OPINI
RUU Omnibus Cipta “Fasilitas Kerja Untuk Korporasi”
By Dr. Margarito Kamis (Bagian Kedua) Jakarta FNN - Apakah RUU Omnibus Cipta Kerja mengatur pemberian hak eksklusif pada korporasi? Tidak. Jelas itu. Tetapi bukan itu pointnya. Pembatalan peraturan perundangan yang dinilai bertentangan dengan kebijakan investasi, pengaturan jam kerja, dan pengaturan skema upah pekerja, sanksi administrasi bagi perorangan penebang pohon di hutan, semuanya menguntungkan korporasi. Benar tidak ada teks yang secara eksplisit berisi pengaturan yang memberi hak eksklusif kepada korporasi dalam RUU ini. Jelas itu. Jelas pula, karena tidak mungkin muncul norma seperti itu. Tetapi serangkain norma, misalnya pengaturan jam kerja dan upah kerja dalam RUU ini, memiliki konsekuensi tak terlihat yang menguntungkan korporasi. Apa konsekuensi tak terlihat itu? Tidak logis mewajibkan pekerja yang bekerja jam-jaman atau bekerja kurang dari setahun untuk diberi pesangon. Nalarnya adalah tidak memberi pesangon atau fasilitas lainnya kepada pekerja, untuk alasan apapun, menurut RUU ini merupakan tindakan hukum yang sah dipakai oleh korporasi menghadapi pekerja. Pekerja tidak memiliki argumen, misalnya bersandar pada UU lain, UU Tenaga Kerja misalnya, menolak keputusan Korporasi. Mengapa? Bila kelak RUU ini menjadi UU, maka berlakukah prinsip hukum UU terbaru mengesampingkan UU yang terlebih dahulu. Toh dilihat dari sudut sifatnya, rezim dan materinya sama. Pekerja sengsara, dan Korporasi senang. Bagaimana dengan pekerja asing? Proyeksi tentative mereka turut senang. Mengapa? Toh mereka dapat bekerja sesuai skema kerja dalam RUU ini. Kerja untuk tertentu, setahun atau dua tahun, bahkan kurang dari itu, yang menjadi tipikal pekerja asing, jelas sejalan dengan tabiat korporasi. Mengapa? Pola kerja itu membebaskan korporasi dari serangkaian kewajiban. Spirit, skema dan sifat norma dalam RUU ini, sekali lagi, tipikal korporasi. Ini hebat. Hebat, karena korporasi tak perlu bersusah payah memperolehnya. Toh telah tersedia dalam RUU ini. Kelak setelah jadi UU, korporasi menjadikannya pijakan hukum pembuatan keputusan pekerja. Padahal korporasi besar Amerika harus bersusah payah melobi presiden untuk mendapatkan fasilitas itu. John Perkins melukiskan dengan sagat baik bagaimana Ronald Reagen menerima para korporat. Sedemikian seringnya Reagen menerima mereka, Perkins menyebut Reagen menjadi pelayan terbaik mereka. Strategi dan taktik, seringkali licik dan menjijikan, bukan hal yang tidak ditempuh korporasi bila cara itu yang paling menjanjikan, memungkinkan membawa mereka menguasai sumberdaya ekonomi. Kasus Ekuador dan Panama, menunjukan bagaimana korporasi menempuh strategi dan taktik jijik memperoleh akses ke sumberdaya alam, minyak khususnya. Tahun 1981, tulis Perkins Jamie Roldos, Presiden Ekuador berhasil merancang UU Hidrokarbon dan diajukan ke kongres untuk dibahas. RUU itu, andai berhasil dijadikan UU akan mengubah hubungan Negara itu dengan perusahaan-perusahaan minyak. UU ini diyakini berpengaruh melampaui Ekuador. Perusahan-perusahaan minyak, seperti biasanya, bereaksi, sesuai ramalan menghalalkan segala cara. Pejabat hubungan masyarakat mereka mulai mengeritik Jamie Raldos. Para pelobi mereka mulai membanjiri Quito dan Washingotn dengan tas-tas penuh dengan ancaman dan uang suap. Tetapi Raldos tidak mau tunduk pada mereka. Ia tanggapi dengan mengeritik konspirasi antara politik dengan minyak dan agama. Walau tak memberi bukti, terang-terangan ia mengeritik Summer Institutte of Lingustics (SIL) berkolusi dengan perusahaan minyak, lalu dengan satu langkah yang sangat berani ia mengusir SIL. Setelah itu, ketika berpidato di Stadium Olimpiade Atahualpha di Quito, Roldos mengumbar peringatannya kepada perusahaan minyak untuk menginggalkan Ekuador bila tidak tunduk pada UU yang akan disahkan. Roldos dengan geloranya yang hebat itu, yang telah diperingatkan oleh penasihatnya bahwa dirinya akan dibunuh. Nasihatnya itu membuat ia cukup berhati-hati dalam bertindak. Dalam penerbangan menuju satu komunitas di desa kecil di Selatan Ekuador pada tangal 24 Mei 1981 itu, Roldos diperingatkan agar tidak menggunakan pesawat biasa. Nasihat itu membuat dirinya menggunakan pesawat tipuan. Ternyata pesawat tipuan itulah yang jatuh, dan Jamie Roldos, Presiden hebat ini mati dalam kecelakaan itu (Perkins: 2016: 186). Korporasi, bukan warga yang, kalau bukan tertangguh, jelas paling sulit dihadapi oleh pemerintahan manapun di dunia, tidak terkecuali Amerika. Kepentingan mereka, selalu dalam sejumlah semua kasus, mustahil dikesampingkan. Selalu sama dalam semua kasus, tujuannya mereka hanya satu; mencetak keuntungan. Karena keuntungan yang memandu mereka, dengan hukum sebagai andalannya, maka kelompok ini tidak alergi terhadap campur tangan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan yang bersifat campur tangan dapat diterima sejauh untuk memastikan keuntungan mereka. Begitu sebaliknya. Ini yang F.A Hayek ahli hukum konstitusi, yang menaruh perhatian pada bidang ekonomi sebut “wealth creating game” the game of catallaxy. Permainan ini, dalam diskripsi selanjutnya digambarkan sebagai permainan yang tidak dapat dimainkan hanya oleh satu kelompok, orang. Pemrintyah dalam konteks sebagai regulator, tetapi pada saat yang sama harus dapat melihat potensi keuntungan spesifik bagi partisipan pasar. The game of catallaxy, bukan game tanpa rules, tanpa panduan, dan tanpa arah. Dalam konteks itu keterlibatan pemerintah dikerangkakan pada konsep regulating by rules, dan dipandang sebagai hal yang tidak benar-benar buruk. Interfensi jenis ini sama baiknya sejauh, keterlibatan itu menjanjikan keuntungan, daripada intervensi berbentuk perintah diskresioner itu ditolak, setidaknya disangkal oleh pemerintah (Victor J. Venberg, 2001:19-20). Apakah RUU yan sedang diperbincangkan ini memungkinkan keterlibatan pemerintah jenis itu? Jawabannya ya. Kelak setelah menjadi UU, maka tersedialah fundasi kebijakan diskresioner bagi pemerinah, Presiden, menciptakan pasar investasi, yang akrab dengan investor. Karakter norma yang sangat elastis, misalnya norma tentang jam kerja, pengalihan wewenang MUI menerbitkan sertifikasi halal, pembatasan kewenangan Pemda membuat perda, jelas dalam semua aspek. Semuanya memungkinkan pembuatan kebijakan diskresioner dari Presiden. Pada titik ini tatanan factual dan tekstual konstitusi serta tatanan faktual pasar, setidaknya tatanan investasi yang dikerangkakan pada diskresi benar-benar bertolak belakang. Tak sejalan. Selain disebabkan konstitusi tidak membolehkan pemihakan tak berdasar konstitusi untuk diberikan pada satu kelompok usaha, korporasi, juga disebabkan norma-norma dalam RUU ini tidak memenuhi kriteria konstitusional tentang kepastian hukum. Konstitusi, silahkan diperika secara cermat sama sekali tidak berbicara mengenai korporasi. Ini memang standar. Yang dibicarakan dalam konstitusi adalah warga negara memiliki hak bekerja. Dengan mengatur hak warga negara, maka konsekuensinya adalah pemerintah dibebani konstitusional menciptakan lapangan kerja. Konsekuensinya pertama dan utama dari keharusan konstitusi itu adalah pekerja, bukan korporasi, sepenting apapun pemerintah memerlukan mereka, yang harus diproteksi. Tetapi apapun itu, masih tersedia kesempatan bagi pemerintah untuk menata ulang RUU ini. Tata ulang itu, dapat dilakukan baik melalui pembahasan dengan DPR atau cara lain yang sah, misalnya menarik RUU ini. Satu hal, dalam tata ulang itu harus dipastikan pekerjalah yang diproteksi, bukan sebaliknya korporasi, dengan cara memberi fasilitas inkonstitusional kepada mereka. (habis) Penulis adalah Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Khairun Ternate
Seluruh Dunia Takut Virus Corona, Percayakah Indonesia Masih Steril?
