OPINI
Buzzer Menggonggong, Kakak Pembina Berlalu
Oleh : Hersubeno Arief Jakarta, FNN - Eksistensi buzzer pemerintah tengah digugat. Inilah untuk pertamakalinya keberadaan para penggonggong dipersoalkan secara serius oleh publik dan media. Termasuk sejumlah media yang selama ini dikenal sebagai pendukung pemerintah. Selama ini para penggonggong hidup bebas merdeka. Mereka bebas menebar kabar bohong, fitnah, dan membully oposisi dan kelompok-kelompok yang kritis terhadap pemerintah. Ada yang bersembunyi di ruang gelap digital, menggunakan akun palsu. Namun banyak pula yang tampil secara terbuka. Jangan pernah coba-coba mempersoalkan dan bersikap kritis terhadap pemerintah, apalagi Presiden Jokowi. Tak ada ampun, mereka akan menggonggong, menyalak, mengejar dan membully Anda sampai habis. Mereka tak pernah bisa dijamah. Tidak tersentuh hukum. Percuma saja melaporkan mereka. Dijamin kasusnya tidak akan berlanjut. Dengan posisinya sebagai pendukung rezim penguasa, mereka masuk dalam kelompok manusia istimewa. The Untouchable. Saat ini situasinya mulai sedikit berubah. Majalah Tempo mulai mempersoalkan keberadaan mereka yang dinilai bisa membahayakan demokrasi. Majalah ini juga secara tegas menuding mereka adalah pendukung Jokowi. Tugas mereka menyebarkan kabar bohong mempengaruhi opini publik dan sikap publik. Tujuan jangka pendeknya mengamankan kebijakan pemerintah. Laman tirto.id malah melangkah lebih jauh. Dengan memanfaatkan momentum keterlibatan unjukrasa pelajar STM, mereka menguak hubungan antara para buzzer dan aparat kepolisian. Para buzzer ini mencoba mengamplifikasi operasi pembusukan terhadap anak-anak STM sebagai unjukrasa bayaran. Namun melalui penelusuran reporter tirto.id, mereka mendapatkan fakta berbeda. Diduga sejumlah nomor yang terdapat dalam tangkapan layar (screenshoot) yang disebut-sebut sebagai group percakapan WhatsApp (WAG) anak STM, milik oknum polisi. Sudah tentu dugaan itu dibantah oleh Mabes Polri. Polisi malah mengaku sudah menangkap sejumlah orang yang disebut sebagai admin WAG tersebut. Mengetahui operasi manipulatifnya terbongkar, beberapa orang buzzer segera menghapus cuitannya. Namun jejak digital mereka sudah telanjur terekam. Bukan hanya kali ini tirto.id membongkar perilaku lancung para buzzer pendukung pemerintah. Pada aksi #GejayanMemanggil yang mendorong akasi mahasiswa besar-besaran di Indonesia, tirto.id malah menunjukkan sikap tegas. tirto.id menampilkan editorial “Kami Bersama #GejayanMemanggil.” Sikap itu mereka ambil sebagai reaksi dari aksi para buzzer membusukkan aksi #GejayanMemanggil . Para buzzer menyebut aksi ini ditungganggi oleh kelompok Islam radikal dan pengusung khilafah. Tekanan publik dan media terhadap para penggonggong ini kian keras. Dalam pekan ini beredar hasil penelitian perilaku buzzer hasil riset dua orang peneliti dari Universitas Oxford, Inggris. Judulnya : The Global Disinformation Order: 2019 Global Information of Organized Social Media Manipulation. Ditulis oleh Samantha Bradshaw dan Philip N Howard. Hasil penelitian di 70 negara termasuk Indonesia itu, menemukan bukti pemerintah menggunakan buzzer untuk menekan kelompok oposisi dan memecah belah rakyat. Sudah Berlangsung Lama Kecurigaan bahwa para buzzer punya hubungan langsung dengan pusat kekuasaan, sesungguhnya sudah berlangsung lama. Keberadaan mereka yang tak tersentuh hukum, menunjukkan mereka sengaja dipelihara dan dilindungi. Rocky Gerung secara tidak langsung menyebut istana adalah pusat penyebaran hoax. Melalui akun @rockygerung dia menyebut pusat hoax nasional ada di Monas. Presiden Jokowi diketahui setidaknya pernah dua kali mengundang sejumlah orang yang disebut sebagai pegiat medsos ke istana. Pada 22 Juni 2017 dan kemudian sebulan kemudian pada tanggal 24 Agustus 2017. Pertemuan pada bulan Agustus berlangsung tertutup. Saat itu mereka hanya disebut sebagai pegiat medsos. Namun dilihat dari nama-nama yang hadir, mayoritas adalah pendukung Jokowi. Konfirmasi adanya hubungan istana dengan para buzzer ini pertamakali dibocorkan oleh situs seword.com yang dikenal sebagai pembela garis keras Jokowi. Melalui akun fanpage Facebook (2/5/2019) Seword membocorkan pertemuan puluhan orang buzzer dengan seseorang yang disebut sebagai “Kakak Pembina.” Seorang figur pengarah gerak para buzzer pendukung Jokowi. Seword menampilkan sejumlah orang yang tengah duduk disertai keterangan foto. Nama-nama yang disebut adalah: Yusuf Muhammad, Denny Siregar, Katakita, Abu Janda, Aldi El Kaezzar, Pepih Nugraha, Info Seputar Presiden, Redaksi Indonesia, Eko Kuntadhi, Komik Kita, Komik Pinggiran, Habib Think, Salman Faris, dan Sewordcom. "Tim ini memang tak terlihat. Selain Kakak Pembina dan Presiden, tak ada yang benar-benar tahu komposisi tim ini. Seperti halnya Avengers, setiap orang saling menjaga, menahan diri untuk tidak mengambil gambar. Tapi saya pikir momen ini sayang untuk tidak dibagikan dan diceritakan," demikian tulis Seword Siapa “Kakak Pembina” ini? Masih menjadi spekulasi media dan medsos. Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah dirinya adalah “Kakak Pembina.” Moeldoko mengakui para buzzer ini adalah pendukung Jokowi. Namun keberadaan mereka saat ini mulai dirasakan mengganggu dan merugikan Jokowi. "Ya kita melihat dari emosi yang terbangun, emosi yang terbangun dari kondisi yang tercipta itu merugikan. Jadi ya yang perlu dibangun emosi positif lah," kata Moeldoko di Jakarta, Jumat (4/9). Bagi Jokowi, keberadaan buzzer ini seperti buah simalakama. Mereka sangat dibutuhkan, terutama menjelang dan selama pilpres, termasuk menjaga berbagai kebijakannya dari para pengeritik. Disisi lain keberadaan buzzer mulai sangat mengganggu, termasuk bagi kalangan pendukung Jokowi sendiri. Perilaku mereka tak terkendali. Seperti anjing penjaga, mereka akan menggonggong, menyalak, mengejar, dan meneror siapapun yang dianggap mengganggu tuannya. Gonggongan dan salakan mereka yang sangat keras, bukan hanya mengganggu orang lain, tapi juga sudah mulai mengganggu tuan mereka sendiri. Ada baiknya mumpung RUU KUHP ditunda pengesahannya, pemerintah dan DPR belajar dari Dewan Kota Saddle River. Dewan kota di wilayah Bergen, Negara Bagian New Jersey, AS itu baru saja meloloskan sebuah peraturan. Seorang pemilik akan dihukum bila gonggongan anjingnya menganggu tetangga. Hukumannya bisa didenda atau dihukum penjara. Melalui peraturan tersebut seekor anjing peliharaan dilarang menggonggong lebih dari 20 menit antara pukul 07.00 pagi hingga 22.00 malam. Atau lebih dari 15 menit antara pukul 22.00 malam hingga 07.00 pagi. Dalam KUHP yang baru akan sangat menarik dimasukkan pasal semacam itu. Seorang buzzer yang menggonggong secara berlebihan, tanpa mengenal waktu dan sangat mengganggu, maka si Kakak Pembina bisa didenda atau dihukum penjara. Dengan UU semacam itu diharapkan ada aturan dan tanggung jawab atas perilaku buzzer. Jangan sampai terjadi : BUZZER MENGGONGGONG, KAKAK PEMBINA BERLALU. End
TNI 74 Tahun: Rakyat Paham Kalian Masih Menunggu
