragama adalah melanggar syari\'at. Dan kutukan masyarakat atas perilaku seperti itu adalah Qirdun. Monyet. \"Kuunuu qirodatan khoosi-iin\" Jadilah kalian kera-kera yang hina--QS Al Baqarah 65. *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan Bandung, 8 Mei 2022
Istana Makin Terjepit dan Berantakan
Perpecahan di istana tidak bisa dibendung dan Presiden tidak mampu lagi untuk mengendalikan dan meredam, maka saat ini istana dalam keadaan tidak menentu. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih SAAT ini situasi Istana terus mengalami goncangan pertengkaran perebutan pengaruh kekuasan antara Oligarki (Kapitalis), Komunis, dan Koalisi Partai Gemuk, semakin tajam. Sejak Joko Widodo naik tahta sebagai Presiden dengan sahamnya masing- masing, mereka merasa telah memiliki hak kendali istana dengan agenda keuntungan politik dan ekonomi dalam proses kelola negara, yang selama ini tidak disadari oleh Presiden pada saatnya akan membawa bencana, baik bagi diri Presiden dan kerusakan pada tata penyelenggara dan kelola negara. Presiden terlalu over confidence dengan segala kapasitas dan keterbatasannya, setelah merasa mampu mengendalikan TNI/Polri, akan terjaga dari segala bentuk gangguan yang akan terjadi. Jelas, itu benar-benar meremehkan dan mengabaikan bahwa mandat kekuasaannya adalah amanah rakyat. Arah politik luar negeri yang melenceng dan lebih tergantung kepada China adalah petaka awal terseret pada hutang yang tak terkendali. Janji-janji akan memperkuat ekonomi mandiri menguap karena terbuai dengan mudahnya mendapatkan uang pinjaman (hutang) yang makin tak terkendali. Pada saat bersamaan oligarki yang selama ini ditahan rezim sebelumnya tidak bisa masuk langsung ikut campur tangan mengatur kebijakan negara, dibuka pintu lebar-lebar masuk sampai membabat, menguasai, dan mengendalikan, bahkan dengan politik tangan besi merubah dan membuat UU sesuai dengan syahwat kepentingan kelompoknya. Kesempatan komunis untuk bangkit kembali telah diberikan nafas, ruang dan kesempatan bebas melakukan kongres lima tahunan menyusun langkah dan strategi bisa eksis kembali tanpa pengawasan sama sekali. Kader-kader PKI bebas lalu-lalang di istana, bahkan sudah bisa masuk pada semua instrumen kekuasaan, dan celakanya masuk pada internal TNI dan POLRI. Partai politik yang telah kering arah perjuangan dari basis nilai Pancasila dan UUD 45 - semua larut berpacu untuk mendapatkan pundi-pundi kekuasaan dan sampai terjadinya tragedi DPR hanya sebagai stempel pemerintah. Dendam kusumat Komunis kepada umat Islam memiliki peluang emas untuk melampiaskan dendamnya dan mereka diberi kekuasaan seperti tanpa batas oleh Presiden. Rentetan kejadian tersebut, semua kekuatan poskonya di Istana, sampailah pada puncak menjelang akhir masa jabatan kedua Presiden segera berakhir terjadilah keributan, semua berhitung arah politik dan ekonominya dari segala kemungkinan yang akan terjadi. Muncullah rekayasa perpanjangan masa jabatan Presiden dan/atau masa jabatan Presiden untuk tiga periode. Dengan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai “komandan” menjalankan proses politiknya. Datanglah tekanan dari China bahwa rekayasa di atas tidak boleh gagal. Karena kalau sampai gagal akan mendatangkan resiko politik dan ekonomi yang berbahaya. Rezim oligarki yang selama ini tampak tanpa hambatan menerjang apapun keinginannya selalu lancar, dan semua lawan politik yang menghalanginya langsung diambil, tangkap dan penjarakan. Tiba-tiba saja dikejutkan adanya perlawanan rakyat yang melakukan perlawanan. Pertengkaran di istana makin tajam, keretakan makin lebar setelah sebagian besar partai koalisi menolak perpanjangan masa jabatan/jabatan Presiden 3 periode. PDIP melihat gelagat kalau memaksakan diri akan terjadi revolusi dan perang saudara mengambil jarak dengan Presiden sekalipun selama ini diakui sebagai petugas partainya. Perpecahan di istana tidak bisa dibendung dan Presiden tidak mampu lagi untuk mengendalikan dan meredam, maka saat ini istana dalam keadaan tidak menentu. Akhirnya, tercium juga oleh media asing The Economist bahwa Jokowi tengah menghadapi resiko politik dan ekonomi yang disebutnya sebagai Twin Risk atau resiko kembar. Resiko politik yang disebutkan oleh The Economist, yaitu berasal dari kalangan internal. Partai pendukungnya yang menolak amandemen konstitusi tersebut yang