OPINI
Anies, Gubernur Untuk Semua
Untuk mendapatkan semua fasilitas di atas, anda gak akan ditanya apa agama dan etnis anda, serta dari mana asal daerah anda. Anda juga tak akan ditanya dulu pendukung Anies apa bukan. Tak akan! Disini tak berlaku diskriminasi. Sebab, Anies bukan gubernurnya para pendukung, tapi gubernur untuk semua. By Tony Rosyid Jakarta, FNN - Anies, harapan semua rakyat Indonesia. Tidak saja warga Jakarta, tapi rakyat di seluruh tanah air. Anies bukan hanya gubernur Jakarta, tapi Gubernur Indonesia, begitu kata Cahyo Kumolo, Mendagri saat itu. Masuk akal, karena Jakarta bukan hanya estalase warga DKI, tapi Jakarta adalah kota yang merepresentasikan seluruh wilayah negeri ini. Wajah Indonesia ada di Jakarta. Jakarta akan dilihat sebagai gambaran Indonesia secara keseluruhan. Tidak saja infrastrukturnya, tetapi juga ekonomi dan peradaban masyarakatnya. Jakarta dihuni oleh multi etnis, kelompok organisasi dan beragam agama. Anies hadir untuk menjadi pemimpin bagi semua. Tanpa terkecuali. Ini tantangan bagi Anies bagaimana hadir dengan pelayanan buat semuanya. Keadilan dan kesetaraan mesti menjadi basis bagi semua kebijakannya. Dalam berbagai kesempatan Anies sering sekali mengungkapkan: "bahwa kehebatan Indonesia bukan pada keberagamannya, tetapi lebih pada adanya persatuan di tengah keberagaman itu. Banyak negara yang lebih beragam dari Indonesia, namun tak berhasil mewujudkan persatuan. Sebab persatuan itu hanya bisa diwujudkan dengan hadirnya keadilan". Narasi ini seolah menjadi filosofi dan pondasi dasar bagi Anies dalam membangun kota Jakarta. Kata kuncinya adalah "keadilan". Tagline "Maju Kotanya Bahagia Warganya" hanya bisa diwujudkan jika Anies tidak saja berhasil meraih prestasi lewat berbagai program kerjanya, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan dan kesetaraan untuk semua. Nampaknya, ini betul-betul disadari oleh Anies. Hadirnya Anies di berbagai perayaan hari besar agama adalah salah satu bukti dari usahanya mewujudkan nilai-nilai keadilan itu bisa dirasakan oleh semua pemeluk agama di Jakarta. Jakarta adalah kota yang sangat toleran. Setiap etnis dan agama bebas hidup dan mendapatkan pelayanan yang sama di Jakarta. Masjid, gereja dan wihara tegak berdiri dan bebas bagi masing-masing keyakinan untuk berekspresi. Jakarta adalah kota dimana semua etnis ada di sini. Turun temurun dari zaman sebelum merdeka. Begitu juga ormas. Hampir semua ormas kantor pusatnya ada di Jakarta. Mereka merasa nyaman. Sejumlah tempat ibadah umat beragama pun berdampingan. Satu sama lain saling menghargai dan menghormati. Setiap organisasi dan kelompok diberi ruang untuk mengadakan kegiatan. Pemprov DKI memberikan ijin dan juga fasilitas bagi yang membutuhkan. Mulai dari acara maulid, natal, waisak, pagelaran wayang kulit, sampai pentas musik dan kebudayaan. Hanya satu syarat: tidak melanggar aturan. Dimanapun, yang namanya melanggar aturan harus ditindak. Hukum harus ditegakkan. Anies tak segan untuk mencabut ijin dan membubarkan setiap kegiatan yang melanggar aturan. Alexis dan sejumlah rumah bordil berkedok salon-spa di Pondok Indah adalah beberapa contoh kegiatan yang telah dicabut ijinnya. Ini jadi bukti nyata ketegasan Anies dalam menutup usaha haram di Jakarta. Meski itu milik pengusaha raksasa. Dan raksasanya raksasa adalah reklamasi. Semua oligarki kumpul disitu. Anies segel dan hadapi semua risiko politiknya. Dalam konteks ini, Anies tak diragukan soal ketegasan dan keberaniannya. Sebab, menutup Alexis, reklamasi, dan yang terakhir adalah menerbitkan pergub 132/2018 (133/2019 hasil revisi), untuk mengambil alih pengelolaan apartemen dari pengembang tak mungkin dilakukan jika Gubernur DKI ini tidak punya "triple nyali". Menilai ketegasan orang, jangan lihat kata, muka dan senyumnya. Lihatlah pada kebijakannya. Dari situ akan terukur dampak dan risikonnya. Makin besar dampak positifnya buat rakyat dan makin tinggi risiko politiknya sebagai pemimpin, maka sebuah kebijakan sudah dianggap memenuhi standar ketegasan. Tidak saja kepada semua etnis, agama dan kelompok, Jakarta juga toleran terhadap para pendatang baru. Karena Jakarta adalah ibu kota, maka siapa saja yang punya KTP Indonesia berhak untuk hidup, tinggal dan mencari nafkah di Jakarta. Tugas gubernur itu melayani semua orang yang hidup di Jakarta. Tentu, syarat dan ketentuan berlaku. Ini lebih pada masalah tertib administrasi. Jadi kalau anda ingin beli rumah DP 0%, gratis berobat (BPJS), dapat KJP Plus, memperoleh bantuan modal usaha dan susu untuk anak-anak sekolah, ya mesti harus ber-KTP Jakarta. Untuk mendapatkan semua fasilitas di atas, anda gak akan ditanya apa agama dan etnis anda, serta dari mana asal daerah anda. Anda juga tak akan ditanya dulu pendukung Anies apa bukan. Tak akan! Disini tak berlaku diskriminasi. Sebab, Anies bukan gubernurnya para pendukung, tapi gubernur untuk semua. Di luar itu anda bisa menikmati fasilitas di Jakarta tanpa harus KTP Jakarta. Anda bisa menikmati Bus Way dan Jaklingko dengan tarif super murah karena bersubsidi, menikmati air minum yang disiapkan di water spot pinggir jalan, berkeliling sepeda yang jalannya baru selesai dibangun, duduk-duduk di jalan Soedirman dan Thamrin untuk sekedar menikmati gedung pencakar langit dan indahnya kota, atau memanfaatkan wifi gratis di "Ruang Ketiga". Tagar #JakartaUntukSemua sudah dirasakan oleh semua orang. Tak ada dikotomi dan diskriminasi. Semua, tanpa terkecuali, bisa menikmati Jakarta. Apapun agama, etnis, kelompok dan asal daerah. Semua sama di Jakarta. Satu PR yang sedang terus diperjuangkan oleh Anies adalah keadilan di bidang ekonomi. Ini juga menjadi masalah nasional. 1% orang menguasai 39% ekonomi negeri ini. Dan 1% orang memiliki 59% tanah di negeri ini. Disini ada kesenjangan yang terlalu lebar. Solusinya, rakyat kecil harus diangkat. Keberpihakan Anies kepada orang-orang berekonomi lemah dapat dilihat dari kebijakannya membebaskan Jl. Soedirman dan Thamrin buat sepeda motor. Selain becak yang tetap dipertahankan di daerah operasinya masing-masing. Dua jalur yaitu Soedirman dan Thamrin menjadi pusat peredaran uang terbesar di negeri ini. Tak kurang 500 ribu perhari pengendara sepeda motor mencari nafkah melalui dua jalur itu. Mereka menjadi penyambung home industri dengan kebutuhan perkantoran. Para pengendara motor adalah kelompok ekonomi kelas bawah. Trotoar, water spot, jalur sepeda adalah bagian dari upaya gubernurl meringankan warganya, khususnya dari kalangan ekonomi kelas bawah. Selain itu, mantan kemendikbud ini juga membangun apartemen DP 0%. Ini juga khusus untuk mereka yang tak pernah berani punya mimpi bisa beli rumah. Anies ingin menghadirkan Jakarta bukan hanya untuk orang-orang kaya saja, tapi terutama untuk mereka orang-orang yang secara ekonomi perlu kebijakan yang berpihak kepada mereka. Yaitu orang-orang kecil yang seringkali tergusur dan terpinggirkan. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
Uang Nasabah Jiwasraya Dirampok, Negara Disuruh Tombok
