OPINI
Kalau Dipimpin Bandit, KPK Akan Menjadi Komisi Pelindung Koruptor
Bersiap-siaplah melihat KPK akan berubah menjadi Komisi Pemerasan dan Kongkalikong. Oleh Asyari Usman (Wartawan Senior) Jakarta, FNN - Proses pemilihan capim (calon pimpinan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini mendekati tahap akhir. Panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK beberapa hari lalu mengumumkan 40 orang yang lulus tes psikologi. Hasil tes ini dikritik keras oleh LSM antikorupsi, Indonesian Corruption Watch (ICW). ICW merasa tak puas. Tampaknya, mereka bisa melihat tanda bahaya pada komposisi 40 orang yang lulus itu. Ada indikasi KPK hendak digiring agar dipimpin oleh orang-orang yang ditengarai akan melindungi para koruptor tertentu. Anehnya, anggota pansel, Hendardi (dari LSM Setara Institute), pasang badan. Dia balik mencela ICW. Dikatakannya, ICW nyinyir dan tidak bisa mengatasnamakan publik. Padahal, Hendardi paham bahwa ICW adalah LSM yang sudah dikenal lama dan memiliki integritas untuk berbicara tentang korupsi. ICW banyak tahu tentang korupsi. ICW juga mengerti kesulitan yang dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi. Karena itu, ICW tidak bisa dianggap memiliki kepentingan pribadi (vested interest) dalam proses pemilihan pimpinan KPK. Hendardi sangat tendensius ketika mengatakan ICW punya kepentingan pribadi. Hendardi menjadi sangat aneh. Ketika ICW mengutarakan ketidakpuasan publik terhadap ke-40 orang yang lulus tes psikologi, Hendardi menanggapinya dengan gaya yang mencurigakan. “Pansel bukan alat pemuas ICW,” ujar Hendardi. Sangat pantas banyak yang curiga terhadap bahasa Hendardi itu. Seolah dia sedang membawa misi tersendiri di pansel capim KPK. Sangat patut diduga Hendardi punya misi untuk mengantarkan orang-orang tertentu sampai ke kursi pimpinan KPK. Kali ini, entah mengapa, banyak orang kuat yang mengincar posisi komisioner di KPK. Kelihatannya, ada pihak yang sedang bekerja keras untuk menggiring agar pimpinan KPK jatuh ke tangan mereka. Ketara sekali. Mudah dibaca apa yang sedang terjadi. Tetapi, kalau para bandit itu berhasil merebut KPK, hampir pasti badan antikorupsi ini akan hancur berantakan. Akan menjadi alat pemerasan. Akan dijadikan alat untuk mencari duit besar. Bersiap-siaplah melihat KPK akan berubah menjadi Komisi Pemerasan dan Kongkalikong (KPK). Selain itu, KPK di tangan para bandit akan menjadi alat untuk melindungi berbagai kejahatan korupsi yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan, dan pencoleng kekayaan negara. KPK akan menjadi pelindung koruptor. Akan menjadi Komisi Pelindung Koruptor (KPK). Karena itu, seluruh rakyat harus terus-menerus memantau manuver para bandit yang pasti akan melakukan segala cara agar pimpinan KPK bisa mereka rebut. Upaya mereka untuk mencaplok KPK harus dilawan oleh semua kekuatan publik. Termasuk para anggota DPR garis lurus dan ormas-ormas yang ‘genuine’ antikorupsi. Jangan biarkan KPK dijadikan alat untuk memeras para terduga atau tersangka koruptor. Atau sebaliknya menjadi alat untuk menghambat penyelidikan korupsi oleh orang-orang tertentu. Pansel capim KPK kali ini, pantas dipertanyakan. Banyak keanehan yang terjadi dalam seleksi administrasi. Sebagai contoh, mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, dinyatakan tidak lulus seleksi admin. Tak bisa dimengerti apa kekurangan Pak Pigai. Semua orang tahu ‘track record’ (rekam jejak) beliau. Publik tahu integritas Pigai. Bolak-balik dia menolak tawaran jabatan publik supaya dia tidak ribut. Pigai adalah orang yang tidak pernah berkompromi dengan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Ini mungkin kelemahan beliau. Saya pribadi mengenal sejumlah pengacara dengan reputasi, kapasitas dan integritas tinggi yang tak lulus seleksi. Sangat mengherankan. Tapi, bisa juga tak mengherankan kalau para anggota panselnya berkepribadian seperti Hendardi. Tak terbayangkan bagaimana jadinya KPK periode mendatang. Semoga saja masih ada waktu untuk mencegah konspirasi kekuatan jahat yang ingin merebut pimpinan KPK. (*)
ICOR Tinggi, Pertanda Korupsi Masih Marak
Jika Indonesia akan mencapai target pertumbuhan ekonomi 7% sebagaimana dicita-citakan Jokowi pada kampanye 2014, maka nilai investasi yang harus dikumpulkan adalah sebesar Rp1.481 triliun. Oleh Hudzaifah (Wartawan Senior) Jakarta, FNN - Investasi Indonesia yang besar-besaran di bidang infrastruktur ternyata tak membuat pertumbuhan ekonomi beranjak dari 5%. Bahkan celakanya bersamaan dengan investasi yang begitu tinggi, justru indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia makin tinggi. Gejala apakah ini? Sepertinya Pemerintahan Jokowi selama lima tahun terakhir sudah begitu jor-joran, gegap gempita dan cetar membahana. Namun selama kurun waktu itu juga pertumbuhan ekonomi stagnasi di level plus minus 5%. Bahkan ICOR Indonesia sepanjang tahun terus menanjak, pada 2018 mencapai 6,3, menunjukkan inefisiensi investasi. Artinya, untuk mencapai pertumbuhan Produk Domestik Bruto (gross domestic bruto—GDP) 1%, maka Indonesia butuh nilai investasi 6,3 kali dari nilai pertumbuhan tersebut. Bandingkan dengan ICOR Malaysia pada periode yang sama hanya berada pada level 4,6, disusul Thailand sebesar 4,5, dan yang terendah Filipina sebesar 3,7. Asian Development Bank (ADB) pernah menyusun tabulasi nilai ICOR pada tujuh negara pada 2017. Tujuh Negara yang dimaksud adalah Indonesia 5.5, Malaysia 4.6, Filipina 3.7, Thailand 4.5, Vietnam 5.2 dan India 4.9 serta Turki yang mencapai ICOR 3.9. ICOR adalah koefisien produktivitas suatu nation state yang bersaing dengan nation state lain untuk berkontestasi di pasar global. Kalau angka ICOR tinggi berarti bangsa itu tidak efisien. Untuk tumbuh satu persen memerlukan investasi 6,3 kali dari PDB. Skor ICOR dipatok pada level 1 hingga 10. Makin rendah ICOR suatu negara makin efisien investasi di negara itu, sebaliknya makin tinggi ICOR suatu negara maka semakin tidak efisien negara itu. Dalam kasus Indonesia, untuk mendapatkan input pertumbuhan ekonomi Rp1.000 maka nilai investasi yang harus disediakan adalah Rp6.300. ICOR yang baik bagi suatu negara ada pada kisaran 3 hingga 4. Jika Indonesia akan mencapai target pertumbuhan ekonomi 7% sebagaimana dicita-citakan Jokowi pada kampanye 2014, maka nilai investasi yang harus dikumpulkan adalah sebesar Rp1.481 triliun. Padahal realisasi investasi Indonesia pada 2018 hanya Rp721,3 triliun, wajar kalau hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi 5,17% atau jauh dari target 5,4% dala APBN 2018. ICOR Indonesia yang tinggi ini diawali sejak masyarakat dipungli mengurus birokrasi perizinan oleh eksekutif dan juga biaya legislatif yang ikut ditanggung lewat pungli dan pungutan diluar pajak, juga sistem yudikatif yang korup. Kemudian suku bunga bank juga relatif tinggi karena spread yang tinggi di industri perbankan. Di samping itu UMR karyawan ikut naik, sementara harus bersaing dengan tetangga dan pesaing lain. Tumpukan beban itulah yang mengungkung masyarakat awam maupun bisnis di Indonesia entah hanya sebagai karyawan maupun sebagai pengusaha. Ongkos rente politik birokrasi parpol sangat tinggi tercermin dari angka ICOR 6,3 menurut studi empiris ADB. Sementara itu berdasarkan data dalam lampiran empat tahun Jokowi-JK mengelola pemerintahan angka ICOR kita malah sejak 2014 ICOR kita berkisar sekitar enam dan tidak bergeming. Pada 2013 ICOR Indonesia masih di level 4,5, pada 2014 lompat ke level 6,8, kemudian pada 2015 sedikit memburuk ke 6,78. Padahal di tahun 2011 masih di kisaran 3,8, bahkan pada 2007 masih di level 3,5. Sejak 2009 ICOR Indonesia naik di atas kisaran 5,0 (Sumber: World Bank dan BPS). Pada 2016 turun sedikit ke 6,46. Lalu pada 2017 ke level 6,34 dan pada 2018 masih di kisaran 6,33. Faktor yang diukur ADB adalah masalah upah dan seluruh biaya sosial dari pelayanan birokrasi dikombinasikan efisiensi bangsa ini. Presiden Jokowi diketahui telah menempatkan perang lawan ICOR ini dengan Saber Pungli dan OTT KPK yang diharapkan menurunkan ICOR Indonesia dari enam ke empat atau bahkan ketiga, dengan kebijakan pelayanan satu atap (one stop service—OSS). Tetapi sistim kepartaian plural tetap merupakan sumber dan akar masalah high poltical and bureaucratic cost yang harus ditanggung masyarakat dan pebisnis maupun dalam aktivitas sosial dengan biaya public goods and service yang mahal dan tidak bisa bersaing dengan negara lain. Karena itu juga ekspor kita tidak beranjak jauh dan bahkan kalah dari Vietnam. Bila pemberantasan korupsi dan perizinan OSS gagal dan masyarakat terus dibebani dengan pungli dan suap korupsi, maka nilai rupiah tidak bisa dikomando untuk menguat. Paling tidak ada tiga faktor yang menyebabkan inefisiensi dalam investasi yang dilakukan pemerintah yang ditandai dengan ICOR meningkat. Pertama, tidak efisiennya pembangunan ekonomi yang dijalankan. Kedua, adanya unsur pelunasan utang luar negeri yang tinggi dan didominasi dengan valuta asing. Ketiga, adanya mark up dan korupsi dalam proses pembangunan dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi berjalin berkelindan dengan sistem politik yang korup. Dulu Begawan Ekonomi Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo sempat menyindir adanya kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun sebesar 30%. Hari ini, tingkat kebocoran anggaran itu disinyalir sudah mencapai 65%. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mochammad Jasin, Indonesia masih berada pada tingkat ICOR tertinggi di ASEAN, yakni rerata sebesar 6, sedangkan rerata ASEAN 3,5. Hal ini, menurutnya sebagai akibat dari banyaknya praktik mark-up, mark down dan korupsi di Indonesia. Selain itu kebocoran APBN atau pembangunan yang mencapai 65% juga menjadi masalah bagi kondisi Indonesia. Oleh karenanya, Jasin berpendapat, penting untuk Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) yang dituangkan dalam perencanaan dan program kerja tahunan harus disusun indikator kinerja, target capaian kinerja, evaluasi kinerja dan rekomendasi perbaikan kinerja K/L. Jasin juga menjelasakan modus operandi korupsi yang kerap dilakukan DPR dan DPRD yakni memperbesar mata anggaran untuk tunjangan dan fasilitas anggota dewan, menyalurkan dana APBN/APBD bagi anggota dewan melalui yayasan fiktif dan memanipulasi perjalanan dinas. Sedangkan modus operandi pejabat daerah kerap kali pada pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan mark up harga dan mengubah spesifikasi barang. Oleh sebab itu, pentingnya bagi lembaga audit investigasi untuk bersikap independen dalam mengidentifikasi penyebab dan kemungkinan adanya kecurangan atau fraud dalam penyelenggaraan APBN. Audit investigasi bertujuan mendapatkan keyakinan yang memadai mengenai apakah fraud tersebut benar terjadi berdasarkan bukti audit yang kuat dan valid. Salah satu indikator ICOR adalah terjadinya kebocoran anggaran. Kebocoran anggaran berpotensi terjadi dari sisi realisasi APBN setiap tahunnya. Namun berdasarkan data realisasi APBN dari Kemenkeu, dalam 10 dasawarsa terakhir, angka realisasi APBN secara rata-rata berada di atas 94%. Pada 2004 realisasi APBN mencapai 99,33%, pada 2006 mencapai 95,43%, 2008 sekitar 99,62%, 2010 mencapai 92,54%, dan 2012 sekitar 96,33%. Sementara realisasi anggaran baik penerimaan maupun belanja negara pada 2014 tercatat sebesar 94,50%, sedangkan pada 2015 langsung anjlok ke posisi 87,95% dan pada 2016 menjadi 88,2%. Setiap tahunnya, pemerintah juga terus menyempurnakan mekanisme penyusunan anggaran sekaligus mempermudah prosedur realisasi sehingga penyerapan anggaran diharapkan lebih optimal. Yang masih menjadi persoalan mungkin terkait dengan persoalan kualitas dari penyerapan anggaran itu sendiri. Meskipun sudah menerapkan sistem Performance Based Budgeting (PBB), persoalan kualitas penyerapan anggaran mau tidak mau masih menjadi kendala utama. Tidak tercapainya optimalisasi penerimaan perpajakan juga disinggung sebagai salah satu penyebab terjadinya kebocoran anggaran. Namun perlu diperhatikan bahwa melesetnya potensi penerimaan perpajakan tidak seutuhnya disebabkan oleh lemahnya kinerja aparat perpajakan melainkan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya seperti melemahnya demand akibat resesi global. Pemerintah juga terus melakukan pengurangan potensi terjadinya penurunan potensi penerimaan perpajakan yang disebabkan perilaku moral hazard aparat penegak pajak itu sendiri melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2014 tentang pegawai pajak yang beralih menjadi Konsultan Pajak. Potensi kebocoran anggaran lainnya yang memungkinkan adalah hilangnya potensi penerimaan negara dari hasil pengelolaan sumber daya alam (SDA) baik tambang maupun kekayaan non-tambang lainnya. Namun demikian, potensi hilangnya penerimaan dari hasil pengelolaan SDA baik tambang dan non-tambang sangat bergantung kepada kesepakatan kontrak yang sudah ditanda-tangani sebelumnya. Yang mungkin dilakukan adalah merenegosiasi kontrak kesepakatan yang sudah akan jatuh tempo untuk dilakukan perhitungan ulang demi memenuhi aspek keadilan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya isu kebocoran anggaran merupakan hal sensitif yang sangat fundamental. Namun demikian, validitas data merupakan hal yang mutlak dikedepankan. Jangan sampai isu tersebut kemudian sekedar menjadi isu politik demi mengejar popularitas semata. Saatnya Presiden Jokowi mengecangkan ikat pinggang, dalam arti jangan sekadar gegap gempita membangun infrastruktur, mengejar wajib pajak, mengejar pajak dana pihak ketiga, tapi juga perlu meningkatkan efisiensi investasi agar tidak mubazir.[]
Kongres PDIP: Tangga Lebih Tinggi Cucu Soekarno
Di mulut, Mega menyadari bahwa PDIP bukan partai keluarga. Namun dalam praktiknya, Mega menyiapkan putra-putrinya untuk menggantikannya. Oleh Dimas Huda (Wartawan Senior) Jakarta, FNN - Jika Sukarno pernah diangkat Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS sebagai presiden seumur hidup, maka Megawati Soekarnoputri naga-naganya juga bakal dipilih menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan sampai dirinya menyerah. Sudah 25 tahun Megawati Soekarnoputri menjadi ketum partai berlambang banteng moncong putih itu, tapi tak ada tanda-tanda dia lengser keprabon. Mega masih betah dan tak belum bosan. Pada Kongres PDIP Ke-5 di Bali pada 8-11 Agustus 2019 nanti, pemilik suara kemungkinan besar masih menginginkan Mega lagi untuk memimpin PDIP. Lagi pula sejauh ini belum ada pengganti yang berani mencalonkan diri, melawan Mega. Mega sudah manula. Nenek sudah berusia 72 tahun. Kini, kabar yang beredar, untuk menopang kerja Ketum, akan dibuat pos jabatan baru di Dewan Pimpinan Pusat PDIP, yakni ketua harian. Kabarnya lagi, kursi ini disiapkan untuk putra dan putri mahkota: Muhammad Prananda Prabowo (Nanan) atau Puan Maharani. Keduanya adalah darah daging Mega. Jabatan ketua harian nantinya di bawah langsung Ketua Umum Megawati. Posisi itu punya kewenangan yang mirip dengan ketum. Ketua harian akan menangani persoalan sehari-hari partai. Namun hal-hal yang tergolong sangat penting tetap akan ditangani oleh Ketum. "Ketua harian akan incharge sehari-hari membantu ketua umum secara langsung, dan memiliki otoritas yang mirip ketum, kecuali untuk hal-hal yang penting sekali," kata Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan PDIP, Eva Kusuma Sundari, Jumat (2/8). Isu ini sudah santer terdengar di kalangan internal partai pemenang Pemilu 2019 ini. "Tentu saja itu hak prerogatif ketua umum untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua harian, walaupun memang santer terdengar nama Mas Prananda kuat," kata Eva. "Nama Puan Maharani juga kuat," tambah Eva buru-buru. Prananda Prabowo adalah Ketua DPP PDIP yang meneken surat Rakernas IV PDIP tertanggal 31 Mei 2018. Sejak surat itu beredar, posisinya di PDIP terlihat makin sentral. Sedangkan Puan Maharani, kini menabat Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Puan juga merupakan caleg terkuat di DPR RI 2019-2024. Jika benar skenario itu yang bakal terjadi, maka kader-kader Banteng di luar keluarga Mega, termasuk Joko Widodo, tak usah bermimpi menjadi pucuk pimpinan PDI-P pengganti Mega. Partai ini, sepertinya sudah menjadi partai keluarga Mega, peralihan dari partai keluarga Sukarno. Peluang Jokowi Pada 2010 lalu, Guruh Soekarnoputra sempat terbersit untuk mencalonkan diri sebagai pengganti Mega. Saat ia menyampaikan niatnya itu, Mega memberi nasihat pada adiknya itu. "Mbak Mega bilang, oh bagus kalau begitu. Tetapi ingat, ini bukan partai keluarga. Ini partai banyak orang. Saran saya, kamu turun ke bawah deh," ujar Guruh menirukan ucapan Mega, 27 Januari 2010. Di mulut, Mega menyadari bahwa PDIP bukan partai keluarga. Namun dalam praktiknya, Mega menyiapkan putra-putrinya untuk menggantikannya. Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Ade Reza Haryadi, menganggap secara logis kursi ketua umum PDIP bisa saja terjadi regenerasi. Akan tetapi kemungkinan yang terjadi ialah regenerasi itu akan turun langsung ke keluarga Megawati. "Episentrum politik PDIP tetap Megawati, dan regenerasinya logis kalau turunnya ke Puan Maharani atau Prananda Prabowo," kata Ade kepada Suara.com, Jumat (2/8). Ade tidak memungkiri apabila ada pergantian sosok pada kursi ketum PDIP. Akan tetapi kecil kemungkinan apabila wajah baru itu berasal dari luar, termasuk nama Joko Widdo atau Jokowi. "Saya kira kecil peluangnya Jokowi bisa menggantikan Megawati," katanya. Peneliti Senior Centre for Strategic of International Studies (CSIS), J Kristiadi, mengatakan regenerasi kepemimpinan pasti terjadi karena waktu terus berjalan. Namun, dalam konteks regenerasi di PDIP, Kristiadi menganggap pergantian pemimpin tak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Regenerasi kepemimpinan di parpol merupakan kewajiban. Namun, Kristiadi menganggap, regenerasi bisa dilakukan secara parsial. "Sebab tidak bisa, tidak mungkin, suatu yang sangat karismatik ini ditularkan secara cepat. Ibu Mega itu karismatik luar biasa sebab sudah berpengalaman dan begitu banyak jabatan yang disandang," tuturnya. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menuturkan, hampir seluruh kader banteng mengharapkan Megawati Soekarnoputri kembali memimpin PDI Perjuangan periode 2019-2024. Setidaknya, 33 dari 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP yang memiliki keinginan sama agar putri dari Presiden ke-1 RI Sukarno itu kembali menjadi ketum. Menurut dia, 33 DPD PDIP telah menyelenggarakan konferensi daerah menjelang Kongres Nasional V PDIP pada 8-10 Agustus mendatang di Pantai Matahari Terbit, Bali. Dalam konferda itu, para kader mendukung Megawati untuk kembali menjadi ketum. Wajar saja jika ada yang menganggap kongres ini kali tak akan jauh beda dengan kongres sebelumnya: memilih kembali Mega. Bedanya, musyawarah tertinggi ini memberi tangga lebih tinggi kepada putra-putri Mega. Selamat berkongres.