Bisakah dipercaya Indonesia tanpa virus Corona? Inilah yang menjadi perdebatan dan perbincangan hangat. Banyak yang tak percaya. Tapi ada juga yang percaya, khusunya Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan jajarannya. Hanya saja, gurubesar epidemiologi di Universitas Harvard, AS, Prof Marc Lipsitch mengatakan secara statistik, Indonesia tak mungkin bebas dari virus Corona. By Asyari Usman Seluruh dunia mencemaskan penyebaran virus Corona (nama resminya Covid-19). Swiss memberlakukan larangan berkumpul di atas 1,000 orang. Event-event besar dibatalkan. Jepang menutup semua sekolah SD, SMP dan SMA sampai April. Rusia mendeportasi orang-orang yang melanggar wajib karantina. Belarus memberlakukan wajib test untuk orang-orang yang tiba dari Korea Selatan, Iran dan Italia. Tiga negara ini mencatat jumlah terbanyak kasus virus Corona di luar China. Serawak (Malaysia timur) melarang masuk orang-orang yang pernah pergi ke Korea Selatan (Korsel). Presiden Duterte membebastugaskan sejumlah pegawai imigrasi karena meloloskan orang China masuk ke Filipina di tengah wabah Corona saat ini. Diduga, para petugas imigrasi itu menerima uang pelicin. Banyak negara mengambil tindakan keras. Mereka sangat khawatir terhadap invasi Covid-19. Arab Saudi melarang masuk jemaah umrah dari Indonesia. Di Abu Dhabi, penguasa setempat menutup total dua hotel mewah yang di dalamnya ada dua warga Italia yang tertular Corona. Berbagai laga sepakbola, rugby dan baseball ditunda di segenap penjuru dunia. Sebagian tetap dilaksanakan tetapi di stadion kosong tanpa penonton. Termasuk sejumlah pertadingan Serie A (liga utama Italia). Sejauh ini, sudah 60 negara yang tertular Covid-19. Tidak ada satu pun benua yang steril dari virus baru ini. Sekarang ini Korea Selatan, Iran dan Itali muncul menjadi basis penyebaran baru. Korea Selatan mencatat 2,931 kasus dengan 18 kematian. Jumlah kasus baru di Korsel cukp cepat. Di Italia, jumlah tertular tercatat 889 orang; 21 meninggal dunia. Sedangan di Iran, jumlah penderita 388 orang (terbesar ketiga di luar China) dengan korban meninggal 34 orang. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menaikkan tingkat kewaspadaan Covid-19 ke level tertinggi. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, semua negara harus agresif bertindak agar penyebaran virus ini bisa diperlambat. Di seluruh dunia, jumlah yang meninggal akibat Covid-19 tercatat 2,924 orang per Sabtu sore (WIB), 29/2/2020. Jumlah penyandang virus ini mencapai 85,222 orang. Bagaimana dengan Indonesia? Para diplomat Barat, termasuk Amerika Serikat, menyatakan kekhawatiran mereka terhadap cara pemerintah Indonesia menangani ancaman Covid-19. Sejauh ini, pemerintah mengatakan tidak ada penderita virus baru itu. Memang ada pengamatan dan tes laboratorium yang dilakukan atas 136 terduga Corona, namun semuanya dinyatakan negatif. Informasi ini terbaca di lembaran laporan grafis yang kelihatannya dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) berdasarkan kesimpulan Laboratorium Rujukan Nasional Penyakit Infeksi per 27 Februari 2020. Lembaran “confidential” (rahasia) ini menyebutkan kasus dalam pengawasan tersebar di 44 rumahsakit di 22 provinsi. Ke-136 terduga itu semuanya negatif Corona. Sedikit mengherankan mengapa dokumen yang berlabel rahasia ini bisa beredar di media sosial. Bisakah dipercaya Indonesia tanpa virus Corona? Inilah yang menjadi perdebatan dan perbincangan hangat. Banyak yang tak percaya. Tapi ada juga yang percaya, khusunya Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan jajarannya. Hanya saja, gurubesar epidemiologi di Universitas Harvard, AS, Prof Marc Lipsitch mengatakan secara statistik, Indonesia tak mungkin bebas dari virus Corona. Nah, apakah ada yang disembunyikan oleh para penguasa? Kalau jawabannya iya, tentu akan sangat riskan bagi Presiden Jokowi. Posisi politik presiden yang sering diguyonkan para netizen itu bisa terancam jika ada yang ditutup-tutupi terkait penyebaran Covid-19 di Indonesia. Tapi, Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan di Yogyakarta, Sabtu (29/2/2020) bahwa tidak benar tuduhan pemerintah menutup-nutupi fakta Corona di Indonesia. Mahfud menekankan Indonesia masih bebas Corona. Seharusnyalah rakyat percaya kepada pemerintah. Tetapi, ketika orang di sekeliling kita kalang kabut akibat ketularan Corona, bisakah dipercaya Indonesia masih steril? Penulis adalah Wartawan Senior
Mendagri Tito Baperan Soal Nganggur, Keras & Galak di Medsos
By Luqman Ibrahim Soemay Jakarta FNN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof. Dr. M. Tito Karnavian mengatakan, pengangguran di Indonesia sekarang mencapai tujuh juta orang. Pengangguran ini menjadi poin utama kenapa investasi harus digenjot. Tujuannya, agar tercipta lapangan kerja (detik.com Kamis 20 Februari 2020). “Kita melihat hoax terjadi. Salah satu faktor hoax karena nganggur. Ngga ada pekerjaan lain. Seseorang yang menganggur, ada kecenderungan untuk berulah di media sosial (medsos). Misalnya, mencari sensasi atau demi eksistensi,” ujar Tito pada Rakornas Investasi di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta. “Saya punya saudara yang termasuk agak keras di sana. Padahal saya tahu dia ngga radikal. Dalam pemahaman idelogi dia ngga radikal. Tapi kok terlihat radikal sekali kalau di medsos. Setelah saya pelajari, nganggur ternyata. Biar ada sensasi, eksistensi segala macam”. Penyataan Mendagri Tito mengenai pengangguran yang mencapai tujuh juta orang adalah gambaran keresahan seorang pejabat negara. Keresahan yang layak dan patut untuk diapresiasi. Keresahan yang sangat mulia, sangat terhormat dan sangat bermartabat. Tentu saja, keresahan dari seorang pejabat yang ingin mencari jalan keluar untuk mengatasi pengangguran yang terbilang tinggi. Namun persoalannya menjadi lain, kalau Pak Mendagri Tito berpendapat bahwa radikal, galak atau kritis kepada pemerintah di medsos karena nganggur. Tidak punya pekerjaan. Sebab tampak kalau Pak Tito tidak dewasa, bahkan cenderung kekanak-kanakan. Pak Tito seperti tidak siap menghadapi perbedaan pendapat dari masyarakat sipil. Masyarakat sipil yang kritis terhadap tata kelola bangsa dan negara, yang nyata-nyata memang terlihat amburadul. Kata Dr. Syahganda Nainggolan ada di virus di mana misalnya, virus Harun Masiku, virus Jiwasraya, virus Asabri, virus Bumiputra dan terakhir dugaan virus corona. Kalau masyarakat sipil kritis kepada pemerintah, baik di medsos, maupun ruang diskusi dan seminar, itu karena mereka punya keresahan. Mereka juga punya kepedulian dengan nasib bangsanya. Keinginan untuk mencintai bangsa dan negara ini bukan hanya monopoli Pak Mendagri dan pemerintah. Walaupun sebagai Mendagri, Pak Tito bebas berbicara, namun sebaiknya lebih arif dan bijak. Kebiasaan dan hobby Pak Tito yang untuk membuat pernyataan di luar tupoksi ketika masih menjabat Kapolri, sebaiknya tidak lagi dilanjutkan saat menjabat menteri. Pak Tito sekarang sudah menjadi Mendagri lho. Jangan merasa masih menjadi Kapolri. Sehingga pilihan diksinya harus lebih sejuk dan bijak. Pak Tito sekarang adalah pimpinannya para pamong. Pernyataan Pak Tito sebaiknya bersifat mengajak dan mengayomi, layaknya seorang pamong. Bukan sebaliknya, membenturkan dan menciptakan perbedaan baru di masyarakat. Itu kurang bijak sebagai seorang Pamong. Perbedaan dalam diskursus politik itu hal biasa dan wajar di negara demokrasi. Pemerintah harus punya lawan tanding tanggung dari masyarakat sipil yang kritis dan tangguh. Tujuannya, agar pemerintah lebih hati-hati dalam menjalankan roda pemerintahan. Tidak asal-asalan dan amatiran dalam bekerja. Prinsip-prinsip Good Corporate Govermance harus benar-benar terlaksana dengan baik. Gubernur & Bupati 414 Tersangka Pada semua negara di dunia yang menganut sistem demokrasi, perbedaan pendapat dengan pemerintah sekeras apapun tetap saja dimaknai sebagai kekayaan bangsa yang paling berharga. Sebab bukan hanya Pak Tito dan pemerintah yang paling peduli dengan persoalan bangsa dan negara ini. Kita semua juga peduli dengan bangsa ini kok Pak Tito. Sekadar mengingatkan Pak Tito saja, bahwa sejak reformasi 1998 sampai akhir Desembes 2019, tercatat 414 orang