Oleh Asyari Usman (Wartawan Senior) Jakarta, FNN - Salam hormat, TNI. Kami ingat hari jadi kalian, 5 Oktober. Tapi, terus terang, kami tak tahu hari jadi mereka. Dan, alhamdulillah sekali kami tak tahu hari jadi mereka itu. Tidak tertarik juga, soalnya. Dan, bukan sekadar tak tertarik. Rakyat malah mendoakan agar mereka segera diazab Allah SWT atas kesadisan, kebrutalan, kekejaman, dan kezaliman yang mereka lakukan terhadap rakyat. Terhadap orang-orang lemah dan para ulama garis lurus. Lihat saja kalau seorang pendemo terkepung dan tertangkap oleh mereka. Habis mereka keroyok. Ramai-ramai mereka pukuli. Mereka tendang dengan sepatu laras. Mereka gebuki dengan pentungan sampai bocor. Sungguh biadab. Tapi, anehnya, penguasa negeri ini sangat suka pada mereka. Senang melihat mereka beringas terhadap rakyat. Suka melihat mereka main tembak mati. Bahkan, penguasa memberikan insentif kepada mereka. Alokasi anggaran untuk mereka sangat besar. Tidak seperti TNI yang harus urut dada soal besaran anggaran tahunan. Penguasa memang memberikan status “anak emas” kepada mereka. Tumben, untuk tahun depan (2020), kalian dapat anggaran 131.2 triliun. Memang jumlah ini terbesar di antara semua kementerian atau lembaga negara. Tapi ini ‘kan harus dibagi empat. Untuk Kemenhan, untuk TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU. Padahal, ketiga angkatan harus membeli begitu banyak alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang harganya mahal-mahal. Sudahlah. Tidak apa-apa. Anggaran kalian boleh kecil. Tapi, dukungan dan simpati rakyat sangat besar. Rasa cinta rakyat sangat besar kepada TNI. Ini yang tidak ada pada mereka. Spontanitas kalian memberikan perlindungan kepada orang yang dikejar-kejar oleh mereka, membuat rakyat bahagia meskipun banyak yang berdarah-darah. Sebaliknya, rakyat malah sudah sangat marah kepada mereka. Ada yang “benci stadium 4” pada mereka. Itu semua karena ulah mereka sebdiri yang sangat menjijikkan. Sangat memuakkan. Sangat brutal. Kalian di lingkungan TNI tahu persis betapa aroganya mereka. Betapa angkuhnya mereka. Tiap hari kalian saksikan langsung di jalanan. Kalian semua malah tampak ingin menampar mereka. Rakyat tahu dan melihat bahwa kalian pun sudah mendidih. Syukurlah, kalian masih bisa tenang. Menahan diri. Kalau kalian mau, kalian bisa patahkan leher mereka. Tapi, kalian tidak seperti mereka. Kaliana tidak angkuh seperti mereka. Kalian tidak mudah hilang akal seperti mereka. Kalian, TNI, punya martabat. Kalian memiliki akal sehat. Kalian paham kapan harus bertindak untuk menjinakkan kesadisan mereka kepada rakyat. Kalian tahu kapan itu harus dilakukan. Rakyat pun paham. Rakyat mengerti. TNI masih menunggu saat yang tepat. Dirgahayu TNI. Selalu bersama rakyat! Hidup-mati bersama rakyat! 5 Oktober 2019
Rekam Jejak Pimpinan Legislatif, Diduga Terlibat Korupsi-2
Oleh Mochamad Toha (Wartawan Senior) Jakarta, FNN - Sementara itu, mengutip CNNIndonesia.com, Jumat (23/03/2018 19:17 WIB), kuasa hukum Setya Novanto, Maqdir Ismail, menantang KPK untuk membuktikan keterlibatan Puan dan Pramono dalam kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu. Menurutnya, KPK memiliki penyidik dan penuntut umum untuk mencari bukti-bukti lainnya atas kesaksian Sernov. “Sekarang tugas KPK yang buktikan (keterlibatan Puan Maharani dan Pramono Anung), kan mereka ada penyidik dan penuntut umum,” katanya. Maqdir menyebut, kliennya sudah menyerahkan daftar nama para pihak yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi e-KTP kepada penyidik KPK maupun majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Bagaimana dengan Muhaimin Iskandar? Nama Ketum DPP PKB yang akrab dipanggil Imin ini muncul dalam persidangan kasus “kardus durian” yang diduga melibatkan Imin saat dia menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Seperti dilansir Tempo.co, Senin (6 Februari 2012 13:18 WIB), Kuasa Direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati, mengatakan fee sebesar Rp 1,5 miliar yang disetornya rencananya akan diberikan untuk Menakertrans Muhaimin Iskandar. “Katanya sih untuk Pak Menteri. Tapi apakah sampai untuk Menteri, saya enggak tahu,” kata Dharna saat bersaksi untuk terdakwa kasus suap Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID), Dadong Irbarelawan, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, (6/2/2012). Menurut Dharna, pada 24 Agustus 2011, ia dihubungi oleh Sekretaris Jenderal Direktorat Pengembangan dan Pembinaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (P2MKT) I Nyoman Suisnaya. Nyoman, yang sedang sibuk rapat, memintanya untuk berkomunikasi dengan Dadong selaku Kepala Bagian Evaluasi Program P2MKT soal commitment fee DPPID. Setelah itu, Dharna pun menyambangi Dadong di kantor Kemenakertrans Kalibata, Jakarta Selatan. Saat itulah Dadong mengatakan kepadanya soal rencana pinjaman untuk keperluan Lebaran Muhaimin. Dharna mengaku sempat bingung saat itu karena semula mengira uang Rp 1,5 miliar statusnya adalah commitment fee, bukan pinjaman untuk Menteri. Ia pun kemudian menghubungi Dhani Nawawi, bekas Staf Khusus Presiden Abdurrahman Wahid, yang ia tahu kenal dekat dengan Muhaimin. Ia meminta Dhani untuk menanyakan langsung penjelasan Dadong ke Muhaimin. Dharna diciduk petugas KPK pada 25 Agustus 2011 setelah mengantarkan duit Rp 1,5 miliar yang dibungkus kardus durian. Pada hari yang sama, KPK juga menangkap tangan Nyoman dan Dadong beserta kardus durian di kantor Kemenakertrans. Duit itu adalah bentuk ucapan terima kasih PT Alam Jaya karena terpilih sebagai kontraktor DPPID di 4 kabupaten Papua, yakni Keerom, Teluk Wondama, Manokwari, dan Mimika. senilai Rp 73 miliar. Seperti halnya Imin, nama Azis Syamsudin sempat muncul dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta terkait korupsi lainnya. Selain namanya disebut dalam kasus simulator SIM, Azis juga sempat diperiksa KPK terkait suap Dana Perimbangan. Seperti dilansir Kompas.com, Selasa (28/08/2018, 22:45 WIB), Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsuddin dari Golkar dipanggil KPK untuk dimintai keterangan dalam penyidikan kasus suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan TA 2018. Usai diperiksa KPK, Aziz menuturkan, ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Amin Santono. Aziz keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 20.24 WIB. Kepada wartawan, ia menerangkan bahwa APBN-P 2018 tidak pernah diusulkan Pemerintah. Oleh sebab itu, kata Aziz, Banggar tak tahu menahu soal dana perimbangan keuangan daerah, terlebih korupsi di dalamnya. “APBN-P 2018 tidak pernah diusulkan Pemerintah, sehingga tidak pernah dibahas di badan anggaran,” ungkap Azis usai diperiksa KPK. Saat ditanya apakah ada pembagian fee atas pembahasan APBN-P 2018, Aziz enggan memberikan penjelasan. “Silakan tanya kepada penyidik ya,” kata mantan Ketua Banggar DPR ini. Selain Aziz, untuk kasus yang sama, KPK menjadwalkan pemeriksaan anggota DPR Komisi XI dari fraksi PAN I Gusti Agung Rai Wirajaya. Bagaimana dengan Rachmat Gobel? KPK memastikan, tidak tertutup kemungkinan untuk menyeret mantan Menteri Perdagangan ini dalam kasus suap rekomendasi penambahan kuota distribusi gula impor milik Bulog ke Sumatera Barat. Kasus kuota distribusi gula impor itumenyeret mantan Ketua DPD RI Irman Gusman yang saat itu masih sebagai tersangka. Menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, pihaknya sedang mempelajari peran Rachmat Gobel. Menurut Saut, penyidik KPK tidak perlu dituntun dalam menelusuri pihak-pihak lain untuk dimintai keterangannya. Meski demikian, untuk saat ini, sambung Saut, pihaknya belum mengagendakan pemeriksaan Rachmat Gobel sebagai saksi tersangka Irman Gusman. Jika penyidik merasa perlu meminta keterangan Rachmat Gobel, KPK akan melakukan pemanggilan. Sebelumnya, saat diperiksa KPK untuk kedua kalinya, Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Djarot Kusumayakti menyatakan, Bulog hanya mengikuti perintah Mendag yang saat itu dijabat Rachmat Gobel. Perintah itu untuk mendistribusikan stok gula yang ada ke semua wilayah yang mengalami harga ekstrem. “Sesuai perintah dari Mendag, stok gula yang ada agar didistribusikan ke semua wilayah yang mengalami harga ekstrem,” ujarnya. “Sehingga saya ingin simpulkan, satu, tak ada kuota. Dua, kita akan kirim ke semua wilayah yang ada kenaikan ektremnya. Salah satunya Padang,” ungkap Djarot usai diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Memi, istri Dirut CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Susanto di gedung KPK, Rabu (12/10/2016). Jika penyidik merasa perlu meminta keterangan Rachmat Gobel, KPK akan melakukan pemanggilan. “Masih dipelajari sejauh mana perannya. (Pemanggilan sebagai saksi), kita belum sampai ke situ,” lanjut Saut. Menurut Saut, “Tapi penyidik biasanya paham untuk pendalaman