By Nasrudin Joha Jakarta, FNN - Kerja Asuransi itu menjual janji kepada nasabah, nasabah membeli janji dengan membayar sejumlah premi. Janji asuransi itu macam-macam : ada janji kalau mati dapat duit, kalau lulus SMA mau kuliah dapat duit, kalau sakit dapat duit, kalau kecelakaan dapat duit, dan janji lain yang semisalnya. Ingat ya, asuransi itu tidak menjual barang atau jasa, asuransi itu hanya menjual janji dengan syarat tertentu. Jika syarat tertentu terpenuhi, maka janji tadi baru ditunaikan. Nasabah akan memberi janji secara berkala melalui pembayaran premi. Perusahaan Asuransi itu akan untung, jika jumlah klaim lebih kecil ketimbang penerimaan premi. Karena itu, jika dalam satu produk Asuransi terjadi keadaan dimana klaim Asuransi melebihi batas, atau melebihi besaran premi yang dipungut, maka produk Asuransi ini dinilai produk gagal. Asuransi akan menutup biaya klaim Asuransi dari kumulasi premi yang dibayarkan nasabah. Karenanya, penting bagi Asuransi untuk memperketat klaim dengan membuat sejumlah syarat rumit, agar jumlah klaim tak melebihi batas rasio yang ditetapkan. Bahkan, kalau bisa klaim tak bisa dicairkan. Modusnya banyak. Sederhananya, jika ada 100 peserta asuransi kecelakaan kerja, maka asumsinya perusahaan akan untung jika tren kecelakaan tidak melebihi jumlah premi yang dikumpulkan. Jika ada 100 peserta asuransi kecelakaan, pada saat bersamaan naik kapal laut, tenggelam dan mati, bisa dipastikan perusahaan asuransi pasti bangkrut. Pada perkembangannya, perusahaan Asuransi tidak mengandalkan kumpulan premi yang dikumpulkan untuk membayar klaim Asuransi. Uang yang terkumpul, kemudian di investasikan dalam bisnis tertentu. Bisnis inilah yang menghasilkan untung bagi perusahaan Asuransi, yang sebagian keuntungan digunakan untuk membayar klaim Asuransi secara berkala. Al hasil, Asuransi telah berkembang dari sekedar instrumen untuk jualan janji menjadi instrumen untuk mengumpulkan dana publik untuk modal investasi. Untuk itu, agar perusahaan Asuransi bisa bertahan dan dinilai sehat, harus memenuhi syarat. Termasuk ketersediaan modal untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah. Permasalahan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menyedot perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Pasalnya, perseroan menunggak pembayaran klaim polis jatuh tempo kepada nasabah hingga Rp12,4 triliun untuk periode Oktober-Desember 2019. Kenapa Jiwasraya tak mampu membayar klaim ? Jawabnya karena tidak ada modal tersedia. Kenapa tidak ada modal tersedia ? Bukankah semua peserta asuransi yang terdaftar membayar premi ? Kemanakah kumpulan uang premi yang dikumpulkan asuransi dari nasabah ? Jawabnya, digunakan untuk bisnis borong saham dan hangus. Ikut pasar saham ecek-ecek, modus untuk 'menggarong duit peserta' dengan membeli saham gorengan, sehingga duit nasabah itu ambyar. Apa itu saham gorengan ? Yakni saham yang tidak memiliki nilai intrinsik sesuai dengan keadaan real bisnis yang digeluti, saham yang nilainya melejit bukan karena kinerja perseroan tapi karena ada 'permainan para penggoreng di bursa saham' sehingga nilainya naik fantastis. Misalnya, saham itu nilainya Rp. 120 per lembar, lantas ada para penjudi saham (mafia saham, biasanya kalau mau menggoreng saham mereka telah menyiapkan minyak berupa modal besar untuk memborong sejumlah saham gorengan). Mereka ini kemudian memborong saham dengan jumlah fantastis, karena ada permintaan yang tinggi nilai saham otomatis melejit. Melejitnya nilai saham ini tergantung seberapa tinggi permintaan (demand) di bursa saham. Semakin besar modal minyak gorengan saham, semakin tinggi permintaan, semakin melejit nilai saham. Pada titik tertentu, saham lemah yang digoreng nilainya naik dari Rp. 120 menjadi Rp. 3000,- per lembar. Saat saham sudah memiliki harga mahal, saat itulah jiwasraya memborong saham dengan harga mahal. Aksi borong saham ini jelas sudah ada niat mau merampok jiwasraya, karena pembeli saham jelas sudah tahu saham yang ditempatkan adalah saham gorengan. Setelah dana jiwasraya masuk memborong saham gorengan, para penggoreng saham dibursa saham segera melakukan aksi ambil untung (capital gain) dengan menjual seluruh sahamnya yang nilainya telah naik beratus hingga ribuan kali lipat. Pindahlah, uang dari jiwasraya yang masuk ke pasar saham, berpindah kepada para penggoreng saham. Karena ada aksi jual besar-besaran, yang dilakukan para penggoreng saham akhirnya nilai saham itu jatuh dan kembali kepada nilai normalnya yakni 120 per lembar. Jiwasraya, mengalami kerugian karena beli saham 3000 perlembar, namun dalam sekejap nilai saham anjlok menjadi 120 per lembar. Tinggal dikalikan berapa juta lembar saham yang diborong. Aksi ini tak mungkin terjadi kecuali ada otoritas pejabat di jiwasraya yang bermain dengan para penggoreng saham. Aksi penempatan investasi dana jiwasraya itu hanyalah cara, untuk memindahkan uang nasabah asuransi jiwasraya kepada para penggoreng saham di bursa saham. Jadi, uang nasabah dirampok oleh para penggoreng saham, sementara yang membukakan pintu rumah agar dirampok adalah otoritas pejabat jiwasraya yang menempatkan dana nasabah pada pasar saham. Sampai disini jelas ya. Kita lanjutkan... Fakta pada kasus jiwasraya, Hasil penyidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) menemukan manajemen Jiwasraya menaruh 22,4 persen dana investasi atau senilai Rp5,7 triliun di keranjang saham. Tidak hanya itu, 98 persen dari dana investasi di reksa dana atau senilai Rp14,9 triliun dititipkan pengelolaannya kepada perusahaan manajer investasi dengan kinerja buruk. Sisanya, hanya 2 persen yang dikelola oleh perusahaan manajer investasi dengan kinerja baik. Imbasnya, ekuitas perseroan tercatat negatif Rp23,92 triliun per September 2019. Jiwasraya membutuhkan dana sebesar Rp32,89 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas atau Risk Based Capital (RBC) 120 persen. Keadaan inilah, yang menyebabkan jiwasraya tak mampu membayar klaim polis jatuh tempo kepada nasabah hingga Rp12,4 triliun untuk periode Oktober-Desember 2019. Inilah fase perampokan jiwasraya. Fase berikutnya, rezim Jokowi melalui Erick Tohir bukannya mencari otoritas pejabat jiwasraya yang membuka pintu rumah sehingga jiwasraya dirampok para penggoreng saham, tetapi justru meminta BUMN asuransi bikin holding, tanggung renteng membayar kewajiban jiwasraya kepada nasabah. Padahal, anggaran BUMN itu terkategori uang negara. Berarti, rezim Jokowi telah menggunakan uang negara untuk tombok (ganti bayar) atas dana yang dirampok mafia penggoreng saham yang berkolaborasi dengan pejabat jiwasraya. Celakanya, ada bau 'amis' perampokan uang nasabah jiwasraya ini digunakan untuk kampanye Pilpres 2019. Jika hal ini terjadi, sangat wajar karena otoritas bursa saham tentu tidak akan membiarkan terjadinya transaksi yang tak wajar, kecuali ada intervensi kekuasaan. Jiwasraya ini hampir sama dengan kasus century. Sama-sama merampok. Bedanya ? Century bikin wacana bank gagal yang berdampak sistemik, kemudian negara melakukan bail out dengan menginjeksi duit sebesar 7 triliun untuk menyelamatkan century. Duit itulah, yang dijadikan bancakan para mafia dan politisi. Jadi ada dua bancakan, pertama bancakan dana nasabah bank century yang digelapkan. Kedua, bancakan duit bail out bank century yang dikorupsi rame-rame. Sedangkan kasus jiwasraya, yakni bancakan duit dari hasil goreng-gorengan saham yang nilainya menyebabkan jiwasraya rugi 13,7 T. Kemungkinan, akan ada bancakan kedua ketika rencana holding BUMN asuransi terealisasi. Boleh jadi, nanti modusnya dengan menambah nilai Penyertaan Saham Negara pada BUMN asuransi. Tapi ada kesamaan antara century dan jiwasraya. Sama-sama bau amis Pilpres. Century bau amis rezim SBY, jiwasraya bau amis rezim Jokowi. Ada satu lagi, skandal BLBI. Ini juga sama, bau amis. Tapi BLBI bukan karya SBY atau Jokowi, skandal BLBI adalah karya Megawati. Penulis adalah Wartawan Senior
Jangan Asal Omong Soal Larangan Natal di Dharmasraya