Kepala Daerah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Kejaksaan dan Polri. Dari Jumlah tersebut 22 adalah para Gubernur. Sisanya 392 lagi adalah para Bupati dan Walikota. Mereka tidak nganggur. Jumlah mereka yang terjerat korupsi itu tidak sedikit. Hampir mencapai 75% dari total 548 Kepala Daerah seluruh Indonesia, terdiri dari 34 Gubernur dan 514 Bupati dan Walikota. Mereka semua berakhir tragis. Mereka menjadi penghuni Hotel Prodeo di Sukamiskin Bandung. Hampir dipastikan mereka bukanlah orang-orang sembarangan . Mereka juga itu tidak sedang nganggur lho Pak Tito. Mereka semua punya pekerjaan tetap kan? Punya jabatan paling terhormat di daerahnya masing-masing. Karena mereka menjabat sebagai Gubernur, Bupati dan Walikota. Dari jumlah 414 orang itu, belum termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) dan para Kepala Dinas yang sering disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Lagi-lagi, dipastikan para Sekda dan para Kepala Dinas tersebut, tidak ada satu pun yang ganggur lho. Ya tentu mereka semua punya pekerjaan tetap sebagai Sekda dan Kepala Dinas di Provinsi, Kabupaten dan Kotamadya. Entah berapa angka korupsi yang melibatkan para Gubernur, Bupati dan Walikota, Sekda dan Kepala Dinas tersebut. Agak susah dihitung nilai korupsinya itu dengan kalkulator Pak Tito. Namun yang pasti mereka semua bukan orang-orang yang galak dan radikal di medsos. Bisa jadi mereka tidak yang suka berkomentar di medsos, baik itu yang mendukung atau yang mengkritik pemerintah. Korupsi Asuransi Ratusan Triliun Tidak cukup Pak Gubernur, Pak Bupati dan Pak Walikota yang terlibat korupsi. Publik negeri ini sedang dihebokan dengan skandal korupsi paling besar sepanjang sejarah negeri ini. Skandal korupsi di perusahaan asuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Asuransi Jiwasraya, PT Asabri dan PT Bumiputra. Nilainya tidak kecil Pak Tito. Hampir mencapai ratusan triliun rupiah. Para pejabat negara maupun swasta yang terlibat skandal korupsi asuransi Jiwasrara, Asabri dan Bumiputra ini bukan orang-orang yang pengangguran juga Pak Tito. Mereka tentu saja tidak keras dan redikal di medsos. Mereka semua mempunyai jabatan dengan punya gaji. Mereka pelaku koruptor asuransi juga mendapatkan tunjangan jabatan dan pasilitas dari perusahaan yang terbilang pantastis. Ada yang punya pendapatan ratusan juta rupiah setiap bulan. Bahkan mungkin saja ada yang mencapai miliaran rupiah setiap bulan. Lagi-lagi mereka para koruptor itu tidak galak dan radikal di media sosial Pak Tito. Apalagi sebagai Direksi, Komisaris dan Manejer BUMN Asuransi, dipastikan mereka paling sopan dan santun kepada pemerintah. Bisa jadi mereka sering memuji-muji pemerintah setinggi langit di medsos. Mungkin juga mereka sering memuji-muji pemerintah di restoran dan rumah kopi papan atas, tempat mereka sering nongkrong membicarakan perampokan atas asset-asset negara. Biasanya mereka suka ketemu atau kumpul di Longue hotel bintang empat atau bintang lima. Tragisnya, terbukti ada diantara mereka yang pernah berkantor di Istana Negara. Kantor dengan simbol paling terhormat, dan paling bergensi untuk ukuran sebuah negara. Harry Prasetyo, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya pernah menjabat Tenaga Ahli Deputi III, Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu Ekonomi dan Startegis Kantor Staf Kepresidenan sejak 2018. Saran saya, sebagai pejabat negara sekelas menteri, sebaiknya Pak Tito lebih arif dan bijak dalam membuat pernyataan terkait dengan pengangguran, galak dan radikal ini. Jangan meresa masih menjadi Kapolri. Bahasa kerennya agar lebih “wise lah”. “Apalagi Pak Tito ini salah satu kandidat Calon Presiden atau Wakil Presiden 2024 paling potensial, “kata Menko Polhukam Mafudz MD. Hampir pasti, tidak ada anak negeri ini yang galak dan radikal di medsos tersebut, mau menjadi pengangguran. Mereka perlu menghidupi anak dan isteri mereka. Mereka juga perlu membiayai pendidikan anak-anak mereka. Mereka memerlukan duit untuk membeli buku, pakaian seragam, dan uang jajan dan transportasi harian anak-anak mereka ke sekolah. Kalau Pak Tito bisa membantu mereka, toh tidak perlulah juga Pak Tito mencemooh mereka sebagai yang nganggur. Biarkan perbedaan dan sikap kritis itu tetap dipelihara sebagai bentuk kepedulian mereka kepada bangsa dan negara. Yang lebih mengenaskan lagi, sejak reformasi 1998 sampai sekarang, sudah sembilan orang menteri yang duduk di kursi tersangka dan terdakwa. Pasti mereka juga bukanlah pengangguran. Tanpa perlu menyebut para menteri tersebut satu persatu (ada jejak digitalnya), mereka pejabat paling terhormat di negeri ini. Dua diantaranya menjabat sebagai Menteri Agama. Dua lagi menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga. Dua orang menjabat Menteri Sosial. Sisanya tiga orang lagi adalah Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri. Selain para menteri, mereka yang juga menjadi tersangka adalah para pejabat tinggi Negara. Bukan sembarang pejabat untuk ukuran Indonesia Pak Tito. Misalnya Ketua Dawan Perwakilan Rakyat (DPR), Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Ada lagi empat Ketua Umum Partai Politik yang punya perwakilan di DPR sudah menjadi terhukum. Dua orang Sekretaris Jendral Partai Politik juga juga sudah dihukum. Selain itu , 255 orang anggota DPR dan DPRD yang sudah dihukum karena terlibat korupsi. Mereka semua itu tidak nganggur lho Pak Tito. Ayo, pilih yang mana Pak Tito? Mereka yang tidak ngganggur, tidak galak, dan tidak radikal kepada penguasa, tetapi faktanya merugikan negara atau terlibat korupsi? Atau mereka yang nganggur, yang galak dan yang radikal, dengan tujuan untuk mengawasi pemerintahan, agar dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Govermant? Pengangguran Pelaku Sejarah Selamat untuk Pak Tito, yang sekarang menjabat sebagai Mendagri. Namun sekadar mengingatkan saja bahwa jabatan yang Pak Tito tempati sekarang adalah buah dari penjuangan panjang dan berdarah-darah sebagain besar teman-teman yang nganggur, namun galak, keras dan radikal kepada rezim Orde Baru. Mereka telah galak dan radikal sejak pertengahan tahun 1970-an, 1980-an dan 1990-an. Ketika mereka yang nganggur itu mulai galak, keras dan radikal kepada kekuasaan Soeharto di akhir tahun 1980-an dan awal 1990, Pak Tito mungkin masih letnan dua atau letnan satu polisi. Sebagai perwira muda, tentu saja Pak Tito lagi bangga-bangganya melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Namun mereka yang nganggur itu sudah berhadap-hadapan dengan tentara dan polisi Soeharto. Resikonya, di antara mereka ada yang masuk penjara. Namun ada juga yang meninggal dunia. Bahkan ada yang hilang sampai sekarang. Jasadnya pun entah dibuang kemana. Namun begitulah resiko perjuangan dari mereka yang ganggur, yang galak dan yang radikal di ruang-ruang publik. Perjuangan mereka yang nganggur, yang galak, yang keras dan yang radikal kepada kekuasaan Seoharto itu, tidak sia-sia. Hasilnya, Pak Tito bisa menjadi Kapolri, dengan jenderal bintang empat di pundak. Sekarang Pak Tito lebih terhormat lagi. Menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Selamat ya Pak Tito. Sebagai penutup, saya mengutip firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat At-Thalaq, ayat 2-3, yang artinya “barang siapa yang bertaqwa kepada Allaah, niscaya Allaah akan mengadakan baginya jalan keluar. Allaah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa yang bertwakal kepada Allaah, niscaya Allaah akan mencukupkan segala keperluannya”. Pada surat yang lain, Allaah SWT juga berfirman “tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini, melaikan Allaah telah mengatur rezikinya”. (Surat Huud ayat 6). Semoga Pak Tito tidak lagi alergi dan baperan terhadap kritik, baik yang galak, yang keras maupun yang radikal kepada pemerintah. Alergi dan baperan terhadap kritik itu hanya mengingatkan kita kembali pada cara-cara Orde Baru yang sudah kuno, usang dan primitif untuk membungkam para aktivis yang keras, yang galak dan yang radikal. Apalagi sebagai seorang Guru Besar yang bergelar profesor dan pehade. Penulis adalah Wartawan Yunior
Polemik Tumpang Pitu: Gubernur Dihimpit Dilema!