pihak mana yang dimintai keterangannya,” tuturnya saat dihubungi wartawan, seperdi dilansir berbagai media, Jumat malam (14/10/2016). Secara terpisah, Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati menilai, kasus Irman bisa menjadi pintu masuk untuk menguak dugaan adanya permainan dalam kuota impor di Kementerian Perdagangan (Kemendag). “Dimungkinkan pengembangan ke arah sana nanti,” ujar Yuyuk. Jika dibutuhkan, penyidik KPK bakal meminta data-data yang dibutuhkan dari Kemendag. “Kalau data-data itu dibutuhkan, penyidik bisa diminta. Penyidik punya beberapa sumber data juga untuk memperkuat pengusutan kasus,” lanjut Yuyuk. Sandera Politik Meski Ketua MPR dan Pimpinan DPR tersebut hanya sebatas dimintai keterangan sebagai saksi – bahkan nama Puan Maharani hanya disebut tanpa dimintai keterangan – pengalaman KPK selama ini, mereka berpeluang menjadi tersangka juga akhirnya. Diseretnya Setya Novanto adalah salah satu contoh bagaimana KPK yang sebelumnya hanya dijadikan saksi atas tersangka dan terdakwa lainnya, akhirnya KPK menetapkan Setnov juga sebagai tersangka/terdakwa hingga divonis bersalah di Pengadilan Tipikor Jakarta. Contoh teranyar adalah mantan Menpora Imam Nahrawi. Tanda-tanda Imam bakal menjadi tersangka seusai Sesmenpora Gatot Dewa Broto diperiksa dalam penyelidikan KPK, Jum’at (26/7/2019). Saat itu Gatot mengaku diperiksa KPK terkait pengelolaan anggaran di Kemenpora. “KPK ingin tahu tentang pola pengelolaan anggaran dan program sepanjang tahun 2014 sampai dengan 2018. Kenapa harus saya? Karena saya sebagai Sesmenpora,” kata Gatot. Alhasil, ungkap KPK, Imam menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp 26,5 miliar sepanjang pada 2014 hingga 2018. Isyarat penetapan tersangka kepada Imam sudah mulai tercium sejak KPK tiba-tiba menahan asisten pribadinya, Miftahul Ulum, Rabu (11/9/2019). Saat itu, penetapan tersangka pada Ulum belum diumumkan oleh KPK. Baru sepekan setelah menahan Ulum, KPK pun akhirnya mengumumkan Ulum dan Imam sebagai tersangka. Semula Imam hanya dijadikan sebagai saksi atas tersangka/terdakwa lainnya. Akankah nasib serupa juga bakal menimpa Ketua MPR dan Pimpinan DPR yang belum lama dilantik? Yang jelas, mereka kini telah menjadi “sandera politik” untuk mencapai tujuan yang kita semua tidak tahu ending-nya bagaimana nanti. Meski di luaran masih terjadi kontroversi terkait Revisi UU KPK, nasib mereka masih tetap di tangan KPK dan Presiden yang bakal dilantik, 20 Oktober 2019. (Selesai) ***
Rekam Jejak Pimpinan Legislatif, Diduga Terlibat Korupsi-1
Oleh Mochamad Toha (Wartawan Senior) Jakarta, FNN - Demokrasi reformasi telah melahirkan pucuk pemimpin negara seperti Joko Widodo dari PDIP dengan para pembela militannya, Luhut Binsar Panjaitan, Wiranto, Hendropriyono, para jenderal Orde Baru dari Golkar dan derivasinya. “Termasuk, para relawannya seperti Pemuda Pancasila dan FKPPI yang menjadi kekuatan sipil Orba,” tulis Advokat Subagyo. Juga pucuk pimpinan seperti Bambang Soesatyo dari Golkar dan La Nyalla Matalitti dari PP yang pindah-pidah partai. “Serta Puan Maharani dari PDIP. Jadi, boleh dikata ini adalah rezim persekutuan Reformasi dan Orba. Tapi warna Orba lebih dominan. Andai Widji Thukul dan Marsinah kembali hidup, mereka akan memimpin kaum tua tak berdaya seperti saya untuk melawan!” Ungkapan Advokat Senior dari Surabaya itu setidaknya bisa dianggap “mewakili” uneg-uneg rakyat kecil yang merasa tak puas dengan drama kolosal pemilihan pimpinan DPR, DPD, dan MPR. Apalagi, rekam jejak mereka sulit dihapus dalam ingatan. Terlebih lagi, beberapa media mainstream yang pernah menulis beritanya ternyata masih bisa di-searching, meski ada pula yang hilang dari tayangan berita. Para pimpinan legislatif yang baru dilantik periode 2019-2024 itu berpotensi menjadi Tersangka Korupsi. DPR RI Periode 2019-2024 Dipimpin Para Tersangka Koruptor. Puan Maharani: Kasus E-KTP; Muhaimin Iskandar: Kasus Uang di Kardus Durian; Azis Syamsuddin: Kasus Suap Dana Perimbangan Daerah; Rachmat Gobel: Kasus Korupsi Irman Gusman. Demikian meme yang beredar di grup medsos maupun WA belakangan ini. Bahkan, Ketua MPR Bambang Soesatyo yang dalam periode sebelumnya menjabat Ketua DPR pun tidak luput dari sorotan, meski sudah dibantahnya berkali-kali. Bagaimana dengan La Nyalla Mahmud Mattalitti yang terpilih menjadi Ketua DPD RI 2019-2024? La Nyalla dari daerah pemilihan Jawa Timur itu terpilih lewat voting. Sebanyak 134 dari 136 anggota DPD hadir memilih mantan Ketua KADIN Jatim ini. Ia mengalahkan pelawak Oni Suwarman, anggota DPD Dapil Jawa Barat. Bagi Oni, menjadi senator di Senayan kali ini adalah untuk kedua kalinya. Perolehan suaranya yang terbesar di seluruh Indonesia. Pada pemilihan anggota DPD RI 2014-2019, Oni meraup sebanyak 2.167.485 suara. Dalam pileg kali ini suaranya melonjak tajam dengan kenaikan 100 persen, yakni 4.132.681 suara. La Nyalla hanya memperoleh 2.267.058 suara. Memang raihan suara di dapil, bukanlah syarat untuk menjadi pimpinan DPD. Untuk sampai di posisi itu harus memiliki kapabilitas, kemampuan lobi, dan jaringan yang baik. Mungkin di sinilah “kelebihan” La Nyalla dibandingkan Oni. Rekam Digital Rekam digital news dari Ketua MPR Bambang Soesetyo dan Pimpinan DPR terkait dugaan terlibat korupsi memang sulit dihilangkan. Ketua DPR Puan Maharani, dan tiga Wakil Ketua DPR (Muhaimin Iskandar, Azis Syamsuddin, Rachmat Gobel). Tempo.co, Senin (15 Januari 2018 09:59 WIB) menulis Rekam Jejak Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kasus-Kasus Korupsi yang dilantik sebagai Ketua DPR RI, Senin (15/1/2018), memiliki beberapa catatan tentang pemberantasan korupsi. Berikut adalah rekam jejak Bambang Soesatyo: Korupsi Simulator KemudiBeberapa kali diperiksa KPK untuk kasus korupsi simulator ujian surat izin mengemudi di Korps Lalu Lintas Polri pada 2013. Ia membantah terlibat. Menekan SaksiBersama sejumlah anggota DPR lain disebut menekan koleganya, Miryam S. Haryani, agar tidak berterus terang dalam pemeriksaan kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik. Bambang membantah. Pansus KPKSalah satu penggagas Panitia Angket KPK pada Mei 2017. Ia mengatakan hanya melaksanakan tugas partai. Saksi E-KTPPada 20 Desember 2017, KPK memanggilnya sebagai saksi kasus korupsi e-KTP untuk tersangka Anang Sudihardja. Bambang absen. Revisi UU KPKMendukung revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dinilai banyak pihak memangkas beberapa kewenangan lembaga itu. “Menunjuk Bambang yang juga duduk sebagai anggota pansus angket sangat bertolak belakang dengan keinginan Golkar untuk keluar dari pansus hak angket,” kata aktivis ICW, Donal Fariz, dalam siaran pers yang diterima hukumonline, Senin (15/1/2018). Berikut tiga catatan ICW terkait Bambang Soesatyo:• Bambang Soesatyo pernah disebut oleh Miryam S. Haryani bahwa telah menekannya agar tidak mengakui pembagian uang dalam kasus e-KTP.• Kesaksian itu kemudian dicabut oleh Miryam dan menjadi cikal bakal penggunaan Hak Angket DPR untuk KPK.