Di Sikabau tidak ada gereja. Ini sesuai dengan ketentuan populasi untuk mendirikan geraja. Hanya ada 6 KK Kristen. Jika mereka ingin merayakan Natal secara berjemaah, ada tempatnya. Ada gereja di Sawahlunto. Selama ini, kesepakatan itu selalu dihormati. By Asyari Usman Jakarta, FNN - Isu larangan perayaan Natal di Nagari (Desa) Sikabau, Kecamatan Pulau Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, menjadi viral di media sosial akibat provokasi. Di tengah suasana yang sensitif belakangan ini, apa saja topik yang terkait dengan hubungan antar-pemeluk agama, sangat mudah marak. Apalagi ada narasi “larangan Natal”, pastilah akan gemuruh. Para buzzer bayaran selalu berada di barisan depan dalam mengompori suasana. Padahal, mereka tidak paham masalah yang terjadi di Nagari Sikabau. Dan tidak mengerti bahwa masih banyak kampung-kampung di Sumbar yang belum mengenal perayaan Natal. Kabupaten Dharmasraya adalah salah satu kabupaten yang belum lama bersentuhan dengan non-Islam. Orang Kristen baru masuk ke daerah itu sekitar 1980-an. Pada saat ini, di kabupaten itu hanya ada 44 keluarga (KK) Kristen. Di Nagari Sikabau sendiri hanya ada 6 (enam) KK Kristen. Sebelum 1980, tidak ada orang Kristen di Dharmasraya. Mereka masuk ke daerah itu dengan membeli tanah/lahan milik orang Jawa yang memutuskan untuk kembali ke pulau Jawa. Orang-orang Jawa yang masuk ke Dgarmasraya, dan akhirnya sampai ke Nagari Sikabau, adalah para pekerja tambang batubara di Sawahlunto dan pabrik semen Indarung. Menurut cerita orang-orang tua di Sikabau, orang-orang Jawa itu lari dari kerja berat ala Belanda di tahun 1940-an. Mereka terdampar dan terlantar di wilayah Dharmasraya yang pada 2003 berubah menjadi Kabupaten Dharmasraya. Warga Sikabau menolong mereka. Kepada para pendatang Jawa itu disediakan lahan untuk bersawah. Tempat tinggal mereka berbentuk pondok besar (bedeng panjang) dibuatkan oleh warga. Pendatang Jawa dan warga Sikabau membuat perjanjian soal kepemilikan lahan/tanah. Para pendatang bersedia mematuhi perjanjian untuk tidak menjual lahan atau rumah mereka kepada orang non-Muslim. Bagi masyarakat Dharmasraya, dan juga beberapa kabupaten lain yang tulen berpenduduk Muslim, perjanjian itu sangat penting. Orang Minang umumnya memiliki aturan adat-istiadat yang ketat dan dijunjung tinggi. Adat-itiadat itu berlandaskan syariat, dan syariat itu berlandaskan Al-Quran. Inilah yang tersurat di dalam “ideologi” Minang yang berbunyi. “adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah”. Yaitu, “adat bersendikan syariat, syariat bersendikan Al-Quran”. Hal-ihwal agama Islam sangat fundamental bagi warga Minang. Meskipun sekarang keberagaman sudah lumrah di Minangkabau, tetapi bagi daerah-daerah tertentu masih tinggi resistensi terhadap praktik-praktik keagamaan non-Islam, termasuklah perayaan Natal. Di kampung-kampung seperti Nagari Sikabau, penduduknya belum terbiasa melihat prosesi perayaan Natal. Dengan jumlah 6 KK saja orang Kristen di Sikabau, warga di situ mungkin merasa perayaan Natal berat untuk diterima. Akhirnya, pada 21 Desember 2017, Wali Nagari Sikabau, para pemuka adat (ninik mamak), serta tokoh pemuda membuat pernyataan keberatan terhadap perayaan Natal dalam format berjemaah yang dilaksanakan di rumah warga Kristen. Tetapi, keenam keluarga Kristen itu dibolehkan melaksanakan perayaan Natal di rumah masing-masing tanpa mengundang tamu. Di Sikabau tidak ada gereja. Ini sesuai dengan ketentuan populasi untuk mendirikan geraja. Hanya ada 6 KK Kristen. Jika mereka ingin merayakan Natal secara berjemaah, ada tempatnya. Ada gereja di Sawahlunto. Selama ini, kesepakatan itu dihormati. Nah, masuk akalkah keberatan warga Sikabau terhadap perayaan Natal beramai-ramai di sebuah rumah? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan perasaan. Tidak perlu cara “blowing up” yang dilakukan oleh Sudarto, manajer PUSAKA Foundation di Padang. Dia ini termasuk yang sengaja membesar-besarkan keberatan warga Sikabau terhadap perayaan Natal. Pada 23 Desember kemarin, Sudarto mengeluarkan pernyataan pers. Isinya, dia senang karena tahun ini (2019) umat Katolik stasi Santa Anastasia Jorong Kampung Baru, Nagari Sikabau, bisa merayaan Natal. Tekanan penguasa nasional berhasil dihimpun oleh Sudarto. Dan dia agak sesumbar dalam ‘press release’ dan di akun FB-nya. Sudarto mengatakan, hasil tekanan nasional itu masih harus dikawal terus. Beginikah cara yang baik untuk menjaga persaudaraan kebangsaan? Mungkin Sudarto bisa menjelaskannya. Seorang teman di Sikabau bercerita bahwa tekanan kekuasaan nasional itu dikerahkan dalam bentuk mirip intimidasi terhadap warga Sikabau. Sejak kemarin, di kampung kecil itu ada satuan Brimob dan bahkan Densus 88. Banyak pula intel yang berkeliaran. Warga Sikabau, kata sejumlah sumber, merasa tekanan kekuasan itu berlebihan. Tetapi, inilah akibat dari orang-orang yang mengeluarkan pernyataan “asbun” tentang larangan Natal yang viral itu. Warga pastilah senyap melihat petugas keamanan yang hadir dengan “high profile”. Penulis adalah Wartawan Senior
Jokowi Pantas Lengser
Rakyat sedang takut, dan khawatir dengan menguatnya dominasi Cina Tiongkok di negeri ini. Sebab dominasi Cina Tiongkok itu terlihat dan nyata pada hampir semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Baik itu bidang investasi, hutang luar negeri maupun peran Cina diaspora yang sekarang menguasai dua pertiga sektor ekonomi nasional. By M. Rizal Fadillah Jakarta, FNN - Ini cuma soal kepantasan saja. Bukan soal desakan, apalagi sampai pemaksaan segala. Lima tahun memimpin tanpa membawa kebanggaan sebagai bangsa yang dihormati atau disegani tingkat antar negara. Rakyat tidak merasakan prestasi yang meskipun sekedar wajar-wajar saja. Tidak perlu ada pestasi yang sangat menonjol atau spektakuler. Datar-datar saja pun tidak. Kini Jokowi menjadi Presiden lagi hanya berbekal tudingan kemenangan yang kontroversial. Banyak yang meragukan akurasi data dan angka-angka kemenangan tersebut. Meski dibantu dengan penampilan wibawa dan bertoga dari hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Jokowi juga sering tidak hadir di forum-forum internasional. Kenyataan ini menandai kurangnya punya rasa percaya diri dalam pergaulan global. Bisa saja akibat dari sulitnya kemampuan berbahasa asing. Begitu pula dengan pemahaman dan nerasi masalah-masalah internasional yang juga terbatas. Tampilan dan gaya juga minim. Artinya, kurang punya wibawa di forum-forum internasional. Memang sering tampil di depan rakyat pedesaan. Tetapi orang sangat paham dan mengetahui kalau tampilan tersebut hanya artifisial belaka. Akibatnya, blunder yang selalu bermunculan. Contoh paling terakhir adalah Presiden Jokowi dibonceng motor tanpa pakai helm. Namun begitu ngobrol dengan para petani, malah keliatan pakai helm. Kenyataan yang seperti ini sering menjadi bahan olok-olokan di media, terutama di media sosial. Rakyat melihat bahwa "kekuatan" dirinya hanyalah pencitraan semata. Tidak otentik apa adanya. Tragisnya, pencitraan itu artinya penipuan. Menganggap "pemirsa" televise itu adalah orang-orang yang gampang untuk diakali hanya dengan sorotan dari para juru kamera. Pejabat Amatiran Program kerakyatan yang disuguhkan ke masyarakat amburadul di lapangan. BPJS kesehatan yang sok meng"cover" semua kebutuhan kesehatan masyarakat melalui asuransi, nyatanya menjadi pengemplang hutang ke unit usaha kesehatan sendiri. Rumah sakit malah dibuat sekarat. Jualan kartu rupanya tidak laku dan tak jelas realisasinya. Kartu Indonesia Pintar hanya membuat orang pintar mainkan kartu. Kartu Pra Kerja hanya bikin orang terampil bekerja membuat kartu. Sedangkan Kartu Sembako Murah hanya menjadikan rakyat mampu beli kartu yang murah. Sementara hasilnya seperti pintar, kerja, dan sembakonya menguap ke awang awang. Lagi-lagi janji yang tak terealisasi. Wajar saja kalau Presiden diragukan kemampuannya untuk mengelola amanah dari rakyat. Jabatan dibagi bagi untuk tim lingkaran dalam. Mulai dari jabatan Menteri hingga Komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Akibatnya, jabatan diisi secara asal dan amatiran. Menteri Pendidikan tidak berlatarbelakang pendidikan atau budaya. Menteri Agama yang gemar menyerang agama. Menteri Perdagangan tidak mahir berdagang. Menteri Kesehatan punya kasus tak sehat. Menteri Kelautan dan Perikanan jualan benih lobster. Menteri Keuangan punya keahlian berburu hutang. Hutang luar negeri negara kita kini lebih dari lima ribu lima ratus triliun rupiah. BUMN Memprihatinkan BUMN hingga kini masih terus merugi . Beban hutang BUMN sangat berat, baik untuk pembayaran hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi, BUMN jangankan untuk bisa untung. Untuk bisa membayar hutang sendiri saja sudah sangat bagus. Sebab kalau tidak bisa membayar hutang saat jatuh tempo, maka dihatirkan bakal ditombokin oleh rakyat melalui APBN. Sekarang PT Asuransi Jiwasraya terlibat skandal. Untuk sementara skandal Jiwasraya diperkirakan sebesar Rp 15 triliun. Angka yang sangat pantastis untuk ukuran kekinian. Angka paling besar yang menghebokan adalah skandal Bank Century Rp 7,4 triliun, atau skandal e-KTP Rp 2,3 