Oleh Mochamad Toha Jakarta, FNN.co.id - Akhirnya, warga terdampak sekitar tambang emas Tumpang Pitu, Banyuwangi, ditemui oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Jum’at (28/2/2020). Meski belum ada pernyataan sikap, namun pertemuan ini suatu kemajuan besar dan berarti. Karena sebelumnya, berbagai upaya warga untuk bisa bertemu Gubernur Khofifah nyaris tidak berhasil saat mereka melakukan aksi di depan Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan Surabaya. Karena berbagai rintangan sempat menghadang warga. “Kemarin saya di kantor Pahlawan mereka tidak aksi,” ujar Gubernur Khofifah ketika saya hubungi. Belakangan diketahui, warga tidak melakukan aksi karena pada Rabu (26/2/2020) ada warga lain dari Banyuwangi juga yang siap menghadang. Menurut Advokat Subagyo, SH, pendamping warga terdampak, ketika itu tidak aksi, karena ada informasi bahwa massa bayaran didatangkan dari Banyuwangi sebanyak 3 bus. “Saya termasuk yang ikut menyarankan agar warga tolak tambang menjauh dulu dari kantor Gubernur untuk menghindari bentrokan. Info dari Banyuwangi massa kontra tolak tambang dibayar per orang Rp 150 ribu per hari,” ungkapnya. Apa yang saya tulis itu, nyaris terjadi. Gejala konflik horizontal di wilayah sekitar tambang emas Tumpang Pitu di kawasan Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, belakangan ini sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, mulai ada kelompok Forum Pembela Adat dan Budaya Banyuwangi (Balawangi) yang siap-siap pasang badan mensterilkan Dusun Pancer dari pihak luar. Sayangnya pihak luar yang dimaksud itu siapa tak disebutkan. “Kami sangat prihatin, dan merasa terpanggil atas kondisi yang terjadi di Pancer,” kata Ketua Balawangi, Sholehudin, Minggu malam (16/2/2020). Ini disampaikan saat acara diskusi di café Jakarta, Desa Jajag, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi. Diduga, massa kontra tolak tambang itulah yang berusaha menghadang warga terdampak itu. Esoknya, Kamis (27/2/2020), warga terdampak ini mendapat intimidasi ketika mereka berada di LBH Surabaya. Memang tidak jelas siapa yang intimidasi ini. Tim Kerja Advokasi Gerakan Rakyat untuk Kedaulatan Agraria (TEKAD GARUDA) merilis sekitar pukul 11:00 WIB menyebut, beberapa orang tak dikenal berpakaian safari hitam yang mengaku-aku sebagai anggota Ormas Pemuda Pancasila (PP) dan ormas gabungan lainnya telah mendatangi kantor LBH Surabaya. Warga terdampak tambang emas yang berasal dari kaki Gunung Tumpang Pitu dan Gunung Salakan, Banyuwangi, bersama simpatisan pendukungnya yang sedang berkumpul di Kantor LBH Surabaya dikagetkan oleh bentakan dan suara ribut-ribut dari lobi LBH Surabaya. Tak hanya membentak, gerombolan ini juga mengaku-aku berasal dari Banyuwangi. Selain, mencari Direktur LBH Surabaya mereka juga bermaksud memastikan apakah di Kantor LBH Surabaya ada massa aksi yang berkumpul ataukah tidak. Tak hanya itu, mereka juga melarang warga dan massa penolak tambang untuk melakukan aksi di Depan Kantor Gubernur Jatim. Salah seorang dari kelompok tidak dikenal ini juga menyuruh warga melakukan aksi di Banyuwangi, bukan di Kantor Gubernur Jatim. Mereka ini juga mengancam akan menghadang warga dan massa tolak tambang jika berkeras melanjutkan aksi ke Kantor Gubernur Jatim. Sebelum pergi meninggalkan kantor LBH, salah seorang dari mereka menggebrak meja dan kembali mengulang ancamannya: akan menghadang warga jika tetap berangkat ke Kantor Gubernur Jatim. Di luar Kantor LBH Surabaya, kepada salah seorang massa penolak tambang, salah seorang anggota gerombolan ini menanyakan isu apa yang sebenarnya akan diperjuangkan oleh warga serta pendukungnya. Hingga rilis ini diterima, belasan hingga dua puluhan orang-orang tidak dikenal tersebut tetap bergerombol di depan gerbang Kantor LBH Surabaya. Sementara, Ketua Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH) Pemuda Pancasila Kota Surabaya, Rohmad Amrullah, dalam klarifikasinya menyatakan, Ormas PP, di seluruh tingkatan, di wilayah Jatim, tidak ada perintah melakukan pendudukan terhadap kantor LBH Surabaya, berkaitan dengan kasus tambang emas di wilayah Banyuwangi. Dalam klarifikasi bernomor 028/LPPH-PP/II/2020 itu, Rohmad menjelaskan, “Apabila ada pihak yang menyebut diri sebagai perwakilan dari Pemuda Pancasila, maka kami mohon hal tersebut tidak dianggap sebagai perwakilan organisasi, karena memang sejatinya tidak ada keputusan ataupun perintah organisasi untuk melakukan tindakan tersebut.” Hingga file klarifikasi berformat pdf tersebut diterima oleh staf LBH Surabaya, belum juga terungkap siapa sesungguhnya gerombolan yang telah menggeruduk Kantor LBH serta mengintimidasi warga penolak blok tambang emas Salakan-Tumpang Pitu itu. Langkah strategis Gubernur Khofifah untuk segera menemui warga terdampak tambang emas Tumpang Pitu sehari setelah intimidasi tersebut, sangatlah tepat. Sehingga tak sampai timbul kesan bahwa mereka ini massa yang “wewakili” Pemprov Jatim. Sebelumnya, Selasa (25/2/2020), terkait desakan warga Tumpang Pitu yang menuntut mencabut ijin pertambangan emas PT Bumi Suksesindo (BSI) dan PT Damai Suksesindo (DSI), Gubernur Khofifah menyatakan agar warga menunjukkan pasal yang dilanggar. “Kalau mau dikaji ulang silahkan. Kan undang-undang itu bupati bisa mencabut, gubernur bisa mencabut jika mereka bisa menunjukkan buktinya dari undang-undang. Di item mana dari undang-undang itu yang dilanggar,” ungkap Khofifah kepada wartawan. Sebaliknya, jika tak ada pelanggaran, maka kewenangan bisa dicabut oleh instansi yang lebih tinggi. “Kalau tidak ada pelanggaran seperti yang di undang-undang itu, maka kewenangan itu bisa dicabut oleh instansi yang lebih tinggi di atasnya provinsi,” lanjut Khofifah. Menurut Gubernur Khofifah, pihaknya bersedia mengajak warga untuk berdiskusi dengan menunjukkan pasal dan ayat yang dilanggar dari pertambangan di gunung Tumpang Pitu. “Tidak apa-apa, kita bisa mendiskusikan dari pasal yang menjadikan kewenangan bupati, gubernur. Kan ada pelanggaran 1, 2 , 3 dan 4. Antara lain keputusan pengadilan, tidak bayar pajak, mengalihkan kepemilikan,” jelasnya. Menurut Rere Christanto dari Walhi Jatim, isi pertemuan cukup normatif bahwa gubernur mendengarkan paparan dampak pertambangan kepada warga serta regulasi-regulasi yang diduga dilanggar dalam pertambangan. “Gubernur berjanji akan me-review laporan warga dan pendamping. Dan, jika ditemukan pelanggaran akan diambil tindakan,” ungkap Rere. Persoalan yang dihadapi Gubernur Khofifah tentunya tidaklah semudah membalik telapak tangan. Pasalnya, di belakang perusahaan yang mengelola tambang emas Tumpang Pitu itu ada dua partai besar dan medium “bermain” di sana. Itulah dilema yang kini dihadapi oleh Gubernur Jatim. Khofifah harus memilih diantara dua opsi: ikuti permainan mereka atau ikut bersama warga! *** Penulis wartawan senior.
Virus Corona. Indonesia di Ambang Bencana?