• Bambang Soesatyo juga beberapa kali diperiksa KPK dalam kasus korupsi simulator ujian surat izin mengemudi di Korps Lalu Lintas Polri pada 2013.Bambang yang punya kekayaan senilai Rp 62 miliar itu diduga terlibat kasus simulator SIM seperti diungkap Ketua Panitia Lelang Pengadaan Alat Uji Kemudi SIM di Korlantas Polri AKBP Teddy Kurniawan. Melansir Kompas.com, Selasa (28/05/2013, 20:46 WIB), dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Teddy juga menyampaikan ada empat kardus berisi uang yang diantarkannya kepada angora DPR, khususnya kelompok Banggar DPR. Teddy menyebut nama Anggota Komisi III DPR selain Nazaruddin yang juga menerima dana tersebut, yakni Bambang Soesatyo (Golkar), Aziz Syamsuddin (Golkar), Desmond J. Mahesa (Gerindra), dan Herman Heri (PDIP). Sebelumnya, Teddy dalam persidangan juga menuding Bambang hadir dalam pertemuan di sebuah restoran Jepang, di kawasan Senayan, Jakarta. Menurutnya, semua yang dituduhkan tidak memiliki dasar hukum dan ia siap memberikan penjelasan. “Itu kan bukan hal baru dan semua sudah saya bantah di hadapan penyidik saat menjadi saksi di KPK beberapa waktu yang lalu,” kata Bambang, Selasa (28/5/2013) sore. Ia mengaku tak hadir dan meminta KPK memutar CCTV di tempat pertemuan dalam sidang berikutnya. Ketua dan Wakil Ketua DPR?Seperti halnya Ketua MPR Bambang Soesetyo, Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR (Muhaimin Iskandar, Azis Syamsuddin, dan Rachmat Gobel) memiliki rekam digital terkait tindak pidana korupsi selama menjabat. Puan Maharani yang memiliki harta kekayaan Rp 363,79 miliar Berdasarkan pengumuman LHKPN pada situs https://elhkpn.kpk.go.id itu melaporkan harta kekayaannya pada 30 Maret 2019, disebut-sebut terciprat uang haram kasus e-KTP. Dalam sidang kasus e-KTP, Setya Novanto menyebut, ada uang hasil korupsi yang mengalir kepada dua politisi PDIP, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung. Menurutnya, keduanya masing-masing mendapatkan 500.000 dollar Amerika Serikat. “Bu Puan Maharani, Ketua Fraksi PDIP, dan Pramono Anung adalah 500.000 dollar AS. Itu keterangan Made Oka,” kata Setya Novanto kepada majelis hakim saat diperiksa sebagai terdakwa, seperti dikutip Kompas.com, Jum’at (23/03/2018, 14:40 WIB). Menurut Novanto, suatu ketika pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Made Oka Masagung datang ke kediamannya. Oka menyampaikan, ia sudah menyerahkan uang kepada anggota DPR.“Saya tanya, 'Wah untuk siapa?'. Disebutlah tidak mengurangi rasa hormat, saya minta maaf, ada Andi untuk Puan Maharani 500.000 dan Pramono 500.000,” kata Novanto. Disebutkan, nama Pramono dan Puan diketahui tidak termasuk dalam daftar penerima aliran dana korupsi e-KTP yang disusun jaksa KPK dalam dakwaan. Keduanya juga belum pernah diperiksa sebagai saksi oleh KPK.Pramono sendiri membantah tudingan itu. Saat proyek e-KTP bergulir, ia memang menjabat Wakil Ketua DPR. Namun, jabatannya itu tidak berkaitan dengan Komisi II yang membahas proyek e-KTP. (Bersambung)***
Kerak Demokrasi Bernama Buzzer
Oleh Dimas Huda (Wartawan Senior) Jakarta, FNN - Berita demonstrasi mahasiswa dan anak-anak STM sudah redup. Namun di media sosial orang masih meributkan tentang kotornya tingkah buzzer pemerintah. Gonggongan mereka sudah dianggap merusak demokrasi. Ulah kaum bayaran yang membela habis-habisan kebijakan Jokowi itu membuat sang presiden menjadi anti-kritik. Mereka menyebarkan kabar tentang ambulans berlogo pemerintah DKI Jakarta yang berisi batu saat unjuk rasa pelajar Sekolah Menengah Atas. Mereka juga mengolok-olok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang mereka perangi sejak pemilihan Gubernur DKI 2017. Belakangan, polisi menyatakan kabar batu dalam ambulans itu itu tidak benar. Para buzzer juga menyebarkan agitasi bahwa KPK dikuasai kelompok agama garis keras yang mereka sebut Taliban. Mereka menyebut Novel Baswedan, penyidik yang dikenal gigih mengusut pelbagai kasus korupsi jumbo, sebagai antek khilafah. Ketika timbul dukungan kepada KPK, mereka menyerang para pendukung itu dengan memberi mereka label pendukung khilafah. Para buzzer ini menggiring opini terpilihnya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK sebagai sosok yang akan membersihkan KPK dari Taliban. Buzzer telah menjadi kerak dalam demokrasi. Tempo menyebut para buzzer ini adalah produk gagal dari era kebebasan berpendapat. Memanfaatkan kemampuan menulis dan fanatisme pembacanya, mereka mengemas kabar bohong sedemikian rupa sehingga terlihat benar. Para buzzer itu sebagian adalah eks wartawan. Buzzer, Influencer atau Rain Maker Makna buzzer harusnya baik-baik saja. Hanya saja, sejak para penggonggong itu berulah, kelewatan membela junjungannya, buzzer berubah menjadi berkonotasi negatif. “Ih amit-amit, ada buzzer,” ujar seseorang dengan melengoskan wajahnya. Buzzer berasal dari Bahasa Unggris yang mempunyai arti lonceng, bel atau alarm. Bisa juga dibilang kentongan. Ya, alat tradisional tempo dulu yang sering digunakan untuk mengumpulkan warga pada saat ada pengumuman atau berita penting. Buzzer, influencer atau rain maker maknanya tak jauh beda. Influncer adalah orang yang mampu mempengaruhi follower, sehingga memberikan efek buzz di media sosial. Seorang buzzer bisa diartikan orang yang mempromosikan, mengiklankan dan mengkampanyekan orang, produk, dan jasa. Itu makna netralnya. Positif. Pada Pilpres kemarin masing-masing pasangan capres cawapres terindikasi “memelihara” buzzer. Walau tak sedikit juga buzzer relawan yang tidak terkait dengan jaringan buzzer bayaran. Ada yang menjadi buzzer karena sekadar ingin menunjukkan pilihannya saja. Mereka ini tak dibayar oleh siapa pun. Pilpres sudah selesai. Pemenangnya sudah jelas. Joko Widodo dan Prabowo Subianto sudah cipika-cipiki. Makan sate bersama. Prabowo juga sudah sowan ke rumah Megawati Soekarnoputri. Mereka makan nasi goreng bersama. Siapa jagoan siapa pencundang tak lagi dipersoalkan. Tapi jangan salah. Pekerjaan buzzer tak lantas habis. Mereka masih berisik. Lalu, siapa yang membiayai mereka? Indikasinya cukup terang benderang. Istana di balik mereka. Kakak Pembina Pengendali itu mereka sebut sebagai Kakak Pembina. Ada yang menyebut sang kakak itu adalah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Simpul mereka ada di mana-mana, termasuk di kepolisian. Pada saat demo mahasiswa melanda negeri ini, mereka saling berkoordinasi. Beberapa kali mereka saling “kopi darat”. Tentu saja Moeldoko membantah perihal itu. Ia tertawa saat wartawan menyebut dirinya sebagai Kakak Pembina Buzzer, "Yang mana lagi, saya belum pernah baca itu." Hanya saja, dia mengakui buzzer-buzzer tersebut dulunya adalah relawan dan pendukung fanatik. Hanya saja, menurutnya, buzzer itu tidak dalam satu komando. Tidak dalam satu kendali. “Masing-masing punya inisiatif, para buzzer tidak ingin idolanya diserang, disakiti, akhirnya bereaksi," katanya, Kamis (3/10). Moeldoko boleh saja bilang begitu. Sah-sah saja. Itu tidak salah. Buzzer yang punya akses ke Istana memang tidak banyak. Pada 24 Agustus 2017, Presiden Joko Widodo mengundang mereka dengan label pegiat medsos. Mereka dijamu makan siang oleh Presiden. Kala itu, pertemuan digelar tak lama usai kepolisian menangkap kelompok Saracen. Polisi menggambarkan Saracen sebagai kelompok yang berbahaya karena kerap menyebarkan konten hoaks di media sosial. Belakangan, Saracen tidak terbukti ada. Ada yang menduga ini kelompok bikinan saja. Nah, sebagian dari buzzer yang diundang Istana itu kini masih aktif menjadi pemukul kentongan. Mereka menggerakkan buzzer pada lapis bawah. Sebagai gambaran, “industri buzzer” politik memiliki tiga aktor utama, Mereka memiliki peran masing-masing. Aktor pertama adalah pengguna. Kedua, perantara antara user dan buzzer. Posisi ini biasanya digawangi agensi. Di tingkatan paling bawah adalah buzzer. Lazimnya buzzer bekerja secara individu bisa pula berkelompok di bawah kepemimpinan koordinator. Ketika sudah menjadi buzzer, mereka akan berada dalam satu grup obrolan. Di sini, peran masing-masing diatur. Segala materi dibagikan. Suplai bahan dari pemerintah. Setelah itu buzz … bahan-bahan yang sudah diolah itu diposting ke medsos. Para penggonggong punya hubungan kuat dengan penguasa dan aparat negara. Mereka bisa dengan mudah mendapatkan profil pihak yang dianggap sebagai lawan, seperti kartu tanda penduduk, nomor telepon, bahkan jenis telepon seluler yang digunakan. Dukungan pemerintah kepada buzzer pun terlihat dengan pemberangusan akun-akun yang punya sikap berbeda, yang dituding menyebarkan kabar bohong. Kolaborasi para buzzer dengan aparat negara ini pada akhirnya memperkuat kartel kekuasaan yang memberangus kebebasan berpendapat dan berbicara. Akun Palsu Pengerahan buzzer oleh pemerintah Indonesia itu sempat diulas dua ilmuwan Oxford, Samantha Bradshaw dan Philip N