triliun. Lantas bagaimana dengan BUMN yang lain? Sampai sekarang nasib BUMN lain belum terbukti bersih dari skandal saja. Namun bisik bisik di ruang publik, konon BUMN lain hanya belum sampai atau belum ditemukan saja. Namun kemungkinan nasibnya tidak bakalan berbada jauh dengan yang terjadi sekarang pada PT Asuransi Jiwasraya itu. Cukup menjadi gambaran bahwa pengelolaan BUMN selama lima tahun terakhir ini sangat memprihatinkan. Alih-alih konsentrasi pada sukses program kerakyatan dan pemulihan ekonomi nasional melalui BUMN. Presiden Jokowi malah sibuk dengan mainan proyek barunya. Proyek yang muncul dari nafsunya sendiri, yaitu rencana pemindahan ibukota negara ke luar dari Jakarta. Artinya, siap-siap bakalan bikin hutang baru lagi. Jumlahnya juga tiddak kecil. Sekitar Rp 466 triliun. Rakyat sedang takut, dan khawatir dengan menguatnya dominasi Cina Tiongkok di negeri ini. Sebab dominasi Cina Tiongkok itu terlihat dan nyata pada hampir semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Baik itu bidang investasi, hutang luar negeri maupun peran Cina diaspora yang sekarang menguasai dua pertiga sektor ekonomi nasional. Lahan dan sumber daya alam juga semakin tergerus dan sempit bagi kaum pribumi. Akan tetapi pemerintahan Jokowi nampaknya semakin nyaman saja berpelukan erat dengan negara Cina komonis. Kegelisahan dan keresahan rakyat sepertinya tak mau didengar. Tidak juga mau diperhatikan atau dipedulikan. Tidak ada kebijakan yang protektif, terutama di bidang ekonomi atau agraria. Masa depan negara Indonesia suram dipimpin Presiden Jokowi. Karenanya memang pantasnya Jokowi lengser agar ada pemimpin baru yang lebih baik untuk membawa kebahagiaan bagi masyarakat, umat, bangsa, dan negara. Moga saja ada hidayah dan inayah dari Allah. Aamiin. Penulis adalah Pemerhati Politik
Habib Rizieq Kekuatan Trust Fund
By Dr. Syahganda Nainggolan Jakarta, FNN - Ceramah saya pada tokoh-tokoh muda Islam di Jakarta beberapa waktu lalu dinaikkan oleh Professor Musni Umar, sosiolog yang juga Rektor Universitas Ibnu Chaldun, dalam tweeter nya beberapa waktu lalu sebagai berikut, "Dr. syahganda Nainggolan dalam diskusi siang ini (20/12) berkata Habib Rizieq Shihab merupakan tokoh yang memiliki pengaruh dan kepercayaan yang tinggi dimata publik. Jika pendukungnya bersama pakar dirikan Trust Fund guna dirikan lembaga keuangan bisa himpun dana triliunan rupiah" (https://t.co/zn5cuyBFis). Sosiolog Musni Umar kebetulan saja mampir ketempat diskusi tersebut. Dia mampir bukan sebagai pembicara. Bukan pula sebagai peserta. Namun, ketika mengamati serangkaian ceramah yang saya sampaikan dalam tema "Radikalisme dalam Perspektif Demokrasi", justru bagian pembahasan bagaimana mem "break down" kekuatan ummat Islam yang ada selama ini, dari 212 dan Habib Rizieq menjadi kekuatan finansial dan lembaga pembiayaan ummat yang di quote Professor Musni. Habib Rizieq & Kepercayaan Kepercayaan adalah harta yang paling mahal di dunia. Kepercayaan itu dapat dimiliki individu, kelompok maupun institusi. Kepercayaan adalah sumber interaksi sosial yang kuat. Dalam sebuah masyarakat, semakin banyak individu2 yang dipercaya, akan semakin meningkat soliditas masyarakat tersebut. Meskipun, soliditas palsu dapat dilakukan dengan tangan besi oleh rezim yang otoriter. Soliditas yang alami sangat berbeda dengan yang terpaksa. Karena soliditas yang alami tersebut dapat menciptakan solidaritas social yang besar. Yang alami akan memunculkan "high trust society", di mana kepercayaan diantara masyarakat begitu tinggi. Sebaliknya, soliditas yang palsu, karena tekanan kekuasaan menyimpan banyak kecurigaan diantara masyarakat. Terjadi fenomena individual selalu mengambil lebih banyak keuntungan dari interaksi sosial (sistem sosial) terhadap individu atau kelompok masyarakat lainnya. Dengan kata lain, prilaku curang selalu menonjol dalam masyarakat. Munculnya orang-orang yang dapat dipercaya masyarakatnya haruslah melalui mekanisme hubungan-hubungan sosial yang terjadi. Dimana individual selalu disaksikan konsistensinya dalam bertindak. Godaan kekuasaan, harta dan wanita yang datang secara kasat mata maupun dalam bungkusan yang terselubung dapat menghentikan atau mengurangi konsistensi ucapan, sikap dan tindakan seseorang dalam menjalankan cita-citanya. Habib Muhammad Rizieq Shihab adalah manusia yang paling dipercaya di Indonesia saat ini. Pernyataan yang paling bersifat relatif terhadap figur figur lain yang ada. Relatif artinya banyak figur-figur yang dapat dipercaya, khususnya oleh sub-sub kelompok masyarakat. Sayangnya, secara nasional, hanya sedikit figur yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Apa bedanya secara nasional versus sub-sub tersebut di atas? Maksudnya, sebuah skala ketika kita membuat ruang lingkup pada dimensi yang hanya bisa diukur secara nasional. Apa misalnya? Jika kita ingin berbicara keadilan sosial, hak-hak berpolitik dan berserikat, pembangunan nasional. Sedangkan yang menyangkut sub-sub seperti urusan perbedaan mazhab, dimensi tertentu kehidupan, seperti urusan pendidikan, atau lainnya tentu mempunyai tokoh-tokoh sendiri yang dipercaya. Habib Rizieq adalah satu yang paling utama dibanding ulama lainnya. Habib Rizieq mampu meyakinkan rakyat dalam skala besar. Contohnya seperti pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017 lagi. Begitu juga pada Pilpres 2019. Dia mampu mayakinkan orang untuk memilih pemimpin. Dua hal itu adalah gambaran nyata hasil dari konsistensi Habib Rizieq dalam berucap, bersikap dan bertindak. Habib Rizieq telah mengalami tawaran-tawaran uang "pembangunan" triliunan untuk kompromi. Namun semua tawaran itu dia tolak. Lalu dipenjarakan, dan yang terakhir di pengasingan (in exile). Semua resiko ini telah menciptakan kepercayan rakyat yang sangat besar kepadanya. Sebuah balasan dan pengakuan rakyat atas konsistensi sikapnya. Potensi Trust Fund Trust Fund hanyalah salah satu konversi dari kepercayaan rakyat pada Habib Rizieq yang dapat dibreak down. Ummat Islam tentu telah mencoba mengkonversi 212 menjadi koperasi 212. Namun belum mencapai hasil yang maksimal. Ketika Valentino Dinsi, tokoh koperasi 212, ke rumah saya berdiskusi membangun kekuatan "Syarikat Dagang Islam", saya katakan potensi itu ada. Saat ini, dibanding jaman Habibie dan ICMI menggalang dana ummat untuk membangun koran Republika dan Bank Muamalat, jauh lebih hebat sekarang ini. Baik dari sisi soliditas ummat maupun dari sisi munculnya jutaan urban muslim middle class. Trust bisa juga merupakan waqaf (lihat : waqaf vs. trust, https://islamicmarkets.com/education/waqf-vs-trusts). Kisah Waqaf Habib Bugak dari Aceh di Madinah ratusan tahun lalu, telah berbuah bagi para haji dari Aceh saat ini. Selain Trust Fund, berbagai instrument financial Islam juga dapat dikembangkan seperti Habib Rizieq Insurance, Habib Rizieq Islamic Bank, dan Habib Rizieq Mutual Fund. Jika sepuluh juta massa 212 menjadi pemilik Trust Fund itu dengan rata-rata menitipkan uangnya Rp. 100.000,-, maka Habib Rizieq Trust Fund akan memiliki kekayaan Rp. 1 triliun. Ini langkah kecil bagi Habib Rizieq dan kelompok ulama 212 dalam membangun lembaga pembiayaan Islam ke depan. Pekerjaan ini bukan pekerjaan susah dijaman internet of things (IOT) saat ini. Meskipun secara teknikal harus dikerjakan praktisi-praktisi keuangan muslim yang muda dan ikhlas. Penutup Habib Rizieq adalah manusia yang bisa dipercaya Bangsa Indonesia, khususnya ummat Islam Indonesia ini. Tweets Professor Musni Umar mengenai pikiran saya untuk mem "break down" kepercayaan tersebut menjadi lembaga pembiayaan ummat harus dapat dikembangkan, dibanding sekedar "show of force" massa jutaan umat untuk reuni 212. Deputi Gubernur BI, Dody Waluyo mengatakan pada Juli 2019 total "Islamic Finacial Assets" sebesar Rp 1.359 triliun atau 8,7% dari total aset keuangan nasional. (Jakarta Post, 13/11/2019). Kelemahan dalam pengembangan ekonomi syariah terletak pada kekurangan memproduksi produk dan servis halal. Kita malah lebih banyak sebagai konsumen. Lalu, dalam sumber yang sama, Ventje