Mengapa Banyak Tikus di BUMN?
KPK menyesalkan tidak adanya sikap tegas dalam kepemimpinan di BUMN untuk menerapkan GCG. Oleh Dimas Huda (Wartawan Senior) Jakarta, FNN -Badan Usaha Milik Negara atau BUMN memang lumbung duit. Berdasarkan data Kementerian BUMN, pada tahun 2018 lalu, aset perusahaan pelat merah tercatat Rp8.092 triliun. Saban tahun duit itu beranak dan pada 2018 keuntungan BUMN mencapai Rp200 triliun. Dari keuntungan sebanyak itu, deviden yang disetor ke pemerintah Rp43 triliun. Lantaran lumbung duit, tikus sudah pasti mengincar. Tikus itu ada yang kecil ada yang besar. Teranyar adalah tertangkapnya Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II, Andra Y Agussalam, dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Andra bukan tikus, eh, orang pertama yang tertangkap basah bermain patgulipat duit BUMN. Pada kasus Andra, diduga menerima suap dari PT INTI. KPK mengamankan duit dalam pecahan dolar Singapura, jika dirupiahkan setara Rp1 miliar. Belum lama, Wisnu Kuncoro, Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. juga mengalami nasib sama. Ia terjaring OTT KPK pada Maret 2019. Wisnu terjaring KPK terkait dugaan pengadaan barang dan jasa. Lalu, eks Direktur Utama PT Asuransi Jasindo (Persero), Budi Tjahjono, juga dicokok KPK karena didakwa korupsi Rp3 miliar dan US$662.891. Budi Tjahjono bersama dengan Direktur Keuangan dan Investasi Asuransi Jasindo periode 2008-2013, Solihah, dituduh melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri. Sofyan Basir, saat menjadi Dirut PLN, juga ditetapkan sebagai tersangka korupsi terkait dengan kasus suap proyek PLTU Riau-1. Deretan bos BUMN yang mencuri duit negara lumayan panjang. Sebagian dari mereka masih dalam status terangka. Sebut saja Firmansyah Arifin saat menjabat Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero). Lalu, RJ Lino saat menjabat Direktur Utama PT Pelindo II. Emirsyah Satar, saat menjabat Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Juga Karen Agustiawan, saat menjabat Dirut PT Pertamina (Persero). Sebelum panen koruptor di BUMN, tahun lalu, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, juga sempat mensinyalir indikasi ada banyak direksi BUMN yang melakukan tindak pidana korupsi. Kala itu, KPK tengah menangani kasus korupsi di PT Nindya Karya yang diduga korupsi pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang dibiayai APBN tahun 2014-2011. Dari deretan kasus tersebut memberikan bukti bahwa pengelolaan BUMN sangat rawan korupsi. Panen koruptor di perusahaan negara ini memprihatinkan. Tentu lumayan banyak duit BUMN yang ditilep “kucing garong” itu. Sayangnya, sejauh ini belum ada penelitian berapa sejatinya kerugian BUMN akibat korupsi para direksinya. Hanya saja, Indonesia Corruption Watch ( ICW) pernah mengungkap kerugian negara akibat korupsi pada 2018 mencapai Rp9,29 triliun. Jumlah ini tentunya termasuk korupsi di BUMN. Tata Kelola Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8) malam menyatakan miris terhadap praktik korupsi yang terjadi di PT AP II dan PT INTI tersebut. BUMN seharusnya bisa bekerja lebih efektif dan efisien untuk keuangan negara, tetapi malah menjadi bancakan hingga ke anak usahanya. KPK selalu menyesalkan adanya pejabat di perusahaan BUMN yang terjerat kasus korupsi. Padahal KPK selalu menekankan agar BUMN menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih baik dibandingkan dengan sektor swasta. Di samping itu, seharusnya ada sikap tegas di kepemimpinan BUMN untuk menerapkan GCG. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (UGM), Yuris Rezha, mengingatkan seharusnya ada perhatian dari perusahaan pelat merah untuk meningkatkan perbaikan tata kelola. "Khususnya dalam hal pengerjaan proyek infrastruktur serta untuk mengantisipasi tindak pidana suap para pegawainya," ujarnya. Ia mengaku heran tindak pidana korupsi masih terjadi di BUMN, meski KPK sudah sejak lama mendorong BUMN agar berintegritas. Salah satunya, melalui penerapan Good Corporate Governance (GCG). Itu sebabnya, BUMN, khususnya yang sudah terjerat kasus korupsi, perlu melakukan evaluasi internal. Kaitannya apakah prinsip GCG sudah diterapkan secara maksimal atau belum. Hal ini sebenarnya sudah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Dalam dokumen itu salah satu fokusnya adalah penerapan sistem manajemen antisuap, baik di pemerintahan maupun sektor swasta termasuk BUMN.