memungkinkan dia untuk memperpanjang masa jabatannya. Media tersebut memperingatkan bahwa Jokowi bisa terancam dijatuhkan oleh rakyat. “Bila tidak hati-hati mengelolanya, The Economist memperingatkan Jokowi yang naik ke tampuk kekuasaan atas dukungan dari masyarakat di kelompok populis maka dia juga bisa dijatuhkan karena kemarahan rakyat yang dulu mendukungnya”. Politik istana terasa semakin, terjepit, terpecah dan berantakan. Kemana arah negara selanjutnya ini terpulang pada pemilik kekuasaan yaitu rakyat. Rekayasa mencegah agar tidak terjadinya revolusi semua sudah terlambat dan revolusi akan terjadi di Indonesia - sebagai kekuatan yang akan menyelamatkan Indonesia Kajian Merah Putih memberikan catatan bahwa tidak lebih dari enam bulan, kekuatan alam dan langit akan bertindak menghancurkan kezaliman yang selama ini terjadi di Indonesia. Dan Indonesia akan kembali damai, tenang, arah negara akan di kembalikan ke tujuan negara sesuai arah tujuan negara yang termuat dalam UUD 1945. (*)
Anies: Arus Perbaikan vs Arus Penghancuran
Upaya ini tidak ringan. Oligarki penjahat bisnis dan oligarki penjahat politik siap menghadang. Merekalah yang saat ini sedang mengatur strategi untuk menggagalkan Anies. Segala cara akan dilakukan. Oleh: Asyari Usman, Jurnalis, Pemerhati Sosial-Politik BANYAK yang mulai gelisah bahkan putus asa. Anies Baswedan semakin kuat. Medan magnetnya makin luas. Akumulasi dukungan tak terhitung lagi. Hari-hari ini semakin banyak partai politik (parpol) yang menunjukkan interest. Mereka ikut-ikutan menjadi relawan Anies. Mendekat dan merasa nyaman bersama Pak Gubernur. Mereka tahu Anies bukan figur yang disukai para konglomerat hitam. Mereka pun paham Anies tak punya modal besar. Tapi, begitulah rupanya panggilan nurani yang paling dalam. Panggilan untuk Indonesia yang lebih baik. Tanpa rekayasa, Anies kini menjadi ikon harapan untuk merealisasikan perbaikan dan kemajuan Indonesia. Perbaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandaskan pada keadilan untuk semua. Keadilan sosial dan keadilan hukum. Dari sinilah kemajuan bersama untuk semua itu bisa berawal. Keteladanan top-down sangat diperlukan. Ini tidak tergantikan. Hari ini, keteladanan dari atas itulah yang absen. Dan absen sudah terlalu lama. Untuk situasi dan kondisi Indonesia saat ini, keteladanan top-down itu hanya bisa diperankan oleh figur pemimpin yang memiliki empat syarat primer: integritas, kapabilitas, kapasitas, dan bebas dari tangan oligarki. Empat syarat ini kelihatan ringan. Tetapi, sesungguhnya figur itu tidak ada andaikata Anies Baswedan tidak pada posisi ideal dan krusial sebagai gubernur DKI. Figur yang itu-itu juga memang banyak. Yaitu, figur-figur yang siap menyempurnakan kehancuran Indonesia. Anies sekarang ini menjadi pusat perhatian orang-orang yang serius ingin Indonesia menjadi kuat tanpa pembelahan. Tidak ada orang yang sehat akal tidak ingin Anies menjadi presiden. Alhamdulillah, tak terasa Anies membentuk mainstream (arus besar) perubahan yang didambakan. Ini berlangsung secara alamiah. Bukan karena desain. Apalagi desain kotor. Anies sebagai arus besar perubahan harus diperkuat dan dipertahankan. Semua kelompok sipil yang properbaikan tanpa diminta akan berkumpul dan mengawal jalan Anies menuju kursi presiden. Upaya ini tidak ringan. Oligarki penjahat bisnis dan oligarki penjahat politik siap menghadang. Merekalah yang saat ini sedang mengatur strategi untuk menggagalkan Anies. Segala cara akan dilakukan. Mereka punya sumber dana tak terbatas. Bisa membeli dan membayar apa saja, siapa saja. Bahkan, pantas dikhawatirkan tentang keamanan dan keselamatan Pak Gubernur. Sebab, mereka itu merasa berhak melakukan apa saja. Jadi, hari ini kita berkesempatan untuk mengenali pertarungan di depan yang sangat berat dan menentukan. Yaitu, pertarungan antara arus perbaikan versus arus penghancuran. Rakyat Indonesia, bukan Presiden George Bush Jr, lebih berhak mengatakan “You are either with us, or against us”. Kalian bersama kami, atau musuh kami. Kalian mau menegakkan keadilan atau terus merusaknya. (*)
Kasus Anton Permana dan Wajah Penegakan Hukum di Indonesia