Howard. Laporan itu bertajuk The Global Disinformation Order, 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation. Keduanya membeberkan bahwa pemerintah menggunakan buzzer untuk menyebarkan propaganda pro pemerintah dan menyebarkan informasi untuk memecah-belah publik. Pemerintah dan partai-partai politik juga memanfaatkan pihak swasta atau kontraktor serta politikus untuk menyebarkan propaganda serta pesan-pesannya di media sosial. Alat yang digunakan adalah akun-akun palsu yang dioperasikan oleh orang-orang dan oleh bot. Berdasarkan isinya, konten-konten yang disebarkan oleh pemerintah dan partai politik di Indonesia terdiri dari dua jenis: informasi yang menyesatkan media atau publik dan yang kedua, memperkuat pesan dengan terus-menerus membanjiri media sosial dengan tagar. Para buzzer, menurut penelitian itu, dikontrak oleh pemerintah atau partai politik tidak secara permanen. Mereka lazimnya dibayar di kisaran harga Rp1 juta sampai Rp50 juta. Para buzzer ini bergerak di tiga media sosial utama, Facebook, Twitter, Instagram, serta di aplikasi pesan WhatsApp. Sementara itu, Peneliti Center for Innovation Policy and Governance (CIPG), Rinaldi Camil, menyebut pendapatan buzzer politik di media-media sosial bisa setara upah minimum regional (UMR). “Buzzer di wilayah DKI Jakarta dapat menerima upah hingga Rp3,9 juta per bulan dengan jam kerja delapan hingga sepuluh jam sehari,” ujarnya seperti dikutip Antara, Maret lalu. Seorang koordinator buzzer, dapat mengantongi Rp6 juta per bulan. Buzzer yang direkrut pemerintah tentu saja dibayar dengan menggunakan APBN atau sumber-sumber lain yang tidak jelas. Hanya saja, untuk membuktikan itu bukan pekerjaan mudah. Pastinya, daya rusak para buzzer ini sungguh dahsyat. End
Selamat Datang di Negeri Para Buzzer
Oleh Hersubeno Arief Jakarta, FNN - Oxford Internet Institute baru saja mempublikasikan sebuah penelitian yang sangat menarik. Karya dua orang peneliti Samantha Bradshaw dan Philip N Howard dari Universitas Oxford, Inggris Judulnya : The Global Disinformation Order: 2019 Global Information of Organized Social Media Manipulation. Publikasi setebal 26 halaman itu berisi hasil penelitian manipulasi media sosial secara terorganisir di seluruh dunia. Sebagian besar digunakan untuk kepentingan domestik, menekan dan mendiskreditkan kelompok oposisi. Namun sejumlah negara termasuk Cina, Rusia, Iran, India, Pakistan, Arab Saudi, dan Venezuela menggunakannya untuk mempengaruhi opini di negara lain. Pada tahun 2019 ada 70 negara, termasuk Indonesia yang melakukannya. Jumlah tersebut meningkat tinggi dibandingkan tahun 2018 terjadi di 48 negara. Pada tahun 2017 hanya terjadi di 28 negara. Aktornya terdiri dari lembaga-lembaga resmi pemerintah, partai politik, elit partai, dan kontraktor swasta. Twitter dan facebook merupakan platform yang paling banyak digunakan untuk propaganda dan manipulasi komputasi, begitu dua orang peneliti Oxford ini menyebutnya. Dibeberapa negara seperti Brazil, India dan Nigeria platform WhatsApp mulai banyak digunakan. Diperkirakan beberapa tahun ke depan WA akan menjadi platform medsos yang penting. WA banyak digunakan untuk kepentingan komunikasi politik. China semula hanya memanfaatkan platform domestik seperti Weibo, WeChat, dan QQ. Bersamaan dengan munculnya gerakan protes di Hongkong (2019), secara agresif mulai menggunakan Facebook, Twitter, dan YouTube. Pemerintah China menggunakan platform global itu untuk menggambarkan pelaku protes Hongkong sebagai kelompok radikal dan tidak mendapat dukungan rakyat (Lee Myers dan Mozur 2019). Pelaku propaganda dan manipulasi komputasi ini adalah pasukan dunia maya (cyber troop) yang kita kenal sebagai buzzer. Mereka adalah orang atau organisasi/ kelompok bayaran. Jumlah bayaran alias anggaran untuk cyber troops bervariasi. Namun secara bisnis sangat menjanjikan. Biayanya bisa mencapai jutaan dolar seperti pada kasus perusahaan Cambridge Analytica yang membobol puluhan juta akun facebook saat Pilpres AS 2016. (Bradshaw dan Howard 2017a) mendefinisikan cyber troops sebagai aktor pemerintah atau partai politik yang bertugas memanipulasi opini publik secara online. Mereka ada yang menggunakan akun nyata (human) robot (bots), akun bajakan, dan cyborg. Perpaduan akun otomatisasi dengan kurasi manusia. Tugas mereka selain melakukan propaganda, memperkuat pidato kebencian, manipulasi, pengambilan data secara ilegal, memecah belah lawan politik, dan penargetan mikro untuk menggertak dan melecehkan para pembangkang politik dan jurnalis online. Pasukan dunia maya secara aktif membuat konten seperti meme, video, situs berita palsu atau media yang dimanipulasi untuk menyesatkan pengguna. Terkadang, konten yang dibuat oleh pasukan cyber ditargetkan pada komunitas atau segmen pengguna tertentu. Dengan menggunakan sumber data online dan offline tentang pengguna, dan membayar untuk iklan di platform media sosial populer, beberapa pasukan cyber menargetkan komunitas tertentu dengan disinformasi atau media yang dimanipulasi. Bradshaw dan Howard membandingkan perilaku, pengeluaran, alat, dan sumber daya pasukan yang digunakan, membagi kapasitas pasukan cyber di 70 negara dalam 4 kelompok. Minimal cyber troop teams. Kapasitas pasukan maya yang rendah melibatkan tim kecil yang mungkin aktif selama pemilihan atau referendum tetapi menghentikan kegiatan sampai yang berikutnya. (2) Low cyber troop capacity. Tim berkapasitas rendah cenderung bereksperimen dengan hanya beberapa strategi, seperti menggunakan bot untuk memperkuat disinformasi. Tim-tim ini beroperasi di dalam negeri, tanpa operasi di luar negeri. Indonesia termasuk dalam kelompok ini, (3) Medium cyber troop capacity. Melibatkan tim yang memiliki bentuk dan strategi yang jauh lebih konsisten, melibatkan anggota staf penuh waktu yang dipekerjakan sepanjang tahun untuk mengendalikan ruang informasi. Tim berkapasitas menengah ini sering berkoordinasi dengan berbagai jenis aktor, dan bereksperimen dengan berbagai alat dan strategi untuk manipulasi media sosial. Beberapa tim berkapasitas sedang melakukan operasi pengaruh di luar negeri. (4) High cyber troop capacity. Melibatkan sejumlah besar staf, dan pengeluaran anggaran besar untuk operasi psikologis atau perang informasi. Mungkin juga ada dana yang signifikan dihabiskan untuk penelitian dan pengembangan, serta bukti banyak teknik yang digunakan. Tim-tim ini tidak hanya beroperasi selama pemilihan tetapi melibatkan staf penuh waktu yang didedikasikan untuk membentuk ruang informasi. Tim pasukan cyber berkapasitas tinggi fokus pada operasi asing dan domestik. Tim berkapasitas tinggi meliputi: Cina, Mesir, Iran, Israel, Myanmar, Rusia, Arab Saudi, Suriah, Uni Emirat Arab, Venezuela, Vietnam, dan Amerika Serikat. Dimulai pada Pilkada DKI 2012 Di Indonesia penggunaan pasukan dunia maya ini jejaknya mulai terendus pada Pilkada DKI 2012 saat Jokowi dan Ahok menjadi kandidat. Inilah awal munculnya buzzer secara terorganisir di Indonesia.Mereka membentuk Jokowi Ahok Social Media Volunteer (Jasmev) dipimpin oleh Kartika Djoemadi. Figur ini kemudian diangkat menjadi komisaris di PT Danareksa. Pasukan cyber ini juga terlibat aktif mendukung Jokowi pada Pilpres 2014, dan Pilkada DKI 2017. Laman berita Inggris The Guardian edisi 23 Juli 2018 pernah menurunkan berita seputar pekerjaan para buzzer Ahok berjudul : I felt disgusted': inside Indonesia's fake Twitter account factories. Laporan investigasi wartawati Kate Lamb itu menurunkan pengakuan seorang buzzer yang hanya disebut dengan nama Alex. Dia mengaku mengoperasikan akun-akun palsu. Kebanyakan menggunakan avatar wanita cantik yang dicomot dari internet. Alex diberi tahu bahwa tugasnya adalah berperang dengan menggunakan berbagai cara, termasuk hoax, dan adu domba. "Ketika Anda berperang, Anda menggunakan apa pun yang tersedia untuk menyerang lawan," kata Alex. ”Tetapi kadang-kadang saya merasa jijik dengan