Oleh Hersubeno Arief Jakarta, FNN - Secara teori dan teknis banyak yang meyakini, harusnya Indonesia sudah terjangkit virus Corona. Karena itu lah klaim pemerintah Indonesia, sampai saat ini tidak ditemukan satu pun kasus virus made in China, banyak dipertanyakan dan diragukan. Bukan hanya oleh rakyat Indonesia sendiri, tapi juga para pemimpin negara-negara asing. Di medsos beredar meme ”Jangankan virus Corona. Harun Masiku saja tidak ditemukan!” Dalam wawancara dengan radio 3AW Jumat ( 28/2) Perdana Menteri (PM) Australia Scot Morrison meragukan klaim tersebut. Dia menduga hal itu terjadi karena kemampuan pengujian Indonesia yang rendah. "Ini (Indonesia) adalah negara yang sangat besar dengan banyak pulau dan akan sangat sulit untuk dapat memberikan jaminan absolut tentang angka-angka itu," ujar Morrison. Sehari sebelumnya The Sydney Morning Herald (27/2) memberitakan bocoran yang berasal dari kalangan diplomat AS. Bersama dengan sejumlah Perwakilan negara-negara Eropa lainnya mereka menyampaikan kekhawatiran tersebut kepada Menkes Terawan Agus Putranto. "Kami meyakini bahwa penting bagi pemerintah Anda untuk secara aktif melakukan deteksi kasus," demikian isi salah satu pesan dalam pertemuan tertutup itu. Kekhawatiran atas kemampuan Indonesia melakukan tes dan keseriusan dalam menangani bencana virus Corona meningkat menyusul adanya sejumlah temuan. Seorang turis Jepang diketahui positif Corona. Dia bersama keluarganya berlibur di Bali selama 4 hari. Kasus tersebut semula dibantah oleh Dinas Kesehatan Bali. Belakangan Departemen kesehatan mengakuinya dengan tambahan info “turis tersebut tidak kemana-mana. Dia hanya tinggal di hotel saja.” Otoritas Selandia baru Hari Jumat (28/2) mengumumkan seorang warganya positif Corona. Dia baru saja kembali dari Iran dan sempat transit di Bali. Wajar bila warga Australia sangat khawatir. Selain betetangga, banyak turis mereka yang berwisata ke Bali. Sepanjang tahun 2019 tercatat 1.3 juta orang. Setiap pekannya ada 25 ribu penumpang dalam penerbangan Australia-Bali. Saat ini di seluruh dunia tercatat ada 80,363 orang yang terpapar, 2,706 diantaranya meninggal dunia. Terbanyak di Cina. 77,660 terpapar, dan 2,663 orang meninggal dunia. Total 44, termasuk negara tetangga dekat Indonesia seperti Singapura, Malaysia, dan Australia. Indonesia masih anteng-anteng saja. Hanya berpikir dampak ekonomi Kekhawatiran atas cara-cara penanganan virus Corona sesungguhnya sudah cukup lama muncul. Berbagai statemen dari para pejabat tinggi, termasuk Presiden Jokowi membuat publik skeptis. Menkes Terawan menyatakan, Indonesia bebas dari virus Corona berkat do’a-doa yang banyak dipanjatkan. Pernyataan itu sangat konyol dan menganggap enteng persoalan. Menko Maritim Luhut Panjaitan malah berharap TKA Cina segera kembali ke Indonesia setelah menjalani karantina. Sikap ini sangat abai dengan keselamatan bangsa dan hanya fokus pada pendapatan negara. Bahwa negara lebih khawatir atas dampak ekonomi ketimbang menyelamatkan nyawa rakyatnya, juga terlihat dari kebijakan Presiden Jokowi. Presiden sangat naif dan menganggap Indonesia kebal terhadap virus. Justru Indonesia bisa memgambil untung dari musibah dunia ini. Dalam rapat kabinet terbatas lanjutan atas dampak virus Corona terhadap perekonomian Indonesia Selasa (25/2) Jokowi memberi pengarahan. Kepada anggota kabinet agar memanfaatkan kegiatan konferensi di dalam negeri, serta menyasar ceruk pasar wisatawan manca negara yang mencari alternatif destinasi wisata karena batal berkunjung ke China, Jepang dan Korea Selatan. Kebijakan ini lah tampaknya yang menjelaskan mengapa kemudian pemerintah memutuskan memberi diskon tiket penerbangan ke beberapa destinasi wisata di dalam negeri. Pemerintah juga menyediakan anggaran sebesar Rp 72 miliar untuk influencer agar ikut membantu menarik wisatawan ke Indonesia. Coba bayangkan. Bagaimana logika berpikirnya? Ketika negara-negara lain melakukan langkah preventif dan membatalkan berbagai acara penting, pemerintah Indonesia malah mencoba menarik sebanyak mungkin wisatawan, termasuk berharap tenaga kerja China segera kembali. Gelaran Singapura Airshow batal. Singapura Airlines dan anak perusahaannya membatalkan 30 penerbangan ke Indonesia. Jeneva Motor Show di Swiss yang semula akan digelar 5-15 Maret dibatalkan. KTT AS-Asean juga ditunda. KTT yang akan dihadiri oleh Presiden Jokowi itu semula akan digelar pada tanggal 14 Maret di Las Vegas AS. Namun karena 60 orang warga AS terpapar virus itu Presiden Trump memutuskan menunda. Padahal Jokowi sudah berencana hadir dan sudah menyiapkan pesawat kepresidenan yang baru. Pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk menghentikan umroh dari sejumlah negara, termasuk Indonesia. Sementara India juga mulai mewaspadai Indonesia. Mereka memindai semua penumpang yang berasal dari Indonesia dan sembilan negara lainnya yang sudah positif terpapar Corona. Kebijakan beberapa negara tersebut menunjukkan betapa mereka sangat serius dan waspada menghadapi kemungkinan dampak virus Corona. Sebaliknya Indonesia malah membuka diri lebar-lebar pintunya, hanya dengan pertimbangan masalah ekonomi. Dengan kebijakan dan langkah-langkah yang diambil pemerintah, tidak perlu heran bila dunia mempertanyakan Indonesia. Laman media Inggris Daily Mail edisi Ahad (2/3) menulis, Indonesia memiliki populasi lebih dari 267 juta orang, tetapi pada Sabtu pagi Indonesia dilaporkan hanya menguji 136 orang untuk COVID-19. Semuanya dengan hasil negatif. Mereka membandingkan dengan negara bagian New South Wales, Australia yang memiliki penduduk hanya 8 juta jiwa. Mereka telah menguji lebih dari 2.200 orang, dan menemukan empat kasus. Negara tetangga, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Australia memiliki populasi lebih kecil daripada Indonesia tetapi telah melakukan tes setidaknya sepuluh kali lebih banyak. Semuanya telah melaporkan sejumlah kasus. Percaya diri dan optimis sangat penting. Tapi jangan sampai tidak waspada, teledor, apalagi ceroboh dan mengecil-ngecilkan persoalan. Bukankah pepatah lama mengajarkan “Lebih baik sedia payung sebelum hujan.” Bersiap dan waspada, jangan sampai terkaget-kaget ketika bencana tiba. Jumlah penduduk Indonesia sangat besar. Keempat terbesar di dunia. Bila sampai virus Corona merebak dan tak tertangani secara baik, bisa menjadi bencana besar. Bukan hanya bagi Indonesia. Tapi juga dunia. End. Penulis wartawan senior.
Telefon dari Cucu Tentang Virus Corona dan Influenza 72-M
By Asyari Usman Jakarta, FNN - Tiba-tiba cucu saya yang berusia 5 tahun menelefon. Anak TK ini, rupanya, rajin mengikuti berita tentang virus Corona. Dia tahu keresahan seluruh dunia gara-gara virus ganas yang belum ada obatnya itu. Si cucu langsung bilang, “Kakek tau enggak, virus Corona sudah menjangkiti 60 negara. Tapi, Alhamdulillah, Indonesia tidak kena ya, Kek.” “Iya, bersyukur sekali kita,” jawab saya. Tapi, si cucu lanjut bertanya, “Kek, seluruh dunia takut sama Corona. Indonesia kok tenang-tenang aja?” “Iya. Karena di Asia Tenggara yang kena Corona itu ‘kan Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, dll.” “Oh, gitu ya Kek. Terus, negara-negara yang Kakek sebut itu letaknya di mana, Kek?” “Yah, di Bumi.” “Bumi itu apa ya, Kek?” Waduh, ternyata cucu yang masih anak TK ini banyak sekali ingin tahunya. Tapi, harus terus saya layani. Supaya literasinya bertambah. Siapa tahu, kalau dia kelak menjadi presiden, dia tak perlu mencari gorong-gorong sebagai sumber inspirasi untuk menipu rakyat. “Kakek, kok enggak dijawab? Bumi itu apaaa?” “Bumi itu planet.” “Oh, jadi Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, dll itu berada di Bumi ya Kek?” “Iya, benar.” “Berarti Indonesia berada di planet lain ya Kek? Bukan di Bumi? Sehingga tidak kena virus Corona. Gitu ‘kan Kek?” “Bukan begitu. Indonesia juga berada di Bumi. Bahkan bertetangga dengan negara-negara yang Kakek sebutkan tadi.” “Lho, plesiden yang lain-lain itu sibuk urus Corona. Kok plesiden kita santai aja, Kek? ‘Kan sama-sama tinggal di Bumi…” “Husss, kamu ini ‘nyindir Pak Jokowi ya?” “Emangnya Om Jokowi itu ‘ngapain aja, Kek? Kok enggak sibuk Corona?” “Pak Jokowi itu banyak kerjanya. Jadwalnya padat. Banyak proyek infrastruktur. Mau pindahkan ibukota. Mikirkan utang juga. Terus, anak-menantu beliau ingin menjadi walikota. Pokoknya, Pak Jokowi itu enggak ada waktu untuk ngurusin Corona.” “Gini aja Kek. Om Jokowi ‘kan bisa suruh wakilnya, Mbah Ma’ruf Amin, ngurusin Corona... Seperti di Amerika itu lho, Kek. Plesiden Tlump nyuruh wakilnya, Om Mike Pence, sebagai ketua satgas Corona.” Wah, repot juga saya melayani cucu anak TK ini. Dia sangka wapres di Indonesia sama dengan wapres di Amerika. Saya katakan ke cucu, “Mbah Ma’ruf itu banyak juga tugasnya. Dia ngurusi Pancasila, Islam Nusantara, radikalisme di tingkat TK, dan lain sebagainya.” “Hemm, repot ya Kek. Kalau gitu, Om Jokowi bisa suruh Oppung Luhut aja yang urus Corona. Oppung ‘kan suka banget China. Apa-apa China. Investasi dari China. Pinjam duit dari China. “Cocok itu Kek. Oppung Luhut aja yang urus Corona. ‘Kan Corona datang dari China juga.” Terpaksa saya potong percakapan dengan cucu. “Yah udah sana. Kamu bilang langsung ke jurubicara milenial di Istana. Banyak kok yang diangkat Pak Jokowi. Biar ada kerjaan mereka. Percuma digaji 50 juta sebulan.” “Jangan marah-marah dong, Kakek. Ntar kena ‘influenza 72-M’.” Hehe. Mungkin maksud si cucu, ‘influencer 72-M’. Bukan ‘inlfuenza 72-M’.”[] 1 Maret 2020 Penulis wartawan senior.