Oleh Hafid Abbas - Komisioner dan Ketua Komnas HAM RI ke-8 (2012-2017) BARU saja saya membaca postingan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 H dari Anton Pernama yang sudah terkirim sejak di hari Idul Fitri, 2 Mei 2022 lalu. Dituliskan di postingan itu: “seiring lantunan takbir di hari yang fitri, terangkat doa terbaik, semoga Allah SWT memberikan kebaikan, kesehatan, keberkahan, keluasan rezeki dan kemudahan dalam setiap urusan kita, dunia dan akhirat. Atas segala khilaf dan salah, kami memohon maaf lahir dan batin…” Ketika membaca postingan itu, saya merasa terbebani karena mengapa tidak membaca pesan itu lebih awal sehingga tidak begitu telat saya meresponnya. Saya kemudian membayangkan keadaan Anton Pernama yang sudah hampir dua tahun terakhir ini terjerat dengan satu kasus hukum. Anton Permana yang dikenal sebagai penulis dan pengamat sosial politik, dan Alumni PPRA Lemhannas RI Tahun 2018, ditangkap polisi pada pukul 24.00-02.00 WIB dini hari, Selasa, 13 Oktober 2020. Ia dijemput paksa oleh polisi di rumah saudaranya di daerah Rawamangun, atas dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena petugas yang menjemputnya berasal dari Direktorat Tindak Pidana Siber, Bareskrim, Mabes Polri (Antara, 13/10/2022). Sejak ditangkap, Anton sudah menjalani kasus hukumnya selama hampir 19 bulan, dan telah menjalani 64 kali proses persidangan di Pengadilan, dan hingga saat ini belum ada keputusan apa pun apakah ia bersalah atau tidak. Pada 27 Mei 2021, setelah menjalani masa tahanan selama 7,5 bulan di Bareskrim Mabes Polri, Anton mendapatkan penangguhan penahanan setelah mendapatkan jaminan dari belasan tokoh terkemuka di negeri ini, antara lain: Refly Harun, Jimly Asshiddiqie, Said Didu, Rocky Gerung, Laode Masihu Komaluddin, dan lainnya. Masa persidangan yang sudah berlangsung 64 kali itu adalah satu proses panjang yang tentu amat melelahkan. Anton yang berdomisili di Batam bersama anak dan isterinya, persidangan yang berlangsung di Jakarta, tentu persidangan itu sendiri sudah satu bentuk penghukuman yang amat berat. Berdasakan realtias dan pertimbangan atas kasus Anton, dari perspektif HAM, berikut ini adalah sejumlah bukti-bukti empris atau best practices yang dapat dijadikan masukan komparatif bagi pihak-pihak terkait. Pertama, di Norwegia, 23 Juli 2011, Anders Behring Breivik, usia 32 tahun melakukan aksi terorisme dan pemboman gedung di pusat Pemerintahan di Oslo yang menewaskan 8 orang, dan kemudian pelaku melarikan diri ke Pulau Utoya, sekitar 30 km dari Oslo dan kemudian berhasil lagi melakukan pembunuhan massal yang telah menewaskan lebih 90 orang, umumnya anak usia belasan tahun yang tengah berkemah di pulau itu. Tragedi berdarah ini dinilai oleh Pemerintah Norwegia sebagai kejahatan kemanusiaan terburuk di Norwegia sejak Perang Dunia Kedua. Anders Behring Breivik, dijerat dengan undang-undang anti terorisme, untuk mendapatkan hukuman terberat menurut undang-undang Norwegia. Meski demikian, esensi penghormatan HAM terhadap Anders sebagai manusia, ternyata Polisi hanya memerlukan waktu delapan minggu untuk menuntaskan penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut. Dapat dibayangkan bagaimana kasus yang menimpa Anton Permana yang terlihat tidak seberat dengan kasus Anders di Norwegia, namun penanganannya terlihat jauh lebih rumit dan sudah berlangsung hampir dua tahun dan telah menjalani sidang perkara sebanyak 64 kali. Keistimewaan Norwegia, hukum tidak diintervensi oleh kekuasaan politik. Proses hukum yang dijalani Anton sungguh tragis, dan terlihat tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemajuan dan perlindungan dan hak asasi manusia yang bersifat universal. Kedua, pada Helsinki Accords (1975) terdapat \"Guidelines for Cooperating in the Fields of Economics, Science and Technology, and of the Environment,\" yang merekondasikan agar dihilangkan semua hambatan yang membatasi seseorang mengemukakan pendapat dan melakukan perjalanan ke dalam dan ke luar negeri bagi kepentingan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi: exchanges and visits as well as other direct contacts and communications among scientists for consultation, lecturing, and conducting research (including the use of laboratories or libraries); international and national conferences, symposia, seminars, courses, and other meetings of a scientific and technological character, involving the participation of foreigners; and participation in international scientific and technological cooperation programs, such as those of the United Nations Economic Social Council or other international institutions. Bahkan pada 1997, Komisi HAM PBB menerbitkan satu working paper yang menegaskan perlunya impunitas bagi para Ilmuwan terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan berpindah (the rights of free movement). Dalam working paper tersebut dinyatakan: ‘’travel restrictions, by limiting the ability of scientists and scholars to visit or communicate with their colleagues in other countries, violate the principle of free association, and the right to receive and disseminate information.’’ Kelihatannya alasan mengapa para ilmuwan dan pengamat seperti halnya Anton Pernama mendapat perhatian khusus dari masyarakat internasional dan PBB, tidak lain adalah karena untuk mengenang dan menghormati pengorbanan Sokrates dan Galileo Galilie. Pada suatu hari di tahun 399 SM, Pengadilan Athena menjatuhkan hukuman mati kepada Socrates karena berani berpendapat berbada dengan Raja. Demikian juga Galileo Galelie yang dibatasi kebebasannya, dicekal dan bahkan menjalani tahanan rumah seumur hidup, hingga meninggal pada 1642 karena berani berbeda pendapat dengan otoritas Gereja Roma yang menganggap bahwa bumilah titik pusat tata surya. Pengorbanan Socrates dan Galileo Galelie dinilai sudah lebih dari cukup betapa darma kekuasaan memangkas kebebasan gerak dan kebebasan berpikir para ilmuwan. Menarik apa yang telah diungkapkan William Ewart Gladstone, “We look forward to the time when the power of love will replace the love of power. Then will our world know the blessing of peace.’ Karenanya, jika Anton bersuara berbeda dari suara penguasa, semestinya tidak ditanggapi secara berlebihan. Indonesia sebagai negara Anggota PBB, semestinya juga tunduk pada ketentuan internasional dalam perancangan, pembentukan dan penerapan hukumnya. Kita sungguh mendambakan suatu masa kekuatan atau kekuasaan cinta (the power of love) akan menggantikan cinta kekuasaan (love of power). Jika itu terwujud dunia kita akan mengetahui indahnya kedamaian. Semoga negeri kita yang telah memilih jalan demokrasi sejak lebih dua dekade silam merupakan pilihan terakhir, the point of no return, dan semoga semua undang-undang kita dapat memenuhi standar HAM, bukan standar mereka yang menyembah pada kekuasan dengan menindas yang lemah, yang akhirnya jalan demokrasi dan supremasi hukum yang telah kita pilih di penghujung abad ke-20, akan hanya jadi bayang-bayang fatamorgana yang indah belaka, yang akhirnya berujung pada otoritarianisme. Akhirnya, menarik direnungkan tuturan William Scott Downey, seorang ilmuwan dan pengamat peradilan AS di abad ke-20, “Law without justice is a wound without a cure” – Hukum tanpa keadilan bagai luka yang tidak akan pernah sembuh. (*)
Rizal Ramli Sosok yang Tepat dalam Mengatasi Permasalahan Bangsa Indonesia ke Depan
Oleh Tito Roesbandi - Ketua Umum Komite Peduli Indonesia HASIL survei LPM Milenium sebulan yang lalu (4/4) tentang kriteria pemimpin Indonesia setelah Jokowi menyimpulkan bahwa kebanyakan rakyat inginkan Presiden yang mampu bereskan krisis ekonomi. Kriteria pemimpin yang paling tinggi dipilih rakyat adalah presiden yang memiliki kriteria; Paham & mampu mengeluarkan Indonesia dari krisis ekonomi, sebanyak 89,8 persen, artinya isu kesejahteraan dan perbaikan ekonomi masyarakat masih yang sangat tinggi diharapkan oleh masyarakat. Begitu juga kriteria tertinggi kedua. Masyarakat menginginkan presiden yang punya pengalaman di pemerintahan, hampir 89,6 persen responden menginginkan hal tersebut. Saat ini belum satu pun partai secara formalistik melalui prosedur kongres/ munas/ raker ataupun konvensi memutuskan pasangan calon presiden & wakil presiden. Jadi KPI mengamati dari nama-nama calon presiden baik yang dimunculkan melalui dukungan para relawan ataupun berbagai survei yang “heboh” dengan nama-nama yang dimunculkan melalui survei. Survei masih merupakan “rekayasa”, figur yang populer karena sedang manggung di kekuasaan eksekutif. Apakah itu jabatan Menteri ataupun Gubernur. Sebagian lagi “diciptakan meroket” hasil survei nya karena “disenangi/ diciptakan” oleh olikargi sebagai penerus kekuasaan mereka (status quo). Tanpa dikaitkan dengan prestasi mereka selama menjabat. Ada juga nama yang digadang karena “penasaran” sudah berkali-kali maju berlaga sebagai capres lagi, bahkan sudah tiga kali gagal. Hasil survey LPM Milenium