Prabowo, antara Emak Banteng dan Emak-Emak
Oleh : Hersubeno Arief Jakarta, FNN - Wajah Ketua Umum PDIP Megawati tampak cerah, berseri-seri. Pada pidato pembukaan Kongres PDIP di Bali Ahad siang (8/8) dia banyak tersenyum, melucu, menggoda dan meledek para hadirin, terutama tamu undangan yang hadir. Yang paling banyak diledek dan disebut namanya, siapa lagi kalau bukan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Padahal banyak tamu undangan lain, termasuk para ketua umum partai koalisi Jokowi-Ma’ruf. Mega memanggil Prabowo dengan panggilan “pak,” “situ” dan “mas.” Menunjukkan hubungan keduanya sangat dekat. Mega mengungkap cerita seputar Pilpres 2019 lalu. Dia mengaku capek bertarung melawan Prabowo di Jawa Tengah. "Aduh, capek juga, Pak, situ sih bikin-bikin capek saya, ha…ha…ha….., ” Ujarnya menyinggung pemindahan posko BPN Prabowo-Sandi ke Solo, Jawa Tengah. "Bener loh, Pak, Mas. Saya manggilnya Mas, Mas Bowo. Makanya kalau, kalau nanti... ya nggak tahu dong, tolong deket-deketin saya ya ha-ha-ha. Aduh. Ya masak sih serius terus, ya boleh jugalah," ucap Megawati. Mendengar guyonan Megawati, kendati tak begitu jelas apa maksudnya, Prabowo langsung berdiri dan memberi sikap hormat. Wajar saja bila Megawati tampak sangat happy dengan kehadiran Prabowo. Dia menjadi tamu super penting. Kehadirannya sangat ditunggu-tunggu dan diistimewakan. Sebelum kongres berlangsung, secara khusus Megawati mewanti-wanti, agar para peserta jangan sampai berbuat sesuatu yang bisa membuat Prabowo tidak nyaman. "Jangan mengeluarkan kata-kata yang menyinggung undangan, apalagi ada undangan terhormat seperti Pak Prabowo yang hadir. Jadi jangan sampai ada yang bilang, huuu…… Jangan begitu," kata DPD PDI-P Bali I Wayan Koster menirukan ucapan Megawati. Posisi duduk Prabowo juga sangat spesial. Dia duduk berderet dengan Megawati, Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, dan Wapres terpilih Ma’ruf Amin. Berbeda dengan Megawati —“Emaknya” partai banteng —yang tampak berbahagia-ria, emak-emak pendukung Prabowo melihat kehadiran jagoannya itu di kongres PDIP dengan sikap beragam. Ada yang marah, tidak peduli alias egepe (emang gua pikirin), mendukung, tapi ada juga yang sikapnya mendua. Semula mendukung, tapi menjadi sebel melihat gaya Mega mencandain Prabowo. Bahasa tubuh dan ucapan Mega dinilai tidak menunjukkan sikap respect. Menghormati tamu undangan spesial. Padahal bila melihat secara kronologis, ada kesan yang sangat kuat, Megawati dan Jokowi lah yang lebih membutuhkan Prabowo. Bukan sebaliknya. Mulai dari pertemuan di MRT, dilanjutkan dengan jamuan nasi goreng, sampai undangan menghadiri kongres. Semua inisiatifnya datang dari kubu Megawati-Jokowi. (Benci tapi rindu) Soal perasaan para pendukung, khususnya emak-emak militan, baik Megawati, apalagi Prabowo, harus benar-benar berhati-hati. Bila sampai salah penanganannya, skenario yang mereka susun secara cantik, bisa hancur berantakan. Ngototnya kubu 01 menggandeng Prabowo tidak lepas dari realitas dilapangan dan problem legitimasi pemerintahan Jokowi. Mereka sangat berkepentingan merangkul Prabowo. Targetnya mematahkan perlawanan kekuatan sosial pendukung 02, sekaligus memperkuat legitimasi Jokowi sebagai presiden terpilih. Silakan berkeliling ke berbagai wilayah di Indonesia, bahkan termasuk di berbagai kota di Jawa. Semangat perlawanan dari para pendukung Prabowo-Sandi masih sangat tinggi. Mulai dari kalangan ulama, purnawirawan, relawan dan jangan tanya lagi di komunitas emak-emak. Mereka tidak pernah merasa kalah, tapi dikalahkan! Banyak yang masih merasa bahwa yang harus menjadi presiden Prabowo, bukan Jokowi. Para relawan ini menjadi sangat kesal, sebel, jengkel, marah ketika Prabowo bersedia bertemu dengan Jokowi. Kemudian bertemu Megawati, dan sekarang malah hadir di kongres PDIP. Mantan Wamenhan Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin bersama sejumlah purnawirawan perwira tinggi TNI yang tengah berada di Surabaya, kebagian “getah” pelampiasan unek-unek dari para relawan. Padahal Sjafrie bukan tim sukses, apalagi anggota BPN Prabowo-Sandi. Sebagai purnawirawan TNI, teman satu angkatan Prabowo di Akabri (1974) dia tampaknya diharapkan dapat menyampaikan pesan dan unek-unek mereka. Hubungan Prabowo dengan para relawannya ini bila dicermati adalah hubungan BENCI tapi RINDU! Mereka masih berharap—entah bagaimana caranya— Prabowo-Sandi yang dilantik sebagai presiden dan wapres. Bukan Jokowi-Ma’ruf. Sebuah harapan yang tidak masuk akal, tapi itulah kenyataannya. Soal ini harus benar-benar disadari oleh Prabowo dan orang-orang di sekitarnya. Dia harus mau meluangkan waktu bertemu para relawan. Harus punya kesabaran ekstra menjelaskan mengapa dia akhirnya mau bertemu dan kemungkinan besar bergabung dengan Jokowi. Kegagalan menjelaskan manuver politiknya yang tidak lazim, akan berdampak serius bagi Prabowo. Dia akan ditinggalkan para pendukungnya. Mereka akan mencari figur baru. Bila ini yang terjadi, yang rugi bukan hanya Prabowo, namun juga Jokowi dan Megawati. Basis legitimasi rakyat yang diinginkan, tidak akan terwujud. Prabowo dan kekuatan sosial yang mendukungnya adalah satu paket. Salah besar bila mengambil kesimpulan: cukup rangkul Prabowo, otomatis para pendukungnya akan mengikutinya. Kepentingan dan aspirasi para pendukung 02 juga harus diakomodasi. Hapus kebijakan yang menimbulkan perasaan diperlakukan tidak adil (perceived unjustice) di semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Tunjukan bahwa rekonsiliasi itu bukan hanya terjadi di kalangan elit, tapi juga melibatkan rakyat. So Bu Megawati tidak boleh terlalu cepat senang. Sudah berhasil memenangkan pertempuran. Pandai-pandailah memahami dan menjaga perasaan para pendukung 02. Kecuali bila targetnya memang hanya sekedar memisahkan Prabowo dari para pendukungnya.
Strategi Prabowo Makin Mantap
Dengan strategi rekonsiliasi dan koalisi, Prabowo melakukan banyak hal sekaligus. Oleh Asyari Usman (Wartawan Senior) Jakarta, FNN - Benar juga, ternyata. Benar bahwa Prabowo Subianto adalah ahli strategi yang luar biasa hebat. Mula-mula dia memberikan legitimasi kepada Jokowi. Bersalaman di stasiun Lebak Bulus. Banyak orang yang ribut. Bahkan mencela dia. Kemudian, Prabowo melakukan rekonsiliasi. Setelah itu, siap menerima ajakan berkoalisi. Ajakan bagi-bagi kekuasaan. Para pendukung setia Prabowo wajar kagum. Sang idola memang pintar memporak-porandakan Kubu 01. Bersalaman dengan Jokowi, kemudian mendatangi rumah Megawati untuk makan nasi goreng. Setelah itu, Prabowo semakin jauh melakukan penetrasi ke jantung lawan. Beginilah keyakinan para pendukung. Mereka percaya, Prabowo akan menang. Strategi hebat itu berlanjut. Prabowo diundang oleh Megawati untuk menghadiri Kongres ke-5 PDIP di Bali, hari ini (7/8/2019). Semakin dihormati oleh Banteng. Semakin disegani oleh Megawati. Itulah strategi Prabowo. Orang lain tak mampu memahaminya. Tak mampu membaca strategi cemerlang itu. Tetapi, Bu Mega meminta para kader PDIP agar tidak menyoraki Prabowo sewaktu memasuki ruang kongres. Mega meminta agar semua kader menghormati tamu. Tampaknya, Bu Mega kurang yakin juga kalau semua orang PDIP senang kepada Prabowo. Di Bali, Prabowo akan mengobark-abrik Kongres PDIP. Begitulah, mungkin, bayangan tentang strategi Prabowo. Dia akan menggiring para petinggi Banteng agar menekan Jokowi supaya memberikan kekuasaan sebesar mungkin kepada orang-orang 02. Pokoknya, kongres di Bali akan menjadi panggung Prabowo. Boleh jadi, begitulah yang harus diyakini oleh para pendukung 02. Ketum Gerindra akan membuat Adian Napitupulu tersipu-sipu. Selama ini dia habis-habisan melecehkan Prabowo. Kali ini, Adian akan dibuat tak berkutik. Dia tak akan berani lagi menyebut-nyebut keterlibatan Prabowo dalam huruhara 1998. Kelihatannya, Adian akan datang meminta maaf kepada Prabowo. Selama ini, Adian berkali-kali mengatakan Prabowo itu penculik. Sekarang, dengan strategi rekonsiliasi dan koalisi, Prabowo melakukan banyak hal sekaligus. Dia akan dihormati. Dia akan mendapatkan kekuasaan besar. Prabowo akan dipulihkan nama baiknya oleh PDIP. Para pemilih Prabowo seharusnya tidak usah khawatir. Harus percaya Prabowo akan berhasil menghancurkan Jokowi dan para sekutunya. Para pendukung Prabowo diimbau agar yakin bahwa semua orang di Kubu 01 itu bisa diacak-acak oleh mantan Danjen Kopassus itu. Pokoknya jangan ragu. Dia itu ahli perang. Ahli mengepung dan melumpuhkan musuh. Jadi, Anda semua perlu terus bersabar. Bisa jadi nanti Prabowo yang, akhirnya, dilantik menjadi presiden. Percayalah, kalau Prabowo sampai memutuskan untuk mengambil posisi yang semakin dekat ke Bu Mega, itu artinya ada sesuatu yang besar yang sedang dipersiapkan untuk Prabowo. Memang kita semua harus sama-sama menonton episode yang cukup membingungkan. Bingung karena Prabowo sekarang bergerak sendirian. Tapi, tidak apa-apa kebingungan sebentar demi strategi yang jitu. ***