Rahardjo, ketua KNKN (Komite Nasional Keuangan Syariah) mengatakan pungutan amal dan zakat hanya Rp 8 Triliun, sedangkan potensi yang dihitung oleh The Islamic Development Bank berkisar Rp. 200 tiliun. Ini sangat memprihatinkan. Kelemahan sektor keuangan Syariah ini di atas tentu berkaitan dengan kepercayaan masyarakat pada institusi keuangan resmi yang ada. Pertanyaan masyarakat saat ini berkisar pada kehalalan produk keuangan dan pengelolaannya. Selian itu, kepercayaan atas manajemen institusi keuangan yang ada. Hal ini akan mempunyai dampak keinginan rakyat mencari lembaga keuangan baru yang menjamin kehalalan dan jaminan resiko atas harta mereka. Apalagi di sektor finansial non Islamic, seperti isu korupsi melanda dan mengguncang asuransi Jiwasraya dan Bumiputra, baru baru ini. Dimana Jiwasraya dikaitkan dengan dana politik, begitu menghancurkan kepercayaan masyarakat pada institusi dan prilaku moral dan akhlak kaum profesional yang ada. Saatnya Habib Rizieq dan ulama 212 mengembangkan kekuatan umat di sektor keuangan untuk membiayai pembangunan umat Islam di luar sektor negara. Penulis adalah Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle, Mantan Staf Khusus Dirut PT. Jamsostek
Peri Kemanusiaan Terhadap Muslim Uighur
Oleh Dr. Ahmad Yani, SH. MH. Jakarta, FNN - Gejolak dunia Islam tidak henti-hentinya. Begitu juga dengan umat Islam di berbagai belahan dunia terus mengalami diskriminasi dan penyiksaan. Di India Undang-undang “Anti Muslim” dibuat untuk memarginalkan 200 juta Muslim India. Di China di bawah bayang-bayang komunisme, Muslim Uighur mendapatkan perlakuan menyedihkan. Quran dibakar, masjid ditutup, sekolah teologi Islam dan madras dilarang, cendekiawan dibunuh satu persatu. Namun dunia Islam masih diam dan diam atas penyiksaan yang keji itu. Melihat kenyataan pahit yang menimpa umat Islam itu, seorang pesepakbola terkenal, Mezut Ozil menulis dengan keras. “Jika anda tidak dapat mencegah penganiyayaan, buatlah agar diketahui umum”. Bgitu kata Ozil. Keributan pun tak dapat dielakkan. China marah, berang, karena perilaku tidak manusiawinya terhadap satu juta Muslim Uighur kini diungkapkan di hadapan publik. Boikot terhadap Club tempat Pemain bola muslim itu diteriakkan di China. Ormas-ormas Islam di Indonesia mendapatkan terpaan isu miring dengan diamnya terhadap kejahatan kemanusiaan di Uighur. Laporan The Wall Street Journal mencengangkan. Ormas-ormas Islam telah menerima “uang diam” dari China. Bahkan secara frontal SWJ mengatakan bahwa ulama dan tokoh-tokoh Islam organisasi besar Indonesia telah menerima “uang diam” itu. Tentu tuduhan itu menggemparkan jagat media Indonesia. Muhammadiyah dengan keras bereaksi dan mengatakan itu adalah fitnah terhadap Ormas Islam. Muhammadiyah membantah. Maka mulailah suara tentang Uighur kembali mencuat di Indonesia. Muhammadiyah mengecam, Majelis Ulama Indonesia pun ikut mengecam. Tokoh-tokoh Islam seperti Prof. Din Syamsuddin mendesak pemerintah Indonesia untuk bebicara. Profisor Din pun mengkritik sikap pemerintah Indonesia yang memilih diam. Sikap itu memperlihatkan betapa lemahnya Indonesia di mata pemerintah Cina tentang masalah Muslim Uighur ini. Di tengah keributan demi keributan, tuntutan demi tuntutan, pemerintah Indonesia masih belum bersuara sedikitpun. Beredarlah Statemen Prof. Salim Said kira-kira setahun yang lalu mempertanyakan sikap pemerintah indonesia yang tidak mau menerima Ulama Uighur yang ingin memberikan cedera mata, berupa Al-Quran yang ditulis Tangan. Jokowi menolak menerima tamu Ulama Uighur tersebut dengan mengatakan tidak enak dengan pemerintah China. “Apakah Indonesia dijajah China?” tanya Prof Salim. Inilah fakta sebenarnya yang sedang dihadapi Indonesia. Antara rasa tidak enak dan kemanusiaan yang harus diperjuangkan sebagaimana yang menjadi kewajiban konstitusional negara. Pembukaan UUD 1945 memerintahkan bahwa negara Indonesia harus ikut terlibat dalam perdamaian dunia dengan berdasar pada ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adi dan Beradab. Perintah konstitusi itu sebenarnya adalah tujuan daripada Indonesia merdeka? Namun kenapa Indonesia diam? Apa yang tengah membuat Indonesia sebagai negara dengan populasi berpenduduk Muslim terbesar di Dunia memilih bungkam atas kejahatan kemanusiaan di Uighir? Bungkam terhadap saudara sesama muslimnya? Apakah negara ini sudah tidak lagi berpihak kepada Islam dan kemanusiaan? Tidak perlu menjadi Islam untuk melihat kejahatan kemanusiaan itu. Cukup menjadi manusia saja. Karena sepanjang wilayah Turkistan Timur itu, yang dulu adalah satu negara Islam kini yang telah berada di bawah China, tangisan dan rintihan itu menggema. Anak dipisahkan dari bapaknya, istri diambil dari suaminya, suami dibawa di hadapan Istrinya. Orang-orang kehilangan saudara-saudaranya. Mereka di tampung dalam camp konsentrasi. Meski orang-orang mengatakan bahwa camp itu manusiawi, karena mereka mungkin mendapatkan “uang bicara” untuk membela China. Yang namanya Camp Konsentrasi itu tidak pernah ada kata manusiawi, karena namanya saja sudah menunjukkan satu keadaan masa perang dunia satu dan dua. Dimana saja ada Camp Konsentrasi, maka itu merupakan tempat penyiksaan dan pembantaian. Indonesia Harus Bersikap Sekali lagi ini panggilan kemanusiaan. Juga ini panggilan nurani kita sebagai manusia beradab. Juga ini panggilan persaudaraan bagi muslim di Indonesia untuk membela kaum-kaum yang tertindas, dan orang yang teraniyaya. Setidak sudah 30 negara yang mengecam tindakan persekusi China terhadap Uighur. Inggris dalam Sidang PBB meminta China membuka kamp-kamp yang berada di Xianjiang. Penganiayaan itu semakin kentara ketika media Amerika New York Times melaporkan dokumen bocor soal kamp penahanan etnis ini. Dalam dokumen itu, Presiden China Xi Jinping memerintahkan pejabat untuk bertindak tanpa belas kasih terhadap warga Uighur yang minoritas muslim itu. Perilaku Xi Jinping dan komunis China terhadap Muslim Uighur adalah pembantaian etnis dan pemusnahan etnis. Tentu ini melanggar hukum-hukum internasional. Maka menjadi kewajiban Indonesia bersuara mengenai persoalan Uighir ini. Indonesia jangan hanya diam dan diam saja, karena ini sudah sangat bertentangan dengan spirit internasionalisme yang dianut Indonesia. Tidak boleh ada penjajahan di atas muka bumi, dalam bentuk apapun. Tidak dibenarkan oleh konstitusi manapun, apalagi konstitusi Indonesia akan kejahatan yang menghancurkan nilai kemanusiaan seperti itu. Maka dengan tulisan ini, saya mendorong pemerintah Indonesia untuk hadir dalam penderitaan Muslim Uighur tersebut. Sebab negara-negara Islam dan negara-negara dunia sudah berbicara. Apa yang menghalangi Indonesia untuk tidak berbicara? Jangan sampai ini menimbulkan dugaan-dugaan bahwa Indonesia sudah betekuk lutut di hadapan rezim komunis China itu. PBB Perlu Bentuk Tim Investigasi Setidaknya sudah 30 Negara yang mengecam kejahatan rezim China terhadap Muslim Uighur. Negara-negara itu menyampaikan pernyataan di sela-sela rapat Majelis Umum PBB pada 26 September 2019. Tentu Perhatian Internasional sudah sangat mendukung untuk dibentuk Tim Investigasi terhadap kejahatan kemanusiaan itu. Karena itu, untuk menyelesaikan problem kemanusiaan tersebut, negara-negara Islam melalui Organisasi Konferensi Islam (OKI) harus mendesak dan meminta PBB segera membentuk tim Investigasi Independen, guna menyelesaikan persoalan itu. Tanpa tim investigasi, dalam ketertutupan media China, tentu masyarakat dunia tidak akan tahu secara menyeluruh tentang kejahatan kemanusiaan itu. Oleh karena itu, Peran PBB begitu sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini. Kita berharap dan berdoa, semoga kaum muslimin Uighur selalu diberikan kesabaran dan kekuatan. Kita warga muslim di manapun berada, harus terus menyuarakan persoalan kemanusiaan ini, sehingga tidak ada lagi kejahatan kemanusiaan terhadap siapapun. Wallahualam bis shawab. Penulis adalah Advokat, Dosen Hukum dan Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta
Perpres No. 66 Tahun 2019 Gagal Perkuat Organisasi TNI