sebenarnya suatu kemajuan pandangan bangsa Indonesia terhadap pemimpin, membuktikan pula bahwa masyarakat Indonesia tidak lagi silau dengan cara pandang lama lebih mengutamakan faktor emosianal tentang “sosok” seperti ketampanan, pintar bertutur kata, style “merakyat” bergaya sederhana, bersepatu ket. Akan tetapi hasil survei lebih subtantif, sangat tinggi kepada sosok yang berpengalaman/ track record, serta kemampuan mengatasi problem. Saat ini problem terparah Indonesia yang diwariskan oleh pemerintah Jokowi adalah masalah ekonomi. Hutang yang sangat tinggi baik Pemerintah maupun BUMN. Beban bunga yang menjadi beban APBN. Banyak BUMN terancam bangkrut karena besarnya hutang dan jatuh tempo. Infrustruktur yang menjadi beban karena tidak produktif bahkan terancam mangkrak. Mafia pangan yang meraja lela. Hal ini pekerjaan yang maha berat terutama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dari nama-nama yang muncul/ dimunculkan selama ini sebagai capres ada dua kategori, pertama yang sedang manggung di kekuasaan karena jabatan mereka di Legislatif, Eksekutif dan Ketua Partai sering muncul/ dimunculkan di Media seperti ; Puan Maharani (Ketua DPR-RI), La Nyala Matalliti (Ketua DPD-RI), Prabowo Subianto (Menhankam), Erick Thohir (Menteri BUMN), Sandiaga Uno (Menteri Ekonomi Kreatif), Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian/ Ketua Umum Golkar), Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta), Ridwan Kamil (Gubernur JABAR), Ganjar Pranowo (Gubernur JATENG), Jenderal Andika Perkasa (Panglima TNI), Agus Harimurti Yudhoyono (Ketum Partai Demokrat), Muhaimin Iskandar (Ketum PKB) Kategori kedua adalah tokoh nasional yang saat ini tidak punya jabatan apa-apa dikenal oleh media karena kritis dan solutif terhadap pemerintah seperti ; Dr. Rizal Ramli (Mantan Menko Perekonomian dan Mantan Menko Maritim & Sumber Daya) dan Jenderal Purn. Gatot Nurmantio (Mantan Pamlima TNI). Komite Peduli Indonesia (KPI) melakukan pembedahan kepada setiap calon tersebut, semua calon dibedah melalui 2 kriteria hasil survei LPM Millenium, dengan penambahan satu kriteria hubungan dan pergaulan dengan luar negeri, karena bagaimanapun solusi terhadap beban ekonomi adalah kecakapan pergaulan dan kewibawaan serta keberanian di dunia Internasional. Hanya tiga calon yang punya latar pengetahuan dan pengalaman dibidang ekonomi yakni Dr. Rizal Ramli, Sandiaga Uno titik beratnya keahliannya adalah ekonomi usaha, bukan makro ekonomi , Airlangga yang kebetulan saat ini punya jabatan sebagai Menko Perekonomian, namun kegagalan pemerintahan Jokowi meningkatkan kesejahteraan merupakan juga kegagalan dirinya. Dengan demikian kriteria LPM Milenium ada pada Dr. Rizal Ramli demikian juga terhadap kriteria pergaulan ditingkat international serta keberanian pergaulan dengan Negara didunia, ada pada Rizal Ramli (RR). Bonus lebihnya RR dikenal karena pemikirannya yang sangat pro-rakyat, kritis dan solutif. Sebagai penutup KPI ingin, sepertinya juga keinginan semua rakyat terbukti banyaknya gugatan masyarakat kepada MK – RI melalui Preshold 0 % agar semua calon diatas, sebanyak 14 orang dapat dicalonkan oleh Parpol sebagai capres dan cawapres. Kemudian baru pada putaran kedua muncul dua pasang calon yang dipilih rakyat, jadi bukan cuma dua pasang calon (ada juga keinginan calon tunggal) hanya ditentukan oleh oligarki partai dan oligarki pengusaha. Kemudian rakyat di/ terpaksa memilihnya. Untuk hal tersebut KPI meminta agar Hakim-hakim MK- RI jangan menjadi Pengawal Tirani, seharusnya menjadi Pengawal Kedaulatan Rakyat. Agar memutuskan preshold/ ambang batas pencalonan presiden nol persen, sehingga semua partai bisa mengajukan pasangan calon presiden. Bogor, 07 Mei 2022
Presiden Bersenang-senang di Tengah Penderitaan Rakyat