Guru Tersangka Susur Sungai Bukan Begal Motor!
Oleh Mochamad Toha Jakarta, FNN - Tiga anggota Provost dan seorang anggota Polres Sleman berpakaian preman tampak sedang “mengawal” tiga guru yang menjadi tersangka “Susur Sungai”. Ketiga guru ini berpakainan orange tanpa alas kaki dengan kepala plontos, digunduli! Mereka seolah sudah berbuat kriminal seperti begal. Padahal, mereka itu pendidik, bukanlah begal motor! Tidak sepantasnya diperlakukan seperti itu oleh anggota Polres Sleman. Mereka menjadi tersangka hanya karena “kelalaian”, bukan sengaja. Perlakuan aparat Polres Sleman, Jogjakarta, terhadap tiga tersangka kasus “Susur Sungai” yang menggunduli para guru ini membuat PB PGRI bereaksi keras. Ketua PB PGRI Dudung Nurullah Koswara membuat tulisan, “Guru Bukan Begal Motor!” Menurutnya, kelalain dan keteledoran bukan kriminal. Apabila benar guru yang lalai dalam kasus viral Susur Sungai yang menyebabkan korban para siswa SMPN 1 Turi, Sleman, Jogja dibotakin, sungguh tuna adab! “Mengapa saya katakan tuna adab? Memang benar-benar tuna adab!” tegasnya. Si pelaku pembotakan terhadap guru atau yang memberi perintah pasti sosok “setengah manusia”. “Mengapa saya katakan demikian?” katanya. “Entah terbuat dari apa tangan, isi otak dan isi hati seorang pemberi perintah atau pelaku pembotakan terhadap guru-guru yang lalai dan khilaf dalam kasus susur sungai,” lanjut Dudung. Seorang pendidik dan penulis buku, Ade Chairil Anwar mengatakan, “Sebagai manusia, tentu khilaf dan lupa mereka perlu kita maafkan, kita akui ada korban jiwa dalam peristiwa itu, tapi memperlakukan mereka tak ubahnya seperti maling, sungguh tak manusiawi”. Komentar Nzank Kartiwa, seorang guru muda berprestasi dan pernah belajar di Australia utusan dari Disdik Provinsi Jabar mengatakan, “Guru tersebut silakan untuk diadili sesuai pelanggarannya tapi akan terlihat berbudaya dan beretika tatkala guru itu tidak digunduli seperti itu”. Cecep Taufiq Mubarak Yusuf seorang guru milenial menyatakan, sebelum ada vonis bersalah dari pengadilan siapa pun, termasuk penyidik tidak bisa menentukan seseorang bersalah atau tidak. Bersalah dan tidak bersalah adalah otoritas hakim di pengadilan. Baginya pembotakan para guru itu sungguh melanggar etika. Sejumlah komentar yang sangat menyayangkan dugaan tindakan “pembotakan” terhadap guru mulai viral. Oknum jenis apa yang tega membotakin para guru? “Adakah oknum penegak hukum yang tak punya etika memperlakukan seorang guru yang khilaf dan lalai sama persis dengan perilaku kriminal sekelas begal?” tanya Dudung. “Mari seluruh guru Indonesia memberikan dukungan moral pada guru yang diperlakukan bagai begal, pencuri motor dan pemerkosa. Di mana pun dan kapan pun warga negara bahkan guru yang lalai dan melakukan kebodohan tidak harus diperlakukan tak terhormat,” tegasnya. Mereka manusia yang lalai dan tak berniat jahat! Menurutnya, bangsa biadab adalah bangsa yang memuliakan koruptor namun membotaki guru yang lalai karena sebuah kegiatan yang niatnya baik. “Kegiatan pramuka itu kegiatan yang baik, bedakan dengan kelalaian dan keteledoran,” kata Dudung. Juga, bedakan antara begal motor dengan guru yang lalai. Bila benar ada guru yang dibotakin, tanpa alas kaki dengan baju pesakitan layaknya begal sungguh ngeri dan sadis! Begitu ungkap Dudung. Ngeri melihat, sejumlah orang menyaksikan saat petugas menggiring tiga orang yang dibotakin, kaki telanjang dan baju pesakitan. “Benarkah dalam video viral itu ketiganya ada gurunya?” tanya Dudung lagi. Menurut Dudung, sesadis-sadisnya bangsa kafir Quraisy dan peradaban kuno tak ditemukan bukti memperlakukan guru sedemikian tidak adab. “Sungguh Ibu Pertiwi akan menangis dan kebathinan guru akan terkoyak, memberontak bila guru yang khilaf dan lalai disamakan dengan begal motor! Hukum dan pengadilan itu harus ditegakan dengan baik,” ungkap Dudung. Namun di atas hukum dan pengadilan mesti hadir etika, keadilan dan pemandangan elok bagi publik. Apakah tiga orang pendidik dan pembimbing pramuka yang dibotakin, kaki telanjang, baju pesakitan bagi mata publik pantas dan layak? Polres Sleman memublikasikan tiga tersangka yang dinilai lalai saat kejadian tewasnya 10 pelajar SMPN 1 Turi, Sleman Jogjakarta pada kegiatan Pramuka: susur Sungai Sempor pada Jumat (21/2/2020). Tiga tersangka merupakan pembina Pramuka, yakni Isfan Yoppy Andrian (36), Riyanto (58), Danang Dewo Subroto (58). Yoppy merupakan guru Olahraga dan Riyanto adalah guru Seni Budaya di sekolah tersebut. Keduanya adalah pegawai negeri sipil (PNS). Sementara Danang merupakan pembina Pramuka dari luar sekolah. Ia adalah pekerja swasta yang memiliki sertifikat kursus mahir dasar (KMD). Di depan media di Polres Sleman, Selasa (25/2/2020) Yoppy mengakui karena kelalaiannya menyebabkan siswa-siswinya celaka hingga membuat 10 di antaranya meninggal dunia “Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada instansi saya SMPN 1 Turi karena atas kelalaian kami terjadi hal seperti ini. Kami sangat menyesal dan memohon maaf kepada keluarga korban terutama kepada korban yang sudah meninggal,” tambahnya. Yoppy mengatakan sudah menjadi resiko dirinya untuk bertanggung jawab sebagai pembina Pramuka sekaligus guru. “Jadi memang sudah menjadi resiko kami sehingga apapun yang menjadi keputusannya nanti akan kita terima. Kemudian semoga keluarga korban bisa memanfaatkan kesalahan-kesalahan kami,” kata Yoppy. Dalam pengakuannya, Yoppy yang menjadi inisiator dalam kegiatan susur sungai itu berdalih bahwa kondisi sungai saat sebelum kejadian aman. Sehingga, ia yakin ratusan siswanya bisa mengikuti kegiatan itu dengan selamat. “Karena cuaca belum seperti pas kejadian. Jadi, pada saat itu jam 13.15 saya siapkan anak-anak, kemudian 13.30 saya berangkatkan itu cuaca masih belum hujan. Kemudian saya ikuti sampai ke sungai di atasnya di jembatan itu airnya juga tidak deras,” katanya. Saat sampai di garis mula untuk susur sungai, kata dia, air juga tidak deras. Sesampainya di garis mula Yoppy meninggalkan siswa, ia pergi ke bank dengan alasan mentransfer uang. Yoppy yakin meninggalkan anak-anak karena terdapat teman yang mendampingi siswa dan terbiasa mengurus susur Sungai Sempor. “Sehingga saya juga yakin aja enggak akan terjadi apa-apa,” katanya. Yoppy tetap berkukuh agar susur sungai yang menurutnya bagian dari latihan pembentukan karakter tetap terlaksana. Susur sungai, menurutnya, penting