Fakta sekarang yang dapat kita liat adalah sarana dan prasarana perkantoran maupun alutsista untuk tiga Kogabwilhan ini, terbilang masih zero growth. Meja dan kantor saja masih numpang sana-sini. Namun para petingginya yang menjabat sudah dibuatkan Surat Keputusan (Skep). Sudah ada jabatan Pangkogabwilhan, Kaskogabwilhan , Asrenakogabwilhan juga sudah ada. By Surya Fermana Jakarta, FNN - Isi paling penting dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 adalah diadakknya kembali jabatan Wakil Panglima TNI. Selain itu, Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Wakil Panglima TNI dalam Paragraf 2 Pasal 15 dijabarkan sebagai kordinator pembinaan interoperabilitas Tri Matra Terpadu. Kelihatannyta Wakil Pamglima TNI diadakan sebagai kordinator dari Kogabwilhan. Kogabwilhan adalah bagian dari Komando Utama (Kotama) TNI. Aturan mengenai tugas ini diatur dalam Paragraf 1 pasal 13. Dijelaskan bahwa Kotama terdiri dari Kogabwilhan, Kostrad, Armabar, Kohanudnas, Hidro dan Oseonografi, Kodam, Koppasus, Komando Lintas Laut Militer, Korp Marinir . Semua kotama pembinaannya berada di bawah masing-masing matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Sedangkan Kogabwilhan berada di bawah langsung Markas Besar TNI. Kogabwilhan idealnya untuk mewujudkan orkestrasi operasi antar matra. Terutam dalam menghadapi kondisi perang dan non perang. Mencoba meniru konsep Deployment Amerika Serikat, di mana wilayah tidak ada komando seperti Komando Indo-pasifik. Namun konsep dari Amerika Serikat tersebut berada di luar wilayah teritorial Amerika Serikat. Sesuai dengan doktrin militer mereka yang ekspansif. Ingin menguasai dunia sebagai polisi dunia. Sedangkan konsep pertahanan Indonesia tidak ekspansif. Pertahanan Indonesia adalah pertahanan negara dan mewujudkan perdamaian dunia. Coba kita liat struktur organisasi TNI, khususnya Kotama sudah cukup banyak Komando-Komando. Semua panglimanya di setiap Komando. Kenyataan ini membuat Indonesia lebih hebat dari Amerika Serikat dalam mempertahankan teritori, karena mempunyai Komando Teritorial Angkatan Darat dengan perwujudan Komando Daerah militer hingga sampai ke tingkat desa. Secara filosofi, pertahanan Kogabwilhan sudah kurang tepat. Apabila alasannya adalah orkestra Tri Matra maka cukup dengan sering melakukan latihan operasi gabungan antar matra di wilayah yang sudah dibagi, yaitu Barat, Tengah dan Timur. Fakta sekarang yang dapat kita liat adalah sarana dan prasarana perkantoran maupun Alutsista untuk tiga Kogabwilhan, terbilang masih zero growth. Meja dan kantor saja masih numpang sana-sini. Namun para petingginya udah dibuatkan Surat Keputusan (Skep). Sudah ada jabatan seperti Pangkogabwilhan, Kaskosgabwilhan, Asrenakosgabwilhan juga sudah ada. Dimana saja para petinggi Kogabwilhan berkantor sekarang? Mungkinsebagian masih berkantor di Mabes TNI. Dalam hal operasi militer selain perang sudah ada BNPB, Basarnas dan Bakamla. TNI cukup menyediakan pasukan profesional. TNI lebih baik fokus pada pengadaan Alutsista sesuai Renstra II untuk mencapai minimum esential force (MEF). Masih banyak Alutsista yang belum diwujudkan seperti Pesawat Canggih, Radar Kontrol Darat, Rudal Pertahanan Udara dan Kapal Pertahanan Laut yang bisa mengkover seluruh wilayah territorial NKRI. Jangan sampai fokus pada konsep organisasi yang muluk-muluk tapi melenceng dari MEF. TNI perlu mewujudkan penguatan pada masing-masing matra. Bukan sebaliknya, membuat Komando Gabuangan diantara tiga matra yang ada. TNI Aangkatan Darat misalnya, perlu penguatan kembali teritorial dan pelebaran divisi Kostrad ada di setiap bagian wilayah. Sedangkan di TNI Angkatan laut, diperlukan penguatan Armada Laut yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Begitu dengan TNI Angkatan Udara. Diperlukan ketersediian alutsista dan prajurit profesional dalam mengkover seluruh wilayah pertahanan udara Indonesia. Kenapa saya rewel dan bawel mengenai penggemukan struktur organisasi TNI ini ? Karena anggaran rutin TNI sudah mencapai 60% hanya untuk biaya gajih dan tunjangan. Nah dengan Perpres No. 66 tahun 2019 ini, bakalan menambah porsi anggaran untuk gajih dan tunjangan lagi. Padahal anggaran yang ada, dan masih sangat terbtas ini, lebih baik dioptimalkan untuk pengadaan Alutsista dan peningkatan profesionalitas prajurit. Mengutip tulisan Edna Pattisiana di harian Kompas edisi tanggal 20 Desember 2019 terjadi surplus Kolenel dan Perwira Tinggi (Pati) yang tidak mempunyai jabatan (non job) di TNI mencapai sekitar 25% dari jabatan tersedia. Secara keseluruhan baru 75% susunan organisasi terpenuhi. Ada kekosongan personel dari Kopral sampai Letnan Kolonel, sehingga dalam operasi sering rangkap jabatan dan kelebihan pekerjaan karena personel tidak cukup. Itu juga menghambat perwira yang sekolah ke luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan menambah wawasan intelijen serta diplomasi. Diperkirana jabatan Wakil Panglima TNI akan tumpang tindih dengan tugas-tugas Kepala Staf Umum (Kasum) Panglima TNI. Dalam Pasal 16 Kasum dijabarkan sebagai kordinator Pembina di Markas Besar TNI. Dengan demikian Kogabwilhan juga berada di bawah kordinasi Kasum karena bagian dari Mabes TNI. Konsekuensinya ada dua kordinator untuk Kogabwilhan, yaitu Wakil Panglima TNI dan Kasum TNI. Nah, jangan sampai Wakil Pamnglima TNI para Pangkogabwilhan beserta jajaran di bawahnya menjadi non job baru, dengan gajih dan tunjangan jabatan besar, namun belom punya kantor. Kerjanya apa ? juga belom jelas. Namun sudah dipastikan bakal menggerogoti anggaran TNI. Pertanyaanya, apakah ketika membuat Perpres No. 66 Tahun 2019 ini, Pak Jokowi berbeda pikiran dengan pernyataannya sendiri ketika mau menyederhanakan eselon di kementerian? Penulis adalah Pengamat Militer
Mafia Migas Operasi Hambat Pertamina Bangun Kilang Baru
Oleh Salamuddin Daeng Jakarta, FNN – Presiden Jokowi berkali-kali meminta Pertamina untuk membangun kilang minyak baru. Tentu saja yang diminta Presiden Jokowi untuk membangun kilang adalah Pertamina. Mengapa harus Pertamina ? Karena sebagai BUMN, Pertamina lah merupakan perpanjangan tangan pemerintah untuk membangun kilang minyak. Pemerintah tidak dibolehkan untuk membangun kilang sendiri. Karena kilang adalah usaha bisnis. Sedangkan regulasi melarang pemerintah tidak boleh berbisnis. Kalau pemerintah boleh berbisnis, maka pemerintah bisa saja disalahkan atas masalah ini. Setelah lima tahun pemerintahan Jokowi periode pertama berlalu, tidak ada satupun kilang baru yang dibangun. Bahkan sampai sekarang, belum ada tanda-tanda kilang bakal dibangun, meski hanya 1% realisasinya. Ternyata permintaan Presiden Jokowi tak didengar oleh Pertamina. Sungguh sangat tragis sekali. Pihak-pihak yang diserahkan tanggung jawab untuk mambangun kilang ini, tidak melakukan langkah langkah sama sekali. Aneh bin ajaib. Perintah Presiden hanya dianggap angin lalu. Patut diduga ada pihak-pihak yang tidak menghendaki pembangunan kilang baru. Kerjasama Orang Dalam Bagaimana dengan upaya Pertamina ke arah pembangunan kilang baru? Sampai sekarang hasilnya masih nihil. Padahal seharusnya Pertamina yang paling kompeten bangun kilang baru. Pertamina adalah BUMN migas satu-satunya di tanah air. Sampai sekarang, Pertamina adalah satu dinatara perusahaan dengan asset terbesar di Indonesia. Belanja minyak Pertamina sangat bdesar. Bisa mencapai Rp 1.000 triliun setiap tahun. Masa iya sih Pertamina tidak sanggup membangun kilang minyak baru? Kenyataannya memang Pertamina tidak sanggup. Tidak bisa membangun kilang baru. Wajar saja kalau dipertanyakkan oleh Presiden Jokowi. Sebab kilang minyak yang ada sekarang sudah tua semuanya. Entah sampai berapa lama lagi kilang-kilang yang sudah tua itu sanggup beroperasi untuk memenuhi kebutuhan migas nasional? Sementara tuntutan zaman semakin beragam. Tuntutan terhadap isue-isue energi yang ramah terhadap lingkungan menjadi kebubutan yang mendesak. Masyarakat internasional sangat peduli dan bersikap antipati terhadap produk-produk tidak ramah lingkungan atau mencemari