Oleh Tjahja Gunawan - Wartawan Senior FNN PADA momen Hari Raya Idul Fitri tahun ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menjadi tuan rumah peringatan Idul Fitri di Gedung Putih, hari Senin (2/5/2022). Pada momen itu Biden menyerukan pentingnya sikap toleransi dan menyatakan perang melawan Islamofobia. Itu yang dilakukan Presiden Amerika yang note bene non muslim dan memimpin negara besar yang mayoritas rakyatnya juga non muslim. Lalu apa yang dilakukan Presiden Indonesia yang konon memimpin negara yang mayoritas rakyatnya beragama Islam? Pada hari pertama hari raya Idul Fitri, Presiden RI Joko Widodo sengaja meninggalkan Istana Kepresidenan di Jakarta. Dia lebih memilih merayakan Idul Fitri di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Setelah itu, Jokowi dan keluarganya pergi bersenang-senang liburan ke Pulau Bali. Salahkah apa yang dilakukan Jokowi dan keluarga? Tentu tidak. Jika beliau sudah tidak menjadi Presiden RI lagi, boleh-boleh saja Jokowi dan keluarganya mau keliling dunia sekalipun. Itu hak dia. Yang menjadi masalah, sampai saat ini Jokowi masih menjabat sebagai Presiden RI dan sebelumya dia meminta kepada masyarakat yang mudik Lebaran agar pulang lebih awal untuk menghindari kemacetan. Eh...dia sekarang malah justru pergi piknik ke Bali. Menggunakan pesawat kepresidenan dan iring-iringan kendaraan Paspampres, mungkin tidak akan sampai menimbulkan kemacetan lalu lintas, tapi anggaran negara yang nota bene bersumber dari duit rakyat Indonesia, dipakai untuk kepentingan piknik keluarga presiden ke Bali akan membuat APBN semakin kering kerontang. Kepada masyarakat yang mudik, presiden menghimbau agar pulang lebih awal. Sementara presiden sendiri, baru pergi liburan dan entah kapan kembali menjalankan tugasnya sebagai presiden. Makin lengkap sudah julukan yang disematkan masyarakat kepada Presiden Jokowi: Antara yang diucapkan dengan apa yang dilakukan berbanding terbalik. Dalam kondisi bangsa Indonesia saat ini yang diterpa berbagai persoalan, seorang presiden seharusnya bisa memiliki sikap sense of crisis. Tidak mengumbar kesenangan pribadi secara vulgar kepada masyarakat yang sebagian besar mengalami kesulitan ekonomi akibat kenaikan harga berbagai kebutuhan hidup. Saat ini bangsa ini juga menghadapi kemiskinan dan pengangguran yang angkanya terus meningkat. Belum lagi utang pemerintah yang terus membengkak sementara praktek korupsi merebak dimana-mana. Pamer Kemewahan Ditengah situasi bangsa seperti itu, patutkah seorang Presiden memamerkan kemewahan diri sementara rakyatnya menderita? Alih-alih menunjukan sikap empati dan mencari solusi-solusi atas berbagai persoalan rakyat, Presiden Jokowi justru menampakan sikap cuek bebek bahkan cenderung membiarkan rakyat Indonesia semakin menderita. Bagi sebagian orang bijak, bangsa Indonesia saat ini mengalami kecelakaan sejarah yang sangat memprihatinkan. Mempunyai pemimpin yang memiliki sifat kontradiktif, antara ucapan dan tindakannya selalu bertolak belakang. Tidak peduli dengan penderitaan rakyat Indonesia, tidak peduli dengan utang yang membengkak. Yang penting berbagai proyek mercusuar bisa dibangun. Tetap memaksakan membangun kereta cepat Jakarta-Bandung, membangun Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Padahal tidak ada satupun negara dan investor asing mau memberikan utang. Mereka enggan berinvestasi di IKN, karena dari aspek apapun proyek tersebut memang tidak layak dibiayai alias proyek halusinasi. Di tengah situasi krisis ini, seharusnya seorang presiden makin dekat dengan rakyatnya. Kedekatan dan kepedulian presiden itu bukan ditunjukan dengan cara melempar barang dari atas mobil kepresidenan saat dia melewati kerumunan orang-orang. Justru sikap seperti itu merupakan sifat orang jahil. Seorang presiden yang memiliki wibawa dan peduli pada rakyatnya, dia akan hadir pada momen-momen yang tepat. Misalnya, saat hari Raya Idul Fitri belum, Presiden dan keluarga bisa melakukan open house di Istana Negara Jakarta. Kalau presiden ketakutan tertular virus, berlakukan protokol kesehatan dengan ketat saat bertemu dan bersalaman dengan masyarakat yang datang. Ini jangankan mengundang rakyat datang ke Istana Kepresidenan, bersilaturahmi dengan jajaran menterinya pun tidak dilakukan oleh Presiden Jokowi. Cuma Menhan Prabowo Subianto yang datang menemui Jokowi di Yogyakarta. Pak Jokowi, kalau bapak memang sudah merasa tidak sanggup lagi menjadi Presiden RI sebaiknya segera mendatangi MPR-RI kemudian menyatakan mundur. Sikap seperti itu jauh lebih terhormat daripada terus menerus menjadi beban rakyat Indonesia. Saya yakin para pendukung bapak pun akan legowo menerima keputusan politik Anda. Sebab tidak sedikit pendukung Pak Jokowi yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Bangsa Indonesia yang jumlah penduduknya banyak ini, tidak bisa dikelola secara amatiran seperti yang Pak Jokowi lakukan selama ini. Memberi kepercayaan dan tanggungjawab kepada seorang menteri seperti Luhut Binsar Panjaitan dengan memberi dia banyak jabatan, juga tidak bisa menyelesaikan berbagai persoalan bangsa ini. Sebaliknya, justru hanya akan memberikan kesempatan kepada Luhut Binsar Panjaitan untuk semakin menumpuk kekayaan pribadinya melalui jabatan yang dimilikinya sekarang. Ingat Pak Jokowi, pangkat dan jabatan tidak ada yang kekal di dunia ini. Semuanya akan dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun akhirat. Di dunia mungkin bisa lolos, tapi pengadilan akhirat akan tetap menanti bapak.*** Artikel ini ditulis di pelataran mesjid di Kawasan Serpong, Tangerang Selatan