untuk mengenalkan anak-anak pada sungai karena anak-anak saat ini dinilai banyak yang tidak lagi bermain di sungai. Sementara tersangka Riyanto berdalih ia tak ikut mendampingi 249 siswa terjun ke sungai karena menunggui barang-barang siswa di sekolah dan melakukan presensi terhadap anak-anak usai susur sungai. Riyanto yang merupakan Ketua Gugus Depan Pramuka di sekolah tersebut mengatakan tak mencegah ratusan siswa untuk melaksanakan susur sungai karena cuaca dinilainya masih memungkinkan. “Kalau nanti terjadi [sesuatu di lapangan] waktu itu berangkat dilepas dari sekolah itu yang saya amati mendungnya itu pengamatan saya itu tipis,” ujarnya. Ternyata apa yang diamati Riyanto itu dalam kenyataannya berbeda, sehingga terjadilah musibah tersebut. Pasca kejadian peristiwa susur sungai, Ketum PBPGRI Prof. Dr. Unifah Risyidi, langsung proaktif terjun ke lapangan didampingi ahli hukum LKBH PGRI Dr. KH. Wahyudi. Prof. Unifah melihat langsung dan memberikan bantuan hukum bagi para guru yang terlibat. Hak guru dalam perlindungan hukum harus dadapatkan sesuai UURI No 14 Tahun 2005 dan sebagai hak warga negara. Melihat saat ini ada “pembotakan” pada guru, dalam twitter-nya Prof. Unifah terlihat marah dan bahkan mengancam turun ke jalan. Bisa dibayangkan, jika Prof. Unifah memerintahkan para guru bersatu turun ke jalan demi membela kehoramatan guru, jelas itu bahaya! Upaya penegakan hukum kepada guru jangan disamakan dengan begal. Guru bukan begal! Kelalaian guru dalam kegiatan pramuka itu bukanlah perilaku begal. Kehormatan guru mesti ditegakkan dengan adil saat penegakan hukum ditegakkan. Melansir Tirto.id, Rabu (26 Februari 2020), Kabid Humas Polda DIJ Kombes Pol Yuliyanto memberikan penjelasan atas protes dari PGRI terkait guru yang jadi tersangka kasus susur sungai di Turi, Sleman, digunduli. “Menyikapi protes yang disampaikan oleh akun PGRI tentang tahanan yang gundul. Propam Polda DIY dari tadi pagi sedang melakukan pemeriksaan di Polres Sleman untuk mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh anggota,” kata Yuliyanto, Rabu (26/2/2020). “Jika nanti terbukti ada pelanggaran maka akan dilakukan tindakan kepada petugas yang menyalahi aturan,” tambah dia. *** Penulis wartawan senior.
Seluruh Dunia Takut Virus Corona, Bisakah Dipercaya Indonesia Masih Steril?
By Asyari Usman Jakarta, FNN - Seluruh dunia mencemaskan penyebaran virus Corona (nama resminya Covid-19). Swiss memberlakukan larangan berkumpul di atas 1,000 orang. Event-event besar dibatalkan. Jepang menutup semua sekolah SD, SMP dan SMA sampai April. Rusia mendeportasi orang-orang yang melanggar wajib karantina. Belarus memberlakukan wajib tes untuk orang-orang yang tiba dari Korea Selatan, Iran dan Italia. Tiga negara ini mencatat jumlah terbanyak kasus virus Corona di luar China. Serawak (Malaysia Timur) melarang masuk orang-orang yang pernah pergi ke Korea Selatan (Korsel). Presiden Duterte membebastugaskan sejumlah pegawai imigrasi karena meloloskan orang China masuk ke Filipina di tengah wabah Corona saat ini. Diduga, para petugas imigrasi itu menerima uang pelicin. Banyak negara mengambil tindakan keras. Mereka sangat khawatir terhadap invasi Covid-19. Arab Saudi melarang masuk jamaah umrah dari Indonesia. Di Abu Dhabi, penguasa setempat menutup total dua hotel mewah yang di dalamnya ada dua warga Italia yang tertular Corona. Berbagai laga sepak bola, rugby dan baseball ditunda di segenap penjuru dunia. Sebagian tetap dilaksanakan tetapi di stadion kosong tanpa penonton. Termasuk sejumlah pertandingan Serie A (liga utama Italia). Sejauh ini, sudah 60 negara yang tertular Covid-19. Tidak ada satu pun benua yang steril dari virus baru ini. Sekarang ini Korea Selatan, Iran dan Itali muncul menjadi basis penyebaran baru. Korea Selatan mencatat 2,931 kasus dengan 18 kematian. Jumlah kasus baru di Korsel cukp cepat. Di Italia, jumlah tertular tercatat 889 orang; 21 meninggal dunia. Sedangan di Iran, jumlah penderita 388 orang (terbesar ketiga di luar China) dengan korban meninggal 34 orang. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menaikkan tingkat kewaspadaan Covid-19 ke level tertinggi. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, semua negara harus agresif bertindak agar penyebaran virus ini bisa diperlambat. Di seluruh dunia, jumlah yang meninggal akibat Covid-19 tercatat 2,924 orang per Sabtu sore (WIB), 29/2/2020. Jumlah penyandang virus ini mencapai 85,222 orang. Bagaimana dengan Indonesia? Para diplomat Barat, termasuk Amerika Serikat, menyatakan kekhawatiran mereka terhadap cara pemerintah Indonesia menangani ancaman Covid-19. Sejauh ini, pemerintah mengatakan tidak ada penderita virus baru itu. Memang ada pengamatan dan tes laboratorium yang dilakukan atas 136 terduga Corona, namun semuanya dinyatakan negatif. Informasi ini terbaca di lembaran laporan grafis yang kelihatannya dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) berdasarkan kesimpulan Laboratorium Rujukan Nasional Penyakit Infeksi per 27 Februari 2020. Lembaran “confidential” (rahasia) ini menyebutkan kasus dalam pengawasan tersebar di 44 rumahsakit di 22 provinsi. Ke-136 terduga itu semuanya negatif Corona. Sedikit mengherankan mengapa dokumen yang berlabel rahasia ini bisa beredar di media sosial. Bisakah dipercaya Indonesia tanpa virus Corona? Inilah yang menjadi perdebatan dan perbincangan hangat. Banyak yang tak percaya. Tapi ada juga yang percaya, khusunya Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan jajarannya. Hanya saja, guru besar epidemiologi di Universitas Harvard, AS, Prof Marc Lipsitch mengatakan secara statistik, Indonesia tak mungkin bebas dari virus Corona. Nah, apakah ada yang disembunyikan oleh para penguasa? Kalau jawabannya iya, tentu akan sangat riskan bagi Presiden Jokowi. Posisi politik presiden yang sering diguyonkan para netizen itu bisa terancam jika ada yang ditutup-tutupi terkait penyebaran Covid-19 di Indonesia. Tapi, Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan di Yogyakarta, Sabtu (29/2/2020) bahwa tidak benar tuduhan pemerintah menutup-nutupi fakta Corona di Indonesia. Mahfud menekankan Indonesia masih bebas Corona. Seharusnyalah rakyat percaya kepada pemerintah. Tetapi, ketika orang di sekeliling kita kalang kabut akibat ketularan Corona, bisakah dipercaya Indonesia masih steril?[] 29 Februari 2020 Penulis wartawan senior.