Pangkat Kopral, Rezeki Lebih dari Jenderal
Dia menggunakan kekayaannya untuk membantu orang lain dan menebar kebaikan. Oleh Hersubeno Arief Jakarta, FNN - Brigjen TNI (Purn) Mazni Harun berdiri dalam posisi sikap sempurna di atas panggung, sambil memberi hormat. Di bawah panggung Kopral Kepala (Kopka) TNI (Purn) Haryanto, membalasnya memberi hormat. Adegan "janggal" itu berlangsung di garasi Perusahaan Otobus (PO) Haryanto di pinggiran Kota Kudus, Rabu sore (7/8). Seorang jenderal memberi hormat seorang kopral —kendati sudah sama-sama pensiun—di luar sebuah kelaziman tradisi militer. Mazni mantan Komandan Satgas Intel Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI mengaku pantas memberikan penghormatan itu. “Haryanto ini orang yang luar biasa,” ujarnya. Dia sangat terharu dan bangga bisa mengajak sejumlah purnawirawan bersilaturahmi dengan Haryanto. Salah satunya Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin yang pernah menjadi atasan Haryanto di Kodam Jaya. Kopral Haryanto pemilik PO Haryanto adalah mantan anak buah Mazni saat dia menjadi Komandan Batalyon Arhanud 1/1 Kostrad di Serpong Tangerang (1990-1993). Bukan karena Haryanto kini telah menjadi orang sukses, harta kekayaannya melebihi para jenderal. Namun perjuangan dan sikap hidupnya, memang pantas mendapat penghormatan. Bukan hanya dari Mazni. Sejumlah pensiunan perwira tinggi yang hadir di tempat itu juga menyatakan salut dan respeknya terhadap Haryanto. “Jarang orang kaya yang sangat dermawan dan pemurah seperti pak Haryanto, “ ujar mantan KSAU Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat. Cerita tentang Haryanto adalah perpaduan antara kegigihan, keuletan, dan keteladanan. Dalam bahasa anak-anak milenial sekarang, Haji Haryanto adalah pengusaha startup yang suskes dan tumbuh besar. Dia juga seorang philantropis, dermawan. Lahir sebagai anak ke-6 dari 9 orang bersaudara, Haryanto anak seorang petani miskin. Ketiadaan biaya membuatnya gagal meneruskan studinya di STM. Bermodal ijazah Sekolah Teknik (ST), setingkat SLTP, dia kemudian melamar menjadi prajurit ABRI. Dia beruntung diterima menjadi anggota ABRI dengan pangkat paling rendah, Prajurit Dua. Tugasnya menjadi sopri truk mengangkut alat-alat berat, meriam, dan logistik untuk pasukan. Semangatnya membara untuk mengubah nasib membuat Haryanto mencari penghasilan tambahan selepas dinas. “Saya menjadi sopir omprengan dengan trayek Serpong ke Kota Tangerang,” ujarnya. Dari hasil menabung, dia kemudian bisa membeli angkot. Jumlah angkotnya terus bertambah, sampai mencapai 50. Pangkatnya prajurit, tapi sudah jadi juragan angkot. “Saya ingat pada tahun 90-an itu Haryanto menyunatkan anaknya dengan mengundang dalang Ki Mantep Sudarsono. Acara digelar di alun-alun Tangerang. Bayarannya kalau gak salah waktu itu sudah Rp 50 juta,” ujar Mazni. Dari Batalyon Arhanud I, Haryanto dimutasi ke Kodam Jaya. Pangdam Jaya saat itu Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin teman satu angkatan Mazni Harun (Akabri 1974). Karena bisnisnya terus membesar, Haryanto akhirnya memutuskan pensiun dini. Dia pensiun pada tahun 2002 pada usia 43 tahun. Dengan modal kucuran dari BRI sebesar Rp 3 miliar, Haryanto membeli 6 armada bus. Usahanya hampir bangkrut ketika krisis ekonomi melanda tahun 2007-2008. Dia terlilit utang ke BRI sebesar Rp 27 miliar. Namun setelah dijadwal ulang pembayarannya, dia mendapat keringanan selama 5 tahun. Dengan bantuan Bank Nagari, dalam waktu 3 tahun utang itu berhasil dilunasi. Usahanya terus tumbuh. Kini dia memiliki 250 armada bus. Terdiri dari bus pariwisata dan bus angkutan kota antar provinsi (AKAP). (Sangat memuliakan anak yatim dan ibunda) Cerita tentang Haryanto tidak hanya berhenti pada keberhasilannya menjadi juragan perusahaan bus, sejumlah restoran, dan pom bensin. Apa yang dilakukannya dengan kekayaan itu justru jauh lebih menarik. Dia menggunakan kekayaannya untuk membantu orang lain dan menebar kebaikan. Dia menampung sejumlah temannya, termasuk para pensiunan tentara, bekerja di perusahaannya. Seorang karyawannya ada yang pensiunan perwira menengah berpangkat Letnan Kolonel. Haryanto saat ini mengurus dan menyantuni 4.000 anak yatim. Dia juga membiayai para hafidz penghafal Al Quran di beberapa pesantren. Setiap tahun dia memberangkatkan puluhan orang, termasuk para karyawannya umroh dan haji. Haryanto juga banyak membangun masjid. Secara personal Haryanto dikenal sebagai pribadi sederhana dan soleh. Dia selalu mengajak karyawannya untuk salat berjamaah lima waktu. Sebuah spanduk di garasi armada busnya bertuliskan sebuah pesan : Apabila Hidupmu Susah. Tengoklah Sudah Benarkah Sholat Berjamaahmu??? Haryanto juga menjalankan puasa sunah yang sangat jarang dilakukan orang. Puasa Dalail Khairat. Puasa sunah yang dilakukan setiap hari sepanjang tahun. Puasa ini dilengkapi dengan membaca salawat nabi dari kitab Dala’il Al Khairat yang ditulis seorang tokoh sufi asal Maroko Imam Al Jazuli. Puasa semacam ini banyak diamalkan oleh santri di Pondok Pesantren Darul Fallah 3 Jekulo, Kudus dan beberapa pesantren lain di Jawa. Selain salat berjamaah tepat waktu, dan puasa dalail, Haryanto punya satu amalan lagi yang menjadi satu kunci keberhasilannya. Dia sangat memuliakan Ibunya. Dia sering terlihat mengendong ibunya, kendati dalam usia 90 tahun masih sangat sehat. Keuletan, kedermawanan, dan sikapnya yang memuliakan anak yatim dan ibunda menjadi kunci sukses Haryanto. Dia pantas mendapat penghormatan bukan hanya dari para purnawirawan petinggi militer, mantan atasannya, namun juga dari kita semua. End
Khilafah Pancasila FPI
Ideologi FPI berdasarkan Pancasila dan mendukung NKRI. Tak ada gunanya Kemendagri mengutak-atik perpanjangan perizinan. Oleh Dimas Huda (Wartawan Senior) Jakarta, FNN - Front Pembela Islam atau FPI berada di persimpang jalan. Masa berlaku izin ormas ini telah habis per 20 Juni 2019 lalu. Di sisi lain, upaya perpanjangan izin menemui jalan buntu. Presiden Joko Widodo memberi sinyal, izin FPI kemungkinan tidak diperpanjang. FPI dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Ini gara-gara dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) FPI menyebut gagasan pembentukan khilafah Islamiyah. Soal itu, FPI mengajak dialog dengan pemerintah, bahkan Presiden Jokowi, jika perlu. Namun Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, menegaskan pintu dialog dengan FPI tertutup. Tak ada yang perlu didiskusikan lagi. "Apalagi yang perlu dialog?" katanya, Selasa (6/8). Menurut Moeldoko, permasalahan FPI akan selesai jika ormas yang identik dengan Habib Rizieq Syihab itu mendeklarasikan Pancasila sebagai ideologi. Jika sudah diubah, dia memastikan tak ada lagi persoalan yang menerpa FPI. Dalam wawancara dengan Associated Press hari Jumat (26/7), Presiden Jokowi secara tegas bilang tidak akan memperpanjang izin ormas yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. “Jika organisasi itu membahayakan secara ideologi, saya tak akan kompromi. Tetapi kalau ideologinya masih sama, Pancasila, saya kira kita bisa bersama-sama membangun negeri ini,” ujarnya. Sejak Juni 2019, FPI telah mengajukan surat rekomendasi ke Kementerian Agama sebagai prasyarat perpanjangan izin ke Kementerian Dalam Negeri. Hanya saja, hasilnya belum keluar hingga kini. “Biasanya Kemendagri tidak ada masalah, sekarang yang justru lama itu di Kemenag. Pasal yang masih dipersoalkan dan masih perlu penjelasan dari kami yakni pasal 6 tentang penegakan khilafah,” demikian Juru Bicara FPI, Slamet Ma’arif, Senin (5/8). Menurut Slamet, FPI saat ini tengah berdialog dengan pihak Kemenag untuk mendiskusikan pasal tersebut. “Mungkin kawan-kawan di Kemenag belum paham betul yang dimaksud dengan khilafah ala minhajin nubuwah yang ada di AD/ART FPI itu. Makanya perlu penjelasan dari kami,” ujarnya. Tafsir Khilafah Slamet menilai bahwa tafsir khilafah yang dituduhkan kepada FPI, oleh Presiden, dianggap mengada-ada. “Itu presiden yang bisa jawab, bukan saya. Tugas kami ketika ditanya yang ada di anggaran dasar ya kami jelaskan. Dan saya pikir gini, Departemen Agama yang lalu enggak ada masalah, Departemen Dalam Negeri lima tahun yang lalu enggak ada masalah. Jadi saya pikir tidak pernah mengada-ada sesuatu yang tidak ada begitu,” ujarnya. FPI saat ini sedang berupaya melengkapi persyaratan yang diminta oleh Kemendagri. Sayangnya, di tengah upaya FPI melakukan pelengkapan administrasi, banyak pejabat pemerintah yang justru memberikan pernyataan kontroversial. Inilah yang pada akhirnya masalah ini menjadi masalah politik. Soalnya, bukan