Jokowi Piknik, Sinyal Rehat Mendekat
Oleh M. Rizal Fadillah - Pemerhati Politik dan Kebangsaan LEBARAN tahun ini piknik dan full rehat Presiden Jokowi kelihatannya. Tidak ada open house halal bi halal meski dengan Menteri sekalipun. Menteri yang menemuinya di Yogyakarta hanya satu yaitu Prabowo Subianto. Itupun sowan sebelum bersafari politik pencapresan. Pak Jokowi hilang dari kesibukan Istana Merdeka Jakarta. Berita piknik lanjutan setelah Yogyakarta adalah Gianyar Bali bersama anak cucu. Ada kaesang, Gibran juga Bobby Nasution. Cucu-cucu Jan Ethes, Lembah Manah, Sedah Mirah dan Panembahan Al Nahyan. Dengan kawalan Paspampres keluarga ini ber-safary journey, melihat pertunjukan burung (bird show), dan harimau putih. Adalah hak Presiden dan keluarga untuk jalan-jalan akan tetapi dengan mengabaikan open house \"ritual\" lebaran sebenarnya cukup mengganggu. Silaturahmi dengan pejabat dan rakyat yang semestinya didahulukan kini terabaikan. Jokowi yang biasa jago dalam pencitraan telah membuang momentum spiritual itu. Adakah piknik dan rehat sekeluarga ini sebagai sinyal Jokowi sudah lelah, putus asa, dan bersiap untuk menikmati istirahat dari kesibukan Istana? Sangat mungkin. Ada tiga indikasi kuatnya, yaitu: Pertama, gagal mengupayakan perpanjangan jabatan 3 tahun dan miskin dukungan untuk amandemen UUD masa jabatan 3 periode. Partai pendukung Presiden yakni PDIP justru menjadi penentang kerasnya. Kedua, masa depan proyek-proyek andalan suram. Bandara sepi, Kereta Api China mangkrak, OBOR redup, IKN masih mimpi, investor Jepang hengkang, Saudi tidak jelas, Elon Musk pun berkaos hitam. Luhut makin cemberut. Ketiga, perlawanan lapangan sulit diredam apakah mahasiswa, buruh, purnawirawan, umat Islam. Oposisi semakin menguat dan menggumpal keras. Upaya mematahkan dengan membungkam aktivis ke penjara tidak berefek jera. Justru membuat rezim lebih kental berpredikat zalim. Jokowi bertahan sampai 2024 saja merupakan prestasi atau \"blessing in disguise\". Kendaraan sedang meluncur ke bawah bukan berjalan datar. Harapan berubah peran hingga berujung bagus atau husnul khotimah tidak terlihat bahkan semakin tertutup. Jokowi meredup. Mentor strateginya AM Hendropriyono uzur karena sakit, Luhut Panjaitan sudah diposisikan musuh bersama, isu akan mundur pun merebak, sementara Kepala BIN Budi Gunawan tidak berada di kubunya. Jokowi kehilangan pegangan. Mungkinkah para taipan masih setia? Belum tentu. Mereka adalah bandar yang berkalkulasi pragmatis, dapat memegang dan mudah pula melepas. Rakyat sudah berat bertoleransi dan hilang kesabaran untuk tetap memberi mandat. Meski disebut intoleran atau radikal atas sikap kritis atau perlawanannya namun nampaknya sudah tidak peduli lagi. Rakyat ingin pengelola negara segera berganti atau berubah. Ada tiga opsi yang mungkin terjadi. Pertama, Presiden Jokowi ditinggalkan baik oleh partai koalisi maupun para Menteri. Koalisi sudah retak berjalan sendiri-sendiri. Akan ada Menteri yang mengundurkan diri dan reshuffle tidak menolong. Kedua, Presiden dan Wapres mengundurkan diri hingga trium virat menggantikan untuk kemudian MPR memilih Presiden Wakil Presiden hingga 2024. Prabowo-Puan mungkin serius sedang mengincar. Ketiga, Jokowi tidak mundur dan bertahan meski hancur-hancuran. 2022-2024 menjadi fase babak belur. Risiko siap ditanggung sebagai akhir yang buruk \'su\'ul khatimah\'. Untuk pilihan ini Jokowi dan anak-anak terancam penjara. Nampaknya dalam keputusasaan, mungkin ditunjang nasehat paranormal, maka pilihan berhenti di perjalanan lebih rasional dan membuka peluang Jokowi dan keluarga untuk dapat selamat. If he is lucky. Itu jika pak Jokowi masih beruntung. Jika beruntung. Bandung, 7 Mei 2022
LBP, Menyerahlah!