diri saya sendiri." Setiap anggota Buzzer ujar Alex, diwajibkan memiliki 5 akun facebook, 5 akun twitter, dan 1 akun Instagram. Jumlah buzzer ini semakin membesar pada Pilpres 2019. Tugas mereka seperti belakangan banyak disoroti adalah menyebar disinformasi, adu domba, memecah belah publik, menghajar dan mengintimidasi lawan Jokowi. Pada Pilpres 2019 mereka sukses menyebarkan isu bahwa Prabowo-Sandi didukung oleh kelompok Islam radikal. Bila terpilih Prabowo akan mendirikan khilafah dan menegakkan syariat Islam. Isu itu kembali mereka hembuskan untuk menggembosi aksi mahasiswa 2019. Namun gagal. Tempo dalam edisi 28 September menyoroti dengan keras keberadaan para buzzer pemerintah yang disebut sebagai para pendengung. Dengan judul : SAATNYA MENERTIBKAN BUZZER, Tempo mengingatkan Jokowi harus mengendalikan pendengungnya, yang makin lama makin ngawur. Berpotensi merusak demokrasi. “Tingkah buzzer pendukung Presiden Joko Widodo makin lama makin membahayakan demokrasi di negeri ini. Berbagai kabar bohong mereka sebarkan dan gaungkan di media sosial untuk mempengaruhi opini dan sikap publik. Para pendengung menjadi bagian dari kepentingan politik jangka pendek: mengamankan kebijakan pemerintah,” tulis Tempo. Kasus terbaru yang banyak disoroti oleh media adalah ulah buzzer pemerintah yang menuding mobil ambulans milik Pemprov DKI dan PMI menjadi penyuplai batu dan bensin bagi para pengunjukrasa. Pemerintah termasuk polisi terkesan sangat melindungi mereka. Beberapa orang diantaranya berkali-kali dilaporkan ke polisi. Baik atas dasar pencemaran nama baik, fitnah, maupun kabar bohong. Namun semuanya tidak diproses. Kasus terbaru adalah Denny Siregar buzzer top pemerintah yang diadukan karena unggahannya soal mobil ambulans penyuplai batu. Namun laporan pengaduan itu ditolak polisi. Kepala Staf Presiden Moeldoko mengaku sudah pernah bertemu sejumlah figur buzzer yang berpengaruh, dan setuju untuk ditertibkan. Namun dia berkelit sulit mengendalikannya. Mereka tidak dalam satu komando. Tidak dalam satu kendali. Alasan yang tidak masuk akal. Jelas ada hubungan yang saling membutuhkan antara para buzzer dan penguasa. Hubungan yang saling menguntungkan. Para buzzer mendapat keuntungan finansial, dan perlindungan. Pemerintah mendapat keuntungan politik. Para buzzer siap menggonggong, menyalak, mengejar, dan menghajar siapapun yang dianggap merugikan penguasa. Benar seperti dikutip dalam kesimpulan penelitian Bradshow dan Howard. Penggunaan teknologi informasi yang salah, menjadi tantangan dan keprihatinan tersendiri bagi masa depan demokrasi. Indonesia saat ini memasuki masa-masa yang sangat berbahaya. Dalam era post truth, masyarakat terbelah dalam dua kelompok besar. Tidak ada satupun yang dipercaya, termasuk pemerintah. Indonesia saat ini menjadi sorga para buzzer, khususnya pendukung penguasa. Sampai kapan pemerintah akan terus memelihara dan melindungi para buzzer. Membiarkan mereka merusak demokrasi? End
Keterlaluan: Membantu Orang Terjepit Dihukum Penjara
Oleh Asyari Usman (Wartawan Senior) Jakarta, FNN - Ada kabar yang sangat memprihatinkan. Luput dari pemberitaan besar karena rangkaian unjuk rasa belum lama ini. Peristiwa itu terjadi pada 19 September 2019. Tak sesuai dengan akal sehat. Orang yang menolong orang lain yang sedang terjepit, dihukum penjara. Itulah yang dialami oleh 29 karyawan Sarinah, Jakarta, yang dinyatakan bersalah hanya karena membolehkan para pendemo masuk ke gedung Sarinah ketika berlangsung aksi 21-22 Mei 2019. Pengadilan di Jakarta menyatakan mereka bersalah membantu orang-orang yang melakukan perlawanan terhadap aparat negara. Para pengunjuk rasa masuk ke gedung itu sekadar untuk membasuh muka mereka. Mungkin juga sekadar melepas dahaga. Tapi, bagi penguasa, sikap alami yang ditunjukkan oleh para karyawan Sarinah itu dipelintir menjadi perbuatan pidana. Mereka didakwa membantu para pendemo melawan aparat. Sikap spontan memberikan bantuan itu dihukum penjara 4 bulan 3 hari. Bahkan, hampir saja dihukum 8 bulan. Logika penguasa adalah bahwa dengan masuk ke Sarinah dan mendapatkan air, maka para pendemo kembali segar untuk turun ke jalan. Luar biasa sekali. Entah dari mana pemikiran seperti ini diadopsi oleh para penegak hukum. Jelas sekali logika penguasa dan citarasa keadilan penegak hukum mengalami “gangguan serius”. Para pengunjuk rasa jelas bukan teroris. Mereka turun ke jalan karena merasa ketidakadilan merajalela di negeri ini. Mereka bukanlah ancaman bagi aparat keamanan. Para pendemo yang dibantu oleh 29 karyawan Sarinah itu bukanlah orang yang sedang melancarkan gerakan untuk menghancukan negara dan pemerintah. Mereka bukan pelaku makar. Seterusnya, para karyawan Sarinah itu bukanlah orang-orang yang telah lebih dulu mempersiapkan diri untuk membantu para pengunjuk rasa agar mereka bisa lebih anarkis lagi. Mereka hanya bereaksi spontan. Para karyawan itu hanya membaca fakta yang polos. Bahwa pada saat itu sedang terjadi perseteruan antara aparat negara yang kuat dengan peralatan lengkap versus pendemo tangan kosong. Hanya memberikan air yang mereka lakukan. Sama seperti para petugas yang memberikan pertolongan kepada siapa pun juga tanpa melihat latarbelakang politik mereka. Hanya berupa bantuan kemanusiaan. Ternyata, kehancuran akal sehat para penguasa memang sudah lebur total. Tak bisa dikenali lagi. Tidak ada lagi pertanda akal sehat itu ada. Sabarlah kalian wahai para karyawan Sarinah. Kalian dipaksa menjadi terpidana karena perbuatan mulia Anda. Kalian pasti sudah selalu dengar bahwa akan ada suatu zaman yang semua serba terbalik. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Orang yang amanah tak diberi kepercayaan. Sebaliknya, para penipu diberi mandat.[] 04 Oktober 2019
Wiranto Pancing Maluku Merdeka!
Oleh Mochamad Toha (Warrtawan Senior) Jakarta, FNN - Pernyataan Menko Polhukam Wiranto agar para pengungsi korban bencana gempa di Ambon dan sekitarnya, kembali ke rumah supaya tidak menjadi beban Pemerintah, telah melukai hati masyarakat Maluku. Mereka minta dihapus dari NKRI. Menurut mereka, kalau gempa Maluku dianggap membebani keuangan negara, Maluku minta dihapus dari NKRI. Demikian pernyataan sikap Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku (KKBMM), Selasa (1/10/2019). “Para Pejabat Negara sudah tidak menganggap kami yang di Maluku sebagai bagian dari NKRI, maka adalah lebih baik apabila Bapak menghapus pulau-pulau Maluku dari Peta Indonesia,” tegas pernyataan tersebut yang beredar di media. “Kalau perlu keluarkan kami Maluku dari NKRI agar Negara tidak perlu mengeluarkan Anggaran sebagai cermin beban Negara terhadap orang-orang Maluku,” tulis pernyataan yang diteken Dr. (Cand.) Djamaludin Koedoeboen, SH., MH (Ketua) dan Ir. Semmy Miltov Luhukay, MM (Sekjen) KKBMM) itu. Berikut selengkapnya… Pernyataan Sikap Menyikapi pernyataan Bpk. Wiranto, Selaku Menko Polhukam RI, yang pada pokoknya menyatakan agar para pengungsi korban bencana gempa di Ambon dan sekitarnya, kembali ke rumah agar tidak menjadi beban Pemerintah, maka kami, Badan Pengurus Pusat — Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku (KKBMM) menyampaikan Pernyataan Sikap: 1. Bahwa pernyataan Menko Polhukam RI tersebut tidak mencerminkan sebagai Pejabat Negara dan seorang Pembantu Presiden, 2. Bahwa hal ini bukan hanya soal gempa, tetapi dalam banyak hal, Negara kerap tidak Hadir bersentuhan dengan kami yang di Maluku, kami sudah sering dikecewakan, sebagai contoh paling nyata ketika terjadi kerusuhan 20 thn silam, Bpk Wiranto selaku Panglima ABRI telah gagal mengemban tugas, paling tidak mencegah warga negara berseteru, 3. Bahwa sebaliknya ketika seperti sekarang ini rnasih terjadi rentetan gempa maka ada hikmah tersendiri dimana orang-orang beda agama yang dulu pernah berkonflik, sekarang saling sambut, saling tolong, penuh haru, kasih, dan sayang, yang semestinya tidak Bpk cederai dan lecehkan, 4. Bahwa pernyataan