sekali dua kali ini saja FPI mengajukan perpanjangan izin. Slamet menjelaskan, FPI telah berniat baik dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja, misalkan FPI sudah memenuhi segala persyaratan kemudian izin tidak keluar, dia bilang, tidak ambil pusing. “Kita terus dengan gerakan kita dengan perjuangan kita,” ujarnya. Slamet berpendapat bahwa FPI dipersulit oleh Kementerian Agama dalam membuat surat rekomendasi perpanjangan SKT di Kemendagri karena Kemenag menyoroti kalimat khilafah nubuwah dalam AD/ART FPI. Menurutnya, khilafah nubuwah yang dimaksud FPI ialah memperkuat kerja sama umat Islam antarnegara. Misalnya, seperti menyatukan mata uang berbagai negara mayoritas Islam menjadi dinar. Slamet merasa bahwa Kemenag kurang memahami khilafah. Meski jelas mendukung penegakan khilafah, Slamet menyebutkan bahwa khilafah versi FPI tidak akan merongrong NKRI. “Kami NKRI harga mati.” Beberapa bentuk khilafah yang didukung FPI ialah penguatan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan penyatuan mata uang bagi negara-negara Islam seperti di Eropa. Khilafah ala minhajin nubuwah itu, pertama, FPI ingin memperkuat OKI agar sesame negara Islam saling mengayomi. Di sisi lain, FPI mengusulkan agar negara berbasis mayoritas Islam memiliki mata uang tunggal, seperti Euro. Khilafah versi FPI juga mendorong negara-negara berpenduduk mayoritas muslim seperti Indonesia dan Malaysia tidak perlu menggunakan paspor antarnegara. Kepala Bidang Penegakan Khilafah FPI, Awit Masyhuri, menantang siapa saja agar menggarisbawahi dalam hal apa FPI bertentangan dengan Pancasila. “Asas kami Islam, dan alirannya Aswaja (Ahlus Sunnah wal Jama’ah). Soal khilafah, ini dibahas di Munas, kami gagas khilafah Islamiyah versi FPI. Kami mendorong negara-negara Islam di OKI membentuk khilafah seperti Uni Eropa. Itu khusus dunia Islam. Artinya dunia Islam bersatu, bukan melahirkan khilafah,” kata Awit dalam video talkshow Mata Najwa di Narasi TV yang bertajuk FPI: Simalakama Ormas yang diunggah di akun Youtube resmi Najwa Shihab. FPI didirikan tanggal 17 Agustus 1998, bertepatan dengan hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Awit mengatakan tanggal itu saja sudah menjelaskan bahwa, “Kita ini NKRI banget.” Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, mengatakan bahwa Kemendagri semestinya tidak perlu membesar-besarkan urusan perpanjangan izin FPI. “Sementara yang lain enggak pernah ditanya tuh, Anda sudah perpanjang izin apa belum.” FPI menurutnya bukanlah ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan bahkan sangat dekat dengan rakyat. Hidayat mengklaim bahwa pimpinan FPI Rizieq Shihab kerap bicara memperjuangkan NKRI. “Mereka ada di garda terdepan untuk membantu masyarakat, misal korban banjir dan sebagainya.” FPI punya hak politik seperti organisasi politik lain. “Perlu ditegaskan, FPI dalam berpolitik tidak mencari jabatan atau kursi. Kami mengajukan konsep. Soal jadi partai, sejak awal pendiriannya tidak boleh menjadi partai,” ujar Awit. Tak Mudah Bubarkan FPI Upaya beberapa pihak yang ingin membubarkan FPI tidak ini kali saja. Pada Oktober 2014, misalnya, Polda Metro Jaya sempat memberikan rekomendasi ke Kemendagri untuk membubarkan FPI. Tuntutan pembubaran ini menyusul demo FPI di DPRD dan Balaikota DKI Jakarta pada 3 Oktober 2014. Demo tersebut menolak Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai gubernur. Demo berlangsung ricuh. Sebanyak 11 petugas kepolisian terluka dan 22 anggota FPI ditetapkan menjadi tersangka. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Unggung Cahyono, kala itu berucap pihaknya sudah dua kali memberikan rekomendasi kepada Kemendagri untuk membubarkan FPI. Tapi dia menegaskan pembubaran tersebut bukanlah wewenang Polri, melainkan Kemendagri. Habib Rizieq yang kala itu sebagai Ketua Umum FPI mengingatkan pembubaran organisasi sebesar FPI tidak mudah. Sebab perlu ada proses untuk membubarkan sebuah organisasi yang didasarkan pada undang-undang. "Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita punya undang-undang dan aturan," ujarnya. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, juga dianggap duri dalam daging bagi pemerintah. Kala itu, sudah beberapa kali muncul tuntutan agar FPI dibubarkan. Bahkan Presiden sendiri sudah mengakui FPI sering membuat resah. Pernyataan itu antara lain dikeluarkan SBY, pada tahun 2011, saat perayaan hari Pers Nasional di Kupang NTT. Kala itu SBY memerintahkan agar organisasi massa yang menciptakan keresahan ditindak tegas, jika perlu dibubarkan. Nyatanya, hal itu hanya sampai di situ saja. FPI tetap tegar. Lalu, pada saat jumpa pers di Istana Negara, 13 Maret 2012, SBY juga mengatakan hal senada. Kala itu, Presiden menyatakan ormas yang dianggap paling sering melakukan aksi kekerasan adalah FPI. Cuma, Presiden hanya meminta FPI melakukan instrospeksi diri. Sapai di situ saja. Dulu Benci Sekarang Cinta Panglima Laskar Pembela Islam (LPI), Maman Suryadi Abdurrahman, mengklaim jumlah anggota FPI saat ini mencapai lebih dari satu juta orang. Kiprah FPI dalam membantu korban bencana alam di Indonesia tidak bisa dianggap sepele. Ormas ini selalu terdepan dalam setiap penanganan bencana. Stephen Wright menulis dedikasi FPI tersebut dalam artikel berjudul "When Disaster Hits, Indonesia’s Islamists are First to Help" yang diunggah di The Washington Post pada 11 Juni lalu. Dia mengawali tulisan itu dengan menceritakan bendera FPI yang terpasang di rumah Anwar Ragaua, korban tsunami Palu. Lelaki berusia 50 tahun itu tak menghiraukan perintah polisi untuk menurunkan bendera tersebut. Anwar adalah satu-satunya nelayan yang selamat saat tsunami melanda ibukota Sulawesi Tengah 28 September lalu. Anwar mengenang bahwa saat itu tidak ada polisi dan pemerintah yang membantu evakuasi di daerahnya. Sebaliknya, pihak pertama yang menawarkan harapan kepadanya adalah FPI. Bahkan FPI turut menyerahkan kapal baru untuknya kembali melaut. Kehadiran FPI dalam tanggap bencana mulai dilakukan pada saat terjadi tsunami Aceh tahun 2004. Tsunami ini menewaskan lebih dari 200 ribu orang di Serambi Mekah. Teranyar, FPI turut berperan dalam mengevakuasi korban gempa dan tsunami Palu yang menewaskan lebih dari 4.000 jiwa. Mereka membantu pencarian korban, mendistribusikan bantuan ke daerah pelosok, dan membangun perumahan sementara dan masjid baru. FPI memang unik. Banyak orang mengaku, dulu membenci sepak terjang FPI, namun kini berbalik demen banget. Ahmad Dhani dan Ratna Sarumpaet adalah dua orang top yang layak dijadikan contoh. Pada 2005, Dhani sempat musuhan dengan FPI. Gara-garanya, FPI melaporkan dirinya ke Polda Metro Jaya pascapeluncuran album Laskar Cinta (2004). Dewa dianggap menyalahgunakan simbol-simbol Islam lantaran memuat kaligrafi bertuliskan “Allah” di sampul album Laskar Cinta. Dhani dan rekan-rekannya di Dewa juga dituding melecehkan Islam karena menginjak-injak karpet merah bertuliskan “Allah” saat konser yang disiarkan di televisi. Kasus ini pada akhirnya berakhir damai. Dhani lolos dari jerat hukum setelah Dewa melakukan revisi logo dan mencetak ulang sampul albumnya yang kontroversial itu. Bahkan, belakangan ini Dhani dan FPI bergabung dalam satu kubu dalam menyikapi dugaan penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Aktivis perempuan Ratna Sarumpaet lebih frontal lagi. Pada Agustus 2009, ia membuat petisi pembubaran FPI. Petisi itu dimuat dalam sebuah alamat website http://www.change.org dan diteruskan kepada Presiden SBY. Ada tiga alasan yang membuat Ratna benci dengan FPI. Pertama, saat Pembuatan Film Lastri di Solo (2008), FPI menginjak-injak izin Produksi yang dikeluarkan Mabes Polri. Kedua, FPI mengancam akan bikin rusuh apabila Konser Lady Gaga digelar, Juni 2012. Ketiga, FPI mengancam akan menggagalkan Natal di Semarang, Desember 2012. Sama dengan Dhani, belakangan Ratna juga bersekutu dengan FPI. Bahkan organisasi sayap FPI yakni Laskar Pembela Islam (LPI) mengirim anggotanya untuk menjaga rumah Ratna saat aktivis ini mengaku dianiaya sejumlah orang. Belakangan terungkap, soal penganiayaan itu, Ratna berbohong. Kini, FPI dibenci sekaligus dinanti. Wacana pelarangan FPI yang dilontarkan Presiden Jokowi, oleh banyak pihak, bukan karena perbedaan ideologi, melainkan terkait sikap oposisi FPI selama ini. Ideologi FPI sudah tidak perlu dipertanyakan, karena organisasi tersebut sejalan dengan Pancasila dan mendukung NKRI. Namun, sikap Jokowi ke FPI naga-naganya mirip kasus Hizbut-Tahrir Indonesia atau HTI. Dua ormas ini dianggap berbeda dan disudutkan tanpa diajak duduk bersama. Demokrasi menjamin orang untuk berbeda pendapat. Sudah selayaknya pemerintah mengakhiri kebiasaan menggulung ormas yang berlawanan dengan pemerintah.