lingkungan. Patut diduga ada mafia migas bekerja. Sengaja menghalang-halangi setiap upaya Pertamina untuk membangun kilang baru. Mafia migas bekerjasama dengan orang dalam Pertamina. Tujuannya, agar Pertamina tetap tergantung kepada impor migas. Targetnya solar dan elpiji tetap bisa diimpor. Sebab keuntungan yang didapat dari impor migas lebih gampang dari pada membangun kilang minyak sendiri. Bisa juga patut diduga ada setoran besar dari importir migas. Meraka inilah yang berusaha dengan cara menghalangi pembangunan kilang minyak baru. Untuk itu, Presiden Jokowi harus mengecek keberadaan mafia impor ini dan memberantasnya sampai tuntas. Pertamina sendiri sudah membuat dua direksi, yang ada kaitannya dengan pembangunan kilang baru. Kedua direksi itu adalah direktur mega proyek, yang didukung oleh direktur infrastruktur. Kalau tidak ada pembangunan kilang baru, patut dipertanyakan apa saja pekerjaan dua direksi itu selama ini? Kok bisa ya, satu persen pembangunan kilang baru tidak jalan? Dengan demikian, wajar saja kalau Presiden Jokowi murka melihat kenyataan ini. Mengapa Direktur Utama seolah-olah cuek saja. Sepertinya menganggap omongan Presiden Jokowi sebagai dagelan belaka? Kalau alasannya Pertamina tidak punya uang? Maka faktanya Pertamina sangat pandai cari uang. Pertamina juga pandai mencari mitra usaha untuk membangun kilang baru. Perusahaan sebesar Pertamina pasti gampang mencari uang mitra usaha untuk membangun kilang baru. Lain halnya kalau direksi Pertamina tidak mau mencari uang. Lain halnya kalau Pertamina kini telah menjadi perpanjangan tangan dari mafia migas yang tidak menghendaki Pertamina membangun kilang baru. Kalau begitu adanya, maka direksi tinggal menerima nasib. Tunggu Presiden Jokowi murka. Global Bond Menumpuk Meskipun sampai sekarang Pertamina belom membangun kilang minyak baru. Namun Pertamina telah menumpuk banyak utang dalam besar untuk menjalankan kegiatan usahanya. Pertanyaan publik yang mungkin sama dengan pertanyaan Presiden Jokowi adalah untuk apa uang dari hasil utang itu digunakan oleh direksi Pertamina ? Setelah libur panjang beberap tahun membuat global bond, pada akhir Tahun 2018, tepatnya tanggal 7 November 2018, tiga bulan setelah Dirut Pertamina yang baru dilantik, Pertamina kembali mengambil utang global bond senilai U$D 750 juta dollar. Tercatat Nicke Widyawati menjabat sebagau pelaksana tugas Dirut Pertamina sejak April 2018. Selanjutnya Tahun 2019 Pertamina membuat global bond dua kali USD 750 juta. Tepatnya pada bulan Juni 2019 senilai U$ 1,5 miliar dollar. Dengan demikian jumlah utang global bond yang dibuat Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati sejak menjabat April 2019 sudah mencapai Rp. 31,5 triliun. Hanya dalam kurun waktu kurang dari setahun. Dengan bunga rata-rata 6 persen. Global bond yang baru, ditambah dengan akumulasi utang global bond yang dibuat sebelumnya telah sekitar mencapai U$ 11 miliar dollar. Setara dengan Rp 154 triliun pada kusr Rp 14.000 per dollar. Tahun 2011 Pertamina membuat global bond senilai U$ 1,5 miliar dollar, tahun 2012 U$ 2,5 miliar dollar, tahun 2013 U$ 3,25 miliar dollar, dan tahun 2014 U$ 1,5 miliar dollar. Utang Pertamina terus menumpuk dari tahun ke tahun. Belum termasuk utang utang kepada bank. Anehnya, produksi migas juga tidak meningkat secara significant. Justru yang paling tragis adalah impor migas, terutama LPG yang justru semakin meningkat. Yang lebih tragis lagi, karena tidak ada satu kilang baru yang dibangun oleh Pertamina. Pertanyaan, untuk keperluan apa pengadaan utang sebanyak itu? Sementara keuntungan Pertamina juga makin mengecil, bahkan cenderung merugi. Kinerja keuangan yang kurang baik ini akan menjadi masalah besar kepada Pertamina di masa mendatang. Dengan kemampuan mendapatkan laba kecil saat ini, mustahil bagi Pertamina untuk bisa membayar utang- utangnya. Berbeda kalau Pertamina mengambil utang, namun berhasil membangun kilang pengolahan migas baru. Produktifitas utang tersebut akan dapat membantu Pertamina membayar kewajiban di masa medatang. Namun jika perintah Presiden Jokowi masih dianggap sebagai angin lalu, maka suatu saat Pertamina bisa gagal bayar utang. Dan itu menjadi beban bagi pemerintah. Wajar Pak Jokowi Marah Penulis adalah Peneliti Pada Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
Relasi Kuasa Hadi-Andika di Persimpangan Jalan
Oleh Selamat Ginting Ada apa sebenarnya yang terjadi dengan elite TNI? Khususnya antara Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dengan KSAD Jenderal Andika Perkasa. Jakarta, FNN - Dalam dua bulan terakhir, ada beberapa peristiwa di mana Kepala Staf Angkatan Darta (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa tidak terlihat menghadiri acara dimana ada Marsekal Hadi. Peristiwa-peristiwa yang mengundang tanda tanya besar. Seperti hubungan panas dingin diantara keduanya. Andika kini malah terlihat lebih banyak bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Keduanya sama-sama berlatar belakangt Unit Penanggulangan Teror (Gultor) Kopassus. Saat Mayjen Prabowo menjadi Komandan Jenderal Kopassus, Andika masih berpangkat kapten infanteri (Komando). Terakhir, Andika (Akmil 1987) bersama Menhan Prabowo terlihat bersama di Bandung. Saat pertemuan KSAD se-ASEAN, Senin (25/11/2019) lalu. Dari Mabes TNI diwakili Kasum, Letjen Joni Suprianto (Akmil 1986). Prabowo dan Andika menjadi bintang dalam acara ACAMM Asean Chief of Army Multilateral Meeting (ACAMM). Sebelumnya Andika juga bertemu dengan Prabowo, saat peresmian Patung Jenderal Besar Soedirman di Turusan, Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Ahad (10/11/2019). Tepat di Hari Pahlawan itu, Andika justru tidak hadir di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Saat itu, pimpinan Angkatan Darat diwakili Wakil KSAD Letjen Tatang Sulaiman (Akmil 1986). Tatang mendampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Hadir pula KSAL Laksamana Siwi Sukma Adji (AAL 1985), KSAU Marsekal Yuyu Sutisna (AAU 1986), dan Kepala Polri Jenderal Idham Aziz (Akpol 1988-A). Begitu juga saat Hadi ke Papua pada 28-29 Oktober 2019. Andika malah menemani Menhan Prabowo. Keduanya menerima kunjungan Duta Besar Cina di Indonesia Xiao Qian di Kementerian Pertahanan, Selasa (29/10/2019). Nah, saat Hadi menerima Menhan Prabowo di Mabes TNI pada Rabu (30/10), Andika juga tidak hadir. Andika diwakili Wakil KSAD Letjen Tatang Sulaiman. Hadir pada acara itu, antara lain KSAL Laksamana Siwi Sukma Adji, dan KSAU Marsekal Yuyu Sutisna. Pada acara pelantikan Kepala Polri Jenderal Idham Aziz, Marsekal Hadi bertindak sebagai saksi bersama Mendagri Tito Karnavian, 1 November 2019. Di situ pula Andika tidak hadir. Pimpinan Angkatan Darat diwakili Letjen Tatang Sulaiman. Interaksionisme simbolik Bagaimana menerjemahkan ketidakhadiran Jenderal Andika saat acara yang juga dihadiri oleh Marsekal Hadi? Apakah sebuah kebetulan, karena ada acara bersamaan? Penulis mencoba melihatnya dari teori interaksionisme simbolik. Salah satu teori yang banyak digunakan dalam penelitian sosiologi. Teori ini memiliki akar keterkaitan dari pemikiran Max Weber yang mengatakan, “tindakan sosial yang dilakukan oleh individu didorong oleh hasil pemaknaan sosial terhadap lingkungan sekitarnya.” Makna sosial diperoleh melalui proses interpretasi dan komunikasi terhadap simbol-simbol di sekitarnya. Tanda-tanda tersebut merupakan simbol yang digunakan untuk berkomunikasi dan menyampaikan pesan pada orang lain. Teori interaksionisme simbolik melihat sebuah tindakan dengan penggunaan simbol dalam rangka mendeklarasikan identitas semacam ‘inilah diriku’. Bisa jadi, itulah bentuk protes Jenderal Andika terhadap Hadi yang lebih mengutamakan memilih perwira tinggi yang satu letting (lulusan kelas yang sama) 1986. Sebelum, promosi terhadap IB Purwalaksana sebagai Irjen Kemhan, berdasarkan keputusan panglima TNI pada 26 November 2019, abituren Akmil 1987, teman lulusan Jenderal Andika, seperti ‘gigit jari’. Abituren Akmil 1986 punya tujuh letjen, termasuk Hinsa Siburian yang sudah pensiun. Sedangkan