Allah Isolasi RR China - 2 : Corona Hempaskan Impian Jutaan Manusia
Oleh Mangarahon Dongoran Jakarta, FNN.CO.ID - KEPUTUSAN pemerintah Arab Saudi menghentikan sementara pelayanan visa Ibadah Umroh dan Ziarah dirasakan sangat mendadak. Akibatnya, hari pertama keputusan itu berlaku menyebabkan 2.393 calon jemaah umrah tidak berangkat. Jumlah tersebut berasal dari 75 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang diangkut delapan maskapai penerbangan. Akibatnya, banyak calon jemaah umroh yang sudah berada di Bandara Sukarno-Hatta tidak jadi terbang. Tas coper yang menjadi ciri khas jemaah umroh pun terlihat berjejer di dekat meja chek in, tetapi tidak dilayani. Selain tidak berangkat, di hari pertama keputusan pemerintah kerajaan Arab Saudi itu juga tercatat 1.685 calon jemaah umroh yang tertahan di negara ketiga pada saat transit dan dipulangkan ke tanah air. Pihak PPUI tidak memperkirakan akan ditutupnya pelayanan visa umroh secara mendadak. "Tidak sampai seperti petir .. (di siang bolong). Hanya saja sampai ditutup kaget juga," kata Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji (SAPUHI), Syam Resfiadi melalui pesan WA kepada FNN.CO.ID. Penghentian sementara pelayanan visa ibadah umroh dan ziarah itu tentu mengagetkan semua pihak, termasuk calon jemaah umroh. Banyak kerugian yang diderita pihak-pihak terkait. Syam Resfiadi mengungkapkan kerugian dari sisi penyelenggara bisa mencapai R 1 triliun dalam dua pekan ke depan. Sebab, biro travel umrah setidaknya memberangkatkan 50-60 ribu jemaah per dua minggu. Jadi, kata Syam, jika rata- rata satu jemaah Rp 20 juta dikalikan 50.000, itu kerugian mencapai Rp 1 triliun. Itu kalau penghentian sementara berlangsung dua minggu. Semakin lama penghentian pelayanan visa umroh maka semakin besar potensi kerugian yang dialami PPIU. Penghentian sementara pelayanan visa umroh itu membuat biro travel umroh sibuk untuk membatalkan hotel dan penerbangan. Sebab, jika visa sudah terbit, otomatis sudah ada booking hotel dan penerbangan. Kesibukan membatalkan pesanan hotel dan penerbangan misalnya disampaikan Direktur Utama Tima Wisata Umroh dan Haji, Tinny Prayogi. "Ini dengan adanya stop visa, saya jadi sibuk untuk cancel-cancel hotel, transportasi dan lain-lain yang sudah di book di Saudia," kata Tinny dalam pesan WA, Kamis, 27 Februari 2020. Tidak ada batas waktu penghentian sementara pelayanan visa umroh tersebut. Keputusan pemerintah Arab Saudi itu dibuat guna mengantisipasi penyebaran virus corona di Tanah Suci. Keputusan tersebut berlaku bagi semua negara yang memberangkatkan jemaah umroh. Akan tetapi, menjadi pertanyaan mengapa jemaah Indonesia menjadi korbannya? Bukankah pemerintah Indonesia berulangkali menegaskan bahwa Indonesia aman dari penyebaran virus corona? Kalau aman, mestinya Indonesia tidak ikut merasakan penghentian sementara pelayanan visa tersebut. Mestinya, pemerintah harus membawa bukti jelas untuk meyakinkan pemerintah Arab Saudi bahwa belum ada penularan Covid-19 di Indonesia. Akan tetapi, harap maklum, keterangan pemerintah itu tidak dipercaya oleh masyarakat dunia. Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun mempertanyakannya. Beberapa negara mempertanyakannya, terlebih lagi begitu leluasanya TKA China keluar masuk Indonesia, terutama di awal Covid-19 mewabah, dan di saat negara-negara lain sudah menghentikan perjalanan dari dan ke RR China. Pemerintah bohong? Ada informasi yang menyebutkan, pemerintah Kerajaan Arab Saudi menghentikan pelayanan visa umroh ke Indonesia karena sebelumnya ada jemaah umroh asal Indonesia yang terpapar virus corona saat melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Menurut informasi yang diperoleh, deteksi itu dilakukan pihak kesehatan Arab Saudi dan jemaah sudah pulang ke Indonesia dalam keadaan belum sembuh total. Jika informasi ini benar, dan pemerintah tetap mengatakan Indonesia masih bebas dari Covid-19, maka pantaslah banyak negara yang mempertanyakan kebenaran pernyataan itu. Pemerintah Indonesia seakan-akan menutupinya demi membela kepentingan China di Indonesia. Apakah penjelasan pemerintah itu benar atau bohong? Apakah pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan tetap pada pendirianya seperti itu? Terlebih lagi berita terakhir menyebutkan turis Jepang yang sedang berada di Bali terkena corona. Akan tetapi, pihak kementerian kesehatan memerintahkan agar turis itu tinggal di hotel saja alias isolasi. Kita hanya berdoa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan virus corona dari keluarga dan rakyat Indonesia. Sebab, corona telah menyebatkan serangan ke berbagai sudut, terutama serangan terhadap perekonomian. Corona juga telah menghempaskan impian dan cita-cita jutaan orang. Ya, jutaan orang, karena berapa banyak manusia yang tidak bisa lagi bebas melakukan perjalanan ke berbagai negara, terutama ke China, ke Arab Saudi untuk umroh. (Habis). Penulis, Wartawan Senior
Allah Isolasi RR China Dengan Corona - 1
Oleh Mangarahon Dongoran "Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, Jadilah! Maka jadilah ia. (Qur'an Surat Yasin ayat 82). Jakarta, FNN.co.id - AWALNYA Virus Corona ditutup-tupi oleh pemerintah komunis RR China atau Tiongkok. Bahkan, orang yang sempat mengungkapkannya ke masyarakat dunia "diisolasi" pemerintah negara tirai bambu itu. Akan tetapi, namanya virus, ya susah dibendung untuk berjangkit ke mana saja. Virus Corona akhirnya menyebar ke beberapa negara. Berdasarkan data terakhir, jumlah korbannya sudah mencapai 83.265 kasus dan 2.858 orang meninggal dunia. Covad-19 telah menginveksi 50 negara. Di negara panda itu sendiri, pemerintahnya tidak mampu mengatasinya dalam seketika. Wuhan yang menjadi awal serangan Corona pun akhirnya diisolasi sendiri oleh pemerintah China. Pembangunan rumah sakit kilat ( hanya delapan hari selesai), tak mampu membendung virus yang diduga berasal dari kelelawar itu. Kita bisa menyaksikan di media resmi, Wuhan sudah menjadi kota mati. Beberapa kota lainnya juga menyusul Wuhan. Tidak hanya pemerintah Tiongkok yang mengisolasi Wuhan dan kota-kota lainnya. Hampir seluruh negara di dunia yang memiliki hubungan strategis pun melarang warganya mengunjungi China dan tidak menerima kunjungan atau turis dari China. Bahkan, Israel yang merupakan sekutu dekat Beijing pun menutup pintu bagi kedatangan warga China dan tidak membolehkan warganya berkunjung ke China. Negara lain memperlakukan hal yang sama. Jika ada warganya yang baru pulang dari China, harus diisolasi terlebih dahulu. Pemerintah Indonesia juga memberlakukan hal yang sama, seperti isolasi di Pulau Natuna selama 14 hari. Mahasiswa yang menuntut ilmu di China dipulangkan. Penerbangan ke dan dari China dihentikan. Bahkan, impor dari negara tersebut pun dilarang sejumlah negara, terutama berupa makanan dan minuman, termasuk buah-buahan. China dikucilkan Kini China diisolasi oleh dunia. Negara komunis itu dikucilkan, tanpa harus perang dagang, tuduhan membuat senjata pemusnah massal, dan tuduhan pelanggaran macam-macam. Pemerintah Indonesia yang awalnya terlihat tenang atau pura-pura tenang dalam menghadapinya, toh akhirnya goyah. Banyak tudingan yang menyebutkan Tenaga Kerja Asing asal China masih bisa masuk ke Indonesia. Pemerintah terutama Si Luhut B. Panjaitan selalu menjawab tidak masalah. Jawaban hampir sama juga disampaikan Presiden Joko Widodo, yang terang-terangan membela kepentingan China di Indonesia. Adanya pekerja China yang mati di sebuah apartemen di Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang diberitakan tertular viris Corona dibantah pemerintah. Pun juga karyawan perusahaan asal China yang berkantor di gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI), kawasan Semanggi, Jakarta Pusat yang diimbau memakai masker redup setelah Menteri Kesehatan, dr. Terawan mengunjunginya tanpa menggunakan masker. Akan tetapi, apa yang dilakukan dan dijelaskan pemerintah itu tetap tidak mampu membendung efek COVIS-19 itu. Meski awalnya menolak, pada akhirnya pemerintah juga mengakui bahayanya virus Corona itu. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pun mengeluarkan surat yang melarang penggunaan TKA asal China. Kementerian Perhubungan juga melarang seluruh penerbangan maskapai Indonesia ke China. Begitu mudahnya Allah mengisolasi China dengan Corona. Isolasi tanpa perang dagang, isolasi tanpa tuduhan mengembangkan senjata nuklir, dan tuduhan-tuduhan lainnya yang biasanya dilakukan Amerika Serikat dan Barat untuk menekan lawan-lawannya atau negara yang tidak mau tunduk pada kepentingannya. Apakah pemerintah tetap bertahan mengatakan Indonesia masih bebas dari virus Corona? Kalau masih bebas, mengapa Arab Saudi menghentikan pelayanan visa umroh sejak 27 Februari 2020. Bahkan, ada calon jemaah yang sudah terbang, harus kembali. Banyak jemaah yang sudah siap berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, tapi gagal berangkat. (Bersambung)** Penulis wartawan senior.
POPULER