Bpk ini tidak hanya menghina kami, yang dikesankan merepotkan Negara, karena kami yang sedang tertimpa masalah telah menjadi biang masalah, 5. Bahwa para Pejabat Negara sudah tidak menganggap kami yang di Maluku sebagai bagian dari NKRI, maka adalah lebih baik apabila Bpk menghapus pulau-pulau Maluku dari Peta Indonesia, kalau perlu keluarkan kami Maluku dari NKRI agar Negara tidak perlu mengeluarkan Anggaran sebagai cermin beban Negara terhadap orang-orang Maluku. Demikian Pernyataan Sikap ini kami sampaikan guna mendapat respon dari pihak Pemerintah cq Kemenko Polhukam Rl. Jakarta, 1 Okt. 2019 Hormat kami, Badan Pengurus Pusat KKBMM Dr. (Cand.) Djamaludin Koedoeboen, SH., MH (Ketua) Ir. Semmy Miltov Luhukay, MM (Sekjen) Pernyataan Wiranto tersebut jelas bisa memancing Maluku Merdeka. Ini tampak dari surat pernyataan yang dibuat Badan Pengurus Pusat KKBMM itu. Ancaman ini jangan dianggap main-main, tapi serius! Jangan sampai Maluku lepas dari NKRI. Jika lepas, Wiranto bisa disebut sebagai penyebabnya. Mestinya Wiranto mengambil hikmah dan pelajaran dari lepasnya Timor Timur dulu. Karena, saat itu Wiranto menjadi Panglima ABRI yang dituding telah melakukan pelanggaran HAM. Berbagai peristiwa kerusuhan di Timtim itulah yang merupakan tanggung jawab Wiranto itu akhirnya mendorong PBB melakukan Jajak Pendapat (Referemdum) atas Timtim. Presiden BJ Habibie terkena imbasnya. Padahal, Wiranto juga berperan. Kali ini Wiranto membuat sebagian masyarakat Maluku marah. Padahal, yang terjadi bukan kerusuhan seperti di Timtim (kini Timor Leste). Pangkal masalahnya adalah Wiranto minta pengungsi gempa Ambol kembali ke rumah agar tak menjadi beban pemerintah. Wiranto menyampaikan kondisi terkini di Ambon, Maluku pascagempa magnitudo 6,5 pada Senin (30/9/2019). Menurut Wiranto, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang memilih bertahan di pengungsian meski gempa sudah tidak terjadi kembali. Banyaknya pengungsi ini disebut Wiranto akibat dampak dari penyebaran informasi yang menakut-nakuti warga akan gempa susulan dan ancaman tsunami. “Pengungsi ini ditakuti adanya informasi adanya gempa susulan yang lebih besar, ditakuti adanya tsunami akibat gempa, padahal tidak ada badan resmi manapun yang mengumumkan itu,” kata Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Senin (30/9/2019). Oleh karena itu, dia berharap masyarakat untuk kembali ke rumah masing-masing karena situasi sudah aman dan pemerintah harus menanggung kehidupan mereka di pengungsian. “Diharapkan masyarakat bisa kembali ke tempat tinggal masing-masing untuk mengurangi besaran pengungsi, pengungsi terlalu besar ini sudah menjadi beban pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ucapnya. Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Maluku merilis korban jiwa akibat gempa bermagnitudo 6,5 yang terjadi di Ambon pada Kamis (26/9/2019) mencapai 20 orang. Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Agus Wibowo dalam keterangan tertulisnya menyebutkan korban tewas tersebar di Kota Ambon sebanyak 8 orang, Kabupaten Maluku Tengah 10 orang dan Kabupaten Seram Bagian Barat 2 orang. Sedangkan, jumlah korban yang terluka, menurut data BPBD Provinsi Maluku, totalnya mencapai 152 orang yang tersebar di Kabupaten Maluku Tengah 108 orang, Kabupaten Seram Bagian Barat 13 orang dan Kota Ambon 31 orang. Gempa juga membuat 25 ribu warga mengungsi dan menyebabkan kerusakan 534 rumah, 12 rumah ibadah, delapan kantor pemerintahan, enam sarana pendidikan, satu fasilitas kesehatan, satu pasar dan satu jembatan. Wiranto sendiri membantah memiliki niat untuk menyakiti perasaan korban bencana gempa di Pulau Ambon, Maluku. Hal itu untuk mengklarifikasi pernyataannya bahwa banyaknya pengungsi gempa di Maluku telah menjadi beban bagi pemerintah pusat dan daerah. “Tidak ada alasan dan tidak mungkin saya sengaja melukai hati masyarakat Maluku yang sedang terkena musibah," ujar Wiranto dalam keterangan tertulis, seperti dilansir CNN Indonesia, Rabu (2/10/2019). Wiranto justru mengundang pejabat terkait yang menangani bencana alam, salah satunya Kepala BNPB Doni Monardo. Ia meminta Doni agar segera melakukan langkah-langkah cepat guna meringankan beban penderitaan masyarakat terdampak bencana gempa itu. Terkait hal itu, Wiranto menyampaikan pemerintah merasa perlu memberi penjelasan kepada masyarakat tentang keadaan yang sebenarnya dan mengimbau mereka agar kembali ke rumah masing-masing. Imbauan tersebut, kata Wiranto, disampaikan karena salah satu masalah yang dihadapi terkait pendidikan anak-anak hingga risiko penyakit. “Itu yang sebenarnya menjadi hasil rapat koordinasi yang dihadiri Kepala BNPB, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, dan Kabin di kantor Kemenkopolhukam,” ujar Wiranto. Wiranto menganggap ada pihak yang memutarbalikkan penjelasannya kepada masyarakat. Ia menilai hal itu untuk menyerang dirinya. *
Perebutan Kursi Pimpinan DPR-MPR yang "Menjijikkan"
Kalian berpesta pora di gedung parlemen. Bagi-bagi kursi pimpinan. Ketawa-ketiwi menyambut kenyamanan hidup kalian. Menyambut peluang-peluang korupsi yang bakal bertebaran di sekitar kalian. Korupsi yang tidak akan bisa lagi ditangkap tangan oleh KPK setelah kalian lumpuhkan lembaga antikorupsi itu dengan dukungan Presiden Jokowi. By Asyari Usman Jakarta, FNN - Memang kalian pantas disebut bejat. Setelah dilantik menjadi anggota DPR dan DPD, yang kalian tunjukkan di depan rakyat adalah perebutan kursi pimpinan DPR dan MPR. Kalian semua betul-betul poli-Tikus yang sebenarnya. Belum lagi teratasi ancaman terhadap nyawa para perantau non-Papua yang terlantar di Wamena dan di tempat-tempat pengungsian. Belum lagi kering tangis para keluarga korban kesadisan di Wamena. Belum lagi jelas apakah warga perantau di Papua bisa selamat kalau mereka harus bertahan karena tak punya pilihan lain. Belum lagi dibebaskan semua anak-anak yang ditahan dalam aksi unjuk rasa di Jakarta. Belum lagi hilang duka keluarga mahasiswa yang tewas di Kendari, Sulawesi Tenggara. Tapi, apa yang kalian kerjakan wahai para anggota DPR-DPD? Kalian hanya kasak-kusuk memperebutkan kursi ketua DPR dan ketua MPR. Setelah kursi ketua DPR diberikan kepada orang yang paling kuat posisi politknya di Indonesia ini, sekarang kalian bercokol untuk kursi ketua MPR. Orang Golkar merasa berhak Orang Gerindra merasa pantas. Orang DPD merasa wajar. Berhak, pantas, wajar menduduki kursi ketua MPR. Kalian saling sikut. Lobi sana, lobi sini. Sedikit pun kalian tak ingat korban pembacokan sadis di Wamena. Dan para korban pembakaran hidup-hidup di kota yang horor dan teror itu. Anak kecil dikapak kepalanya oleh penyerang ‘ethnic cleansing’ di Papua. Kalian berpesta pora di gedung parlemen. Bagi-bagi kursi pimpinan. Ketawa-ketiwi menyambut kenyamanan hidup kalian. Menyambut peluang-peluang korupsi yang bakal bertebaran di sekitar kalian. Korupsi yang tidak akan bisa lagi ditangkap tangan oleh KPK setelah kalian lumpuhkan lembaga antikorupsi itu dengan dukungan Presiden Jokowi. Sangat memalukan. Memuakkan. Menjijikkan. Tak pantas kalian dijuluki “anggota dewan yang terhormat”. Tak pantas kalian disebut senator rakyat. Karena kalian tidak punya kehormatan sama sekali. Ternyata! Bagaimana mungkin rakyat menyebut kalian “tehormat” kalau begini cara kalian duduk di DPR-DPD atas nama rakyat. Kalian bergembira-ria di gedung parlemen. Senang dilantik. Senang membayangkan segala macam fasilitas dan keistimewaan yang bakal kalian sandang sebagai anggota DPR-DPD. Sungguh luar biasa kalian yang tak punya hati. Foto-foto kalian yang tersenyum lebar, sudah dilihat oleh seluruh rakyat. Sudah viral foto-foto selfie kalian itu. Tapi, tahukah kalian kalau senyum-tawa dan foto-foto itu sama seperti air garam yang kalian siramkan ke luka fisik dan luka psikis korban kesadisan di Wamena? Kalian sungguh menjijikkan Penulis adalah Wartawan Senior
Mengapa Orang Papua Marah Kepada Pendatang?