Ternyata "Teroris" Blackout Total Bernama Sengon
Ada perang cyber yang berlangsung senyap. Oleh Mochamad Toha (Wartawan Senior) Jakarta, FNN - Apakah pemadaman total jaringan listrik PT PLN pada Minggu (4/8/2019) itu hanya semata ketidakbecusan manajemen PLN? Tidakkah ada yang berpikiran bahwa blackout total itu ada kaitannya dengan cyber crime untuk tujuan tertentu? Misalnya, tujuan tertentu seperti politik atau ekonomi untuk menekan lawan politik, sehingga berbuah bargaining atau untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Wujud dari penekanan ini biasanya berupa “sabotase” politik dan/atau ekonomi. Atau bisa juga koalisi keduanya: politik dan ekonomi. Seperti diungkap Direktur The Global Future Institute Prof. Hendrajit, blackout total yang dialami PLN itu pada perkembangannya membawa dampak sosial politik dan sosial ekonomi. Naluri jurnalistiknya mengatakan, ada sesuatu yang berlangsung di balik blIackout total. Ada perang cyber yang berlangsung senyap? Siapapun yang mengandalkan teknologi komunikasi dan transportasi tiba-tiba lumpuh. Siapa paling dirugikan? Hendrajit mengungkap fakta penting yang tak disorot media: Pertama, Blackout total terjadi ketika PLN sedang mengalami kekosongan kepemimpinan. Dirut PT PLN (Sofyan Baasyir) terjerat perkara hukum; Kedua, Menkopolhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavia tidak berinisiatif membuat pernyataan melalui pers. Padahal, blackout total pada perkembangannya membawa dampak sosial politik dan sosial ekonomi; Ketiga, Ketika semua alat komunikasi lumpuh akibat blackout, satu satunya alat komunikasi yang berfungsi adalah telpon satelit. “Sabtu 2 minggu lalu Mandiri diubek-ubek sistemnya sampai saldo nasabah kacau-balau,” ungkap Hendrajit. “Sekarang ini sistem kelistrikannya. Siapa ya kira-kira penjahatnya?” lanjutnya. Di London blackout karena cyber attack ke pembangkit listrik, dan jadi sarana pemerasan oleh IT Mogul dari Silicon Valley untuk menguasai data negara-negara G12. Gegara blackout total, Hendrajit sampai perlu baca buku karya Lawrance E. Joseph bertajuk Aftermath dan novel mantan Presiden AS Bill Clinton The Missing President. Pada 2002 atau sebelumnya, National Academy of Sciences pernah memperingatkan bahwa ledakan matahari bisa memutus jaringan energi. Memaksa 100 juta penduduk Amerika hidup tanpa listrik. Tak ada telekomunikasi. Tak ada bahan bakar. Tak ada air. Tak ada perbankan, tak ada penegakan hukum. Tak ada militer. Lawrance menulis buku ini pada 2002 untuk memprediksi skenario terburuk untuk Amerika menghadapi kiamat kecil pada 2012. Sekaligus petunjuk buat mempersiapkan diri bertahan menghadapi kiamat 2012. Namun, saat Bill Clinton pensiun dari presiden pada 2000, rupanya punya kecemasan yang sama seperti Lawrance. Bedanya Clinton, mungkin dengan menyerap pengalamannya waktu jadi presiden, memberi sudut pandang yang beda dengan Lawrance dalam menggambarkan skenario terburuk seperti digambarkan dalam buku Aftermath. Dalam novel yang ditulis Clinton bersama James Peterson, berjudul The Missing President, penyebabnya bukan ledakan matahari yang berakibat memutus jaringan energi. Melainkan akibat kejahatan cyber. Cyber Crime. “Mungkin saja itu yang terjadi di kita tadi, cyber crime yang berujung proyek, seperti yang sudah-sudah,” ungkap Hendrajit. Tawaran dari negeri seberang untuk “membantu” proyek pengadaan suplai listrik sehingga tidak terjadi lagi “pemadaman”. Kabar adanya pemadaman aliran listrik akibat gangguan pada sejumlah pembangkit di Jawa datang dari I Made Suprateka, Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN, Minggu (4/8/2019). PLN mohon maaf atas pemadaman yang terjadi akibat Gas Turbin 1-6 Suralaya mengalami trip, sementara Gas Turbin 7 saat ini dalam posisi mati (Off). Selain itu Pembangkit Listrik Tenaga Gas Turbin Cilegon juga mengalami gangguan atau trip. Gangguan ini mengakibatkan aliran listrik di Jabodetabek mengalami pemadaman. “Kami mohon maaf sebesar-besarnya untuk pemadaman yang terjadi, saat ini upaya penormalan terus kami lakukan,” ungkap Made Suprateka. Bahkan, katanya, beberapa Gardu Induk sudah mulai berhasil dilakukan penyalaan. Di Jabar, terjadinya gangguan pada Transmisi SUTET 500 kV mengakibatkan padamnya sejumlah area seperti Bandung, Bekasi, Cianjur, Cimahi, Cirebon, Garut, Karawang, Purwakarta, Majalaya, Sumedang, Tasikmalaya, Depok, Gunung Putri, Sukabumi, dan Bogor. “Sekali lagi kami mohon maaf dan pengertian seluruh pelanggan yang terdampak akibat gangguan ini, kami berjanji akan melakukan dan mengerahkan upaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki sistem agar listrik kembali normal,” tutur Made Suprateka. Dari sisi perbaikan penyebab gangguan: sudah dilaksanakan pengamanan GSW yang putus, dan penyalaan kembali GT di Suralaya; akan dilaksanakan scanning assesment kondisi GSW yang se type; pengaturan beban dari UP2B untuk meminimalisir pemadaman. Demikian penjelasan Made Suprateka menyusul blackout total aliran listrik tersebut. Presiden Joko Widodo sendiri langsung mendatangi Kantor Pusat PT PLN, Senin (5/8/2019). Presiden ingin mendengan langsung peristiwa pemadaman total Minggu (4/8/2019). Menurutnya, dalam sebuah manajemen besar seperti PLN ini mestinya, ada tata kelola risiko-risiko yang dihadapi dengan manajemen besar tentu saja ada contingency plan, ada backup plan. “Kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik?” ujarnya. “Saya tahu peristiwa seperti ini pernah kejadian di tahun 2002, 17 tahun yang lalu, Jawa dan Bali. Mestinya itu bisa dipakai sebuah pelajaran kita bersama. Jangan sampai kejadian yang sudah pernah terjadi itu kembali terjadi lagi,” lanjut Presiden. Di hadapan Presiden Jokowi, Plt Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani mengakui proses penanganan listrik mati yang melanda sejumlah wilayah Jateng, Jabar, DKI Jakarta, hingga Banten berjalan lambat. Listrik padam berlangsung hingga berjam-jam dan baru malam kembali menyala, meskipun belum menyeluruh. “Kami mohon maaf Pak prosesnya lambat, kami akui prosesnya lambat,” kata Sripeni kepada Presiden Jokowi. Sripeni menjelaskan awal masalah terjadinya peristiwa mati listrik di sejumlah wilayah di Jateng, Jabar, DKI Jakarta, hingga Banten. Ia menyatakan terjadi masalah di Saluran Udara Tegangan Ektra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran- Pemalang. Ia mengatakan sistem kelistrikan di Jawa-Bali terdapat dua sistem, yaitu sistem utara dan selatan. Masing-masing dari sistem itu terdapat dua sirkuit atau jaringan, sehingga total ada empat jaringan. Menurutnya yang bermasalah pada jaringan utara. “Jadi pada di utara, Ungaran, Pemalang pertama terjadi gangguan pada pukul 11.48 WIB, kemudian sirkuit, jadi terjadi gangguan, dua line terjadi gangguan,” lanjutnya. Penjelasan Sripeni terkait teknis pemadaman listrik pun sudah diungkap. “Pertanyaan saya, tadi di penjelasannya panjang sekali. Pertanyaan saya Bapak/Ibu semuanya ini kan orang pintar-pintar apalagi urusan listrik sudah bertahun-tahun, apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkulasi bahwa akan ada kejadian-kejadian sehingga kita tahu sebelumnya.” Tampaknya, Presiden Jokowi tidak puas dengan penjelasan Sripeni itu. “Kalau tahu-tahu drop gitu artinya pekerjaan-pekerjaan yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi dan itu betul-betul merugikan kita semuanya,” tegasnya. “Mohon izin menambahkan, Bapak. Tadi yang Bapak sampaikan mengenai kalkulasi, kami memiliki ketentuan Bapak, m-1, kemudian emergency-nya adalah m-1-1. M itu adalah jumlah sirkuit Bapak,” jawab Sripeni. Dijelaskannya, di dalam sistem yang masuk tadi utara dan selatan tadi ada 2 sirkuit di utara dan 2 sirkuit di selatan, ada jumlahnya 4. Kemudian 2 hilang secara tiba-tiba, jadi menjadi m-2. “Kemudian satu itu sudah ada pemeliharaan, jadi m-1 artinya pemeliharaan yang dibolehkan adalah 1, yaitu di selatan. Ini yang kami tidak antisipasi adalah terjadinya gangguan 2 sirkuit sekaligus,” lanjut Sripeni. “Ini yang secara teknologi nanti kami akan investigasi lebih lanjut, Bapak, berkaitan dengan gangguan di satu tempat tersebut dan mudah-mudahan nanti inilah yang dari sisi keteknisan akan menjadi improvement ke depan,” tambah Sripeni. Menurut Presiden Jokowi, yang paling penting perbaiki secepat-cepatnya yang memang dari beberapa wilayah yang belum hidup segera dikejar dengan cara apapun supaya segera bisa hidup kembali. “Kemudian hal-hal yang menyebabkan peristiwa besar ini terjadi sekali lagi saya ulang jangan sampai kejadian lagi. Itu saja permintaan saya. Baiklah, terima kasih,” tegas Presiden Jokowi saat mengakhiri perbincangannya. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjend Pol Dedi Prasetyo tentang penyebab blackout total baru-baru ini. Dedi menyebut, pohon sengon di wilayah Ungaran sebagai penyebab pemadaman listrik secara massal itu. Terkait kesimpulan tersebut, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani pun mengkritisi Mabes Polri. “Ya, saya malah ingin mengkritisi kesimpulan Mabes Polri yang terlalu cepat,” ujar Arsul Sani, Selasa (6/8/2019). Sripeni membantah pernyataan Brigjen Dedi Prasetyo. Ia menegaskan, investigasi terhadap penyebab pemadaman listrik secara massal itu belum rampung. “Enggak, jadi kompleks. Sistem Jawa Bali itu sangat kompleks, rekan-rekan perlu pahami,” tegasnya. “Ada 250 pembangkit, kemudian 5.500 gardu induk, 5.000 km sirkuit transmisi 500 kV dan 7.000 km transmisi 150 kV,” ungkap Sripeni seusai pertemuan dengan Komisi VII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8/2019). Menurut dia, penyebab pemadaman listrik secara massal tersebut bukan tunggal. “Jadi mohon izin, berikan kami waktu untuk melakukan investigasi dan assesment dengan menyeluruh,” tegas Sripeni, seperti dilansir berbagai media. Jika ternyata penyebab blackout total tersebut memang pohon sengon, betapa mahalnya harga “teroris” ini: Rp 1 triliun! ***
Sengon 1 Triliun
Pohon sengon itu bukan satu-satunya tersangka. Oleh : Dahlan Iskan Jakarta, FNN - Sepele sekali. Kelihatannya. Hanya gara-gara satu pohon sengon. Listrik seluruh Jakarta padam. Juga Jabar. Dan sebagian Jateng. Minggu-Senin lalu. Pohon sengonnya ada di Desa Malon. Nun jauh di Gunung Pati, 28 km selatan Semarang. Mati listriknya sampai Jakarta. Maka pohon sengon itu perlu diabadikan. Fotonya. Untuk dipasang di seluruh kantor PLN. Sebagai monumen. Yang harus diajarkan turun-temurun. Dari satu generasi ke generasi berikutnya. Betapa mahalnya pohon sengon itu. Sampai membuat berjuta-juta orang menderita. Pun kereta bawah tanah. Yang masih baru. Ikut lumpuh. Penumpangnya harus dievakuasi. Presiden Jokowi sampai marah karenanya. Bahkan PLN sendiri sampai harus mengeluarkan ganti rugi kepada konsumen. Nilainya sampai Rp 1 triliun. Satu pohon sengon. Di sebuah desa. Mampu menggegerkan mayapada. Pohon sengon itu tidak salah. Tumbuhnya di dalam pagar penduduk. Tapi menjulang sangat tinggi. Tinggi tiang SUTET itu 40 meter. Tapi bentangannya menggelayut. Tinggi 18 meter. Tinggi sengon itu sekitar 15 meter. Sudah mencapai medan magnet SUTET. Tapi sengon itu juga berhak bertanya: - Mengapa dibiarkan tumbuh tinggi di situ? - Mengapa tidak ada yang tahu? - Apakah tidak ada lagi anggaran untuk patroli pohon? - Mengapa ada kebijakan anggaran ini --bahwa biaya operasi dan pemeliharaan harus di bawah anggaran SDM? - Mengapa SUTET itu begitu rapuh? Hanya kesenggol satu pohon sudah pingsan? Itulah. Mengapa tidak boleh ada pohon dekat SUTET (Saluran Utama Tegangan Ekstra Tinggi). Jangankan sampai nyenggol. Memasuki medan magnetnya pun sudah mengganggu. Bisa korsleting. Yang mengakibatkan arus listrik terhenti. Mengapa yang korsleting di selatan Semarang, padamnya di Jakarta dan Jabar? Orang Jakarta itu makan listriknya paling besar. Apalagi ditambah daerah industri sekitarnya: Tangerang, Bogor, Bekasi, Karawang. Padahal pembangkit listrik terbesarnya ada di Jatim. Di Paiton. Maka harus ada pengiriman listrik dalam jumlah besar. Dari Jatim ke Jakarta. Sekitar 3000 MW. Tepatnya saya sudah lupa. Listrik sebesar itu hanya bisa dikirim lewat SUTET --yang tegangannya 500 kVA. Ibarat kirim air, selangnya harus sangat besar. Kian tinggi tegangannya kian luas medan magnetnya. Karena itu harus ada sempadan yang lebar. Di sepanjang jalur SUTET tidak boleh ada tanaman tinggi. Dalam istilah listrik sempadan itu disebut ROW --Right of Way. Dulu selalu ada patroli. Yang mengawasi ROW itu --apakah mulai ada gejala pohon yang mengganggu. Tidak harus tiap hari. Pohon tidak bisa mendadak tinggi. Pertanyaannya: apakah anggaran patroli masih ada? Atau manajemen patrolinya yang lemah? Atau patroli sudah dilakukan, laporan sudah dibuat, tapi tidak ada anggaran penebangan pohon? Sesederhana itu. Tapi ada juga unsur nasib. Jawa itu sebenarnya sudah aman. Biar pun sebagian besar pembangkitnya ada di Jatim. Di Jawa sudah punya dua jalur SUTET. Jalur Utara (yang lewat Ungaran, Semarang itu) dan jalur tengah. Membentang dari ujung timur ke ujung barat Jawa. Kalau pun ada gangguan di jalur utara seperti itu sebenarnya tidak ada masalah. Arus listriknya bisa otomatis pindah ke SUTET jalur tengah. Pohon sengon itu bukan satu-satunya tersangka. Memang nasib PLN lagi apes. Terutama Plt Dirutnya. Masih baru. Belum 24 jam. Hari Minggu itu ada perbaikan SUTET jalur tengah. Di timur Tasikmalaya. SUTET-nya dimatikan. Dengan pertimbangan sangat rasional: pada hari Minggu beban listrik di sekitar Jakarta turun drastis. Cukup dilayani jalur utara. Sayang, kok sengon itu begitu jahatnya --bergoyang di hari Minggu itu. SUTET Utara kena sengon. SUTET tengah lagi diperbaiki. Akibat hilangnya pasokan dari dua SUTET tadi beban listrik kacau sekali. Pembangkit-pembangkit listrik di wilayah barat mati satu-persatu. Terjadilah bencana itu. Kenapa begitu lama? Ini sudah menyangkut manajemen recovery. Hanya PLN yang tahu. Ada pertanyaan kecil: ke mana pasukan 'Kopassus'-nya P2B? Yang dibentuk dulu itu? Yang bisa memelihara SUTET tanpa harus mematikan sistem itu? Dibubarkan? Tidak diteruskan? Tidak cukup? Tidak dikembangkan? Tidak ada anggaran? Saya masih ingat. Peresmian pasukan itu dilakukan besar-besaran. Di Monas. Dengan demo cara-cara memelihara SUTET. Tanpa mematikannya. Memang sangat berisiko. Peralatannya khusus. Bajunya khusus. Kepandaiannya khusus. Karena itu kita juluki 'Kopassus'-nya PLN. Di PLN juga ada satu departemen khusus: namanya P2B. Itulah yang mengatur seluruh sistem listrik di Jawa. Isinya orang-orang istimewa. Ahli-ahli listrik. Saya menyebutnya 'otak'-nya listrik. Lembaga itulah yang mengatur seluruh sistem di Jawa. Kadang saya dikritik. Terlalu mengistimewakan P2B. Saya tidak peduli. Saya sudah biasa mengistimewakan redaksi. Dalam seluruh organisasi surat kabar. SUTET di bawah P2B itu. Tapi P2B di bawah siapa? Organisasi PLN sekarang sudah beda. Di Jawa ada tiga direksi. Direktur Jatim/Bali, Direktur Jateng/DIY dan direktur Jabar/DKI. P2B bisa punya posisi yang tidak jelas --di bawah koordinasi direktur yang mana. Mungkin sudah diatur. Orang luar seperti saya tidak bisa melihat. P2B itu perlu terus berkoordinasi. Tiap tiga bulan mereka harus rapat. Untuk evaluasi perkembangan sistem di Jawa. Adakah rapat itu masih ada? Atau sudah ditiadakan? Rapat-rapat P2B tidak boleh dianggap rapat biasa --yang bisa dihapus demi penghematan. Demi laba. Memang ironi: listrik itu baru diingat justru di saat ia mati.h (https//www.disway.id)
POPULER