Akmil 1987, hanya punya satu Jenderal dan dua Letjen. Kini dalam waktu dekat akan menjadi tiga letjen dengan naiknya IB Purwalaksana. Bisa jadi pula, Andika dianggap ‘kurang memperjuangkan’ teman-temannya sesama Akmil 1987. Akmil 1985 pun hanya empat Letjen. Sedangkan Akmil 1988 A maupun B, belum satu pun yang mendapatkan promosi Letjen. Hal ini pula yang dipertanyakan, mengapa Angkatan Darat tertinggal dari Angkatan Laut maupun Angkatan Udara? Bahkan jauh tertinggal dari Kepolisian, karena lulusan 1990 sudah ada yang berpangkat Komisaris Jenderal (setingkat Letjen, Laksdya, dan Marsdya). Makna ketidakhadiran Jebdral Andika, jika diteropong dari teori interaksionisme simbolik, bisa dianalisiis masyarakat berdasarkan makna subjektif yang diciptakan individu sebagai basis perilaku dan tindakan sosialnya. Individu diasumsikan bertindak lebih berdasarkan apa yang diyakininya. Bukan berdasar pada apa yang secara objektif benar. Apa yang diyakini benar merupakan produk konstruksi sosial yang telah diinterpretasikan dalam konteks atau situasi yang spesifik. Hasil interpretasi ini disebut sebagai definisi situasi. Itulah situasi relasi kuasa antara Marsekal Hadi dengan Jenderal Andika. Ada persaingan terselubung. Tentu saja, keduanya akan membantah argumen ini. Silakan saja membantah. Toh, boleh-boleh berbeda dalam perspektif. Pola Karier Untuk itu, penulis juga akan mengaitkannya dengan pola jenjang karier yang berlaku untuk perwira tinggi TNI. Karier adalah perkembangan dan kemajauan yang terbuka bagi prajurit dalam kesempatan untuk mendapatkan jabatan atau kedudukan tertentu. Termasuk kenaikan pangkat, kesempatan mengikuti pendidikan, serta pemindahan dan giliran penugasan. Karena itu, pimpinan tentara, harus memberikan kesempatan seadil-adilnya kepada setiap perwira untuk mengembangkan kariernya. Tentu saja melalui sebuah perencanaan yang baik, dan giliran penugasan serta kesempatan pendidikan untuk mencapai kemajuan. Dalam pola dasar karier perwira, maka jabatan pada perwira tinggi merupakan fase darma bakti. Pengabdian sebagai perwira lebih dari 25 tahun. Setelah minimal 25 tahun jadi perwira, baru pantas menyandang pangkat Brigjen, Laksma, Marsma. Ini merupakan masa terakhir dari karier seorang perwira. Penekanannya akan beralih dari sekadar pengembangan kemanfaatan maksimal seorang perwira dalam darma baktinya. Fokus perwira tinggi pada masalah-masalah strategi pertahanan dan kebijaksanaan TNI. Sehingga mereka bisa berkarsa dan berkarya nyata, khususnya dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka selayaknya, jabatan-jabatan Komadan atau Panglima, serta staf tingkat tinggi akan dipercayakan kepada perwira yang sangat menonjol di antara perwira yang potensial. Harus dilihat latar belakang penugasan bidang staf, pendidikan, pembinaan teritorial, serta komando pada unit kesatuan yang lebih besar. Tentu dengan ukuran prestasi yang sangat menonjol. Bukan semata-mata, karena sama-sama lulusan satu letting (sekelas). Harapannya, agar organisasi TNI bisa lebih professional, modern, dan mampu menjaga soliditas organisasi. Panglima Besar Soedirman telah memberikan contoh teladan yang patut dicontoh generasi penerus saat ini. Utamanya dalam menjaga soliditas TNI di saat negara dalam keadaan yang genting. Catatan. Tulisan ini telah dibaca di Harian Republika edisi Senin 16 Desember 2019 dan Republika Online edisi Selasa 17 Desember 2019. Namun belakangan tidak lagi dapat diakses di Republika Online. Tulisan dapat dimuat di Portal Berita Online FNN, dengan terlebih dulu mendapatkan persetujuan dari penulis Penulis adalah Wartawan Senior
Krisis Organisasi TNI di Eranya Hadi
By Surya Fermana Jakarta, FNN - Tatkala Jokowi mengganti Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI pada Bulan Desember 2017 dia berharap agar terjadi regenerasi di tubuh TNI. Langkah menuju ke sana ditempuh dengan mengangkat personil yang belum terakomodir. Targetnya, untuk menghindari Bottle Necking. Namun dua tahun berlalu, hingga Desember 2019, problem The Bottle Necking kian akut saja. Bahkan terkesan mengancam soliditas dan efektivitas organisasi TNI. Senin dua hari lalu, saya baca tulisan saudara Selamat Ginting seorang jurnalis senior Republika di Republika Online (06/12/2019). Judulnya adalah “Dominasi 86 dan Langkah Cegah Nepotisme Militer”. Berangkat dari tulisan tersebut, sekarang terlihat organisasi TNI seperti semakin carut-marut dan tidak efektif. Slamet Ginting menyebut nama-nama angkatan 1986 yang kini mendominasi dan meraih bintang empat dan bintang tiga. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) yang semula ditujukan untuk mengakomodir lebih banyak Jenderal di TNI malah menjadi jalan buntu. Bahkan cenderung mengarah ke pemborosan anggaran. Letjen TNI Ganif Warsito (angkatan 86) yang semula menjabat Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI dipromosikan jadi Pangkogabwilhan III. Ganif digantikan oleh Mayjen TNI Tiovan Aritonang (angkatan 86) yang semula menjadi Asops Kasad dan Pangdam Merdeka, Sulawesi Utara. Sampai sekarang Pangkogabwilhan belum ada kantor atau Markas Komando. Pekerjaan yang jelas mengenai konsep kordinasi operasi antar angkatan (interoperabilitas) di TNI. Ini jelas berlawanan dengan konsep Jokowi yang menghendaki penyederhanaan organisasi dan eselon. Dulu Jenderal LB Moerdani pernah menciutkan organisasi sejenis seperti Panglima Komando Wilayah Pertahanan (Pangkowilhan). Tujuannya untuk efektivitas dan profesionalitas TNI. Beliau menghapus Pangkowilhan. Kemudian melikuidasi Kodam dan menciutkan Koppasus. Untuk apa gemuk tapi tidak sehat. Biaya rutin yang boros akibat organisasi besar yang miskin fungsi. Lebih baik biaya digunakan untuk latihan dan operasi. Sebab secara intelijen strategis, Indonesia tidak akan mengalami perang antar negara. Lebih baik penguatan profesionalitas pada tiap-tiap angkatan. Targetnya, untuk menjalankan tugas dan fungsinya yang sudah jelas tanpa harus tumpang tindih dipaksakan dengan jargon sinergitas. Baru hari ini saya mendapatkan kabar bahwa Asops Panglima TNI sudah diisi oleh Mayjen TNI Tiopan Aritonang, sebelumnya menjabat Pangdam Merdeka. Sedangkan Pangdam Merdeka diisi oleh Mayjen TNI Santos Mantondang. Sebelumnya Pangdam Merdeka dibiarkan lama lama kosong. Posisi Kodam Merdeka sangat penting strategis, karena menghadap Laut Cina Selatan dan Mindanau. Tempat dimana kelompok ISIS beroperasi. Keliatannya posisi Asops di kalangan Mabes TNI dan AD sangat penting dan strategis, sehingga pengisiannya belum bisa lepas dari perkolegaan dan perkoncoan. Saya menduga wacana pengangkatan Wakil Panglima TNI adalah upaya melanggengkan kekuasaan satu letting, sehingga seluruh matra dan pucuk tertinggi TNI hanya diisi oleh satu angkatan yang sama. TNI AD memiliki jumlah personel dan pengaruh yang besar. Terlihat KASAD Andika Perkasa mau dilemahkan fungsinya, dengan bahasa penghalusan diangkat menjadi Wakil Panglima TNI. Kita bisa melihat ketika Menteri BUMN Eric Tohir mengganti para Deputi Kementerian BUMN menjadi Wakil Dirut di BUMN. Jelas maksudnya adalah dibuang bukan promosi. Kemacetan organisasi TNI tidak boleh dibiarkan berlama-lama, karena akan merugikan bangsa dan negara di tengah krisis ekonomi politik global yang semakin menguat belakangan ini. Isu konflik kepentingan dalam pengadaan Alutsista di tubuh TNI juga perlu diperhatikan. Karena bisa melemahkan pertahanan dan kekuatan bangsa, khususnya di sistem pertahahan udara nasional. Pengadaan Ground Control Intercept (GCI) dan pengadaan pesawat tempur canggih harus diaudit secara selektif dan prudent. TNI selama reformasi ini menjadi profesional dan terpercaya. Dampaknya, TNI sangat dipercaya oleh masyarakat luas. Kepercayaan yang tinggi tersebut, harus bisa tetap dipertahankan. Jangan sampai kepercayaan ini berantakan, hanya disebabkan oleh Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) letting 1986. Untuk itu diperlukan sikap tegas dari Presiden Jokowi sebagai Panglima Tertinggi untuk membenahi masalah ini. Penulis adalah Pengamat Militer
POPULER