Catatan ini ingin dibaca oleh Bapak Ir. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia 2019-2024 Oleh Natalius Pigai Jakarta, FNN - Tulisan ini saya tulis berdasarkan realitas yang dihadapi rakyat Papua. Saya telah melihat langsung, memantau, mendengar dan mencatat. Dimana seluruh isinya cek langsung ke rakyat Papua. Juga cerita-cerita dengan tidak kurang dari delapan Bupati dan mantan Bupati, serta pejabat masih aktif di pemerinhan Papua. Saya menulis ini adalah kontribusi saya sebagai penyelidik professional. Saya juga pernah menangani tidak kurang dari lima belas ribu kasus Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Tulisan ini sebagai kontribusi saya untuk kebaikan dan perbaikan bersama (bonum commune). Lima puluh delapan tahun hidup dalam nestapa. Ratusan ribu orang Papua telah dibantai. Tragisnya, pembantaian tersebut, hanya didasari atas kebencian dan rasisme terhadap bangsa Papua, yang berkulit hitam dan rambut keriting. Kata-kata yang mengandung kekerasan verbal dengan sebutan monyet, kera, gorila, bahkan kete, telah lama diterima orang Papua. Pelakunya tidak hanya rakyat sipil biasa, tetapi justru dilakukan oleh aparat negara baik di Papua maupun di luar Papua. Makin lama pendatang bersikap, berperilaku dan berbuat rasis, dan dibalas dengan sikap segregatif rakyat Papua sebagai ungkapan sakit hati. Lebih ironis lagi aparat Intelijen, TNI dan Polri menjadikan kaum pendatang sebagai mitra, informen bahkan pasukan milisia. Secara sengaja atau tidak, aparat menggiring orang-orang sipil pendatang, yang tidak berdosa, dan sedang mengadu nasib di tanah Papua sebagai kelompok milisia. Itulah pemicu kebencian akut rakyat Papua terhadap pendatang. Jadi, mengapa hari ini bangsa Orang Papua dicaci maki, dicemooh, dimusuhi?. Mengapa tidak marah kepada aparat negara yang menggiring pendatang, rakyat sipil tidak berdoa bermain dalam bara api di Papua yang memang wilayah konflik. Mengapa semua bisu terhadap rilaku aparat ini? Mengapa seuma berdiam diri menganai prilaku buruk dari aparat intelijen kita ini Pernahkah kita tahu bahwa di Wamena, pusat kota dan di daerah lainnya HIV/AIDS berkembang cepat mengancam kepunahan bangsa Papua Melanesia? Bukan karena wanita-wanita melayu penjajah seks komersial menjual diri di “lokalisasi”. Karena memang tidak ada lokalisasi di Wamena. Namun mereka bikin gubuk-gubuk kecil di kios-kios, dan rumah makan pendatang. Ada istilah di rumah makan, mas mau makan apa? Daging mentah atau masak? Kalo daging mentah berarti berdagang seks. Sedangkan daging masak berarti makanan sebenarnya. Itulah ilustrasinya jika orang asli Papua makan. Ketika terjadi aksi protes oleh orang Papua di pusat-pusat kota, aparat sering kali intai orang Papua dari rumah-rumah pendatang. Atau di kios-kios, dan rumah makan pendatang. Seringkali memberondong peluru dari tempat-tempat tersebut ke arah orang Papua. Sudah terlalu banyak orang Papua mati karena pola-pola seperti ini. Cara-cara ini disaksikan oleh orang Papua. Memang Papua ini kota-kotanya kecil semua. Bila terjadi hal-hal seperti ini, dapat disaksikan dengan mudah, gampang, kasat mata, dan terang benderang. Tutur lisan menyebar seantero orang Papua dan modus-modus ini diketahui luas. Sekali lagi bukan murni prilaku pendatang. Tetapi pendatang yang digiring oleh aparat yang beroperasi di Papau. Mau tidak mau “harus manut”, apalagi ini wilayah konflik. Namun salah satu kelakuan yang tidak elok dipertontonkan para pendatang adalah dikala konflik atau cek cok mulut dengan orang Papua. Para pendatang selalu meminta atau berlindung dibalik laras senjata. Mereka tidak menempu jalur hokum. Saya tidak pernah menemukan orang pendatang melapor atau mencari keadilan di pengadilan melawan orang Papua secara fair. Judi togel marak dimana-mana di kota-kota Papua. Jualan minuman keras dikelola pendatang dibekingi oleh aparat. Pemandangan atas prilaku aparat yang seperti selalu menjadi tontongan menarik di seluruh wilayah Papua. Tidak mengherankan kalau kenyataan ini menimbulkan problem sosial di masyarakat. Apakah kita pernah tahu bahwa daerah penambangan liar dikuasai pendatang ? Jual minuman keras, peredaran narkotika, bahkan prostitusi seperti di Degeuwo, Tembagapura, daerah Mamberamo selalu dibekingi oleh aparat? Aparat membeckingi orang luar Papua untuk menguasai 3 sumber utama milik orang Papua. Pertama, merampas sumber daya alam dengan melakukan penambangan liar (ilegal mining), pengambilan ikan secara liar dan pengambilan kayu secara ilegal. Kedua, merampas sumber daya ekonomi orang Papua di seluruh pusat-pusat kota. Distribusi barang dan jasa dikuasai pendatang, sumber-sumber ekonomi juga dikuasai pendatang. Kios, pasar bahkan angkot dan ojek dikuasai pendatang. Ketiga, merampas hak politik rakyat Papua. Perampasan hari ini sudah merambah ke dunia birokrasi dan politik. Pendatang terlalu haus terhadap kekuasaan. Merejka mau menjadi Bupati, Wakil Bupati, DPR dengan cara sogok. Menghamburkan uang sana-sini untuk menguasai hasil pemilu. Pemilu hari ini nyaris dikuasai oleh kaum pendatang. Faktanya, ada kabupaten yang anggota DPR-nya nyaris hampir 100% adalah pendatang. Selain itu, ada lagi kabupaten yang satu keluarga 7 orang menjadi anggota DPRD setempat. Kalau ketiga sumber kehidupan utama orang Papua dikuasai, maka apakah masih ada harapan hidup bagi orang Papua? Masa depan bagi orang Papua tentu sudah suram. Ini adalah contoh-contoh yang bisa menimbulkan kecemburuan social orang Papua, yang sudah terakumulasi sangat lama. Apakah anda tahu bahwa Kepala Daerah dan Pejabat di Papua tersandera dan disandera oleh para kontraktor dan anak buahnya? Mereka hamper semuanhya adalah pendatang. Para kontraktor itu menggunakan aparat negara untuk memuluskan proyek. Bahkan sudah ada pencairan uang terlebih dahulu sebelum proyek berjalan. Semua itu karena tekanan dan terror dari kontraktor melalui aparat. Bupati hampir dipastikan disandera Kepala Dinas yang anggarannya besar seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Keuangan. Mereka kerja sama dengan Polisi dan Jaksa, yang menteror Kepala Daerah dengan bukti penyalagunaan anggaran. Seakan-akan Bupati bermasalah. Ditunjukaan kepada Bupati surat panggilan palsu, SPDP Palsu. Akibatnya, kepala daerah ketakutan, sehingga selanjutnya hasil konspirasi merampok uang negara bermiliar-miliar. Seluruh Papua, auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) datang atau didatangi pejabat daerah untuk menyogok. Agar BPK mengeluarkan sebuah surat yang bernama “ telah selesai melakukan pemeriksaan”. Sekali lagi surat itu bernama “telah selesa melakukan pemeriksaan”. Padahal BPK tidak pernah periksa dan tidak pernah ada realisasinya. Akibatnya, semua rakyat Papua hari ini terheran-heran. Mengapa hampir semua kabupaten di Papua tiap tahun dapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)? Padahal mereka telah merampok uang rakyat Papua dalam jumlah yang besar tanpa pembangunan fisik. Aktor Intelektualnya (gurunya) itu adalah para pejabat non Papua. Kalau boleh saya jujur apa adanya, maka Rumah Sakit di Papua sudah dicap sebagai “tempat kematian”. Bukan tempat persemaian manusia. Bukan juga tempat kehidupan, apalagi rumah sakit pemerintah, termasuk milik Kepoisian. Sekarang rakyat Papua mulai curiga rumah sakit swasta sekalipun milik gereja. Orang Papua sangat takut ke rumah sakit. Mereka lebih memilih pengobatan alami. Telah lama rumah sakit dicurigai orang Papua sebagai tempat pembersihan etnis Papua (etnic cleansing). Rata-rata ibu muda yang pernah masuk rumah sakit saat hamil untuk melahirkan, namun tidak bisa melahirkan. Ada juga ibu orang Papua yang disuntik kesuburan tanpa persetujuan suami dan dirinya. Mungkin sang ibu ditanya saat mengalami kontraksi kesakitan mau melahirkan, sehingga tanpa sadar ibu tersebut mengiyakan untuk disuntik kesuburan. Memang rata-rata tampilan fisik bangunan dan didalam rumah sakit sangat “buluk”. Bahkan waktu saya dan Manager Nasution mantan anggota Komnas HAM sekarang di LPSK melihat langsung air kran di rumah sakit dok dua, rumah sakit nomor satu setanah Papua mati seminggu. Padahal air itu sangat vital. Kehidupan tanpa air, manusia pasti mati, apalagi di rumah sakit. Memang di dunia ini tenaga medis dan para medis itu istimewa. Mereka adalah wakil Tuhan di dunia. Namun untuk tanah Papua, tentu saja penilaian berbeda. Jangankan rumah sakit, orang Papua hari ini sudah kehilangan respek kepada Romo, apalagi Pendeta dan Kiyai. Telah lama suara kenabian hilang di tanah Papua Melanesia. Gereja telah menjadi alatnya penguasa. Gereja menjadi alat milik klik-klik misterius. Hambah Tuhan yang membela orang Papua mati mendadak di daerah pedalaman saat berhadapan dengan laras senjata. Tidak ada hukum negara di tanah Papua. Tidak ada keadilan dihadapan hukum bagi orang Papua. Keadilan hanya berlaku bagi mereka yang pendatang , kecuali orang Papua mau membayar “sogokan” kepada hakim, jaksa dan polisi. Orang Papua yang pejabat, begitu muda dan cepat dapat kuputusan pengadilan. Salinan keputusan hanya dalam hitungan hari sudah keluas. Sementara untuk orang Papua yang kecil dan miskin, begitu sulitnya mendapat keadilan. Hampir 58 tahun pengadilan yang menghukum orang non Papua atau aparat kepolisian, belum pernah saya lihat dan baca dokumennya. Padahal ada seorang anggota polisi yang dipenjara karena menyiksa dan membunuh di luar pengadilan (Extra Judicial Killing) dan selalu mendapat sorotan dunia. Namun tidak ditemukan dokumen putusan pengadilan. Semua rintihan, ratapan, kesedihan orang Papua terbungkam di kalbu rakyat Papua. Rakyat Papua tidak punya ruang ekspresi. Media massa dibungkam menjadi alat propaganda penguasa dan pendatang. Organisasi masyarakat sipil dan partai politik sebagai instrumen artikulator kepentingan rakyat Papua terbungkam. Kekebasan berekspresi menjadi sangat terbatas. Akibatnya, apa yang terjadi hari ini adalah meledaknya puncak gunung es yang sudah membeku dengan sangat lama sekali. Itu yang kurang di pahami negara dan rakyat Indonesia. Bangsa yang terdiri dari tokoh-tokoh nasional lintas suku dan agama sepatutnya meminta negara untuk mencari solusi penyelesaian masalah Papua secara bermartabat. Penyelesaian yang lebih progresif. Bukan sebaliknya meminta represi militer di Papua. Kalau hanya meminta operasi militer, maka tidak perlu minta lagi. Karena operasi militer itu sudah terjadi selama 58 tahun di tanah Papua. Rakyat Papua sudah terbiasa saban hari hidup dalam ancaman di tanah tumpa darah mereka sendiri. Tanah Papua adalah tanah milik bangsa Melanesia. Saya harus jujur sampaikan bahwa kita ini terdiri dari dua ras yang berbeda, yaitu Ras Negro Melanesia dan Ras Mongoloid Melayu. Ibarat minyak dan air. Tidak akan pernah bisa bersatu, kecuali kalau rasisme, Papua phobia dan diskriminasi dihilangkan dari negara ini. Itu terasa tidak mungkin karena diskriminasi di negeri ini sudah terlalu akut. Penulis adalah Pembela Orang Lemah
POPULER