Oligarki saat ini jelas adalah musuh bersama bagi kita. Dengan eksistensinya yang kerap tersamar, mereka sejatinya adalah imagined enemy. Untuk itu diperlukan penguatan kesadaran bagi siapa saja akan bahaya oligarki ini. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih ISU info yang konon didapat dari putrinya Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) langsung, bahwa ayahnya akan segera memilih pensiun dan meletakan seluruh jabatannya lalu tinggal di luar negeri (namun tidak diberitahu di negara mana?), beredar masif di media sosial (dunia maya). Info tersebut tentu tidak bisa serta merta untuk dipercaya, karena watak sikap politik selalu diselimuti wajah abu-abu dan bisa saja bentuk lain, hanya Test the Water. Posisi LBP yang telah menjadi common enemy rakyat dan khususnya umat Islam tidak bisa dinafikan dari stigma pejabat negara yang kekuasaannya melebihi peran Presiden. Bahkan, telah menempel status sebagai Riil Presiden dan Komandan Oligarki di Indonesia. Kebencian pada umat Islam ditandai dengan rekayasa pengendalian Covid-19 sebagai instrumen mengatur ibadah umat Islam, sementara LBP beragama Kristen, kecurigaan umat Islam bisa mengarah SARA yang berbahaya. Bahwa LBP membawa misi Yahudi untuk menyerang, melemahkan dan ingin menghancurkan umat Islam. Di samping stigma yang melekat perannya sebagai leader Oligarki. Watak LBP adalah watak Oligarki yang menempatkan kepentingan diri dan kroninya di atas segalanya, sehingga manakala ada kebaikan yang mungkin ditimbulkan untuk khalayak, itu lebih sekadar efek (yang kebetulan saja). Atau memang sengaja dirancang, namun tetap dalam rangka mengamankan kepentingan mereka saat ini atau jangka panjang. Mereka tidak segan-segan lagi memainkan banyak peran. Dalam situasi yang mengharuskan mereka terlihat membela demokrasi dan orang banyak, para oligarki tidak segan melakukan itu. Watak oligarki yang agile, adaptif, oportunis dan pastinya memiliki kesadaran politik tinggi. Hal yang menyebabkan mereka terus bisa eksis dan tidak mudah ditaklukan, sekelompok kecil pemilik kapital yang sangat besar, yang telah kehilangan sentuhan spirit equality (persamaan), karena terbenam dalam jerat kekuasan segelintir orang. Di atas kendalinya praktik oligarki bukannya semakin melemah melainkan saat ini semakin kuat dan arogan menindas rakyat dan merusak tatanan negara sekaligus dengan rakusnya menguasai, mengendalikan dan menguras sumber daya alam negara. Keberadan oligarki adalah salah satu benalu yang mewarnai kehidupan politik bangsa ini. Bahkan, berpotensi akan merusak negara karena semua aturan negara harus sesuai kehendaknya. Manakala pemerintahan atau penguasa mulai menggantungkan diri dan memberikan fasilitas kepada mereka, maka segera negara akan bergantung pada mereka. Akibatnya virus itu menjadi aktif dan menjalar kemana-mana. Situasi ini diperburuk dengan meredupnya kemandirian partai-partai. Sejak tahun 1970-an akhir, lambat tapi pasti partai-partai makin mengandalkan campur tangan “orang kuat” atau pihak eksternal. Akibatnya menjadi eksklusif, berorientasi top-down, dan akhirnya bergantung juga pada pemerintah dan kroni-kroninya. Dengan kata lain partai-partai itu makin tidak berdaya dalam genggaman Oligarki. Partai menjadi sekadar aksesoris demokrasi yang tidak lagi berpijak kuat di akar rumput. Di sisi lain, masa awal hingga pertengahan 1990-an, negara pun telah semakin bergantung pada oligarki, yang diantaranya telah menjadi pemain aktif di parlemen dan pada partai penguasa. Dalam rangka mempertahankan kekuasaan yang dibungkus dengan semangat pembangunan, rezim menyolidkan kelompok-kelompok pengusaha besar dalam barisan pendukungnya. Indonesia pun lengkap terjajah. Daya rusak yang ditimbulkan oligarki meliputi banyak dimensi. Tidak saja dalam moral politik yang saat ini makin terabaikan dan melahirkan petualang-petualang politik tanpa etika, namun pula terkait dengan tercerabutnya hak-hak masyarakat adat. Bukan saja terkait dalam soal meranggasnya pelaksanaan rule of law, namun juga kerusakan lingkungan fatal dengan kerugian material dan immaterial yang fantastis. Tidak saja merenggut hakekat demokrasi substansial, namun pula menggerus rasa keadilan sosial. Oligarki saat ini jelas adalah musuh bersama bagi kita. Dengan eksistensinya yang kerap tersamar, mereka sejatinya adalah imagined enemy. Untuk itu diperlukan penguatan kesadaran bagi siapa saja akan bahaya oligarki ini. Manakala ide besar oligarki sebagai musuh bersama bisa bergulir dan mudah-mudahan pada akhirnya bisa menguasai benak kebanyakan masyarakat kita, terutama generasi muda. Kita tidak perlu ragu, sebab perubahan besar kerap berawal dari soal yang sederhana, kadang hanya dari sekadar wacana. “Seorang pemain catur pemula segera belajar bahwa mengendalikan pusat papan caturnya adalah ide yang baik. Kesadaran ini akan muncul kembali secara tersamar dalam situasi yang jauh dari papan catur. Mungkin ada baiknya kita mencari hal yang setara degan pusat papan caturnya dalam situasi apapun, atau melihat bahwa peran pusatnya telah bergeser ke pinggir, atau menyadari bahwa tidak ada papan caturnya dan tidak ada tipologi tunggal ...” (Claude On Strategy, Tiga Von Ghyzy, Bolko Von Oetinger, ChristopherBassford, Eds., 2001). Sama dan sebangun dengan kuasa Oligarki dan China di Indonesia yang sulit untuk diajak kompromi karena memang ada pusat papan catur yang tidak bisa diajak kompromi. Justru yang terlahir para jongos yang sudah membabi buta – situasi tidak akan bisa dilawan dengan petisi dll. Jalan keluarnya rebut kembali tanpa kompromi. Pilihan bagi LBP dan geng Oligarki – terus bertahan dan akan dihancurkan rakyat atau meninggalkan Negara ini sebelum situasi terburuk terjadi dan menimpa dirinya. (*)
POPULER
